Home - Photo - Blogger

Subscribe: Posts Subscribe to Revolution ChurchComments

40 Jiwa masih terjebak di Palopo

PALOPO, Sulsel: Sekitar 40 warga dari RW 3, Kelurahan Battang Barat, Kecamatan Wara Barat masih terisolir oleh sisa tanah longsor sampai tiga hari pasca longsor di Kota Palopo, Sulsel. Hal ini dikemukakan Camat Wara Barat Idris Kaso di Palopo, kemarin siang. Menurut dia, warga tersebut tidak dapat keluar­ dan dievakuasi dengan cepat karena akses jalan keluar terputus akibat masih ada ribuan kubik tanah menutupi.

Pemkot tata kampung nelayan

MANADO: Pemkot Manado akan menata ruang baru di kawasan pesisir untuk dijadikan kawasan perkampungan nelayan. “Kawasan pesisir yang sebagian besar berada­ di utara akan direvitalisasi supaya selain menjadi permukiman, juga menjadi pendukung pariwisata sebab diatur sebagai kawasan pengembangan nelayan,” kata Kepala Bappeda Manado Revin Lewan, kemarin. Lewan mengatakan kawasan dimaksud mencakup Bailang di Kecamatan Bunaken, serta Karangria di Kecamatan Tuminting.

Rumput laut Seram 135 ton

AMBON: Lima kelompok nelayan yang membudidayakan rumput laut di Desa Wael, Kabupaten Seram Bagian Barat, setiap tahun mampu menghasilkan 135 ton. “Hasil panen saya rata-rata 1,8 ton per tahun­ sejak Mei 2007. Tapi kalau digabungkan dengan empat kelompok nelayan lain, jumlahnya­ cukup besar,” kata Ketua Kelompok Budidaya Rumput Laut Sukamaju La Idris M. Thalib, kemarin. Lima kelompok nelayan yang mengembang­kan­ rumput laut itu masing-masing ber­anggota 15 orang.

Senin, Maret 30, 2009

‘Sulut kini jadi perhatian dunia’

Tak bisa dipungkiri bahwa berhasilnya sebuah negara tergantung pada bagaimana pimpinannya melangkah dan bergerak. Begitu juga dengan suatu provinsi untuk bisa maju, terletak pada ide dan kreativitas sang gubernur dalam memikirkan mau dibawa ke mana daerahnya. Misalnya Provinsi Sulawesi Utara yang saat ini tengah jadi perhatian publik dunia. Di Manado, Ibukota Provinsi Sulut, pada 11-15 Mei akan berlangsung event World Ocean Conference (WOC) dan Coral Triangle Initiative (CTI) Summit, sebuah ajang internasio­nal yang akan membahas peran dan fungsi laut bagi lingkungan. Acara ini diikuti sedikitnya 121 negara dari berbagai belahan dunia. Apa saja yang dilakukan oleh provinsi yang dijuluki Nyiur Melambai ini, baik untuk pembangunan Sulut secara umum, maupun dalam mempersiapkan acara tersebut agar sukses, dan bisa mengharumkan nama Indonesia di mancanegara? Dan siapa sebenarnya yang pertama kali melontarkan ide ajang ini? Untuk itu Bisnis mewawancarai Gubernur Sulut Sinyo Harry Sarundajang di rumah dinasnya di Bumi Beringin Manado, baru-baru ini.Berikut petikannya:

Apa yang Anda lakukan dalam memajukan Provinsi Sulut ini?

Saya berusaha menggali potensi kekayaan alam dan budaya yang dimiliki oleh provinsi ini, dan hasilnya bisa menyejahterakan rakyat banyak. Caranya adalah dengan menjual apa yang bisa dijual dari negeri ini. Posisi Sulut sangat strategis, menghadap Pasifik dan berada pada lintas perniagaan global. Keunggulan kami dari sektor agraris dan kelautan. Selain itu dari 92 pulau terluar di Indonesia, 11 pulau berada di Sulut, seperti Pulau Miangas dan Pulau Marore yang berbatasan langsung dengan Filipina.

Saya kira Sulut tak kalah dengan­ Bali, sama-sama dikeli­lingi lautan. Cuma wilayah ini kalah promosi. Apa yang dimiliki Pulau Dewata itu, kami juga punya. Tinggal mengembangkannya dan mengeksposnya agar dilirik dunia. Selain itu di sini belum ada kawasan industri atau industri yang besar dan infrastruktur yang memadai.

Jadi apa yang Anda perbuat?
Saya membayangkan bagaimana jika Sulut menjadi pusat perhatian dunia. Di saat lain saya juga membayangkan jika kekaya­an alam di dalam laut akan punah, karena dunia makin panas, juga akibat ulah tangan-tangan manusia yang tak bertanggung jawab.

Terlintas untuk mem­­­­buat sesuatu yang bisa menye­lamatkan laut dan lingkungan. Sumber­ daya kela­utan kita terancam oleh perubahan iklim, overfishing, praktik penangkapan ikan yang berlebihan, polusi, dan kegiatan lain yang bisa membahayakan sumber daya laut dan perikanan kita.

Salah satu idenya adalah me­ngangkat isu peran dan fungsi laut bagi lingkungan ke tingkat dunia, dan memang masalah ter­­­sebut menjadi isu sentral pub­­­lik dunia.. Setelah bicara ke pimpinan yang lebih tinggi, akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyo­no pun setuju, bahkan mengeluar­kan Keppres. Wuah, ini tidak main-main. Karena ketika mulai ditampilkan oleh Bapak Presi­den dalam beberapa pertemuan tingkat dunia, akhirnya mata dunia pun terbuka. Isu menyelamatkan lingkungan melalui laut. Itu yang akan ditawarkan pada dunia. Dan ternyata diterima secara global. Proyek akbar ini harus dikerjakan bersama, melibatkan semua unsur.

Apa target Anda dengan terselenggaranya WOC ini?
Sebagai tuan rumah, banyak hal penting yang muncul. Misalnya nanti ada Manado Declaration. Itu menguntungkan wilayah ini, karena secara otomatis akan dikenang oleh dunia. Deklarasi ini sama pentingnya dengan kesepakatan internasional lainnya di bidang lingkungan seperti Protokol Montreal (1987), Protokol Kyoto (1997-1999), dan Bali Roadmap (2007).

Namun, ada dua hal yang utama dalam event WOC dan (CTI) Summit ini, yaitu ajang persida­ngan dan pencitraan. Kalau berhasil sukses, nama Indonesia semakin harum di mancanegara. Dampaknya akan banyak turis datang. Bisa dibayangkan sedikitnya 8­­ kepala negara akan datang ke Manado, ratusan pejabat setingkat menteri dari 121 negara. Ya, setidaknya ada 5.000 orang dari berbagai belahan dunia kumpul di kota ini. Ini merupakan sebuah promosi gratis. Mereka akan datang lagi dan membawa keluarga dan handai taulan ke Manado dan Indonesia umumnya. Itu kalau perhelatan ini sukses. Dan saya yakin akan sukses.

Selama ini pemasukan terbesar Sulut dari sektor apa?
Selama ini pemasukan terbanyak untuk Sulut dihasilkan dari industri perikanan sekitar 36% dan pariwisata 25%. Tapi setelah event WOC, saya menargetkan penghasilan terbesar Sulut didapatkan dari sektor pariwisata, sekitar 50%. Kami ingin menjadikan Sulut sebagai pintu gerbang Indonesia kawasan timur. Nantinya akan banyak kegiatan yang berlangsung di sini, seperti pertemuan MICE.

Bahkan pasca-WOC, akan diselenggarakan Sail Bunaken 2009 pada Agustus. Ajang ini tak kalah penting dan masih sejalan dengan WOC & CTI Summit, mengenai kelautan bagi dunia, dan akan diikuti sedikitnya 30 negara. Begitu seterusnya, kami akan berupaya membuat berbagai pertemuan tingkat dunia.

Untuk menunjang semua itu, kami mempersiapkan infrastruktur, dengan memperlebar jalan dari bandara ke Kota Manado, memperluas tempat parkir Bandara Sam Ratulangi, menambah daya listrik lewat panas bumi, dan lainnya.

Sementara pihak swasta dalam dua tahun terakhir sudah menginvestasikan dana sekitar Rp2 triliun untuk membangun dan merenovasi hotel, convention center, mal, dan penunjang pariwisata lainnya. Saat ini ada 8 hotel baru. Selain itu frekuensi penerbangan dari dan ke Sulut ditingkatkan. Juga dibuka rute langsung ke Si­ngapura, Malaysia, China, Filipina. Kami sedang upayakan untuk penerbangan langsung ke Korea dan Jepang.

Pertumbuhan ekonomi Sulut­ karena dampak dari gaung WOC ini, mengalami kenaikan jadi 7,1% pada semester pertama 2008. Tahun lalu, pendapatan per kapita penduduk juga naik mencapai Rp10,8 juta. Angka pengangguran turun hingga 12,35%, sementara kemiskinan bisa ditekan jadi 10,10%.

Bagaimana kesiapan masyarakat Sulut dengan event WOC?
Warga menyambut positif dan mendukung acara bergengsi ini. Event WOC & CTI Summit sekarang sudah menjadi milik bangsa, bahkan dunia. Bukan lagi Sulut semata. Banyak manfaat yang akan diterima masyarakat, di antaranya pengembangan infrastruktur daerah dan membuka jalan serta memperkuat citra di bidang pariwisata. Ini batu loncatan bagi Sulut untuk masuk ke ranah global. Semoga masyarakat makin sejahtera dan maju.

»» read more

Ekspressair terbang tanpa izin ke Ambon

AMBON: Pesawat Ekspressair yang melayani rute Ambon – Tual – Saumlaki diduga telah melakukan penerbangan komersil tanpa izin Departemen Perhubungan dan Dinas Perhubungan Maluku. Hal itu diungkapkan Ketua Harian Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Maluku Tenggara MA Mardana.

Dia menyebutkan, armada penerbangan yang menggunakan jenis pesawat Foker Dornier 328 dengan kapasitas 30 seat hanya mengantongi izin flight approval (penerbangan carter/sewa) dan bukan penerbangan komersil. “Kami sudah cek ini ke Departemen Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku. Dephub mengaku, maskapai yang disewa PT Limbunan Tour and Travel yang berpusat di Makassar ini tidak memiliki izin komersil. Sementara, Dishub Maluku tidak mengetahui adanya penerbangan komersil yang dilakukan Ekspressair,” ungkap Mardana di Ambon, pekan lalu.

Menurutnya, maskapai ini telah melakukan penerbangan komersil sejak 17 Maret lalu. Bahkan, kata Mardana, armada penerbangan ini rutin melayani penumpang pada hari Senin, Rabu dan Jumat setiap pekan. Mardana mengatakan, pelayanan jasa penerbangan yang tidak sesuai izin yang dilakukan armada Ekspressair tersebut, sangat membahayakan jasa pengguna pesawat udara di Kabupaten Maluku Tenggara dan Maluku Tengara Barat.

“Itu kan pesawat carter. Bila terjadi kecelakaan, maka penumpang tidak diberi asuransi, tapi hanya kepada perusahaan yang mencarter. Sebab, izin yang dikantongi adalah izin carter, bukan izin komersil,” tandasnya. Untuk itu, kata Mardana, Hipmi mendesak agar Dephub dan Pemprov Maluku, segera mengeluarkan larangan terhadap maskapai ini, untuk tidak melakukan penerbangan komersil.

“Dephub harus menjatuhkan sanksi. Kemudian Pemprov Maluku harus mendesak untuk penerbangan komersil tanpa izin ini dihentikan,” ujar Mardana. Informasi lain yang diterima Bisnis, menyebutkan selain keberatan dari Hipmi, armada penerbangan lain yang selama ini melayani rute Ambon – Tual – Saumlaki merasa keberatan dengan praktek penerbangan yang tidak sesuai izin ini.

Perkuat rute KTI

Sementara itu, maskapai penerbangan Sriwijaya Air, pada tahun 2009 memantapkan segmentasi pasarnya ke Kawasan Indonesia Indonesia Timur (KTI) dengan membuka rute baru Surabaya-Manado yang ditargetkan akan mencapai tingkat keterisian kursi penumpangnya sebesar 85 persen dari total 167 kursi.

“Kami yakin, penerbangan perdana yang dilakukan saat ini akan mencapai target `load factor`. Selanjutnya, sampai akhir semester pertama tahun ini diharapkan angkanya naik menjadi 90%,” kata Direktur Komersial Sriwijaya Air, Toto Nursatyo, Menurut dia pasar di Timur sangat luas sehingga menjadi bidikan sejumlah operator penerbangan. Apalagi, dilihat dari besarnya pasar dari kalangan bisnis dan pemerintah daerah.

“Untuk meningkatkan jumlah penumpang di KTI, kami mulai membuka rute penerbangan terbaru yakni Surabaya-Menado,” ujarnya. Frekuensi terbangnya akan dibuka setiap hari dengan mengoperasikan pesawat jenis Boeing 737-400 berkapasitas 167 penumpang. Sedangkan jadwal penerbangan rute Surabaya-Manado ini, berangkat dari Surabaya pukul 07.50 WIB, tiba di Manado pukul 11.20 WITA.

Saat kembali ke Surabaya, keberangkatan dari Menado pukul 11.50 WITA dan tiba di Surabaya pukul 13.25 WIB. “Pembukaan rute ke-35 di pasar di KTI, sekaligus mengoptimalkan rute di wilayah Timur yang sudah ada sebelumnya semisal Jakarta-Ujung Pandang-Gorontalo, Jakarta-Ujung Pandang-Ambon, Jakarta-Ujung Pandang-Kendari, dan Jakarta-Surabaya-Kupang,” katanya.

Selain rute tersebut, ke depan pihaknya juga membuka rute penerbangan Surabaya-Makassar-Ternate, Jakarta-Yogyakarta, dan Surabaya-Yogyakarta. Banyaknya rute penerbangan di KTI, kata dia, mendorong pertumbuhan penumpang Sriwijaya di wilayah tersebut akan mencapai target tahun ini antara 10-15%..

»» read more

Daging ilegal beredar 180 ton per bulan

MAKASSAR: Perdagangan daging ilegal dan impor di Kota Makassar diperkirakan mencapai 180 ton per bulan atau 6 ton per hari. “Perdagangan bebas membuat lalu lintas niaga daging semakin sulit di-pantau, sehingga banyak daging yang tidak memenuhi syarat kesehatan beredar di pasar," kata Direktur Peruda RPH Makassar, Sudirman HL, pekan lalu.

Maraknya daging ilegal impor yang masuk ke Makassar membuat pasar daging lokal yang memanfaatkan fasilitas RPH sulit bersaing karena daging tersebut dijual dengan harga yang lebih murah. Selain itu, menurut dia saat ini masih banyak pedagang dan pengusaha ternak yang bekerja sendiri tanpa memanfaatkan fasilitas RPH.

Dia menuturkan, RPH saat ini hanya mampu memotong 40 ekor sapi per hari dari kapasitas ideal 80 ekor dengan menghasilkan 4 ton – 5 ton daging. Sementara kebutuhan mencapai 10 ton per hari atau 300 ton per bulan. "Jadi kita masih alami kekurangan 6 ton per hari atau 180 ton per bulan daging," katanya.
Dia mengatakan masih banyak lintas niaga daging antar daerah, provinsi, dan impor yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan dan halal.

Menurut dia, lalu lintas daging ilegal tersebut sudah melanggar Perda No 4 tahun 2003 tentang perizinan hewan dan daging dalam kota Makassar. Menurut dia, daging yang pantas beredar di pasaran harus memiliki sertifikat ASUH (Asli, Sehat, Utuh, dan Halal) yang diterbitkan oleh pihak RPH. Daging ilegal juga telah mengganggu harga pasaran daging bersertifikat ASUH. .

»» read more

12 BPR di Sultra studi kelayakan

KENDARI: Sebanyak 12 calon Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Sultra saat ini menjalani studi kelayakan. Tim yang melakukan studi kelayakan ini dibentuk oleh Pemprov Sultra. Demikian Deputi Bidang Moneter dan Ekonomi Perbankan Bank Indonesia Cabang Kendari Sabil saat dihubungi Bisnis, kemarin.


Sabil mengatakan, tim studi kelayakan ini berasal dari Fakultas Ekonomi Universitas Haluoleo (Unhalu) berjumlah 12 tim, sesuai dengan jumlah daerah yang akan mendirikan BPR di Sultra. ”Laporan mereka akan masuk sekitar akhir April mendatang. Jika tidak ada rintangan pertengahan tahun ini BPR itu telah terbentuk,” katanya.

Pembentukan BPR di 12 kabupaten/kota se-Sultra merupakan salah satu bagian program pembangunan kesejahteraan masyarakat (Bahteramas) yang digagas Gubernur Sultra Nur Alam. Pembentukan lembaga perbankan untuk masyarakat kecil ini diperuntukkan melayani mereka yang tidak mampu mengakses bank konvensional.

Sumber dana yang akan dijadikan sebagai modal awal adalah setoran Rp2,5 juta per desa saat desa ini mendapatkan kucuran dana block grant sebesar Rp100 juta. Gubernur Sultra Nur Alam mengungkapkan, pembentukan BPR ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di masyarakat, terutama sektor riil.


Salah satu tugas tim ini yakni melihat struktur organisasi dan rencana cashflow BPR yang akan dibentuk sehingga bisa diketahui kekuatan modalnya. .

»» read more

Menakar kredit konsumtif Bank Sulsel


Silakan tengok data bank sentral. Per Januari 2009, sekitar 70% dari Rp96,4 triliun total kredit BPD di negeri ini adalah pinjaman konsumtif. Hanya 20,5% atau setara Rp19,8 triliun kredit BPD disalurkan untuk modal kerja. Kredit investasi cuma menyerap 9% atau Rp8,7 triliun.

Perilaku tersebut pasti ada hubungannya dengan postur sumber dana BPD yang didominasi simpanan jangka pendek, khususnya simpanan pemerintah daerah dan deposito. Hanya 20% sumber dana BPD pada Januari 2009 merupakan tabungan.

Alhasil, BPD jadi tidak leluasa mengguyurkan dana untuk pinjaman produktif yang sifatnya jangka panjang. Dengan demikian, bila dikomparasikan dengan BPD lain, Bank Sulsel sama sekali tidak sendirian. Dominasi kredit konsumtif dalam portofolio Bank Sulsel dialami pula oleh rata-rata BPD di Tanah Air.

Kalau begitu, masih perlukah seruan agar Bank Sulsel mengubah haluan, meningkatkan porsi kredit produktif? Ya! Rasanya semua pihak akan setuju. Bank Sulsel tetap perlu berubah.
Banyak alasan dapat dikemukakan. Alasan paling kuat, tentu saja, adalah daerah ini membutuhkan suntikan dana untuk sektor riil.

Andaikan, taruhlah, 50% dana pihak ketiga Bank Sulsel ditembakkan ke sektor riil, betapa signifikan faedahnya. Kalau satu usaha kecil bisa bergerak dengan kredit Rp50 juta, maka duit Rp1,5 triliun akan mampu menghidupi 30.000 UMKM. “Kalau bukan kita, siapa lagi yang membangun daerah ini (Sulsel)?” demikian kerap ajakan Gubernur Syahrul.

Para pemangku kepentingan tentu berharap ajakan tersebut akan disambut direksi Bank Sulsel, entah yang saat ini maupun direksi baru hasil rapat umum pemegang saham (RUPS) bulan April nanti. Tiga dari empat direktur Bank Sulsel akan habis masa jabatannya pada April ini, termasuk Direktur Utama Andi Djuarzah.

Bagaimanapun, bukan tanpa sebab bank pemda dinamakan bank pembangunan daerah. Jika hanya terus bermain di segmen konsumtif, kita ganti saja akronim BPD menjadi BKD, Bank Konsumsi Daerah? Bukan begitu?
.

»» read more

Jumat, Maret 27, 2009

Bank Ekspor siap biayai jagung

MAKASSAR: PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) siap membiayai komoditas jagung untuk tujuan ekspor di Sulsel dan daerah lain di Pulau Sulawesi. Direktur Utama Bank Ekspor Arifin Indra Sulistyanto mengatakan pihaknya berminat mengucurkan kredit modal kerja maupun investasi bagi pengusaha dan eksportir jagung dari hulu ke hilir.

Selama ini, kata dia, Bank Ekspor belum pernah memiliki nasabah yang bergerak dalam usaha jagung. Tawaran Bank Ekspor ini dinilai sesuai dengan program beberapa pemerintah provinsi di Sulawesi yang tengah gencar memacu produksi jagung. Arifin mengemukakan prioritas di kawasan timur Indonesia adalah di sektor pertanian dan perikanan.

“Jagung? Ya, hubungi saja. Kami belum punya nasabah yang mengekspor jagung,” kata Arifin dengan antusias menjawab Bisnis di Makassar, Rabu.
Bank Ekspor, kata Arifin, sedang menjajaki kerja sama dengan beberapa asosiasi dan BPD (bank pembangunan daerah) di Sulsel untuk perluasan pasar potensial bagi kredit perseroan.

Dia menyebut infrastruktur yang cukup baik di daerah itu merupakan kekuatan utama untuk mengembangkan sektor pertanian dan perikanan. Bank Ekspor tercatat telah menyalurkan kredit Rp9,5 triliun pada September 2008, melesat 62% dibandingkan dengan September 2007.

Sekitar 54% kredit Bank Ekspor atau setara Rp5,12 triliun merupakan kredit valuta asing.

“25% kredit kami untuk CPO (crude palm oil) hingga ke downstream-nya seperti minyak goreng dan mentega. Nomor dua tekstil,” beber Arifin. Menurutnya, secara keseluruhan kredit perikanan menduduki posisi kelima penyerap kredit terbesar. Komoditas kakao berada di tempat keenam.

“Setelah menjadi Lembaga Pembiayaan Ekspor, fungsi Bank Ekspor akan lebih besar untuk menggerakkan semua sektor usaha,” imbuhnya. Pemerintah dan DPR telah mengesahkan UU No.2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) pada 12 Januari tahun ini.

Dalam rangka mempersiapkan diri menjadi LPEI, Bank Ekspor melakukan pengembangan unit bisnis meliputi tresuri, pembiayaan yang bersifat corporate risk, pembiayaan bank risk, serta perbankan syariah. Dengan menjadi LPEI, layanan Bank Ekspor juga bakal mencakup hampir semua kebutuhan pembiayaan eksportir.

Prospek ekspor

Arifin memperkirakan pasar ekspor Indonesia tahun ini akan jauh melambat dibanding tahun sebelumnya. Namun, kata dia, kondisi eksportir domestik masih lebih baik dibanding sejawatnya di negara maju termasuk Singapura. “Mudah-mudahan kita bisa tetap growth. Sekarang ini, dengan krisis global, kita terpengaruh karena Singapura sebagai negara tujuan terbesar goyang,” ungkapnya.

Penurunan ekspor tahun ini, menurut Arifin, bakal lebih parah dari periode krisis 12 tahun silam. Pasalnya, saat ini permintaan merosot tajam. Bank Ekspor merencanakan total aset dapat menembus Rp48 triliun dalam lima tahun ke depan guna memperkuat kapasitas pembiayaan. Perubahan status menjadi LPEI bernama Indonesia Eximbank ditargetkan terwujud Juli atau selambatnya September 2009. .

»» read more

6.000 personil amankan WOC

MANADO: Pemerintah menyiapkan sedikitnya 6.000 personil keamanan untuk mengamankan hajatan besar internasional World Ocean Conference (WOC) yang berlangsung 11-15 Mei mendatang di Manado, Sulawesi Utara. “Seluruh personil kemanan ini melibatkan semua unsur TNI dan kepolisian dari berbagai daerah di Indonesia. Dari polisi saja sekitar 3.000 orang. Sisanya dari TNI AD, AU, dan AL. Belum lagi personil Paspamres yang khusus menjaga keamanan kepala pemerintahan yang datang pada WOC,” kata Kapolda Sulut Bekto Surapto kepada Bisnis di sela peninjauan lapangan persiapan WOC yang dilakukan oleh panitia nasional WOC, belum lama ini.

Hal yang paling dikhawatirkan terjadi dari segi keamanan selama event yang akan diikuti oleh 121 negara tersebut, katanya, adalah teror dan demonstrasi. “Kami belajar dari peristiwa Bali ketika menyelenggakan acara Climate Change pada 2007 lalu. Saat itu banyak terjadi demo baik dari LSM internasional, Greenpeace, OPM, dan lainnya,” ujarnya.

Namun, lanjutnya, dia yakin bahwa tim gabungan keamanan tersebut bisa mengatasi masalah yang akan terjadi. Sebab, tambahnya, Kota Manado ini termasuk daerah paling aman. “Kita akan antisipasi hal-hal sekecil apapun. Baru-baru ini kami mengadakan simulasi anti teror di sini,” kata Bekto.

Sementara itu, Gubernur Sulut Sinyo Harry Sarundajang mengatakan bahwa semua pihak harus waspada terhadap hal sekecil apapun selama penyelenggaraan WOC. Sebab, katanya, ini adalah ajang pencitraan bagi Indonesia.

“Nama baik Indonesia dipertaruhkan. Kalau acara ini sukses maka gaung Indonesia di luar negeri akan lebih bagus lagi. Akhirnya akan banyak turis datang,” ujar Sarundajang. Dalam rapat koordinasi antar bidang kepanitiaan WOC, juga disampaikan bahwa peserta dilarang keras membawa senjata tajam dan senjata api ke ruang konferensi.

Untuk mengantisipasi kemungkinan tersebut, kata Budi Prasetio, wakil ketua panitia nasional yang juga Kepala Divisi Protokoler Dirjen Luar Negeri Deplu, petugas protokoler akan didampingi oleh petugas keamanan. Dia mengatakan jaminan keamanan peserta WOC maupun Coral Triangle Initiative (CTI) akan menjadi prioritas utama. “Namun untuk kebaikan bersama, para peserta akan tetap dilarang membawa senjata tajam dan senjata api dalam konferensi,” ujar Budi.

“Mengenai pemesanan kamar bagi peserta WOC, akan dilakukan satu pintu, yaitu lewat event organizer,” kata Indroyono Soesilo, Sesmenko Kesra yang juga Sekretaris Panitia Nasional WOC. Kebijakan itu dilakukan untuk menghindari agar peserta dari luar negeri tidak bingung.

“Kami akan merilis harga-harga kamar yang sudah disiapkan untuk event WOC ini. Nanti peserta bisa menyesuaikan harga berapa yang akan mereka pilih,” ujar Indroyono dalam rakor tersebut. Dia menjelaskan panitia menetapkan harga kamar hotel per malam mulai Rp650.000 per kamar. Jumlah kamar yang dibutuhkan saat acara tersebut sekitar 2.500 kamar, dengan peserta berkisar 5.000 orang. .

»» read more

Kargo Cardig Air ke Hong Kong pacu ekspor Sulsel

MAKASSAR: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengharapkan pengoperasian pesawat kargo ekspor Cardig Air tujuan Makassar-Manado-Hong Kong dapat memacu ekspor daerah itu. Pemprov akan membantu pengoperasian 4 unit pesawat khusus kargo milik Cardig Air tipe Boeing 737 seri 300 untuk mengangkut produk ekspor langsung ke negara tujuan tanpa harus melalui Jakarta.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulsel Amal Natsir mengatakan masuknya pesawat kargo Cardig Air akan mendukung kinerja ekspor dan memperluas distribusi komoditas Sulsel ke Hong Kong.

“Akan jauh lebih efisien jika komoditas ekspor itu langsung ke negara tujuan dari Makassar-Manado-Hong Kong. Saat ini yang melayani ekspor melalui udara hanya ada 1 unit pesawat Garuda dan sering overload,” kata Amal, Rabu. Dia mengatakan pengoperasian pesawat khusus itu diharapkan dapat dimulai bulan April tahun ini, sebab permintaan ekspor produk dari Sulsel ke Hong Kong terus meningkat.

Menurut dia, imbas krisis global tidak terlalu berpengaruh karena ekspor Sulsel sebagian besar bahan makanan. Dalam kondisi krisis, yakinnya, konsumen di luar negeri tetap membutuhkan produk makanan dan minuman untuk diolah lagi atau langsung dikonsumsi.

“Walaupun krisis terjadi, orang tetap butuh makan, makanya permintaan tetap ada,” kata Amal. Tahun 2009 ini nilai ekspor Sulsel diperkirakan turun 5%.
Kerja sama angkutan udara ini, dimulai dari sektor perikanan dan kelautan seperti angkutan ikan laut hidup, segar, dan setengah olahan.

Amal Natsir mengatakan setiap pesawat akan mengangkut sekitar 6 ton hasil produksi setiap hari. “Pokoknya para eksportir harus dimanjakan dan tentunya ketepatan waktu ekspor selalu dijaga,” pungkasnya. .

»» read more

Harga gula di Kendari naik 15%

KENDARI:: Harga gula di Sulawesi Tenggara sejak Januari hingga Maret meningkat sekitar 15% dari harga rata-rata nasional. Harga gula di pasaran saat ini sudah mencapai Rp8.500 hingga Rp8.700 per kg atau naik sekitar Rp2.000.

Pejabat di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Sulawesi Tenggara mengaku belum mengetahui penyebab kenaikan itu. Kepala Sub Dinas Perdagangan Dalam Negeri La Subu Zahri mengatakan stok gula saat ini masih mencukupi untuk 3 bulan ke depan. Namun, harga gula terus naik di atas harga jual rata-rata secara nasional.

“Kami juga heran kenapa harga gula terus naik, padahal stok sekarang masih cukup,” jelasnya, pekan ini. Dia memperkirakan kenaikan terjadi karena terjadi stagnasi stok pada Januari lalu akibat perbaikan mesin pengolahan gula milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV. Sejak itu pedagang menahan stok gula karena takut merugi.

La subu menambahkan Disperindag telah meminta pedagang gula antarpulau terdaftar (PGAPT) untuk memasok gula sebanyak-banyaknya agar stok kembali normal.

Kebutuhan gula Sultra tercatat mencapai 1.665 ton per bulan. Seluruh gula tersebut dipasok oleh PTPN XIV dan sejumlah produsen gula lainnya. Sultra sendiri belum mampu memproduksi gula karena tidak ada investor yang berminat membangun pabrik gula di daerah ini.

Sementara itu, Disperindag Sultra baru-baru ini menyita sedikitnya 117,5 ton gula asal Sulawesi Selatan yang masuk ke Kendari, karena tidak memiliki dokumen surat pengantar pengiriman gula antar pelabuhan (SPPGAB).

Gula tersebut disita di Pelabuhan Samudera Kendari oleh petugas KP3 atas permintaan Disperindag. La Subu mengatakan, pemasok PT Sultra Mandiri belum pernah mengajukan permohonan untuk mendatangkan gula di Sulawesi Tenggara. Hal itu dinilai melanggar keputusan menteri terkait. Menurut La Subu, kejadian tersebut telah berulang terjadi, karena minimnya pengetahuan distributor tentang aturan pengiriman gula antarpulau. .

»» read more

Indosat genjot pulsa elektronik

MAKASSAR: PT Indosat Tbk akan memacu penjualan pulsa elektronik dan membatasi peredaran pulsa fisik yang menggunakan kartu. Penjualan pulsa elektronik Indosat di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampapua) diprediksi mendekati 70% dari total penjualan hingga akhir tahun ini.

Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan Indosat Sulampapua Soejanto Prasetyo mengatakan pertumbuhan penjualan pulsa elektronik secara perlahan akan mengurangi produksi pulsa fisik. Pertumbuhan penjualan pulsa seluler tersebut, kata Soejanto, mulai terasa pada tahun 2007 sebesar 18% dan terus mengalami kenaikan di akhir Desember 2008 sebesar 45%.

"Biaya produksi kartu fisik pulsa sangat tinggi dan menggunakan bahan plastik yang tidak ramah lingkungan," katanya di sela Outlet Gathering IM3 Groove di Makassar, Rabu malam.Dia mengemukakan pi-haknya akan terus memacu pertumbuhan pulsa elektronik yang lebih simpel dan memiliki keuntungan sama dengan penjualan pulsa fisik.

Dia menjelaskan pulsa elektronik kian diminati pelanggan seluler karena aman, sederhana, mudah, dan bisa menjadi bukti klaim ke Indosat. Dari hasil pengamatan tersebut, Indosat sejak tahun 2008 mulai fokus pada pengembangan pulsa elektronik, di mana mengalokasikannya sekitar 30% dari produksi pulsa fisik.

Indosat tetap akan menerbitkan pulsa fisik untuk memenuhi kebutuhan pasar daerah yang masih besar. Sementara pulsa elektronik hanya tumbuh pesat di perkotaan. Soejanto juga menjelaskan soal layanan data IM2 Indosat yang menurutnya terus berkembang, namun mengalami kendala dalam aksesnya.

ia mengaku saat ini layanan data IM2 mengalami gangguan karena antara pelanggan seluler dan data menggunakan jaringan yang sama. Akibatnya, timbul kesulitan melayani konsumen internet. Untuk mengantisipasi hal tersebut, ungkap Soejanto, Indosat tengah mempersiapkan penambahan menara dan BTS (base transceiver station) untuk pelanggan data IM2. .

»» read more

Menakar kredit konsumtif Bank Sulsel

JAKARTA:Untuk setiap peristiwa ada masanya. Ungkapan tersebut rasanya tepat menggambarkan perubahan situasi yang dialami Bank Sulsel dalam setahun terakhir. Bank pembangunan daerah (BPD) milik pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Sulsel ini belakangan kerap menjadi sorotan. Pangkal masalahnya susah-susah gampang: Bank Sulsel dikritik terlalu berorientasi kredit konsumtif.

Menurut catatan Bisnis, pandangan itu makin gencar mengemuka sejak pucuk pimpinan pemprov—pemegang saham terbesar—berganti. Syahrul Yasin Limpo naik menggeser gubernur lama Amin Syam. Pada zaman Amin, jarang sekali bahkan tak pernah terdengar berita Bank Sulsel dicecar karena pinjaman konsumtif mendominasi portofolionya.

Eh, begitu Syahrul terpilih, persoalan tersebut langsung menyeruak. Penulis membayangkan direksi Bank Sulsel tak pernah lagi bisa tidur lelap sejak didesak mengubah haluan. Harapan Syahrul cukup jelas. Mantan Bupati Gowa ini berharap Bank Sulsel yang notabene mengelola mayoritas parkiran dana APBD bisa membantu memutar roda perekonomian lewat kucuran kredit ke sektor produktif.

Teori perbankan klasik meyakini kredit produktif berupa pinjaman modal kerja dan investasi lebih punya efek pengganda (multiplier effect) bagi sektor riil ketimbang konsumtif. Logikanya, pinjaman langsung ke dunia usaha akan menggandakan skala bisnis, memancing ekspansi tenaga kerja, dan pada akhirnya melanggengkan daya beli.

Sebaliknya, kredit konsumsi biasanya habis untuk belanja oleh debitur, sehingga kurang bertenaga untuk memberi dampak lanjutan. Syahrul dan sejumlah kalangan ingin Bank Sulsel punya dampak bagi sektor riil. Sayang sekali memang, jika dana pihak ketiga sekitar Rp3 triliun yang sejatinya milik warga Sulsel tidak dimaksimalkan menggerakkan ekonomi. Terutama di tengah sulitnya mencari dana segar di pasar keuangan kini.

Per Juli 2008, sekitar 90% outstanding kredit Bank Sulsel yang sebesar Rp2,97 triliun disalurkan ke sektor konsumtif. Dalam beberapa tahun terakhir, 70%-80% kredit mengalir ke segmen konsumtif. Pasar Bank Sulsel kebanyakan kredit pegawai negeri (PNS). Sedangkan bagian terbesar kredit modal kerja untuk kontraktor.

Para pengkritik tak peduli bahwa laba operasional Bank Sulsel tahun lalu menembus Rp310 miliar, naik 17% dibanding 2007. Asetnya mencapai Rp4,5 triliun atau meningkat 10% dalam kurun setahun. Percayalah, ini adalah perusahaan milik pemda Sulsel yang paling menguntungkan. Dan, tanpa bermaksud membela siapa pun, orientasi Bank Sulsel ke sektor konsumtif sebenarnya terjadi juga pada mayoritas BPD di Indonesia. (bersambung...) .

»» read more

Sulteng bertekad jadi penghasil rumput laut

PALU: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bertekad menjadikan daerah ini sebagai penghasil utama rumput laut nasional dan dunia pada tahun 2011. Karena itu berbagai program akan dilakukan untuk mewujudkan Sulteng sebagai provinsi rumput laut. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulteng Hasanuddin Atjo mengatakan Sulteng memiliki potensi budidaya rumput laut seluas 106.000 hektare yang baru dimanfaatkan 4.000 ha.

Dengan potensi budidaya terbesar di Indonesia, Sulteng bisa menjadi penyokong utama mewujudkan Indonesia produsen rumput laut terbesar di dunia pada 2012. Dia menjelaskan potensi budidaya rumput laut Sulteng telah dibagi tiga klaster untuk memudahkan pengembangan yakni, klaster Selat Makassar mencakup Kabupaten Buol, Tolitoli, Donggala, dan Kota Palu; klaster Teluk Tomini meliputi Kabupaten Parigi, Poso, Tojo Unauna, dan sebagian wilayah Kabupaten Banggai.

“Selanjutnya klaster Teluk Tolo dengan Kabupaten Morowali, Banggai Kepulauan, dan sebagian Banggai,” kata Hasanuddin di Palu, Rabu.
Tahun ini dikembangkan budidaya rumput laut seluas 4.000 ha di Kabupaten Tojo Unauna dengan menggunakan pola inti plasma dan memanfaatkan kredit usaha rakyat (KUR).

Pengembangan usaha rumput laut di klaster Teluk Tomini ini juga berbasis polisi masyarakat (polmas). Artinya anggota polmas yang berada di kawasan budidaya dilibatkan sebagai pendamping kelompok tani. Kerja sama ini dilatari anggota polmas dapat berinovasi dan mentransformasi pengetahuan, bertugas membina mental spiritual masyarakat, dan menjadi jaminan bagi investor.

“Pengembangan rumput laut berbasis polisi ini merupakan pertama di Indonesia. Program ini selain menyejahterakan masyarakat, juga menekan angka kriminal. Dalam waktu dekat puluhan anggota polmas akan dilatih soal rumput laut,” katanya. Lebih lanjut, Hasanuddin mengatakan Dinas Kelautan dan Perikanan menyalurkan anggaran sekitar Rp7 miliar untuk menyubsidi benih dan bantuan sosial bagi petani rumput laut pada tahun ini.

Anggaran Rp7 miliar tersebut akan membuka budidaya baru seluas 3.500 ha yang dikelola 14.000 kepala keluarga.Hingga akhir tahun 2009, budidaya rumput laut di Sulteng telah mencapai 11.500 ha. Luas tersebut belum termasuk budidaya yang dilakukan masyarakat secara mandiri tanpa stimulus dari pemerintah.

Pada 2008, dengan luas lahan budidaya 4.000 ha menghasilkan 38.000 ton rumput laut kering, Sulteng menempati urutan ketiga produsen nasional terbesar setelah Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan. .

»» read more

Hutan bakau tersisa 6 ha

KENDARI: Dalam 20 tahun terakhir, kawasan hutan bakau di Kendari, Sultra, menyusut drastis dari 155 hektare menjadi 6 ha. Hal ini karena pesatnya pembangunan yang ikut menggusur kawasan bakau. Kepala Kantor Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) Kendari Tin Farida mengatakan degradasi kawasan bakau atau mangrove ini banyak terjadi akibat pengembangan kawasan pemukiman, tambak milik rakyat, dan pembangunan sarana dan prasarana lainnya.

Cepatnya laju perusakan juga tidak terlepas dari lemahnya pengawasan pemerintah. Sedangkan Pemkot Kendari tidak memiliki nilai tawar yang tinggi terhadap kawasan bakau karena lokasi itu dimiliki oleh rakyat.

”Akibatnya, kami sulit melakukan kontrol terhadap lahan bakau karena bukan milik pemerintah. Cara yang paling bisa ditempuh ialah dengan melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya peran hutan bakau,” jelas Tin di Kendari, Rabu. Menurut Tin, sosialisasi yang dilakukan pun tidak hanya sekadar dampak lingkungan tapi juga mengarah pada konsekuensi hukum bagi para pelanggarnya, karena merusak kawasan bakau merupakan tindakan ilegal.

Langkah yang akan diambil Pemkot Kendari untuk menyelamatkan kawasan bakau di Kendari adalah penyusunan peraturan daerah tentang bakau. ”Saat ini, rancangannya sudah selesai dan siap diajukan ke DPRD. Tinggal menunggu waktu saja,” tambahnya.

Tin juga mengkritik implementasi peraturan daerah tentang tata ruang Kota Kendari yang diterapkan tahun 2002 silam. Dalam peraturan itu, dikenal adanya lahan konservasi dengan pemanfaatan ruang 70% kawasan tertutup (hutan) dan 30% kawasan terbuka. .

»» read more

Dana pengadaan barang capai Rp1,8 triliun

MAKASSAR: Pengadaan barang pemerintah tahun 2009 diprediksi mencapai Rp1,8 triliun atau bertumbuh 20% dibanding posisi 2008. Ketua Asosiasi Pengadaan Barang dan Jasa Indonesia (Aspanji) Sulsel Bahar Ngitung menuturkan pertumbuhan belanja tersebut disebabkan peningkatan besaran APBD dan APBN untuk 23 kabupaten/kota di provinsi itu.

“Krisis global tidak terlalu mengganggu sektor pengadaan lokal, kita akan tetap bertumbuh dengan baik di tahun 2009. Kami berharap supplier lokal bisa bersaing dengan supplier nasional untuk merebut pengadaan pemerintah tahun ini,” ujarnya kepada Bisnis, belum lama ini.

Menurut Bahar, 2.800 anggota Aspanji Sulsel akan berusaha optimal memenangkan tender pengadaan barang pemerintah di wilayah mereka sepanjang tahun 2009. Pemasok lokal berjanji memberikan harga yang kompetitif dengan standar barang bisa diandalkan, jika dipercaya menangani proyek pemerintah daerah sepanjang tahun ini.

Menurut Bahar, anggota Aspanji selama ini sudah membuktikan kepercayaan pemerintah daerah ketika menangani proyek pengadaan barang di masa lalu dengan optimal. Bahar menambahkan, sektor pengadaan di Sulsel bisa berkembang pesat sebab memiliki modal jaringan yang luas di perusahaan manufaktur nasional dan internasional.

Mereka berbekal kepercayaan, reputasi baik, serta jaminan pembayaran di mata manajemen perusahaan, sehingga bisa memperoleh pasokan barang dari pabrik. Sebelumnya, Bahar merekomendasikan ke pemerintah untuk mempercepat turunnya ang-garan baik APBD maupun APBN.

Menurut Bahar, idealnya saat krisis seperti ini, paling lambat seluruh proyek di Sulsel sudah harus berjalan Maret 2009. Hal itu untuk mempercepat peredaran uang di masyarakat.

Dia mengatakan jika pengucuran dana pemerintah dipercepat, akan memberikan pengaruh yang besar di bidang ekonomi. Di samping akan memperkuat daya beli masyarakat, juga PHK bisa dihindari karena karyawan bakal mendapat pekerjaan. .

»» read more

Investor China minati Kima II

MAKASSAR: Investor asal China, Ban Tat Company, meminati proyek perluasan kawasan industri baru Kima II di Kabupaten Maros, Sulsel. Awal bulan depan, investor tersebut akan menandatangani nota kesepahaman (MoU) penjajakan Kima II di Makassar.

Direktur Utama PT Kawasan Industri Makassar (Persero) Bachder Djohan mengatakan proyek Kima II hanya dapat berjalan dengan keterlibatan swasta. Kima, tuturnya, tak punya cukup amunisi modal untuk membiayai perluasan areal sendirian.
“Rencananya 2 April nanti kami akan tandatangan MoU dengan Ban Tat. Mudah-mudahan bisa berlanjut menjadi lebih serius,” katanya, kemarin.

Bachder mengaku kurang mengetahui latar belakang calon investor China tersebut. Meski demikian, katanya, Kima tetap membuka tangan bagi siapapun yang berinat bekerja sama.

“Kami memang butuh investor, jadi walaupun belum pasti soal keseriusan dan kemampuannya, kami sambut saja. Siapa tahu salah satu dari sekian yang tanda tangan MoU akhirnya jadi,” kilahnya. Kima merencanakan pembangunan Kima II seluas 200 hektare di Kabupaten Maros, Sulsel. Proyek yang bakal menambah luas kawasan industri aktif di provinsi itu menjadi 570 ha diperkirakan butuh investasi hingga Rp200 miliar.

Kementerian Negara BUMN sebagai pemegang saham telah memberi lampu hijau proyek ini. Kima juga telah mengantongi izin prinzip dari Bupati Maros untuk menggunakan lahan yang terletak persis di perbatasan Maros-Makassar. Pada tahap pertama Kima akan mengembangkan dulu 100 ha lahan. Begitu infrastruktur jalan dan sanitasi selesai dikerjakan, penjualan/sewa lahan dapat dilakukan.

Kima adalah BUMN yang bergerak dalam penjualan lahan, sewa gudang, sewa bangunan pabrik siap pakai (BPSP), dan sewa alat berat. Pemerintah pusat memegang 60% saham perseroan, selebihnya Pemprov Sulsel 30% dan Pemkot Makassar 10%. Laba bersih Kima pada 2008 hanya mencapai Rp9 miliar atau jauh di bawah keuntungan pada 2007 sebesar Rp17 miliar.

Dari 700 ha lahan milik perseroan yang dapat dibisniskan, Kima baru mengoperasikan sekitar 370 ha. Itu pun belum semua mampu menghasilkan pendapatan maksimal bagi perseroan.Berdasarkan catatan Bisnis, total aset Kima pada 2007 sebesar Rp65 miliar. Tahun 2006 BUMN ini mulai mencatat keuntungan, yakni sebesar Rp10,9 miliar (sebelum pajak), setelah tahun sebelumnya merugi. .

»» read more

Rabu, Maret 25, 2009

Bank Sulsel tak ikut program KPR

MAKASSAR: Ketua Real Estate Indonesia (REI) Sulsel Bidang Perbankan Haris Hodi sangat menyesalkan Bank Sulsel tidak ikut dalam program pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) yang diluncurkan Asosiasi BPD di Manado, kemarin.

“Terus terang saja kami sebagai pengurus REI kecewa sebab dari 11 bank BPD yang siap menjalankan program tersebut, hanya Bank Sulsel sebagai 10 bank BPD terbesar di Indonesia tidak ikut di dalamnya. Ini adalah sebuah kemunduran bagi Sulsel yang selalu menjadi pionir dalam membangun di wilayah KTI,” kata Haris kepada Bisnis, kemarin.

Menurut dia, produk KPR-BPD yang diluncurkan oleh Asosiasi Bank Pembangunan Daerah Indonesia (Asbanda) merupakan salah satu stimulus untuk mendorong perekonomian daerah, di tengah krisis ekonomi yang mulai dirasakan oleh daerah. Sektor properti, menurut dia, memiliki implikasi yang luas terhadap masyarakat. Apalagi di Sulsel kebutuhan rumah masih sangat besar dan bahkan diperkirakan berkisar hingga 500.000 unit dari jumlah penduduk yang mencapai 8 juta jiwa.

Dia mengatakan Bank Sulsel seharusnya lebih siap untuk ikut dalam program pembiayaan sektor properti sebab dari sisi permodalan memiliki dana yang sangat besar. Demikian juga jaringan, bank milik daerah ini memiliki kantor cabang hingga kabupaten/kota.

“Seharusnya kita belajar dari Bank Sulut karena bank milik daerah itu sudah ekspansi ke Jakarta, ikut juga membiayai properti melalui program KPR-BPD,” ujar Haris yang juga Dirut Perusda itu. Sebagaimana diketahui, ki-nerja keuangan Bank Sulsel setidaknya dalam dua tahun terakhir tercatat cukup baik. Tahun lalu bank yang dimiliki bersama oleh pemprov dan 23 kabupaten/kota se-Sulsel itu menyumbangkan deviden Rp54 miliar bagi pemprov saja.

Pada akhir 2008, total aset Bank Sulsel sebesar Rp4,5 triliun, naik sekitar 10% dibanding 2007. Dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp3 triliun, sedangkan outstanding kredit menembus Rp3,3 triliun. Bank Sulsel menikmati pendapatan Rp757 miliar dan laba operasional Rp310 miliar pada 2008. Setahun sebelumnya, laba Bank Sulsel ‘hanya’ Rp265 miliar.

Launching logo

Asbanda meluncurkan kredit pemilikan rumah BPD, guna mendorong pengembangan sektor rill. Peluncuran produk tersebut ditandai dengan launching logo KPR BPD dilaksanakan oleh Menteri Perumahan Rakyat RI, Yusuf Asy’ari, Senin malam di Manado, Sulawesi Utara. Ketua Asbanda yang juga Direktur Utama Bank DKI Winny E. Hasan mengatakan pihaknya optimis KPR BPD mampu mengisi potensi pembiayaan sektor properti di tengah kebutuhan pasar yang besar.

“Kami berharap 11 BPD yang melaksanakan program ini akan mampu bekerja sama dengan REI dan APERSI sebagai wadah bersama kalangan developer,” katanya. Dia mengatakan potensi pasar pembiayaan sektor properti masih sangat besar. Karena itu, katanya, Asbanda yakin produk ini akan memberikan value added bagi dunia usaha.

Sebagai tahap awal, lanjut dia, baru 11 BPD akan menerima pilot project program pembiayaan KPR BPD. Wilayah yang siap menerima kucuran pembiayaan adalah Jabodetabek, Jawa Timur, Yogyakarta, Kepulauan Riau dan Batam, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Utara.

“Harapan kami, selain meningkatkan kapasitas produksi atau pemenuhan suplai kehidupan perumahan dan pemukiman yang layak, juga dapat meningkatkan kemampuan pembiayaan dan pemasaran,” katanya. Menteri Perumahan Rakyat Yusuf Asy’ari mengemukakan saat ini tercatat sekitar 4,6 juta keluarga yang belum memiliki rumah.

Namun, jelasnya, pemerintah siap membantu masyarakat yang ingin memperoleh hunian layak melalui produk BPD ini. “Pada tahun ini dana yang kami siapkan mencapai Rp2,5 triliun sebagai alokasi dana subsidi perumahan baru, dibandingkan tahun 2008 hanya sebesar Rp800 milyar,” ujarnya.

»» read more

Tiga calon investor PLTU Kima mundur

MAKASSAR: Tiga perusahaan yang menyatakan minat terlibat dalam rencana proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PT PT Kawasan Industri Makassar (Persero) akhirnya menarik diri. Mundurnya calon investor tersebut membuat rencana PLTU 2x7 MW berbahan bakar batubara tersebut kembali terkatung-katung.

Direktur Utama Kima Bachder Djohan mengatakan tiga perusahaan itu masing-masing dua dari Jakarta dan satu dari Batam, Kepulauan Riau. Kemunduran mereka, katanya, karena berbagai sebab.Investor asal Batam semula dianggap sangat serius. Menurut Bachder, pembicaraan dengan pihak Batam bahkan sudah menyentuh soal skema bagi hasil investasi.

“Tetapi karena alasan yang tidak dapat kami sebutkan, perusahaan Batam itu mundur, termasuk yang dari Jakarta. Sekarang kami dalam posisi menawarkan lagi,” katanya, kemarin. Bachder menuturkan Kima tetap meneruskan rencana itu sebab dinilai strategis dalam rangka memacu nilai tambah perseroan.

Krisis listrik di Sulawesi Selatan, katanya, selama ini menjadi titik kelemahan yang membuat investor enggan masuk.
“Ada 8 investor di Kima yang akhirnya batal meningkatkan investasi karena PLN tidak dapat memenuhi permintaan listrik. Kami tidak mau ini terus terjadi,” imbuhnya.

Kima berencana membangun PLTU 2x7 MW yang diperkirakan senilai Rp28 miliar. Sebagian besar modal bersumber dari kocek investor swasta.
Rencana tersebut telah mendapat persetujuan dari Kementerian Negara BUMN mewakili pemerintah pusat selaku pemegang saham Kima. Perseroan juga telah membicarakannya secara informal dengan General Manager PLN Sulselrabar Arifuddin Nurdin yang kini digantikan Haryanto W.S.

Bachder mengatakan Kima akan menggunakan seluruh produksi listrik pembangkit itu untuk kebutuhan kegiatan industri. Saat ini beban puncak pemakaian listrik di kawasan industri terbesar di Sulawesi itu mencapai 24 MW per hari.

Kima adalah badan usaha milik negara yang bergerak dalam penjualan lahan, sewa gudang, sewa bangunan pabrik siap pakai (BPSP), dan penyewaan alat berat. Pemerintah pusat memegang 60% saham perseroan, selebihnya pemprov Sulsel 30% dan pemkot Makassar 10%. Dari luas total sekitar 700 hektare, lahan yang telah difungsikan saat ini baru 370 ha.

»» read more

Anggiat serius calon ketua PHRI Sulsel

MAKASSAR: Direktur Utama Clarion Hotel & Convention Anggiat Sinaga akhirnya menyatakan keseriusan maju sebagai calon ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulsel dalam pemilihan akhir April mendatang. Kepada Bisnis, kemarin, Ketua PHRI Makassar itu mengatakan keseriusan tersebut menyusul dukungan dari sejumlah anggota PHRI Makassar serta BPC (badan pengurus cabang) kabupaten/kota.

Anggiat menuturkan siap membawa organisasi profesi ini beberapa tahap lebih maju dari yang telah dicapai di bawah kepemimpinan tokoh PHRI Andi Ilhamsyah Mattalatta saat ini. “PHRI sekarang telah sangat berperan meningkatkan pariwisata di Sulsel. Dan kami akan berjuang bukan saja untuk mempertahankan, namun juga meningkatkannya,” kata Anggiat.

Sosok yang telah belasan tahun berkarir di dunia perhotelan di Makassar tersebut mengatakan ingin membuat peran PHRI di daerah makin baik. “Kami ingin memberdayakan BPC di kabupaten agar bisa seaktif di Makassar dan kota besar lain. Harus ada perbaikan bargaining power agar peran bisa lebih optimal memacu pariwisata,” tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, musyawarah daerah PHRI Sulsel pada April diperkirakan menjadi ajang tampilnya sosok ketua baru setelah Andi Ilhamsyah Mattalatta yang telah menjabat tiga periode menyatakan tak lagi bersedia.

Musda PHRI Sulsel dijadwalkan berlangsung 16 April 2009 di Malino, sebuah daerah wisata dataran tinggi berhawa sejuk di Kabupaten Gowa.
Sejauh ini beberapa nama disebut berpeluang terpilih, yakni Anggiat Sinaga, pengurus PHRI Sulsel Razak Djalle, Presiden Direktur PT Makassar Hotel Network Eka Firman Ermawan, dan pengusaha restoran Idris Manggabarani.

Anggiat semula hanya menjawab diplomatis ketika dikonfirmasi kesediaan maju sebagai calon. Dia mengaku tidak akan terlampau ngotot. Wakil Ketua Kadin Makassar ini telah 15 tahun berkarir di perhotelan Makassar. Pada 1991, dia memulai karirnya di Manado Beach Hotel.

»» read more

KPPU proses monopoli taksi bandara

MAKASSAR: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akhirnya memutuskan menggelar rapat dengar pendapat terkait monopoli bisnis taksi di Bandara Sultan Hasanuddin pada Jumat akhir pekan ini. Kepala Perwakilan KPPU Makassar Dendy Rahmat Sutrisno mengatakan pihaknya menempuh langkah itu untuk mencari jalan keluar terbaik mengenai masalah monopoli tersebut.

Sejumlah kalangan berkepentingan bakal diundang hadir. Dia menuturkan uji publik diharapkan membantu mempercepat perubahan perilaku penyediaan jasa taksi di bandara dengan terminal penumpang termegah di Indonesia.

KPPU, menurut Dendy, tetap menilai pemberian hak eksklusif kepada Taksi Kopsidara (Koperasi Taksi Bandara) mengangkut penumpang dari area Hasanuddin melanggar prinsip persaingan usaha sehat dan praktik monopoli dalam UU No.5/1999.

“Insya Allah melalui dengar pendapat ini dapat mempercepat perubahan perilaku jasa layanan taksi di Bandara Hasanuddin sesuai dengan amanah UU No.5 tahun 1999,” jelas Dendy lewat layanan pesan singkat, kemarin. Rencananya, selain pihak Kopsidara, KPPU juga mengundang PT Angkasa Pura I selaku pengelola bandara, dinas perhubungan, akademisi, hingga Gubernur Sulsel.

Seperti diketahui, kasus bisnis taksi di Bandara Hasanuddin Makassar telah masuk sorotan intensif KPPU dalam setahun terakhir. KPPU menilai bisnis taksi di bandara internasional itu melanggar UU No.5/1999 tentang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

AP I selaku pengelola bandara selama ini tidak mengizinkan taksi lain mengambil penumpang di lingkungan bandara, kecuali taksi Kopsidara. Kopsidara yang bermain sendirian pun memberlakukan sistem zona tarif bagi penumpang yang selama ini banyak diprotes.

Taksi lain yang menggunakan argo hanya dibolehkan menunggu penumpang di luar bandara. Taksi lain boleh menurunkan penumpang di bandara.

»» read more

Selasa, Maret 24, 2009

Pelindo IV bangun terminal khusus CPO

MAKASSAR: PT Pela­­buhan Indonesia IV bersama sejumlah investor swasta berencana memba­ngun sebuah dermaga khusus CPO (crude palm oil) di dalam kawasan pelabuhan Kariangau, Kalimantan Timur, yang sekarang masih proses konstruksi terminal peti kemas. Konsorsium investor swasta tersebut meliputi beberapa perusahaan dari dalam negeri serta negara tetangga seperti Thailand dan Singapura. Charoen Phokpand Group menjadi leading investor dalam proyek ini.

Pelabuhan Kariangau terdiri atas pelabuhan laut, TPK, dan pergudang­an. Posisi dermaga CPO diproyeksikan bersebelahan dengan TPK. Pelabuhan ini berada dalam Kawasan Industri Kariangau (KIK) di Balikpapan yang seluas 5.000 hektare.Apabila jadi dibangun tahun ini, pembangunan terminal khusus CPO diperkirakan butuh waktu dua tahun atau bisa selesai 2011 bersamaan de­ngan operasional TPK seluas 57 ha.

Saat dikonfirmasi, Direktur Pe­­­ma­­saran dan Pengembangan Usaha Pelindo IV Max K. Lumempouw me­­­nga­­takan rencana investasi itu masih dalam kajian. Pihak investor swasta dan Pelindo IV, kata dia, menghitung ulang kelaikan proyek. “Sementara dalam kajian, soalnya terpengaruh krisis global. Calon investornya belum aktif lagi,” kata Max lewat telepon, kemarin.

Dia mengatakan penurunan harga CPO juga membuat kalkulasi proyek bergeser. Anggota kelompok investor, jelasnya, juga masih mungkin berubah. “Proyek juga masih mungkin batal,” tuturnya. Direktur Keuangan Pelindo IV Mulyono mengemukakan pembangun­an terminal khusus CPO merupakan usulan sejumlah perusahaan sawit raksasa yang mempunyai kebun di Kalimantan.

Selama ini distribusi CPO dari kebun ke daerah tujuan ekspor dan industri tersebar di beberapa kota seperti Banjarmasin, Samarinda, dan Balikpapan. Dengan terminal khusus CPO, mayoritas pengiriman dapat dipusatkan di Balikpapan. “Itu usulan dari perusahaan-perusahaan sawit sendiri. Tetapi dermaga ini kelak bisa dipakai oleh umum bukan hanya investornya saja,” papar Mulyono.

30% modal
Mulyono mengungkapkan 30% nilai investasi terminal akan bersumber dari modal para pendiri, selebihnya diharapkan dari pinjaman bank. “30% investasi nanti dari modal para founder, sisanya utang,” papar Mulyono. Kariangau, kata Mulyono, mempunyai banyak potensi pengembangan infrastruktur yang dapat dijajaki di masa mendatang khususnya di sektor pertambangan dan perkebunan.

KIK Balikpapan merupakan kawa­san industri terluas di Kalimantan dengan rencana tahap awal pengembangan seluas 2.000 ha. Selain infrastruktur transportasi laut, KIK juga memiliki fasilitas pendukung kegiatan industri lainnya. KIK yang terletak di daerah teluk Balikpapan diperkirakan dapat menyerap hingga 50.000 tenaga kerja apabila dikembangkan secara optimal.

Kawasan industri ini bagian dari program kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET) di wilayah timur Indonesia yang diluncurkan pada tahun 1996 dan disempurnakan pada 1998. Terdapat satu Kapet di tiap propinsi. Kaltim memiliki Kapet Sasamba yang menyimpan potensi pertanian dan perikanan sebagai bahan baku industri hulu. KIK merupakan bagian Kapet Sasamba.

Sayangnya, hingga pertengahan 2008 KIK baru mencapai 5% dari target 140 investor. Jumlah itu meliputi tujuh perusahaan perkayuan, karet, dan batu bara. Sementara itu, TPK Kariangau di dalam kawasan ini diperkirakan selesai konstruksi akhir 2010. Pelindo IV dan Pemprov Kaltim bahu-membahu dalam proyek senilai Rp600 miliar ini, dengan Pelindo mengucurkan sekitar Rp500 miliar.

»» read more

PLN tetap jatuhkan penalti Rp800 juta

PALU: Meskipun telah terjadi kesepakatan harga baru, namun PT PLN tetap menjatuhkan penalti kepada PT Pusaka Jaya Palu Power (PJPP), perusahaan yang mengelola Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mpanau Palu sebesar Rp800 juta. Komisaris PT PJPP Palu Suardin Suebo menjelaskan denda itu diberikan PLN karena PLTU dianggap tidak memenuhi kewajibannya untuk memasok daya listrik sesuai dengan kontrak kerja sama yang telah ditandatangani kedua belah pihak.

Dalam kontrak kerja sama penjualan dan pembelian daya listrik, lanjut dia, PJPP diwajibkan menyuplai daya listrik sebesar 80% dari total kapasitas terpasang PLTU yang mencapai 2x15 MW, namun dalam kenyataannya suplai PJPP ke PLN rata-rata di bawah 80%.“Karena dianggap tidak bisa memenuhi kewajiban, pihak PLN akhirnya memberikan sanksi berupa penalti kepada PT PJPP sebesar Rp800 juta,” ujar mantan Wakil Wali Kota Palu itu.

Suardin mengatakan pihaknya tetap bernegosiasi dengan PLN agar penalti yang sudah dijatuhkan bisa diturunkan karena di satu sisi hasil penjualan daya listrik dari PLTU belum mampu menutupi biaya operasional. “Terus terang saja pendapatan kami dari hasil penjualan daya listrik PLTU kepada PLN hingga kini belum mampu menutupi biaya operasional. Arti kata masih merugi besar,” katanya.

Dia juga menyebutkan bahwa PLN Pusat telah bersedia untuk meninjau kembali kontrak harga penjualan dan pembelian daya listrik PLTU Mpanau Palu. Dia tidak merinci rencana penyesuaian harga itu kecuali mengatakan, harga daya listrik PLTU kepada PLN selama ini sangat murah.

Karena itu, lanjut dia, dalam pertemuan beberapa waktu lalu antara Pemkot Palu, PT PJPP, dan PLN Pusat telah disepakati peninjauan kembali kontrak harga penjualan daya listrik PLTU. “Prinsipnya pihak PLN Pusat telah menyetujui untuk menaikkan harga pembelian KWh listrik dari PLTU Mpanau Palu,” ujarnya.

Tetap normal

General Manager PT PJPP Palu Slamet V. Panggabean secara terpisah mengatakan meski PLN telah memberikan penalti, namun suplai daya listrik dari PLTU ke PLN tetap berjalan normal. Saat ini dua unit mesin PLTU mampu menyuplai daya listrik ke PLN berkisar 22-23 MW. “Pokoknya, suplai daya listrik termasuk untuk kebutuhan pelaksanaan pemilu legislatif 2009 dijamin tetap lancar,” kata dia.

Semua mesin PLTU, termasuk satu unit yang sebelumnya menjalani pemeliharaan rutin sudah kembali beroperasi dan diharapkan beroperasi normal. Humas PLN Cabang Palu Petrus, menjamin suplai daya listrik selama pelaksanaan pemilu legislatif yang dijadwalkan berlangsung 9 April 2009 mencukupi kebutuhan.

Untuk memenuhi kebutuhan daya listrik yang diprediksi meningkat menjelang dan pascapemilu legislatif, PLN Cabang Palu telah mempersiapkan semua mesin PLTD agar bisa dioperasikan secara maksimal. Pemadaman listrik di Palu yang telah berlangsung cukup lama ini dikarenakan ada perbaikan pada unit mesin PLTD. “Tapi dalam beberapa hari ke depan ini suplai daya listrik akan kembali normal,” katanya. .

»» read more

Produksi udang Sulsel 2009 ditargetkan 21.000 ton

MAKASSAR: Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulsel menargetkan produksi udang lokal pada 2009 mencapai 21.000 ton. Kepala DKP Sulsel Iskandar mengemukakan target tersebut mengalami peningkatan sebesar 23,5% dibanding kinerja produksi tahun lalu yang hanya menembus angka 17.000 ton.

“Target produksi udang tersebut realistis. Kami optimis bisa merealisasikan karena tahun lalu produksi kita juga besar,” ujarnya kepada Bisnis, akhir pekan lalu. Iskandar mengemukakan udang windu diprediksikan mencapai 12.600 ton, sedangkan udang vaname mencapai 8.400 ton. Capaian tersebut, sambungnya, melampaui angka produksi udang windu tahun 2008 lalu yang berjumlah sekitar 10.200 ton. Begitu pula udang vaneme yang hanya menghasilkan 6.800 ton. “Tahun 2009, kami prediksikan ekspor udang windu bisa mencapai 9.000 ton,” ujarnya.

Menurut Iskandar, DKP telah memiliki program strategis untuk menggenjot produksi udang Sulsel hingga 21.000 ton serta ekspor udang windu 9.000 ton. Salah satunya, yakni dengan menetapkan 19 kota/kabupaten untuk menjadi sentra produksi udang lokal, a.l. Pinrang, Barru, Pangkep, Takalar, serta kawasan Luwu.

Iskandar mengaku yakin 19 kota/kabupaten Sulsel tersebut bisa berkontribusi besar dalam produksi udang di wilayahnya hingga akhir tahun 2009. “Kami menyiapkan denpon dan menyediakan benih untuk menggenjot produksi di sentra produksi udang tersebut. Produksi udang Sulsel tahun 2009 juga akan bertumbuh dengan bantuan sekam tambak dari Dirjen Pekerjaan Umum,” ujarnya.

Sebelumnya, Iskandar me­­­ngemukakan nilai ekspor udang Sulsel tahun 2008 mencapai US$56.508 atau sekitar Rp678,09 juta. Volume ekspor tahun lalu tercatat sebesar 6.814,5 ton. Meski ekspor udang ke Jepang tidak mencapai target sebanyak 7.515 ton bernilai US$82.670 namun kegiatan tahun lalu masih lebih baik dibanding ekspor tahun 2007.

Realisasi nilai ekspor udang tahun 2007 sebesar US$56.440 dengan volume 6.392,2 ton. Dengan demikian, nilai dan volume ekspor tahun 2008 mengalami peningkatan 0,12% dan 6,60%.

»» read more

Investasi Menara Bosowa membengkak 15%

MAKASSAR: Biaya pembangunan Menara Bosowa Makassar naik sekitar 15% menembus Rp140 miliar akibat penamba­han gedung parkir dan kenaikan harga material impor. Chief Executive Group Business Property Bosowa Safran Yusri mengatakan pihaknya menggunakan bahan bangunan terbaik yang harganya relatif sedikit lebih mahal dibanding material rata-rata gedung bertingkat di kota itu.

Gedung perkantoran Me­­­na­­ra Bosowa memiliki 23 level dan siap dipakai secara terbatas (soft ope­ning) pada akhir Mei 2009. Kemarin, Bosowa melaksanakan topping off lantai teratas.“Biaya pembangunan menjadi sekitar Rp140 miliar karena ada penambahan gedung parkir dan kenaikan harga bahan bangunan yang diimpor,” jelas Safran, kemarin. Bosowa menargetkan unit kantor dapat terjual sekurangnya 75% tahun ini. Menara Bosowa 41.000 meter persegi itu terdiri atas 240 unit kantor yang dijual (strata title).

Chief Marketing and Sales Bosowa Corporation Eka Gumilar menuturkan sejauh ini sudah 50% unit terjual. Dia optimistis angka itu terus meningkat setelah gedung rampung. Sekitar 10% bangunan tersebut akan dipakai sendiri oleh Grup Bosowa. Bank BNI Tbk membeli empat lantai terbawah se­­bagai kantor pusat operasi­nya di wilayah VII meliputi Sulsel, Sulbar, Sultra, Maluku, Papua, dan Papua Barat.

Bosowa memproyeksi­kan pendapatan hingga Rp300 miliar dari penjual­an unit Menara Bosowa. Menara itu berlokasi di jantung kota Jl. Jenderal Sudirman, persis berhadap­an sisi timur Lapangan Karebosi. Menara Bosowa akan menjadi gedung tertinggi di kawasan timur Indonesia sebab puncaknya mencapai 120 meter di atas permukaan laut. Untuk mewujudkan menara ini, Bosowa menggandeng PT Pembangunan Perumahan sebagai kontraktor.

Berdasarkan catatan Bisnis, perusahaan keluarga Aksa Mahmud itu memperoleh pinjaman Rp75 miliar dari Bank Bukopin Tbk dalam proyek ini. Menara Bosowa mempunyai lantai khusus yang disediakan untuk kegiatan pertemuan (function hall) seluas 600 meter persegi, pusat jajan berpendingin ruangan ataupun tidak, business centre, restoran, kafe, serta bank dan ATM.

»» read more

Satu perda menelan anggaran Rp500 juta

MAKASSAR: DPRD Sulsel periode 2004-2009 mengeluarkan anggaran rata-rata Rp500 juta untuk membahas penerbitan sebuah peraturan daerah (perda). Selama hampir lima tahun ini, DPRD tercatat menyetujui penetapan 54 perda berbagai sektor. Kepala Bagian Keuangan DPRD Sulsel Kaha­­ruddin Azis mengatakan satu buah perda sudah seharusnya menelan anggaran sebesar itu, karena pembahasan membutuhkan waktu cukup lama.

Untuk pembahasan saja, ada empat tahap rapat paripurna. Setiap tahap membutuhkan angga­ran untuk makan, minum, dokumentasi, dan dekorasi. “Angka Rp500 juta itu adalah biaya dalam ruangan,” kata Kaharuddin, kemarin. Menurutnya, tahun 2004 DPRD menghasilkan 7 perda, 2005 8, 2006 14, 2007 9, dan 2008 sebanyak 13 perda.

Sementara untuk 2009 sebanyak 3 perda dari target 10 perda. Pembahasan perda 2009 agak terhambat oleh pemilu legislatif.­ Dijelaskan, anggaran perda masih ditambah biaya studi banding sesuai isi perda, seperti perjalanan ke luar pro­­vinsi. Untuk biaya perjalanan dihitung Rp5 juta per anggota dewan.

Untuk periode 1999-2004 jum­­lah perda yang dihasilkan adalah 92 dengan 2 perda hasil inisiatif dari dewan. Pada periode ini, perda dibahas dalam satu unit gabungan besar, melibatkan semua pihak. Pada tahun 2008, unit yang ada pada periode sebelumnya diperkecil menjadi dinas terkait, badan, dan dewan sendiri. “Jadi sekarang pansus dibahas maksimal 8 orang dalam satu tim,” kata Kaharuddin. Pada periode ini, baru satu usulan inisiatif yang diperdakan, yakni Perda No.4/2007 tentang pengelolaan barang milik daerah pada 31 Agustus 2007.

»» read more

Telkom kawal fasilitas telekomunikasi pemilu

MAKASSAR: PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) akan menyediakan fasilitas dan jaringan telekomunikasi bagi 173 kantor KPU (Komisi Pemilihan Umum) kabupaten/kota di kawasan timur Indonesia selama proses pemilu April 2009. Telkom bakal membangun posko layanan pemilu KTI di Makassar serta menempatkan teknisi di setiap kantor KPU untuk mengatasi persoalan teknis terkait koneksivitas jaringan data pemilu se-Indonesia.

Executive General Manager PT Telkom Divre VII Elvzar KH mengatakan posko pemilu di Makassar meliputi layanan call center khusus pemilu di KTI, serta pemantauan jaringan dan sistem informasi untuk fasilitas telekomunikasi pemilu (fastel).

Posko ini berfungsi 24 jam mulai 27 Maret hingga 20 April 2009. Elvizar mengakui tugas penyediaan jaringan komunikasi data bukan hal ringan. “Telkom harus membangun jaringan komunikasi data yang menghubungkan 504 kantor KPU seluruh Indonesia, dan khusus KTI 173 KPU yang merupakan 30% total kantor dengan kondisi geografis menantang,” kata Elvizar lewat siaran pers, kemarin.

Telkom memenangkan tender terbuka penyediaan jaringan komunikasi data yang diselenggarakan KPU. Sebagai pemenang, Telkom bertanggungjawab terhadap pen-yediaan bandwidth, instalasi dan integrasi, penyediaan fasilitas disaster recovery center, call center, serta pemeliharaan jaringan.

Menurut Elvizar, secara nasional Telkom akan menyediakan layanan back hole pusat data, VPN-IP kapasitas 30 Mbps dengan serat optik, link pusat data-DRC, dan Metro E kapasitas 10 Mbps lewat serat optik. Selain itu, layanan call center khusus Pemilu 0800-1-PEMILU di lokasi KPU Pusat, penyediaan infrastruktur dan akses call center, dan aplikasi pemantauan jaringan. .

»» read more

Kayu sitaan bernilai Rp700 juta mubazir

MAKASSAR: Ratusan kubik kayu sitaan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulsel sejak tiga tahun lalu tak dapat dimanfaatkan sebab rusak dimakan rayap. Kayu sitaan itu mubazir karena hanya ditumpuk di pinggir kantor BKSDA Jl. Perintis Kemerdekaan, Makassar. Kepala BKSDA Pallennery membenarkan hal tersbut. Dia sangat menyayangkan kurangnya perhatian pemerintah, padahal nilai kayu sitaan mencapai Rp700 juta.

“Saya sudah lima kali menyurat ke Pengadilan Negeri Makassar untuk menyelesaikan kasus ini, tapi tidak ditanggapi,” kata Pallennery, kemarin. Kayu sitaan yang ditumpuk itu, sebagian besar adalah balok berukuran besar dari kayu mahoni, jati, meranti, dan kayu bulat besar seperti pinus dan beberapa jenis lainnya.

Menurut ketentuan, hasil alam yang disita harus mendapat pengesahan status dari pengadilan. Setelah penetapan pengadilan maka barang ilegal tersebut dapat dilelang. Ironisnya, tumpukan kayu sitaan tersebut sudah ada sejak awal 2006, namun tak punya status yang jelas. Di lain sisi, Pallennery mengeluhkan anggaran untuk BKSDA 2009 hanya dialokasikan Rp16 miliar, padahal normalnya Rp24 miliar, termasuk gaji pegawai. Dia mengatakan, anggaran tersebut sebanding dengan luas wilayah konservasi 200.000 hektare yang harus dilindungi. Bahkan untuk kawasan air dan darat telah rusak antara 10%-15%.

Dia mencontohkan kawasan konservasi Malino yang telah dibanguni rumah penduduk dan villa. Seharusnya, kawasan ini bebas dari pemukiman sesuai UU No.5 tahun 1999.

.

»» read more

Penyaluran kredit Ulam PNM capai 70%

MAKASSAR: PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menggenjot penyaluran kredit murah melalui Unit Layanan Mikro (Ulam) di Sulampapua (Sulawesi, Maluku, Papua) yang tumbuh 60%-70% selama Januari – Februari 2009. Jumlah pinjaman berkisar Rp10 juta - Rp200 juta. Branch Manager PNM Sulampapua, Maimun Bachri, mengatakan pertumbuhan pesat disebabkan bentuk pinjaman yang diberikan murah dengan bunga 1,8%-2,2% per bulan, serta masa 12 sampai 48 bulan.

Meski menolak menyebutkan total kredit yang disalurkan, namun Maimun mengaku Ulam merupa-kan lembaga yang langsung bersentuhan dengan debitur perorangan. Pertumbuhan kredit, sambung dia, karena didukung keberadaan enam unit layanan terdiri dari tiga unit di Makassar dan satu unit di Gowa, Pinrang dan Wonomulyo di Sulbar. Pada April mendatang, kata Maimun, PNM akan menambahkan enam Ulam di Sidrap, Sengkap, Parepare, Palopo, dan Bone.

“Penyaluran kredit di Ulam sangat pesat dan jauh dari prediksi awal PNM. Kredit ini langsung bersentuhan ke sektor riil tanpa melalui kelompok kerja. Penyaluran kredit relatif sama dengan kredit mikro DSP Bank Danamon dan BRI,” kata Maimun di Makassar, kemarin.

Pertumbuhan terbesar kredit mikro tersebut, kata dia, diperoleh dari sektor perdagangan umum 80% di mana 30% untuk industri rumah tangga, pertanian, dan perikanan.
Dia mengaku minat debitur mendapatkan pinjaman murah disebabkan PNM menerapkan metode penyaluran yang berbeda dengan lembaga keuangan lain, yakni hanya melihat dari sisi kelaikan usaha.

Dia menekankan, pihaknya mengutamakan pembiayaan bagi usaha yang bergerak di sektor produktif. Hal itu disebabkan sektor tersebut memberikan kontribusi yang paling besar dan tetap berjalan dinamis dalam kondisi krisis ekonomi global. Maimun optimistis produk Ulam di Sulampapua mudah diterima dan bisa terus tumbuh. PNM memberikan target penyaluran di masing-masing Ulam antara Rp750 juta–Rp1 miliar per bulan.

Dia menambahkan, produk Ulam tidak akan bersinggungan dengan pembiayaan UKM melalui lembaga keuangan mikro (LKM) seperti koperasi. Hal itu disebabkan pembiayaan melalui LKM dikelola berdasarkan kontrak kerja dan melayani perorangan dan kelompok kerja. Berdasarkan data PNM Desember 2008, pertumbuhan kredit melalui LKM mencapai 145% dari target Rp90 miliar. PNM sudah merangkul sekitar 150 unit LKM di Sulampapua. Sementara jumlah Ulam secara nasional mencapai 53 unit. .

(K28)

»» read more

DPRD Sulsel bahas jalur kereta api

MAKASSAR: Rapat panitia khusus (pansus) tata ruang dan permukiman di DPRD Sulsel, kemarin, membahas pembangunan jalur kereta api untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) hingga 2028. Anggota Pansus Burhanuddin Baharuddin mengatakan rencana pembangunan rel kereta api di Sulsel adalah yang pertama di luar Jawa, pasca masa peninggalan kolonial.

Menurut dia, transportasi kereta api seharusnya dimiliki Sulsel, sebab hubungan antara daerah di sini cukup jauh. “Tentu dengan pertimbangan biaya transportasi yang murah,” kata Burhanuddin.

Rencana pembangunan jalur kereta api ini, katanya, dimasukkan dalam program dewan RPJP untuk rentang waktu 20 tahun ke depan. Tapi, lanjut dia, pada 2012 pembangunan jalur kereta api ini diharapkan studi kelayakannya telah selesai. Rel kereta api ini rencananya akan membentang sepanjang ratusan km, dari Makassar menyusuri beberapa kabupaten/kota, dengan beberapa stasiun pembantu.

Namun ada kabupaten dan kota di Sulsel yang tak dapat dilalui lintasan seperti Enrekang, Selayar, Soppeng, Toraja, dan Toraja Utara, karena kontur wilayah yang sulit.Sedangkan untuk stasiun utama yaitu Makassar, Parepare, Palopo, Pangkep, Bulukumba, dan Takalar.

“Dengan adanya stasiun akan sangat membantu sebab jumlah tenaga kerja yang terserap juga besar,” kata Burhanuddin. Burhanuddin mengatakan untuk pembiayaannya dianggarkan lewat APBN, APBD, dan bantuan luar negeri. Kepala Sub Bidang Program dan Perencanaan Penyusunan Tata Ruang dan Pemukiman Sulsel Darul Aksa mengatakan keuntungan transportasi kereta api nantinya berdampak pada sektor industri lokal sebab biaya akan tertekan. Tak hanya itu, menurut dia, potensi wilayah terangkat dan mudah dijangkau. .

»» read more

Senin, Maret 23, 2009

Pengusaha diminta jujur bayar pajak

MAKASSAR: Wajib pajak khususnya pengusaha diminta lebih jujur dan tertib membayar pajak. Pasalnya, pembiayaan pembangunan kini dan di masa depan sangat bergantung pada setoran pajak. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan situasi dewasa ini telah berbanding terbalik dengan kondisi belasan tahun silam ketika negara masih menikmati rezeki nomplok (windfall profit) berlimpah dari produksi migas.

“Dulu pendapatan negara lebih banyak dari migas, sekarang terbalik 70% penerimaan dari pajak. Makanya pengusaha harus taat bayar pajak,” kata Wapres di Kanwil Pajak Sulselrabar Makassar, pekan lalu.
Pada kesempatan itu, Kalla menyerahkan surat pemberitahuan pajak (SPT) tahunan pribadinya.

Wapres saat ini masih tercatat sebagai warga Makassar dan beralamat di Jl. Haji Bau. Sejak menjadi wapres, Kalla setiap tahun masih melaporkan SPT di Makassar. Dirjen Pajak Darmin Nasution yang ikut serta dalam seremoni tersebut mengatakan jumlah WP secara nasional bertambah amat signifikan dalam tiga tahun terakhir menyusul program ekstensifikasi dan sunset policy.

Pemilik nomor pokok wajib pajak (NPWP) baru pada 2008 mencapai 3,54 juta, sedangkan pada 2007 sebanyak 2,3 juta. Sekarang total WP orang pribadi tercatat 11 juta dan WP badan 1,99 juta. Meski demikian, kata Darmin, kenaikan total WP tersebut tidak otomatis dapat memacu penerimaan pajak sebab sebagian pajak WP OP telah dibayarkan oleh perusahaan pemberi kerja. Namun, yang lebih krusial, tambahnya, adalah belum semua WP melaporkan SPT secara jujur.

“Kita masih harus berupaya agar WP melaporkan dengan benar. Itu juga berarti potensi yang belum kita gali masih banyak,” tutur Darmin. Dia memperkirakan negara masih berpeluang meningkatkan penerimaan pajak sekitar 40% dari total setoran tahun lalu Rp571,1 triliun (termasuk PPh migas) atau sekitar Rp230 triliun bila WP melapor dengan benar dan tak ada kendala krisis global.

“Tetapi itu tidak bisa langsung, harus bertahap. Bagaimana yakinkan orang bayar pajak dengan benar. Mudah-mudahan dalam beberapa tahun nanti kita akan perbaiki,” ujarnya. Di hadapan Wapres, Dirjen Pajak mengulangi komitmen pihaknya melaksanakan reformasi perpajakan tahap kedua, setelah jilid pertama diakhiri dengan sunset policy akhir Februari.

Reformasi perpajakan tahap kedua, pertama peningkatan pelatihan dan pendidikan pegawai di dalam dan luar negeri. Kedua, evaluasi remunerasi tenaga pemeriksa dan juru sita. Ketiga, penegakan sistem reward dan punishment secara adil dan ketat. Keempat, pembentukan kantor pelayanan pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Orang Pribadi. Kelima, peningkatan efisiensi sistem MPN (modul penerimaan negara). Keenam, kerja sama dengan para ahli kelas dunia untuk menyiapkan perbaikan lanjutan. Ketujuh, perluasan inbound dan outbound call center.

Realisasi 14%

Dalam perkembangan lain, Kepala Kanwil Pajak Sulselrabar Eddi Setiadi mengatakan realisasi penerimaan pajak tahun 2009 sampai 19 Maret pekan lalu mencapai 13,88% dari target Rp5,12 triliun. Tahun ini setoran pajak di wilayah itu dipatok naik 12,4% dibanding rencana penerimaan 2008.

“Selama tahun 2008 terjadi penambahan WP sebanyak 93.188, sehingga jumlah WP sampai 31 Desember 2008 adalah 430.498 WP,” jelasnya dalam siaran pers. Dia memaparkan mulai tahun ini cara penyampaian SPT tahunan makin dipermudah. WP, katanya, dapat menyerahkan SPT di KPP terdekat di mana saja, pojok pajak, dropbox, mobil pajak keliling, dan KP2KP.

»» read more

Pasar rotan anjlok akibat krisis

PALU: Permintaan rotan dari Sulawesi Tengah (Sulteng) selama krisis ini mengalami penurunan yang cukup tajam, menyusul anjlok ekspor barang jadi dari sentra produksi Cerebon, Jawa Barat. “Pasok rotan dari Sulteng setelah krisis hanya berkisar 1.000 ton perbulan, sebelumnya bisa 4.000-5.000 ton perbulan, “ kata Julius Hausan, wakil ketua Asosiasi Pengusaha Rotan Indonesia (APRI), kepada Bisnis, kemarin.

Julius mengatakan potensi rotan Sulteng bisa mencapai 60% dari kebutuhan rotan nasional yang mencapai 130.000 ton pertahun. Tetapi saat ini, katanya, permintaan rotan setengah jadi diperkirakan menurun.

“Kita perkirakan yang diserap oleh pasar pada tahun ini khususnya produksi rotan dari Sulteng kurang lebih 20.000 ton, sehingga banyak sekali produksi yang berpeluang untuk diekspor dalam bentuk polish ke luar negeri,” tegasnya. Mengenai pasar ekspor rotan polish, Julius mengatakan saat ini ada permintaan China tetapi untuk jenis rotan ukuran kecil.

Hanya saja kuota ekspor sesuai ketentuan dapat dilakukan jika kuota dalam negeri dipenuhi. Julius belum bisa memprediksi berapa besar kebutuhan bahan baku rotan pada saat krisis saat ini. Yang pasti pasar ekspor ke luar negeri menurun tajam, karena negara-negara tujuan ekspor barang jadi seperti Eropa dan Amerika masih krisis.

Selama ini, lanjut dia, ekspor rotan polish atau setengah jadi mendapat hadangan dari industri di Cerebon. “Karena itu sebagai daeeah penghasil, Sulteng juga harus berhati-hati sebab bagaimanapun produksi barang jadi lebih bernilai tambah dibandingkan setengah jadi,” ujarnya.

Walikota Palu Rusdy Mastura mengatakan kebijakan pemerintah pusat untuk menjadikan Kota Palu sebagai pusat pengembangan industri rotan nasional dinilai akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah penghasil bahan baku.

»» read more

Kapet Seram tawarkan lima proyek investasi

AMBON:Guna menarik minat pemerintah pusat dan investor, Badan Pengelola Kapet Seram menawarkan prospektus proyek lima proyek investasi unggulan yang bisa dikembangkan di kawasan itu. Lima proyek itu meliputi pengembangan industri biofuel, biodiesel, budidaya rumput laut, budidaya pohon jati, serta usaha perikanan tangkap ikan dengan bagan perahu.

Proyek investasi akan dilaksanakan melalui tahap persiapan meliputi penyiapan administratif dan kelembagaan, tahap pembangunan pabrik hingga tahap produksi dan pemasaran. “Sedangkan berbagai infrastruktur dan fasilitas untuk berbagai kegiatan pada loka-si yang ada secara berangsur-angsur akan segera dipersiapkan,” kata Direktur Utama BP Kapet Seram Pieter Mustamu di Ambon, kemarin.

Selain potensi bidang perikanan seperti perikanan tangkap ikan dan budidaya rumput laut yang menjanjikan, prospektus proyek tersebut menyajikan peluang potensi pengembangan industri biofuel dan biodiesel.

“Kedua proyek tersebut sebagai jenis bahan bakar nabati (BBN) yang perlu dikembangkan untuk mengantisipasi krisis energi bahan bakar minyak (BBM) di masa akan datang,” tandas Mustamu.Menurutnya, peluang pengembangan industri biofuel dan biodiesel cukup besar karena ketersediaan bahan baku cukup banyak. Bahan baku tersebut, lanjut Mustamu, meliputi sagu, kelapa, ubi kayu dan ubi jalar, aren, dan jarak pagar.

Biaya proyek diperkirakan mencapai Rp4 miliar untuk biodiesel berbahan baku kelapa dengan kemampuan produksi 3 ton per hari. Sedangkan untuk investasi bioetanol dari aren dengan kapasitas produksi 75.00 nira aren per hari membutuhkan Rp3 miliar.Selain itu, tambah Mustamu, investasi di bidang kehutanan di Kabupaten Seram Bagian Barat sangat memiliki prospek karena kondisi lahan tersedia dan iklim yang sesuai untuk pengembangan tanaman pohon jati.

Berdasarkan data Dinas Kehutanan Kabupaten Seram Bagian Barat luas lahan kering di daerah itu sebesar 232.805 hektare, dan luas lahan terbuka sebesar 60.809 hektare. Direncanakan proyek budidaya pohon jati dilaksanakan selama 15 tahun dengan perkiraan biaya investasi sekitar Rp150 juta.

»» read more

Kabel bawah laut Sulka segera rampung

MAKASSAR:Kualitas layanan telekomunikasi di Sulawesi mulai April 2009 akan setara dengan kota besar di Jawa menyusul rampungnya proyek kabel bawah laut atau integrasi optik sepanjang 3.139 km dari Sulawesi ke Kalimantan. General Manager PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) Divre VII Network Regional KTI, Herlan Wijanarko, menjelaskan pembangunan transmisi Sulawesi-Kalimantan (Sulka) tersebut rampung akhir Maret ini.

Proyek Sulka menggunakan teknologi transmisi dense wavelength division multiplexing (DWDM) yang menelan anggaran Rp379 miliar.
Dia menjelaskan, teknologi DWDM itu berkapasitas di atas 400 gigabyte atau 40 lambda setara 40 x 60 STM-1 yang memiliki kecepatan tanpa batas (unlimited). Dengan rampungnya proyek Sulka, Sulawesi akan memiliki jaringan backbone berkualitas tinggi setara kota besar di Jawa.

Jaringan kabel optik bawah laut di Sulawesi, ungkap dia, terbagi dalam Sulawesi Ring-1 yang meliputi Makassar-Parepare-Watampone-Bulukumba-Makassar.
Selain itu, Sulawesi Ring-2 dari Parepare-Palopo-Parigi-Palu-Majene-Mamuju-Pinrang-Parepare dan Tail Sulawesi Utara menyambungkan Parigi-Gorontalo-Manado. Jaringan serat optik Sulawesi, tutur dia, akan langsung tersambung dengan Pulau Kalimantan. Saat ini pekerjaan pembangunan itu, sudah mencapai 86%.

“Frekuensi telekomunikasi yang padat di Sulawesi akan dapat teratasi. Ini saling mendukung antara kualitas jaringan satelit di angkasa dan di darat, sehingga membuat layanan telkom di KTI makin tangguh,” ungkap Herlan, pekan lalu. Dia menegaskan, proyek serat optik akan menggantikan teknologi radio gelombang mikro yang selama ini masih digunakan di Kalimantan dan Sulawesi.

Staf Divisi Komunikasi Telkom Divre VII Heru Widodo menjelaskan rampungnya jaringan Sulka akan membuat layanan Telkomsel dan Telkom Flexi lebih baik. Dia mengaku saluran backbone tersebut untuk sementara tidak dikomersialkan kepada operator telekomunikasi lain di Indonesia.

»» read more

Krisis listrik Palu dilaporkan ke Wapres

PALU: Ketua Utama DPP Alkhairat Palu Sagaf Aldjufrie meminta krisis listrik yang melanda Kota Palu segera dituntaskan karena telah berpengaruh pada kehidupan masyarakat di daerah ini.“Kami titip kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla agar memerintahkan PLN menambah daya atau pembangkit sehingga tidak ada lagi pemadaman pagi dan malam di Palu,” kata Sagaf saat menerima Wakil Ketua MPR Aksa Mahmud di Palu, Sabtu malam.

Dia mengemukakan krisis listrik di Palu tidak hanya memukul dunia usaha, tetapi merugikan masyarakat secara umum. “Kalau lampu padam, masyarakat tidak bisa melakukan aktivitas rumah tangga. Anak-anak susah belajar dan lain-lain,” kata pemimpin perguruan Islam terbesar di kawasan timur Indonesia (KTI) ini. Sagaf mengatakan kedudukan kantor PLN wilayah di Manado, Sulawesi Utara, dinilai tidak menguntungkan Sulteng. “Kalau bisa kantor wilayah PLN dipecah saja, Sulteng digabung ke Sulawesi Barat, sehingga bisa lebih efektif,” ujarnya.

Aksa Mahmud mengatakan permintaan daya listrik ditambah untuk meminamilisir pemadaman di Palu akan dibicarakan dengan pihak PLN. “Saya akan bantu menyampaikan masalah tersebut ke Wapres,” tegasnya. Krisis listrik di Palu, Donggala, dan Parigi-Moutong disebabkan beberapa faktor, yakni pertama mesin pembangkit milik PLN yang sudah tua tidak maksimal lagi. Kedua, PLTU Palu yang dibangun swasta kapasitasnya sangat kecil, yakni 2x15 MW.

“Kalau ada mesin di antara dua pembangkit milik PLN atau PLTU yang masuk dalam waktu pemeliharaan, maka suplai listriknya akan kurang,” kata Aksa. Ke depan, menurut Aksa, Sulteng dan Sulawesi secara keseluruhan tidak lagi mengalami krisis listrik. Karena, ada dua pembangkit besar yang berada di Sul­teng yang beroperasi yakni PLTA Poso 1 berkapasitas 2x195 MW dan 2x100 MW yang dibangun PLN di Tolitoli.
Aksa mengatakan Wapres Jusuf Kalla telah memerintahkan PLN merencanakan pembangunan interkoneksi Sulawesi sama seperti Jawa Bali. “Dalam empat tahun terakhir ini kita sudah mengembangkan power plant termasuk di Sulsel, tapi karena masih proses konstruksi, belum bisa diinterkoneksi. Yang pasti PLN diminta harus bangun ja­ringan sejak sekarang,” ujarnya.

Denda
Wali Kota Palu, Rusdy Mastura, mengemukakan kondisi kelistrikan saat ini telah memasuki fase penyelesaian, karena PLTU Palu dan PT PLN sudah membuat kesepakatan untuk memaksimalkan produksi listrik. Dia mengemukakan PLTU Palu dan PLDT Silae harus mampu memproduksi sesuai kapasitasnya agar saat beban puncak yang mencapai 48 MW tidak ada masalah.

“Jika PLTU tidak maksimal atau PLTD Silae langgar kesepakatan, akan dikenakan penalti atau sanksi,” tegasnya. Rusdy mengatakan April tidak ada lagi pemadaman bergilir seperti yang dirasakan saat ini. “Kami pemerintah kota menyatakan soal listrik adalah tanggungjawab PLN. Kalau masih padam kami akan lapor ke direksi PLN,” ujarnya.

Sejak masalah listrik ini dilaporkan ke Wapres, direksi PLN setiap saat memantau langsung kondisi kelistrikan di sini. “Mudah-mudahan ada penyelesaian dalam waktu singkat ini,” katanya.

»» read more