Home - Photo - Blogger

Subscribe: Posts Subscribe to Revolution ChurchComments

40 Jiwa masih terjebak di Palopo

PALOPO, Sulsel: Sekitar 40 warga dari RW 3, Kelurahan Battang Barat, Kecamatan Wara Barat masih terisolir oleh sisa tanah longsor sampai tiga hari pasca longsor di Kota Palopo, Sulsel. Hal ini dikemukakan Camat Wara Barat Idris Kaso di Palopo, kemarin siang. Menurut dia, warga tersebut tidak dapat keluar­ dan dievakuasi dengan cepat karena akses jalan keluar terputus akibat masih ada ribuan kubik tanah menutupi.

Pemkot tata kampung nelayan

MANADO: Pemkot Manado akan menata ruang baru di kawasan pesisir untuk dijadikan kawasan perkampungan nelayan. “Kawasan pesisir yang sebagian besar berada­ di utara akan direvitalisasi supaya selain menjadi permukiman, juga menjadi pendukung pariwisata sebab diatur sebagai kawasan pengembangan nelayan,” kata Kepala Bappeda Manado Revin Lewan, kemarin. Lewan mengatakan kawasan dimaksud mencakup Bailang di Kecamatan Bunaken, serta Karangria di Kecamatan Tuminting.

Rumput laut Seram 135 ton

AMBON: Lima kelompok nelayan yang membudidayakan rumput laut di Desa Wael, Kabupaten Seram Bagian Barat, setiap tahun mampu menghasilkan 135 ton. “Hasil panen saya rata-rata 1,8 ton per tahun­ sejak Mei 2007. Tapi kalau digabungkan dengan empat kelompok nelayan lain, jumlahnya­ cukup besar,” kata Ketua Kelompok Budidaya Rumput Laut Sukamaju La Idris M. Thalib, kemarin. Lima kelompok nelayan yang mengembang­kan­ rumput laut itu masing-masing ber­anggota 15 orang.

Kamis, April 30, 2009

Dana sewa pesawat perintis minim

MAKASSAR: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengalami kesulitan menutupi biaya sewa pesawat untuk penerbangan perintis.Karena itu, Pemprov Sulsel mengusulkan kepada peme-rintah pusat agar menutupi kekurangan dana sewa pesawat perintis sekitar Rp480 juta.

Kepala Dinas Perhubungan Sulsel Sulham Hasan mengungkapkan berdasarkan hasil kesepakatan dengan perusahaan penerbangan, yakni PT Sabang Merauke Air Charter (SMAC), biaya sewa satu pesawat cassa untuk penerbangan perintis sebesar Rp16 juta per jam. “Sedangkan, alokasi dana untuk penyewaan pesawat dari pemerintah pusat hanya sebesar Rp13,5 juta per jam, tidak mencukupi,” katanya seperti ditulis Antara, kemarin.

Menurut dia, pihaknya memperoleh penawaran yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan dana yang diperoleh dari pemerintah pusat. “Susah mencari harga sewa di bawah harga itu,” kata dia. Untuk mengantisipasi kekurangan dana sewa pesawat tersebut, lanjut dia, Sulsel akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar kebutuhan dana dapat dianggarkan dalam APBN Perubahan 2009.

Tahun ini, pemerintah pusat dilaporkan telah mengalokasikan subsidi sebesar Rp6,5 miliar untuk penerbangan perintis di Sulsel. “Dana tersebut digunakan untuk memenuhi semua kebutuhan operasional pesawat Cassa dari PT Sabang,” ungkap Sulham. Sejauh ini, kata dia, Pemrov telah menyediakan satu unit pesawat yang memiliki kapasitas 24 penumpang untuk melayani rute penerbangan perintis hingga Desember 2009.

Rute penerbangan yang akan dilayani mencakup kabupaten Masamba, Selayar, dan Tana Toraja dengan jadwal penerbangan sebanyak enam kali dalam seminggu.

Tutup rute

Sebelumnya, perusahaan penerbangan PT Dirgantara Air Service (DAS) diketahui menutup semua penerbangan perintis di Sulsel yang dilayani maskapai itu selama ini. Rute perintis yang dilayani DAS dengan pesawat Cassa 212 meliputi Makassar-Mamuju, Mamuju-Balikpapan, Makassar-Selayar, dan Makassar-Toraja.

Di samping itu, jalur Makassar-Masamba, Masamba-Bua-Seko-Rampi. Penerbangan DAS ke kota-kota tersebut selama ini mendapat subsidi pemerintah sehingga harga tiket untuk semua rute itu paling mahal Rp230.000 per penumpang. Jumlah ini relatif sangat meringankan masyarakat.

Direktur Jenderal Perhu-bungan Udara mengeluarkan Surat Keputusan No.246/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang rute penerbangan perintis di Indonesia yang menerima subsidi APBN 2008. Khusus di Sulsel, rute penerbangan perintis itu mencakup Makassar-Selayar, Makassar-Toraja, Makassar-Bua, Bua-Masamba, Masamba-Seko, serta Masamba-Rampi.

Sementara itu, pihak Merpati Nusantara Airlines (MNA) menyatakan kesiapan menerbangi kota-kota yang ditinggalkan DAS. Kesiapan itu disertai syarat pemerintah pusat maupun pemerintah masing-masing daerah mempercayakan kepada Merpati.

Namun, hingga saat ini Merpati juga masih mengalami kendala kekurangan pesawat. Adapun rencana mendatangkan pesawat dari China untuk melayani rute perintis belum kunjung terwujud.

(M. NOOR KOROMPOT)(noor@bisnis.co.id)

»» read more

Merpati layani rute Papua setiap hari

MAKASSAR: PT Merpati Nusantara Airlines mulai Mei akan melayani penerbangan ke wilayah Papua, Biak, Sorong, dan Timika setiap hari dengan pesawat Boeing 737-300 dan 737-400. Sebelumnya, penerbangan ke Papua dilakukan tiga kali seminggu. “Penerbangan ke wilayah timur saat ini membaik karena itu kami perlu memaksimalkan jadwal penerbangan menjadi setiap hari,” kata Sales and Marketing Manager Merpati Julius Alexander kepada Bisnis, kemarin.

Peningkatan pelayanan ke Papua ini berdasarkan load factor penerbangan secara umum di KTI, di mana pada periode April mencapai 90% dengan rata-rata 80%-90% Dia menjelaskan untuk melayani rute tersebut, Merpati menggunakan Boeing 737-300 berkapasitas 134 kursi dan 737-400 berkapasitas 170 kursi.

“Kami memprediksi penjualan tiket ke KTI, terutama Papua akan meningkat,” kata dia. Dia menjelaskan dua pesawat untuk Makassar–Papua itu juga akan dipakai melayani rute baru di KTI dan wilayah barat Indonesia. Rute baru yang akan dibuka Merpati, yakni Makassar–Denpasar pada pertengahan Mei.

Selain itu, penambahan jadwal Makassar–Jakarta dari dua menjadi tiga kali sehari. Dia menjelaskan saat ini jumlah penerbangan Merpati dari Makassar mencapai 16 flight setiap hari dengan Boeing 737-400, 737-300, dan MD 60. Dia memperkirakan jumlah kursi terisi akan meningkat pada Mei karena faktor low season yang memicu penurunan harga tiket.

Data Merpati selama April menyebutkan harga tiket menurun rata-rata Rp50.000–Rp100.000. Penurunan terjadi pada rute Makassar–Kendari dari Rp300.000 menjadi Rp215.000, Makassar–Jakarta dari Rp400.000 menjadi Rp350.000, serta Makassar–Surabaya dari Rp400.000 menjadi Rp300.000.

Menurut Julius, penurunan harga tersebut merupakan siklus tahunan dan hanya berlaku untuk rute tertentu. Untuk mempertahankan harga tiket dapat terjangkau konsumen, Merpati menerapkan layanan low cost carrier (LCC), di mana pelayanan di atas pesawat selama penerbangan dikurangi.

»» read more

Pemkot Palu buat tata niaga penyaluran minyak tanah

PALU: Pemerintah Kota Palu bersama DPD Hiswana Migas di Sulawesi Tengah akan mengatur alur tata niaga minyak tanah di wilayah itu. Asisten II Pemkot Palu Dharma-wangsa mengatakan penataan ini akan dilaksanakan lebih cepat, sebab penyaluran minyak tanah bersubsidi di wilayah Palu masih belum optimal.

“Ini merupakan kesepakatan bersama pemerintah dan DPD Hiswana Migas setempat,” katanya kepada wartawan, kemarin. Menurut dia, alur tana niaga minyak tanah bersubsidi yang baru antara lain, jarak antara satu pangkalan pengecer dengan lainnya maksimal 500 meter. Dengan begitu, kemungkinan besar dalam satu RT/RW ada tiga sampai empat pangkalan resmi yang menjual minyak tanah bersubsidi.

Selama ini, lanjut dia, jarak antara satu pangkalan dengan lainnya cukup jauh dan tidak lagi sesuai dengan jumlah penduduk sehingga banyak warga yang tidak terlayani. Akibatnya, katanya, mereka terpaksa antre membeli minyak tanah di pangkalan lain, padahal di wilayah mereka ada juga pangkalan pengecer minyak tanah.

“Itu terjadi karena pangkalan pengecer di situ tidak bisa melayani semua warga setempat, sebab stok yang mereka peroleh dari agen terbatas,” kata Dharmawangsa. Agar semua warga bisa memperoleh minyak tanah bersubsidi dimaksud, kata dia, solusi paling tepat adalah menata kembali lokasi pangkalan di masing-masing wilayah pemukiman penduduk.

Dengan alur tata niaga distribusi minyak tanah bersubsidi yang baru nanti diharapkan warga tidak antre lagi membeli minyak tanah. Juga diharapkan semua warga bisa memperoleh jatah minyak tanah bersubsidi sesuai alokasi pemerintah.

“Tata niaga minyak tanah bersubsidi yang baru di Palu membatasi setiap warga/KK hanya mendapat jatah lima liter setiap kali penju-alan.” Dia menegaskan pengecer minyak tanah di luar pangkalan akan segera dihapus. “Pokoknya jika tata niaga minyak tanah bersubsidi yang baru sudah diberlakukan, tidak akan ada lagi pengecer minyak tanah,” tegasnya.

Jika terbukti ada pengecer minyak tanah, yang bersangkutan akan ditindak tegas. “Begitu pula oknum pangkalan pengecer nakal yang menjual minyak tanah bersubsidi kepada pengecer langsung dikenakan sanksi,” ujar dia. Berdasarkan kondisi di lapangan, minyak tanah bersubsidi dijual berkisar Rp4.000 sampai Rp5.000 per liter di tingkat pengecer.

HET (harga eceran tertinggi) minyak tanah yang ditetapkan peme-rintah di daerah itu hanya Rp2.900 per liter dengan radius 0-40 km. Minyak tanah yang dijual pengecer diduga berasal dari pangkalan pengecer resmi.

»» read more

Kaltim cegah penularan flu babi

SAMARINDA:Meskipun flu babi belum masuk di Indonesia, Kaltim telah melakukan berbagai upaya pencegahan penularan virus yang mengakibatkan kematian itu. Upaya tersebut a.l. mengawasi lalu lintas hewan dan penumpang di bandara, pelabuhan, maupun jalan darat dengan melibatkan Balai Karantina Hewan.

“Bahkan saat ini kami menyiapkan peraturan gubernur terkait pengetatan peredaran hewan antarkabupaten/kota, terutama jenis babi untuk memperkecil kemungkinan penyebaran virus,” kata Asisten III Sekprov Kaltim, Irianto Lambrie, dalam rapat koordinasi penanggulangan flu burung, kemarin.

Dia menyebutkan kawasan yang mendapat perhatian, yakni Bandara Internasional Sepinggan Balikpapan, Bandara Juwata Tarakan, serta pelabuhan laut di Nunukan, Tarakan, Balikpapan, Samarinda, dan Bontang. Sejumlah petugas ditempatkan untuk memeriksa suhu tubuh penumpang. Bagi yang suhu tubuhnya capai 38 derajat celcius atau lebih, langsung dikarantina untuk ditelusuri dan mendapat perawatan.

Sementara itu, hewan berupa unggas dan babi diperiksa sesuai prosedur karantina hewan, sehingga kemungkinan penyebaran flu babi dan flu burung bisa diantisipasi. “Walaupun kita fokus melakukan pencegahan flu babi yang saat ini merebak di sejumlah negara, namun flu burung juga mendapat perhatian serius karena memiliki risiko yang tidak jauh berbeda,” kata Irianto Lambrie.
Populasi babi di provinsi tersebut mencapai 60.000 ekor.

»» read more

Rabu, April 29, 2009

Merpati layani rute Papua setiap hari

MAKASSAR: PT Merpati Nusantara Airlines mulai Mei akan melayani penerbangan ke wilayah Papua, Biak, Sorong, dan Timika setiap hari dengan pesawat Boeing 737-300 dan 737-400. Sebelumnya, penerbangan ke Papua dilakukan tiga kali seminggu. “Penerbangan ke wilayah timur saat ini membaik karena itu kami perlu memaksimalkan jadwal penerbangan menjadi setiap hari,” kata Sales and Marketing Manager Merpati Julius Alexander kepada Bisnis, kemarin.

Peningkatan pelayanan ke Papua ini berdasarkan load factor penerbangan secara umum di KTI, di mana pada periode April mencapai 90% dengan rata-rata 80%-90% Dia menjelaskan untuk melayani rute tersebut, Merpati menggunakan Boeing 737-300 berkapasitas 134 kursi dan 737-400 berkapasitas 170 kursi.

“Kami memprediksi penjualan tiket ke KTI, terutama Papua akan meningkat,” kata dia. Dia menjelaskan dua pesawat untuk Makassar–Papua itu juga akan dipakai melayani rute baru di KTI dan wilayah barat Indonesia. Rute baru yang akan dibuka Merpati, yakni Makassar–Denpasar pada pertengahan Mei.

Selain itu, penambahan jadwal Makassar–Jakarta dari dua menjadi tiga kali sehari. Dia menjelaskan saat ini jumlah penerbangan Merpati dari Makassar mencapai 16 flight setiap hari dengan Boeing 737-400, 737-300, dan MD 60. Dia memperkirakan jumlah kursi terisi akan meningkat pada Mei karena faktor low season yang memicu penurunan harga tiket.

Data Merpati selama April menyebutkan harga tiket menurun rata-rata Rp50.000–Rp100.000. Penurunan terjadi pada rute Makassar–Kendari dari Rp300.000 menjadi Rp215.000, Makassar–Jakarta dari Rp400.000 menjadi Rp350.000, serta Makassar–Surabaya dari Rp400.000 menjadi Rp300.000.

Menurut Julius, penurunan harga tersebut merupakan siklus tahunan dan hanya berlaku untuk rute tertentu. Untuk mempertahankan harga tiket dapat terjangkau konsumen, Merpati menerapkan layanan low cost carrier (LCC), di mana pelayanan di atas pesawat selama penerbangan dikurangi.

»» read more

Selasa, April 28, 2009

“Tanpa JK, sulit pacu KTI”

MAKASSAR: Pengamat ekonomi Universitas Hasanuddin, Hamid Paddu pesimis dengan pembangunan infrastruktur di wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI), jika posisi Jusuf Kalla (JK) tidak lagi berada di pemerintahan. Dia mengatakan kebijakan ekonomi pemerintahan tanpa JK diperkirakan tidak akan fokus seperti sebelumnya. Apalagi jika pemerintahan

mendatang ke-berpihakannya terhadap ekonomi wilayah di luar Jawa belum optimal tidak fokus. “Terus terang saja kehadiran JK dalam panggung politik nasional sangat strategis dalam rangka membongkar paradigma pemerintahan yang sentralistik menunju perimbangan wilayah yang kuat,” katanya kepada Bisnis, di Makassar, kemarin.

Dia mengamati bahwa selama 4 tahun menjadi Wakil Presiden JK telah mendrive (menjalankan) politik anggaran sehingga mengalami perubahan signifikan. Ini bisa dirasakan oleh KTI, termasuk Kalimantan, dan sebagian wilayah Sumatera, khususnya Daerah Istimewa Aceh. Termasuk Sulsel juga bisa memperoleh Bandara Hasanuddin karena adanya kebijakan anggaran yang terfokus. Bukan hanya Sulsel, tetapi daerah seperti Sumatera Utara juga mendapatkan alokasi dana pengembangan bandara baru.

“Sejak Indonesia merdeka, kita baru sekarang mendapatkan fasilitas Bandara Hasanuddin yang modern. Ini karena sebuah ide dari JK yang mendorong posisi Makassar sebagai pintu gerbang KTI,” ujarnya. Dia mengemukakan, Jusuf Kalla telah berhasil membawa perubahan pola pikir dalam pemerintahan dengan meningkatkan fasilitas infrastruktur, khususnya daerah-daerah potensi di luar Jawa yang menjadi kantong-kantong ekonomi baru.

“Seorang JK sangat memahami apa yang dibutuhkan oleh daerah. Misalnya, listrik dengan adanya kebijakan energi pembanguan 10.000 MW, daerah-daerah di luar Jawa juga akan mendapatkan fasilitas listrik yang memadai,” tegasnya.

Begitu juga dengan jalan, seperti trans Kalimantan, trans Sumatera, dan trans Sulawesi. “Dengan komitmen yang tinggi, JK bisa mendorong alokasi anggaran untuk poros ekonomi itu,” paparnya. Kebijakan anggaran selama pemerintahan SBY-JK tidak hanya di bidang infrastruktur, tetapi di sektor politik pangan juga berhasil. Ini bisa dilihat dari pencapaian angka produksi swasembada gula dan beras yang selama ini dijadikan sebagai komoditas impor.

Menurut dia, kekhawatiran akan terjadi perubahan kebijakan ekonomi, pasca pecahnya koalisi Partai Golkar dan Partai Demokrat. “Kalau jangka pendek mungkin belum terasa, tetapi jangka panjang akan berdampak langsung pada daerah-daerah yang selama ini mendapat perhatian JK,” ujarnya.

JK juga menggunakan kekuatan Partai Golkar untuk mendorong pengembangan ekonomi wilayah, sehingga itu gagasan besar yang lahir dari pemikiran pemerintah mendapat songkongan dari parlemen.

Ke depan, katanya, hubungan pemerintahan dan legislatif dinilai tidak akan efektif, apabila kekuatan partai Golkar, PDIP, dan PPP berada di luar pemerintahan. Berdasarkan catatan Bisnis, kebijakan anggaran untuk peningkatan infrastruktur di wilayah Sulawesi bisa dilihat dari alokasi dana untuk poros trans Sulawesi menelan dana sebesar Rp600 miliar.

Selain itu alokasi dana juga diarahkan untuk peningkatan sarana pertanian antara lain dana yang disiapkan untuk pengembangan program rehabilitasi kakao di Sulawesi mencapai Rp1 triliun yang dialokasi untuk dua tahun anggaran.

»» read more

Regulasi perekonomian anti persaingan sehat

BALIKPAPAN: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yakin persaingan usaha tak sehat berhubungan erat dengan regulasi perekonomian, investasi, dan kegiatan usaha, yang berlaku di sebuah kawasan. KPPU memastikan akan menggenjot upaya revisi seluruh regulasi yang masih anti persaingan sehat, baik yang ada di pusat maupuan daerah.

Anggota KPPU, Ahmad Ramadhan Siregar, mengungkapkan bahwa niat merevisi seluruh regulasi ekonomi ini merupakan hal baru bagi KPPU. Selama ini KPPU lebih banyak bergerak di satu fungsi saja yakni sebagai penegak hukum persaingan sehat lewat penanganan perkara-perkara yang masuk. KPPU juga memiliki fungsi lain yang tak kalah penting dengan penegak bagi perkara-perkara persaingan tak sehat.

“Kami punya fungsi sebagai pemberi saran, pertimbangan, dan peninjauan bagi seluruh regulasi bidang ekonomi baik pusat hingga kabupaten dan kota,” tutur Ahmad di Balikpapan, Jum’at lalu. Jumlah regulasi ekonomi tak terhitung di tingkat pusat. Begitu pula pada tataran pemerintahan di daerah, regulasi itu menjadi tameng segelintir pelaku usaha untuk bisa ‘bermain’ dengan pemerintah. “Contohnya di Bandara Hasanuddin. Di situ operator taksi hanya satu. Setelah

ditelaah ada aturan Gubernur Sulsel di baliknya, yakni untuk zonasi tertentu taksinya khusus. Ada banyak di Indonesia seperti ini, dan ini tak sehat, harus kita ubah,” tutur Akhmad. Regulasi yang melegalkan penguasaan bandara oleh salah satu operator taksi seperti itu dianggap mendukung praktek monopoli. KPPU pun berniat terjun merevisi regulasi sejenis.

Upaya merevisi regulasi seperti ini, tutur Ahmad, sudah berlangsung sejak empat tahun belakangan namun belum maksimal. Salah satu upaya pernah terwujud saat menangani kasus impor bulu bebek di Jawa Timur. “Dalam kasus itu kepala dinas setempat bahkan bisa inspeksi langsung ke negara asal bulu bebek impor,” tutur Ahmad.

Akhmad mensinyalir regulasi yang berat sebelah banyak terkait dengan konsesi lahan golongan C hingga usaha tambang. Ia meminta KPPU di seluruh daerah untuk menciptakan iklim ber-usaha yang lebih sehat. Sementara Ketua KPPU Balikpapan, Anang Triyono, mengatakan prioritasnya merevisi regulasi yang terkait minyak, gas, dan pertambangan.

Mengingat kegiatan perekonomian di Kaltim digerakkan tiga sektor ini, maka KPPU menilai, dengan regulasi yang lebih sehat maka pertumbuhan perekonomian di sektor ini pun lebih meningkat. “Dimulai dari yang memiliki efek ekonomi terbesar, cakupan geogra-fis besar, dan dampak terbesar dulu. Di Kaltim setelah migas dan tambang, kemudian sektor dominan lain seperti pupuk, semen, CPO, hingga angkutan penyeberangan,” tutur Anang.

Langkah pertama yang dilakukan KPPU Balikpapan adalah mengumpulkan seluruh peraturan gubernur dan bupati/wali kota, kemudian melakukan studi, penegakkan hukum, serta sosialisasi terhadap peraturan baru.

»» read more

Indomobil targetkan 50% kelas SUV

MAKASSAR: PT Indomobil Niaga International (INI) optimistis merebut 40% - 50% pasaran kendaraan tipe SUV di Sumatera, Sulawesi, dan Bali. Permintaan kelas kendaraan SUV di triwulan kedua diperkirakan antara 100 – 300 unit per bulan, seiring semakin membaiknya infrastuktur jalan.

“Pulau Bali tercatat sebagai penyumbang terbesar dalam penjualan kendaraan SUV tipe Grand Vitara dengan rata-rata permintaan 100 unit per bulan,” kata Manager 4W Marketing & Sales-Marketing Brand II Indomobil Niaga international, Bebin Djuana, akhir pekan lalu.

Peluncuran new Grand Vitara 2.4 merupakan pengembangan dari tipe sebelumnya 2.0 yang sudah menggunakan teknologi baru yang irit bahan bakar. Bebin menjelaskan target Indomobil tidak lepas dari sales Grand Vitara 2.0 di tahun 2008 yang rata-rata terjual 600 – 800 unit per bulan.

Permintaan kendaraan SUV tersebut, ungkap dia datang dari daerah yang memulai proyek infrastruktur jalanan dan per-tambangan. Namun komposisi pa-sar tetap seimbang 50% perkotaan dan 50% di daerah. Bahkan dia memprediksi permintaan akan melonjak di Mei dan Juni tahun ini.

Untuk merebut pasaran 40% - 50% pihak Indomobil tidak menaikkan harga new SUV Grand Vitara dan tetap dengan harga Rp280 juta manual (off road) dan Rp290 juta matic (off road). Tahap awal Indomobil menargetkan produksi new Grand Vitara antara 300 – 400 unit per bulan. Sales Manager PT Megahputra Sejahtera, Dolly mengaku daftar tunggu kendaraan SUV new Grand Vitara di Sulsel 25-30 unit tipe manual dan matik.

Menurut Dolly permintaan itu termasuk tinggi karena brand dan teknologi Grand Vitara sudah terbukti di Sulsel. “Kami optimis pa-sarnya akan tinggi.”

»» read more

Flu Babi resahkan warga Sulut

MANADO: Maraknya pemberitaan terkait penyebaran flu babi di sejumlah negara, ternyata turut meresahkan sejumlah warga di Manado, sambil berharap ada langkah antisipasi secara optimal pemerintah.

Pemerintah harus melakukan proteksi di semua pintu masuk ke Sulawesi Utara (Sulut) guna mencegah penyebaran penyakit mematikan itu, kata Junita, salah satu warga yang berprofesi karyawan bank swasta di Manado, Senin. Penyebaran tersebut bisa saja masuk dari negara-negara tetangga di Asia, seperti Singapura, yang membuka hubungan transportasi udara secara langsung maupun kegiatan lain dari beberapa negara.

Sebelumnya, Organisasi kesehatan PBB World Health Organization (WHO) memperingatkan flu babi yang menjangkiti Meksiko bisa menyebar ke seluruh dunia. Korban dari virus flu jenis baru ini terus bertambah.
Dirjen WHO Margaret Chan menyerukan, penyakit tersebut merupakan “ancaman bagi kesehatan publik yang harus mendapat perhatian internasional.”

Artinya, ada risiko penyakit tersebut akan menyebar lintas negara ke seluruh dunia. Para ahli masih belum memahami virus H1N1 yang merupakan `koalisi` antara flu manusia, flu babi, dan flu burung ini. Perkembangan virus ini terjadi dengan cepat.

Selama beberapa tahun ini WHO memang telah memperingatkan kemungkinan munculnya virus flu baru yang berpotensi menjadi pandemi dan membunuh jutaan manusia. Jumlah penderita flu jenis baru ini terus bertambah. Sejauh ini ada 20 orang yang telah dipastikan menjadi korban keganasannya, dan 61 orang lainnya diduga kuat juga menjadi korban. Semuanya meninggal dunia. Juga ada 1.300 orang yang diduga telah terinfeksi virus ini.

Rein H, salah satu peternak babi di Manado, mengakui bahwa di Manado sangat dikenal dengan peredaran ternak babi, sehingga bisa mengkhawatirkan warga. Dia berharap pemerintah melakukan langkah pencegahan dan sosialisasi penanganan kesehatan ternak babi, sehingga tidak berdampak buruk bagi kegiatan usahanya.

Sebagian besar usaha ternak babi berada di tempat-tempat khusus dan jauh dari pemukiman warga, namun bisa saja terjangkit penyebaran penyakit tersebut. Kepala Pengendalian Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinas Kesehatan Manado, Noldi Mandolan, mengatakan, warga tidak perlu khawatir dan panik, karena memang belum beredar di daerah itu.

Langkah utama mencegah penyebaran penyakit itu, dengan menjaga lingkungan rumah dan sekitarnya tetap sehat, serta selalu melaporkan kepada Pemda jika ada hal-hal menyerupai penyebaran penyakit flu babi serta flu burung. (ANTARA)

»» read more

Jumat, April 24, 2009

APRI: Industri rotan tidak jujur

MAKASSAR: Asosiasi pengusaha rotan Indonesia (APRI) menuding industri pengelolaan rotan jadi di Ceribon tidak transparan dalam hal pemanfaatan bahan baku untuk kebutuhan ekspor. “Kami minta pengusaha industri rotan jadi harus jujur berapa sebenarnya daya serap bahan baku untuk ekspor. Jangan hanya meminta kran kuota ekspor rotan ditutup,” kata Julius Hoesan, Wakil Ketua APRI, kepada Bisnis, pekan ini.

Dia mengemukakan rotan adalah komoditas hasil hutan yang 80% berada di hutan Indonesia. Dalam pengelolaan komoditas ini yang terkait langsung adalah mulai dari petani, pengumpul, dan pabrik pengelolaan bahan baku rotan dan pabrik mebel rotan. “Jadi bukan hanya satu aspek saja yang harus diperhatikan, tetapi harus semua yang terlibat dalam proses produksi rotan itu sendiri. Karena itu dibutuhkan kejujuran semua pihak agar tidak merugikan,” kata. Dia menjelaskan bahwa potensi produksi rotan di hutan Indonesia yang dapat diolah secara lestari mencapai 400.000 ton/tahun, sedangkan daya serap industri dalam negeri khususnya untuk mebel hanya mencapai 50.000 ton/tahun.

Jenis atau species rotan yang ada di Indonesia berjumlah 60 sampai 70 jenis, sedangkan yang popular yang digunakan dalam negeri hanya 5-6 jenis. “Itupun tidak dapat diserap untuk seluruh ukuran untuk indutri nasional,” paparnya.

Jadi, lanjut dia, jika ditinjau dari kuantitas dan jenis rotan yang ada di Indonesia, masih belum banyak yang terserap untuk industri dalam negeri.
Julius mengatakan yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini bukan merevisi Permendag soal kuota ekspor rotan, tetapi bagaimana memacu pertumbuhan industri mebel nasional, melalui perluasan pemasaran produksi mebel dan pengembangan desain sehingga dapat menyerap banyak bahan baku. APRI juga minta sebelum industri mebel rotan tidak hanya mendesak pemerintah, tetapi harus secara jujur mengakui bahwa daya serap rotan saat ini masih sangat rendah.

Wajib suplai

“Jangan hanya meminta ekspor ditutup, tetapi juga memikirkan bagaimana produk mebel nasional bisa untuk kebutuhan pasar lokal. Sehingga semua bisa tumbuh dan memberikan kontribusi,” paparnya. Sebagaimana diketahui dalam Permendag, lanjut dia, industri pengelolaan rotan setengah jadi diwajibkan mensuplai kebutuhan industri mebel rotan dalam negeri.

“Industri rotan setengah jadi hanya bisa memperoleh kuota ekspor 30% dari pada realisasi wajib pasoknya untuk industri nasional. Jadi hal ini untuk menjaga kelangkaan bahan baku dalam negeri,” tegasnya.
Disamping itu untuk menjaga daya saing industri mebel dalam negeri, Mendag menerapkan sistem kuota ekspor rotan dengan kebijakan pajak ekspor sebesar 15% untuk melindungi industri dalam negeri.

“Jadi, APRI minta kepada semua pihak agar semua pihak lebih mementingkan kepentingan nasional. Bukan untuk menang atau kala, cabut Pemendag atau tutup ekspor,” ujarnya Mengenai rencana pemerintah merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.12/M-DAG/Per/6/2005 tentang ketentuan ekspor rotan dinilai akan merugikan daerah penghasil, sebab daya serap industri mebel rotan sangat rendah.

“Jika Mendag akan merevisi kebijakan ekspor rotan maka dampaknya langsungnya ke daerah penghasil adalah penutupan harga rotan asalan dari petani turun dan ancaman pemutusan hubungan kerja akibat tutupnya industri pengelolaan setengah jadi,” kata Julius

»» read more

Realisasi pupuk bersubsidi capai 25%

MAKASSAR: Penyaluran pupuk bersubsidi triwulan pertama di 23 kabupaten di Sulsel rata-rata mencapai 7%-25% dari total rencana pengadaan 487.550 ton. Sebagaimana diketahui pada tahun ini pemerintah mengucurkan subsidi pupuk di Sulsel sebesar Rp2,8 triliun untuk jenis urea, ZA, Superphos, NPK, dan organik.

Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Hortikultura Sulsel Lutfi Halide mengatakan realisasi dari lima jenis pupuk itu bervariasi, dimana pupuk urea 23% (69.545 ton), ZA 17% (10.054 ton), superphos 13% (6.511 ton), NPK 25% (16.458 ton), dan organik 7% (904 ton). Target pengadaan pupuk tahun ini, yakni urea 300.000 ton, ZA 60.000 ton, Superphos 50.000 ton, NPK 65.000 ton, dan organik 12.550 ton. Alokasi pupuk berdasarkan sub sektor, yakni tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan budidaya.

“Penyaluran pupuk sampai triwulan pertama tahun ini berjalan sesuai rencana karena bertujuan mendukung program 2,5 juta ton beras dan 1,5 juta jagung,” kata dia. Untuk menjamin penyaluran pupuk tahun ini, Dinas Pertanian dan Tanaman Hortikultura akan meningkatkan ketahanan pangan penyuluhan dan pertanian (KP3) dalam hal pengawasan penyaluran pupuk dengan mengikuti mekanisme yang telah terjadwal.

Dia mengungkapkan, sisa stok pupuk bersubsidi akan diproyeksikan untuk pengadaan April – September yang difokuskan untuk tanaman padi jagung, kedelai, kacang tanah,ubi kayu, dan ubi jalar . Lutfi menjelaskan, harga pupuk tidak mengalami perubahan, namun kenaikkan harga hanya berlaku pada urea non subsidi menjadi Rp7.600 per kg dan bersubsidi Rp1,200 per kg. Julius

»» read more

Telkom siapkan 200 menit internet gratis

MAKASSAR: PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) tahun ini kembali menggarap jaringan fixed line satuan sambungan telepon (SST) dengan menyediakan 200 menit internet gratis melalui layanan Tekomnet Instan.

“Program ini untuk mengembalikan citra telepon rumah yang mulai ditinggalkan. Internet gratis diberikan selama tiga bulan dan hanya berlaku bagi pelanggan baru,” kata General Manager Telkom Kandatel Makassar, Andi Muflihuddin kepada Bisnis di ruang kerjanya, kemarin.

Layanan baru yang diluncurkan Telkom tersebut memberikan value added bagi pelanggan agar tetap memanfaatkan telepon rumah. Dia mengungkapkan, program internet gratis merupakan salah satu upaya layanan triple play yang menggabungkan voice, data dan video on demand.

Program internet 200 menit gratis itu, kata dia , merupakan target Telkom dalam memasarkan 12.000 SST. “Maksimal proses pe-masangan selama tiga hari kerja dan pelanggan sudah dapat menikmati internet gratis selama tiga bulan,” ucap dia.

Dia menambahkan pihaknya juga memberikan diskon pemasangan sebesar 90% dari tarif pasang Rp250 ribu. Kandatel Makassar sudah mengantongi 160.000 SST personal. Jumlah itu belum termasuk pelanggan priority seperti korporat dan pengusaha.

Muflihuddin juga mengungkapkan tahun ini Telkom meningkatkan bandwith jaringan fixed line di Kota Makassar. Penambahan bandwith tersebut untuk meningkatkan internet Speedy dengan targetkan sebesar 10.000 STT. Julius

»» read more

China jajaki pabrik biofuel di Maluku

AMBON: Investor asal China bekerjasama dengan sebuah perusahaan swasta di Jakarta menjajaki pengembangan biofuel yang bersumber dari buah jarak di Kec. Bula, Kab. Seram Bagian Timur (SBT). Kepala Bidang Promosi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Maluku, S. Kilkoda, mengatakan, rencana investasi jatrova ini sudah mendapat persetujuan dari Bupati SBT, Abdullah Vanath.

“Rencana lahan yang akan dimanfaatkan untuk pengembangan biofuel ini mencapai luas 60.000 hektare,” kata Kilkoda kepada wartawan di Ambon, kemarin. Proyek tersebut diharapkan segera direalisasikan pada tahun ini, mengingat potensi lahan sudah tersedia dan izinnya sudah diberikan oleh pemerintah daerah setempat.

Menurut dia lokasi yang dipersiapkan Pemkab SBT ini merupakan lahan marginal atau lahan tidak produktif, yang nantinya digunakan untuk mengembangkan tanaman jarak sebagai bahan baku pembuatan biofuel dan untuk pengembangan tanaman kelapa sawit. Selain pengembangan tanaman jarak dan tanaman kelapa sawit, lahan tersebut akan digunakan untuk membangun comunity development, seperti pabrik pengolahan dan sarana pendukung lain, di antaranya pembuatan jalan dan membangun sekolah.

Kilkoda mengatakan, bila rencana investasi tersebut berjalan lancar maka dampak positifnya sangat besar dalam membantu pemerintah menekan angka pencari kerja, meningkatkan kesejahteraan petani dan menggenjot sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kita belum mengetahui secara pasti berapa besar nilai investasi yang akan ditanamkan nanti karena masih dalam taraf penjajakan,” paparnya.

»» read more

Rabu, April 22, 2009

APRI: Tidak ada monopoli rotan

MAKASSAR: Asosiasi Pengusaha Rotan Indonesia (APRI) membantah telah terjadi monopoli pembelian rotan di Sulawesi dengan menggunakan sistem terminal rotan. “Terus terang saja, tidak ada terminal rotan di Sulawesi karena selama ini pembelian rotan dari petani dan pedagang pengumpul dilakukan oleh industri pengolahan rotan setengah jadi sesuai dengan mekanisme pasar bebas,” kata Julius Hoesan, Wakil Ketua APRI kepada Bisnis, kemarin.

Dia mengemukakan bahwa isu yang berkembang di Jakarta seolah ada terminal yang dibentuk di Sulawesi untuk menampung semua produksi rotan. Yang sebenarnya, katanya, selama ini pembelian rotan dilaksanakan tanpa melalui tata niaga. Industri rotan yang ada di Sulawesi saat ini sebanyak 22 industri dan masih beroperasi. Sedangkan petani pemungut rotan yang jumlahnya mencapai 50.000 orang menjual rotan kepada pedagang pengumpul dengan harga pasar.

Perusahaan industri rotan setengah jadi di Sulawesi, lanjut dia, selama ini memasok kebutuhan bahan baku untuk industri mebel di Cirebon dan terminal bahan baku yang ada di daerah sentra industri tersebut. Julius mengatakan usaha pengumpulan rotan melibatkan petani dan pedagang pengumpul. Dari pedagang pengumpul dijual kepada industri pengolahan, sehingga harga rotan tidak ditentukan oleh industri tetapi oleh pasar sendiri.

Isu ini, lanjut dia, sengaja disebarkan untuk mempengaruhi keputusan pemerintah agar kebijakan ekspor rotan berdasarkan kuota yang telah diatur dalam Permendag No.12/M-DAG/Per/6/2005 tentang ketentuan ekspor rotan bisa ditinjau lagi.

APRI juga mengimbau pelaku industri mebel rotan tidak hanya mendesak pemerintah, tetapi harus secara jujur mengakui bahwa daya serap rotan saat ini masih sangat rendah.

“Jangan hanya meminta ekspor ditutup, tetapi juga memikirkan bagaimana produk mebel nasional bisa untuk kebutuhan pasar lokal. Sehingga semua bisa tumbuh dan memberikan kontribusi,” paparnya. Sebagaimana diketahui dalam Permendag, lanjut dia, industri pengolahan rotan setengah jadi diwajibkan menyuplai kebutuhan industri mebel rotan dalam negeri.

“Industri rotan setengah jadi hanya bisa memperoleh kuota ekspor 30% dari realisasi wajib pasoknya untuk industri nasional. Hal ini untuk mencegah kelangkaan bahan baku dalam negeri,” tegasnya. Di samping itu, untuk menjaga daya saing industri mebel dalam negeri, Departemen Perdagangan menerapkan kuota ekspor rotan dengan pajak ekspor 15% untuk melindungi industri dalam negeri.

“Jadi, APRI minta kepada semua pihak agar lebih mementingkan kepentingan nasional. Bukan untuk menang atau kalah, cabut Permendag atau tutup ekspor,” ujarnya.

»» read more

KUR jadi alternatif kelesuan kredit

MAKASSAR: MAKASSAR: Kredit usaha rakyat (KUR) dan pinjaman sejenis yang tidak mensyaratkan jaminan debitur diharapkan menjadi salah satu sumber pendanaan untuk menggerakkan dunia usaha khususnya UMKM di tengah kelesuan ekonomi tahun ini.

Dalam kaitan itu, penyaluran KUR di Sulawesi Selatan hingga akhir Maret 2009 dilaporkan hampir menembus Rp800 miliar atau naik 15% dibanding akhir tahun lalu. Pemimpin Kantor Bank Indonesia (KBI) Makassar Lambok Antonius Siahaan meyakini KUR bisa tetap mengalir deras alias berbeda dari kredit pada umumnya yang relatif melambat.

Alasannya, sasaran KUR yakni debitur usaha mikro, kecil, dan menengah menurut pengalaman ternyata mampu bertahan melalui kondisi krisis seperti pada tahun 1997. Permintaan pasar domestik di Sulsel juga diprediksi tidak akan melemah terlalu signifikan sebagaimana terjadi di daerah atau negara lain. Pengecualian, kata dia, mungkin pada UMKM yang berorientasi ekspor.
“KUR ini bisa terus meningkat karena UMKM relatif tidak terlampau terpengaruh krisis. Kita juga harus memperhatikan siklusnya, kalau kredit awal tahun melambat itu wajar secara time series,” tuturnya, kemarin.

Pengamat perbankan Universitas Hasanuddin (Unhas) Marsuki mengemukakan pemerintah sebaiknya mengoptimalkan KUR guna membantu melancarkan peredaran dana perbankan ke dalam sistem perekonomian. “Ketika kredit umum melambat, KUR yang bebas jaminan dan memang ditujukan bagi UMKM bisa dipacu. Hanya pengawasan perlu ditingkatkan,” kata Marsuki.

Secara terpisah, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sulsel Nico Biringkanai mengatakan total penyaluran KUR di provinsi itu hampir mencapai Rp800 miliar. Dia meyakini angkanya akan terus bertumbuh seiring upaya mengembangkan kapasitas dan jangkauan pasar UMKM.

Seperti ditulis ANTARA, Nico menegaskan Dinas Koperasi dan UMKM tahun ini akan melaksanakan sejumlah program untuk itu. KUR merupakan kredit dengan skema penjaminan oleh PT Askrindo dan Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU) untuk membantu nasabah yang tidak bankable namun laik dibiayai (feasible). Plafon KUR per debitur sampai Rp500 juta.

Guna memperbesar kapasitas penjaminan kredit, pemerintah secara berkala menyuntikkan modal baru kepada Askrindo dan Sarana Pengembangan Usaha. Dalam skema KUR, kedua BUMN wakil pemerintah itu menjamin kredit sebesar 70% dan sisanya ditanggung perbankan. Enam bank peserta KUR adalah Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, Bank Syariah Mega Indonesia, dan Bank Bukopin.

Total penyaluran KUR per akhir tahun lalu di Sulsel mencapai Rp683 miliar. Jumlah debitor sebanyak 77.995 orang. Sekitar 72,6% plafon dikucurkan ke sektor perdagangan, hotel, dan restoran.

Pengawasan

Marsuki mengatakan pertumbuhan penyaluran KUR dapat dikatakan bakal terus lancar saja. Masalahnya, kata dia, lebih pada pengawasan agar kredit mengucur ke debitur yang tepat.

“Inikan program pemerintah sehingga penyalurannya saya pikir akan lancar. Saya lebih mengkhawatirkan apakah debiturnya sudah tepat sasaran dan seberapa merata,” tukasnya. Marsuki menuturkan selama ini profil KUR yang disalurkan tak pernah benar-benar jelas. Masyarakat tak dapat memastikan bahwa penerima KUR memang laik.

Di sisi lain, masih banyak kasus calon debitur mengeluhkan bank tetap meminta jaminan aset untuk memeroleh pinjaman. Akibatnya, cukup banyak nasabah mikro disinyalir tidak dapat mengaksesnya karena tanpa kolateral.

»» read more

Multi Niaga jajaki Rp200 miliar dari pasar modal

MAKASSAR: Kelompok usaha Multi Niaga yang bergerak di sektor pembiayaan mikro dan memiliki aset sekitar Rp150 miliar berencana masuk pasar modal tahun ini. Dalam kaitan itu, Multi Niaga tengah menimbang apakah menerbitkan obligasi atau melepas saham di Bursa Efek Indonesia. Kajian rencana masuk pasar modal ditangani Optima Securities.

Presiden Direktur Grup Multi Niaga Mubyl Handaling mengatakan dari dua opsi tadi, kemungkinan besar pihaknya akan memilih penerbitan obligasi sebab lebih sederhana. Dia menuturkan Multi Niaga mengincar dana Rp150 miliar-Rp200 miliar dari pasar modal. Seluruh dana yang diperoleh, kata dia, akan dipakai menambah kapasitas pembiayaan dan memperluas jaringan kantor.

Grup Multi Niaga telah membentuk holding PT Multi Niaga Nusantara Ventura untuk menaungi perusahaan pembiayaan mikro meliputi koperasi simpan pinjam (KSP), modal ventura, dan bank perkreditan rakyat.
Mubyl mengatakan pasar pembiayaan mikro sangat besar, namun sebagian pemainnya menghadapi kendala keterbatasan dana yang dapat disalurkan. Seluruh kredit Multi Niaga mengalir kepada debitur mikro dan kecil.

“Yang lebih mudah bagi kami obligasi. Kalau saham, jauh lebih rumit. Kami mau Rp150 miliar-Rp200 miliar,” kata Mubyl di Makassar, baru-baru ini. Dia mengemukakan proyeksinya Agustus atau September nanti obligasi Multi Niaga akan dilepas ke pasar. Meski demikian, belum dapat dipastikan berapa tingkat bunga maupun durasi obligasi.

“Masih mungkin juga kami masuk dengan menjual saham. Nanti kami lihat mana lebih baik,” kata Mubyl. Apabila opsi IPO saham yang dipilih, Multi Niaga bakal mencatat sejarah sebagai perusahaan pembiayaan mikro pertama yang melantai di BEI.

Kelompok usaha ini tercatat memiliki aset sekitar Rp150 miliar pada akhir 2008. Total kantor cabang pembiayaan KSP dan modal ventura Multi Niaga sebanyak 60 unit tersebar di 19 provinsi di Indonesia. Kantor cabang Multi Niaga a.l. di Makassar, Manado, Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Selain itu, Malang, Batam, Samarinda, dan Balikpapan.

Selama ini, Multi Niaga meraup modal kerja dari bank BUMN dan swasta nasional. Baru-baru ini, KSP Multi Niaga mengantongi komitmen pinjaman linkage program dari Bank BNI sebesar Rp22,5 miliar.

»» read more

Calon direksi Bank Sulsel diumumkan dalam RUPS

MAKASSAR: Delapan calon direksi Bank Sulsel yang sudah dijaring bakal diumumkan dalam rapat umum pemegang saham 30 April mendatang. Usulan nama tersebut untuk mengisi tiga tempat direksi yang bersamaan kosong, yakni direktur utama, direktur pemasaran, dan direktur umum.

“Selama masa penjaringan, tempat kosong tersebut kemungkinan akan diisi oleh pejabat sementara atau komisaris Bank Sulsel,” kata Sekretaris Daerah Sulsel yang juga Komisaris Utama Bank Sulsel Andi Muallim, kemarin. Dia mengatakan delapan calon tersebut nantinya mengikuti uji kelaikan dan kepatutan oleh Bank Indonesia sekitar 3-6 bulan. Dari hasil tes akan diketahui siapa calon yang berhak menduduki kursi direksi.

Sebelumnya, penjaringan tahap awal dilakukan komite remunarisasi dan nominasi Bank Sulsel selama dua bulan. Dia mengemukakan pihak-nya akan membicarakan antisipasi kekosongan jabatan selama enam bulan pelaksanaan tes calon direksi baru dengan gubernur.

“Kemungkinan jabatan dirut diambilalih komisaris utama, atau memperpanjang masa jabatan direksi,” paparnya. Menurut Andi Muallim, ini kali pertama tiga direksi Bank Sulsel bersamaan kosong karena habis masa.

Muallim juga mengatakan dari delapan calon yang lulus tahap penjaringan, dua di antaranya berasal dari lingkup Bank Sulsel, yang jabatannya saat ini telah berakhir. Namun dia belum bersedia menyebutkan nama calon tersebut. Dia mengatakan syarat calon direksi meliputi tidak memiliki catatan kurang baik atau cacat.

“Bank Indonesia akan menyeleksi. Ketentuan dan hasilnya tentu akan menentukan masa depan pemimpin Bank Sulsel,” kata Muallim. Dia mengatakan sudah ada kesepakatan dengan pemegang saham pengendali dalam hal ini gubernur dan para bupati/wali kota sebagai pemegang saham lainnya mengenai tanggal RUPS pada 30 April.

»» read more

‘Pererat kerja sama pacu bagi hasil pajak’

MAKASSAR: Pemerintah daerah dan kanwil pajak Sulselrabar disarankan mempererat kerja sama guna mengoptimalkan potensi penerimaan dana bagi hasil pajak untuk menopang APBD. Pengamat ekonomi Universitas Hasanuddin (Unhas) Anas Iswanto Anwar mengatakan kontribusi pajak terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah di Sulsel, Sulbar, dan Sultra sangat minim.

Dia menuturkan pemda dan kanwil pajak hendaknya memberi perhatian serius atas hal itu terutama di tengah upaya menggenjot pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah masing-masing. Meski demikian, dia menegaskan kebijakan menggenjot pajak harus pula memperhitungkan kondisi sektor riil. Dia menilai kenaikan pajak khususnya pajak pertambahan nilai (PPN) saat ini sulit diwujudkan sebab situasi ekonomi kurang kondusif.

“Memacu PPN akan menghambat kegiatan ekonomi. Menurut saya, perbaiki iklim investasi dan gerakkan sektor riil terlebih dulu, dan akhirnya PPN bisa naik,” kata Anas, kemarin. Anas mengatakan realisasi penerimaan PBB terutama di Sulsel selama ini sudah baik. Sektor yang dapat digenjot, kata Anas, adalah pajak penghasilan (PPh) wajib pajak orang pribadi dan PPN.

“Tax ratio Sulselrabar yang jauh dari rerata nasional bukan hanya tanggung jawab pemda tetapi juga dirjen pajak,” tukas Anas. Pemerintah daerah di Sulselrabar belum mengoptimalkan potensi penerimaan yang sangat besar dari dana bagi hasil pajak di wilayah itu. Kontribusi penerimaan pajak terhadap APBD di tiga provinsi ini kurang dari 20%, padahal secara nasional peran pajak telah mencapai 70%.

Data terakhir tahun 2007 menunjukkan kontribusi setoran pajak terhadap APBD Sulsel 15,84% atau setara dengan Rp321 miliar. Peran pajak di Sultra dan Sulbar jauh lebih parah, yakni masing-masing hanya 5,1% dan 1,14%.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulselrabar Eddi Setiadi mengatakan mayoritas postur anggaran pendapatan daerah di wilayah itu sangat bergantung pada kucuran dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Menurut Eddi, postur APBD tersebut dapat dikategorikan kurang sehat sebab sama artinya pemda tidak optimal menggali sumber penerimaan di tingkat lokal. Pemda, kata dia, otomatis hanya berharap kepada gelontoran dana pemerintah pusat. Dia menjamin potensi untuk menaikkan penerimaan dalam APBD dari pajak masih sangat besar.

Dokumen analisis yang diperoleh Bisnis menunjukkan potensi PPN belum digali menyentuh ratusan miliar rupiah. Sulsel, berdasarkan analisis Dirjen Pajak, masih menyimpan potensi PPN hingga Rp768 miliar. Hitungan ini datang dari asumsi tax gap, yaitu selisih antara PPN yang dipungut dengan perkiraan besarnya PPN yang dapat dikumpulkan. Sultra lebih mencengangkan lagi. Daerah penambangan nikel PT Inco Tbk dan PT Aneka Tambang Tbk ini mengerami potensi PPN belum tergali sampai Rp1,08 triliun. Sulbar tercatat masih menyia-nyiakan potensi PPN Rp372,76 miliar.

»» read more

Parigi Moutong panen raya rumput laut

PALU: Masyarakat pesisir Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, mulai memanen rumput laut yang dibudidayakan kurun dua bulan terakhir. Panen raya petani rumput laut di klaster Teluk Tomini ini yang dimulai kemarin dihadiri Inspektur Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan Made Nurjana, Ketua Komisi Rumput Laut Nasional Farid, dan Gubernur Sulteng Bandjela Paliudju.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulteng Hasanuddin Atjo di Palu, Selasa, mengatakan luasan panen raya di Parigi Moutong mencapai 200 hektare. Luasan panen tersebut masih tergolong kecil dibanding potensi pengembangan rumput laut di klaster Teluk Tomini yang mencapai 45.000 ha.

Bupati Parigi Moutong Longki Djanggola bertekad mengembangkan potensi rumpu laut di daerahnya, menjadi penyangga produksi rumput laut Sulteng dan nasional. Sementara Gubernur Paliudju mengatakan, Pemprov Sulteng bertekad menjadi provinsi rumput laut pada 2011.
Produksi rumput laut di Sulteng menunjukkan pertumbuhan signifikan tiga tahun terakhir.

Tahun 2006 produksi mencapai 15.715 ton kering, 2007 naik menjadi 21.029 ton kering dan tahun 2008 naik lagi mencapai 42.059 ton kering.
“Antusiasme masyarakat terhadap budidaya rumput laut sangat tinggi karena terbukti tidak dipengaruhi oleh krisis ekonomi global serta dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara cepat,” jelas Paliudju, kemarin. Potensi budidaya rumput laut Sulteng telah dibagi tiga klaster untuk memudahkan pengembangan yakni, klaster Selat Makassar mencakup Kabupaten Buol, Tolitoli, Donggala dan Kota Palu.
Klaster Teluk Tomini meliputi Kabupaten Parigi, Poso, Tojo Unauna, dan sebagian Kabupaten Banggai.

Sementara itu, klaster Teluk Tolo dengan wilayah Kabupaten Morowali, Banggai Kepulauan, dan sebagian Banggai. Pemerintah memperkirakan budidaya rumput laut di Sulteng dapat mencapai 11.500 ha atau 10% dari potensi 106.000 ha pada 2009

»» read more

Akhir 2009 usaha mikro diharapkan tumbuh 300%

MAKASSAR:Pertumbuhan sektor mikro akhir tahun 2009 di Sulsel diprediksi mencapai 200%-300%. Sektor-sektor yang mendominasi pertumbuhan adalah perdagangan, lembaga keuangan mikro, pertanian, perikanan, dan kelautan. Wakil Ketua DPD Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulsel Idris Manggabarani mengatakan usaha mikro sudah menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi di daerah ini.

Idris mengatakan di Sulsel sekitar 85% usaha bergerak di sektor mikro dan 15% usaha menengah ke atas seperti industri pengolahan, properti, infrastruktur, ekspor, dan impor. “Sektor mikro tumbuh karena pelaku usaha bergerak cepat dengan menggunakan modal minimal Rp50 juta. Sementara usaha menengah mengalami penurunan kinerja selama terjadi krisis global,” kata mantan Ketua DPD REI Sulsel di Makassar, kemarin.

Pertumbuhan sektor mikro, kata dia, karena sudah terbangun komitmen perbankan untuk melayani dan menyediakan dana segar dengan bunga pinjaman murah. Bahkan sejumlah bank memberikan syarat ringan dengan tidak menetapkan sistem jaminan fisik. Dia menjelaskan, sektor mikro tumbuh pesat karena uang yang mengalir cukup besar dengan pinjaman modal kerja antara Rp50 juta – Rp1 miliar.

Sektor mikro tersebut, ungkap dia, juga telah menciptakan lapangan kerja baru yang secara otomatis membantu pemerintah menekan angka pengangguran. Untuk mempertahankan kondisi tersebut, Kadin meminta pemerintah dan perbankan tetap berkomitmen melayani sektor mikro.

Ini mengingat sektor mikro merupakan lahan subur bagi lembaga keuangan mikro dan perbankan, termasuk pengusaha besar yang siap memberi bantuan keuangan. “Dulu lembaga keuangan seperti bank hanya fokus pada pembiayaan korporat. Tapi sekarang perbankan mulai melirik ke mikro karena uang beredar cukup besar, sementara sektor menengah mengalami penurunan drastis,” ujar Idris.

Dia menambahkan, margin keuntungan di sektor mikro sangat tinggi di atas 50%, dibanding sektor menengah yang mendapatkan keuntungan kecil ditambah beban bunga pinjaman perbankan. Idris mengatakan untuk mempertahankan eksistensi sektor mikro diperlukan komitmen pemerintah, lembaga keuangan, dan pengusaha dengan mempermudah segala persyaratan.

Selain itu dia meminta pemerintah lebih cepat mendatangkan investor untuk menanamkan modal di sektor industri pengolahan.

“Pemerintah harus mendatangkan investor untuk menciptakan industri pengolahan agar semua produk mentah dapat dikelola di Sulsel. Ini akan membuat harga produk menjadi lebih murah dan terjangkau,” kata dia.
Secara terpisah, Wakil Ketua Kadin Sulsel Mubyl Handaling mengatakan sektor mikro relatif tidak terpengaruh oleh krisis global.

Menurutnya, fakta itu secara empiris tampak dari tetap kuatnya permintaan pembiayaan mikro sebagaimana dialami mayoritas perusahaan microfinancing miliknya yang bernaung di bawah bendera Grup Multi Niaga.

“Permintaan kredit mikro sama sekali tidak turun. Ekspansi pembiayaan yang kami salurkan bukan terkendala permintaan, tapi modal kerja dari bank. Kalau pasar, berapa pun diserap,” tukasnya.

»» read more

Kebutuhan listrik Kendari melonjak 12%

KENDARI: Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra Muhammad Hakku Wahab kembali merilis data terbaru mengenai peningkatan kebutuhan listrik di Kota Kendari dalam empat bulan terakhir.

Kenaikan kebutuhan listrik di awal tahun 2009 ini telah mencapai angka 12%. Menurut Hakku, naiknya kebutuhan listrik dipicu peningkatan pemakaian alat elektronik. ”Secara tidak langsung, tambang emas di Bombana berimbas pada peningkatan kebutuhan listrik masyarakat Kendari,” katanya, kemarin.

Dia mengatakan para penambang yang kembali dari Bombana, beramai-ramai membelanjakan uangnya untuk barang elektronik seperti TV, tape, dan kulkas. Saat ini daya tersedia listrik di Kendari mencapai 33 MW.
Dengan naiknya kebutuhan mencapai 12% atau 3,96 MW, kebutuhan listrik di Kendari menjadi 36,96 MW.

“Itulah yang menyebabkan pemadaman listrik di ibukota provinsi ini terus berlangsung,” ujarnya. Hingga periode Desember 2008, kenaikan kebutuhan listrik hanya 2 MW atau 6,06%.

Hakku menjelaskan peningkatan kebutuhan listrik yang terus melonjak juga dipengaruhi perkembangan kota yang kian pesat.
Di dunia usaha, pembangunan ruko maupun pengembangan kawasan perumahan menjadi pemicu meningkatnya permintaan pasokan listrik.

Hal tersebut, katanya, diperparah dengan pembangunan sarana dan prasana yang dilakukan pemerintah. Akibatnya, defisit listrik di Kendari yang sebelumnya hanya 5 MW, kini meningkat menjadi 7 MW. Menurut Hakku, kondisi itu belum termasuk daftar tunggu calon pelanggan PLN sebanyak 11.000 rumah tangga dan bahkan terus meningkat tiap bulan.

»» read more

Kebutuhan listrik Kendari melonjak 12%

KENDARI: Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra Muhammad Hakku Wahab kembali merilis data terbaru mengenai peningkatan kebutuhan listrik di Kota Kendari dalam empat bulan terakhir.

Kenaikan kebutuhan listrik di awal tahun 2009 ini telah mencapai angka 12%. Menurut Hakku, naiknya kebutuhan listrik dipicu peningkatan pemakaian alat elektronik. ”Secara tidak langsung, tambang emas di Bombana berimbas pada peningkatan kebutuhan listrik masyarakat Kendari,” katanya, kemarin.

Dia mengatakan para penambang yang kembali dari Bombana, beramai-ramai membelanjakan uangnya untuk barang elektronik seperti TV, tape, dan kulkas. Saat ini daya tersedia listrik di Kendari mencapai 33 MW.
Dengan naiknya kebutuhan mencapai 12% atau 3,96 MW, kebutuhan listrik di Kendari menjadi 36,96 MW.

“Itulah yang menyebabkan pemadaman listrik di ibukota provinsi ini terus berlangsung,” ujarnya. Hingga periode Desember 2008, kenaikan kebutuhan listrik hanya 2 MW atau 6,06%.

Hakku menjelaskan peningkatan kebutuhan listrik yang terus melonjak juga dipengaruhi perkembangan kota yang kian pesat.
Di dunia usaha, pembangunan ruko maupun pengembangan kawasan perumahan menjadi pemicu meningkatnya permintaan pasokan listrik.

Hal tersebut, katanya, diperparah dengan pembangunan sarana dan prasana yang dilakukan pemerintah. Akibatnya, defisit listrik di Kendari yang sebelumnya hanya 5 MW, kini meningkat menjadi 7 MW. Menurut Hakku, kondisi itu belum termasuk daftar tunggu calon pelanggan PLN sebanyak 11.000 rumah tangga dan bahkan terus meningkat tiap bulan.

»» read more

Selasa, April 21, 2009

Pemda Sulselrabar tak optimalkan pajak

MAKASSAR: Pemerintah daerah di Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat belum mengoptimalkan potensi penerimaan yang sangat besar dari dana bagi hasil pajak di wilayah itu. Kontribusi penerimaan pajak terhadap APBD di tiga provinsi ini kurang dari 20%, padahal secara nasional peran pajak telah mencapai 70%.

Data terakhir tahun 2007 menunjukkan kontribusi setoran pajak terhadap APBD Sulsel 15,84% atau setara dengan Rp321 miliar. Peran pajak di Sultra dan Sulbar jauh lebih minim, yakni masing-masing hanya 5,1% dan 1,14%. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulselrabar Eddi Setiadi mengatakan mayoritas postur anggaran pendapatan daerah di wilayah itu sangat bergantung pada kucuran dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).

Menurut Eddi, postur APBD tersebut dapat dikategorikan kurang sehat sebab sama artinya pemda tidak optimal menggali sumber penerimaan di tingkat lokal. Pemda, kata dia, otomatis hanya berharap kepada gelontoran dana pemerintah pusat. Di satu sisi, papar dia, kondisi itu lama-kelamaan bakal menjadi titik lemah pemda yang dapat dikritisi oleh masyarakat. Pemda bisa dinilai tidak bekerja cukup keras mengupayakan kenaikan penerimaan, padahal peluangnya terbuka.

Di sisi lain, jelas Eddi, daerah terkait kehilangan kesempatan memacu pertumbuhan perekonomian dari daya dorong APBD karena keterbatasan anggaran. Ujungnya, upaya perbaikan kesejahteraan rakyat terhambat. “Saya bisa jamin potensi untuk menaikkan penerimaan dalam APBD dari pajak masih sangat besar. Dirjen Pajak bahkan sudah membuat studi yang dibagikan kepada masing-masing pemda,” tukas Eddi, kemarin.

Dokumen analisis Kanwil DJP Sulselrabar yang diperoleh Bisnis menunjukkan potensi pajak yang belum digali dari PPN (pajak pertambahan nilai) saja menyentuh ratusan miliar rupiah. Sulsel, berdasarkan analisis Dirjen Pajak, masih menyimpan potensi PPN hingga Rp768 miliar. Hitungan ini datang dari asumsi tax gap, yaitu selisih antara PPN yang dipungut dengan perkiraan besarnya PPN yang dapat dikumpulkan.

Sultra lebih mencengangkan lagi. Daerah penambangan nikel PT Inco Tbk dan PT Aneka Tambang Tbk ini mengerami potensi PPN belum tergali sampai Rp1,08 triliun. Sulbar tercatat masih menyia-nyiakan potensi PPN Rp372,76 miliar.

Rasio pajak

Eddi mengatakan dari sisi rasio pajak (tax ratio) pun, Sulselrabar termasuk kedodoran dibandingkan dengan rerata nasional. Saat ini rasio pajak nasional sekitar 13,7%, sedangkan Sulsel 7,39%, Sultra 3,68%, serta Sulbar 6,41%. Tax ratio adalah perbandingan antara jumlah pemungutan pajak dikomparasikan dengan produk domestik regional bruto (PDRB) suatu wilayah.

“Jika dibanding tax ratio nasional, Sulselrabar relatif sangat kecil. Hal ini juga berarti potensi pemungutan pajak masih sangat bisa ditingkatkan,” tutur Eddi. Dia menuturkan sebenarnya tidak terlalu sulit apabila pemda ingin memacu penerimaan daerah lewat dana bagi hasil pajak. Kanwil Sulselrabar, imbuhnya, selalu siap bekerja sama khususnya mendukung upaya pemda tersebut.

“Kami tidak meminta banyak dari pemda. Cukup kerja samanya dan kalau bisa bantuan kecil di daerah terkait. Sejumlah wilayah kabupaten membutuhkan perhatian khusus,” kata Eddi.

(men.yon@bisnis.co.id)

»» read more

Subsidi pupuk Sulsel Rp2,8 triliun

MAKASSAR: Pemerintah mengucurkan subsidi pupuk tahun 2009 di Sulsel sebesar Rp2,8 triliun untuk pengadaan 487.550 ton pupuk urea, SP, ZA, NPK, dan organik. Jumlah pupuk ini dialokasikan bagi 23 kabupa-ten/kota sesuai kebutuhan dan luas lahan produksi. Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Holtikultural Sulsel Lutfi Halide mengungkapkan hal itu dalam rapat kerja dengan Wakil Gubernur Agus Arifin Nu’mang, pekan lalu. .

“Sesuai Permentan No.05 2009 dan Pergub 73 tahun 2009, pengadaan pupuk mengalami peningkatan. Otomatis subsidi juga naik,” kata Lutfi. Alokasi subsidi, kata dia, berdasarkan kebutuhan dan luas lahan serta tanaman komoditas unggulan daerah.

Lutfi menjelaskan subsidi dari APBN itu untuk mendatangkan lima jenis pupuk, mencakup urea 300.000 ton, SP 50.000 ton, ZA 60.000 ton, NPK 65.000 ton dan organik 12.550 ton.

Permintaan turun

Sementara itu, pelaksanaan pemilu legislatif 2009 dilaporkan mempengaruhi pemintaan pupuk di Sultra. Sepanjang bulan Maret, bertepatan dengan kampanye parpol, permintaan pupuk di Sultra turun drastis hingga 50%. Permintaan hanya mencapai 868 ton, padahal Februari mencapai 1.600 ton.

Kepala Gudang dan Distribusi Kantor Pemasaran Sultra PT Pupuk Kaltim, Khaeruddin mengatakan jika dibandingkan dengan periode sama 2008, permintaan tahun ini merosot tajam. “Pada Maret-April 2008 permintaan pupuk 3.000 ton, tapi periode yang sama tahun ini hanya 1.000-an ton,” kata Khaeruddin, kemarin. Dia menduga pemilu legislatif memberi andil turunnya permintaan pupuk di Sultra.

»» read more

TPA Mamminasata telan Rp113 miliar

MAKASSAR: MAKASSAR: Pemerintah Sulsel akan membangun tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di Kabupaten Takalar dalam rangka pengembangan wilayah ekonomi terpadu Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, Takalar).Proyek tersebut memanfaatkan bantuan anggaran pemerintah pusat senilai Rp113 miliar.

Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu’mang mengatakan TPA akan dibangun di atas lahan milik pemerintah provinsi, namun dia tidak menyebutkan berapa luas yang diproyeksikan menjadi lokasi. “Saat ini pemprov dan Pemkab Takalar terus berkoordinasi. Mudah-mudahan semua berjalan baik,” katanya, kemarin.

Menurut dia, proyek ini sebagai acuan dan percontohan pembangunan di Indonesia karena itu tidak menutup peluang ada kerja sama dengan swasta dalam pengembangan ke depan. Menurut dia, pembangunan TPA adalah langkah awal mengelola sampah dengan baik menuju kerja sama pembangunan kawasan terpadu Mamminasata yang telah dicanangkan pemprov Sulsel.

Selain TPA, dalam proyek Mamminasata juga akan dibangun infrastruktur jalan by pass, yang membentang dari Makassar ke Maros. Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala Dinas Prasarana Sulsel Abdul Latif mengatakan pemprov tengah melakukan pembebasan lahan untuk jalan by pass.

Menurut dia, pembebasan lahan dan master plan jalan tersebut sudah kelar. Panjang jalan by pass sekitar 42 km pada tahap awal yang dibagi beberapa bagian, seperti ruas Jl.Hertasning, Daeng Sirua, dan Ring Road. “Tim sudah inventarisasi dan kami yakin masalah lahan tahun ini kelar,” kata Abdul Latif.

»» read more

Ciputra: Makassar gudangnya pengusaha sukses

MAKASSAR: Pengusaha senior Ciputra mengemukakan Makassar dikenal sebagai gudangnya pengusaha sukses, sehingga pertumbuhan ekonominya cukup pesat.

“Makassar ini gudangnya kalang-an entrepreneur yang berhasil. Dari sini banyak sekali pengusaha yang telah mencatatkan prestasi baik di tingkat nasional ataupun di luar negeri,” kata Ciputra di sela-sela kunjungannya di Makassar, kemarin. Menurut pengusaha kelahiran Parigi, Sulawesi Tengah, Makassar bukan hanya tempatnya pengusaha sukses, tetapi juga memiliki potensi untuk melahirkan pengusaha baru yang berhasil.

“Karena itu melalui institusi pendidikan kita harus menciptakan enterpreneur handal untuk membangun bangsa ini. Jika kita punya banyak stok pengusaha handal maka bangsa ini akan maju dan jauh dari ketertinggalan,” ujar komglomerat properti itu. Ciputra bercerita awalnya ia bekerja di ladang mencari makan hanya untuk dirinya dan keluarganya sendiri.

Tetapi, katanya, sekarang melalui profesinya sebagai pengusaha, ribuan orang mendapat kesempatan kerja dan ratusan ribu anggota keluarga mendapatkan nafkah dan masa depannya. Ciputra menggambarkan bahwa dia seorang pengusaha tinggal di rumah sederhana, namun sekarang telah menjadi pengembang yang membangun lebih dari 20 properti perumahan skala kota untuk lebih dari 100.000 hunian.

Rumah dan hunian tersebut, kata dia, dapat ditinggali oleh ratusan ribu orang. Sebagaimana diketahui, Ciputra awalnya anak dari sebuah keluarga sederhana. Namun, berkat keuletan dan semangat berwirausaha yang sangat tinggi, dia sukses merangkak hingga akhirnya menjadi salah satu pengusaha properti paling dikenal di negeri ini bahkan sampai negara tetangga.

»» read more

Saham di Makassar diprediksi melonjak

MAKASSAR: Pemilu yang berjalan aman dan positifnya kinerja mayoritas emiten unggulan di Bursa Efek Indonesia diperkirakan mampu mengatrol nilai transaksi saham di Makassar bulan ini hingga dua kali lipat dibanding rerata beberapa bulan terakhir.

Kuasa Perwakilan BEI untuk Pusat Informasi Pasar Modal (PIPM) Makassar Yessie Marisa mengatakan kondisi di kota itu kemungkinan besar bakal mengikuti tren secara nasional. Dalam sepekan lalu, transaksi saham melonjak menyamai rerata harian di tahun sebelumnya sekitar Rp4 triliun diduga karena investor mengapresiasi penyelenggaraan pemilu legislatif yang berlangsung aman terkendali.

Total pada lima hari perdagangan pekan lalu indeks harga saham gabungan (IHSG) naik sekitar 11%. Sebagian besar saham unggulan membukukan kenaikan berarti. Yessie memperkirakan transaksi saham harian di Makassar bulan ini akan mencapai dua kali lipat dibandingkan dengan Maret yang tercatat sebesar Rp136,4 miliar.

“Mudah-mudahan bisa sampai dua kali lipat dari Maret karena sampai pertengahan bulan ini saja nilai transaksi sudah menyamai total bulan lalu,” kata Yessie, kemarin. Dia menuturkan investor termasuk di Makassar kembali bergairah untuk masuk ke pasar sebab ada harapan situasi terburuk sudah lewat.

Hal itu, katanya, diperkuat dengan keluarnya sejumlah berita positif mengenai perekonomian dan pasar keuangan di Amerika Serikat yang menjadi pusat gempa tsunami finansial dewasa ini. Kondisi serupa terjadi di Asia dan Eropa.

Kalau pun bukan berita per-tumbuhan, jelasnya, rilis angka indikator yang tidak seburuk perkiraan memberi insentif bagi pemodal mengejar saham unggulan.v“Tetapi kehati-hatian tetap diperlukan. Bagaimana pun dunia masih dalam kondisi krisis,” tukas Yessie.

Sekretaris PIPM Makassar Dian Trisuci mengemukakan transaksi saham Maret naik 3,7% dari Februari. Menurutnya, kenaikan tipis tersebut menggambarkan investor cenderung belum bernafsu masuk pasar.

Sebanyak empat perusahaan sekuritas melayani aktivitas perdagangan saham di ibu kota Sulsel, yakni PT Trimegah Sekuritas Tbk, PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Bhakti Sekuritas. Sedangkan satu perusahaan sekuritas lain PT Sinar Mas Sekuritas hanya melayani penjualan reksadana.

Tahun lalu total perdagangan saham di Makassar mencapai Rp2,82 triliun, atau rata-rata Rp235 miliar sebulan. Transaksi pada 2008 turun tipis 0,5% dibanding tahun sebelumnya. PIPM mencatat total nilai transaksi saham sempat membukukan pertumbuhan antara 10%-20% selama paruh pertama sebelum perlahan tergerus hingga akhirnya tumbuh negatif.

»» read more

Senin, April 20, 2009

Pertamina bangun 16 SPPBE di Sulawesi

MAKASSAR: Pertamina Region VII Sulawesi, Maluku, dan Papua akan mempercepat pembangunan infrastruktur sedikitnya 16 unit Stasiun Pengisian Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji (SPPBE) di Sulawesi. “Kebijakan ini untuk mengantisipasi kenaikkan pemanfaatan gas elpiji rumah tangga dari program konversi mitan ke gas elpiji tiga kilogram di Sulawesi,” kata Manager Gas Domestik PT Pertamina Region V, R. Zulkifli saat mengunjungi SPPBE PT Permata Alam Sulawesi, Makassar, akhir pekan lalu.

Menurut dia pembangunan SPPBE dipercepat agar lima konsultan konversi mitan ke elpiji tidak menunggu terlalu lama. Nantinya, lanjut dia, setiap SPPBE akan melayani kebutuhan stok elpiji dalam setiap wilayah tertentu di Sulawesi. Dari 16 SPPBE di Sulawesi tersebut, ada 10 unit di Sulsel dan enam unit berada di Sulbar satu unit, Sultra dua unit, Sulteng satu unit, dan di Bitung Menado satu unit.

Khusus stasiun gas di Sulsel itu, kata dia, ada dua unit sudah beroperasi, yakni SPPBE PT Permata Alam Sulawesi di Jl DR Sutami dan satu lagi di Kawasan Industri Makassar (KIMA). Enam SPPBE lain sudah ada yang masuk tahap perizinan, perampungan, dan pembangunan. Untuk tahap perampungan infrastruktur, terdiri dari SPPBE Parepare (85%-90%), Bantaeng (20%), Bone (40%), dan tiga unit di wilayah Luwu Raya, yakni di Palopo dan Luwu Selatan (Lusel).

Dia menjelaskan pembangunan infrastruktur SPPBE di Sulwesi diperkirakan akan rampung tahun 2009 ini. “SPPBE hadir untuk menjamin stok gas untuk program konversi tersedia setiap saat dan tidak akan terjadi kelangkaan. Kami bekerjsama dengan pihak swasta untuk membangun SPPBE,”paparnya.

Dia mengungkapkan kapasitas pengisian SPPBE tiap wilayah akan ditentukan dari kebutuhan dan permintaan. Dia memberi contoh SPPBE PT Permata Alam Sulawesi saat ini memiliki stok tabung 3 kg sekitar 20 ribu tabung yang dapat bekerja dua shift dengan total pengisian 60 ton gas setiap hari.

SPPBE Permata Alam Sulawesi juga melayani gas komersil non subsidi ukuran 12 kg, sehingga total pengisian mencapai 120 ton gas per hari. Menurutnya wilayah kerja SPPBE bisa meliputi beberapa daerah dalam satu wilayah kerja yang terdekat dan mudah terjangkau. “Kami tidak merekomendasi pembangunan SPPBE tiap daerah, tapi kami harapkan tiap SPPBE menjangkau konsumen elpiji di beberapa kawasan agar penyaluran gas lebih efisien,” tutur dia.

Bangun depot

Zulfikar menambahkan untuk menjamin ketersediaan gas di 16 SPPBE tersebut maka Pertamina menyelenggarakan tender pembangunan depot gas berkapasitas 10.000 metric ton gas. Saat ini proses tender sudah tahap menunggu hasil pemenang yang akan melaksanakan pembangunan yang ditargetkan harus rampung tahun ini. Depot perkapasitas besar itu juga akan melayani kebutuhan gas di luar Sulawesi yang masuk dalam KTI.

Dia menjelaskan saat Pertamina Sulawesi, Maluku dan Papua hanya memiliki depot berkapasitas 2.500 metric ton. Jika proyek depot 10.000 metric ton tersebut, tutur dia berjalan sesuai rencanakan maka di akhir tahun Pertamina bisa melayani kebutuhan mencapai 300 ton gas per hari. “Depot 10.000 metric ton tidak hanya melayani Sulawesi, tapi juga Kawasan Timur Indonesia. Lokasi pembangunan depot masih dalam tahap tender dan melibatkan beberapa stage holder,” beber dia.

»» read more

Invetor Jepang keluhkan pasokan jarak

MAKASSAR: Investor asal Jepang mengeluhkan kurangnya pasokan jarak untuk mendukung operasional pabrik biofuel di Sulsel dengan target 8.000 ton minyak jarak setiap tahun. Presiden Direktur PT Jais Bone Sejahtera (JBS), Motoharu Tatebe alias Kamal Miftah, mengatakan uji coba pabrik jarak tak mampu dilakukan karena pasokan jarak tak tersedia. Padahal peluang dan lahan di Sulsel sangat baik.

Dia juga mengatakan, sebagian besar tanaman jarak dikuasai PT Jarak Pagar Nusantara (JPN). Dari data yang ada sekitar 8.500 ha dari 11.000 ha tanaman jarak diklaim milik PT JPN. Hal ini yang menyulitkan investor lain mengakses ke petani. “Kami telah melakukan pertemuan dengan pihak JPN tapi belum ada pembicaraan lanjutan,” katanya, Kamis.

Rencanya, Kamal akan menanamkan investasi untuk pembangunan pabrik Rp10 miliar, sebagai tahap awal, di kawasan industri Makassar dan pergudangan Parangloe. Diperkirakan untuk uji coba, pabrik akan menghasilkan sekitar 80 ton, namun secara bertahap ditargetkan produksi mencapai 8.000 ton setiap tahun. “Kami berencana pada September tahun ini pabrik beroperasi,” katanya.

Dia juga menjelaskan, saat ini pihaknya telah mengalakkan kembali penanaman jarak di Polmas, Sulbar sekitar 1.200 ha, sebab sebagian besar petani telah menebang tanaman jarak yang dinilai kurang berpotensi dibanding komoditas lainnya. Di tempat yang sama, Direktur PT Jais Bone Sejahtera, Fakhruddin, menuturkan keengganan petani untuk menjual ke perusahaan lain hingga menebang tanaman jaraknya, karena mereka terikat dengan PT JPN. JPN selama ini menyediakan bibit bagi para petani.

Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu’mang, mengatakan pemerintah daerah siap membantu PT JBS memperoleh jarak. Menurutnya, ide untuk pembelian jarak dan pengembangan industri biofuel sangat baik. “Pemerintah akan berusaha memfasilitasi, saya kira ini lebih baik dari pada petani tak menjual jaraknya,” kata Agus.

»» read more

Jumat, April 17, 2009

Sulsel berpeluang garap agrowisata

MALINO, Sulsel: Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan menilai lahan pertanian di 24 kabupaten/kota di Sulsel berpotensi menjadi obyek wisata yang menarik turis asing dan domestik. Namun, syaratnya, agrowisata harus didukung infrastruktur transportasi yang memadai.

“Lahan–lahan pertanian di Sulsel sangat mungkin menjadi daya tarik untuk meningkatkan dunia pariwisata,” kata Deputi Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan Bidang Pembangunan Sumber Daya Pariwisata I Gusti Putu Laksaguna di sela-sela Musda VIII BPD PHRI Sulsel di Malino, Kabupaten Gowa, kemarin.

Musda PHRI Sulsel akan berlangsung 16-17 April 2009 dengan dihadiri 17 BPC. Di samping seminar, musda tersebut untuk memilih ketua PHRI Sulsel baru serta mendengarkan laporan pengurus lama. Turut hadir Ketua Umum PHRI Yanti Soekamdani Hardjoprakoso dan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo.
Putu menjelaskan sumber daya alam di Sulsel, khususnya kawasan pertanian dapat dimasukkan ke dalam agenda pariwisata dipaketkan dengan promosi budaya dan kuliner.

Dia menilai kondisi sumber daya pertanian di Sulsel lebih menarik dibanding Jawa yang kawasan pertaniannya sudah berkurang. Untuk menciptakan kondisi tersebut, pihaknya menyarankan Dinas Pariwisata bekerja sama dengan Dinas Pertanian menciptakan lahan sawah yang tertata rapi dan apik.

Dia memberi contoh penataan lahan pertanian sawah dan per-kebunan di Bali yang mampu me-narik wisman untuk berkunjung. Selain sektor pertanian, pemprov juga diminta membenahi sektor wisata bahari karena Sulsel memiliki beberapa pulau besar dan kecil yang tak kalah dengan Kepulauan Seribu di Jakarta.

Menurut dia, pulau-pulau di Sulsel sangat berpotensi menjadi tujuan wisata sehingga menambah devisa negara serta menggerakkan sektor riil terkait. Gubernur Syahrul Yasin Limpo menyatakan pemprov menyiapkan anggaran cukup besar untuk menggerakkan pariwisata. Dia menyebut event Lovely Desember 2008 yang menghabiskan dana sekitar Rp2 miliar.

Dia sepakat program pertanian bisa digandengkan pariwisata. Gubernur berjanji mengupayakannya secara bertahap.
“Ini ide bagus untuk menciptakan pertanian sebagai tujuan wisata. Kami akan coba mendiskusikan dengan Dinas Pariwisata dan Pertanian,” tutur dia.

Anggiat terpilih

Dalam perkembangan lain, Direktur Utama Clarion Hotel & Convention yang juga Ketua BPC Makassar Anggiat Sinaga akhirnya terpilih secara aklamasi sebagai ketua PHRI Sulsel periode 2009-2013 menggantikan Andi Ilhamsyah Mattalatta yang sudah menjabat tiga periode.

Sosok yang 15 tahun berkarir di perhotelan Makassar itu mengantongi dukungan bulat dari 15 BPC, minus BPC Palopo yang tidak hadir. PHRI Sulsel menaungi 16 BPC. Hotel anggota mencapai 355 dan restoran sebanyak 167 unit.

Anggiat mengatakan pihaknya akan mengusahakan peningkatan peran organisasi profesi tersebut dalam menopang sektor pariwisata dan bisnis di daerah itu. Sementara itu, Ketua Umum PHRI Yanti Soekamdani Hardjoprakoso berjanji pihaknya akan membantu mempromosikan apabila Sulsel serius mengembangkan agrowisata.

Dia mengungkapkan pertanian di Sulsel dapat dijadikan agrowisata seperti wisata apel di Malang, durian di Jabar, dan persawahan di Bali.
“PHRI siap membantu promosi agrowisata seperti yang dilakukan di beberapa daerah di Jawa dan Bali,” ungkap dia.

»» read more

PLPB Lahendong pasok 50 MW listrik Sulut

MANADO:Setelah setahun krisis listrik terakhir, kini Sulawesi Utara resmi mendapat tambahan pasokan listrik sekitar 50 MW menyusul diresmikannya pembangkit baru oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro.

“Beroperasinya Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLPB) Lahendong II 20 MW dan Lahendong III 30 MW sudah bisa menutupi krisis listrik di Sulut yang berkepanjangan,” kata Kepala Bagian Humas Pemprov Sulut Steven Liow di Manado, kemarin. Sebelumnya, Sulut mengalami krisis listrik setelah daftar tunggu pemasangan listrik sekitar 70 MW belum terlayani oleh PLN.

Maksimum pasokan listrik yang dihasilkan pembangkit di daerah itu mencapai 130 MW dengan tingkat konsumsi masyarakat cukup tinggi. PLTP II dan III yang sudah dioperasikan di Sulut, dijamin ramah lingkungan serta memberikan dampak positif bagi masyarakat, terkait kekurangan daya yang dialami sejak lama.

PLPB Lahendong saat ini memiliki sebanyak sembilan sumur produksi dengan dua sumur injeksi, guna menyuplai uap bagi kegiatan produksi kelistrikan itu. Anggota DPRD Sulut Tonny Kaunang mengatakan penambahan pasokan listrik di daerah itu, diharapkan bisa menggairahkan kegiatan perekonomian serta menambah daftar masuk investasi di daerah.

“Sejauh ini keluhan para investor ketika menanamkan modal di Sulut akibat ketersediaan listrik kurang memadai," katanya. Apalagi Sulut akan menjadi tuan rumah sejumlah hajatan internasional, se-perti World Ocean Conference (WOC), Coral Triangle Initiative (CTI) Summit, SOM ASEAN hingga Sail Bunaken, semuanya pada 2009.

»» read more

Kaltim miliki 1 juta ha lahan sawit 2013

SAMARINDA: Pemprov Kaltim menargetkan penanaman sawit sejuta hektare hingga 2013 di 11 kabupaten/kota yang memiliki potensi. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perkebunan Kaltim M. Nurdin, di sela-sela penandatanganan memorandum of understanding (MoU) pengembangan sawit yang dilakukan Gubernur Awang Faroek Ishak dan wali kota/bupati 11 kabupaten/kota se-Kaltim, Rabu malam.

Nurdin mengharapkan dalam lima tahun ke depan dari 11 kabupaten/kota itu mampu mencapai 595.000 ha. Dengan demikian target sejuta ha dapat tercapai. “Saat ini pengembangan sawit di sejumlah daerah sudah 405.000 ha sehingga diharapkan dengan tambahan 595.000 ha, maka pada 2013 target kita untuk mengembangkan sawit sejuta ha dapat terwujud,” ujar Nurdin.

Dia menyebutkan dalam MoU itu, setiap kabupaten/kota sepakat menanam sesuai dengan target ma-sing-masing berdasarkan kemampuan dan luasan lahan yang tersedia. Daerah yang menandatangani MoU, yakni Pemprov Kaltim 7.125 ha, Samarinda 9.668,5 ha, Kutai Kartanegara 50.793 ha, dan Kutai Barat 29.629 ha.

Di samping itu, Kutai Timur 155.452 ha, Paser 37.000 ha, Penajam Paser Utara 25.924,5 ha, dan Berau 88.519 ha. Selain itu, Kabupaten Bulungan 65.000 ha, Malinau 30.000 ha, Nunukan 80.888,5 ha, dan Kabupaten Tana Tidung yang merupakan daerah pemekaran baru juga mendapat jatah pengembangan 15.000 ha.

Nurdin meminta bupati dan wali kota melakukan peninjauan kembali izin yang sudah dikeluarkan karena kewenangan pelepasan lahan dipegang bupati dan wali kota. Menurut dia, saat ini terdapat sejumlah perusahaan yang memiliki izin pembukaan lahan perkebunan, namun tidak kunjung beroperasi sehingga menghambat investor lain. “Pemda diminta meninjau sejumlah izin perkebunan sawit yang tidak jalan,” jelas Nurdin.

»» read more

Kamis, April 16, 2009

Golkar Sulut dukung duet SBY-JK

MANADO: Partai Golkar Sulawesi Utara menyatakan masih mendukung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK) sebagai pasangan calon presiden dan cawapres pada Pilpres 2009. Dukungan terhadap koalisi SBY-JK dari kawasan timur Indonesia (KTI) ini terus bergulir, setelah sebelumnya gubernur se-Sulawesi juga menyatakan sikap yang sama.

“SBY dan JK merupakan bentuk koalisi terbaik Partai Golkar dan Demokrat untuk memajukan bangsa Indonesia,” kata Sekretaris DPD I Partai Golkar Sulut Victor Mailangkay di Manado, Rabu. Alasan Partai Golkar Sulut mendukung kedua figur nasional itu adalah karena selama 4,5 tahun memimpin bangsa Indonesia, banyak kemajuan yang dicapai dalam pembangunan Indonesia.
Pemerintah SBY-JK mampu menanggulangi berbagai masalah bangsa serta terbukti kompak dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Program pemerintah yang dirasakan masyarakat Indonesia seperti bantuan langsung tunai (BLT), bebas biaya pendidikan, dan jaminan keamanan menjadi bukti kinerja SBY-JK,” katanya. Sementara itu, jika koalisi Demokrat dan Golkar serta beberapa parpol lain tercapai akan memberikan dukungan parlemen yang kuat dan stabilitas pemerintahan bisa terjaga demi kemajuan bangsa.

Menurut dia, Partai Demokrat berdasarkan hasil penghitungan suara sementara meraih 20% suara serta Golkar 15% suara serta tambahan parpol lain, cukup signifikan untuk menguasai parlemen. Sikap mendua masih diperlihatkan DPD Partai Golkar Gorontalo. Sebagaimana yang dikemukakan Ketua DPD Golkar Gorontalo Fadel Muhammad, pihaknya menghendaki ada beberapa nama yang bisa diajukan oleh partai berlambang beringin ini untuk mendampingi SBY jika koalisi dengan Partai Demokrat dilanjutkan.

Menurut Fadel, pihaknya baru akan menentukan sikap setelah pertemuan DPD dengan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla pada 16 April. “Kita lihat saja, yang pasti dengan hasil pencapaian suara Partai Golkar pada pemilu legislatif akan menentukan apakah partai ini masih mengusung capres atau hanya cawapres,” ujarnya. Ketua Partai Golkar Sulbar Anwar Adnan Saleh mengatakan pihaknya sependapat jika pasangan SBY-JK dilanjutkan. “Kita harus realistis bahwa duet ini masih dibutuhkan untuk kelanjutan pembangunan nasional,” paparnya.

Golkar di Sulsel

Sementara itu, Golkar untuk sementara masih unggul dalam perolehan suara pemilu 2009 di Sulawesi Selatan dengan meraih sebanyak 146.429 suara untuk kursi DPR RI. Hasil penghitungan suara sementara yang masuk ke KPU Sulsel di Makassar, Rabu, mencatat Partai Golkar belum tersaingi di tiga daerah pemilihan (dapil) dan tetap memimpin perolehan suara.

Sementara Partai Demokrat menempati posisi kedua dengan perolehan 120.428 suara, ketiga ditempati PAN dengan meraih 61.374 suara. Posisi berikutnya Gerindra dengan perolehan 56.510 suara, disusul Hanura 38.517 suara, dan PPP 8.544 suara.

Rekapitulasi penghitungan suara yang masuk KPU Sulsel tersebut dari dapil I yang meliputi Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, dan Selayar sebanyak 169.564 suara untuk DPR.

Sementara hasil penghitungan suara yang masuk di dapil II sebanyak 178.703 suara dengan daerah pemilihan Kabupaten Maros, Pangkep, Barru, Parepare, Wajo, Soppeng, Bone, Sinjai, dan Bulukumba. Untuk dapil III meliputi Kabupaten Sidrap, Luwu, Pinrang, Palopo, Luwu Timur, Luwu Utara, Enrekang, dan Tana Toraja 175.038 suara.

(ANTARA/MNK) (makassar@bisnis.co.id)

»» read more

Eskalasi PLTU Punagaya sulit dipenuhi

MAKASSAR: Permintaan Grup Bosowa agar ada eskalasi harga beli listrik PLTU Punagaya 2x100 MW, Jeneponto, Sulsel, menjadi di atas 4 sen dolar per kwh sulit dipenuhi. General Manager PLN Sulselrabar Haryanto WS mengatakan selama ini belum ada preseden eskalasi ke atas harga beli listrik di Sulawesi.

Di samping itu, pihak Bosowa sama sekali belum membangun PLTU dimaksud sejak kontrak diteken April 2007. Atas dasar itu, Haryanto menilai agak aneh apabila Bosowa meminta eskalasi ketika pembangunan belum terealisasi. Selama ini, kata dia, eskalasi dilakukan saat pembangkit sudah beroperasi.

Meski demikian, Haryanto mengakui rerata harga beli listrik oleh PLN saat ini di atas 4 sen dolar per kwh. Adapun dalam perjanjian jual beli dengan Bosowa disepakati harga 3,7 sen dolar per kwh. “Saya pikir itu (eskalasi harga ke atas) akan sulit. Kita belum ada presedennya. Lagipula selama ini eskalasi malah menurun-kan harga beli karena nilai kontrak dulu itu besar-besar,” tukas Haryanto menjawab Bisnis, kemarin.

Seperti diberitakan sebelumnya, kelompok usaha Bosowa berharap PLN menaikkan harga beli listrik PLTU Punagaya yang kini masih dalam tahap pekerjaan sipil menjadi di atas 4 sen dolar per kwh. Managing Director Bosowa Corporation Sadikin Aksa mengemukakan nilai proyek menjadi kurang ekonomis apabila harga di bawah itu.

Sadikin menuturkan tersendatnya proyek hingga hampir dua tahun sejak diresmikan mulai pengerjaannya pada Agustus 2007 disebabkan Bosowa masih menunggu pencairan komitmen kredit dari bank di China serta menghendaki eskalasi harga. Meski demikian, dia menegaskan kelompok usaha yang didirikan Aksa Mahmud itu berkomitmen me-rampungkan proyek sambil menanti perkembangan termasuk krisis global. PLTU Punagaya merupakan inisiatif pembangunan pembangkit oleh swasta yang tidak masuk program 10.000 MW versi pemerintah. Bosowa menggandeng Chengda Engineering China selaku kontraktor.

»» read more