Home - Photo - Blogger

Subscribe: Posts Subscribe to Revolution ChurchComments

40 Jiwa masih terjebak di Palopo

PALOPO, Sulsel: Sekitar 40 warga dari RW 3, Kelurahan Battang Barat, Kecamatan Wara Barat masih terisolir oleh sisa tanah longsor sampai tiga hari pasca longsor di Kota Palopo, Sulsel. Hal ini dikemukakan Camat Wara Barat Idris Kaso di Palopo, kemarin siang. Menurut dia, warga tersebut tidak dapat keluar­ dan dievakuasi dengan cepat karena akses jalan keluar terputus akibat masih ada ribuan kubik tanah menutupi.

Pemkot tata kampung nelayan

MANADO: Pemkot Manado akan menata ruang baru di kawasan pesisir untuk dijadikan kawasan perkampungan nelayan. “Kawasan pesisir yang sebagian besar berada­ di utara akan direvitalisasi supaya selain menjadi permukiman, juga menjadi pendukung pariwisata sebab diatur sebagai kawasan pengembangan nelayan,” kata Kepala Bappeda Manado Revin Lewan, kemarin. Lewan mengatakan kawasan dimaksud mencakup Bailang di Kecamatan Bunaken, serta Karangria di Kecamatan Tuminting.

Rumput laut Seram 135 ton

AMBON: Lima kelompok nelayan yang membudidayakan rumput laut di Desa Wael, Kabupaten Seram Bagian Barat, setiap tahun mampu menghasilkan 135 ton. “Hasil panen saya rata-rata 1,8 ton per tahun­ sejak Mei 2007. Tapi kalau digabungkan dengan empat kelompok nelayan lain, jumlahnya­ cukup besar,” kata Ketua Kelompok Budidaya Rumput Laut Sukamaju La Idris M. Thalib, kemarin. Lima kelompok nelayan yang mengembang­kan­ rumput laut itu masing-masing ber­anggota 15 orang.

Selasa, Januari 13, 2009

Pencarian korban terkendala cuaca

MAKASSAR: Pencarian korban KM Teratai Prima yang tenggelam di perairan Majene dan Polewali Sulawesi Barat, Sabtu, hingga kini terkendala angin kencang dan ombak. Ombak setinggi tiga ingga empat meter sejak menghadang tim SAR gabungan. Kapal Angkatan Laut (KAL) Samalona yang me-ninggal­kan Pelabuhan Parepare menuju lokasi sejak pagi hari, kembali ka­­­rena dihadang ombak yang ting­­gi. Kapal dengan 18 awak itu dihantam ombak perairan Polwali.

Hal yang sama ditemui tim SAR yang berada di perairan Ma­­jene. Komandan Searc and Rescue Unit (SRU) SAR Gabungan Andi Iksan mengatakan, walaupun cuaca cerah, namun angin yang sangat kencang memaksa mereka menuda proses pencari­an korban. “Rencananya Selasa pagi [hari ini] kami menyisir perairan Ma­jene dari Malunda ke Batu Roro di mana kapal diduga tengge­lam. Kami akan menurunkan dua perahu karet,” ujar Iksan. Hingga Senin sore dilaporkan su­dah 23 korban selamat ditemukan. Sebanyak 18 orang ditemukan nelayan Minggu siang, sisanya ditemukan kemarin.

mengerahkan kekuatan mencari sedikitnya 250 orang penum-pang KM Teratai Prima yang belum ditemukan. “Untuk membantu pencarian penumpang KM Teratai, ditempuh dengan ti­­ga cara yakni jalur darat, laut dan udara,” jelas Asintel Lantamal­ VI Kolonel Laut Jaka Santoso di Makassar, kemarin. Untuk pencarian melalui jalur darat, ungkapnya, sebanyak 40 orang personil TNI AL diturun-kan bergabung bersama 20 personil tim SAR gabungan yang dilengkapi dengan dua buah pe­­rahu karet.

Dari jalur laut, diberangkatkan­ KRI Slamet Riyadi, KRI Untung Suropati, KRI Kakap, KRI Hasan Basri, ditambah dua buah kapal Polair Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) serta tiga kapal lainnya­ dari Mabes Polri. KRI Hasan Bas­­ri dan KRI Kakap diberangkat­kan dari Lanal Balikpapan menu­ju lokasi musibah. Sedangkan sebanyak 6 awak Tim SAR dari personel TNI Angkatan Laut menggunakan pe­­sawat pengintai Nomad dari Skuadron Udara 800 Wing Komando Armada Timur (Koarmatim) yang berangkat dari Bandara Sepinggan, Balikpapan, pada Pukul 12.00 Wita, kemarin.Pencarian ini dipimpin oleh Ma­yor (Pnb) Dani dari kesatuan Koar­matim. Dani memperkira­kan perjalanan Tim SAR mema­kan waktu dua jam menuju perair­an Selat Makassar, tepatnya di Baturoro, sekitar dua mil dari Kabupaten Majene, Sulawesi Barat.

Manifes berbeda
Untuk mengantisipasi kesimpangsiuran data penumpang KM Teratai Prima Kosong, Admi­nistrator Pelabuhan (Adpel) Pa­repare Nurwahidah memeriksa manifest penumpang. Menurut­ Nurwahidah, berdasarkan mani­fes KM Teratai memuat 250 orang penumpang ditambah 16 orang Anak Buah Kapal (ABK) dan seorang nakhoda yang bernama Djabir.

“Total penumpang KM Teratai yang bertolak dari Pelabuhan Parepare, Sabtu (10/1) menuju Ba­­likpapan, Kaltim sebanyak 267 orang,” kata Wahidah. Kapal KM Teratai Prima dengan bobot 747 GT (grosston), be­­rangkat dari Parepare menuju Samarinda pukul 17.00 wita. Selain memuat penumpang, kapal itu juga muat kargo sekitar 200 ton. Sementara manifes KM Teratai­ yang dipegang Lantamal VI me­­nurut Asintel Lantamal VI, Kol Laut Jaka Santoso sebanyak 250 orang penumpang, dengan penumpang tambahan 50 orang termasuk 17 ABK dan seorang nakhoda bernama Djabir.

Sedangkan data manifes yang dikirimkan oleh PT Nur Abadi di Parepare ke Posko Satgas Operasi Kemanusian KPPP Samarinda, menyebutkan jumlah penumpang KM Teratai Prima Kosong sebanyak 250 ditambah 17 ABK. Namun, dalam manifes itu tidak tercatat para penumpang yang berusia 10 tahun ke bawah yang diduga mencapai puluhan orang.
Kendati terdapat perbedaan data, namun pihak Adpel Parepare yakin data yang dipegangnya lebih valid karena kapal bertolak dari Parepare dengan kelengkapan administrasi.

Dari Samarinda dilaporkan, Kapolda Kaltim Inspektur Jenderal Andi Masmiyat menegaskan, pemilik KM Teratai Prima Kosong yang tenggelam di perairan Batu Roro, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat (Sulbar), Minggu dinihari Muhammadong telah dimintai keterangan. “Sejak Minggu malam pemilik Kapal KM Teratai Prima telah dimintai keterangan di Poltabes Samarinda,” ungkap Andi Masmiyat, saat mengunjungi Posko Satgas Operasi Kemanusiaan di Kantor KPPP (Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan) Samarinda, kemarin.

Data Posko Satgas Operasi Kemanusiaan KPPP Samarinda hingga Senin siang mencatat sebanyak 41 warga melaporkan 103 keluarga mereka sebagai penumpang KM Teratai Prima Kosong yang naas tersebut. Divisi Layanan Jasa Raharja Parepare Muhammad Avidz mengatakan akan memberikan santunan sebesar Rp25 juta kepada korban tewas dalam musibah tenggelamnya KM Teratai Prima. Sedangkan korban luka mendapatkan biaya perawatan Rp10 juta.

»» read more

Kaltim akan bentuk Forum CSR

SAMARINDA: Pemprov Kaltim akan membentuk lembaga berupa Forum Coorporate Social Responsibility (CSR), sebagai tindak lanjut pengawasan terhadap kepedulian sejumlah perusahaan yang selama ini mencari penghidupan di daerah itu. Rencananya Forum tersebut tediri dari sejumlah pihak yang berasal dari perusahaan, lembaga swadaya masyarakat dan perwakilan pemerintah serta instansi terkait lain yang akan mengawasi dan menilai kepedulian perusahan terhadap lingkungan sekitar.

“Forum ini, nantinya akan mengawasi perusahaan yang belum melaksankan CSR dengan baik, sehingga diharapkan efektifitas CSR dapat menjadi salah satu penguat dan mendorong pertumbuhan pembangunan daerah,” kata Gubernur Kaltim, H Awang Faroek Ishak, kemarin.

Dia berharap dengan adanya forum ini akan terjalin kerjasama sejumlah perusahaan untuk membuat program CSR terpadu dan terbuka, terutama yang terkait soal pendanaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurut dia, selama ini sejumlah perusahaan selalu mengatakan telah melakukan berbagai bantuan kepada masyarakat melalui program CSR, tetapi pada kenyataannya jumlah nominal yang diberikan tidak seimbang dengan hasil yang telah dikeruk dari Bumi Kaltim.

Hal itu terjadi karena tidak adanya keterbukaan oleh perusahaan terkait program CSR dan lemahnya pengawasan dari birokrasi dan masyarakat yang seharusnya memberikan perhatian serius terhadap peran perusahaan bagi warga sekitar.­ Sering terjadi, kata Awang banyak perusahaan datang dan mengeruk hasil kekayaan Kaltim puluhan tahun, setelah itu pergi hanya meninggalkan berbagai kerusakan lingkungan yang harus dirasakan masyarakat dan menjadi masalah bagi pemerintah setempat.

“Hal itu tidak boleh terjadi lagi, karena semua perusahaan harus memiliki kepdulian dan keterbukaan, terutama yang terkait soal CSR. Perusahaan di Kaltim cukup banyak sehingga potensi pendanaan melalui CSR sangat besar,” katanya.Dia mencotohkan, di Kabupaten Kutai Timur ketika dilakukan penggalangan perusahaan secara terbuka terkait soal dana CSR, mampu mengumpulkan dana Rp138 miliar. Apalagi Kaltim tentunya angkanya bisa jauh lebih besar.

»» read more

Dana rehabilitasi kakao Sulsel Rp300 miliar

MAKASSAR: Pemerintah pusat­ me­­ngalokasikan dana sebesar Rp300 miliar untuk program rehabilitasi tanaman kakao pada tahun ang­­garan 2009 di Sulawesi Selatan , menyusul merosot­nya produksi kakao dalam tiga tahun terakhir. Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo mengatakan alokasi dana Rp300 miliar ini diperoleh dari anggaran pemerintah pusat untuk mendukung pengembangan sektor pertanian.

Dana ini masuk dalam daftar isian pengelolaan anggaran (DIPA) tahun 2009. Produksi kakao Sulsel, lanjut Syah­rul, pada dua tahun menda­­tang akan ditingkatkan dibandingkan produksi tahun 2008 yang hanya mampu berkisar 170 ribu ton.

“Dua tahun mendatang produksi kakao Sulsel akan lebih baik kalau program ini bisa dilaksanakan secara serempak di daerah-daerah produsen,” kata Gubernur Syahrul Yasin Limpo, belum lama ini. Syahrul mengatakan DIPA Sulsel di sektor pertanian khususnya untuk rehabilitasi tanaman kakao tidak mencapai target karena yang diajukan berkisar Rp900 miliar, namun yang disetujui hanya Rp300 miliar.

Program rehabilitasi tanaman kakao ini juga untuk memacu petani dalam mempertahankan posisi Sulsel sebagai daerah penghasil komoditas tersebut di tengah melemahnya permintaan pasar akibat krisis ekonomi. Berkaitan dengan ekspor, Syahrul optimis Sulsel tetap menjadi tempat transit yang produktif bagi kakao dari daerah produsen termasuk produksi Sulbar yang selama ini masuk dalam peta ekspor nasional.

Butuh 1 miliar bibit
Guna meningkatkan produktivitas kakao, Sulsel pada tahun 2009 ini membutuhkan satu miliar bibit baru berlabel bebas hama penyakit untuk sambung samping. “Kita butuh bibit sebanyak itu un­­tuk merehabilitasi 170 ribu hekta­­re tanaman kakao yang usianya di atas 10 tahun dan rusak karena se­­­rangan hama PBK pada 10 dari 24 kabupaten/kota di Sulsel,” kata Gu­­­bernur Sulsel.

Belum lama ini seusai membuka sosialisasi gerakan peningkatan pro­­duksi kakao Sulsel di hotel Sing­­ga­­sana, Syahrul mengatakan, ta­­­na­man kakao yang sudah tua tidak­ produktif lagi sehingga perlu segera diremajakan. “Diapakan juga produksinya te­­tap menurun sebab lebih banyak po­­hon kakao sudah tua dan rusak,” ujar­nya seraya menambahkan, sela­­ma ini produksi kakao Sulsel setiap hektarnya hanya 16 kuintal (1,6 ton) yang seharusnya dua ton per ha.­

Menurut Syahrul, dengan adanya peremajaan tanaman ini yang mencapai 170.000 ha dengan dukungan dana pemerintah pusat Sulsel akan kembali berjaya sebagai penghasil kakao terbesar di Indonesia.Kontribusi devisa yang dihasilkan kakao Sulsel, ungkapnya, merupakan yang kedua setelah pabrik nikel PT Inco Sorowako, Kabupaten Luwu Timur yang nilai ekspornya jauh lebih besar dari nilai ekspor kakao selama ini.

Gubernur Syahrul mengatakan, sebelum peremajaan tanaman kakao dilakukan tahun ini, petaninya sudah diajarkan cara menyambung samping melalui penyuluh lapangan yang tersebar pada 10 ka­­­bupaten penghasil kakao antara lain Luwu Raya yang meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur dan Palopo, Wajo, Bone, Pinrang, Sidrap, Soppeng.

Gubernur mengajak para bupati, mus­­pida, instansi terkait dan penyuluh lapangan yang daerahnya se­­bagai produsen kakao, pro aktif mem­bina petani meningkatkan produksi tanamannya demi pening­katan kesejahteraan.

»» read more

Masyarakat protes kinerja PT SFP

MAKASSAR: Masyarakat­ memprotes ke­­beradaan PT Seko Fajar Plan­tation (SFP) selaku pe­me­gang Hak Guna Usaha (HGU) di Kab. Luwu Utara. Lahan yang digugat itu terletak di Kecamatan Seko yang terletak di Desa Padang Balua, Padang Ra­­ya, Taloto, Hono, Lodang, Ma­­rante dan Embonatana se­­luas 23.718 hektar telah di­­kuasai perusahaan sejak ta­hun 1995.

Camat Seko, Abdul Hakim Bukara mengemukakan Keresahan masyarakat terhadap keberadaan PT SFP yang menguasai la­han melebihi 85% luas wilayah Kecamatan Seko. Menurut Hakim perkebu­nan PT SFP meliputi areal perkampungan, sawah, ke­­bun campuran, ladang, hu­tan belukar, hutan lebat, pa­dang rumput dan semak be­­lukar.

Masyarakat Seko telah me­­lakukan persuratan secara resmi yang ditujukan ke­­pada Bupati dan ditanda­tangani oleh perwakilan mas­­yarakat dari masing-ma­­­sing desa lokasi HGU pe­­rusahaan sejak tahun la­­lu dan saat masyarakat ma­sih menunggu keputusannya. “Masyarakat minta PT SFP beraktifitas, sebab se­­­jak tahun 1996 hingga sa­­at ini tidak ada lagi kegia­tan­ dan aktifitas yang dila­­­kukan perusahaan, Lo­­­­kasi HGU yang dikuasai pe­­­­ru­­sahaan ditelantarkan be­­­­­­gitu saja telah menutup­ mas­­yarakat Seko untuk me­­­­manfaatkan lokasi ter­­se­­but guna pengembangan­ usa­­ha pertanian dan perkebunan,” ujarnya dalam press release yang dikirim Pemkab Luwu Utara, kepa­­da Bisnis, kemarin.

Sesuai peruntukannya, lan­jut Hakim, HGU PT SFP awalnya akan memanfaatkan lahannya untuk bidang perkebunan seperti teh­ hijau, kopi arabika, mar­­kisa dan tanaman hortikultura lainnya namun da­lam pelaksanaannya ha­­nya dimanfaatkan untuk ke­­pentingan lainnya. Bukti penguasaan HGU-nya­ tersendiri terlihat da­­lam sertifikat HGU Nomor 1/1996 tanggal 10 Agustus 1996 dengan lahan seluas 12.676 hektar dan berakhir hingga 16 Agustus 2020, sedangkan HGU yang kedua nomor 02/1996 tertanggal 16 Agustus 1996 seluas 11.042 hektar dan berakhir tanggal 16 Agustus 2020.

Sesuai prosedurnya mas­yarakat sudah melakukan­ persuratan secara resmi ke­­­­­­pada Pemerintah dan di­­­­­tem­buskan kepada Men­­dag­ri, Kepala BPN pusat di Jakarta, Gubernur Sulsel, Pimpinan PT Seko di Ja­­karta. “Kita berharap kasus ini dapat diselesaikan secepat mungkin agar tidak terjadi po­­­lemik yang berkepanjangan di masyarakat,” ung­­­­­­­kapnya.

Tunggak PBB
PT SFP Plan­­tation penunggak Pajak­ Bumi dan Bangunan (PBB) terbesar yang ada di Kabu­­pa­­ten Luwu Utara.Berdasarkan data yang ada, tunggakan perusaha­­an tahun 2001 sebesar Rp 197.809.800 dan tahun 2005 Rp 109.578.200 dengan total Rp 307.388.000. Demikian dikemukakan Ke­­pala Bagian Humas dan Protokol Luwu Utara, Syah­ruddin. Belum termasuk hitungan pajak tahun antaranya dan saat ini. Katanya bisa men­­capai milyaran rupiah­. Selain itu, menurut dia, pihak perusahaan ju­­­ga telah mengabaikan dana kewajiban yang harus distor kepada Negara berupa uang wajib tahunan sebesar Rp 15.812.000 per tahun.

»» read more

Kebutuhan KPR di Sulsel Rp750 miliar

MAKASSAR: Kebutuhan kredit pemilikan rumah (KPR) di Sulawesi Selatan tahun ini diperkirakan mencapai sedikitnya Rp750 miliar – Rp1 triliun.Atas dasar itu, kalangan pengembang berharap perbankan segera menurunkan suku bunga mengikuti BI rate. Tingginya suku bunga dinilai paling bertanggung jawab mengurungkan niat konsumen membeli hunian. Direktur Utama PT Nusasembada Bangunindo Idris Manggabarani mengatakan penjualan rumah kelas menengah seharga sekitar Rp200 juta tahun ini diprediksi dapat me­­nembus 5.000 unit.


Dengan perkiraan nilai KPR Rp150 juta per unit maka total kebutuhan KPR di daerah itu sepanjang 2009 sebesar Rp750 miliar.Angka ini diprediksi bisa lebih besar sebab belum menghitung penjualan rumah mewah, rumah toko (ruko), rumah sederhana, dan lainnya. “Penjualan 5.000 unit rumah kelas menengah termasuk pesimis. Kalau angka optimisnya sekitar 7.000 unit,” kata Idris saat dihubungi, kemarin.

sumen kelas menengah bakal makin bergantung kepada KPR untuk membeli rumah sebab belakangan ini harga naik cukup tinggi menyesuaikan dengan biaya bahan baku. Chief Executive Group Business Property Bosowa Safran Yusri menuturkan banyak pengembang kini menaikkan besaran uang muka (down payment/DP) menjadi sekitar 30% dari nilai rumah. Sebelumnya, pengembang masih percaya diri menawarkan DP cukup 10%-20%. “Bahkan ada yang 50%. DP ini dinaikkan karena risiko yang dibarengi tingginya suku bunga,” paparnya.

Dia menjelaskan kebanyakan konsumen rumah kelas menengah yang ingin mengambil KPR mengaku hanya sanggup membayar maksimal 40% harga rumah sebagai uang muka. Menurutnya, hal itu membuat konsumen cenderung menahan diri untuk membeli rumah di tengah tingginya suku bunga. Data Kantor Bank Indonesia (KBI) Makassar menyebutkan tahun lalu total kredit konsumsi baru yang disalurkan di Sulsel (y-t-d sampai November) mencapai Rp2,87 triliun. Posisi kredit konsumsi tumbuh 29% dari Rp9,93 triliun menjadi Rp12,81 triliun.

Lazimnya, jenis kredit konsumsi meliputi KPR, kredit pemilikan ken­daraan, kredit tanpa agunan, kartu kredit, dsb. Sayangnya, KBI Makassar tidak merinci berapa besar outstanding setiap jenis kredit tersebut terhadap total pinjaman.Meski demikian, selama ini outstanding KPR diketahui salah satu yang terbesar di antara kredit konsumsi lainnya.

Tidak membangun
Safran memerkirakan para pengembang di Sulsel tidak akan membangun hunian baru tahun ini, setidaknya selama semester I, dan hanya akan berusaha menghabiskan stok lama. Di tengah perlambatan ekonomi dan kenaikan harga bahan baku, membangun properti baru terlampau berisiko. “Saya pikir pengembang pasti menahan diri. Dulu kami membangun dulu baru mencari pasar, sekarang tidak bisa lagi begitu,” ungkapnya.

Idris yang mantan Ketua REI Sulsel meyakini daya beli masyarakat masih cukup tinggi, tampak dari realisasi penjualan rumah yang hanya sedikit turun di akhir 2008.

»» read more

PDAM akan revisi kontrak dengan Traya

MAKASSAR: Kontrak kerja sama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar dengan PT Traya Tirta tentang jual beli air bersih akan direvisi. Kontrak selama 20 tahun yang ditandatangani awal Mei 2007 itu berpotensi merugikan perusahaan daerah. Asisten I Bidang Pemerintahan Kota Makassar Ruslan Abu mengatakan direksi PDAM tengah membica­rakan proses addendum perjanjian dengan PT Traya menge­nai harga jual air baku.

“Direksi PDAM dengan­ PT Traya kembali bertemu un­­tuk merevisi harga air baku yang dijual PT Traya ke PDAM dari Rp1.350 per meter kubik menjadi Rp700 per meter ku­­­bik,” kata Ruslan kepada Bis­­nis, kemarin. Air yang dijual Traya itu diproses melalui Ins­­talasi Penjernihan Air (IPA) II Panaikang Makassar.

Data yang diperoleh menyebut­kan, bila PDAM tidak melakukan addendum kontrak, total kerugian bisa mencapai Rp27,10 miliar per tahun. Nilai kontrak yang sudah ditandatangani itu Rp78 miliar, terdiri atas investasi Rp73 miliar dan biaya operasional Rp5,2 miliar, dengan harga air baku Rp1.350 per meter kubik. Kontrak ini untuk meningkatkan debit air dari 1.000 liter per detik menjadi 1.200 liter per detik. “Kesepakatan PDAM dan PT Traya itu hanya untuk produksi IPA II Panaikang yang mencapai 1.000 liter per detik di utara dan timur Makassar,” jelas Ruslan.

Sekretaris Badan Pengawas PDAM Makassar Bastian Lubis mengatakan kontrak PDAM dan Traya akan memersulit posisi perusahaan daerah ini membayar harga air curah. Apabila pembayaran dianggarkan da­lam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), arus kas perusahaan mi­­­­nus Rp42 miliar.Menurutnya, kalaupun investasi untuk IPA Panaikang tidak dianggarkan, arus kas tetap minus Rp12 mi­liar. ”Jadi solusi untuk menghindari kerugian adalah memutus kontrak karena ini berkaitan dengan air baku,” ungkap Bastian. Untuk menutupi minus arus kas, kata Bastian, PDAM Makassar harus mencari dana talangan.

»» read more

PLN enggan janji tak ada pemadaman

MAKASSAR: PT PLN (Per­­sero) menilai daya mampu listrik di Sulawesi Selatan dan Barat tahun ini cukup memadai untuk menghindari berulangnya­ krisis energi be­­rupa pe­­­ma­­daman bergilir.

Meski demikian, PLN enggan menjanjikan ta­­hun ini tidak ada pe­­madaman bergi­­lir. Pasalnya, daya mampu saat ini baru sebatas mencukupi kebutuhan listrik. General Manager PLN Sul­­selrabar Arifuddin Nurdin me­­­ngatakan krisis listrik yang masih berlanjut hingga 2008 disebabkan minim­nya produksi listrik baru di wilayah itu.

Padahal, katanya, hampir se­­­mua pembangkit la­­­ma PLN su­­­dah tergolong uzur sehingga­ kerap meng­alami gangguan tek­­­nis. Akibat usia yang sudah melewati masa su­­­bur, produksi pembangkit juga terus menurun. “Kami tidak berani janji tahun ini tidak ada lagi pemadaman. Tetapi kami bisa berjanji akan bekerja sebaik mungkin­­ untuk mencegah pe­­­­mada­m­­an. Artinya jangan­ sam­­pai sistem­ kehilangan­ da­­­ya,” tutur Ari­­fud­­din, ke­­­­­­ma­­­­­rin. Dia menjelaskan daya mampu kelistrikan Sul­­­selbar sebesar 500 MW atau kira-kira sama dengan beban puncak.

PLN baru-baru ini me­­­nerima pasokan dari PLTG Sengkang 60 MW. Tanpa produksi baru milik PT Energy Sengkang itu, BUMN kelistrikan ini menderita defisit daya dan terpaksa melaksanakan pemadaman bergilir.“Sekarang situasi kita bisa dibilang pas-pasan. PLN tidak perlu mema­damkan jika produksi listrik normal,” jelas Arifuddin.

»» read more

Ekonomi Sulsel 2009 ditargetkan tumbuh 7%

MAKASSAR: Pemerintah Sulsel berharap ekonomi bisa tumbuh 6%-7% tahun ini, dengan mengoptimal­kan belanja pemerintah ser­­ta menjaga daya beli ma­­­syarakat.Gubernur Syahrul Yasin Limpo mengatakan mengupaya­kan­­ pem­­bahasan rancangan ang­­ga­­ran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2009 selesai se­­­lambatnya Februari agar stimulus pe­­­r­e­­konomian dari konsumsi pemerintah dapat mulai mengucur April.

Dia mengatakan RAPBD 2009 menghadapi persoal­an benturan dengan pera­turan pemerintah (PP) No.41 tahun 2007 tentang Organisasi Pe­­­rangkat Daerah yang mengharus­kan perampingan struktur lembaga/dinas dae­­­rah.

“Saat ini kami sedang me­­­nyelesaikannya. Ha-ra­­p­­­an saya secepatnya RAPBD bisa rampung su­­­paya ada stimulus untuk membantu menggerakkan ekonomi,” kata Syahrul, pekan lalu.
Gubernur mengatakan pem­­­prov ingin pertumbuh­an eko­­nomi 2009 menyen­tuh 7% agar program pen­­ciptaan la­­­pa­­ngan kerja dan pengentasan kemiskinan­ dapat tercapai le­­­bih cepat. Setidaknya, menu­rut Gu­­ber­nur, pertumbuhan eko­­­­­­­nomi dapat mencegah mun­­­­­­­­­­culnya pengangguran ba­­­ru­­­­ di tengah ancaman krisis global.

“Saya ingin ekonomi Sulsel tumbuh 6%-7%. Itu akan cu­­­­­­­­­­­­kup baik untuk mengge­rak­­­­­­­­­­­kan semuanya, apalagi da­­­lam­­­­­­ kondisi krisis sekarang,” ujarnya.Pemerintah, lanjut­ Syah­­­rul, akan fokus me­­­wu­jud­kan se­­­jumlah target khususnya di bi­­­dang peningkatan pro­­duk­si komo­ditas unggulan di sektor perta­nian dan perkebunan, se­­­perti beras, jagung, sapi, kakao, dan lainnya.

Menurutnya, hanya de­­­ngan mencapai peningka­t­an pro­­duk­si, rak­­­­­yat Sulsel yang sekitar­ 51% (data BPS per Agustus 2008) bekerja di sektor per­­­tanian dapat menikmati­ ke­­­naikan pendapatan.“Dengan begitu pula ka­­­mi berharap daya be­­­li­­­­ masyarakat terjaga yang dampaknya nanti ke­­ in­­­dus­­tri atau sektor eko­­nomi lain,” paparnya. Sampai kuartal III/2008, ekonomi Sulsel tercatat tumbuh 8,48% (y-t-d). Laju PDRB tahunan mencapai 7,18%.

»» read more

Senin, Januari 12, 2009

Bosowa tunda bangun pabrik semen unit 2

Laporan Kwan Men Yon

MAKASSAR: Kelompok usaha Bosowa memastikan menunda rencana pembangunan pabrik Semen Bosowa II di Kabupaten Maros, Sulsel, hingga situasi perekonomian akibat krisis global membaik. Semula, perusahaan milik keluarga Aksa Mahmud itu merencanakan membangun pabrik semen berkapasitas dua juta ton per tahun dengan biaya investasi Rp1,5 triliun.

Pabrik tersebut diharapkan menaik­kan produksi semen Bosowa dari saat ini 1,6 juta – 1,8 juta ton menjadi 3,6 juta – Rp3,8 juta ton pada 2009/2010. Namun, karena berbagai sebab, rencana konstruksi pabrik terus tertunda. Terakhir, Bosowa merencanakan mulai membangun pada awal 2009.

CEO Bosowa Corporation Erwin Aksa mengatakan pihaknya kesulitan mencari sumber pendanaan untuk aksi kor­porasi itu. menurutnya, likuiditas perbankan yang tengah mengering benar-benar membuat perseroan terpaksa ikut menahan diri. Di sisi lain, opsi pendanaan dari pa­sar modal melalui penerbitan saham perdana (initial public offering/IPO) tampak makin kurang menarik menyusul anjloknya ekspektasi bursa di seluruh dunia.

“Kami pasti menunda pembangunan Bosowa Unit II karena tidak mungkin dilaksanakan di tengah kondisi sulit sekarang. Untuk menyiasati permintaan pasar, kami akan optimalkan mesin di pabrik lama,” papar Erwin, baru-baru ini. Semen Bosowa memiliki sebuah unit pabrik di Maros, Sulsel, dengan kapasitas terpasang maksimal dua juta ton per tahun. Sekitar 70% produksi pabrik tersebut diserap pasar di kawasan timur Indonesia.

Semen Bosowa mempunyai empat unit pabrik pengemasan (packing plant) yakni di Banten, Banyuwangi, Samarinda, dan Sorong. Baru-baru ini perseroan meresmikan pabrik pengolahan bahan baku (semen mill) di Batam. Pada 2007, kelompok Bosowa membukukan pendapatan operasional Rp3 triliun dan EBITDA Rp600 miliar. Semen Bosowa menyumbangkan EBITDA Rp250 miliar.

»» read more

Bupati diminta panggil pengusaha

Laporan M. Noor Korompot

MAKASSAR: Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan pihaknya meminta bupati dan walikota mencegah adanya pemutusahan hubungan kerja (PHK) dalam jumlah besar pada saat krisis.

“Saya sudah minta kepada bupati dan walikota segera ber-koordinasi dengan pengusaha dan organisasi dunia usaha untuk mencari solusi jangka pendek dalam menghadapi krisis global dengan tidak melakukan PHK,” kata Gubernur Syahrul Yasin Limpo, pekan lalu. Dia mengemukakan jika ada perusahaan di daerah yang mengalami kesulitan akibat krisis sebaiknya tidak langsung mem-PHK karyawannya, te­­ta­­­pi mengambil langkah lain misalnya dengan menurunkan upah kerja.

“Kalau sampai ada yang melakukan PHK apalagi dalam jumlah besar, kami akan panggil pengusaha tersebut. Kalau di daerah tentunya bupati akan bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah ini,” tegasnya.

Syahrul mengatakan pihaknya saat ini tengah menyusun ke­­bijakan baru dalam soal investasi di tengah krisis dengan membebaskan pajak ke-pada calon investor yang menampung tenaga kerja dalam jumlah besar.

“Jika ada investor yang masuk ke Sulsel dengan menyerap tenaga kerja lokal hingga 1000 orang Pemda akan berikan tax holiday. Ini janji kami yang bisa dipegang selama kami memerintah,” tegasnya Syahrul.

Tetapi, katanya, kebijakan ini hanya berlaku bagi pe­­ru­­­sahaan yang baru bukan pe­­ru­­sahaan yang sudah lama beroperasi. Jadi, katanya, silah­­kan ber-investasi di mana dalam tiga tahun mendatang, Pemprov akan memberikan kemudahan pajak bagi perusahaan tersebut.

Syahrul tidak menjelaskan secara rinci pajak yang akan dibebaskan dalam mendukung pelaksanaan investasi baru di Sulsel, namun masalah itu sudah disampaikan kepada Kanwil Pajak Sulselbar.




»» read more

Ekspor kakao 2008 capai US$277 juta

Laporan Afandy Fatriah Mansyur

MAKASSAR: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulsel memprediksi total ekspor kakao hingga Desember 2008 mencapai US$277 juta. Menurut Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Disperindag Ha­­san Majadi, target tersebut bi­­­­sa­ terealisasi sebab akumula­­si­ ni­lai ekspor tersebut­ per November 2008 sudah US$267 juta. Tahun 2006 Sulsel bi­­sa mengekspor coklat 152.805 ton­ dengan nilai US$183,9 juta,

“Tahun [2007] lalu, ekspor kakao hanya mencapai US$224 juta. Jadi ada kenaikan sedikit [3,7%] dibanding posisi tahun lalu,” ujar Hasan Majadi kepada Bisnis, belum lama ini. Hasan mengutarakan pertumbuhan tipis nilai ekspor tersebut disebabkan volume ekspor masih melambat, di mana dalam 11 bulan pertama 2008 hanya mencapai 114.000 ton.

Dia berharap volume ekspor ta­hun 2008 berhasil mencapai tran­saksi 133.000 ton, atau sama per­­sis dengan volume pengiriman luar­ negeri 2007 silam.“Tanaman kakao sekarang su­sah­, jadi volume perdagangan eks­­por juga tidak terlalu besar. Kami berharap ada peremajaan ka­kao di tahun 2009, agar vo­lume eks­por bisa semakin meningkat,” ujar­nya.

Hasan mengatakan kakao me­­rupakan ekspor primadona Sul­­sel selain nikel, udang, kopi, ikan, dan rumput laut. Kakao Sul­­sel cukup diminati sebab me­­miliki kuantitas dan kualitas se­­suai dengan harapan pasar inter­­nasional, meski belum terlalu optimal.

Negara-negara importir kakao­ Sulsel, sambungnya, seperti Ame­rika Serikat, Jepang, Belanda, Spa­­nyol, Belanda, dan Belgia. Se­lain itu, Korsel, Malaysia, Brasil, Singapura juga meminta pasokan­ kakao dari Sulsel.



»» read more

PHRI protes inspeksi miras

Laporan Kwan Men Yon

MAKASSAR: Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Makassar meminta Dirjen Bea Cukai Sulselbar meninjau kembali kebijakan inspeksi minuman keras yang dinilai merugikan mereka. Ketua PHRI Makassar Anggiat Sinaga mengatakan seharusnya Dirjen Bea Cukai mengawasi peredaran miras sejak dari pelabuhan atau bandara, bukan ketika sudah dipajang di rak hotel atau restoran.

Tindakan inspeksi miras langsung di hotel, kata Anggiat, membuat pengelola dirugikan dua kali, yakni harus kehilang­an barang yang disita serta mengganggu kenyamanan tamu. “Ini berkaitan dengan kenyamanan berinvestasi di Makassar dan Sulsel pada umumnya. Kalau cara pencegahan miras seperti sekarang, semua akan repot,” kata Anggiat, kemarin.

Dia mengatakan pengusaha yang tergabung dalam PHRI selalu membeli miras dari distributor resmi. Pengusaha, kata dia, juga selalu mengecek kebenaran pita cukai pada botol minuman dengan alat khusus yang lazim digunakan.

“Lha, kalau ada (pita cukai) yang ditemukan palsu, ini salah siapa sebenarnya? Kami pengelola hotel pasti tidak ingin mencari masalah dengan memakai pita cukai palsu,” gugatnya. Baru-baru ini, pihak Bea Cukai dilaporkan menggelar inspeksi miras di sejumlah hotel dan kafe. Dari aksi tersebut, Bea Cukai menyita sekitar 900 botol miras berpita cukai palsu.</span>


»» read more

Garuda tambah lima rute penerbangan di KTI

Laporan Zulfaedar Pay

MAKASSAR: Maskapai Garuda Indonesia secara bertahap memerluas jangkauan penerbangan di kawasan timur Indonesia (KTI). Pada triwulan I 2009, Garuda menyiapkan lima rute baru tujuan Kendari, Palu, Gorontalo, Ambon, dan Sorong, di mana Bandara Sultan Hasanuddin menjadi flight hub.

Lima provinsi yang akan disinggahi akan menggunakan pesawat Boeing 733 dengan 94 kursi kelas ekonomi dan 16 kelas bisnis. Kepala Cabang Garuda Makassar M. Azhar mengungkapkan hal itu kepada Bisnis, pekan lalu. Azhar menjelaskan perluasan jangkauan terbang Garuda di KTI adalah rencana yang sudah disusun tahun 2008. Sebagai langkah awal, penerbangan dilakukan sekali sehari, namun jika lonjakan permintaan tinggi dibuka dua kali.

Pembukaan rute baru tersebut, ungkap dia, akan dilakukan bertahap. Rute Jakarta-Makassar–Kendari dimulai 16 Januari nanti. Sementara tujuan Palu, Ambon, dan Sorong diperkirakan dilakukan bulan Maret. Untuk penerbangan tujuan Gorontalo akan dibuka bulan Juni mendatang.

Rute baru di KTI itu tetap melakukan penerbangan dari dan ke Jakarta, dengan terlebih dahulu transit di Makassar. Dia menyatakan dengan terbukanya layanan tersebut maka Garuda sudah melayani seluruh provinsi di Sulawesi dan sebagian KTI. Selain membuka rute baru, Garuda juga mengubah waktu rute Makassar–Balikpapan dari malam menjadi pagi hari. Sementara rute Balikpapan–Makassar akan dimulai malam hari.

Untuk meningkatkan penerbangan di rute baru tersebut, Garuda memberlakukan tiket promosi dengan harga Rp500.000. Promosi berlangsung hingga akhir Februari 2009.

»» read more

Kredit macet UMKM di Gorontalo capai 30%

Laporan Zulfaedar Pay

GORONTALO: Potensi kredit macet di Provinsi Gorontalo yang mencapai 30% dinilai tidak relavan dengan pertumbuhan ekonomi provinsi itu yang mencapai 7,59%. Dengan tingginya Non Performance Loan (NPL) hingga 30% atau di atas toleransi BI 5% maka dampaknya berimbas pada penurunan penyaluran kredit. “Di Gorontalo total kredit hanya tumbuh 34,5% di tahun 2008,” kata Kepala Kantor BI Gorontalo Benny Siswanto, kepada Bisnis pekan lalu.

Meski tidak menyebutkan berapa nilai rupiahnya, namuan Benny menjelaskan bahwa Kondisi NPL di Gorontalo lebih buruk dibandingkan tahun 2007, di mana pertumbuhan kredit UMKM mencapai 50,9%, sehingga terjadi selisih sampai -16,4% di tahun 2008. “NPL UMKM menurun, namun masih di atas batas toleransi BI yang hanya dipatok 5%. Perbandingan kredit UMKM dengan total kredit juga menunjukkan perlambatan,” kata dia.

Kredit macet yang tinggi tersebut, lanjut Benny juga berimbas pada kinerja UMKM yang kian melambat. Kondisi itu pula mendorong sejumlah bank untuk mengurangi kredit UMKM yang mempengaruhi kinerja intermediasi. Terjadinya kredit macet disebabkan beberapa faktor, yakni usaha tidak bankable, legalitas tidak jelas, pengusaha dadakan, dan tidak menjaga komitmen.

“Sebagian besar yang mengajukan kredit UMKM adalah pengusaha dadakan yang visible, tapi tidak bankable. Pinjaman dianggap hibah atau bantuan yang tidak perlu dikembalikan kepada bank dan pemerintah,” kata Benny. Dia menambahkan pertumbuhan ekonomi Gorontalo masih bersumber dari sektor konsumsi pemerintah yang menjadi lead finance untuk pertumbuhan ekonominya.

»» read more

BCA incar kredit tumbuh minimal 20%

Laporan Kwan Men Yon

MAKASSAR: PT Bank BCA Tbk menargetkan penyaluran kredit maupun penghimpunan dana pihak ketiga di Makassar dan sekitarnya dapat tumbuh minimal 20% pada 2009.Kepala Cabang BCA Makassar Hendrik Sia mengakui upaya perbankan mencapai target tahun ini bakal menemui hambatan lebih besar seiring pelemahan ekonomi nasional akibat kelesuan global.

Dia mengatakan secara umum periode emas bagi perbankan pada 2007-2008 bakal sulit terulang tahun ini sebab ekspor diperkirakan menyusut drastis serta konsumsi masyarakat diduga merosot.“Tetapi BCA masih cukup yakin dengan pasar di Sulsel. Daerah ini beruntung memiliki komoditas unggulan yang membuat dampak krisis bakal sedikit berkurang,” katanya, pekan lalu.

Hendrik menuturkan perbankan akan tetap mewaspadai kemungkinan penurunan ekspor yang sedikit banyak berpengaruh terhadap permintaan kredit. Meski demikian, dia meyakini jenis kredit modal kerja dan konsumsi bakal tetap bergairah.Menurutnya, pengucuran kredit di wilayah itu secara keseluruhan masih berpotensi tumbuh hingga 20%.

Demikian pula dengan perolehan dana pihak ketiga yang tetap berpeluang meningkat pesat kendati tidak sebesar kredit.
BCA membukukan pertumbuhan plafon kredit sebesar 80% selama 2008 yakni menjadi Rp1,8 triliun, termasuk bank garansi.

Dari jumlah itu, plafon kredit produktif (modal kerja dan investasi) mencapai Rp1,6 triliun, tumbuh hampir dua kali lipat dibanding posisi tahun sebelumnya Rp818 miliar.“Used plafond kredit produktif kami sekitar 71% atau kira-kira Rp1,13 triliun,” jelas Hendrik.

Outstanding kredit pemilikan rumah (KPR) tercatat sebesar Rp170 miliar sedangkan realisasi kredit kendaraan bermotor mencapai Rp80 miliar.BCA meraup total dana pihak ketiga hampir Rp1,9 triliun dengan komposisi dana murah tabungan dan giro sebesar 74%. Posisi DPK tersebut meningkat 19% dibanding akhir 2007.

»» read more

Kaltim optimalkan agribisnis

Laporan Balikpapan

SAMARINDA: Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak menyatakan pihaknya optimis dengan mengembangkan sektor agribisnis akan mampu menghadapi krisis global, mengingat sektor ini akan banyak menyerap tenaga kerja sehingga bisa menampung tenaga kerja dalam jumlah besar.“Sektor agribinsi masih memiliki peluang pasar cukup potensial, selain itu banyak menyerap tenaga kerja sehingga bisa mengatasi masalah pengangguran,” kata Awang di Samarinda, akhir pekan lalu.

Awang mengaku cukup prihatin dengan kondisi perekonomian sekarang yang lagi terpuruk terkena dampak krisis global sehingga butuh dukungan pemegang kebijakan dalam mengatasinya. Untuk itu Awang mengajak seluruh kepala daerah di Kaltim untuk bersama-sama mengembangkan potensi daerah dalam mendorong perekonomian di setiap kabupaten/kota.

Salah satu sektor yang masih prospektif dalam kondisi sekarang adalah agribisnis, yakni kehutanan dan pertanian serta revitalisasi sektor perikanan. Pengembangan sektor kehutanan, kata dia, tidak mungkin lagi melakukan ekploitasi sumber daya hutan/kayu karena kondisi hutan kian kritis namun bisa memanfaatkan lahan-lahan terlantar menjadi hutan tanaman industri atau perkebunan.

Sedangkan pada sektor pertanian masih terbuka karena kebutuhan pangan tetap tinggi baik pada masa krisis maupun normal.Awang juga menilai bahwa untuk mengatasi krisis ekonomi dengan mengembangkan sektor pertanian perlu dukungan pihak DPRD, khususnya menyediakan anggaran yang lebih proporsional untuk sektor agribisnis ini.

»» read more

Body Shop buka di Balikpapan

Laporan Balikpapan

BALIKPAPAN: The Body Shop akan ekspansi di Balikpapan, Kalimantan Timur. Tenan kecantikan asal Inggris yang terkenal dengan produk kosmetik dan kecantikan berbahan ramah lingkungan, membuka gerainya di lantai dasar The Plaza Balikpapan (PB).Vice President of Commercial and Operation Deputy director of Project PT PAndega Citra Niaga, Ronny LHDA, mengungkapkan tenan The Body Shop dipastikan mulai beroperasi pada 16 Februari 2009.

“The Body Shop sendiri sudah membuka 52 cabang hingga kini, dan tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya, dan Bali. Di Pulau Sumatera ada di MEdan, Palembang, dan Pekan Baru. Di Sulawesi ada di Makassar, sedangkan Ka-limantan baru di Pontianak. Balikpapan sendiri adalah cabang ke 53 di Indonesia.

Pandega merupakan pengelola kawasan mall dan pusat belanja terbesar di Balikpapan saat ini. Kini dua kawasan dihuni sejumlah tenan nasional. Kedua kawasan itu, PB sendiri terdapat 70 tenan, dimana diantaranya dihuni tenan seperti Hero Supermarket dan Matahari. Trade Center (TC) yang baru beroperasi November 2008 lalu itu sudah dihuni sedikitnya 250 tenan. Sejumlah tenan kenamaan bercokol disitu seperti Solaria, Cabe Merah, dan A&W. Namun TC mendadak sangat berkibar lantaran menggandeng Hypermart.

»» read more

Jumat, Januari 09, 2009

Energy Equity bangun kilang LNG

MAKASSAR: Penduduk Sulawesi Selatan bakal menikmati elpiji (LPG/liquid petroleum gas) murah yang dialirkan dengan pipanisasi ke rumah-rumah pada 2011.Hal itu setelah PT Energy Equity Epic Sengkang, sebuah perusahaan migas penanaman modal asing (PMA), mulai membangun kilang LNG (liquid field natural gas) di Keera, Kabupaten Sengkang.

“Equiptment LNG plant sudah dipabrikasikan dan siap diinstal secara bertahap. Gas rumahan akan disalurkan melalui pipanisasi dengan harga murah,” kata Stewart WG Williott Managing Director & CEO Energy World Corporation Ltd (EWC) ketika bertemu Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, kemarin.

EWC Ltd adalah holding company Energy Equity, Energy Sengkang, dan South Sulawesi (SS) LNG. Stewart mengaku proyek pengolah­an gas alam menjadi cair akan rampung tahun 2011. Kilang LNG yang akan berdiri di lahan seluas 35 hektare mampu memproduksi 2 juta – 5 juta ton LNG per tahun dengan total investasi US$500 juta.

Dengan produksi setiap hari mencapai 280 juta mbtu (matric bri­tish thermal unit), distribusi LNG akan menggunakan tiga cara, yakni pipanisasi, pengapalan, dan pengiriman melalui truk tangki gas. Namun dia mengaku untuk merealisasikan housing gas di Sulsel dan Kota Makassar harus mendapat izin BP Migas. Selain membangun kilang gas, SS LNG juga membangun pelabuhan dan terminal penampungan. Gas akan disalurkan melalui pipanisasi sejauh 19 km dari lapangan gas alam Sengkang ke kilang gas Keera yang berada di Teluk Bone.

Dari data Bisnis tahun 2008, Energy Equity berencana memproduksi LNG secara bertahap, mulai dari 140.000 ton, satu juta ton, sampai dua juta ton per tahun. Produksi LNG akan dijual ke PT Aneka Tambang (Antam) Pomalaa Sultra sebesar 400 ton per hari, dan kebutuhan SS LNG di Jatim 400 ton per hari. LNG juga akan didistribusikan 800 ton per hari ke PLN Bali, dan PLTGU Tello serta PLN Sulselrabar 400 ton per hari atau ekuivalen 22 juta mbtu per hari.

Negosiasi BP Migas Gubernur Syahrul Yasin Limpo pada pertemuan itu berjanji merealisasikan rencana Energy Equity untuk menyalurkan gas ke Makassar. Untuk memperlancar negosiasi dengan BP Migas dan pemerintah pusat, Syahrul meminta Energy Equity melibatkan Pemprov Sulsel dalam proyek itu, dengan memberikan data-data lengkap.

“Saya janji kebutuhan gas di Sulsel terutama Makassar dapat dipenuhi. Energy Equity siapkan saja data-data penting, selebihnya menjadi wewenang saya meyakinkan peme­rintah pusat,” kata Syahrul. Gubernur melalui Dinas Pertambangan dan Energi Sulsel akan membangun housing gases (gudang gas). Dari gudang akan dibuat pipanisasi langsung ke rumah-rumah, hotel, restoran, RS, dan gedung publik lainnya.

Jika terealisasi, masyara­kat Sulsel bakal menikmati gas murah dengan sistem penyaluran moderen. Model pipanisasi gas kemungkinan besar akan menying­kirkan kebiasaan menggunakan tabung gas. “Pemprov menilai Energy Equity sebagai perusahaan asing yang memberikan kontribusi besar terhadap Sulsel. Jika ada data lengkap maka saya akan mengundang Presiden menyaksikan langsung proyek tersebut,” kata Gubernur.

Investasi US$159 juta
Selain membangun kilang gas di Keera, Stewart mengatakan Energy Equity juga mengucurkan US$140 juta untuk membangun turbin berkapasitas 200 MW di lokasi PLTG Energy Sengkang.
Proyek yang dibangun secara bertahap itu untuk membantu PLN Sulselrabar mengatasi krisis listrik. Tahap pertama sebesar 60 MW yang bernilai US$45 juta sudah terealisasi akhir Oktober 2008.

Dengan tambahan daya 60 MW itu, PLTG Sengkang sudah memproduksi total 185 MW. Tahap kedua diperkirakan pertengahan tahun 2009 dengan kapasitas sama 60 MW. Pada pertengahan tahun 2008 mantan President Director Energy Equity Paul Edwards mengatakan Energy Equity juga akan menyisih­kan US$24 juta untuk pembangun­an PLTU sekam padi. PLTU sekam padi merupakan program corporate social responsibility (CSR) yang akan disumbangkan Energy Equity kepada Pemkab Sengkang.

Jika berjalan sesuai rencana maka tahun 2009 - 2010 PLTG Sengkang sudah memproduksi listrik sebesar 318 MW. Dengan tambahan energi itu berarti perusahaan asing Energy Equity menjadi pemasok listrik terbesar di sistem PLN Sulselrabar.

»» read more

Bosowa rem investasi jalan tol 2009

MAKASSAR: Pengem­ba­ng­an investasi jalan tol tahun 2009 diperkirakan bakal stag­nasi, jika pemerintah tidak melindungi calon investor dari kenaikan harga tanah yang akan dibebaskan.

“Bosowa Corporation seba­gai salah satu investor jalan tol nasional masih pikir-pikir lagi untuk menanamkan investasi di sektor infrastruktur khususnya jalan tol baru jika pemerintah tidak menekan naiknya harga tanah,” kata CEO Bosowa Erwin Aksa, kemarin.

Menurut Erwin, pihaknya baru-baru ini membatalkan rencana investasi jalan tol di sebuah daerah di Jawa karena pemerintah yang menawarkan proyek ini tidak menekan naiknya pembebasan tanah.
Awalnya, kata Erwin, pe­­­me­­rintah menjamin biaya pembebasan tanah untuk proyek tersebut berkisar Rp300 miliar, namun setelah ingin dilaksanakan ternyata di lapangan naik menjadi Rp600 miliar.Setelah pihak investor me­­­ng­­ajukan soal ini, pemerintah justru tidak bisa membantu. “Kami diminta untuk menanggung risiko kenaikan harga tanah itu. Ini tidak mungkin,” papar Erwin.

Erwin yang juga Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) itu me­­ngatakan proyek jalan tol nasional yang bisa diselesaikan tahun 2009 hanya yang sudah dalam tahap kontruksi dan dilaksanakan sejak 2009.
Sedangkan yang baru dalam tahap penjajakan investasi diperkirakan akan mandek. Padahal, katanya, pemerintah­ ingin mengelontorkan­ dana menghadapi krisis glo­­bal de­ngan proyek infrastruktur.

Bosowa Corporation pada akhir tahun lalu telah mengo­perasikan Jalan Tol Seksi Empat (JTSE) sepanjang 11, 57 km di Kota Makassar. Poros ini menghubungkan Jalan Tol Seksi Satu dan Seksi Dua sepanjang 6 km, yang telah lebih dahulu beroperasi sejak 1999. Pengelolaan jalan tol ini dilaksanakan oleh PT Nusantara Infrastructure Tbk, sebuah perusahaan publik yang mayoritas sahamnya­ di­­­miliki Bosowa.

Poros tol Seksi IV Makassar ini merupakan portofolio ja­­­lan tol ketiga yang dimili­ki oleh Nusantara, setelah Tol Reformasi dan Tol BSD di Kota Tangerang, sehingga jalan tol yang dimiliki perseroan menjadi 24,77 km.

»» read more

'Tidak khawatir ekspor turun'

MAKASSAR: Gubernur Sul­­­­­sel Syahrul Yasin Limpo mengaku tidak terlalu khawatir mengenai penurunan nilai ekspor pada 2008 yang diperkirakan dapat berlanjut tahun ini seiring krisis global.

Pasalnya, menurut Guber­­nur, pelemahan ekspor bukan disebabkan soal fundamental dalam perekonomian, namun lebih kepada anjlok­nya harga nikel yang menyum­bangkan 70%-80% nilai ekspor.

Syahrul mengatakan eks­­por­­tir UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) yang menggeluti komoditas pertanian malah relatif masih menikmati kenaikan pendapatan akibat apresiasi harga.
“Yang turun hanya nikel dan itu saya tidak terlalu khawatir. Kami akan lebih berkonsentrasi meningkatkan komoditas pertanian yang dekat dengan kepentingan rakyat banyak,” katanya, kemarin.

Gubernur menuturkan pe­­­me­­rintah tetap memberi perha­tian kepada kinerja ekspor, namun tidak akan menjadi fokus utama, setidaknya pada tahun ini. Syahrul mengisyaratkan ni­­­lai ekspor yang melambung ting­­gi pada 2006 dan 2007 ju­­­ga tidak memberi pengaruh besar bagi kebanyakan warga Sulsel sebab hanya dinikmati produsen nikel.

Target ekspor Sulsel 2008 yang dicanangkan Disperindag pada awal 2008 sebesar US$3,12 miliar dapat dipastikan meleset sebab realisasi sampai November baru US$2,04 miliar. Sulsel tidak berdaya meng­atasi penurunan harga komoditas unggulan khususnya nikel. Pada periode Januari-November 2007, nilai ekspor sebesar US$2,57 miliar. Dengan demikian, sejauh ini ekspor 2008 mengalami minus 20,64% dibanding tahun sebelumnya.

»» read more

Pendapatan hotel akan turun 10%

MAKASSAR: Pen­­da­­pa­­­t­an sektor hotel di Ma­­kassar pada 2009 di­­per­­kirakan menurun­ hingga 10% akibat ber­­kurangnya okupansi dan kegiatan MICE (meeting, incentive, convention, exhibition).Di sisi lain, pos pengeluaran rutin diprediksi meningkat sekitar 5% terutama disebabkan lon­­­­­jakan biaya gaji sei­ring kenaikan upah minimum di Sulsel mulai awal tahun ini.

Presiden Direktur PT Makassar Hotel Network Eka Firman Ermawan mengatakan pengelola hotel juga bakal terkena dampak perlambatan eko­­­­nomi yang dipicu kri­­sis global. Dia menyebut dampak berlangsung di dua sisi, yakni biaya produksi dan belanja konsumen.

“Biaya produksi akan naik sekitar 5%, bervariasi tergantung hotelnya. Konsumen khususnya swasta yang menggunakan jasa hotel untuk MICE juga diperkirakan menurun,” ujar Eka, kemarin.
Dia menjelaskan mana­jemen hotel harus pandai-pandai mengetatkan ikat pinggang agar pendapatan tidak merosot. Meski demikian, dia me­­­ngatakan peluang untuk tumbuh tetap ada apabila kondisi ekonomi bisa pulih lebih cepat.

PT Makassar Hotel Net­­work (MHN) memili­­ki 85% saham Hotel Im­­perial Aryaduta Ma­­­kas­­­­sar. MHN merupakan­ perusahaan khusus yang dibentuk Bosowa Cor­poration untuk me­­­nge­­lola sayap bisnis perhotelan. Eka menambahkan pihaknya menargetkan pendapatan Hotel Im­­­pe­­rial Aryaduta bisa tumbuh minimal 10% tahun ini.

“Secara industri mung­­kin akan melemah, tetapi kami harus tetap memasang target minimal 10%.”
Direktur Utama Clarion Hotel & Convention Ang­giat Sinaga mengemukakan tingkat hu­­­ni­­­­an tahun ini sulit me­­ning­­kat­ dibanding ta­­­hun la­­lu. Bahkan, dia me­­­­­mer­­ki­­­­rakan okupansi se­­­di­­kit berkurang. “Tahun lalu okupansi naik 5% menjadi 70%. Sementara target tahun ini sedikit turun menjadi 68%. Ini disebabkan krisis global,” ungkapnya.

Hotel Clarion, lanjut­nya, mengupayakan efi­­­­­­­­siensi agar kenaikan bi­­aya rutin untuk gaji tidak menggerus pendapatan. Saat ini jumlah kamar hotel bintang dan melati di kota itu sebanyak 4.235 unit. Situasi yang kondusif tahun lalu membuat kontribusi sektor hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) mampu mencapai target Rp45,05 miliar.

»» read more

Gorontalo arahkan dana DIPA 2009 untuk pertanian

GORONTALO: Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad menyatakan akan meng­arahkan sebagian dana Rp4,2 triliun dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2009 untuk memperkuat sektor pertanian.

Komitmen gubernur itu tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi Gorontalo di triwulan III 2008, di mana sektor pertanian tumbuh 13,97%. Rencana gubernur itu memungkin­kan Gorontalo menjadi pusat industri dan pengembangan komoditi pertanian di kawasan timur Indonesia (KTI), khususnya di Sulawesi.

“Selain jagung yang sudah memberikan hasil luar biasa, Gorontalo juga akan mengembangkan tanam­an cabai, kacang-kacangan, dan kedelai,” kata Fadel kepada Bisnis di sela diskusi awal tahun di Gorontalo, Selasa 6 Januari. Diskusi yang menghadirkan Kepala Bank Indonesia (BI) Gorontalo Benny Siswanto dan Ekonom Indef Aviliani sebagai pembicara, meng­angkat tema “Review dan Prospek Ekonomi Bisnis Gorontalo 2009.” Acara ini diikuti muspida, pelaku usaha, organisasi profesi, dan akademisi.

Fadel menjelaskan sektor perkebunan merupakan kekuatan utama Gorontalo untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Sektor ini dapat digenjot melalui pengembangan dan pembibitan, pembukaan lahan baru seluas 30.000 hektare, serta peningkatan SDM. Peningkatan aktivitas pertanian, tutur Fadel, bakal mampu menyokong pertumbuhan ekonomi 7,5% di Gorontalo dan 7% di Sulawesi pada triwulan I 2009.

Lebih jauh, dia menjelaskan pengembangan tanaman usia pendek untuk menyongsong pa­sar yang siap membeli produksi ja­gung, padi, cabai, kacang-kacang­an, dan kedelai. Dia memberi contoh kerja sama pembelian produksi cabai dengan PT Indofood yang memproduksi sambal ABC. Upaya Pemprov Gorontalo yang tahun 2008 berhasil mencapai target produksi jagung 792.000 ton itu, bertujuan untuk menstabilkan harga komoditi. Termasuk meningkatkan kesejahteraan petani dan memotong mata rantai para spekulan.
“Meski industri perkebunan di Gorontalo tidak sehebat provinsi lain di Sulawesi, tapi belajar dari pengalaman, sektor pertanian mam­pu tumbuh 7% tahun 2007. Tahun 2009 kami optimis pertumbuhan lebih tinggi karena tidak ada hambatan lagi,” kata Fadel. Jagung meningkat Fadel menambahkan pertumbuh­an ekonomi yang membaik di Gorontalo membuat tingkat kemiskinan menurun 28%. Sementara tingkat pengangguran ditekan dari 10% di 2007 menjadi 5% di tahun 2008.

Berkurangnya tingkat kemiskin­an dan pengangguran karena tenaga kerja tersalur ke sektor UMKM, terutama yang bergerak di sektor pertanian dan perkebunan. Selain itu, berdasarkan data BPS pada triwulan III 2008, sektor lain juga tumbh, se­perti perdagangan, hotel, dan restoran yang meningkat 15,45%. Sektor komunikasi dan peng­angkutan tumbuh 13,67% serta pertambangan dan penggalian 11,55%. Produksi pertanian seperti padi mengalami kenaikan 239.824 ton atau 19,66% diban­dingkan dengan triwulan III 2007 sebesar 200,421 ton.

»» read more

Kawasan Timur Indonesia siap hadapi krisis 2009

Executive General Manager PT Telkom Tbk Divre VII Elvizar KH men­yalami Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo.

Gubernur Syahrul Yasin Limpo memberikan gambaran kebijakan daerah untuk menghadapi krisis ekonomi global.

Ketua Umum Hipmi Erwin Aksa memberikan sambutan dalam forum dialog ekonomi global dan pengaruhnya pada KTI.

Dialog ekonomi yang dipandu oleh Marzuki DEA (kiri), menampilkan pembicara Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, pengamat ekonomi Indef Aviliani, Ketua Umum Hipmi Erwin Aksa, dan pengusaha perkebunan Murad Husain.

MAKASSAR: Meskipun dunia dikepung krisis ekonomi, kawasan timur Indonesia (KTI) diyakini dapat melewatinya dengan baik bahkan tetap mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi dibanding wilayah lain di Tanah Air pada 2009. Pasalnya, KTI mengandalkan komoditas pertanian dan sektor perdagangan yang diperkirakan tidak banyak menerima pengaruh negatif krisis. Optimisme tersebut menjadi salah satu poin yang mengemuka dalam Forum Dialog Ekonomi bertajuk ‘Ekonomi Global dan Pengaruh terhadap Kawasan Timur Indonesia.’
Seminar setengah hari di Makassar ini melibatkan pembicara Ketua Umum Hipmi (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) Erwin Aksa, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, Ekonom Indef Aviliani, dan pengusaha perkebunan Murad Husain. Erwin Aksa mengatakan kalaupun ada krisis di KTI, krisis tersebut lebih kepada keterbatasan berbagai infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi, seperti listrik, jalan, dsb.

Namun, Erwin berharap pemerintah dan pelaku usaha di wilayah ini meningkatkan kewaspadaan dengan efisiensi. Dia juga menilai para pebisnis perlu terus mengupayakan best practices agar mampu bersaing ketika situasi membaik. “Saat permintaan komoditas seperti kakao menurun, sebenarnya itu peluang bagi kita untuk memperbaiki infrastruktur, meremajakan tanaman, dsb agar ketika krisis berlalu, kita siap maju,” paparnya.

Gubernur Syahrul berjanji pemda akan menjaga kestabilan harga bahan pokok dan terus berupaya menarik investasi sebagai cara untuk meningkatkan daya beli dan pendapatan masyarakat. Dia mengatakan Sulsel cukup berhasil melalui turbulensi ekonomi dalam kuartal terakhir 2008, saat krisis memuncak.

Menurutnya, tak ada alasan untuk pesimis menghadapi kondisi serupa tahun ini.
Ekonom Indef Aviliani meminta pemerintah pusat tidak menyamaratakan kebijakan fiskal sebab tiap daerah mempunyai karakteristik tersendiri. Pengusaha Murad Husain mengajak kompat-riotnya agar bersikap optimis dan selalu menjaga nama baik. “Kita harus bisa menjaga nama baik karena itu yang terpenting.”

»» read more

Distamben garap tambang Luwu Raya

MAKASSAR: Dinas Per­­­­tam­bangan dan Energi­ (Distamben) Sulsel berko­mitmen menggarap poten­si pertambangan di Luwu Raya agar bisa berkontribusi bagi perekonomian masyarakat.
Kepala Distamben Sul­sel Sam­­­para Salman mengemukakan Luwu Raya memi­liki kandungan nikel, emas, biji besi, dan marmer.

Selain hasil tambang ter­­sebut, Sampara yakin masih ada kandungan mine­ral lain yang terpendam di daerah ini. “Pokoknya Dis­­tamben a­kan fokus di empat kabupaten yakni Luwu Timur, Lu­wu Utara, Luwu, dan Palopo. Empat kabupaten itu yang paling realistis untuk dilakukan seismik, eksplorasi, dan eks­ploitasi kawasan tambangnya,” ujar­­­nya kepada Bisnis, kemarin.

Menurut Sampara, pe­­­me­­­­rin­tah daerah ingin areal pertambangan di Lu­­­wu­ Raya dilirik investor, ma­­kanya dirinya berusa­­ha mempromosikan dan men­­jual mineral-mineral tersebut sepanjang tahun 2009.Pemerintah daerah, ujar­­nya, berusaha menjalin ke­­mitraan strategis dengan in­­vestor nasional dan inter­nasional, untuk merealisa­sikan pertambangan di Lu­­wu Raya.

“Kami ingin daerah Luwu Raya menjadi pusat pertambangan Sulsel di 2009,” ujarnya. Sampara menambahkan pemda tidak akan mengabaikan tata kelola lingkungan yang baik di Luwu Raya, meski daerah tersebut akan menjadi fokus optimalisasi tambang lokal 2009.

Menurutnya, konsep per­­tam­bangan yang baik tetap menjadi prioritas pemda dalam membangun kerja sa­ma dengan berbagai pihak untuk menggarap pertambangan Luwu Raya. Selain Luwu Raya, di ka­­bupaten/kota lainnya, potensi emas terdapat di Enre­kang, Tator, Gowa, dan Bulukumba. Pasir besi di Takalar, Selayar, dan Jeneponto.

»» read more

Investor tak minati Sultra

KENDARI: Provinsi Sula­­wesi Tenggara tampaknya kurang diminati investor. Buktinya dalam tahun 2008 investor yang masuk ke Sultra hanya tiga, terdiri dari satu investor domestik dan dua asing.Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sultra Abdul Madjid mengata­kan investor kebanyakan menginginkan areal yang luas. Namun, Sultra tidak me­­nye­diakannya.

“Mereka terkendala oleh aturan yang ada, misalnya kawa­san lindung atau konserva­si,” jelasnya, kemarin.Menurut Madjid, animo investor yang masuk ke Sul­tra tahun 2008 lebih ren­­dah ketimbang tahun se­­belumnya.“Tahun 2007 in­­vestor yang masuk di Sul­­tra sebanyak enam orang. Tapi, tahun 2008 hanya ti­­ga investor,” jelasnya.

Sebenarnya, kata Madjid, banyak investor yang membidik potensi bis­­nis di daerah ini, namun terkendala lokasi yang tidak memenuhi syarat. Adapun perusahaan yang­­ berinvestasi di Sultra 2008 lalu adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan tebu dan industri gula dengan­ nilai investasi Rp700 mili­ar.Perusahaan bernama PT Sembada Wangi Perti­wi ini menanamkan investasi di Kabupaten Ko­­nawe Selatan.

Sedangkan dua pena­nam­­an mo­­­­dal asing (PMA), yakni PT Long Ting di bidang jasa penunjang perdagang­an dan PT Winner bergerak di bidang jasa yang sama. Total nilai investasi kedua perusahaan ini sebesar US$380.000.

»» read more

Kima kurangi penjualan lahan kosong

MAKASSAR: PT Kawasan Industri Makassar (Kima) akan mengurangi aktivitas penjualan lahan kosong untuk industri karena minimnya kontribusi terhadap pendapatan perseroan serta kian tipisnya luas lahan yang dimiliki.

Sebaliknya, mulai 2009, BUMN tersebut akan lebih fokus mengembangkan unit usaha jasa seperti penyewaan gudang, sewa bangun­an pabrik siap pakai (BPSP), serta pengelolaan lapangan kontainer.

trasi PT Kima Andi Rustam mengatakan tahun ini pihaknya hanya menargetkan menjual lahan kosong sebesar lima hektare dari sekitar 60 ha yang masih sisa. Jumlah itu, katanya, sama dengan total lahan yang dijual tahun lalu.“Kami hanya menjual sekitar lima ha lahan pada 2008. Manajemen baru memang terus mengurangi kegiatan penjualan lahan karena tidak memberi nilai tambah,” ujarnya, baru-baru ini.

Rustam mengatakan Kima memeroleh sangat sedikit dari unit penjualan lahan. Hal itu, paparnya, di­­sebabkan sistem hak guna bangunan (HGB) yang memberi konsesi sampai 80 tahun bagi pihak pembeli. “Padahal kalau kami gunakan untuk membangun gudang atau bangunan pabrik, hasilnya lebih optimal. Kami juga melihat masih banyak lahan kosong yang sudah dibeli namun belum digunakan sama sekali karena berbagai sebab,” paparnya.
Direktur Utama Kima Bachder Djohan menuturkan sekitar 290 ha lahan Kima sudah dijual kepada investor. Sejumlah lahan yang dijual pada awal tahun 1980-an akan habis masa HGB tahap pertama mulai 2015.

“Waktu itu (1980-an) harga tanah hanya Rp12.000 – Rp18.000 per meter persegi. Sekarang Rp400.000 per meter persegi,” kata Bachder.Bachder menjelaskan meskipun harga tanah melonjak puluhan kali lipat, Kima tidak akan memeroleh pendapatan signifikan dari perpanjangan HGB. Pasalnya, menurut ketentuan yang diterapkan di seluruh kawasan industri di Indonesia untuk perpanjangan HGB, pembeli hanya perlu membayar biaya administrasi sebesar 4%-5% dari total harga tanah yang berlaku.

Kima adalah BUMN yang bergerak­ dalam penjualan lahan, sewa gudang, sewa bangunan pabrik siap pakai (BPSP), dan sewa alat berat. Pemerintah pusat memegang 60% saham perseroan, selebihnya Pemprov Sulsel 30%, dan Pemkot Makassar 10%. Tahun ini perseroan juga menargetkan membangun sekurangnya empat unit gudang untuk melengkapi 30 unit yang sudah dioperasikan. Selain gudang, Kima memiliki sekitar 14 unit BPSP.

»» read more

Kamis, Januari 08, 2009

Pendapatan hotel akan turun 10%

MAKASSAR: Pen­­da­­pa­­­t­an sektor hotel di Ma­­kassar pada 2009 di­­per­­kirakan menurun­ hingga 10% akibat ber­­kurangnya okupansi dan kegiatan MICE (meeting, incentive, convention, exhibition).Di sisi lain, pos pengeluaran rutin diprediksi meningkat sekitar 5% terutama disebabkan lon­­­­­jakan biaya gaji sei­ring kenaikan upah minimum di Sulsel mulai awal tahun ini.

Presiden Direktur PT Makassar Hotel Network Eka Firman Ermawan mengatakan pengelola hotel juga bakal terkena dampak perlambatan eko­­­­nomi yang dipicu kri­­sis global. Dia menyebut dampak berlangsung di dua sisi, yakni biaya produksi dan belanja konsumen.

“Biaya produksi akan naik sekitar 5%, bervariasi tergantung hotelnya. Konsumen khususnya swasta yang menggunakan jasa hotel untuk MICE juga diperkirakan menurun,” ujar Eka, kemarin.
Dia menjelaskan mana­jemen hotel harus pandai-pandai mengetatkan ikat pinggang agar pendapatan tidak merosot. Meski demikian, dia me­­­ngatakan peluang untuk tumbuh tetap ada apabila kondisi ekonomi bisa pulih lebih cepat.
PT Makassar Hotel Net­­work (MHN) memili­­ki 85% saham Hotel Im­­perial Aryaduta Ma­­­kas­­­­sar. MHN merupakan­ perusahaan khusus yang dibentuk Bosowa Cor­poration untuk me­­­nge­­lola sayap bisnis perhotelan.
Eka menambahkan pihaknya menargetkan pendapatan Hotel Im­­­pe­­rial Aryaduta bisa tumbuh minimal 10% tahun ini.
“Secara industri mung­­kin akan melemah, tetapi kami harus tetap memasang target minimal 10%.”
Direktur Utama Clarion Hotel & Convention Ang­giat Sinaga mengemukakan tingkat hu­­­ni­­­­an tahun ini sulit me­­ning­­kat­ dibanding ta­­­hun la­­lu. Bahkan, dia me­­­­­mer­­ki­­­­rakan okupansi se­­­di­­kit berkurang.
“Tahun lalu okupansi naik 5% menjadi 70%. Sementara target tahun ini sedikit turun menjadi 68%. Ini disebabkan krisis global,” ungkapnya.
Hotel Clarion, lanjut­nya, mengupayakan efi­­­­­­­­siensi agar kenaikan bi­­aya rutin untuk gaji tidak menggerus pendapatan.
Saat ini jumlah kamar hotel bintang dan melati di kota itu sebanyak 4.235 unit. Situasi yang kondusif tahun lalu membuat kontribusi sektor hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) mampu mencapai target Rp45,05 miliar.

»» read more

Target ekspor Sulsel meleset


MAKASSAR: Target ekspor Sulsel 2008 yang dicanangkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar US$3,12 miliar dapat dipastikan meleset jauh sebab nilai ekspor sampai November baru mencapai US$2,04 miliar. Sulsel sepertinya tidak berdaya mengatasi kejadian penurunan harga komoditas unggulan di pasar dunia khususnya nikel. Komoditas nikel selama ini menyumbangkan sekitar 70%-80% nilai ekspor. Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Disperindag Sulsel Hasan Mujadi mengakui target ekspor sudah mustahil dijangkau menyusul anjloknya harga nikel. Bukan itu saja, pencapaian tahun ini diperkirakan bakal berada di bawah catatan 2007.

Pada periode Januari-November 2007, nilai ekspor sebesar US$2,57 miliar. Dengan demikian, sejauh ini ekspor 2008 mengalami minus 20,64% dibanding tahun sebelumnya.
Ekspor Sulsel di 2007 mencapai US$2,71 miliar atau meningkat 44,78% dari 2006. Awal tahun ini, Disperindag memasang target peningkatan ekspor sebesar 15% dari realisasi 2007, yakni US$3,12 miliar.

“Target ekspor tidak akan tercapai sebab harga nikel anjlok, padahal pertambangan selama ini mendominasi transaksi perdagangan luar negeri Sulsel,” ujar Hasan, pekan ini. Dia mengatakan penurunan harga nikel yang berujung anjloknya kinerja ekspor merupakan imbas dari krisis global. Nilai ekspor nikel Januari-September 2008 baru mencapai US$1,13 miliar, sedangkan periode sama 2007 berkisar US$1,86 miliar. “Untungnya ekspor pertanian dan sektor industri bisa sedikit menutupi penurunan ekspor nikel tersebut.”

Prospek pertanian
Lebih jauh Hasan menambahkan ekspor pertanian berpeluang naik 10% pada 2008. Untuk sektor industri diperkirakan melonjak 15% dari 2007. “Tahun 2009 pemerintah akan mengurangi ketergantungan pada tambang dengan merencanakan ekspor beras, jagung, dan, sapi,” ujarnya.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel Bambang Suprijanto mengatakan ekspor November 2008 hanya mencapai US$99,8 juta, merosot 30% dibanding Oktober.

Penurunan terjadi pada tiga komoditas utama, yakni nikel, karet & barang dari karet, serta kopi, teh, dan rempah-rempah. Ekspor kakao yang merupakan andalan kedua terbesar membukukan kenaikan 10,9% menjadi US$40,05 juta. “Komoditas yang meningkat pada November adalah kakao/coklat, ikan dan udang, kayu dan barang dari kayu, gandum-ganduman, biji-bijian berminyak, dan buah-buahan,” paparnya.

Selama Januari-November, Jepang menjadi negara tujuan ekspor terbesar. Negeri matahari terbit itu menyerap nikel, kayu dan barang dari kayu, ikan dan udang, serta kakao/coklat. BPS juga melaporkan nilai impor selama Januari-November mencapai US$485,8 juta atau hanya meningkat tipis 2,12% dibanding 2007.

»» read more

REI targetkan 15.000 unit rumah

MAKASSAR: Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Sulsel mencanangkan pembangunan 15.000 unit rumah pada 2009 untuk memenuhi kebutuhan pemukiman masyarakat kelompok ekonomi menengah ke bawah. Ketua DPD REI Djamaluddin Djafar mengutarakan target tersebut naik 25% dari prediksi tahun 2008 yang hanya berjumlah 12.000 unit atau naik 66,6%.

“Kami optimis bisa merealisasi­kan target 15.000 unit rumah di 2009 karena pemerintah mendukung,” ujarnya kepada Bisnis, belum lama ini.Djamaluddin mengatakan dukungan pemerintah diberikan dalam bentuk moril dan materil. Secara moril, Kementerian Perumahan Rakyat mempermudah birokrasi pembangunan pemukim­an.

Sedangkan secara finansial, pemerintah mengalokasikan dana Rp1,5 triliun untuk menggenjot pembangunan perumahan sederhana di Sulsel tahun 2009. “Dana itu untuk subsidi biaya bunga dan uang muka. Bantuan tersebut membuat deve-loper tertarik membangun RSH,” ujarnya.

Djamaluddin menambahkan REI memprediksi pembangunan rumah sederhana (RS) tahun ini mencapai 10.000-11.000 unit. Sementara itu, untuk rumah kategori menengah dan mewah diprediksi bisa dibangun 4.000-5.000 unit. “PLN telah berkomitmen membantu kami dalam penyediaan listrik bagi perumahan baru. Selama ini, listrik menjadi masalah berat pembangunan perumahan di Sulsel,” ujarnya.

Baru-baru ini, Wakil Ketua DPD REI Sulsel Harris Hody mengatakan para pengembang rumah di Sulawesi Selatan mulai kelimpungan akibat tingginya bia­ya dana. Akhir tahun lalu, penjualan rumah semua tipe khususnya RSH ukuran 36 dan 45 diduga merosot antara 10%-20%.

Sebelumnya, Bank Indonesia memerkirakan sektor bangun­an di Sulsel tumbuh melambat pada triwulan III 2008. Sektor bangunan tercatat hanya tumbuh 23,2% (y-o-y) sedang­kan triwulan sebelumnya menem­bus 25,12%. Sementara itu, secara triwulanan, pertumbuhan sektor bangunan sebesar 2,48%, melorot dibanding triwulan II 8,52%.

»» read more

Pemkot Makassar salurkan dana bergulir Rp1 miliar

MAKASSAR: Pemerintah Kota Makassar menyalurkan bantuan dana bergulir sebesar Rp1 miliar yang bersumber dari APBD Perubahan untuk usaha kecil menengah (UKM) dan koperasi. Kepala Dinas Koperasi Makassar Idris Patarai mengatakan penyaluran dana bergulir yang dilakukan Pemkot bagi UKM dan Koperasi sesuai keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

“Kebijakan pemerintah menyalurkan dana ini selain didasarkan pada peraturan menteri juga untuk menunjang pengembangan ekonomi rakyat melalui penguatan permodalan,” kata Idris kepada Bisnis, setelah menyalurkan bantuan dana bergulir di ruang pola kantor Wali Kota Makassar, kemarin.

Dari data yang diperoleh menyebutkan, penyaluran dana bergulir sebesar Rp1 miliar itu bersumber dari APBD Perubahan 2008. Dana tersebut akan digulirkan untuk 21 koperasi sebesar Rp400 juta dan 62 UKM Rp600 juta.

“Penerima dana kali ini telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan Wali Kota Makassar No. 27 Tahun 2008 tentang ketentuan penyaluran dana bergulir penguatan koperasi dan UKM,” jelas Idris.Sebelumnya, Dinas Koperasi Makassar mengaku kewalahan menagih tunggakan kredit di 700 dari 1.800 koperasi dan UKM di kota ini. Kredit bermasalah (non performing loan) yang terjadi pada lembaga ekonomi ini mencapai 100% dari total kredit Rp1 miliar yang disalurkan 2006 lalu.

“Koperasi dan UKM tidak komit mengembalikan pinjaman lunak dari Pemkot. Kebanyakan pinjaman dipakai untuk kebutuhan konsumtif,” jelas Idris.Idris menjelaskan kredit macet disebabkan pola pikir yang menganggap pinjaman tanpa bunga itu sebagai dana gratis atau hibah. Padahal sifatnya se­bagai modal kerja dan harus dikembalikan selama tiga tahun.

»» read more

Transaksi saham di Makassar Rp2,82 triliun

MAKASSAR: Transaksi saham di Ma-kassar sepanjang 2008 hanya mencapai Rp2,82 triliun atau turun tipis 0,5% dibanding tahun sebelumnya.Penurunan tersebut disebabkan menurunnya aktivitas perdagangan secara cukup drastis karena investor memilih menahan diri bermain di bursa sejak krisis finansial global pecah pada awal semester I/2008. Pusat Informasi Pasar Modal (PIPM) Makassar mencatat total nilai transaksi saham 2008 sempat membukukan pertumbuhan antara 10%-20% selama paruh pertama sebelum perlahan-lahan tergerus hingga akhirnya tumbuh negatif.

Padahal, kalangan pemodal di kota itu sempat menyuarakan optimisme di awal tahun bahwa nilai transaksi dapat mencetak rekor yakni menembus Rp3 triliun dibanding tahun lalu Rp2,84 triliun. “Investor benar-benar mengurangi fre-kuensi maupun besaran investasinya selama krisis. Soalnya pergerakan saham terus menurun dan sangat fluktuatif,” kata Yessie Marisa, Kuasa Perwakilan Bursa Efek Indonesia untuk PIPM Makassar, kemarin.

Jumlah perdagangan saham pada Oktober-Desember merosot hingga tinggal rata-rata Rp115 miliar per bulan dari rerata sembilan bulan lalu Rp270 miliar.Kondisi tahun lalu agak ironis karena pelaku pasar sempat membukukan transaksi bulanan tertinggi sepanjang sejarah pada Mei, yaitu Rp395 miliar. Angka itu melampaui catatan sebelumnya di Mei 2007 sebesar Rp348 miliar. Yessie mengatakan PIPM tidak mengukur pencapaian dari sisi nilai transaksi, namun lebih kepada peningkatan basis investor.

Menurutnya, tantangan memerluas basis investor relatif makin berat dengan anjloknya prospek pasar. Jumlah investor aktif di Makassar pada 2008 diperkirakan tidak lebih dari 1.000 orang.“Tahun ini kami masih menggencarkan sosialisasi, termasuk mengunjungi beberapa kabupaten. Tetapi fokus utama masih di Makassar,” jelasnya.

Transaksi saham di kota itu dilayani empat sekuritas, yaitu Trimegah Sekuritas, Danareksa Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, dan Bhakti Sekuritas. Satu lagi perusahaan efek, Sinar Mas Sekuritas, hanya melakukan transaksi reksadana.

»» read more

KLS butuh 1 juta bibit sawit untuk plasma

MAKASSAR: PT Kurnia Luwuk Sejati (KLS) membutuhkan bibit sawit sebesar 1 juta pohon untuk pengembangan areal petani plasma di wilayah Kec. Toili dan Batui, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah. “Kami sudah mendapat izin untuk pengadaan bibit sawit dari lokasi pembibitan di Medan dari Dirjen Perkebunan. Insya Allah dalam waktu dekat sudah bisa terealisasi,” kata Dirut PT KLS, Murad Husain, kemarin.


Menurut dia, potensi plasma di Kab. Banggai masih cukup besar, sehingga masih banyak lahan dapat diubah menjadi lahan produktif dengan pengembangan perkebunan sawit. Pada tahun 2008, lanjut dia, pihaknya juga telah mengembangkan areal plasma sekitar 3.000 ha. “Kalau tahun 2009 kami menargetkan sekitar 5.000 hingga 6.000 ha areal plasma yang baru,” paparnya.

Areal plasma yang telah dikembangkan oleh PT KLS di Toili mencapai 12.000 ha, jumlah ini yang terluas di kawasan timur Indonesia (KTI). “Terus terang saja sejak awal hanya KLS yang konsisten melakukan kemitraan dalam pengembangan sawit di Sulawesi,” paparnya.Dia mengemukakan model plasma adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pemberdayaan ekonomi rakyat. Karena itu, kata Murad, model inti-plasma dalam pengembangan sawit harus tetap dipertahankan dan bahkan dijadikan ketentuan yang diatur oleh peraturan daerah (perda).

“Kalau pengembangan perkebunan sawit pola inti-plasma diatur secara baik oleh daerah melalui perda, maka tidak ada lagi masyarakat di daerah sekitar areal perkebunan yang menjadi miskin,” tegasnya. Murad menambahkan pengembangan areal perkebunan sawit di tengah turunnya harga crude palm oil (CPO) dunia justru menjadi salah satu hal yang menantang bagi pengusaha.

“Kami selalu percaya pada keyakinan bahwa selama manusia masih membutuhkan bahan pangan dan bahan bakar, produk CPO tetap dibutuhkan oleh pasar. Kalau sekarang harga turun lagi, maka 4 tahun mendatang akan naik berkali-kali lipat,” paparnya. Pada tahun 1998, menurut Murad, pihaknya tengah mengembangkan areal perkebunan sawit yang ada saat ini. Waktu itu banyak yang kurang yakin bahwa tanaman sawit bakal menguntungkan.
“Bahkan ada yang bilang saya ini kurang kerjaan mengembangkan perkebunan sawit. Semua ini sudah terjawab karena harga CPO pernah mencapai 9.500 per kg. Bahkan petani yang ikut dalam program plasma taraf hidupnya jauh lebih baik dibanding yang tidak ikut ketika saya mengembangkan usaha ini,“ tegasnya.

Saat ini, ketika menghadapi krisis, banyak pengusaha yang mulai ragu mengenai pengembangan perkebunan sawit sehingga menunda ekspansi dan lain-lain. Murad mengatakan berdasarkan pengalaman justru pada saat krisis paling cocok untuk melakukan investasi pengembangan komoditas yang dinilai strategis untuk mendorong ekonomi di masa depan.

Karena itu, lanjut dia, pihaknya setuju pemerintah saat ini justru mengarahkan dana untuk pengembangan atau rehabilitasi tanaman hasil perkebunan termasuk sawit di wilayah Sumatera karena banyak yang usianya sudah lebih dari 25 tahun. Di Sulsel, fokusnya adalah pada peremajaan perkebunan kakao. “Kami butuh dana untuk pertanian karena masa depan Indonesia tetap di bidang pertanian termasuk industri yang terkait di dalamnya,” ujarnya.

»» read more

Pemprov Sulteng sesuaikan tarif angkutan

PALU: Pemprov Sulawesi Tengah (Sulteng) akhirnya menyesuaikan tarif angkutan darat menyusul kebijakan pemerintah menurunkan harga bahan bakar (BBM) premium dan solar medio Desember 2008.Dinas Perhubungan Sulteng Bambang Sunaryo mengatakan rancangan SK penyesuaian tarif pasca penurunan harga BBM telah dikirim ke Gubernur Sulteng.
“Kami berharap dalam waktu dekat SK perubahan tarif angkutan darat di Sulteng sudah ditandatangani Gubernur sehingga segera diberlakukan,” katanya kepada wartawan, kemarin. Berdasarkan rumusan dan evaluasi yang dilakukan sejumlah dinas dan institusi terkait antara lain Dishub Sulteng, DPD Organda, dan YLKI, disepakati tarif angkutan antar kabupaten/kota yang menggunakan BBM jenis solar hanya mengalami penurunan sebesar 5%dari tarif lama.

Sementara itu, tarif angkutan kota antar kabupaten/kota di Sulteng yang menggunakan BBM jenis premium mengalami penurunan sebesar 9% dari tarif sebelumnya.Menurut Bambang, persentase penyesuaian tarif tersebut sudah rasional dengan memperhitungkan biaya-biaya komponen dan suku cadang kendaraan.
Karena itu, para pengusaha otobis (PO) dan kalangan sopir diharapkan menerima dan mematuhi tarif baru.“Kami tidak akan segan mengambil tindakan keras terhadap PO dan sopir yang mengabaikan tarif yang telah ditetapkan,” katanya.Khusus angkutan kota antar provinsi (AKAP), penyesuaian tarif langsung dilakukan pemerintah pusat.

»» read more

DIPA Sultra 2009 capai Rp8,85 triliun

KENDARI: Dana pemerintah yang dikelola Pemprov Sultra pada tahun anggaran 2009 mencapai Rp8,85 triliun yang bersumber dari APBD Rp1,2 triliun dan APBN Rp7,65 triliun.
Nilai DIPA yang diperoleh Sultra pada tahun anggaran ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan provinsi tetangga Sulawesi Utara (Sulut) yang diperkirakan hanya memeroleh dana senilai Rp3,87 triliun.

Wakil Gubernur Sultra Saleh Lasata mengemukan hal tersebut ketika menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2009 di Kendari, kemarin. Dana DIPA akan diterima seluruh kabupaten/kota di Sultra termasuk satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lainnya. DIPA APBN untuk Sultra sebanyak Rp7,65 triliun terdiri atas DIPA kementerian/lembaga dan DIPA dana perimbangan.

DIPA kementerian/lembaga berjumlah Rp2,81 triliun, terdiri dari DIPA instansi vertikal Rp1,84 triliun, tugas perbantuan Rp390,66 mi­liar, dan dekonsenstrasi Rp575,85 miliar. Sedangkan DIPA dana perimbangan Rp4,19 triliun dengan rincian dana alokasi umum (DAU) Rp3,54 triliun dan dana alokasi khusus (DAK) Rp655,49 miliar.

Dibanding tahun lalu, DIPA 2009 mengalami peningkatan 13% dari Rp6,77 triliun atau sebesar Rp883,62 miliar. Kendati demikian, Saleh mengatakan untuk DIPA dana perimbangan mengalami penurunan sebesar Rp252,88 miliar atau 5,68%.Dari DIPA kementerian/lembaga sebesar Rp2,81 triliun, Dinas Pendidikan mendapatkan aloksi sebesar Rp641 miliar (22%), Departemen Pekerjaan Umum Rp389 miliar (13,8%), dan Departemen Kesehatan Rp12,8 mi­liar (0,45%).

Saleh mewanti-wanti agar dana pembangunan digunakan sebaik-baiknya untuk kepenting­an umum, bukan kepentingan pribadi. Bila dana ini digunakan untuk kepentingan pribadi berarti negara dirugikan. ”Kita semua harus sadari bahwa uang yang dikelola adalah uang negara yang juga merupakan uang masyarakat, dan harus dipertanggungjawabkan,” ujar Wa­­gub Sultra.


»» read more