Home - Photo - Blogger

Subscribe: Posts Subscribe to Revolution ChurchComments

40 Jiwa masih terjebak di Palopo

PALOPO, Sulsel: Sekitar 40 warga dari RW 3, Kelurahan Battang Barat, Kecamatan Wara Barat masih terisolir oleh sisa tanah longsor sampai tiga hari pasca longsor di Kota Palopo, Sulsel. Hal ini dikemukakan Camat Wara Barat Idris Kaso di Palopo, kemarin siang. Menurut dia, warga tersebut tidak dapat keluar­ dan dievakuasi dengan cepat karena akses jalan keluar terputus akibat masih ada ribuan kubik tanah menutupi.

Pemkot tata kampung nelayan

MANADO: Pemkot Manado akan menata ruang baru di kawasan pesisir untuk dijadikan kawasan perkampungan nelayan. “Kawasan pesisir yang sebagian besar berada­ di utara akan direvitalisasi supaya selain menjadi permukiman, juga menjadi pendukung pariwisata sebab diatur sebagai kawasan pengembangan nelayan,” kata Kepala Bappeda Manado Revin Lewan, kemarin. Lewan mengatakan kawasan dimaksud mencakup Bailang di Kecamatan Bunaken, serta Karangria di Kecamatan Tuminting.

Rumput laut Seram 135 ton

AMBON: Lima kelompok nelayan yang membudidayakan rumput laut di Desa Wael, Kabupaten Seram Bagian Barat, setiap tahun mampu menghasilkan 135 ton. “Hasil panen saya rata-rata 1,8 ton per tahun­ sejak Mei 2007. Tapi kalau digabungkan dengan empat kelompok nelayan lain, jumlahnya­ cukup besar,” kata Ketua Kelompok Budidaya Rumput Laut Sukamaju La Idris M. Thalib, kemarin. Lima kelompok nelayan yang mengembang­kan­ rumput laut itu masing-masing ber­anggota 15 orang.

Kamis, November 12, 2009

Musim tanam ketiga bergeser

MAKASSAR: Musim tanam ketiga September-Desember yang mundur akibat kemarau panjang berpotensi menekan produksi padi di Sulsel dan mengancam target surplus beras dua juta ton.

Meski demikian, dengan persiapan sarana produksi (saprodi) serta alat dan mesin pertanian (alsintan) yang jauh lebih baik dibanding tahun lalu, tercipta celah untuk menutupi dampak negatif dari kemunduran musim tanam tersebut.Ketua Kerukunan Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Sulsel Rahman Daeng Tayang mengatakan persoalan musim yang kurang bersahabat tahun ini membuat keberhasilan mempertahankan tingkat produksi 2008 saja sebenarnya sudah bagus.

Berdasarkan pengalaman sebe-lumnya,­ kata dia, hampir bisa dipastikan kemunduran musim tanam bakal mengurangi produksi­ seiring timbulnya efek turunan seperti hama dan kekeringan. “Padi kalau tidak ditanam di saat tertentu pasti kurang bagus hasilnya. Begitu musim tanam mundur, produksi juga selalu turun,” kata Rahman, kemarin..

Badan Pusat Statistik (BPS) pekan ini mengeluarkan angka ramalan III (ARAM III) produksi padi Sulsel yang diperkirakan mencapai 4,37 juta ton gabah kering giling (GKG) atau naik 7% dari angka tetap (ATAP) 2008.Produksi tersebut meliputi padi sawah 4,34 juta ton dan padi ladang 30.000 ton. Peningkatan dipicu naiknya luas panen sebesar 4,7% dan produktivitas 2,2%.

Perkiraan produksi itu masih defisit 700.000 ton dari target 5,08 juta ton GKG untuk menghasilkan surplus beras dua juta ton. Surplus menjadi niscaya jika GKG menembus lima juta dengan asumsi konsumsi lokal dan peng­adaan beras Bulog satu juta ton.Kabid Statistik Produksi BPS Laode Sarman mengatakan defisit 700.000 ton tidak mustahil dijangkau asal proses produksi berjalan normal dan produk­tivitas melejit.

“Kita jangan pesimis dulu. Mudah-mudahan luas panen masih bisa lebih tinggi dan produktivitas lahan benar-benar melonjak,” kata Laode.Output ARAM III telah lebih tinggi dari ARAM II sebesar 4,14 juta ton GKG. ARAM III memasuk­kan realisasi Januari-April dan Mei-Agustus, serta prediksi panen September-Desember.

BPS akan merilis data ARAM IV atau ATAP 2009 yang notabene lebih akurat dibanding ARAM III awal tahun depan. Menurut ARAM III, produksi­ tertinggi 2009 dicapai pada musim tanam Januari-April sebesar 1,77 juta ton GKG.

Pasok non urea
Kepala Dinas Pertanian Sulsel Lutfi Halide yang dihubungi meminta waktu sebelum memberi keterangan karena tengah berobat.Namun, belum lama ini dia mengatakan optimistis surplus dua juta ton masih terjangkau sebab pihaknya telah agresif membagikan bibit hibrida ke beberapa daerah sentra produksi, a.l. Luwu Raya, Sidrap, Pinrang, dan Bone yang bila dijumlahkan dapat mencapai 90.000 ha.

Produktivitas padi hibrida di­klaim sanggup menembus 10 ton per ha bahkan 13 ton, sedang­kan rerata produktivitas benih biasa 4-5 ton.Rahman Tayang mengemukakan kabar baiknya adalah persiapan stok saprodi maupun alsintan di sentra produksi kini relatif sangat memadai. Dia memuji kesigapan pihak terkait menyediakan bibit, pupuk urea, dan pompa.

“Tetapi yang agak mengkhawatirkan untuk Desember-Januari nanti adalah stok pupuk non urea. Kami minta ini diperhatikan karena laporan dari daerah,­ pasokannya menipis,” kata Rahman.Kendati hanya pelengkap, pupuk organik seperti ZA, NPK, dan SP-36 sangat dibutuhkan untuk membantu menjaga ke­suburun tanah. Petani lazim memadukan pupuk urea dan non urea

»» read more

Poboya agar masuk program 100 hari

PALU: Asosiasi Pertambangan­ Emas Rakyat Indonesia (Asperi) meminta­ Kabinet Indonesia­ Bersatu II menjadikan tambang­ emas Poboya di Palu, Sulawesi Tengah, bagian­ dari agenda nasional­ 100 hari pemerintahan­ Susilo Bambang­ Yudhoyono-Boediono.

“Kami menyarankan pertambangan­ Poboya juga menjadi program 100 hari karena ini bagian dari kepentingan­ strategi nasional di bidang per­tambangan dan energi,” kata Ketua Umum Asperi Syamsuddin M. Said di Palu, kemarin. Poboya, kata Syamsuddin, hendaknya­ tidak menjadi urusan satu menteri saja, yakni menteri energi­ sumber daya mineral (ESDM), namun juga kehutanan, lingkungan hidup, perekonomian, daerah tertinggal, serta koperasi dan UKM.

Dia mengatakan Poboya penting­ sebab potensinya sangat besar bahkan­ diperkirakan seluruh gunung di lembah Palu memiliki kandungan emas. Saat ini jumlah tromol yang ber­operasi di tambang emas Poboya sudah berkisar 7.000 unit. Emas yang dieksploitasi setiap hari diperkirakan mencapai 14 kilogram karena tiap tromol memproduksi satu hingga dua gram emas dalam tempo empat jam. Jika dikonversi dalam bentuk uang, sedikitnya berkisar Rp2,8 miliar.

“Jika satu tromol menghasilkan dua gram per hari, kali 7.000 tromol, dikali Rp100.000 per gram, Anda kali saja berapa,” kata Syamsuddin. Hasil tambang emas Poboya masih dikelola secara konvensional oleh pendulang yang datang dari berbagai daerah di Tanah Air. Puluhan kios kecil berdiri di sekitar lokasi tambang sebagai tempat transaksi jual beli.

Menurut Syamsuddin, sangat mungkin tak lama lagi Sulteng akan dikenal sebagai daerah produsen emas yang sebelumnya terkenal dengan hasil kopra, ebony (kayu hitam), rotan, dan kakao. Dia mengatakan warga yang terlibat dalam pertambangan rakyat di Poboya mencapai 2.500 orang. Mereka­ terdiri atas penggali, pengangkut, pengolah tromol, dan pedagang. Sebagian besar yang terlibat dalam pertambangan itu adalah masyarakat dari luar Palu.


Sumber
Syamsuddin menilai Poboya dapat menjadi sumber pendapatan paling besar di Palu. Sayangnya, hingga kini lahan itu masih dikelola konvensional­ di bawah koordinasi dewan adat. Pemkot Palu diketahui tengah menyiapkan peraturan daerah tentang pengelolaan pertambangan rakyat terkait hal itu. Ke depan, diharapkan eksploitasi di tambang ini berjalan efektif dan jauh dari konflik.

“Kita menunggu perda yang akan dikeluarkan pemerintah kota,” kata Syamsuddin. Pemprov Sulawesi Tengah memberi batasan luas lahan yang boleh ditambang, yakni 12.000 hektare. Luas tersebut merupakan kelebihan lahan milik PT Palu Citra Mineral (CPM) sebagai pihak yang mendapat izin pengelolaan tambang dengan konsesi lahan 37.000 ha.

Syamsuddin mengibaratkan Poboya sebagai industri pariwisata domestik terbesar di Sulteng, seperti Bali. Bedanya, di Bali orang datang membawa uang untuk mengunjungi­ pariwisata, di Palu orang datang mengunjungi­ lokasi tambang. “Ini potensi paling besar. Kalau pertambangan ini dikelola secara baik, Palu akan menghasilkan uang yang besar sehingga mau bangun apa saja bisa,” katanya.

Sejauh ini, lokasi pertambangan rakyat di Poboya dilaporkan masih bebas dari konflik antar penambang dan warga lainnya. Asperi dideklarasikan di Palu September lalu. Kehadiran Asperi, kata Syamsuddin, ingin membantu penambang agar tidak mendapat kendala dalam kegiatan menambang, tertib dan terjamin keamanannya. Dalam waktu dekat akan dibentuk­ Asperi di Jawa Timur. Di sana terdapat 15 kabupaten­ berpotensi tambang.­

»» read more

BNI biayai listrik minihidro US$4,9 juta

MANADO: PT Bank Negara Indonesia Tbk siap membiayai investasi pembangkit listrik tena-ga­ minihidro (PLTM) 7 MW di Sawangan, Kabupaten Minahasa Utara, sebesar US$4,9 juta.Pemimpin Bank BNI Wilayah XI Manado Joppy Lamonge mengatakan pihaknya hanya mem­biayai separuh kebutuhan in­vestasi yang mencapai US$7 juta.

“PLTM Sawangan mampu menghasilkan listrik 7 MW dengan­ total investasi US$7 juta,” kata Joppy di Manado, kemarin.PLTM Sawangan akan memanfaatkan air terjun ukuran kecil yang banyak terdapat di beberapa­ sungai di kawasan itu guna memutar turbin pembangkit.

Joppy mengatakan BNI sangat berminat mengucurkan kredit investasi di bidang kelistrikan sebab potensi sumber daya alam dan pasar kelistrikan masih cukup besar.“Masih banyak air terjun yang sebenarnya mampu menghasilkan listrik tetapi belum dimaksimalkan, sedangkan kebutuhan masih kurang tercukupi dengan pasokan yang ada. Makanya ini menarik,” katanya.

Beberapa tahun terakhir, pasokan listrik di Sulawesi Utara memprihatinkan, ditandai terus terjadinya pemadaman listrik. BNI, tutur Joppy, melihat pembiayaan investasi listrik sebagai sebuah peluang ekspansi kredit di masa depan.Dia mengatakan pihaknya siap membiayai bukan hanya listrik minihidro saja, tetapi semua investasi kelistrikan selama memenuhi syarat perbankan dan punya prospek baik.

»» read more

Apindo protes upah minimum ke gubernur

MAKASSAR: Asosiasi Pe­­ng­usaha Indonesia (Apindo) Sulsel hari ini akan mengirim surat protes resmi kepada Gubernur Syahrul Yasin Limpo terkait voting­ dewan pengupahan mengenai upah minimum provinsi 2010.Ketua Apindo Sulsel Latunreng mengatakan pihaknya tetap pada pendirian kenaikan UMP jangan lebih dari 5%, sedangkan serikat pekerja meminta 15%.

Dalam rapat terakhir akhir pekan lalu, dewan pengupahan melakukan voting penentuan UMP dengan opsi kenaikan 2%, 5%, 7%, 10%, dan 15%. Apindo yang protes memutuskan walk out.Dewan pengupahan terdiri atas perwakilan tripartit, masing-ma­sing lima utusan Apindo, lima wakil serikat pekerja, serta 10 orang pemerintah dan akademisi. Fraksi pemerintah dan akademisi mendorong kenaikan 7% dengan alasan nilai tengah.

“Rencananya besok kami sampaikan surat ke gubernur. Kalau voting yang dipakai, sedangkan wakil pemda dan akademisi 10 orang, untuk apa kita rapat?” kata Latunreng, kemarin.Dia menuturkan pihaknya khawatir voting dijadikan preseden di kemudian hari sehingga tak ada lagi keputusan bersama atas dasar pertimbangan matang.

Saat ini UMP Sulsel tercatat Rp905.000 setelah dalam pembahasan tahun lalu pemerintah secara mengejutkan mengusulkan kenaikan hingga 22,3% atau dua kali lipat tahun sebelumnya.

»» read more

Rabu, November 11, 2009

Ekonomi berpeluang tumbuh 7,5%

MAKASSAR: Laju ekonomi­ Sulsel pada akhir 2009 berpeluang­ tumbuh­ 7,5% atau bahkan­ menyamai­ tahun­ lalu 7,78% setelah pertumbuhan­ produk domestik regional bruto (PDRB) per triwulan III dilaporkan menyentuh 6,43%.

Badan Pusat Statistik (BPS) kemarin­ melansir perekonomian triwulan III secara tahunan tumbuh­ 6,43%,­ kuartalan (q-t-q) 3,55%, dan kumulatif 5,28%. Pertumbuhan kuartalan melampaui triwulan II 2,69%.Kepala BPS Sulsel Bambang Suprijanto mengatakan pemulihan­ pasca krisis global semakin jelas. Krisis itu memukul ekspor dan berdampak pada laju PDRB.

Kendati menolak memprediksi, Bambang tidak menampik kemungkinan pertumbuhan tahun ini menembus 7,5% bahkan menyentuh level tahun lalu 7,78%.“Semua sektor pada triwulan III tumbuh dibanding triwulan II. Dari sisi penggunaan pun, seluruh komponen meningkat termasuk ekspor,” katanya, kemarin.

Dia menjelaskan sumber pertumbuhan terbesar adalah sektor pertanian, disusul perdagang­an-hotel-restoran, angkutan dan komunikasi, serta industri pengolahan. Namun, porsi pertanian dalam struktur PDRB menurun. Pertumbuhan kuartalan terbesar­ dinikmati listrik-gas-air bersih,­ kemudian angkutan dan komuni­ka-si, konstruksi, dan perdagangan­-hotel-restoran.

Pertumbuhan tahunan tertinggi juga dibukukan listrik-gas-air bersih, diikuti konstruksi, keuangan-persewaan-jasa perusahaan, dan industri pengolahan.“Pertanian tetap menjadi sumber pertumbuhan, tapi patut dicermati kecenderungan penurunan porsinya terhadap pembentukan PDRB,” kata Bambang.

Dominasi konsumsi
Kabid Neraca Wilayah dan Analisis­ Statistik BPS Sulsel Pallawa­ mengemukakan PDRB atas dasar harga berlaku kini mencapai Rp25,9 triliun. Komponen konsumsi, kata dia, masih terus mendominasi.Konsumsi rumah tangga dan nirlaba pada triwulan III mewakili 52,7% kue perekonomian, sedangkan konsumsi pemerintah sebesar 22,7%. Bila digabungkan, keduanya mencapai 75,4% atau lebih dari tiga perempat.

“Distribusi komponen pembentukan modal tetap bruto (investasi fisik) hanya 21,7% dan ekspor neto 2,5%,” papar Pallawa.
Kuatnya konsumsi selaras dengan­ porsi sektor perdagangan yang terus meningkat. enurutnya, ketergantungan pada konsumsi harus dikikis dengan­ memperkuat investasi dan ekspor.


BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Sulsel selalu berada di atas rerata nasional sepanjang lima tahun ini. “Hanya memang pertumbuhan yang berkualitas mestinya diiringi dengan penciptaan lapangan kerja di sektor formal,” kata Pallawa.

Ekonom Universitas Hasanuddin­ Agussalim sependapat. Dia mengatakan pertumbuhan ekonomi baru dikatakan berkualitas jika mampu menciptakan lapangan kerja formal secara optimal dan memeratakan pendapatan.Pemda, kata dia, perlu meng­ubah sudut pandang dari sekadar puas atas angka makroekonomi ke memperhatikan peningkatan indikator mikrososial, seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan distribusi pendapatan.

“Pemda jangan terjebak pada indikator makro pertumbuhan­ ekonomi, investasi. Investasi semacam Trans Studio itu relatif kecil efeknya bagi lapangan­ kerja,” kata Agussalim.Dia mengkritik angka buta huruf­ yang jauh melampaui rerata nasional. Di sisi lain, indeks pembangunan manusia (IPM) daerah itu juga di bawah nasional.

»» read more

Sulteng bidik swasembada daging­ 2014

PALU: Sulawesi Tengah menargetkan populasi ternak sapi mencapai 240.000 ekor untuk mengejar target swasembada daging pada 2014.
Kepala Bidang Budidaya Ternak Dinas Peternakan Sulteng Sahlan mengatakan pemerintah tinggal mengupayakan 40.000 ekor guna mewujudkan keinginan itu


“Populasi sapi di Sulteng saat ini sudah 203.000 ekor lebih dan diharapkan pada 2014 target swasembada daging bisa dicapai,” kata Sahlan, kemarin.Dia menuturkan populasi­ ternak tersebar di 11 kabupaten/kota dan terbanyak­ di Donggala. Menurut dia, ternak yang ada sekarang sudah mencakup seluruh ternak rakyat di Sulteng.

Menurutnya, permintaan daging di Sulteng masih jauh di bawah standar. Idealnya,­ konsumsi protein hewani sekitar 10 gram per kapita per hari dari sekarang baru empat gram. Setiap tahun, jelas dia, Sulteng menghabiskan sekitar 40.000 ekor sapi baik yang diantarpulaukan maupun diperdagangkan lokal.

“Daerah tujuan antarpulau sapi adalah kota-kota di Kalimantan yang setiap tahun berkisar 11.000 hingga 12.000 ekor, bahkan hingga Oktober 2009 jumlah sapi yang diantarpulaukan mencapai 8.000 ekor,” katanya.

Lokal
Menurut Sahlan, sapi yang dipotong untuk dijual di provinsi itu sekitar 26.000 ekor per tahun. “Dari populasi ternak tersebut, masih terdapat 2% yang mati karena serangan penyakit,” jelasnya.


Dia mengatakan untuk swasembada, pe­merintah akan menempuh berbagai upaya, a.l. menambah bibit sapi betina produktif serta mengurangi kematian ternak dengan meningkatkan pemeliharaan kesehatan. Adapula program bantuan langsung yang di­salurkan melalui lembaga mandiri, seperti pesantren, panti asuhan,­ dan gereja.

Upaya lain adalah bantuan langsung ke sarjana membangun desa (SMD). Pada 2008, enam SMD mendapat bantuan, yakni di Donggala, Tolitoli, Parigi Moutong, Morowali, dan Banggai.

»» read more

DPRD panggil PLN soal pemadaman

KENDARI: DPRD Sultra akan memanggil PLN Kendari untuk meminta penjelasan mengenai pemadaman listrik yang terus berlangsung hingga saat ini.Ketua DPRD Sultra Sutan Harahap mengatakan pihaknya berinisiatif memanggil PLN untuk rapat dengar pendapat guna mencari jalan keluar krisis listrik yang sudah terjadi bertahun-tahun.

“Kami sebenarnya sudah bersurat ke PLN mempertanyakan itu dan mereka sudah menjelaskan. Namun, kami tetap akan memanggil untuk melakukan hearing,” kata Sutan, kemarin.­Sutan menjelaskan dari keterangan­ PLN, terdapat tiga masalah listrik, yakni pertama kapasitas PLN yang tidak mampu lagi memenuhi permintaan pelanggan.

Kedua, upaya mendatangkan pembangkit dari daerah lain ternyata tidak optimal karena barang yang didatangkan adalah mesin rekondisi sehingga kemampuannya tidak sebaik mesin baru.Ketiga, terjadi kegiatan penyesuaian jalur terkait dengan adanya pembangkit baru sehingga menimbulkan pemadaman.

Dia mengatakan terkait dengan upaya menggaet investor di bidang kelistrikan, pemerintah­ dinilai telah berupaya namun sejauh ini belum ada investor yang berminat masuk ke Sultra.Meski demikian, ada optimisme dari pemerintah menyangkut program­ 100 hari di bidang kelistrikan di mana Sultra juga termasuk bagian yang mendapatkan jatah.Saat ini tengah dibangun pembangkit baru di Tanasa, Kabupaten Konawe.

»» read more

Jumat, November 06, 2009

PDAM sanggup bayar utang

MAKASSAR: Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar sejak kenaikan tarif air pada 2006 telah meraup untung rerata Rp315 per meter kubik sehingga harusnya mampu mencicil pokok utang Rp85 miliar kepada pemerintah pusat dan kreditor luar negeri.

Sumber Bisnis di jajaran petinggi­­ PDAM mengatakan masalah­ utama perusahaan itu bukan lagi beban utang atau keuangan, melainkan inefisiensi­ dan transparansi kegiatan usaha.Dia menanggapi seruan Anggota­ Badan Pengawas PDAM Hamid Paddu bahwa saatnya Pemkot Makassar selaku pemegang saham membenahi karut marut perusahaan ini sekali dan untuk selamanya (Bisnis, 5 November).

Menurut Hamid, utang yang menggerogoti kemampuan investasi adalah salah satu persoalan terbesar. Akibatnya, PDAM tak dapat membangun prasarana maupun menyediakan sambungan­ baru secara signifikan.“Keuntungan PDAM disimpan di deposito dan digunakan tidak efisien seperti tampak dalam mahalnya biaya investasi pipa atau meteran air. PDAM bukan tidak sanggup, mereka memang tidak mau bayar utang,” kata sumber itu, kemarin.

Rerata tarif air perusahaan itu kini sebesar Rp2.750 per meter kubik. Angka ini disebut termasuk paling tinggi di Indonesia dan sudah di atas biaya produksi per unit.Sekretaris Badan Pengawas PDAM Makassar Bastian Lubis tidak membantah pernyataan tersebut. Dia mengakui tarif air telah cukup menguntungkan sehingga­ tak perlu naik setidaknya­ hingga lima tahun mendatang.

Bastian mengatakan sudah banyak­ PDAM di Tanah Air berkinerja­ bagus dan mencetak laba. Mereka ini, katanya, bahkan telah mencicil utang.“Salah kaprah persepsi bahwa yang namanya perusahaan daerah­ pasti susah untung. Banyak yang bisa,” katanya.

PDAM Makassar mengelola lima instalasi pengolahan air (IPA), yaitu Ratulangi, Panaikang, Antang, Maccini Sombala, dan Somba Opu. Produksi air baku mencapai 71,7 juta meter kubik atau 2.273 liter per detik. Air bersih yang diproduksi 65,9 juta meter kubik atau setara 2.090 liter per detik.

Dengan asumsi tingkat kebocoran air 48,8% seperti sering disampaikan­ manajemen maka produksi yang hilang menembus­ 32,2 juta meter kubik. Lazimnya, batas toleransi kebocoran­ air bagi perusahaan sejenis sekitar 20%. Atas dasar itu, terjadi kebocoran di atas toleransi­ sebesar 28,86% yang setara 19,03 juta meter kubik.

Bila memakai harga pokok air tahun 2005 sebesar Rp789,79 meter kubik, total potensi pendapatan yang hilang karena ini sekitar Rp15 miliar­ setahun.Menurut Bastian, masalah kebocoran air berkaitan erat dengan kemampuan perusahaan melakukan investasi.

Tak tuntas
Bastian mengakui telah banyak­ laporan kasus PDAM yang diteruskan­ ke wali kota. Namun, karena berbagai­ alasan, hampir tak ada yang tuntas.“Kalau mau bilang kasus, di sini (PDAM) paling banyak. Kami hanya melaporkan, kewenangan­ bertindak di wali kota sesuai Permendagri No.1/1984 dan No.2/2007,” ujarnya.

Beberapa kasus yang mengemuka­ belakangan, a.l. dugaan mark up pengadaan meteran air, kontrak kerja PT Traya yang terindikasi merugikan, penggelapan pajak Rp7,5 miliar, dan mark up tender pengadaan air PT Makassar Te’ne.Kepala Humas PDAM Makassar Jufri Sakka mengatakan dengan jumlah pelanggan aktif sekitar 139.000, prospek PDAM cukup baik.

»» read more

Siaran TV terancam berhenti Desember

MANADO: Sejumlah televisi­ swasta nasional yang beroperas­i di Sulut terancam­ berhenti siaran bila hingga Desember 2009 belum mendirikan perwakilan di provinsi itu atau bergabung dengan­ televisi daerah.


“Pemerintah telah mencanangkan penertiban besar-besaran. Sebelum Desember, semua harus tuntas bila tidak ingin dihentikan siarannya,”­ ujar Anggota Komisi Penyiaran Independen Daerah (KPID) Sulut Gaib Al Amien, kemarin. Mantan karyawan LPP RRI Manado ini mengatakan ada 10 lembaga penyiaran televisi nasional yang beroperasi di Manado.

Sesuai aturan, ujar dia, televisi dan radio yang memperoleh izin di pusat dan beroperasi di daerah harus berjaringan dengan televisi daerah agar bisa menyerap tenaga kerja. “Mereka harus memilih berdiri sendiri atau bergabung dengan televisi daerah di Manado seperti Pacific TV atau TVRI Manado,” katanya kepada Antara.

Gaib mengatakan pihaknya jauh-jauh hari sudah memperingatkan pengelola televisi, namun sejauh ini baru TV One yang menanggapi surat peringatan. Dia berharap pengelola televisi nasional segera mengurus ketentuan tersebut agar tidak melanggar aturan.

“Kami sudah melakukan koordinasi­ dengan Polri, Balai Monitoring Sulut­ untuk penertiban. Di kabupaten/kota, kami minta bantuan Polres,” katanya. Dia mengatakan pihaknya pernah melakukan razia terhadap 24 radio yang melanggar. Dari razia itu, sekarang 20 radio mengurus perizinan.

Gaib mendukung ketentuan tersebut­ agar pusat dan daerah bisa maju bersama-sama. “Kalau mereka tetap tidak mematuhi aturan, jangan siaran di Sulut,” katanya.

Di Sulsel
Sementara itu, Ketua KPID Sulsel Azwar Hasan mengatakan pihaknya sependapat jika pada Desember 2009 kebijakan penertiban frekuensi televisi juga dilakukan di Sulsel. “Kami telah meminta pengelola­ televisi swasta nasional segera membuat jaringan di daerah, namun hingga­ saat ini belum ada yang mengajukan­ izin untuk mengurus frekuensi di tingkat lokal,” kata Azwar yang dihubungi Bisnis, kemarin.

Alasannya, lanjut Azwar, membuat perwakilan di daerah tidak mudah sebab membutuhkan investasi yang cukup besar.
Selain itu, sebagian TV swasta nasional sudah menjadi perusahaan publik­ sehingga dibutuhkan waktu lama untuk menetapkan rencana anggaran di daerah.


Azwar mengatakan sesuai Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi (Komimfo), periode konsolidasi bagi TV swasta nasional untuk membangun perwakilan daerah adalah sampai Desember 2009. Seharusnya sejak 2007, katanya, implementasi undang-undang sudah dilaksanakan.Menurut dia, sesuai UU Penyiaran, seluruh TV swasta harus memiliki perwakilan dengan mengurus izin frekuensi di daerah sehingga bisa menyiarkan konten lokal untuk memenuhi kebutuhan informasi setempat.­

2.082 Izin
Bambang Subijantoro, pelaksana tugas Dirjen Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi Depkominfo, mengatakan untuk mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran (IPP), baik radio maupun televisi, pengelola harus melalui beberapa prosedur mulai dari verifikasi berkas administrasi.
Dia mengatakan selama kurun waktu dua tahun, pihaknya telah menerima permohonan izin siaran dari berbagai wilayah di Indonesia sebanyak 2.082 pemohon.


Dalam kurun itu, kata Bambang, pihaknya baru menyelesaikan proses­ perizinan siaran 2.000 pemohon. “Sisanya 82 lembaga penyiaran masih­ dalam proses. Tiap dua minggu­ kami gelar forum rapat bersama untuk­ menuntaskan tugas ini,” tutur Bambang di Palu.

Menurutnya, prosedur izin penyi-aran­ sangat penting diketahui para pemohon dan semua pihak. Untuk itulah, dia berharap pemohon izin penyelenggara penyiaran dapat memahami secara utuh dan lengkap.

»» read more

Relokasi mesin PLN terancam batal

PALU: Krisis listrik di Sulawesi Tengah khususnya Sistem Palu bakal berlanjut sebab relokasi mesin 5 MW dari Bitung, Sulut, ke Palu terancam batal.
PT Sewatama selaku pemilik­ urung menyewakan mesin karena­ tak ada kepastian. Selain itu, mesin 5 MW ini masih digunakan PLN Manado.


Asisten Manajer Sumber Daya Manusia PLN Palu Nicholas mengatakan Pemprov Sulteng terkesan lambat bergerak sehingga semua rencana menjadi buyar.Lain halnya relokasi mesin oleh Pemprov Gorontalo yang tidak rumit. PLN Suluttenggo hanya memediasi pemda dengan Sewatama.

Dalam mediasi itu disebutkan pembayaran dilakukan setelah relokasi terlaksana. “Tak harus melalui audit BPKP seperti disyaratkan Sulteng,” katanya.Pemprov dan PLN Suluttenggo awal September lalu telah menyepakati biaya relokasi mesin Rp5,4 mi-liar­ ditanggung bersama. Pemprov dan pemkot/pemkab di Sistem Palu menanggung Rp3,5 miliar, sedangkan PLN Rp1,9 miliar.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Sulteng Nadjib Godal mengatakan pihaknya mensyaratkan audit keuangan PLN karena biaya relokasi mesin masuk kategori subsidi. “Pemprov telah menyurat ke PLN akhir September terkait permintaan audit, namun belum ada realisasi,” ujarnya.

Nadjib mengakui realisasi relokasi mesin merupakan kebutuhan mendesak untuk menangani krisis listrik di Palu dan sekitarnya. Akan tetapi, prosedur dana subsidi harus dilalui agar tidak menimbulkan persoalan.Dia belum memastikan batalnya relokasi mesin tersebut sebab komunikasi masih dilakukan.Beban listrik Sistem Palu 53 MW dan produksi­ 50 MW. Sistem ini melayani pelanggan­ di Kabupaten Donggala, Sigi, Parigi Moutong dan Palu.

»» read more

Penduduk rawan pangan Sulsel capa­i 15,2%

MAKASSAR: Sebanyak 15,2% penduduk di Sulsel saat ini masih tergolong rawan pangan dengan per­sen­tase kurang gizi 14,74%. Sementara itu, balita yang mengidap gizi buruk sekitar 1,89% dari 239.364 balita.

Gubernur Syahrul Yasin Limpo mengatakan secara umum ketahanan pangan di daerah ini memadai, distribusinya merata, dan harga terjangkau sebagian besar masyarakat. Namun, diakuinya pemerintah meng­hadapi masalah di tingkat mikro. Menurutnya, ke depan diperlukan upaya untuk terus mendorong kemandirian pangan dengan memanfaatkan potensi lokal sebagai alternatif pengganti beras.

Per Maret 2009, jumlah­ orang miskin tercatat 963.000 orang, turun 1,03% dari 2008. Penurunan ini, tuturnya, telah memenuhi komitmen Indonesia dan sasaran pembangunan milenium, yaitu menekan kemiskinan minimal 1% per tahun.“Ketahanan pangan meru­pakan masalah yang sangat esensial. Pemerataan dan keadilan atas pangan adalah hak asasi manusia yang harus diperhatikan,” tegas Syahrul dalam rapat Dewan Ketahanan Pangan Provinsi (DKPP) Sulsel, kemarin.

Gubernur memaparkan tahun ini pemerintah menar­getkan surplus produksi beras dua juta ton dan ja­gung 600.000 ton. Langkah ini diharapkan menopang usaha menekan kerawanan pangan dan gizi buruk.Menurutnya, ketahanan pangan dan gizi yang baik pada akhirnya juga berdampak pada peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM).

Dengan kata lain, jika ingin memperbaiki IPM di daerah, ketahanan pangan rumah tangga harus di­tingkatkan melalui pengu­rangan penduduk rawan pangan, perbaikan kualitas konsumsi, dan penyediaan lapangan kerja.Khusus mengenai lapangan kerja, pemerintah bertekad mengembangkan agroindustri di perdesaan yang harus diakui menjadi sentra orang miskin dan kerawanan pangan.

»» read more

Kamis, November 05, 2009

Saatnya PDAM Makassar dibenahi

MAKASSAR: Sudah saatnya­ pemda dan pemangku kepentingan­ PDAM Makassar­ memikirkan pembenahan­ menyeluruh­ terhadap­ badan usaha yang tak pernah memberi kontribusi bagi APBD dan setiap tahun didera masalah defisit air baku tersebut.

Pengamat Ekonomi Universitas Hasanuddin­ (Unhas) Hamid Paddu yang pernah menjadi anggota badan pengawas PDAM mengatakan pemda tidak bisa lagi bersikap membiarkan persoalan di tubuh BUMD ini berlarut-larut.Selain pada akhirnya bakal terus merugikan kepentingan masyarakat sebagai konsumen air bersih, PDAM yang dibiarkan kolaps­ dan beroperasi dengan setumpuk problem hanya akan menjadi beban berat bagi keuangan negara.

Hamid mengaku heran sebab dengan predikat­ kota termaju di wilayah timur Indonesia, Makassar relatif sangat ketinggalan dibanding kota lain seperti Palembang, Bogor, dan Bandung yang perlahan mulai berhasil membenahi kinerja badan usaha serupa.“Penyakit PDAM di seluruh Indonesia sama, yaitu laporan keuangan merah karena­ beban utang sehingga tidak bisa masuk pasar­ untuk meminjam dana segar. Tapi kalau­ daerah­ lain bisa (memperbaiki), kenapa Makassar tidak?” katanya, kemarin.

PDAM merupakan BUMD yang sekian belas tahun terakhir selalu absen menyumbangkan dividen ke kas daerah. Sebaliknya, badan usaha ini bertubi-tubi diterpa masalah, a.l. kasus dugaan korupsi, defisit air baku, hingga kebocoran pipa mencapai 43%.Sudah dua bulan terakhir 56.000 pelanggan­ di belahan timur dan utara Kota Makassar krisis air bersih. Alasan PDAM sama seperti tahun lalu, yakni menyusutnya suplai ke IPA Panaikang hingga lebih dari separuhnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, pemerintah pusat telah mencetuskan jaminan atas 70% utang PDAM di Tanah Air agar dapat meng­akses kredit bank untuk investasi.Pada Juni, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Perpres No. 29/2009 tentang Jaminan Pinjaman Bunga dan Subsidi PDAM. Perpres No.29/2009 tentang­ Jaminan Pinjaman Bunga dan Subsidi­ PDAM itu masih menunggu peraturan menteri keuangan.

PDAM akan memperoleh subsidi bunga maksimal 5% dan jaminan pengembalian kredit dari pemerintah.Sejumlah PDAM mengklaim telah siap melakukan akad kredit dengan beberapa bank BUMN dan BPD. Tiga PDAM akan mengantongi pinjaman Bank Dunia senilai Rp221 miliar dari total kebutuhan investasi Rp320 miliar untuk penambahan jaringan pipa. Ketiga perusahaan itu adalah PDAM Bogor, Muara Enim, dan Kuala Kapuas.

Peran pemda
Hamid Paddu mengatakan bila kebijakan pemerintah pusat itu berjalan, langkah untuk membenahi PDAM Makassar bakal menjadi lebih ringan. Tetapi, dia menekankan pemda tetap perlu berperan penting.“PDAM akan tetap sulit masuk pasar selama manajemen dinilai buruk dan banyak masalah internal mengemuka di publik,” katanya.

Dia menegaskan pemda tidak akan rugi jika mengucurkan dana lewat APBD untuk membantu investasi. Namun, pengucuran ini memang harus disertai perbaikan manajemen dan tata kelola perusahaan.“Di daerah yang serius memperbaiki, pemda­ menerima kenaikan pajak karena muncul pabrik dan ruko baru. Ini dibangun karena air bersih terjamin,” kata Hamid.

Kepala Humas PDAM Makassar Jufri Sakka mengatakan dengan kondisi keuangan­ kini, mustahil berinvestasi jaringan dan instalasi penjernihan air secara besar-besaran. “Dari mana uangnya? Sekarang kami hanya mempertahankan pelayanan air bersih bagi pelanggan, jangan sampai kebocoran pipa makin besar,” kata dia.

Beberapa waktu lalu, Direktur Teknik PDAM Makassar Abdul Rachmansyah menuturkan investasi jaringan distribusi dan peningkatan­ kapasitasnya butuh dana hingga­ Rp500 miliar. Kebutuhan ini telah disampaikan ke Departemen Keuangan, tapi tak ada respons.

»» read more

DRI upayakan harga cengkeh Rp50.000

MANADO: Dewan Rempah Indonesia (DRI) akan memperjuangkan harga cengkeh di Sulawesi Utara saat panen raya tetap di atas Rp50.000 per kilogram agar sesuai dengan kebutuhan hidup petani.

“Sesuai analisa untung rugi, harga ceng-keh­ harus di atas Rp50.000 per kilogram saat tiba panen raya tahun ini,” kata Ketua DRI Wilayah Sulut Octavianus Rondonuwu di Manado, kemarin.Biasanya, menurut Octavianus, saat panen harga cengkeh anjlok menjadi Rp20.000-an per kg. Akibatnya, banyak petani merugi.

Bila harga cengkeh tetap bertahan di atas Rp50.000, petani akan memperoleh keuntungan meskipun masih kecil. Harga beli pedagang pengumpul di Manado saat ini sekitar Rp55.000 per kg, namun pengalaman saat panen tahun-tahun sebelumnya harga akan ambruk ke titik terendah. “Saat petani memiliki stok, justru harga rendah. Tetapi saat stok berpindah ke pedagang harga justru naik. Ini kondisi­ yang tidak normal dan DRI akan terus menyu­a­rakan agar penentuan harga cengkeh lebih­ transparan, “kata Octavianus.

Keberpihakan pabrik rokok sebagai konsumen cengkeh terhadap petani, kata Octavianus, masih sangat kurang terlihat­ dari harga cengkeh ditengarai ditekan sedemikian­ rupa ketika petani justru sedang­ panen. “DRI sebagai asosiasi petani akan menyiap­kan strategi agar petani tidak selalu berada pada sisi lemah, tetapi justru mampu berdiri sama tinggi sebagai penentu­ harga,” katanya.

Guna mencapai maksud tersebut, DRI akan menfasilitasi pertemuan antara pabrik rokok dengan perwakilan petani guna membicarakan harga yang layak bagi petani­ saat panen raya tahun depan. Produksi cengkeh Sulut pada panen raya 2010 diperkirakan mencapai 15.000 ton atau sekitar 15-20% kebutuhan cengkeh nasional yang berkisar 100.000-120.000 ton per tahun.

Resi Gudang

Sementara itu, Sistem Resi Gudang (SRG) diharapkan mampu menjadi alternatif­ untuk­ menjaga harga cengkeh di Sulut tetap tinggi kala panen.“Mekanisme pasar tetap berlaku. Dengan­ SRG, suplai terjaga tidak melebihi permintaan,” ujar Pengamat Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Selvi Mandey, belum lama ini.

Dalam sistem SRG, kata Selvi, produksi petani tidak langsung dilepas ke pasar tetapi ditahan dulu dalam gudang untuk menunggu harga yang tepat. Bila permintaan pabrik rokok lebih tinggi dari penawaran, harga di tingkat petani bisa bertahan.Harga cengkeh di Manado saat ini berkisar Rp53.000-54.000 per kilogram. Harga tersebut dua kali lebih tinggi dibanding­ panen raya tahun 2007 yang hanya Rp25.000-Rp30.000.

Ketua Persatuan Petani Cengkeh Sulut Nelson Sasauw mengatakan pemerintah harus menjamin harga cengkeh tetap tinggi karena peranan komoditi tersebut terhadap ekonomi daerah amat vital.“Cengkeh masih menjadi pendorong utama laju ekonomi daerah. Bila harga mampu bertahan tinggi maka sektor riil pun akan bergerak cepat,” jelas Nelson.

Berdasarkan data Dinas Perkebunan Sulut, produksi cengkeh daerah ini dalam kondisi panen raya dapat mencapai 15.000-20.000 ton per tahun. Daerah sebaran produksi cengkeh terdapat di sebagian besar kabupaten/kota, dengan produksi tertinggi di Minahasa sekitar 40%-60% total.

Pengaruh kemarau

Dalam perkembangan lain, kemarau panjang di wilayah Indonesia diprediksi justru akan meningkatkan produksi cengkeh.Kepala Dinas Pertanian Sulsel Burhanuddin­ Mustafa mengatakan fenomena­ El Nino bukannya mematikan produksi, tapi justru mendukung peningkatannya tahun depan. “Jika Sulawesi termasuk Sulsel meng­alami kemarau panjang maka tanaman cengkeh justru akan berkembang sangat baik pada musim kering dan menghasilkan produksi yang tinggi,” katanya.

Kondisi curah hujan yang cukup tinggi pada 2008, menurut dia, justru membuat produksi cengkeh menurun 10%. “Kondisi cuaca setahun sebelumnya sangat mempengaruhi tingkat produksi cengkeh,” jelasnya.Selain itu, katanya, penurunan produksi­ tahun ini juga disebabkan pola tanam petani­. Dalam satu hektare lahan seharusnya dapat ditanami 150 pohon, namun kenyataannya petani tidak memaksimalkan keseluruhan jumlah lahan untuk cengkeh tapi juga untuk tanaman lain seperti kakao yang nilai ekonominya lebih tinggi.

Kebanyakan kondisi pohon cengkeh yang ada saat ini juga semakin tinggi dan tidak lagi produktif berhubung pemeliharaannya menjadi sulit. “Buah yang jatuh dari pohon yang tinggi hanya dipergunakan sebagai bibit, sedangkan pohon baru ditanam di bawahnya,” ujar dia.Pada 2008, produksi cengkeh Sulsel mencapai 15.000 ton dari 20.000 ha lahan cengkeh yang tersedia.Sekitar 80%-90% produksi bunga cengkeh Indonesia sekarang diserap oleh industri rokok kretek. Selebihnya disuplai untuk untuk kebutuhan industri rempah-rempah lokal atau diekspor ke sejumlah negara.

»» read more

Pemkot Kendari dapat bonus Menkeu Rp24 miliar

KENDARI: Pemerintah Kota Kendari­ menerima bonus berupa hadiah uang Rp24 miliar dan piagam penghargaan dari Menteri Keuangan.Kepala Bagian Informasi dan Komunikasi Pemkot Kendari Haryanto Sada mengatakan piagam penghargaan dan hadiah tersebut diberikan karena daerah­ ini dinilai­ memiliki kinerja baik dalam bidang pengelolaan keuangan.­

“Pemkot Kendari tidak tahu menahu kalau beberapa waktu lalu ada tim atau pihak yang melakukan penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pengelolaan keuangan,” kata Haryanto di Kendari, kemarin.
Dia mengatakan Pemkot Kendari meyakini bahwa kinerja baik bidang keuangan tidak luput dari opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menilai Kota Kendari baik.


Sedangkan kinerja bidang ekonomi dan kesejahteraan dapat diamati dari penurunan angka kemiskinan dan peningkatan­ pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup signifikan. PAD Kota Kendari dua tahun terakhir (2007-2009) dalam kepemimpinan Wali Kota Asrun dan Wakil Wali Kota Musadar­ Mappasomba meningkat dari Rp28 miliar menjadi Rp35 miliar.

Pemkot Kendari juga dapat menekan jumlah warga miskin tahun 2008 menjadi 23.600 orang dibandingkan dengan 2007 sebanyak 27.500 orang maupun tahun sebelumnya 30.500 orang.

Ketua sementara DPRD Kota Kendari Abdul Razak mengatakan dewan akan bersinergi dengan pemerintah merumuskan program yang berpihak kepada rakyat­ agar kesejahteraan daerah itu semakin baik. Pasalnya,­ masih banyak kekurangan yang harus dibenahi. “Pemerintah dan perwakilan rakyat dituntut dapat menggenjot pembangunan daerah ini demi peningkatan kesejah-teraan­ rakyat,” katanya.

»» read more

25% APBD Sulsel untuk sektor ekonomi

MAKASSAR: Sekitar 25% anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Sulsel­ pada 2010 akan dialokasikan untuk belanja langsung di sektor ekonomi, seperti pertanian, perikanan, perkebunan,­ dan peternakan.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel Tan Malaka Guntur mengatakan hal itu saat rapat Badan Anggaran DPRD Sulsel untuk membahas kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara di Makassar, kemarin.

Tan Malaka tidak merinci berapa persisnya anggaran dimaksud. Dia menambahkan sebanyak Rp135 miliar APBD juga bakal disalurkan untuk infrastruktur di daerah yang membutuhkan peningkatan dan pemeliharaan.Selain itu, kata dia, dana Rp300 miliar bakal dikucurkan bagi program kesehatan dan pendidikan gratis. Tahun depan program pendidikan gratis diperluas hingga tingkat sekolah menengah umum.

“Semua anggaran tersebut akan diawasi serta diminta sinergi antara pemprov dan pemkab,” ujar Tan Malaka. Mengenai pendidikan gratis hingga bangku SMA, katanya, akan dianggarkan Rp15 miliar untuk peng­adaan buku gratis. Tan mengatakan peningkatan infrastruktur jalan termasuk prioritas utama sebab berkaitan langsung dengan­ urat nadi perekonomian masyarakat.

»» read more

Rabu, November 04, 2009

BPPMD siapkan investment award

MAKASSAR: Pemprov Sulawesi Selatan tengah merancang sebuah kompetisi penanaman modal antarkabupaten/kota dalam rangka pening­katan iklim investasi dan ke­­nyama­nan berusaha di daerah itu.

Kepala Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Sulsel Irman Yasin Limpo mengatakan kompetisi semacam investment award tersebut rencananya digelar setiap tahun sekaligus sebagai evaluasi bagi setiap pemda.Saat ini, kata dia, desain kompetisi terus dimatangkan dengan melibatkan sebanyak mungkin pemangku kepentingan, a.l. pemda terkait, akademisi, dunia usaha, pers, dan lembaga survei profesional.

Dia menyebut langkah ini akan menjadi terobosan untuk memperbaiki wajah investasi. “Tim kami sekarang me­­­lakukan survei ke seluruh kabupa­ten/kota termasuk SKPD (satuan kerja perangkat daerah) dinas terkait di tingkat provinsi. Kami meminta masukan dari juri kompeten untuk menilai performa mereka,” kata Irman, kemarin.

Irman menjelaskan ada empat kriteria besar yang menjadi penilaian pemenang. Pertama, perlakuan terhadap investor/peng­usaha sebelum berinvestasi. Kedua, fasilitas yang diberikan kepada mereka.“Kami ingin mengetahui sebe­rapa mudah mereka mendapat­kan izin, bagaimana prosesnya, apakah mereka puas,” tukasnya.

Ketiga, kata dia, perlakuan kepada investor/pengusaha selama­ berinvestasi. Terakhir, pembinaan seperti apa yang diberikan pemprov.Irman mengatakan seluruh proses survei dan penilaian juri diharapkan rampung dalam kurun waktu sebulan ini agar pemenang dapat diumumkan pada Desember.

Daerah yang menang, kata dia, diharapkan menjadi model bagi wilayah lain yang masih ketinggalan. Sebaliknya, daerah yang diketahui buruk bagi investasi bakal dituntut memperbaiki diri secepatnya.Dia mengatakan ini baru upaya awal sehingga mungkin terdapat banyak kekurangan, termasuk dalam indikator yang dijadikan penilaian. Namun, dia berjanji BPPMD akan terus menyempurnakannya.


Merujuk data lembaga itu, realisasi penanaman modal asing (PMA) di Sulsel hingga September 2009 mencapai US$64 juta. Angka ini disebut meningkat­ 156% dibanding periode sebelumnya­ tahun lalu sekitar US$25 juta. Realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) menjadi Rp11,48 triliun atau naik tipis 3,8% dari tahun lalu Rp11,05 triliun.

Rantai birokrasi

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulsel Latunreng mengatakan pihaknya­ menyambut baik gebrakan pemerintah tersebut. Namun, dia mengingatkan masih banyak pekerjaan rumah lebih mendasar yang perlu diselesaikan.“Kompetisi selalu baik untuk memacu orang berusaha lebih keras. Mudah-mudahan seluruh perangkat di daerah tergerak memperbaiki diri. Tetapi, ini belum cukup,” kata Latunreng.

Dia mengatakan rantai birokrasi investasi berupa per­izinan dan sebagainya di tingkat kota/kabupaten maupun dinas terkait di provinsi sampai sekarang masih terlalu panjang. Dia menantang pemerintah mengevaluasi hal itu.Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Sulsel Ridwan Djabir sependapat. Dia mengusulkan pemprov dan pemda lainnya lebih agresif mene­rapkan prinsip penghargaan dan sanksi (stick and carrot) demi menggenjot iklim investasi.

Ridwan juga mendesak pemda menawarkan insentif maupun kemudahan berbisnis yang lebih konkrit bagi dunia usaha. Pasalnya, selama ini janji manis yang diterima investor umumnya masih bersifat umum

Dia menekankan pemerintah tidak akan pernah merugi bila mempermudah perizinan dan mengurangi biaya investasi. Sebab, paparnya, penanaman modal pada akhirnya bakal berdampak positif dengan penciptaan lapangan kerja dan konsumsi.“Kami mendukung apapun terobosan untuk membuat iklim investasi lebih baik,” kata dia.

»» read more

Dana kemiskinan Kaltim Rp250 miliar

SAMARINDA: Pemprov Kalimantan­ Timur menggunakan­ anggaran sebesar Rp250 miliar­ untuk menurunkan angka kemiskinan sekitar 0,5% di wilayah itu tahun ini.

Seluruh dana tersebut disalurkan dalam berbagai bentuk program dengan melibatkan sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait. Sejauh ini, belum di­ketahui efektivitas pemakaian anggaran itu.Wakil Gubernur Kaltim Farid Wadjdy mengemukakan untuk menanggulangi kemiskinan akan dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan bekerja sama dengan SKPD.

“Pembentukan tim ini dengan tujuan selalu ada komunikasi dan koordinasi agar program penanggulangan kemiskinan bersinergi dan tidak tumpang tindih,” kata Farid, kemarin.Menurut dia, TKPK merupakan bentukan Pemprov Kaltim yang terdiri dari SKPD-SKPD di lingkup pemprov sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pelaksana dalam penanganan kemiskinan.

Sebagaimana diketahui, kemiskinan menjadi salah satu isu strategis dan permasalahan mendasar dalam pembangunan Kaltim. Pada 2008, jumlah orang miskin di daerah ini mencapai 286.440 jiwa atau 9,5% total penduduk.“Berdasarkan domisili, penduduk miskin Kaltim yang bermukim di perdesaan sebanyak 176.080 jiwa atau 61,48% dan di perkotaan 110.360 jiwa atau 38,52%,” ujar Farid.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kaltim 2008-2013 yang dituangkan lewat salah satu agenda Kaltim Bangkit 2013, ditetapkan target angka penurunan kemiskinan 0,5% setiap tahun.

Tinggal 7%

Bila sasaran tersebut berhasil direngkuh, persentase penduduk miskin pada akhir tahun 2013 diharapkan hanya tinggal 7%.Setiap tahun penduduk miskin Kaltim diupayakan menurun rata-rata minimal 0,5% atau dalam lima tahun ke depan harus mencapai penurunan total sekitar 3%.

Sebagai tindak lanjut dari upaya pencapaian target penurunan angka kemiskinan itu, berbagai program dan kegiatan instansi pemerintah diarahkan untuk penanggu­langan kemiskinan. Wagub Farid menjanjikan pemerintah akan terus mengasah efektivitas alokasi anggaran demi mencapai target penurunan kemiskinan. Beberapa pertimbangan pemerintah dalam hal ini, a.l. besaran dan sumber anggaran,­ lokasi kegiatan, serta sasaran penduduk miskin.

Kegiatan itu baik dalam bentuk bantuan dan perlindungan sosial, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, maupun perlindungan dan peningkatan usaha makro dan kecil dan lain-lain,” katanya.


Belanja APBD

Berdasarkan catatan Bisnis, Kaltim merupa­kan salah satu provinsi dengan postur APBD terbesar di kawasan timur Indonesia. Total belanja tahun ini direncanakan Rp5,39 triliun atau defisit Rp332 miliar.Pendapatan daerah ini bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp1,58 triliun, dana transfer Rp3,14 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sekitar Rp281,2 miliar.

Pemerintah memproyeksikan anggaran belanja dipakai untuk belanja modal ope­rasi Rp3,12 triliun, belanja modal Rp1,72 triliun, belanja tak terduga Rp5 miliar, dan transfer bagi hasil ke kabupaten/kota/desa Rp533,35 miliar.Sayangnya, pemprov sejauh ini tidak merinci apa saja pos anggaran penanganan kemiskinan. Sejumlah aktivitas belanja daerah yang dilakukan sampai triwulan II 2009, a.l. transfer bagi hasil pajak, belanja tak terduga, dan belanja aset tetap lainnya.

Selain itu, belanja jalan dan irigasi, bangunan dan gedung, peralatan dan mesin, tanah, bantuan keuangan, dan bantuan sosial. Ada pula belanja hibah, barang, dan tentu saja belanja pegawai.

»» read more

Selasa, November 03, 2009

Dunia usaha Sulut soroti­ reformasi birokrasi

MANADO: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Utara berharap calon gubernur dan wakil gubernur yang maju dalam pilkada­ Juli 2010 berkomitmen meneruskan reformasi birokrasi yang belum tuntas.

Menurut Kadin, faktor birokrasi masih menjadi penghambat utama percepatan realisasi investasi di daerah itu. Kadin menyoroti lambannya layanan perizinan serta perlakuan berbeda yang diterima investor lokal. Ketua Kadin Sulut Dino Vega menegaskan reformasi birokrasi merupakan unsur mutlak yang perlu dibenahi demi kelancaran kegiatan ekonomi.

“Ada banyak pekerjaan rumah yang menanti pemerintahan baru. Tetapi bagi kami, reformasi birokrasi ada di urutan­ teratas,” kata Dino saat dihubungi, kemarin. Sulut akan menggelar sejum-lah­ pilkada secara bersamaan pada Juli 2010, a.l. pilkada gubernur, wali kota Manado, wali kota Bitung, dan wali kota Tomohon.

Di samping itu, bupati untuk Minahasa Utara, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Selatan, dan Minahasa Selatan.Kemarin, Gubernur SH Sarundajang memastikan maju kembali sebagai calon dengan mendaftarkan diri di DPD Partai­ Demokrasi Indonesia Perjuangan­ (PDIP) Sulut.

Menurut Dino, prioritas lain dalam rangka membenahi iklim investasi dan memacu prospek bisnis adalah menata tata ruang dan peruntukannya. Tata ruang, kata dia, berkaitan erat dengan kepastian hukum untuk investasi.“Sekarang­ banyak investor yang bingung. Di satu wilayah yang sama peme­rintah mengeluarkan izin untuk ekowisata dan pertam­bangan,­ dua sektor yang beda sekali,”­ kata Dino.

Dia mengatakan ekowisata­ laik diutamakan dalam lima tahun nanti, di mana Sulut telah menuai nama besar lewat kesuksesan­ menggelar beberapa­ kegiatan internasional seperti Konferensi Kelautan Dunia dan Sail Bunaken.Dia menyebut Sulut harus bermimpi menyamai reputasi Bali dan daerah tujuan wisata terkemuka lainnya yang tanpa perlu banyak promosi pun sudah pasti dilirik wisatawan dan investor.


Tahun lalu, Sulut mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 7,56%. Pertumbuhan terutama ditopang komponen pembentukan modal tetap bruto serta konsumsi. Secara sektoral, pertum­buhan tertinggi dialami bangunan 14,02%, kemudian angkutan­ dan komunikasi 12,14%, pertambangan dan penggalian 9,87%, perdagangan, hotel, dan restoran 9,58%.

Sektor pertanian hanya tum-buh­ 1,55%, industri pengolahan 4,97%, serta jasa-jasa 7,1%. Sektor keuangan, sewa, dan jasa perusahaan meningkat 6,85%, listrik, gas, dan air bersih­ 8,11%.

Sarundajang

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara SH Sarundajang memastikan maju kembali sebagai calon gubernur dalam pilkada Juli 2010 setelah resmi mendaftarkan diri di PDIP.­Sarundajang merupakan calon yang banyak diunggulkan. Selain dia, nama lain yang santer disebut belakangan termasuk wagub nonaktif Freddy Sualang, anggota DPR Olly Dondokambey, Bupati Bolmong Marlina Siahaan, mantan ketua DPRD Minahasa Utara Sus Pangemanan, hingga tokoh senior Partai Golkar Theo Sambuaga.

Kedatangan Sarundajang di Kantor PDIP di Manado diterima Ketua Freddy Sualang­ dan Koordinator Tim V Penjaringan Cagub-Cawagub Jendry Keintjem. Dia mengisi formulir­ bakal cagub di hadapan pengurus­ PDIP Sulut. “Kedatangan saya ke PDIP untuk mendaftar cagub melalui mekanisme yang ditetapkan, sambil berharap bisa diakomodir,” kata mantan Irjen Depdagri­ itu seperti ditulis Antara.

Koordinator Penjaringan­ Cagub-Cawagub Jendry Kein-t­jem­ meminta Sarundajang memenuhi kelengkapan berkas administrasi karena belum juga dilengkapinya. “Ada banyak waktu bagi Sarundajang untuk melengkapi berkas sesuai petunjuk UU No.32 Tahun 2004 dan petunjuk teknis PDIP karena pendaftaran dibuka 2 hingga 30 November 2009,” katanya.

Mantan Kepala Biro Perekonomian Pemprov Sulut Luther Liwoso menyusul Sarundajang mendaftar sebagai bakal cagub periode 2010-2015 di DPD PDIP Sulut. “Kedatangan saya ke PDIP untuk mendaftar pada dua posisi, yakni cagub dan cawagub sebagai bentuk keterpanggilan untuk membangun daerah ini,” kata Liwoso.

»» read more

Aspal buton hemat devisa Rp3 triliun

KENDARI: Pemprov Sulawesi Tenggara menghitung pemanfaatan aspal buton secara optimal bakal menghemat devisa hingga Rp3 triliun per tahun atau separuh nilai impor aspal cair PT Pertamina.

Gubernur Sultra Nur Alam mengatakan hitungan tersebut menunjukkan pemerintah dan pelaku usaha sesungguhnya dapat melakukan efisiensi luar biasa dengan memakai aspal buton.Hal itu diungkapkan Nur Alam dalam dialog bersama sejumlah aktivis lingkungan di Kendari, Minggu malam. Gubernur meng­ungkapkan nilai impor aspal cair nasional tahun 2009 mencapai Rp6,2 triliun.

“Impor aspal kita dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Tahun 2007 sebesar Rp5,6 triliun dan pada 2008 Rp6 triliun,” jelas Nur Alam. Dia menambahkan kebutuhan aspal nasional mencapai 1,2 juta ton per tahun. Jika dibanding­ potensi aspal buton yang diperki-rakan 600 juta ton per tahun, kebutuhan nasional bisa dipenuhi selama 500 tahun tanpa impor.

Produksi aspal buton hanya menyumbang sekitar 1,46% dari total kebutuhan aspal nasional. Tahun 2008, produksi aspal buton hanya mencapai 17.500 ton dari 1,2 juta ton kebutuhan nasional.Sesuai rencana, tahun 2010 pemerintah akan menghentikan impor aspal yang jumlahnya mencapai 600.000 ton (separuh dari kebutuhan aspal nasional).

Sebagai gantinya, pemerintah akan mengoptimalkan produksi aspal buton dan secara berangsur digenjot hingga mencapai satu juta ton per tahun.Tim Kerja Pendayagunaan Aspal­ Buton DPD RI diketahui telah mengajukan usulan revisi­ terhadap Inpres No.2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Di dalamnya dimasukkan kebijakan pendayagunaan aspal buton sebagai produk dalam negeri yang selanjutnya akan dikembangkan menjadi undang-undang penggunaan produk dalam negeri.Dalam sebuah simposium tentang aspal yang digelar di Sultra beberapa waktu lalu, selain harganya yang lebih murah, aspal buton juga disebut bisa diolah menjadi berbagai jenis produk aspal dengan peruntukan berbeda.

Minimal 50%
Gubernur Nur Alam mengungkapkan pihaknya tidak ingin muluk­-muluk menutupi 100% impor­ dan menggantinya dengan­ aspal buton. Namun, dengan meng­optimalkan produksi aspal buton diharapkan bisa menekan impor aspal hingga 50%.“Dengan demikian, kita bisa menghemat devisa negara. Apalagi berdasarkan penelitian, kualitas aspal buton tidak kalah dengan aspal­ yang diimpor Pertamina,” jelas Nur Alam.

Potensi aspal buton telah dike-lola beberapa perusahaan, a.l. PT Sarana Karya dengan kuasa penambangan eksploitasi aspal mulai berlaku 1 Januari 1991 sampai 1 Januari 2001. Wilayah konsesinya­ 8.000 hektare dan produksi 500.000 ton per tahun.Kendala dalam pengelolaan aspal­ ini adalah belum dapat bersaing dari segi mutu dengan aspal minyak dan perlu investasi besar­ dengan teknologi baru untuk mengekstraksi aspal.

Tahun lalu harga aspal minyak mencapai US$540 atau setara dengan­ Rp5,4 juta per ton. Harga aspal Buton lebih murah, yaitu US$250 atau Rp2,5 juta per ton.BUMN PT Wijaya Karya Tbk (Wika) dikabarkan berminat membangun pabrik aspal cair di Kabupaten Buton pada 2010. Sebagai tahap awal, perusahaan pelat merah tersebut telah membangun pabrik mini di Cibinong untuk menguji teknologi pabrik aspal padat menjadi cair.

Produksi aspal cair nantinya akan disalurkan untuk kebutuhan­ aspal dalam negeri. Rencana Wika juga telah mendapat lampu hijau dari Menteri Pekerjaan Umum lama Djoko Kirmanto yang saat ini menjabat lagi. Meski demikian, investasi aspal­ buton Wika masih terhadang­ persoalan izin kuasa pertambangan (KP). Pasalnya, izin KP di kabupaten itu telah habis dibagikan kepada perusahaan lain yang sebagian juga belum berproduksi.

»» read more

Ekspor triwulan­ III turun 65%

MAKASSAR: Nilai ekspor Sulsel hingga triwulan III 2009 akhirnya­ hanya mencapai US$614,3 juta, jatuh 65% dari periode sama 2008 US$1,74 miliar setelah kembali tak ada nikel pada September.Sudah empat bulan berturutan nikel nihil dari sebelumnya menyumbangkan 60%-80% total ekspor. Sumbangan terbesar kini dipegang kakao/coklat, ikan dan udang, serta kayu dan barang dari kayu.

Kabid Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel Anwar Haris mengatakan ekspor September turun 46% dibanding Agustus dan 66% terhadap September 2008. Kakao menyumbangkan hampir 65%.“Ekspor ke Amerika Serikat mencapai angka terbesar US$23,7 juta, disusul Malaysia, Singapura, dan Jepang. Biasanya Jepang paling tinggi jika ada nikel,” kata Anwar, kemarin.

Ekspor pernah menyentuh puncak kejayaan pada 2007 ketika nilainya menem­bus­ US$2,7 miliar. Angka ini anjlok­ hingga­ tinggal US$2,1 miliar pada 2008.Sepanjang 2009, secara keseluruhan­ terdapat enam bulan di mana ekspor nikel tercatat nol, yaitu Januari, April, Juni, Juli, Agustus, dan September.

Ekspor nikel dilakukan PT Interna­tional Nickel Tbk (Inco). Perusahaan pena­naman modal asing ini pernah menikmati harga US$50.000 per ton pada 2007, namun kini tergerus ke posisi US$11.000-12.000 per ton.Selama triwulan I 2009, produksi Inco berupa nikel dalam matte sebesar 16.200 ton, turun 6,36% dari triwulan IV. Bahkan,­ jika dikomparasi periode sama 2008, penurunan mencapai 20%.

Anwar mengatakan penurunan ekspor dibarengi impor yang merosot­ 41,8% menjadi US$22,1 juta. Komoditas terbanyak kapal laut dan bangunan terapung, gula dan kembang gula, perangkat optik, dan berbagai makanan olahan.

»» read more

Ridwan batal maju ketua kadin

MAKASSAR: Satu dari dua calon unggulan pemilihan ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Makassar, Ridwan Djabir, batal mencalonkan diri.Ketua Himpunan Peng­usaha Muda Indonesia (Hipmi) Sulsel itu menyata­kan tak akan maju karena ingin berkonsentrasi mere­but kursi ketua Gabungan Pengusaha Kontruksi Indonesia (Gapeksindo) Sulsel.

“Saya pasti tidak maju. Soalnya pemilihan Gapek­sin­do pada 14 November terlalu dekat dengan pemilihan Kadin,” kata Ridwan, kemarin.Ketua Kadin Makassar Bahar Ngitung mengatakan pemilihan ketua baru bakal digelar 4 November besok. Menurutnya, dua calon kuat adalah Ridwan Djabir dan Adnan Ince Mahmud.

Bahar sendiri tidak akan bersaing lagi sebab ingin fokus menjalani amanah sebagai anggota dewan perwakilan daerah (DPD) terpilih hasil pemilu legislatif­ 2009.Selain ketua Hipmi, Ridwan saat ini masih tercatat sebagai ketua Gapeksindo Sulsel periode 2004-2009. Adapun Ince baru saja dilantik kembali menjadi ketua DPRD Makassar.

Ridwan berlatar belakang pengusaha properti dan konstruksi, sedangkan Ince lebih luas dikenal sebagai politisi kawakan Partai Golkar. Ridwan mengatakan pi-hak­nya harus memilih salah satu dari Gapeksindo atau Kadin­ karena keterbatasan sumber daya logistik untuk menggalang dukungan.

Dia berharap Kadin Makassar periode mendatang lebih mengakomodasi peng­urus dari kalangan non pengusaha konstruksi demi memperluas jaringan organisasi tersebut. Sumber Bisnis yang mengetahui­ proses pemi-lihan­ itu mengatakan loket pendaftaran tidak dibuka di sekretariat Kadin, namun di kantor Gapensi Makassar. Pemilihan akan dilakukan dengan suara terbanyak jika calon lebih dari satu.

cil kemungkinan calon ketua tunggal. Menurutnya,­ pengurus Hipmi Sulsel Ringgo Boy yang cukup dekat dengan Ridwan telah menyatakan minatnya mencalonkan diri jika sang ketua benar-benar urung tampil.

»» read more

Senin, November 02, 2009

Bank Sulsel bukukan laba Rp217 miliar

MAKASSAR: Laba sebelum pajak PT Bank Sulsel hingga triwulan III 2009 diduga menembus Rp217 miliar atau naik tipis 3% dari periode serupa tahun lalu.Sumber Bisnis yang mengetahui hal itu mengatakan laba bank pembangunan daerah (BPD) itu berada di kisaran Rp200 miliar-Rp226 miliar. Bank Sulsel belum mengumumkan secara resmi kinerja­ keuangan per September.

TKetika dikonfirmasi, Direktur Pemasaran Bank Sulsel Rahmat Alimuddin tidak membantah.­ Menurutnya, sampai akhir Oktober, laba perseroan telah menyentuh Rp232 miliar. Dia menyebutkan dua faktor utama yang menopang kinerja tahun ini, yaitu keberhasilan menekan biaya pencadangan kredit serta pergeseran rekening kredit dengan menambah jenis pinjaman angsuran sambil mengurangi rekening koran.

“Saya belum bisa mengatakan angka persis, tetapi kira-kira memang Rp217 miliar. Kami berupaya mempertahankan pertumbuhan di tengah kondisi ekonomi yang tumbuh melambat,” kata Rahmat, pekan lalu.

Sektor riil
Pada pekan lalu, Bank Sulsel melaksanakan rapat kerja untuk menyusun rencana aksi 2010. Kegiatan itu tertutup bagi pers.Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo yang mewakili pemegang saham mayoritas pemprov pada kesempatan itu meminta BPD tersebut konsisten memenuhi tuntutan sebagai lokomotif sektor­ riil.

Dia mendorong Bank Sulsel menggencarkan pembiayaan bagi sektor pertanian, sembari terus menyeimbangkan portofolio den-gan­ menambah kredit produktif dan mengerem pinjaman konsumtif. Pada tahun ini, Bank Sulsel menargetkan laba sebelum pajak mencapai Rp330 miliar. Tahun lalu perseroan menikmati laba sebelum pajak Rp316 miliar dan laba bersih Rp214 miliar.­

Total aset tercatat sebesar Rp4,5 triliun, meningkat sekitar 10% dari 2007. Dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp2,7 triliun, turun 10% dibanding tahun sebelumnya. Bank itu membukukan kredit Rp3,3 triliun atau melesat 30%. Akhir 2009 kredit ditargetkan menjadi Rp3,7 triliun.


Pertengahan tahun ini perseroan melaksanakan pergantian direksi untuk posisi direktur utama dan direktur umum/SDM. Pemimpin baru diharapkan mampu memacu kredit produktif yang selama ini hanya 10%-20% total proporsi pembiayaan.

Bank Sulsel juga tengah berada di jalur kompetisi dengan bank umum yang semakin ketat. Perseroan ingin mengurangi ketergantungan terhadap dana simpanan pemerintah agar dapat lebih leluasa berekspansi kredit.

»» read more

REI: Hapus hambatan usaha RSh

MAKASSAR: Persatuan Perusahaan Realestate Indonesia (REI) meminta pemerintah dan pihak terkait secepatnya menghilangkan hambatan usaha yang selama ini memperlambat pemba­ngunan rumah sederhana (RSh) di Tanah Air.

REI menilai pembangunan RSh perlu lebih digenjot mengingat permintaan pasar tetap tinggi. Sejumlah hambatan usaha yang dimaksud, a.l. pasokan listrik, pengurusan izin, serta pembebasan­ lahan.Ketua DPD REI Sulsel Jama­luddin Jafar menyampai­kan poin tersebut saat diminta menyimpulkan tujuan dan hasil Rapat Kerja Nasional REI 2009 di Makassar, pekan lalu. Rakernas ini dirangkaikan dengan Rembuk FIABCI Wilayah Asia Pasifik ke-9.

“Target tahun ini di Sulsel harus ada 10.000 RSh, sedangkan di seluruh­ Indonesia 170.000. Tetapi yang terealisasi hingga Agustus baru 3.500 untuk Sulsel dan 94.000 di seluruh­ Indonesia,” kata Jamaluddin.Dia mengatakan lambannya pencapaian sasaran dise­babkan banyak masalah.­ Selain tiga hambatan di atas, para pengembang juga terkendala kenaikan harga bahan bangunan dan cuaca.

Jamaluddin menekankan pentingnya peran perbankan dalam memacu pembangunan rumah. REI, kata dia, sengaja mengundang sejumlah bank yang aktif membiayai RSh untuk turut serta dalam rakernas itu.Secara terpisah, Wakil Ketua REI Sulsel Haris Hody mengata­kan para pengembang umumnya sangat siap membantu memenuhi permintaan RSh. Hanya saja, kecepatan mereka kerap diperlambat oleh akses kredit perbankan.

Haris mengatakan pihaknya a­gak khawatir sejumlah bank yang selama ini membiayai RSh suatu waktu kelak memilih beralih­ ke jenis lain yang lebih menguntungkan.

Bank BTN

Ketika berbicara pada hari kedua rakernas REI Jumat pekan lalu, Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Iqbal Latanro meng­akui pembiayaan bagi rumah non RSh lebih menguntungkan dibanding RSh.Meski demikian, dia berjanji bank BUMN itu tetap akan menggelontorkan kredit RSh sesuai dengan harapan pemerintah dan pemangku kepentingan. RSh, kata dia, masih merupakan bisnis utama (core business) BTN. “RSh itu masih core business BTN sehingga tidak mungkin kami keluar,” kata Iqbal.

Berdasarkan catatan Bisnis, tahun lalu realisasi pembangunan RSh mencapai 110.000 unit atau di bawah target 130.000 unit. Untuk kepentingan itu, pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat menyiapkan subsidi Rp800 miliar.Dalam tiga tahun terakhir sejak 2006, sasaran RSh selalu meleset. Situasi serupa diperkirakan kembali terulang tahun ini menyusul belum adanya solusi permanen atas berbagai hambatan usaha yang dikeluhkan pengembang.

RSh bersubsidi seharga Rp55 juta per unit hingga nonsubsidi di bawah Rp150 juta per unit umumnya mengandalkan kredit dari Bank BTN.Ketua Umum DPP REI Teguh Satria mengatakan pihaknya tidak melihat indikasi Bank BTN sebagai salah satu tulang punggung pembiayaan RSh akan melepas segmen tersebut guna mengejar omzet lebih besar dari segmen lain.

Dia menegaskan BTN telah ditunjuk oleh pemerintah untuk menjadi perpanjangan tangan penyediaan Rsh bagi masyarakat kurang mampu. Data Bank Indonesia menunjukkan kredit properti semester I 2009 tumbuh Rp7 triliun menjadi Rp205,6 triliun. Pertumbuhan itu hampir separuh total pertumbuhan­ kredit nasional periode tersebut Rp15 triliun.

Kondisi ini dinilai menunjukkan sektor properti nasional tetap bertahan pada saat sektor lain melesu sebab kebutuhannya masih tinggi di hampir seluruh daerah.

»» read more

Gernas kakao di Sulbar gagal

MAMUJU: Program Gerakan­ Nasional (Gernas)­ Peningkatan Mutu dan Produksi Kakao­ di Sulawesi Barat tahun ini dinilai gagal karena distribusi­ pupuk ke petani terlambat.Koordinator Forum Komunikasi Petani Sulawesi Barat (FKPSB) Sukri Umar mengatakan hingga kini sistem distribusi pupuk terlambat hingga tiga bulan dengan alasan faktor geografis provinsi itu yang cukup berat.

“Jika masalah ini tidak segera ditangani dengan baik maka petani akan terus mengalami kesulitan sehingga program Gernas kakao di Sulbar gagal,” katanya di Mamuju, akhir pekan silam. Dia menambahkan waktu yang diperlukan untuk distribusi pupuk­ rata-rata sekitar tiga bulan. Menurutnya, memastikan penyaluran­ pupuk dapat berjalan saja tidak cukup.

Pemerintah, kata dia, harus pula memastikan pupuk diterima tepat waktu sebab sangat dibutuhkan. Sukri menambahkan secara teknis kondisi itu menunjukkan buruknya perencanaan pemprov.“Untuk melaksanakan sambung samping kakao, tahap pertama yang harus­ dilakukan adalah pemupukan dengan­ asumsi agar kondisi tanaman sehat,”­ katanya.

Akan tetapi, lanjutnya, yang terjadi saat ini adalah petani terpaksa melakukan sambung samping tanpa memberi pupuk terhadap tanaman terlebih dahulu.Akibatnya, lanjut dia, banyak­ tanaman kakao yang sudah disambung­ samping akhirnya mati karena tidak berada dalam kondisi­ sehat. Tidak hanya itu, menurut dia, proses penyaluran bibit pun diyakini tidak akan selesai­ hingga akhir tahun anggaran­ ini.

“Belum lagi pemotongan bantuan­ kepada kelompok tani, seperti gunting pangkas, handsprayer, dan chainsaw yang kerap terjadi,” imbuhnya.Fenomena ini, kata dia, sudah menunjukkan indikasi bahwa realisasi program gernas pada tahun pertama gagal.

Terhambat pupuk
Sementara itu, dari Sulawesi Selatan dilaporkan Gernas kakao­ juga terkendala pasokan pupuk­ karena dua produsen tidak memproduksi pupuk NPK dalam bentuk­ tablet dan briket.Kepala Dinas Perkebunan Sulsel­ Burhanuddin Mustafa mengungkapkan dua produsen pupuk tersebut hingga saat ini hanya memproduksi pupuk NPK dalam bentuk “granul.”

Padahal, kata dia, untuk mengefisienkan penggunaan pupuk,­ pemerintah pusat telah memutuskan memakai pupuk dalam bentuk­ tablet dan briket.“Pupuk NPK dalam bentuk granul tidak mampu terserap baik pada tanaman kakao. Pada musim hujan, pupuk granul ini mudah terbawa air,” katanya belum­ lama ini.

Di samping itu, lanjut dia, selama masa revitalisasi kebutuhan pupuk dalam bentuk granul jauh lebih banyak dibanding pupuk tablet maupun briket menyusul tingginya kebutuhan pupuk per hektare.Menurut dia, pihaknya telah meminta 10 pemerintah kabupaten/kota yang masuk dalam program itu untuk menyelesaikan analisis tanah dan jaringan tanaman.

Dia mengharapkan analisis tanah dan jaringan tanaman diselesaikan paling lambat Agustus 2009. Diperkirakan, peremajaan tanaman kakao setiap hektare membutuhkan pupuk 100 kilogram.Sementara itu, untuk intensifikasi dan rehabilitasi tanaman kakao dibutuhkan 250 kilogram per ha. Jumlah itu masih belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat petani kakao di sejumlah sentra pengembangan.

Sebagaimana diketahui, Depar-temen­ Pertanian memperkirakan Gernas Kakao 2009 di seluruh Sulawesi sebagai sentra akan mening­katkan produksi sekitar 300% per ha.Juru Bicara Departemen Pertanian Syukur Iwantoro di Jakarta pernah mengatakan Gernas Kakao 2009 dilaksanakan karena petani­ kakao di Sulawesi tiga tahun­ terakhir­ sangat terganggu akibat serangan penyakit hama penggerek­ buah kakao (PBK) yang sudah menyebar ke seluruh daerah.

Dia mengatakan hitungan pihaknya menunjukkan Gernas Kakao akan mampu meningkatkan produktivitas 300% per ha, yaitu dari 560 ton menjadi sekitar 1.500 ton per ha.Pada tahun ini, Gernas Kakao baru dilaksanakan di sekitar 20% total areal kakao di Sulawesi dan kawasan timur lainnya.

Dalam rangka itu, pemerintah telah membangun beberapa infrastruktur pendukung, seperti­ pusat informasi kakao yang dapat diakses­ internet termasuk di Sulbar.­Lewat pusat informasi itu, petani,­ penyuluh, dan warga lain dapat mengakses berbagai­ informasi tentang kakao mulai­ dari teknologi budidaya, penanganan­ penyakit, pasar, dan harga.

»» read more