Home - Photo - Blogger

Subscribe: Posts Subscribe to Revolution ChurchComments

40 Jiwa masih terjebak di Palopo

PALOPO, Sulsel: Sekitar 40 warga dari RW 3, Kelurahan Battang Barat, Kecamatan Wara Barat masih terisolir oleh sisa tanah longsor sampai tiga hari pasca longsor di Kota Palopo, Sulsel. Hal ini dikemukakan Camat Wara Barat Idris Kaso di Palopo, kemarin siang. Menurut dia, warga tersebut tidak dapat keluar­ dan dievakuasi dengan cepat karena akses jalan keluar terputus akibat masih ada ribuan kubik tanah menutupi.

Pemkot tata kampung nelayan

MANADO: Pemkot Manado akan menata ruang baru di kawasan pesisir untuk dijadikan kawasan perkampungan nelayan. “Kawasan pesisir yang sebagian besar berada­ di utara akan direvitalisasi supaya selain menjadi permukiman, juga menjadi pendukung pariwisata sebab diatur sebagai kawasan pengembangan nelayan,” kata Kepala Bappeda Manado Revin Lewan, kemarin. Lewan mengatakan kawasan dimaksud mencakup Bailang di Kecamatan Bunaken, serta Karangria di Kecamatan Tuminting.

Rumput laut Seram 135 ton

AMBON: Lima kelompok nelayan yang membudidayakan rumput laut di Desa Wael, Kabupaten Seram Bagian Barat, setiap tahun mampu menghasilkan 135 ton. “Hasil panen saya rata-rata 1,8 ton per tahun­ sejak Mei 2007. Tapi kalau digabungkan dengan empat kelompok nelayan lain, jumlahnya­ cukup besar,” kata Ketua Kelompok Budidaya Rumput Laut Sukamaju La Idris M. Thalib, kemarin. Lima kelompok nelayan yang mengembang­kan­ rumput laut itu masing-masing ber­anggota 15 orang.

Rabu, Desember 31, 2008

Perbankan catat rekor LDR tertinggi di KTI

Laporan Kwan Men Yon

Tahun 2008 adalah 12 bulan yang mengesankan bagi perbankan di kawasan timur Indonesia. Betapa tidak. Di tahun inilah, untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, perbankan di KTI yang meliputi 14 provinsi mampu membukukan rasio penyaluran kredit (berdasarkan lokasi proyek) di atas 90%, yakni tepatnya 91,21% pada posisi Agustus 2008. Prestasi tersebut jelas tidak begitu saja jatuh dari langit, tetapi sudah melalui proses panjang peningkatan fungsi intermediasi yang ditopang membaiknya performa perekonomian secara umum.

Sebelumnya perlu dicatat bahwa level loan to deposit ratio (LDR) - sebagai ukuran kegiatan intermediasi perbankan di KTI dalam dua tahun terakhir terus naik. Kenaikan itu kian memuaskan apabila patokannya masa setahun ke belakang. Mari kita cermati. Rasio LDR pada September 2007 baru 73,51% dan menanjak rata-rata 1%-2% menjadi 91,21% di Agustus 2008. Kenaikan baru berbalik arah pada September ketika LDR turun menjadi 88,55%. Kenaikan LDR sekitar 15% itu terwujud, terutama karena pesatnya ekspansi kredit yang jika dinominalkan mencapai Rp38,4 triliun yaitu dari posisi September 2007 Rp94,4 triliun menjadi Rp132,8 triliun. Pada saat yang sama, posisi dana pihak ketiga di kepulauan Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua bertambah Rp21,6 triliun menjadi Rp150,07 triliun.

Ekspansi kredit yang hampir dua kali lipat dibanding lonjakan simpanan itu membuat LDR mengangkasa. Rasio kredit bermasalah (non performing loan) berdasarkan bank penyalur pada September sebesar 4,19% atau terendah dalam dua tahun terakhir. Ada delapan provinsi yang menorehkan LDR di atas 100%. Mereka a.l. Kaltim, Kalsel, Kalteng, Sulsel, dan Sulut. Selain itu, Sultra, Sulteng, Sulbar, dan Gorontalo. Sulsel dan Kaltim menyerap kredit terbesar Rp31,4 triliun dan Rp29,8 triliun. Papua ketiban LDR terendah 35%.

Di provinsi ini, perbankan mengumpulkan dana Rp14,9 triliun namun hanya mengucurkan kembali Rp5,2 triliun sebagai kredit. Meski diperkirakan cenderung menurun jelang tutup tahun seiring pengetatan likuiditas, perbankan tampaknya masih akan menorehkan LDR 2008 di atas 80%, lebih tinggi dibanding 2007. Peningkatan signifikan tahun ini menunjukkan bank makin optimal menyalurkan dana. KTI kini bukan lagi sekadar sapi perah penggalangan dana untuk Jawa, namun telah menjadi ladang bisnis yang makin seksi di mata perbankan.

»» read more

Bank Kaltim tambah modal jadi Rp3 triliun

Laporan Kontributor Samarinda

SAMARINDA: Meskipun belum memenuhi targetmodal dasar Rp1 triliun, Bank Kaltim milik Pemprov Kaltim berencana menambah modal disetor dari saat ini Rp724 miliar menjadiRp3 triliun. Target Rp3 trilun kembali diupayakan karena modal dasar Rp1 triliun diyakini tercapai lebih cepat dari rencana semula 2010, sesuai perda yang dibuat Pemprov dan DPRD Kaltim. Dirut Bank Kaltim Aminuddin mengatakan saat ini total modal yang disetor Pemprov Kaltim dan 13 kabupaten/kota posisi Desember 2008 mencapai Rp724,02 miliar dengan 144.804 lembar saham. “Dengan posisi itu, diyakini target modal dasar Rp1 triliun bisa dicapai lebih cepat karenakekurangan sekitar Rp275,98 miliar kemungkinanbesar bisa dipenuhi sejumlah pemilik saham sebelum 2010, sebagaimana yang diamanatkan Perda tentang Bank Kaltim,” kata Aminuddin, kemarin. Dari 14 pemilik saham Bank Kaltim, Pemprov Kaltim merupakan penyetor modal terbesar Rp203,915 miliar atau 28,16%. Posisi itu disusul Kabupaten Berau Rp89,165 miliar (12,32%) dan Kutai Timur Rp15,610 miliar (2,16%). Sejumlah pemegang saham, kata Aminuddin, berniat menambah setoran modal sehingga alau mengacu pada Perda maka pada 2010 total modal dasar Rp1 triliun bisa terlampaui. Menurutnya, melihat kemungkinan itu, perlu dibuat perda baru tentang Bank Kaltim. Aminuddin menjelaskan selama 2008, ada tujuh pemegang saham yang menambah setoran modal, yakni Pemprov Kaltim Rp75 miliar,Berau Rp25 miliar, Kutai Kartanegara Rp15 miliar, Balikpapan Rp9,77 miliar, Paser Rp11,61 miliar, Malinau Rp6,76 miliar, dan Kutai Barat Rp4,185 miliar.

»» read more

SULAWESI BARAT BERBENAH DALAM DUA TAHUN MEMBANGUN

ADVERTORIAL

Provinsi Sulawesi Barat terbentuk berdasarkan Undang-Undang No.26 Tahun 2004 pada 5 Oktober 2004 sebagai provinsi ke-33 dengan ibukota Mamuju. Sebagai provinsi baru, Sulbar mengalami ketertinggalan hampir di segala aspek pembangunan utamanya infrastruktur sehingga wajar kemudian provinsi ini masuk dalam kategori provinsi miskin dan tertinggal karena lima kabupatennya dalam kategori miskin dan tertinggal. Berdasarkan indikator IPM, Sulbar berada pada posisi ke-29 di antara 33 provinsi di Indonesia. Setelah mengalami dua kali pergantian Penjabat Gubernur, pada 14 Desember 2006 dilakukan pelantikan H. Anwar Adnan Saleh dan H. Amri Sanusi sebagai Gubernur Sulbar definitif pertama hasil pilihan rakyat. Sejak itu pembangunan berjalan dengan cepat yang mengacu pada RPJMD 2006-2011 sebagai penjabaran visi dan misi Gubernur saat kampanye.

Realitas ini menunjukkan bahwa masyarakat Sulbar setuju dengan visi dan misi pembangunan yang ditawarkan yaitu mewujudkan kehidupan yang produktif dan terpenuhi hakhak dasarnya secara merata. Visi ini sangat progresif dalam pemerintahan sehingga wajar jika masyarakat merespon positif dengan memantapkan pilihan pada pasangan tersebut. Untuk melaksanakan pembangunan agar efektif mencapai tujuan, maka ditetapkanlah RPJMD Provinsi Sulbar 2006- 2011 yang fokus pada pelaksanaan empat strong points pembangunan yaitu Penanggulangan Kemiskinan, Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan dan Kesehatan, Revitalisasi Pertanian, dan Pembangunan Infrastruktur. Pada awal pemerintahan Anwar Adnan Saleh dan Amri Sanusi, masih banyak daerah yang terisolir dan sulit terjangkau padahal memiliki potensi sumber daya alam baik itu pertanian, perkebunan, dan pertambangan yang besar.

Namun dengan tekad yang kuat dan usaha sungguh-sungguh, saat ini masyarakat Sulbar telah dapat merasakan hasil pembangunan yang dilaksanakan dalam kurun waktu baru dua tahun tetapi telah memberikan dampak yang sangat positif terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui empat program strong points. Keberhasilan ini dapat dilihat melalui data BPS seperti pertumbuhan PDRB per kapita yang meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2007, Sulbar mengalami pertumbuhan yang meningkat drastis yaitu sebesar 17,9%, jauh di atas nasional sebesar 16,7 persen. Angka ini meningkat secara drastis dari sebelumnya tahun 2005 hanya 10,9% jauh di bawah nasional 16,3%. Prestasi ini diikuti oleh pertumbuhan riil ekonomi Sulbar pada 2007 mencapai 7,43% jauh di atas rata-rata nasional 6,32% dan provinsi lainnya.

Pada tahun 2008, di Sulbar telah dilakukan eksplorasi migas pada 8 blok sumur oleh 7 perusahaan internasional. Pemerintah daerah telah mengantisipasi melalui penyiapan infrastruktur berupa fasilitas pendukung seperti hotel, guest house, termasuk penyiapan SDM di bidang pertambangan dan minyak. Tahun 2007 luas lahan kakao 156.000 ha dengan total produksi 90.000 ton. Jumlah petani 116.000 KK atau sekitar 700.000 jiwa atau 65% dari jumlah penduduk. Melihat kenyataan ini, Gubernur Sulbar kemudian mencanangkan Gerakan Pembaharuan Kakao (GPK) untuk meningkatkan kesejahteraan petani kakao. Gerakan ini menargetkan peningkatan produksi kakao kurang lebih 300.000 ton pada tahun 2011 melalui kegiatan peremajaan, rehabilitasi, dan intensifikasi. Gerakan ini kemudian menjadi Gerakan Nasional Peningkatan Produksi Kakao (Gernas Pro Kakao) yang di canangkan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Mamuju, Sulbar, pada 10 Agustus 2008.

Dalam bidang ketahanan pangan, tingkat produksi gabah pada 2007 mencapai 312.675 ton atau setara dengan 196.985 ton beras. Sedangkan tingkat konsumsi beras mencapai 128.400 ton/ tahun. Hal ini mengindikasikan adanya surplus beras sebesar 68.585 ton, sehingga Sulbar dapat menjadi salah satu daerah lumbung pangan nasional. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan, khususnya untuk melihat dan mengukur tingkat keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, mengalami peningkatan dengan posisi Sulbar di urutan 28 pada tahun 2007 dari sebelumnya di urutan 29 tahun 2006 dari 33 provinsi di Indonesia. Pada tahun 2007 usia harapan hidup mengalami peningkatan menjadi 67,2 tahun dari sebelumnya 66,4 tahun pada tahun 2005. Angka melek huruf juga mengalami peningkatan menjadi 86,4% dari sebelumnya 83,4% di 2005.

Keberhasilan pencapaian indikator IPM ini sangat dipengaruhi oleh rasa aman dan ketertiban bagi seluruh masyarakat untuk melaksanakan kegiatan sosial ekonomi sehari-hari. Dalam bidang ketenagakerjaan angka pengangguran juga berkurang menjadi 5,68% dari 477.836 jiwa angkatan kerja pada bulan Februari tahun 2008, dari sebelumnya 6,45% pada tahun 2006. Peningkatan kualitas SDM dilakukan oleh Pemerintah Provinsi melalui pendidikan tinggi dengan mendirikan Universitas Sulawesi Barat yang telah diresmikan pada tahun 2008 oleh Gubernur Sulbar di Kabupaten Majene. Sedangkan untuk peningkatan pelayanan kesehatan, saat ini telah dibangun Rumah Sakit Umum Regional yang terletak di Mamuju. Dalam pelaksanaan pembangunan dua tahun ini Pemerintah Provinsi Sulbar juga berhasil menurunkan angka kemiskinan.

Berdasarkan data BPS pada tahun 2006 di Sulbar terdapat penduduk miskin sebanyak 205.200 jiwa atau 19,30 persen. Pelaksanaan pembangunan telah berhasil menurunkan penduduk miskin sehingga pada tahun 2007, penduduk miskin di Sulbar berkurang menjadi 189.900 jiwa atau 19,03% dan data BPS pada bulan Maret 2008 penduduk miskin di Sulawesi Barat turun menjadi 16,73% atau 162.666 jiwa. Berarti dalam dua tahun pembangunan Pemerintah Sulawesi Barat berhasil meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin sebanyak 42.534 jiwa atau sebesar 2,57%. Pembangunan yang cukup revolusioner terjadi pada sektor pembangunan infrastruktur. Jika sebelumnya beberapa daerah di Sulawesi Barat sangat terisolir karena tidak dapat dijangkau dengan kendaraan, maka pada 2008 hampir seluruh daerah yang terisolir dapat terjangkau melalui kendaraan roda empat. Dengan terbukanya kawasan terisolir tersebut maka secara otomatis akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi rakyat yang tinggi, terutama bagi daerah-daerah yang kaya akan potensi sumber daya alam, utamanya pertanian dan perkebunan.

»» read more

Pertumbuhan ekonomi Sulsel masih dibayangi angka kemiskinan

Laporan Arfandi

“Like slavery and apartheid, poverty is not natural. It is man made and it can overcome and eradicated by the action of human beings” (Nelson Mandela). Prestasi ekonomi Sulsel di akhir tahun 2008 menjadi sebuah kejutan sekaligus paradoks. Mengejutkan, sebab ternyata Sulsel berpeluang mencatatkan pertumbuhan ekonomi 7%-8% meski harus berduel dengan krisis keuangan global . Pertumbuhan 7%-8% pun menjadi sejarah baru bagi Sulsel di era milenium, sebab merupakan titik tertinggi growth sejak 2000 silam. Rentang tujuh tahun berturut-turut tersebut, perekonomian Sulsel mengalami masa-masa yang tidak stabil. Kadang mencapai titik manis, tapi tak jarang pula terpuruk disebabkan trend ekonomi makro dan mikro mencicipi nasib getir sepanjang tahun. Di 2001, Sulsel behasil merengkuh titik pertumbuhan 5,23%. Sebenarnya sebuah awal yang elok memasuki era milenium, untuk mendorong optimisme pasar dan meredam spekulasi rumor ekonomi tidak sehat di masa tersebut.

Sayangnya momentum tersebut sesaat semata. Prestasi tersebut gagal dipertahankan di tahun kedua abad 21. Pada tahun 2002, Sulsel hanya mencatat pertumbuhan 4,08%, atau anjlok 1,15% dari capaian tahun 2001. Selanjutnya rapor ekonomi Sulsel naik turun dalam lima tahun berikutnya. Tahun 2003 pertumbuhan ekonomi Sulsel lebih baik 1.16% dari tahun sebelumnya atau berada di posisi 5,24%, kemudian statistik tersebut menipis 5,14% di tahun 2004, selanjutnya merambat positif 6,18% di tahun 2005. Tahun 2006 Sulsel berhasil mencatat 6,71%, namun sayang terjun lagi di titik 6,34% di tahun 2007. Gelagat statistik menunjukkan ekonomi Sulsel berpeluang menutup tahun 2008, dengan perolehan pertumbuhan ekonomi 7% plus minus 1%.

Bahkan Kepala Kantor Bank Indonesia (KBI) Makassar Rizaal A Djaafara berani sesumbar economic growth Sulsel bisa menembus 8%. Tak berlebihan optimisme tersebut, sebab per posisi Oktober ekonomi Sulsel sudah mencicipi pertumbuhan 7%- 7,5%. Dan dua bulan berikutnya, lembaga pemerintah begitupun korporasi bakal jor-joran menguras kantong kas untuk merealisasikan target program yang dicanangkan di awal tahun. Peneliti Madya BI Nugroho Santoso memproyeksikan ekonomi Sulsel bisa bertumbuh 7,72%. For me, it’s a good job. Unfortunately, its statistic only! Yah, statistik kadang melahirkan syawasangka- syawasangka yang naluriah, Terlebih bila ada kepingang-kepingan anomali fakta berceceran di balik angkaangka yang dipublikasikan tersebut. Pertanyaan jadul (jaman dulu/ klasik) nan sederhana namun substantif tentang potret ekonomi Sulsel tersebut, apakah growth tersebut semata menggambarkan realitas ekonomi elitis atau telah toleran dengan nafas transaksi kaum puritan alias masyarakat marginal lokal.

Pertanyaan tersebut laik diajukan sebab bila laju positif pertumbuhan ekonomi tersebut kembali cuek dan alpa terhadap harapan masyarakat tentang dunia yang lebih sejahtera dan berkualitas, maka growth economic tersebut hanya menjadi senjata makan tuan bagi pemerintah provinsi especially untuk Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dan Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu’man. Gambaran pertumbuhan ekonomi Sulsel dalam tujuh tahun terakhir tak terkecuali tahun 2008, pun masih menunjukkan kecenderungan ketidakadilan yang kasat mata.

»» read more

Perang tarif warnai jagat telomunikasi 2008

Laporan Sulfaedar Pay

Pengaruh krisis ekonomi global yang menghantam semua dunia tidak terkecuali Indonesia, ternyata tidak membuat nyali operator selular global system communication of mobile (GSM) dan code division multiple access (CDMA) kendor. Operator selular bahkan telah memasuki peperangan tarif. Aroma perang itu sudah terasa sejak Oktober 2008, di mana semua operator kian agresif meluncurkan tarif murah percakapan, SMS, sampai tarif layanan. Perang tarif antar operator GSM di jagat kawasan timur Indonesia (KTI) paling gencar dilakukan tiga operator besar Telkomsel, Indosat, dan XL. Sementara dua pendatang baru yakni 3 (three) dan Axis juga tidak mau ketinggalan mengambil posisi untuk merebut hati konsumen. Pada tahun 2008, misalnya, PT Exelcomindo (XL) operator yang secara terang-terangan mengumumkan tarif murah kepada konsumen.

Operator yang beroperasi sejak tahun 1995 pertama kali meluncurkan tarif percakapan diawali dari Rp25 per detik ke semua operator. Bahkan sejak pemerintah menurunkan tarif interkoneksi di bulan April 2008, XL berani memangkas tarif dari 2% menjadi 74%. Komitmen operator yang berada di bawah bendera Telecom Malaysia tersebut, diperlihatkan dengan meluncurkan tarif prabayar ke sesama XL dimulai dengan Rp 10 per detik, lalu Rp1 per detik, Rp0,1 per detik, dan di pengujung Oktober 2008 mengeluarkan tarif Rp600 dan Rp300 “nelpon sampai puas”. Terakhir operator yang memiliki produk pascabayar Xplor, prabayar Bebas dan Jempol mengeluarkan tarif “nelpon 2 menit gratis 8 menit.” Sementara pelanggan postpaid Xplor juga dapat menikmati tarif khusus yang dimulai dari tarif Rp9 per detik.

Di bulan Agustus 2008 lalu, pelanggan pascabayar dapat menikmati program ‘Gratis Bicara’ dari jam 8 malam sampai 8 pagi setiap hari. XL juga memberikan tarif layanan SMS dengan efektif tarif Rp150 per SMS ke semua operator dan nomor XL. Tarif baru SMS tersebut mulai berlaku sejak 19 April 2008. Tarif murah XL mendapatkan pengakuan dari analis keuangan internasional Morgan Stanley, di mana XL memiliki nilai pendapatan per menit (reve nue per minute clean) termurah kedua di kawasan Asia. Saat ini jaringan XL diperkuat lebih dari 11.000 BTS (2G/3G) untuk memberikan kenyamanan berkomunikasi bagi lebih dari 15,5 juta pelanggannya di seluruh Indonesia Gerah dengan sepak terjang XL dalam memanjakan pelanggan, Indosat langsung memberi respon kepada pasar dengan memberikan kejutan yang tak mau kalah murah dengan merilis tarif bicara IM3 Rp0,01 per detik.

Dengan tarif promo yang berlaku hingga 30 April 2008, Indosat berharap dapat menggaet minimal 1,4 juta pelanggan baru. “Ini bukan perang tarif beneran, kita perang marketing. Kita berharap trafik SMS sesuai dengan saat lebaran bisa mencapai 250 juta SMS setiap hari bisa dimanfaatkan,” ungkap Direktur Corporate Sales Jabotabek Indosat, Fadzri Sentosa. Tarif murah ini sebagai jawaban bagi pengguna IM3, bahwa mereka tidak hanya kirim SMS murah tetapi juga ngobrol dengan tarif murah. Tarif prabayar Indosat tersebut, berlaku syarat setelah 90 detik atau setelah 1,5 menit percakapan.

»» read more

Politik Pilkada banyak menyerap energi di KTI

DEMO PILKADA: Arak-arakan masa setiap pilkada menjadi bagian dari tradisi demokrasi. Namun rakyat cenderung menjadi tidak produktif secara ekonomi.

Laporan Maxi Wolor

Suhu politik di Indonesia sepanjang tahun 2008 naik tinggi. Penyataan siap kalah siap menang, memang enak di telinga tapi tidak enak di hati. Sebagian mereka yang kalah merebut kursi, memilih berjuang melalui meja (hijau). Slogan siap kalah nyaris menjadi boomerang di beberapa kabupaten dan provinsi. Yang kalah seakan merasa dirugikan oleh institusi atau oknum tertentu. Tanpa mengabaikan pemilihan ulang Gubernur Provinsi Jawa Timur dan Bupati Belu, NTT yang digelar antara akhir Desember 2008 hingga pertengahan Januari 2009, salah satu provinsi yang masih diliputi suhu panas pemilihan gubernur hingga akhir tahun ini adalah Maluku Utara. Meski sudah punya gubernur baru hasil ‘utak-atik’ pemerintah pusat, dalam satu tahun terakhir warga Maluku Utara terus bergolak, bergerak mencari kebenaran dan keadilan.

Wajah demokratisasi yang baru tersembul sedikit dari balik tirai tangan besi stabilitas, seakan mendapat batu sandungan di bumi Maloku Kie Raha. Lain lagi kondisi Sulawesi Barat, provinsi baru hasil pemekaran Sulawesi Selatan. Gubernur Anwar Adnan Saleh dan pasangannya Amri Sanusi yang baru terpilih bulan Juni 2006 mendapat ujian berat. Rapat pleno DPRD Sulbar pada tangga 12 Desember 2008 mengeluarkan rekomendasi agar pasangan Anwar-Amri diberhentikan. DPRD menggelar rapat setelah menerima fatwa Mahkamah Agung Nomor 139/ KMA/IX/2008 yang berisi penjelasan tata cara pemberhentian kepala daerah. Keputusan DPRD Sulbar dapat diartikan bahwa posisi Anwar – Amri bukan lagi gubernur dan wakil gubernur. Tentu keputusan tanpa tedeng aling-aling ini membuat geger masyarakat umum. Lingkungan birokrasi yang dekat dengan Gubernur Sulbaru pun bergeliat. Apa lagi ketika keputusan diambil, Gubernur Sulbar sedang melakukan ibadah haji. Sebanyak 1.200 orang entah dari mana kabarnya mengepung kantor Gubernur Sulsbar saat itu.

Di tengah kegalauan, Anwar yang juga Ketua DPD Golkar Sulbar menemui Ketua Umum Golkar yang juga Wakil Presiden Jusuf Kalla. JK menenangkan Anwar : “Kembali dan bertugas seperti biasa.” Anwar tetap gubernur, tapi patut dipertanyakan bagaimana nasib fatwa dan keputusan DPRD? Apakah keputusan itu bisa direvisi atau menguap seiring berakhir masa jabatan? Lalu bagaimana dengan Sulawesi Selatan? Pergolakan politik di provinsi subur dengan PAD Rp 1 miliar lebih ini, selama tahun 2008 juga naik tinggi sekali. Selain berlangsung pemilihan rutin bupati/wali kota dan wakil di beberapa kabupaten/kota termasuk mempercepat pemilihan bagi yang masa jabatannya berakhir tahun 2009, Sulsel menyelenggarakan pemilihan gubernur/wakil gubernur. Pemilihan Gubernur Sulsel secara langsung kali ini adalah yang pertama sejak Indonesia merdeka. Pilkada gubernur yang dibiayai APBD sebesar Rp107 miliar ini sungguh membuat warga Sulsel berdebar-debar. Berdebar ketika Wakil Gubernur Syahrul Yasin Limpo bersaing dengan Gubernur Amin Syam sebagai kandidat, berdebar ketika menanti pengumuman KPU Sulsel tentang pemenang pilkada, dan berdebar ketika menanti vonis Mahkamah Agung.

»» read more

Disnaker: Belum ada PHK di Sulsel

Laporan Andi S. Aisyah

MAKASSAR: Kepala Dinas Tenaga Kerja Sulsel, Saleh Saggaf mengatakan, belum ada perusahaan di Sulawesi Selatan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga akhir 2008 menyusul krisis finansial global. Di lain pihak, tahun ini Sulsel mengirim 2.356 TKI legal ke 11 negara. Pengiriman TKI tersebut belum termasuk 19.000 tenaga kerja lain yang terserap di dalam negeri. “Dari ratusan perusahaan di daerah ini, baru tiga yang menyatakan belum sanggup mematuhi ketentuan kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) yang ditetapkan sebesar 22% menjadi Rp905.000 per bulan,” kata Saleh, kemarin. Saleh mengemukakan sebagian besar perusahaan di daerah itu kurang menggunakan komponen impor sehingga tak terlalu dipengaruhi krisis saat ini.

»» read more

Realisasi APBD Makassar 91,76%

Laporan Arfina

MAKASSAR: Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2008 Kota Makassar hingga pertengahan Desember mencapai 91,76% atau Rp1,041 triliun dari total Rp1,082 triliun. Kepala Bagian Humas Pemkot Makassar Kasim Wahab mengatakan di luar keperluan rutin, belanja APBD tahun ini digunakan untuk membangun infrastruktur dan memperbaiki pelayanan publik. “Mengenai menara Balai Kota, saat ini masuk tahap finishing dan diperkirakan rampung pada 2009. Revitalisasi Pantai Losari yang masih dalam pengerjaan juga menunjukkan eningkatan,” jelas Kasim, kemarin.

»» read more

Bank Sulsel bidik semua LKM

Laporan Sulfaedar Pay

MAKASSAR: Bank Sulsel mempersiapkan agenda perluasan kerja sama linkage program di Sulsel dan Sulbar. Linkage program membidik semua lembaga keuangan mikro (LKM), koperasi, BMT dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang focus melayani usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Bank Sulsel juga berkomitmen memberikan kemudahan bagi LKM untuk mendapatkan modal kerja melalui linkage program .

Percepatan dan perluasan program tersebut, dilakukan senua cabang yang ada di 27 kabupaten di Sulsel dan Sulbar. “Dewan Komisaris Bank Sulsel akan mengumumkan volume kredit linkage program paling lambat Januari 2009. Termasuk nama-nama LKM, koperasi, dan BPR penerima modal kerja,” kata Dewan Komisaris Bank Sulsel Natali Ikawidjaya kepada Bisnis, kemarin.

»» read more

Selasa, Desember 30, 2008

Lovely December geliatkan pariwisata Toraja




»» read more

Fadel: Ekonomi Sulawesi 2009 masih di atas 6%

Laporan M. Noor Korompot &Kwan Men Yon & Zulfaedar Pay

MAKASSAR: Gubernur Provinsi Gorontalo Fadel Muhammad mengatakan pihaknya masih tetap optimis pertumbuhan ekonomi Sulawesi tahun 2009 berkisar 6%, asalkan pemerintah pusat berkomitmen menggelontorkan sebagian dana penanggulangan krisis ke sektor pertanian.

Fadel mengatakan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan hasil kajian dari Bank Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi di Sulawesi pada tahun 2008 masih yang tertinggi di atas pertumbuhan ekonomi nasional yakni mencapai rata-rata 7%.

“Provinsi Gorontalo sendiri memiliki tingkat pertumbuhan berkisar 7,7% sampai akhir tahun ini, sedangkan daerah lain seperti Sulsel, Sulteng, Sulbar, dan Sultra juga di atas 7%,” kata fadel kepada wartawan di Makassar, kemarin.

Fadel menegaskan untuk menghadapi dampak krisis global pihaknya meminta pemerintah pusat khususnya perbankan agar tidak melaksanakan kebijakan uang ketat (tight money policy) sehingga kebutuhan modal usaha bisa terpenuhi. Selain itu pemerintah pusat harus mengalokasikan dana untuk bantuan langsung di bidang pertanian dan infrastruktur.

“Terus terang saja saya tidak sependapat jika dana Rp100 triliun yang disiapkan pemerintah untuk menghadapi krisis global hanya dialokasikan ke bidang infrastruktur. Di Sulawesi, misalnya, kita butuh dana pengembangan dan pemeliharaan produksi pertanian,” paparnya.

Memang, katanya, pada tahun 2009 Indonesia akan menghadapi krisis ekonomi sebagai dampak dari krisis global. Tetapi pengembangan komoditas jangka pendek seperti jagung, ubi, dan lain-lain tetap harus dilakukan karena memiliki pasar yang kuat baik di dalam ataupun di luar negeri.

Fadel menjelaskan alokasi dana Rp100 triliun untuk mengatasi krisis diarahkan berdasarkan kebutuhan. Misalnya, Sumatra butuh dana untuk pengadaan bibit sawit karena areal kebun sawit umumnyasudah lebih dari 20 tahun. Di Sulawesi, lanjut dia, petani butuh bibit kakao yang berkualitas baik.

“Kalau ini dilakukan saya percaya daya tahan ekonomi nasional kita akan lebih baik. Kalau sekarang sepertinya pemerintah pusat sedikit panik sehingga belum memiliki konsep yang jelas untuk menghadapi tahun 2009 yang disebutsebut sebagai tahun krisis,” paparnya.

»» read more

Uang beredar di Balikpapan naik 15%

Laporan Kotributor Balikpapan

BALIKPAPAN: Bank Indonesia Balikpapan memprediksi jumlah uang beredar di Balikpapan pada 2009 meningkat 15% seiring banyaknya kegiatan nasional seperti pemilu.

“Peredaran uang di Balikpapan dari tahun ke tahun selalu meningkat. Kisarannya 10%-20%. Tahun depan kira-kira terjadi peningkatan15%,” tutur Pemimpin BI Balikpapan Causa Iman Karana, pekan lalu.

Optimisme 2009 itu juga berdasarkan perkembangan keuangan Januari-November 2008 dibanding periode sama 2007. Dari sisi pembayaran tunai, uang kartal yang masuk ke BI Balikpapan Rp947 miliar atau tumbuh 13,29% dibanding 2007.

Pertumbuhan juga dialami uang yang keluar dari BI Balikpapan, yakni Rp3 triliun, naik 38,6% dibanding 2007. Dengan demikian terjadi net outflow sekitar Rp2 triliun selama Januari–November 2008.

Peningkatan juga terjadi pada pembayaran non tunai. Jumlah uang yang masuk ke Balikpapan melalui transfer Real Time Gross Settlement (RTGS) mencapai Rp20,92 triliun atau tumbuh 21,73% dibanding 2007. Sedangkan jumlah uang yang keluar dari Balikpapan melalui RTGS mencapai Rp10,78 triliun atau tumbuh 44,45% dari 2007.

BI mencatat transaksi non tunai melalui kliring perbankan Balikpapan juga meningkat menjadi Rp5,79 triliun dengan 306.004 lembar warkat selama 2008.

»» read more

Petani Sulsel menahan stok beras

Laporan Zulfaedar Pay

MAKASSAR: Rencana pemerintah menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) pada 2009 membuat petani menolak menjual hasil panen ke Perum Bulog Divre VII. Penolakan itu diklaim
menyebabkan Bulog gagal memenuhi prognosa beras 2008 sebesar 600.000 ton.

“Bulog sudah menurunkan satgas di tiap daerah untuk menyerap beras petani, (tetapi) banyak yang menolak menjual. Prognosa 2008 dipastikan tidak mencapai target,” kata Kepala Humas Bulog Divre VII Umar Said saat dihubungi, kemarin.

Umar mengaku cukup lega karena dari prognosa 600.000 ton, Bulog telah menyerap85% atau 462.000 ton hingga minggu pertama Desember 2008. Dia memprediksi penyerapan hingga 31 Desember mencapai 470.000 ton. Untuk mengejar target 600.000 ton, Bulog tidak akan menggunakan harga non HPP.

Pembelian non HPP sudah dihentikan sejak awal 2008. HPP beras yang berlaku sekarang Rp4.300 per kg,gabah kering panen (GKP) Rp2.200 per kg, dan gabah kering giling (GKG) Rp2.840
per kg.

Prognosa 2009

Umar menambahkan Bulog menargetkan prognosa 2009 sebesar 750.000 ton. Kenaikan sekitar 150.000 ton dari target 2008 itu, kata dia, untuk mendukung program surplus beras dua juta ton di Sulsel.

Dia memprediksi prognosa 2009 akan terealisasi lebih cepat mengingat ada 50.000 – 100.000 ton beras yang masih tersimpan di gudang-gudang milik petani dan kelompok tani saat ini.

“Bulog optimistis penyerapan produksi beras 2009 akan lebih baik,” ucap Umar. Untuk itu, Bulog berencana mengosongkan stok beras antarpulau (movnas) pada Januari–Februari agar tersedia ruang yang memadai untuk penyimpanan 2009.

»» read more

INFO HOTEL

»» read more


Kampoeng Nelayan Makassar Golden Hotel



Tak terasa kita hampir tiba di penghujung tahun 2008 di mana banyak peristiwa-peristiwa yang telah kita lewati baik suka maupun duka. Memasuki tahun 2009, marilah kita buka lembaran baru dengan semangat baru untuk melangkah dengan lebih baik. Menyemarakkan Malam Tahun Baru Anda, Makassar Golden Hotel (MGH) menggelar "Kampoeng Nelayan." Dari Golden Ballroom, Anda dapat menghabiskan Malam Tahun Baru bersama keluarga atau orang-orang terdekat dengan suguhan masakan yang lezat dari berbagai cita rasa antara lain Indonesia, Eropa, Oriental, Jepang, barbeque, serta masakan khas Makassar. Menurut Mita, Marcom MGH, "Anda dapat menikmati makan malam ditemani hiburan - hiburan yang menarik antara lain live music, tarian Kabaret, dan hiburan atraktif lainnya.""Tidak ketinggalan pula doorprize yang cukup menarik antara lain tiket pesawat Makassar - Bali - Makassar dengan Garuda Indonesia, tiket Makassar - Jakarta - Makassar dengan Merpati Nusantara Airlines, serta masih banyak hadiah lainnya," ujar Mita. Masih menurut Mita, acara ini juga sebagai malam apresiasi terhadap pelanggan-pelanggan setia MGH baik perusahaan maupun perorangan. Untuk keterangan lebih lanjut silakan Anda menghubungiMakassar

Golden Hotel di nomor telepon 333 000, Sales and Marketing Department.





Old & New '101' Mercure Regency Makassar


Tidak terasa dalam hitungan hari kita akan meninggalkan2008 dan tahun baru 2009 akan menyambut kita. Banyak hal yang dipersiapkan setiap orang dalam rangka menyambut Tahun Baru, tak berbedadenganpersiapanMercure Regency Makassar. Sebagai propertiACCOR yang baru di Pulau Sulawesi dan satu-satunya di Makassar, perayaankami yang pertama ini akan menjadi perayaan yang berkesan dan tak terlupakan. Dengan mengusung tema '101', kami implementasikan angka tersebut pada jenis makanan yang akan disajikan pada malam Old & New 2009. Jika Anda berpikir bahwa akan ada 101 jenis makanan yang kami sajikan pada malam itu, Anda tidak salah. Mercure Makassar memang akan mempersembahkan101 menu nusantara dan Internasional dengan cita rasa khas, termasuk menu andalan chef kami yang terkenal berani memadu-padankan bumbu-bumbu istimewa. Dengan harga mulai Rp1.450.000,-nett Anda akan mendapatkan akomodasi selama 2 (dua) malam, Gala Dinner pada New Year's Eve dengan 101 macam makanan untuk 2 (dua) orang, Breakfast hingga pukul 12 siang. Welcome Drink, Free Mini Bar, Cocktail, Live Music Performance, Noise maker dan Gate Pass ke Area Pantai Losari yang hanya berjarak kurang dari 1 km. Benefit lain adalah Anda dapat menikmati Ballroom Mercure Regency yang baru kami buka.Old & New '101' Mercure Regency Makassar

"Kami hadir selain untuk memeriahkan perayaan Old & New di Kota Makassar, juga untuk memperkenalkan konsep Mercure pertama di Kota Makassar yang mengusung tema bangunan abad ke-22 yang futuristic sekaligus klasik," jelas GM Mercure Bp. Willy Suderes.Old & New '101' Mercure Regency MakassarDesain kamar yang elegan akan menambah kenyamanan Anda selama menginap di Hotel Mercure Makassar ditambah posisi hotel yang sangat terjangkau untuk mengunjungi tempat-tempat strategis di Makassar. Menarik bukan? Jadi, tunggu apalagi?



Silakan hubungi 0411-3650099 atau datang langsung ke Jl. Daeng Tompo No. 8 untuk reservasi.


»» read more

Jumat, Desember 26, 2008

Grup Jawa Pos bangun pembangkit listrik di Kaltim

Laporan Kontributor Samarinda

SAMARINDA: Grup Jawa Pos berniat membangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara 2x100 MW untuk melengkapi pembangkit 2x25 MW yang lebih dulu selesai dibangun di kawasan Tanjung Batu, Kutai Kartanegara. Rencana itu merupakan upaya untuk meningkatkan produksi listrik Jawa Pos di daerah itu yang diperkirakan mencapai 300 MW dalam lima tahun ke depan. “Setelah membangun PLTU batu bara 2x25 MW, kami berniat membangun pembangkit yang sama dengan kekuatan 2x100 MW dengan harapan kecukupan pasokan di daerah ini segera teratasi,” kata Bos Jawa Pos Dahlan Iskan saat menemui Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak di Samarinda, belum lama ini.

Melalui anak perusahaan PT Cahaya Fajar Kaltim (CFK), Jawa Pos berhasil membangun PLTU berbahan bakar batu bara 2x25 MW yang kini sudah didistribusikan ke pelanggan bekerja sama dengan PLN. Dalam kesempatan itu, Dahlan meminta dukungan Pemprov Kaltim agar menjamin kepada pihak PLN untuk memberikan perizinan terkait dengan rencana itu. Dukungan Pemprov diharapkan mampu memercepat pertumbuhan pembangunan Kaltim dari segi pemenuhan kebutuhan energi listrik.

Menurut dia, pembangunan pembangkit listrik yang direncanakan Jawa Pos lebih murah karena saat membangun PLTU batu bara tahap pertama 2x25 MW, telah dibangun infrastruktur pendukung untuk kebutuhan pembangkit 300 MW. “Dengan kondisi itu, untuk membangun pembangkit tahap selanjutnya dengan kapasitas 2x100 MW akan lebih murah karena tidak perlu membangun sarana infrastruktur pendukung lagi,” kata Dahlan. Dahlan berjanji jika izin pembangkit baru itu diberikan, pihaknya akan segera melaksanakan pembangunan dengan target penyelesaian dua tahun. Bila rencana itu terwujud, produksi listrik Jawa Pos di Tanjung Batu bakal mencapai 250 MW.

»» read more

Kaltim bentuk lembaga pengawas

Laporan Kontributor Samarinda

SAMARINDA: Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak segera membentuk lembaga koordinasi monitoring dan evaluasi (Kormonev) untuk mengawasi kinerja jajaran pemprov agar lebih transparan dan akuntabel. “Kami akan bekerja sama dengan sejumlah pihak terkait pe mbentukan lembaga baru ini,” kata Awang di Samarinda, kemarin. Instansi yang akan dilibatkan dalam Kormonev a.l. kejaksaan, kepolisian, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Menurutnya, kerja sama dengan lembaga penegak hukum itu juga dilakukan untuk memberi ketenangan dan kepastian hukum bagi birokrat. Nantinya, tidak ada lagi pemeriksaan oleh aparat penegak hukum terhadap seorang pejabat akibat laporan surat kaleng yang tidak dilengkapi data akurat apalagi yang terkesan hanya fitnah. Pemeriksaan, katanya, akan diserahkan kepada Badan Pengawas Provinsi (Bawasprov).

»» read more

Warga Kaltim pakai elpiji Malaysia

Laporan Kontributor Balikpapan

BALIKPAPAN: Warga Indonesia di perbatasan Kalimantan Timur lebih banyak menggunakan tabung gas elpiji buatan Malaysia dibanding produksi Pertamina. Asisten Manajer External Relation Pertamina BBM Retail Regional VI Kalimantan Bambang Irianto mengatakan warga memilih elpiji negara tetangga karena lebih murah dan ukurannya lebih besar. Tabung elpiji Malaysia 14 kg dijual Rp200.000, sedangkan Pertamina menjual ukuran 12 kg seharga Rp450.000. “Elpiji mereka itu disubsidi pemerintah. Kalau kita, Pertamina yang menyubsidi. Pemerintah Indonesia hanya menyubsidi elpiji tiga kg,” tutur Bambang.

Berdasarkan pantauan Bisnis di Pulau Derawan, Kabupaten Berau, daerah terluar dari Kaltim bagian utara, tabung warna kuning 14 kg dan 50 kg berlogo Shell beredar luas tidak hanya di rumah warga, tapi juga rumah makan di sejumlah resor di Derawan. “Warga membeli dengan menukar tabung di Berau dan Tarakan. Tapi kebanyakan masyarakat kami masih pakai kayu,” tutur Sekretaris Desa Derawan, Junaidi.

»» read more

Kredit di Balikpapan capai Rp7,91 triliun

Laporan Kontributor Balikpapan

BALIKPAPAN: Posisi kredit di Balikpapan pada November 2008 telah mencapai Rp7,91 triliun atau naik 24,20% dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp6,37 triliun. “Kredit yang terserap ke masyarakat itu diikuti rasio positif di mana tingkat LDR (loan to deposit ratio) yang tinggi yakni 83,74%,” kata Pemimpin Bank Indonesia Balikpapan Causa Iman Kirana, belum lama ini. Menurut dia, rasio kredit macet (NPL) rendah yakni 2,26%. Namun kendati NPL itu kecil, tetapi sektor yang paling besar memberikan kontribusi adalah properti.

“Penyebabnya bukan lantaran developer kesulitan memenuhi kredit, melainkan tarik ulur fasilitas pendukung properti berupa listrik. Developer pun ragu untuk membangun dan terpaksa menunggu,” ujarnya. Dia mengatakan krisis listrik di Balikpapan dan Kaltim hingga saat ini belum juga ditangani sehingga menjadi kendala sektor terkait. Kebutuhan listrik Balikpapan mencapai 160 MW namun kapasitas saat beban puncak tak sampai 100 MW.

»» read more

Anggota AKLI nakal akan dikenakan sanksi

Laporan Zulfaedar Pay

MAKASSAR :Komite Nasional Keselamatan untuk Instalasi Listrik (Konsuil) wilayah Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara mengancam mencabut izin kerja anggota AKLI (Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia) yang melanggar aturan pemasangan jaringan listrik. Penegasan itu terkait dengan temuan sejumlah kasus instalasi listrik yang menyebabkan kebakaran. Ketua Konsuil Sulselrabar Akhmad Parikesit mengungkapkan pihaknya akan mengenakan sanksi keras bagi anggota AKLI jika terbukti dari pemeriksaan bahwa instalasi listrik yang dilaksanakan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Dia mengungkapkan ada sembilan item sistem pengawasan yang akan dijalankan, di antaranya mengecek gambar instalasi, daya terpasang, polarisasi pemasangan, dan pembumian jaringan.

Dia mengaku jika ditemukan pelanggaran maka Konsuil akan mengeluarkan SK tidak layak operasi bagi anggota AKLI. “Kalau tidak standar maka Konsuil tidak menerbitkan hak operasi lagi kepada kontraktor listrik,” katanya. Dia mengungkapkan Konsuil akan menggunakan dasar hukum Undang-undang No.15 tahun 1985 soal ketenagalistrikan. Selain itu, Konsuil juga berpatokan pada UU Konsumen No.8 tahun 1999 Pasal 8 tentang perlindungan konsumen. Kedua UU tersebut akan menjerat kontraktor instalasi yang melanggar ketentuan dengan ancaman hukuman lima tahun penjara dan denda sebesar Rp5 miliar.

»» read more

Panin Bank melepas potensi kredit Rp780 miliar akibat krisis global

Laporan Arfandi

MAKASSAR: Bank Panin Tbk Makassar mengakui batal merealisasikan kredit sekitar Rp780 miliar disebabkan keputusan manajemen untuk lebih selektif menyalurkan pembiayaan akibat krisis finansial global medio. Menurut Branch Manager Panin Makassar Onny Tenri Gappa, intermediasi kredit perbankannya di masa normal mencapai Rp100 miliar sebulan, namun setelah krisis keuangan dunia terjadi pihaknya hanya mengucurkan Rp35 miliar per bulan. Dia mengemukakan kebijakan tersebut sudah ditempuh sejak Juli 2008 atau sekitar enam bulan.

Panin Makassar lebih memilih menahan laju kredit sekitar Rp65 miliar sebulan tersebut bersamaan dengan merebaknya kasus subprime morgate di Amerika Serikat. “Panin tahan dulu kreditnya dan tidak jor-joran selama krisis ekonomi global. Kredit baru yang Panin salurkan berasal dari dana kredit terkumpul. Dana masuk sekitar Rp35 miliar sebulan, jadi kami salurkan Rp35 miliar,” katanya kepada Bisnis, belum lama ini. Onny belum bisa memastikan sampai kapan Panin akan mengerem laju kredit sebab sangat bergantung pada tren ekonomi global dan nasional.

Dia mengatakan grafik pertumbuhan kredit Panin pada 2009 akan sangat mempertimbangkan likuiditas perbankan, risiko intermediasi, tingkat suku bunga, serta perkembangan perekonomian regional. Meski demikian, Onny berjanji Panin akan kembali menggenjot penyaluran kredit bila stabilitas ekonomi membaik di tahun 2009. “Kami akan berusaha untuk menyalurkan kredit kami untuk mengembangkan sector riil,” katanya.

»» read more

Rabu, Desember 24, 2008

Pelanggan selular di KTI meroket

Laporan Kwan Men Yon

MAKASSAR: Tiga operator selular nasional, PT Telkomsel, PT Indosat Tbk., dan PT Telkom Tbk. berhasil meningkatkan jumlah pelanggan hingga dua kali lipat dari target perseroan di wilayah timur Indonesia pada 2008.

Telkomsel, anak perusahaan Telkom, melaporkan sanggup meraih 3,7 juta pelanggan baru di Pamasuka (Papua, Maluku, Sulawesi, Kalimantan) dari target 2,5 juta. Saat ini pengguna Telkomsel di wilayah itu sekitar 13,7 juta.

“Kami optimistis bisa (mencapai) 14 juta pelanggan di Pamasuka hingga akhir tahun,”

kata Vice President Telkomsel Pamasuka Gideon Edhi Purnomo dalam press gathering di Bali, pekan lalu. Dia mengatakan kinerja positif tersebut menunjukkan kepercayaan masyarakat kepada operator selular yang mengelola tiga produk yakni Simpati, Kartu As, dan Halo itu.

Head of Sulampapua Region Indosat Fadjar Oetomo menjelaskan jumlah pelanggan perseroan di KTI telah mencapai 1,2 juta. Tahun ini pihaknya menyasar peningkatan pelanggan sebesar 300.000 namun telah tercapai dua kali lipat.

"Kami mencapai 200% dari target pelanggan tahun ini. Jumlah itu masih bisa bertambah karena masih ada waktu sampai akhir Desember,” ujar Fadjar di Makassar, kemarin.

Sekitar 40% pelanggan Indosat di KTI tercatat menggunakan kartu prabayar Mentari, selebihnya 55% memakai produk IM3 dan 5% kartu pascabayar Matrix. Pertumbuhan pelanggan, kata Fadjar, membuat Indosat juga mampu merealisasikan sasaran pendapatan di KTI. Dia menghitung pendapatan tahun ini akan mencapai 105% dari target.

Sementara itu, Executive General Manager Telkom Divre VII Elvizar KH mengungkapkan BUMN terbuka itu memerkirakan total pelanggan Flexi di KTI pada 2008 bakal menyentuh 1,25 juta dibanding sekitar 500.000 pada 2007. Awal tahun ini, Telkom hanya menargetkan penambahan pelanggan sebesar 350.000.

“Akhir Desember nanti kami berharap jumlahnya mencapai 1,25 juta dari saat ini sekitar 1,2 juta. Ini jauh melampaui target kami,” papar Elvizar. Menurutnya, kondisi pasar selular tahun ini relatif sangat bagus karena ditopang penetrasi pasar yang masih rendah. Telkom Flexi merupakan operator selular CDMA pertama yang merambah KTI sehingga memiliki keunggulan dari sisi jaringan.

»» read more

Tarif instalasi listrik ditetapkan pansus

Laporan Zulfaedar Pay

MAKASSAR: Keluhan tentang penetapan tarif instalasi listrik yang memberatkan masyarakat, mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel dan PLN Sulselrabar membentuk panitia khusus (pansus). Pansus diberi tugas menetapkan standar tariff pemasang-an dan pengurusan instalasi listrik. Pembentukan panitia akan melibatkan pengurus Akli (Asosiasi kontraktor Listrik Indonesia) dan Aklindo (Asosiasi Industri Pengecoran Logam Indonesia) Sulsel.

“Pemprov segera melakukan pertemuan dengan PLN, Akli, dan Aklindo untuk merumuskan standar tarif instalasi. Tujuannya agar konsumen tidak lagi dirugikan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab,” kata Kepala Distamben Sulsel Sampara Salman usai pertemuan dengan komisi III DPRD Sulsel Bidang Pembangunan, kemarin.

Rapat yang berlangsung dua jam itu dipimpin Ketua Komisi III Susilo MT Harahap. Turut hadir Sekretaris Umum Akli Idris AR, Ketua Komite Nasional Keselamatan untuk Instalasi Listrik (Konsuil) Akhmad Parekesit, serta Deputi Manager Pemasaran PLN Sulselrabar Dietje.

"Selama ini tidak ada pengawasan terhadap Akli dalam pemasangan instalasi. Pemprov dan PLN akan melibatkan Akli atau rekanan jasa instalasi lain untuk duduk bersama dan memutuskan tarif yang ideal," ucap dia. Sekretaris Umum Akli Sulsel Idris AR menyambut baik rencana DPRD dan PLN tersebut. Idris mengaku rencana penetapan tarif standar akan memberikan dampak positif bagi lembaga yang menjadi rekanan PLN dalam instalasi listrik.

»» read more

Tarif angkot Makassar batal turun 1 Januari 2009

Laporan Afrina

MAKASSAR: Dinas Perhubungan Makassar menunda rencana menurunkan tarif angkutan kota (pete-pete) di Makassar pada 1 Januari 2009. Dishub menunggu langkah lanjutan pemerintah pusat memangkas harga BBM yang disebut-sebut akan dilakukan pada Januari 2009. Kepala Dishub Makassar Mukhtar Kasim mengatakan pihaknya menunda pengajuan rancangan penurunan tarif angkot ke DPRD Makassar pecan ini.

“Kemungkinan penyerahandraf penurunan tarif angkotbaru diserahkan ke DPRD Makassar setelah pemerintah kembali mengumumkan penurunan BBM pada Januari mendatang,” kata Mukhtar Kasim. Mukhtar menambahkan pihaknya akan kembali melakukan rapat koordinasi dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) terkait penurunan tariff angkot. Secara terpisah, Sekretaris MTI Sulsel Lambang Basri Said mengatakan Pemkot Makassar seharusnya tetap mengajukan draf usulan penurunan tarif angkot ke DPRD.

“Meskipun pemerintah masih akan menurunkan BBM awal tahun depan, tapi Pemkot seharusnya tetap memerhatikan kepentingan masyarakat terkait kebijakan tarif angkot,” jelas Lambang. Lambang menambahkan total penurunan tarif angkot secara rasional seharusnya di kisaran 6% hingga 8%. Tapi, memperhatikan harga onderdil, tingkat kemacetan, dan perekonomian masyarakat di Makassar maka penurunannya mencapai 10%.

“Kalau ada jaminan dari pemerintah untuk menurunkan onderdil, penurunan tarif angkot bisa lebih lagi,” ungkap Lambang.

Pemprov Sulsel menargetkan penurunan tariff angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) dan Antarkota Antarprovinsi (AKAP) ratarata 7%. Kepala Dishub Sulsel Sulham Hasan mengatakan tarif AKDP dan AKAP tersebut diambil berdasarkan hasil mus-yawarah dengan Perwakilan Organda Sulsel, MTI Sulsel, Dirlantas, pengusaha angkutan, dan Kadishub Makassar.

Sementara Dishub Makassar menyepakati penurunan tarif angkutan kota sebesar 10% atau sekitar Rp300 dari tarif lama.

»» read more

Sulsel alokasikan 15% APBD untuk rakyat miskin

Laporan Icca Sitti

MAKASSAR: Sebanyak 15% dana APBD Sulsel dialokasikan untuk menangani dampak krisis global khususnya bagi warga miskin. Dana itu berasal dari APBD provinsi dan kabupaten/kota serta dana dekonsentrasi APBN.

Gubernur Syahrul Yasin Limpo mengatakan dana dialokasikan bagi rakyat miskin dan pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat krisis.

“Dana itu semacam jarring pengaman sosial daerah (JPSD). Semua bupati/wali kota harus kompak menghadapi krisis agar dampaknya di Sulsel bisa diminimalisir,“ kata Syahrul, kemarin.

Menurutnya, dalam setahun ke depan warga Sulsel tidak boleh kelaparan karena krisis. Karena itu dia meminta seluruh pemda bekerja sama. Anggaran itu, kata Syahrul akan didistribusikan dalam bentuk program padat karya yang diharapkan dapat memberdayakan masyarakat.

”Terutama masyarakat pegunungan, pesisir pantai, dan penduduk pulau yang hidup dalam kekurangan,“ ujarnya. Dikatakan, pemberdayaan dan percepatan ekonomi daerah terutama sektor riil perlu dilakukan. Dia menekankan perlunya SDM berkualitas.“ Kalau SDM berkualitas,manajemen transparan, koordinasi lintas sektor dapat optimal,“ tutur Syahrul

Berdasarkan rencana pemerintah, dana APBD se- Sulsel tahun 2009 berjumlah Rp22 triliun. Sebanyak Rp2,2 triliun hingga Rp3,3 triliun dialokasikan untuk penanganan dampak krisis dan rakyat miskin di daerah ini.

“Siapkan dana jaminan bagi rakyat miskin. Saya prediksi krisis ini akan berlangsung lama dan lebih parah dari krisis 1998 lalu,” ujar Gubernur. Syahrul menambahkan krisis akan membuat terjadi perlambatan ekspor komoditi pertanian Sulsel.

(k29)

»» read more

Dana rehabilitasi kakao Sultra Rp199 miliar

Laporan Kontributor Kendari

KENDARI: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp199 miliar untuk rehabilitasi lahan kakao Sultra tahun 2009. Kepala Dinas Pertanian Sultra Akhmad Chaidir mengatakan dana itu bersumber dari APBN yang akan dikucurkan di sentra produksi kakao Sultra di lima kabupaten.

”Untuk tahun 2009 mendatang, kami mendapatkan alokasi dana rehabilitasi kakao sebesar Rp199 miliar. Itu untuk peremajaan, rehabilitasi, dan intensifikasi,” kata Chaidir, kemarin.

Menurut dia, program ini akan berlangsung selama tiga tahun yakni 2009-2011. Rencananya, total luas lahan kakao Sultra yang akan direhabilitasi mencapai 99.900 hektare dari luas lahan perkebunan kakao 196.884 ha.

Jumlah petani kakao provinsi itu sebanyak 103.297 orang. Di tahun 2009, kata Chaidir, lahan yang akan direhabilitasi seluas 33.000 ha, yang terdiri dari 4.500 ha yang akan ditebang karena usia yang sudah tua (di atas 25 tahun), 15.000 ha direhabilitasi, dan 13.500 ha masuk program intensifikasi. Rehabilitasi terhadap kakao Sultra, kata Chaidir, memang sudah diperlukan mengingat produksi yang kian menurun.

”Normalnya, setiap ha kebun kakao mampu berproduksi di atas satu ton. Namun, sekarang produksinya maksimal hanya 700 kuintal per ha,” jelasnya. Dia mengatakan penurunan produksi lima tahun terakhir membuat program tersebut mendesak.

”Ini (turunnya produksi) semua akibat serangan hama penyakit tanaman serta umur tanaman yang sebagian besar lebih dari 15 tahun. Produktivitas kakao makin menurun,” jelas Chaidir.

Sementara Direktur Perlindungan Perkebunan Ditjen Perkebunan Departemen Pertanian Herdradjad Natawijaya mengatakan Sultra merupakan salah satu provinsi di Sulawesi yang menjadi obyek program nasional peningkatan mutu dan produktivitas kakao.

Luas areal kakao di Sulawesi mencapai 932.762 ha atau 63,3% dari luas areal nasional dengan produksi 508.135 ton atau 5,21% dari total produksi nasional yang melibatkan 765.910 KK petani. Dari luasan itu, sebanyak 450.000 ha terserang hama penyakit, terdiri dari tanaman tua dengan serangan berat 70.000 ha, tanaman dengan serangan sedang 235.000 ha, serta tanaman dengan serangan ringan dan kurang terpelihara seluas 145.000 ha.

”Potensi kehilangan hasil mencapai 269.698 ton per tahun dengan nilai Rp5,4 triliun per tahun. Akibatnya, pendapatan petani dari hasil kebun kakao menurunmencapai Rp6,5 juta per ha per tahun,” kata Herdradjad.

»» read more

Selasa, Desember 23, 2008

Kredit linkage program di Sulsel mulai merosot

Laporan Kwan Men Yon

MAKASSAR: Kredit penerusan (linkage program) dari bank umum kepada bank-bank perkreditan rakyat cenderung terus merosot akibat krisis likuiditas dan berkurangnya kepercayaan antarbankir. Ketua Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Sulsel Arwansyah mengatakan sejumlah BPR kini agak mengalami kesulitan menambah plafon linkage program karena bank umum menolak memberi. Dia menuturkan kondisi itu membuat ekspansi BPR mengalami perlambatan signifikan khususnya sejak Juni 2008.

Meski pertumbuhan yang melambat juga dialami bank umum, dia menilai situasi tersebut perlu mendapat perhatian serius. Pasalnya, sebagian besar penyaluran kredit BPR selama ini bergantung kepada pinjaman penerusan bank umum. Apabila keran linkage program tersumbat, pihaknya khawatir kinerja BPR bakal ikut-ikutan anjlok. “Sejak krisis finansial merambah ke mana-mana, bank umum sepertinya mengerem pinjaman. Salah satu yang direm itu linkage program yang sudah kami rasakan sekarang,” kata Arwansyah saat dihubungi, kemarin.

Arwansyah mengaku tidak kaget mengenai perlambatan kinerja BPR seperti dimuat Bisnis, 22 Desember 2008. “Itu imbas langsung dari mulai seretnya linkage program.” Seperti diberitakan kemarin, beberapa indikator kinerja BPR di Sulsel tampak melambat sejak Juni 2008. Aset yang selama Januari-September melejit hingga 94% melemah menjadi hanya 14,5% terhadap Juni. Posisi asset per September tercatat Rp312,94 miliar. Outstanding dana pihak ketiga juga menurun yakni dari titik tertinggi tahun ini pada Juli Rp118,61 miliar menjadi Rp110,06 miliar di Oktober.

DPK tumbuh 12,24% dari akhir 2007 dan sekitar 60% berupa deposito. Sementara itu, kredit yang disalurkan meningkat 18% terhadap Juni, padahal dibandingkan dengan akhir tahun lalu kredit tumbuh 60,4%. Per Oktober, posisi kredit sebesar Rp223,89 miliar.

»» read more

Dana kesehatan gratis Rp10,5 miliar

Laporan Arfina

MAKASSAR: Pemerintah Kota Makassar mengalokasikan dana kesehatan gratis warga miskin sebesar Rp10,5 miliar pada 2009. Kepala Dinas Kesehatan Makassar Naisyah T. Azikin mengatakan anggaran tersebut merupakan dana bersama (sharing) Pemkot dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. “Pembagian dana kesehatan gratis tahun depan 60% dari APBD Makassar dan 40% dari Pemprov Sulsel,” kata Naisyah kepada Bisnis, kemarin.

Pemkot menganggarkan dana kesehatan Rp6,3 miliar dalam APBD dan mendapat tambahan Rp4,2 miliar dari Pemprov Sulsel. “Selama satu semester (Juli-Desember 2008), kami menerima bantuan dana kesehatan gratis dari Pemprov sebanyak Rp5,1 miliar dengan realisasi anggaran yang digunakan hanya Rp1,7 miliar atau kurang lebih 33,33%,” jelas Naisyah.

»» read more

Mobile-8 luncurkan Hepi di KTI

Laporan Sulfaedar

MAKASSAR: Persaingan operator Fixed Wireless Access (FWA) Code Division Multiple Access (CDMA) di KTI kian ketat setelah PT Mobile-8 Telekom Tbk mengoperasikan layanan Hepi di Makassar. “Keberadaan Hepi juga untuk mendukung CDMA Fren Mobile-8 yang lebih dulu beroperasi,” kata Group Head Sales for East Indonesia Mobile-8 Yusuf Kurniawan di Makassar, kemarin.

Yusuf mengaku Hepi tidak akan mematikan Fren yang sudah eksis sebab Hepi bermain di segmen FWA sekelas Flexi Telkom, Esia Bakrie Telecom, dan StarOne Indosat, di mana operator menawarkan tariff layaknya telepon rumah. Sementara Fren bermain di teknologi selular dan bersaing dengan operator GSM seperti Telkomsel, Indosat, XL, 3, Axis, dan Smart. Yusuf menambah untuk tahap awal, sinyal Hepi masih sebatas menjangkau Makassar, Antang, Maros, dan Sungguminasa.

»» read more

Bupati agar perhatikan lingkungan

SAMARINDA: Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak meminta Penjabat Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) memerhatikan masalah lingkungan di daerah itu, terkait degradasi hutan yang cukup memprihatinkan. “Saya minta Saudara memerhatikan soal lingkungan di daerah ini sehingga dapat mengurangi laju degradasi hutan,” kata Awang saat melantik Penjabat Bupati Sjahcruddin M.S. di Tenggarong, kemarin.

Menurutnya, masalah banjir di Kukar perlu mendapat perhatian. Banjir tersebut dipicu degradasi hutan akibat penambangan batu bara dan kegiatan lain yang dilakukan dengan merusak hutan. Awang mengatakan izin usaha seperti batu bara hanya boleh dikeluarkan apabila lulus amdal. “Saya yakin dengan latar belakang sebagai PNS di lingkungan Bapedalda Kaltim, Bupati dapat melaksanakan tugas ini dengan baik,” kata Awang. Masa jabatan Penjabat Bupati Kukar sekitar 15 bulan hingga terpilihnya bupati definitif hasil pilkada 2010.

»» read more

Walhi: Tinjau ulang UU Minerba

Laporan Subarkah

PALU: Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulteng Wilianitas Selviana menilai Undang-undang Mineral dan Batubara (Minerba) yang disahkan DPR pada 16 Desember 2008 perlu ditinjau ulang. Menurutnya, undang-undang itu secara subtansi tidak menunjukkan perbaikan terhadap praktik pertambangan dan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. Dia mengatakan sudah menjadi keprihatinan publik selama ini bahwa sektor pertambangan Indonesia lebih menonjolkan peran negara menjual bahan mentah mineral dan batu bara bagi kebutuhan perusahaan dan negara asing.

"Hal itu melahirkan ongkos yang mahal berupa kerusakan lingkungan, penggusuran rakyat di sekitar tambang dan menimbulkan konflik yang berujung hilangnya jiwa dan kekerasan serta pelanggaran HAM,” urai Wilianita di Palu, kemarin. Menurutnya, UU Minerba hanya mencatat pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal pemberian izin pertambangan. Undang-undang itu dinilai memiliki kelemahan besar dalam menggalang peran dan partisipasi masyarakat untuk menentukan bentuk eksploitasi sumber daya alam.

»» read more

'Ada mark-up dalam investasi perkebunan'

Laporan Syahrir

KENDARI: Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Prabowo Subianto mengungkapkan investasi sector perkebunan di Indonesia umumnya diwarnai mark-up oleh pengusaha untuk memeroleh kredit bank. Prabowo yang disebut sebagai kandidat presiden dalam Pemilu 2009 ini hadir di Kendari memberikan ceramah dalam sebuah seminar nasional bertema “Meningkatkan Daya Saing Komoditas Pertanian Sultra” di Hotel Kubra, Kendari, kemarin. Prabowo mencontohkan praktik mark-up para pengusaha yang menggeluti investasi komoditi kelapa sawit.

”Seorang pengusaha yang telah mendapatkan izin untuk membuka lahan kemudian mengajukan pinjaman ke bank dengan jaminan hak guna usaha lahannya. Untuk lahan kelapa sawit, setiap hectare itu hanya bernilai sekitar Rp20 juta, tapi dalam pengajuan kreditnya, sang pengusaha menilai lahannya itu seharga Rp30 juta,” papar Prabowo. Pengusaha ini, kata Prabowo, belum menanam satu pohon pun tapi sudah untung dari mark-up yang dilakukannya. ”Itu salah satu contoh sederhana dan baru satu komoditas,” tegasnya

»» read more

OCBC NISP pacu kredit UMKM

Laporan Sulfaedar

MAKASSAR: Bank OCBC NISP memacu penyaluran kredit untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan plafon Rp1 juta– Rp30 miliar. Kredit UMKM juga dikucurkan bagi usaha menengah berskala industri. Koordinator Regional VII Bank OCBC NISP Hengky Tanring mengungkapkan hal itu saat memerkenalkan logo baru dan perubahan nama Bank NISP menjadi OCBC NISP di Makassar, kemarin. Hengky menjelaskan secara umum OCBC NISP tidak akan mengubah kebijakan dalam melayani UMKM. Bahkan memasuki tahun 2009, bank yang memiliki 18 cabang di KTI tersebut, akan melakukan optimalisasi penyaluran kredit UMKM.

Menurut dia, keberhasilan penyaluran kredit di 2008 tetap dilanjutkan 2009 dengan porsi yang lebih besar. “OCBC NISP tetap fokus pada pembiayaan UMKM, serta terus melakukan pengembangan. Secara umum pelayanan tidak meng-alami perubahan, hanya produk yang bervariasi,” ungkap dia. Hengky mengatakan produk UMKM dibagi dua, yakni kredit usaha menengah dan mikro. Kredit menengah mulai dari Rp50 juta hingga Rp30 miliar. Kredit ini bagi usaha skala industri berorientasi ekspor, termasuk perdagangan, industri, konstruksi, dan jasa. Kredit menengah menyerap sekitar 60% dari total penyaluran kredit, di mana 40% disalurkan di consumer loan.

»» read more

Senin, Desember 22, 2008

Kinerja BPR melambat sejak Juni

Laporan Kwan Men Yon

MAKASSAR:Bank perkreditan rakyat (BPR) di Sulawesi Selatan mengalami perlambatan pertumbuhan kinerja sejak Juni 2008 seiring makin keringnya likuiditas akibat krisis finansial global.

Meski demikian, Pemimpin Kantor Bank Indonesia (KBI) Makassar Rizal A. Djaafara mengatakan kondisi BPR di Sulsel masih cukup baik kendati pihaknyakian memperketat pengawasan untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan.

Posisi aset BPR di provinsi itu per September 2008 sebesar Rp312,94 miliar, tumbuh 94% dibanding posisi akhir tahun lalu Rp161,37 miliar. Namun, apabila dibanding posisi Juni 2008 sebesar Rp273,4 miliar, nilai aset hanya naik 14,5%.

Outstanding dana pihak ketiga juga menurun yakni dari titik tertinggi tahun ini pada Juli Rp118,61 miliar menjadi Rp110,06 miliar di Oktober. DPK tumbuh 11,65% dari akhir 2007 dan sekitar 60% berupa deposito. Sementara itu, kredit yang disalurkan per Oktober menembus Rp223,89 miliar.

Jumlah ini meningkat 60,4% terhadap akhir 2007 sebesar Rp139,56 miliar, tetapi dibanding Juni hanya naik 18%. Pinjaman BPR paling banyak digelontorkan untuk sektor lain-lain (termasuk KPR dan KPM) serta perdagangan.

Dua sektor tersebut menguasai 82% kredit BPR, sedangkan sektor pertanian mendapat Rp20,73 miliar atau kurang dari 10%. Saat ini terdapat 22 BPR di Sulsel dengan total 35 kantor.Sebagian besar penyaluran kredit BPR merupakan pinjaman penerusan (linkage program) dari bank umum. Hal itu membuat bunga BPR umumnya lebih tinggi dibanding bank umum.

“BPR itu ada marketnya sendiri. Ada yang bagus, ada juga beberapa yang kami awasi intensif. Tapi sementara ini (BPR di Sulsel) masih okelah,” kata Rizal, pekan lalu.

Dia menuturkan pengawasan terhadap BPR ditingkatkan setelah bank sentral memutuskan melikuidasi PT BPR Handayani Cipta Sehati di Masamba, Luwu Utara, pada 18 Desember 2008. pencabutan izin usaha itu dituangkan dalam keputusan Gubernur BI No.10/84/Kep.GBI/2008.

Bank dengan 12 karyawan itu ditutup untuk umum dan harus menghentikan segala kegiatannya, termasuk menghimpun dana masyarakat. Rizal mengatakan BPR Handayani telah masuk pengawasan khusus sejak Januari 2008 sehingga, “tidak ada kaitannya dengan persoalan krisis finansial sekarang.”

Menurutnya, terjadi salah kelola yang menyebabkan BPR tersebut dianggap tidak dapat lagi menjalankan kegiatan sebagai entitas bank yang sehat. Ketua Yayasan Perbarindo Sulsel Anas Iswanto Anwar mengemukakan masyarakat tidak perlu resah atas penutupan BPR Handayani. Menurutnya, mayoritas BPR di Sulsel berada dalam kondisi sangat sehat walaupun krisis finansial memerosotkan kinerja

»» read more

Harga barang di Sulsel bisa turun 5%-10%

Laporan Kwan Men Yon

MAKASSAR: Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulsel menilai penurunan harga BBM premium dan solar yang belakangan diikuti rencana pemangkasan tarif angkutan dapat menurunkan harga barang konsumsi di daerah itu sebesar 5%-10%.

Ketua Apindo Sulsel Latunreng mengatakan komponen harga BBM dan tarif angkutan merupakan 5% harga pokok produksi dunia usaha padaumumnya. Dia menyebut penurunan harga barang sangat mungkin dilakukan pada awal tahun depan untuk membantu menggairahkan pasar yang melesu.

“Kalau mau jujur, memang harga barang harusnya turun, meskipun tentu akan bervariasi antara satu sektor denganlainnya. Penurunan yang wajar sekitar 5%-10%,” kata Latunreng, kemarin. Dia menuturkan penjualan barang konsumsi diperkirakan bakal makin melambat mulai Januari 2009 akibat melemahnya daya beli konsumen.

Penjualan pada akhir tahun ini diprediksi masih kuat karena bertepatan perayaan Natal dan Tahun Baru. “Setelah itu, masyarakat akan mengurangi konsumsi. Nah, dunia usaha bisa pembantu memacu daya beli dengan menurunkan harga barang,” tutur Latunreng. Dunia usaha, kata dia, berharap tren kejatuhan harga minyak saat ini akan diiringi dengan langkah lanjutan pemerintah menurunkan harga BBM dalam negeri.

“Saya pikir semua pihak sekarang harus saling membantu memberi insentif, termasuk dalam hal ini pengusaha memberi insentif kepada konsumendengan menurunkan harga.”

Seperti diketahui, pemerintah memangkas harga BBM domestik sebanyak dua kali dalam bulan Desember menyusul anjloknya banderol minyak dunia. Saat ini harga premium Rp5.000 per liter dan solar Rp4.800 per liter. Penurunan itu akhirnya disusul rencana pengurangan tarif angkutan.

Apabila disetujui DPRD terkait, tarif AKDP dan AKAP di Sulsel akan segera turun 7%, sedangkan tarif angkot di Makassar bakal lebih murah 10%. Latunreng meminta pemerintah daerah terus bekerja menghilangkan biaya tinggi dalam berbisnis di Sulsel. Pasalnya, kondisi tersebut juga kerap mendistorsi harga barang di pasar karena pengusaha memasukkannya sebagai komponen biaya.

Hasil survei KPPOD (Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah) di 243 kabupaten/ kota di Indonesia menunjukkan bahwa biaya transaksi/pungutan termasuk lima besar hambatan utama bisnis yang dikeluhkan di daerah.

“Itu saya bilang tadi, semua pihak sekarang harus saling bantu. Pemerintah akan sangat membantu pengusaha kalau biaya tinggi ini dipangkas,” tukasnya.

»» read more