Home - Photo - Blogger

Subscribe: Posts Subscribe to Revolution ChurchComments

40 Jiwa masih terjebak di Palopo

PALOPO, Sulsel: Sekitar 40 warga dari RW 3, Kelurahan Battang Barat, Kecamatan Wara Barat masih terisolir oleh sisa tanah longsor sampai tiga hari pasca longsor di Kota Palopo, Sulsel. Hal ini dikemukakan Camat Wara Barat Idris Kaso di Palopo, kemarin siang. Menurut dia, warga tersebut tidak dapat keluar­ dan dievakuasi dengan cepat karena akses jalan keluar terputus akibat masih ada ribuan kubik tanah menutupi.

Pemkot tata kampung nelayan

MANADO: Pemkot Manado akan menata ruang baru di kawasan pesisir untuk dijadikan kawasan perkampungan nelayan. “Kawasan pesisir yang sebagian besar berada­ di utara akan direvitalisasi supaya selain menjadi permukiman, juga menjadi pendukung pariwisata sebab diatur sebagai kawasan pengembangan nelayan,” kata Kepala Bappeda Manado Revin Lewan, kemarin. Lewan mengatakan kawasan dimaksud mencakup Bailang di Kecamatan Bunaken, serta Karangria di Kecamatan Tuminting.

Rumput laut Seram 135 ton

AMBON: Lima kelompok nelayan yang membudidayakan rumput laut di Desa Wael, Kabupaten Seram Bagian Barat, setiap tahun mampu menghasilkan 135 ton. “Hasil panen saya rata-rata 1,8 ton per tahun­ sejak Mei 2007. Tapi kalau digabungkan dengan empat kelompok nelayan lain, jumlahnya­ cukup besar,” kata Ketua Kelompok Budidaya Rumput Laut Sukamaju La Idris M. Thalib, kemarin. Lima kelompok nelayan yang mengembang­kan­ rumput laut itu masing-masing ber­anggota 15 orang.

Kamis, Februari 12, 2009

Target PBB Makassar naik 20%

MAKASSAR: Penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kota Makassar pada 2009 direncanakan meningkat 20%. Bila target itu terpenuhi, penerimaan PBB Makassar akan naik menjadi Rp65,5 miliar.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulselrabar Eddi Satiadi mengatakan PBB perorangan maupun perusahaan dapat digenjot untuk mengejar target PBB. “Setelah ini, diharapkan agar Wali Kota secepatnya menyerahkan ke seluruh camat di Makassar sebanyak 290.935 lembar SPPT sampai akhir Februari,” kata Eddi di Balaikota, kemarin.
Penerimaan PBB di wilayah Sulselrabar tumbuh hingga 34% pada 2008 atau mencapai Rp331 miliar dibanding 2007 sebesar Rp245 miliar. Selain PBB, Eddi juga menargetkan jenis pajak lainnya di Sulselrabar tumbuh 20%. Dengan pertumbuhan itu berarti mampu mencapai angka Rp5,5 triliun dari perolehan tahun sebelumnya Rp4,6 triliun.

“Kami mengharapkan Dinas Pendapatan Daerah di kabupaten/kota juga ikut memberikan data-data tentang perolehan pajak di wilayahnya. Meski terjadi perlambatan perekonomian akibat krisis, namun sektor lainnya dapat digenjot,” tambah Eddi. Penerimaan pajak di wilayah Sulselrabar hingga 31 Desember 2008 mencapai Rp4,59 triliun.­ Namun, berdasarkan rilis terak-hir­ Kanwil Pajak Sulselrabar melaporkan­ setoran telah menyentuh Rp4,62 triliun pada 8 Januari 2009.

»» read more

Pemkot kucurkan Rp7 miliar untuk Losari

MAKASSAR: Pemerintah Kota Makassar menyediakan Rp7 miliar untuk kelanjutan pembangunan pelataran dan anjungan Pantai Losari dalam APBD 2009. Dana ini untuk membiayai penyelesaian struktur dan penimbunan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Makassar Ridwan Muhadir mengatakan kontraktor diberi target me­rampungkan proyek pada November 2009.
“Secara teknis, Pelata­r-an­­­­­ Bugis – Makassar hanya penimbunan, un-tuk­ melanjutkan kerja kontraktor­ sebelumnya. Sementara Pelataran Toraja baru pembuatan struktur dan penimbunan bila anggaran mencukupi,” kata Ridwan, kemarin. Dijelaskan, proyek Pantai Losari itu saat ini sudah masuk tahap persiapan berkas pelelangan.

“Kami baru bersiap tender karena tahun lalu kontraktor tidak bertanggung jawab jadi dihentikan. Selain itu, anggaran dulunya dari Dinas Kelautan dan Ketahanan Pangan, kini diposkan ke Dinas PU,” tambah Ridwan. Menurut Ridwan, pihak­nya berusaha agar kontraktor tetap bertanggung jawab hingga proyek ini selesai.

Tahun lalu revitalisasi di­­­kerjakan PT Aswindo Putra Mandiri namun terbengkalai hingga diputuskan kontraknya. Proyek revitalisasi Pantai Losari Makassar dimulai dengan Pelataran Bahari yang telah rampung awal 2007. Proyek ini mengeruk anggaran sebesar 30% dari total yang direncanakan Rp104 miliar.


»» read more

Listrik Sulselbar padam bergilir selama 60 hari

MAKASSAR: Pemadaman bergilir listrik akan kembali terjadi di Sulawesi Selatan dan Barat. Mulai hari ini 12 Februari 2009 hingga 60 hari ke depan, PLN akan memadamkan listrik secara bergilir untuk turun mesin (overhaul) PLTA Bakaru, Sulsel.

General Manager PT PLN Sulselrabar Haryanto mengatakan defisit pasokan listrik selama turun mesin Bakaru mencapai 80 MW. PLN, katanya, tidak punya pilihan lain kecuali memadamkan bergilir.

“Berdasarkan kajian ahli, diputuskan mesin PLTA Bakaru harus overhaul 60 hari. Namun, kami berharap bisa lebih cepat dari itu,” kata Haryanto usai bertemu Wali Kota Makassar Herry Iskandar, kemarin untuk menjelaskan rencana pemadaman. Menurutnya, tingkat vibrasi pada generator turbin dua mesin PLTA Bakaru makin tinggi sehingga terjadi kebo­co­r­­an hebat pada poros packing guide vanue.
“Sebenarnya, pemeliharaan mesin di Bakaru sudah harus dilakukan beberapa tahun lalu, namun ditunda karena tuntut-an masyarakat terhadap listrik sangat besar. Kali ini tidak bisa ditunda lagi,” tambah Haryanto.

Selain mesin PLTA Bakaru, dua mesin pembangkit di PLTG Tello berkapasitas 15 MW juga dijadwalkan menjalani perawat-an khusus. Agar frekuensi pemadaman bergilir dapat dibatasi, Haryanto meminta para pelanggan industri, hotel, dan mal menghemat pemakaian listrik saat beban puncak mulai pukul 18.00 hingga 22.00 Wita.

Di tempat berbeda, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo meminta masyarakat bersabar menghadapi kondisi itu. “Saya akan minta pemerintah pusat membantu dalam pe­­­ngadaan genset,” ujar Syahrul.

Menurut Syahrul, aksi pema-daman pasti menyusahkan masyarakat karena mengganggu aktivitas. Bahkan situasi politik keamanan menjadi tidak kondusif. “Kita akan menghadapi pemilu yang rawan bulan April mendatang kalau listriknya padam,” tambah Syahrul.

Kendari
Dalam perkembangan lain, PLN Cabang Kendari menargetkan menambah daya terpasang sebesar 10 MW tahun ini. Dengan demikian, total daya di Kendari pada 2009 akan menjadi 43 MW. Manajer PLN Kendari Fauzi Arubusman mengatakan sistem kelistrikan Kendari telah menerima tambahan 16 MW listrik baru dalam dua tahun terakhir.

Tahun lalu, PLN Kendari menerima tambahan daya 6 MW setelah pengoperasian mesin pembangkit dari Palopo, Sulsel. ”Kami berharap paling lambat enam hingga sembilan bulan ke depan, mesin pembangkit 10 MW sudah terpasang,” jelas Fauzi di Kendari, kemarin. Menurutnya, dengan tamba­h-an daya terpasang, kesulitan listrik yang selama ini dikeluh­kan pengusaha dapat tera­tasi.

Bahkan direncanakan pada 2010 mendatang, PLN Kendari juga mendapat pasokan dari PLTU Tanasa Soropia, Kabupaten Konawe. “Jika PLTU Tanasa beroperasi,­ Kendari dipastikan bisa melanjutkan program pembangunan berbasis kelistrikan tanpa kendala lagi. Kendari tak lagi meng­alami krisis daya,” jelasnya.


»» read more

Sermani turunkan harga seng 20%

MAKASSAR: PT Sermani Steel menurunkan harga seng sebesar 15% - 20% menyusul turunnya harga baja di pasar internasional belakangan ini. Dengan penurunan itu, harga seng ditarik turun menjadi Rp6.000 – Rp6.325 dari sekitar harga Rp7.500 per lembar yang diberlakukan pada Juli – Agustus 2008.

Assistant Manager of Sales PT Sermani Steel Effendi Bachtiar mengatakan pemangkasan harga disebabkan imbas krisis ekonomi global di awal September 2008 yang memaksa produsen baja menurunkan harga. “Krisis ekonomi menguntungkan Sermani Steel karena harga baja terus anjlok pada titik rendah,” kata Effendi, kemarin. Dia bahkan memprediksi harga seng akan terus tergerus sampai pertengahan 2009. Effendi berharap penurunan harga dapat meningkatkan permintaan di beberapa daerah yang sedang memacu pem­­­bangunan infrastruktur, sa­­­lah satunya penyediaan atap un­­tuk rumah sehat sederhana (Rsh).

Meski begitu, dia menambahkan permintaan seng dari para agen mengalami penurunan karena alasan belum stabilnya harga baja yang cenderung me­­­rosot. Permintaan seng dari agen hanya berdasarkan permintaan dan kebutuhan pasar.

“Agen penjual seng menunggu harga baja jatuh pada posisi yang paling rendah. Mereka tidak mau merugi dengan me­­­nyediakan stok yang cukup banyak. Kami sangat memahami kondisi tersebut,” tutur dia. Kondisi itu pula yang membuat kegiatan produksi di Ser­­mani sedikit melambat, di mana volume pembuatan seng plat disesuaikan kebutuhan pasar.

Saat ini Sermani Steel hanya memproduksi seng sebanyak 1.000 ton atau turun sekitar 200 – 500 ton per bulan dari kondisi penjualan normal sebesar 1.200 – 1.500 ton per bulan. Kondisi ini berbeda dibanding 2007 di mana produksi seng tumbuh 50% atau menjadi 4.000 – 5.000 ton.

Effendi menambahkan penjualan seng di daerah tersedot untuk sektor perumahan, sementara 10% untuk industri dan pergudangan. “Pembangunan rumah di daerah tinggi, sehingga permintaan seng naik,” pungkasnya.

»» read more

Pemerintah didesak gelar OP

MANADO: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama Bulog setempat didesak segera menggelar operasi pasar (OP) menyusul kenaikan harga berbagai bahan kebutuhan pokok di daerah ini.

“Harga bahan pangan semakin tidak terkendali, sehingga perlu peran serius pemerintah daerah agar masyarakat tidak semakin kesulitan,” demikian Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Sulut Victor Mailangkay di Manado, kemarin.

Dari pantauan wakil rakyat, harga sejumlah bahan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir dan bahan kebutuhan lainnya terus bergerak naik hingga mencapai 20%.

DPRD Sulut berencana memanggil pemerintah dan Bulog guna mengetahui dampak kenaikan harga di tengah masyarakat, sekaligus untuk mencari solusinya. Harga beras jenis Superwin lokal dan antar pulau yang biasanya dijual Rp6.000 per kg kini naik hingga Rp7.500 per kg.

Sementara jenis Membrano sebelumnya Rp5.000 per kg kini Rp6.500 per kg. Minyak goreng dijual Rp8.000 per kg dari sebelumnya hanya Rp6.500 atau Rp7.000 per kg, gula pasir Rp7.500 hingga Rp8.000 per kg dari sebelumnya hanya Rp6.500 per kg. Sementara berbagai jenis tanaman­ hortikultura seperti cabai sudah dijual Rp22.000 per kg, padahal sebelumnya hanya Rp15.000 per kg.

»» read more

DPRD minta bank kucurkan kredit

MAKASSAR: DPRD Sulsel meminta perbankan­ tidak menunda intermediasi kredit di awal tahun 2009, sebab bisa mengancam kelangsungan ekonomi lokal.

Ketua Komisi II DPRD Sulsel Bidang Keuangan­ Ambas Syam mengemukakan tidak­ ada alasan perbankan bersikap ekstrem dengan menahan laju kredit, sebab ekonomi Sulsel cenderung stabil.
“Perbankan harus merealisasikan kredit mereka secepatnya di awal tahun. Jangan tahan-tahan kredit, karena bisa mengganggu perkembangan ekonomi Sulsel,” ujarnya kepada Bisnis, kemarin.

Dia mengemukakan perbankan justru bisa memicu kecemasan pelaku ekonomi bila menghambat realisasi kredit. Menurutnya, kebijakan tersebut kontraproduktif dengan semangat pemerintah daerah mendorong ekonomi Sulsel.


»» read more

Bank Dunia bantu pendidikan

MAKASSAR: Bank Dunia mengucurkan dana US$758 juta untuk peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Dana itu disalurkan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Kepala Perwakilan Bank Dunia Indonesia Joachim von Amsberg di Makassar, Selasa, mengatakan dana itu bergulir sejak 2008 dengan bunga 4% per tahun. Pengembaliannya dalam 17 hingga 21 tahun mendatang.
Menurut Joachim, bunga yang diberikan lebih­ ringan dibanding dana pinjaman pembangunan yang digulirkan pemerintah yang bunganya­ mencapai 11% hingga 12% per tahun.

Joachim mengemukakan dana itu untuk tiga program besar, yakni peningkatan kapasitas guru Bermutu, BOS (Bantuan Operasional Sekolah), dan PADU (Pendidikan Anak Dini Usia). “Program Bermutu untuk peningkatan kapasitas dan kemampuan guru dalam mengajar,”­ kata Joachim.

»» read more

PTPN XIV investasi Rp20 miliar

MAKASSAR: PT Perke-bu­­nan­ Nusantara (PTPN) XI­­­­­V akan merealisasikan in­­­­­­­­­­vestasi sebesar Rp20 mi­­li­­­ar pada 2009 untuk memacu produksi. Investasi tersebut merupakan bagian dari revita­lisasi tiga pabrik gula PT­­PN XIV yang berlokasi di Ka­­bupaten Takalar dan Bo­­­ne, Sulsel.

Direktur Utama PTPN XIV Amrullah A.M. menge­­mu­kakan dana 20 miliar ter­­­sebut difokuskan untuk­ belanja alat pertanian, khu­­­­­susnya tanaman tebu. Menurutnya, kebutuhan­ alat pertanian sangat men­­de­­sak­ dalam proses pro­­duksi gula PTPN sebab in­­­frastruktur yang tersedia­ sekarang sudah tua, se­­hing­­ga tidak bisa berfung­­si­ optimal.
”Investasi tersebut akan kami realisasikan untuk pe­­­­­­meliharaan tanaman per­­­­­­­­­­­kebunan PTPN,” ujar Am­­­­­­­rullah kepada Bisnis, be­­­­­­­­­­lum lama ini. Tahun 2007 silam, PTPN XIV dan PT Rajawali Nusantara Indonesia mene­­ri­­­ma kredit modal kerja Rp­­­­­­­306 miliar dari PT Bank Rak­­­­­yat Indonesia Tbk. Pinjaman ini, terdiri da­­­­­­ri kredit modal kerja po­­­­­­­kok sebesar Rp289,18 mi­­­­­­­liar dan IDC untuk sa­­tu­­­ tahun Rp17,7 miliar. Jang­­­­ka waktu pinjaman di­­­­­­­te­­tapkan hingga 20­­­12 dengan suku bunga se­­­­­­besar 13% per tahun.

Dalam kerjasama ini, PT­­­­­PN XIV mengagunkan ta­­­­­­nah perkebunan, pabrik, dan stok barang senilai Rp552 miliar.Pinjaman yang diterima RNI itu untuk me­­­­­­­­revitalisasi tiga pabrik gu­­­­­la milik PTPN XIV, sesu­ai dengan perjanjian kerja sama operasi (KSO) antara dua BUMN gula itu.

Kredit tersebut diserahkan kepada RNI sebagai pe­­nerima kredit karena PT­­­­­PN XIV tidak bankable, ma­­sih punya tunggakan ke Bank Mandiri. ”Kami masih tetap menjalin kerjasama dengan ber­­­­bagai pihak untuk me­­re­­­vitalisasi pabrik gula PT­­PN XIV,” ungkap Amrullah.

Eks Manajer Produksi PTPN XIV ini mengutarakan manajemen juga menjajaki kerjasama de­­ngan berbagai investor gu­­­­la nasional, yang sifatnya menguntungkan para pihak. Dia mengatakan PTPN membangun kemitraan dengan sejumlah perusahaan a.l. PT MTS, PT CAL, dan PT BMS, untuk penanaman lahan dan pengelolaan per­­kebunan.

»» read more

Konversi jangkau 1,17 juta KK

MAKASSAR: PT Perta-mina­ (Persero) memastikan konversi minyak tanah ke elpiji di Sulsel akan dimulai pada 16 Februari 2009 dengan menjangkau 1,17 juta kepala keluarga pada tahap pertama.Konversi ini pada tahap pertama dilakukan di 15 dari 24 kabupaten/kota di provinsi itu. Pertamina memerkirakan program ‘elpijinisasi’ itu bakal menghemat anggaran subsidi sekurangnya Rp231 miliar per tahun.

General Manager Pemasaran BBM Retail Pertamina Regional VII Suherimanto mengatakan Pertamina tidak sendirian mendistribusikan tabung gas ukuran 3 kg. Selain konsultan, katanya, pihak pemkot, pemprov, dan LSM juga dilibatkan. Kegiatan konversi akan dilakukan sambil jalan dengan upaya sosialisasi cara pemanfaatan kompor dan tabung elpiji.

“Penerima tabung elpiji bersubsidi sama dengan jumlah tabung yang kami siapkan. Kami berharap distribusi berjalan lancar tanpa hambatan,” kata Suherimanto saat memaparkan rencana konversi di hadapan wartawan, kemarin.Dia merinci konversi khusus di Makassar pada tahap pertama meliputi tujuh kecamatan sebanyak 104.889 KK. Gong program yang memicu kontroversi di berbagai daerah itu bakal ditabuh pertama kalinya di Kelurahan Panampu, Tallo, Makassar.

Pertamina, lanjut Suherimanto, siap membagi tabung elpiji untuk 15 kabupaten/kota mulai 16 Februari, yakni Makassar, Maros, Gowa, Pangkep, Takalar, Barru, dan Jeneponto. Selain itu, Parepare, Bantaeng, Sidrap, Bulukumba, Sinjai, Bone, Soppeng, dan Wajo. Konversi bagi 9 kabupaten/kota lainnya yakni Pinrang, Enrekang, Tana Toraja, Palopo, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Selayar dilakukan tahun 2010.

Dia menjelaskan jika konversi elpiji di Sulsel berjalan mulus, penghematan subsidi BBM diperkirakan mencapai Rp231 miliar per tahun dengan asumsi harga keekonomian mitan sekitar Rp5.000 per liter.“Peredaran minyak tanah akan kami tarik secara perlahan-lahan agar tidak terjadi gejolak dan keresahan. Hingga pada saatnya kami berhentikan secara total,” ujarnya. Manajer Gas Domestik Pertamina Wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua Zulfikar Hamid menuturkan konversi minyak tanah ke elpiji di KTI dalam waktu dekat baru menjangkau dua provinsi, yaitu Sulsel dan Kaltim. Provinsi lain menyusul.

Pertamina melepas elpiji ukuran­ 3 kg seharga Rp12.750 per tabung. Zulfikar menjelaskan untuk menjaga ketersediaan gas bersubsidi, Pertamina merangkul semua agen minyak tanah di Sulsel. Para agen, kata dia, menyatakan kesediaan­ mengalihkan usaha mitan ke elpiji. Dia mengungkapkan keterlibatan agen bukan untuk penjualan­ umum, tapi berfungsi sebagai unit refill (isi ulang). Dalam distribusi, tegasnya, Pertamina mem­­berlakukan kontrol pasar yang ketat. Jika ditemukan agen nakal, Pertamina berjanji menjatuh­­kan sanksi.

Bangun tangki
Suherimanto mengungkapkan untuk memudahkan pasokan­ elpiji di masa mendatang, Pertamina akan membangun tangki penampungan gas (storage) berkapasitas 10.000 metrik ton (MT) di Sulsel. “Kami akan bermitra dengan pihak swasta untuk membangun tangki penampungan gas, karena storage yang ada saat ini hanya berkapasitas 2.500 MT,” ujar Suherimanto.

Untuk memperlancar pelaksanaan konversi, Pertamina menyiapkan empat filling plant gas serta sembilan izin prinsip pembangunan, yakni di Makassar, Gowa, Parepare, Bone, Bantaeng, Palopo. Zulfikar mengatakan saat ini persediaan gas Pertamina mencapai 1.281 ton. Pertamina sudah menyiapkan tambahan stok sebesar 1.700 ton di kapal tanker, sehingga total stok mencapai 2.981 ton.

Dia menjelaskan sebelum konversi, kebutuhan gas di Sulsel sebesar 175 ton per hari. Jika program berjalan mulus maka akan terjadi kenaikan kebutuhan gas sebesar 300 ton per hari. “Lebih baik kami lebihkan stok dengan memarkir kapal tan­­­ker sambil menunggu pembong­­karan. Ini bukti komitmen Per­­­tamina menyukseskan program konversi,” tutur dia.

»» read more

Trans Kalimantan akan dipercepat

SAMARINDA: Pemerintah menjanjikan perbaikan jalur trans Kalimantan yang sebagian saat ini rusak berat akan dipercepat tahun ini juga.alimantan di Kaltim yang panjangnya sekitar 1.200 km, sudah lama mengalami kerusakan di berbagai titik sehingga mengganggu mobilitas warga dan kegiatan ekonomi.

Beberapa rute yang masuk kategori rusak berat di poros Kaltim adalah Bontang – Kutai Timur sepanjang 53 km dan Sangatta – Berau 600 km. Di jalur Bontang – Kutai Timur, terdapat sekurangnya 120 lubang besar menganga di badan jalan hingga membahayakan pengemudi.Janji percepatan perbaikan trans Kalimantan tersebut diungkapkan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta saat menerima rombongan pejabat Kaltim yang dipimpin Gubernur Awang Faroek Ishak di Jakarta, Selasa 10 Februari malam.

Paskah berjanji akan mendo-rong­ percepatan program tersebut karena sebenarnya sudah diprogramkan sejak lama namun tak pernah benar-benar dituntaskan.”Kalau melihat laporan Gubernur ini, sangat memprihatinkan. Terjadi antrian yang sangat panjang bahkan hingga berhari-hari, sehingga menyebabkan biaya tinggi dan lambannya kegiatan ekonomi masyarakat,” kata Paskah.

Dia meminta pemda segera membuat data terakhir kondisi jalan trans Kalimantan, sehingga dapat dihitung anggaran untuk memperbaiki dan menyelesaikannya.
Paskah juga menugaskan pejabat Bappenas meninjau langsung kondisi jalan yang sangat parah di ruas Bontang - Malinau, sehingga perencanaan percepatan bisa lebih komprehensif. Di samping menemui Paskah, rombongan Pemprov Kaltim Rabu 11 Februari kemarin menemui­ Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto. Senada dengan Paskah, Djoko juga mengaku amat prihatin dengan kondisi jalan negara di Kaltim, terutama ruas Bontang - Sangatta - Bengalon - Simpang Perdau - Ma Wahau, Labanan hingga ke perbatasan Kutai Timur, serta Berau. ”Saya baru tahu kondisi jalan negara di Kaltim seperti itu, sangat memprihatinkan dan perlu penanganan segera untuk memperlancar transportasi dan kegiat-an­ ekonomi,” kata Menteri PU.

Namun, kata Djoko, departemennya tidak mungkin mengalokasikan pendanaan pada 2009, karena anggaran sudah disahkan sehingga untuk pendanaan yang sifatnya besar akan diupayakan pada 2010. Kendati demikian, dia berjanji mengatasi masalah itu dengan mengalokasikan anggaran dari sisa tender yang dialokasikan melalui Bidang Bina Marga Kaltim yang nilainya mencapai Rp480 miliar. Djoko memerintahkan Dirjen Bina Marga Hermanto Dardag segera melakukan optimasi anggaran atau menyisihkan sebagian dari anggaran yang sudah ada untuk perbaikan jalan yang rusak di kawasan utara Kaltim itu.

Urat nadi
Gubernur Awang menjelaskan jalur jalan kawasan utara Kaltim merupakan urat nadi perekonomian tujuh kabupaten/kota di daerah itu. Ironisnya, dengan kerusakan jalan yang sangat parah itu, Kaltim hanya mendapat anggaran dari APBN Rp43 miliar. ”Kami minta keadilan, karena selama ini Kaltim memiliki SDA sangat besar dan mampu memberi kontribusi mencapai Rp190 triliun per tahun, namun yang kembali ke daerah hanya sekitar Rp24 triliun,” kata Awang Faroek.

Melihat kondisi itu, Pemprov Kaltim minta agar anggaran APBN melalui Departemen PU bisa ditingkatkan terutama untuk penuntasan jalan trans Kalimantan di Kaltim. Kepala Dinas PU Kaltim Husinsyah mengusulkan pembangunan jalan trans Kalimantan di Kaltim dilakukan dengan sistem pembayaran tahun jamak, yakni pekerjaan dilakukan dalam dua tahun dan pembayarannya dalam waktu 3-4 tahun.

Ketua DPRD Kaltim Herlan Agus Salim yang hadir dalam pertemuan itu mengatakan pemerintah pusat hendaknya memberikan perhatian lebih besar, terutama menyangkut penyelesaian jalan trans Kalimantan di Kaltim. Selama ini, kata Herlan, Pemprov Kaltim termasuk anggota dewan mendapat tuntutan dari masyarakat untuk segera memperbaiki jalan trans Kalimantan. Masyarakat tidak tahu apakah itu jalan negara, provinsi atau kabupaten/kota.

“Masyarakat itu tahunya perbaikan jalan ya tugas pemerintah,­ sehingga pemerintah terdekat yang jadi sasaran protes dan tuntutan. Sementara pemerintah­ daerah tidak memiliki kewenangan dan kecukupan dana untuk membangun jalan negara,” ujarnya.

»» read more

Indosat bidik 2,4 juta pelanggan

MANADO: Operator selular PT Indosat Tbk menargetkan jumlah pelanggan mencapai 2,4 juta sampai akhir tahun 2009 di wilayah timur Indonesia. “Kalau tahun 2008 lalu hanya 1,2 juta, maka tahun ini kami optimis menjadi 2,4 juta,” kata Head of Sulampapua Region Indosat Fadjar Oetomo di Manado, kemarin.

Fadjar mengatakan pihaknya yakin mencapai target itu sebab keunggulan produk Indosat dalam hal layanan akses data di mana aksesnya lebih cepat dengan varian lebih banyak.
“Untuk mencapai pertumbuhan tersebut maka dalam tahun 2009 ini akan dibangun sebanyak 35 base tranceiver station (BTS) di Indonesia timur,” kata Fajar.
Dia mengatakan jumlah BTS Indosat di kawasan timur Indonesia pada 2008 sebanyak 170 BTS.
Indosat, kata Fadjar, juga terus menggenjot jumlah pengguna perangkat­ Blackberry yang merupakan salah satu produk unggulan perseroan. Menurutnya, minat terhadap Blackberry sangat besar sebab tahun lalu jumlah penggunanya melonjak dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya.

BlackBerry adalah perangkat genggam nirkabel yang memiliki kemampuan layanan push email, telepon selular, sms, akses Internet, dan berbagai kemampuan nirkabel lainnya.
Manajer Indosat Area Manado Tri Hardianto mengatakan produk lain yang diharapkan meraup pelanggan di tahun ini yakni rencana peluncuran teknologi 3G varian 3.5 sebelum World Ocean Conference(WOC) digelar pada 11-15 Mei 2009. “Teknologi ini akan makin memanjakan pelanggan sehingga mampu berkomunikasi dengan video call,” kata Hardianto.

»» read more

Kaltim jadi proyek percontohan bahari

SAMARINDA: Provinsi Kalimantan Timur akan men­jadi daerah percontoh­an untuk program Kota Ter­­padu Mandiri (KTM) Bahari dari Departemen Te­­naga Kerja dan Transmigrasi. Program ini sebagai upa­­­­­ya percepatan pertum­­buhan ekonomi rakyat, khususnya di kawasan pe­­­sisir. Keputusan itu disampai­kan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Su­­­parno saat menerima jajaran Pemprov Kaltim­ dipimpin Gubernur Awang­ Faroek Ishak dan Ke­­tua DPRD Herlan Agus Sa­­lim di Jakarta, Rabu malam. Menurut sumber Bisnis yang mengikuti pertemuan, Kaltim dinilai laik menjadi kawasan percontohan untuk program KTM Bahari. “Saya minta pemprov se­­­­­gera konsolidasi dan mem­­­­­­­bentuk tim bersama Dep­­­nakertrans untuk me­­­ren­­­­­canakan program ini yang biayanya dari Dep­­­­­­­­­­na­­kertrans. Daerah me­­nyiap­­­­­­kan lokasi dan mas­­­­ya­­­rakatnya serta da­­na pen­­­damping,” kata Erman.

Selain KTM Bahari, Kaltim juga diminta sege-ra menyiapkan program ker­­­j­­­­a sama Kota Terpadu Man­­­­­­­­diri Hutan Tanaman Rakyat (KTM-HTR) yang sudah dikembangkan di se­­­jumlah daerah dengan me­­­manfaatkan lahan kritis.Kegiatan itu merupakan kerja sama Depnakertrans dan Dephut guna melibatkan masyarakat melalui program transmigrasi untuk mempercepat pelesta-rian kawasan hutan kritis.

“Saya juga minta agar Kaltim membentuk tim inventarisasi lahan kritis yang siap dihijaukan kembali.Diharapkan 2010 sudah berjalan karena anggarannya akan dibahas tahun ini,” ujar Menteri pula.

Erman menjelaskan, da­­­lam program KTM-HTR itu, masyarakat yang terlibat akan menerima jatah hidup dua tahun dan pem­­binaan lima tahun, dengan menanam jenis ka­­yu yang pertumbuhan­nya cepat, sehingga pada lima tahun pertama sudah siap dipanen untuk kebutuhan lokal.

»» read more

Rabu, Februari 11, 2009

Inco tekan biaya produksi

MAKASSAR: PT International Nickel Tbk (Tbk) melakukan efisiensi dalam menghadapi krisis ekonomi global. Efisiensi dilaksanakan di semua sektor khususnya penghematan biaya produksi. Demikian dikatakan Presiden Direktur Inco Arif Sulaeman Siregar, usai kuliah umum di Universitas Hasanuddin, kemarin. Arif mengatakan, efisiensi dilakukan karena biaya operasional dan produksi cenderung membengkak.

Arif menilai kebijakan perusahaan tersebut tidak akan mengganggu komitmen manajemen untuk mempertahankan pangsa pasar secara global. Termasuk terus melaksanakan agenda investasi baru yang akan bergulir pertengahan tahun 2009. Saat ini Inco memiliki tiga lokasi penambangan nikel, yakni Soroako Sulsel, Pomalaa Sultra, dan Bahodopi Sulteng. Khusus eksplorasi di Pomalaa dan Bahodopi sebagai investasi baru, dijadwalkan rampung Juni 2009.
“Krisis makin tidak jelas namun kami tetap komitmen pada agenda investasi. Investasi baru akan diputuskan setelah kami menerima studi akhir­ eksplorasi pertengahan tahun ini,” ungkap Presdir Inco. Sementara itu, nasib 3.600 karyawan Inco dipastikan tetap aman atau terhindar dari pemutusan hubungan kerja (PHK) meskipun kinerja keuang­an perseroan menurun pada 2008.

Superintendent Re-gio­nal Communication Inco Tri Rahman Batara mengemukakan perusahaan memang melakukan efisiensi sepanjang 2008 dan 2009, tapi tidak berarti mengorbankan karyawan. “Kami tidak merencanakan PHK. Nasib karyawan PT Inco aman. Meskipun penjualan kami menurun, kami tidak akan melakukan kebijakan pemecatan,” ujar Tri.

Batara mengatakan Inco juga masih membayarkan hak-hak karyawan secara utuh, tanpa adanya keterlambatan atau pengurang-an­ sedikitpun sebab itu sudah kewajiban. Dia mengatakan kar­yawan Inco juga tetap memperoleh bonus pada 2008 meskipun tidak sebesar tahun sebelumnya. “Gaji dan bonus karyawan tetap dibayar sesuai kontrak, sehingga tetap konsentrasi bekerja,” ujarnya.

Menurut Batara, program efisiensi manajemen hanya menyentuh masalah operasional dengan membatasi jumlah produksi.Selain itu, sambungnya, Inco memutuskan mengurangi belanja anggaran tidak material, yang alokasinya bisa ditunda. Menurutnya kebijakan tersebut lebih produktif dibanding memotong gaji karyawan.

»» read more

Renovasi CCC rampung Maret

MAKASSAR: Pengecoran 32 titik sumur pondasi exhibition hall Gedung Celebes Convention Centre (CCC) oleh kontraktor PT Makassar Indah Graya (MIG) akhirnya rampung awal Februari lalu.

“Dalam waktu dekat dilakukan penimbunan­ gedung yang disesuaikan dengan peren-canaan­ awal serta perbaikan beberapa atap bocor,” kata Konsultan Perencanaan Pembangunan CCC PT Praprimadani Pratama Iqbal Idris, kemarin.
Gedung CCC mengalami kegagalan konstruksi­ ketika bangunan ini anjlok atau terbenam 16 cm pada 2008. Menurut Iqbal, perbaikan exhibition hall menelan anggaran Rp1,7 miliar. “Kami telah mendesak kontraktor mempercepat perbaikan gedung sampai pertengahan Maret,” tambah Iqbal.

Gedung CCC yang menjadi pusat kegiatan dan promosi berbagai instansi rampung dibangun akhir 2007. Pembangunan gedung megah ini menelan dana Rp60 miliar dari Departemen Koperasi & UMKM serta Pemprov Sulsel.

»» read more

Beruang madu Kaltim diminati

BALIKPAPAN: Beruang madu dan orang utan menjadi tontonan andalan wisata Kalimantan Timur. Wisatawan mancanegara paling banyak meminati dua jenis hewan langka ini.
Asosiasi Biro Perjalanan Indonesia (Asita) Kaltim akan menyambut 300 wisman Amerika Serikat pada April 2009 dengan tujuan menyak­sikan beruang madu dan orang utan. "Dua kapal pesiar dari Amerika Serikat tiba di Balikpapan April nanti. Mereka membawa 300 orang untuk tur keliling Indonesia, salah satunya ke Balikpapan," tutur Ketua ASITA Kaltim Joko Purwanto, kemarin. Kaltim memiliki sejumlah penang­karan beruang madu dan orang utan. Kebanyakan wisman yang datang ke daerah ini selain berlibur juga melakukan penelitian.

Selain AS, tutur Joko, wisman dari Eropa dan Australia merupakan langganan obyek tersebut. "Kami selalu mempromosikan tempat pengembangan beruang madu dan orang utan. Lokasi itu yang membuat mereka ber-niat­ ke mari," tutur Joko.

»» read more

Agen nakal rusak prospek asuransi

MAKASSAR : Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mengemukakan bisnis asuransi di Sulsel sulit berkembang karena sejumlah agen melakukan tindakan ilegal. AAUI menilai agen nakal telah merusak pasar jasa layanan asuransi yang bersertifikasi resmi.

“Asuransi jasa kerugian yang paling dirugikan dengan keberadaan para agen nakal tersebut. Banyak agen nakal yang memiliki pekerjaan di berbagai perusahaan asuransi lain,” kata Ketua AAUI Sulsel Yusuf Sula, pekan lalu.Yusuf menilai agen nakal juga menurunkan minat dan kepercayaan nasabah terhadap layanan­ asuransi.

Dia mengimbau perusahaan dan agensi asuransi­ melaporkan agen yang melanggar kode etik karena keterbatasan AAUI dalam menginventarisir agen bermasalah. AAUI, katanya, juga kesulitan menindak agen nakal, termasuk yang bekerja ganda di berbagai perusahaan jasa asuransi.

»» read more

44,8% Warga Kolaka tanpa askes

KENDARI: Sekitar 44,8% dari 265.159 warga Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, belum memiliki asuransi kesehatan. Artinya, mereka harus mengeluarkan dana sendiri bila sakit. Kepala Cabang PT Askes Sultra Mulia di Kendari, kemarin, mengatakan angka itu jauh melebihi­ warga Kendari yang tanpa jaminan ke-sehatan, yakni hanya 30% dari 221.723 orang.

Jumlah ini juga melampaui kabupaten berpenduduk terbesar di Sultra, yakni Konawe. Di Konawe, kata Mulia, jumlah penduduk yang tidak mendapatkan jaminan kesehatan hanya 13% dari total 285.252 orang. Mulia merinci, sekitar 22.525 warga Kolaka memiliki asuransi PT Askes, 122.493 orang mempunyai Jamkesmas, dan 1.325 orang ikut program asuransi kesehatan lainnya.

Untuk meningkatkan kepesertaan warga dalam jaminan kesehatan, pihaknya terus melakukan inovasi dengan menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah se-Sultra. Dia mengungkapkan keunggulan PT Askes adalah manajemennya tidak melalui pemerintah daerah.

»» read more

Kapet Manado-Bitung beri investor insentif

MANADO: Kawasan Pe­­ngembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) Manado-Bitung memfasilitasi pemberian insentif fiskal dan non fiskal bagi investor yang menanamkan modal di Sulawesi Utara.“Insentif fiskal berupa rekomendasi kepada kantor pajak agar menda­pat kemudahan terutama untuk impor barang modal,” kata Direktur Pe­­ren­canaan Badan Pengembangan Kapet Manado-Bitung Charles Keppel, kemarin.

Selama ini, sudah 49 perusahaan yang diberikan rekomendasi, salah satunya investor perikanan di Kota Bitung yang pada akhirnya disetujui mendapatkan insentif pajak sebesar Rp1,5 miliar pada tahun 2008.
Sementara untuk insentif non fiskal, kata Charles, berupa pendampingan investor oleh Kapet selama menanam modal di Sulut, a.l. soal keimigrasian, tenaga kerja, dan berbagai pelayanan yang dibutuhkan investor.“Investor ingin mendapatkan kepastian dalam berbagai hal. Kapet sudah merancang kebijakan insentif non fiskal selama perusahaan beroperasi di Sulut,” kata Charles.

Insentif diberikan kepada investor yang beroperasi di wilayah Kapet Manado-Bitung meliputi Minahasa, Minahasa Utara, Tomohon, Bitung, dan Manado.Pemberian dua insentif itu, kata Charles, bertujuan merangsang tumbuhnya penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun asing (PMA). Selain itu, untuk memacu ekonomi Sulut agar tetap baik meski terjadi krisis keuangan global.

»» read more

PLN prioritaskan daftar tunggu perumahan

MAKASSAR: PT PLN Wilayah Makassar berjanji memprioritaskan permintaan listrik konsumen perumahan pada 2009. Daftar tunggu warga perumah­an­ di Makassar kini mencapai 21.000 kepala keluarga, di mana sekitar 85% merupakan pelanggan sektor rumah tangga.

Pelanggan PLN Makassar berdasarkan data akhir Desember 2007 mencapai 447.750 orang, di mana sektor rumah tangga mencapai 417.573 pelanggan, selebihnya industri dan bisnis. Kepala Humas PT PLN Makassar Edhy Tamrin mengemukakan, perseroan telah menerima banyak protes serta kritik sehubungan daftar tunggu di lingkungan perumahan, khususnya dari DPD Real Estate Indonesia (REI) Sulsel.
Dia mengatakan PLN bisa memahami tuntutan REI, dan berjanji memenuhinya setelah beroperasinya listrik baru 60 MW dari PLTG Sengkang tahun ini. “PLN akan memprioritaskan pelanggan di lingkup perumahan,­ khususnya yang rumahnya sudah jadi dan sudah ditempati,” ujar Edhy kepada Bisnis, kemarin. Edhy mengatakan pelanggan perumahan menjadi prioritas sebab jumlahnya lebih banyak dibanding kelompok bisnis dan industri.

Apalagi, lanjutnya, PLN telah seringkali menjanjikan kepada developer lokal tentang realisasi daya listrik untuk pengembang-an usaha. “REI selama ini aktif melakukan pendekatan kepada PLN, Gubernur Sulsel, dan Wali Kota Makassar agar tuntutan mereka dipenuhi. Mereka mengaku sulit menjual rumah, bila tidak memperoleh sambungan listrik,” ujarnya.

Edhy menambahkan PLN Makassar telah melakukan konsolidasi dengan sejumlah pihak baik internal maupun eksternal untuk penyediaan listrik bagi perumahan. “Kami belum bisa pastikan berapa daftar tunggu dari masyarakat sektor perumahan yang akan diselesaikan karena belum mendapat laporan dari berbagai ranting tentang hal tersebut. Yang jelas, sudah ada langkah-langkah untuk mewujudkannya,” ungkap Edhy. Wakil Ketua REI Sulsel Harris Hody menuturkan para pengembang akan memegang janji PLN tersebut. Dia berharap PLN tidak ingkar janji.

»» read more

BI Makassar cermati nasabah ekspor

MAKASSAR: Kantor Bank Indonesia (KBI) Makassar meningkatkan pengawasan terhadap outstanding kredit komersial bagi nasabah di bidang ekspor impor, menyusul adanya kekhawatiran memburuknya prospek pelunasan pinjam­an akibat krisis global.Terkait hal itu, beberapa pemimpin dan kepala cabang bank di Sulsel mengemukakan omzet bis­­­­nis sejumlah debitor yang ber­­­gerak di ekspor komoditas pri­­­­mer maupun produk berorienta­­si ekspor mengalami penurunan ka­­­rena melemahnya permintaan.


Selain itu, ada nasabah dike-tahui didera pembatalan or­­­­der serta telat bayar oleh importir sehingga mengganggu arus kas.Kepada Bisnis, para kepala cabang bank itu mengakui penurunan ini berpengaruh terhadap prospek pelunasan pinjaman apabila terjadi terus-menerus.
Sebagai gambaran, outstanding kredit ekspor terhadap total kredit di beberapa bank diperkirakan mencapai 10%. Namun, mereka menyatakan kredit nasabah ekspor yang terkena dampak krisis itu saat ini masih baik dan belum masuk kategori bermasalah. Pemimpin KBI Makassar Lambok Antonius Siahaan mengatakan pihaknya mencermati perkembang­an tersebut.

BI, katanya, akan memanfaatkan forum bersama para bankir guna mencari solusi terbaik apabila benar terjadi pemburukan situasi. “Tetapi sejauh ini kami be­­lum mendapat laporan kredit ekspor yang bermasalah di Sulsel. Meski demikian, itu menjadi perhatian BI,” ujarnya, kemarin. Kata Lambok, BI juga telah mengantisipasi soal ekspor impor yang mungkin muncul seiring pengetatan likuiditas khususnya mata uang US$ di pasar.

“Dewan Gubernur BI belum lama ini mengeluarkan kebijakan rediskonto ekspor. Jadi secara nasional sudah diantisipasi,” tuturnya. Bank sentral menerbitkan tran­­saksi pembelian wesel ekspor berjangka lewat skema rediskonto (penjamin­an) merujuk PBI No.10/34/PBI/2008. Fa­­silitas berlaku 5 Desember ini untuk meredam tekanan likuditas­ pembiayaan ekspor dan menggaran­si risiko pembayaran dari importir.

Order baru
Indonesia Timur Area Manager Bank CIMB Nia­­ga Tbk Rahmat Haris mengatakan situasi riskan yang lebih perlu diwaspadai adalah berkurangnya permintaan baru dari pasar­ tradisional. Tanpa order yang kontinyu, dirisaukan nasabah ekspor benar-benar kesulitan mencicil kredit.“Ini bukan tugas BI atau bank, tapi pemerintah untuk­ mengarahkan ke new market. Bi­­­sa­­kah?” katanya melalui pe­­san singkat.

Kepala Cabang Bank Panin Tbk Makassar Onny Gappa menuturkan perseroan jauh-jauh ha­­ri telah memantau kegiatan re­­kening nasabah ekspor. “Sejauh ini semua masih lancar kecuali sales-nya (nasabah ekspor) turun. Yang terpukul sebenarnya pe­­tani, karena eksportir menjual me­­nurut kontrak volume dan har­­ga,” paparnya.

Panin menggelontorkan kredit ekspor untuk coklat, udang, ikan, dan rumput laut. Kepala Cabang Bank BCA Tbk Makassar Hendrik Sia menga­takan bank harus menganalisis se­­berapa besar dampak krisis global terhadap debitor terkait sehingga bila perlu dapat di­restrukturisasi sebelum menjadi bermasalah.

Dia menyebut sejumlah nasabah ekspor BCA mulai berupaya sendiri membuka pasar baru di luar negara-negara yang terimbas krisis.Pemimpin Bank BNI Tbk Wilayah VII Bambang Kuncoro menambahkan bank mempererat sinergi dengan debitor untuk mencari solusi masalah ekspor.

»» read more

Diusulkan perda konversi lahan pertanian

SAMARINDA: Pemerintah dan pihak terkait dinilai sudah saatnya mengupayakan peraturan spesifik sebagai payung hukum yang melindungi lahan pertanian dari aktivitas penambangan batu bara. Pasalnya, tanpa payung hukum, dikhawatirkan makin banyak lahan pertanian yang akhirnya dikonversi menjadi lokasi tambang sehingga mengancam pasokan bahan pangan di masa mendatang. Wilayah Kaltim, Kalteng, dan daerah lainnya di Kalimantan termasuk yang paling banyak mengalami alih fungsi lahan dari pertanian ke pertambangan.

Tanpa langkah tegas, situasi tersebut dirisaukan bakal terus berlanjut. Staf Ahli DPRD Kaltim Bidang Lingkungan Hidup Abrianto Amin berpendapat perlu segera dibuat payung hukum yang melindungi lahan pertanian dari aktivitas perusahaan batu bara. Mantan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kaltim itu menilai payung hukum berupa perda (peraturan daerah) akan lebih mengenai sasaran.
“Perda adalah keputusan bersama DPRD dan pemerintah daerah, sehingga pihak eksekutif dan legislatif memiliki tanggung jawab bersama untuk melindungi­ lahan pertanian dari aktivitas yang merusak lingkungan,” kata Abrianto, seperti ditulis Antara, kemarin.Kata dia, salah satu lahan pertanian potensial yang kini telah berubah wujud menjadi lahan konsesi batu bara adalah lokasi warga eks-transmigran di Teluk Dalam, Kutai Kartanegara.

Lahan potensial sekitar 1.400 Ha itu kini menjadi lokasi penambangan batu bara. Warga transmigran petani asal Pulau Jawa tergiur menjual lahannya karena ditawar harga tinggi.Padahal, lanjut Abrianto, pemerintah dengan menggunakan dana bantuan APBN dan APBD sudah membangun waduk irigasi dengan pompanisasi yang menelan dana puluhan miliar rupiah di areal tersebut.

Abrianto mengatakan kondisi lingkung­an­ di Kaltim kian parah dengan hadirnya sejumlah perusahaan batu bara baik yang dikelola secara modern maupun tradisional. Misalnya di Samarinda, dari 44 perusahaan pemegang KP (kuasa penambang-an), 17 di antaranya sudah melakukan aktivitas penggalian. Banyak juga aktivitas penggalian secara tradisional.

“Jangankan penambangan gelap, perusahaan yang resmi mengantongi PKP2B (perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara) diperkirakan banyak yang tidak melaksanakan kewajibannya melakukan reklamasi,” kata dia.Padahal, imbuhnya, salah satu syarat penting bagi aktivitas perusahaan batu bara adalah melakukan reklamasi, yakni memulihkan bekas galian dengan menutupi serta menanam pohon penghijauan di atasnya.

RUU Pangan
Terkait hal itu, Menteri Pertanian Anton Apriantono dalam kunjungannya ke Teluk Dalam pekan lalu, mengungkap-kan pemerintah sedang merumuskan rancang­an undang-undang (RUU) Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan. Menurut Anton, RUU itu untuk meng-antisipasi peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan pangan di tengah pesatnya konversi tambang.

“RUU ini lex spesialis dari UU tata ruang yang sudah ada. Nantinya RUU ini bisa melindungi lahan pertanian dari konversi tambang,” ujar Anton seperti dikutip dari situs resmi Pemprov Kaltim, kemarin.Dalam UU itu, lahan pertanian harus diregistrasi sehingga tidak mudah dikonversi menjadi areal pertambangan, atau diperjualbelikan.

“Saat ini RUU tersebut sedang dalam pembahasan, intinya setiap lahan pertanian akan diregistrasi dan dikonservasi,” ujar Anton. Menteri mengatakan masalah pangan merupakan masalah penting. Dia mencontohkan Malaysia, yang dulu mengg-anggap masalah pangan dapat diselesaikan dengan mengimpor dan berorientasi pada pembangunan fisik. Namun saat terjadi krisis pangan, negeri­ jiran itu kesulitan membeli beras. “Alhamdulillah Indonesia tahun 2008 diakui dunia sebagai negara yang mampu meningkatkan produksi dan menjaga kestabilan harga beras,” sebutnya.

»» read more

'Indonesia kuat hadapi krisis'

MAKASSAR: Bank Dunia menilai Indonesia lebih kuat menghadapi krisis global yang sedang melanda dunia. Besarnya pasar domestik menjadi faktor utama ketahanan di tengah krisis itu.Kepala Perwakilan Bank Dunia Indonesia Joachim von Amsberg di Makassar, kemarin, mengatakan jumlah penduduk yang mencapai 220 juta jiwa memungkinkan pelaku usaha tidak terlalu bergantung kepada ekspor.

Komoditas yang selama ini diekspor ke luar negeri bisa dialihkan ke dalam negeri. Joachim mengemukakan kebutuhan masyarakat Indonesia atas produk yang diekspor itu cukup besar sehingga mereka mampu menyerapnya.
Selain itu, menurut Joachim, faktor lain adalah perbankan yang tidak memiliki jaringan kuat dengan perbankan global. Hal itu membuat saat krisis finansial mewabah,­ perbankan domestik mampu bertahan dan tak memerlukan suntikan dana yang berarti. Tak kalah penting, kata dia, manajemen ekonomi yang lebih bagus.

Itu dimungkinkan dengan kebijakan dan regulasi menghadapi krisis global saat ini. Kepada Pemprov Sulsel, Joachim menyaran­kan agar tetap menyusun langkah strategis menghadapi krisis. Menurutnya, tantangan terbesar sekarang adalah mening­katkan kesejahteraan rakyat. “Jangan sampai rakyat daerah ini terpuruk karena krisis global,” ujar Joachim.

Menurutnya, pemprov harus lebih aktif memperbaiki regulasi dan iklim investasi di Sulsel.Regulasi yang baik akan meningkatkan minat investor berinvestasi walaupun krisis. Joachim mengemukakan sektor penting yang harus dikembangkan ke depan adalah pertanian. “Sulsel memiliki komoditas pertanian yang tetap dibutuhkan orang di dunia,” ujarnya.

»» read more

Selasa, Februari 10, 2009

'Bongkar muat Makassar cepat'

MAKASSAR: PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV menyatakan pelayanan bongkar muat barang baik melalui peti kemas maupun konvensional di Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar merupakan salah satu yang terbaik dan tercepat di Indonesia saat ini. Terminal Peti Kemas (TPK) Makassar bahkan baru-baru ini memeroleh penghargaan dari pihak terkait atas pelayanan optimal selama tahun 2008.

Direktur Utama Pelindo IV Djarwo Surjanto mengatakan kenyataan itu sekaligus menggugurkan ‘tudingan’ bahwa pelaya­n-an bongkar muat di Pelabuhan Makassar lambat dan menjadi salah satu penyebab terhambatnya distribusi barang di wilayah terkait.
Djarwo menyampaikan hal itu untuk menanggapi pernya­taan Asisten Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Transportasi Mesra Eza yang disampaikan kepada wartawan, pekan lalu. Menurut Mesra, pelaya­n-an­­­­­ bongkar muat Pelabuhan Ma­kassar masih lambat, panjang, dan pada gilirannya menimbulkan efek ekonomi biaya tinggi bagi pelaku usaha.
Dia mengatakan hal itu membuat Pelabuhan Makassar belum memberi kontribusi optimal bagi pere­konomian Sulsel dan sekitarnya, sehingga perlu dievalu-a­si­ menda­lam untuk mendorong efektifitas kinerja. Mesra mengatakan masalah kelambanan distribusi menyebabkan daya saing ekonomi lokal sulit berkembang dalam peta kompetisi nasional dan internasional. (Bisnis, 9 Januari)Mesra membandingkan waktu sandar kapal di Pelabuhan Makassar yang disebutnya mencapai 3-4 hari, dengan kondisi di negara tetangga Malaysia yang hanya dalam hitu­ngan sehari.

Wagub Sulsel Agus Arifin Nu’mang yang mendengar hal itu mengatakan segera menggelar pertemuan khusus dengan manajemen Pelindo IV untuk membahasnya. “Kalau dikatakan kami lambat, harus jelas dong perban­dingannya, misalnya apakah itu peti kemas atau campuran,” tutur Djarwo kepada Bisnis, kemarin. “Kami merasa selama ini berupaya cukup keras dan akan terus berusaha meningkatkan pelaya­nan,­ entah itu kenyamanan dan kecepatan bongkar muat.

” Data yang diperoleh Bisnis menunjukkan rata-rata waktu sandar kapal (BT) bermuatan peti kemas di Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar mencapai 20,93 jam pada 2008. (lihat tabel) Dari waktu tersebut, waktu bongkar muat efektif (ET) mencapai 14,83 jam. Rerata waktu sandar tercepat selama 2008 terjadi pada bulan Oktober 17,74 jam per kapal, sedangkan paling lama di Juni 25,60 jam.

Waktu efektif 70%
General Manager TPK Makassar Anharuddin Siregar mengatakan rerata rasio waktu bongkar muat efektif terhadap lama sandar kapal (ET/BT) pada 2008 mencapai 70,86%. Menurutnya, rasio tersebut salah satu yang tertinggi di Indonesia saat ini. Dia menyebut TPK Makassar berupaya meningkatkan rasio ET/BT menjadi 80% dalam jangka menengah.

“Kami baru-baru ini mendapat pujian dari asosiasi pelayaran dan pihak terkait lainnya atas kecepat-an pelayanan,” imbuhnya. Rata-rata barang bongkar di TPK Makassar pada tahun lalu mencapai 233 boks per kapal, rerata barang muat 231 boks, dengan rerata totalnya 464 boks per kapal.“Itu rata-rata. Ada juga kapal yang membongkar atau memuat lebih dari itu. Ada yang sampai 1.200 boks per kapal.”

Ketua Gabungan Pengusaha Forwarder dan Ekspedisi Indonesia (Gafeksi) Sulsel Mansyur Taba mengatakan pelayanan dan ke­­ce­­­patan bongkar muat barang di Pelabuhan Makassar sejauh ini cu­­kup baik. Dia mengaku tak ada keluhan berarti mengenai pelayanan di pelabuhan tersebut.

»» read more

Belanja Rp178 miliar mulai cair Maret

MAKASSAR: Proyek proyek infrastruktur di Makassar yang mencapai Rp178 miliar akan mulai dikerjakan medio Maret 2009, dengan target finalisasi selama dua bulan.Ketua Komisi C DPRD Makassar Burhanuddin Odja mengemukakan dewan akan mendorong pengerjaan konstruksi jalan, jembatan, dan drai­­nase sepanjang dua bulan mendatang, agar aktivitas ekonomi bisa dipacu pada 2009.Burhanudin mengakui kinerja be­­lanja pembangunan di tahun-tahun sebelumnya tidak terlalu baik karena sering terlambat dari tenggat­ waktu realisasi.

Menurutnya, kenyataan dan kecenderungan tersebut telah membuat masyarakat tidak bisa merasa­kan hasil pembangunan secara op­­timal. Padahal, katanya, pemerintah­ dan pihak le­­gislatif ingin memaksimalkan daya dorong ekonomi dengan belanja anggaran. “Sebenarnya kami mau dana infrastruktur Makassar bisa direalisasikan hingga Rp500 miliar di 2009, namun karena ada program pendidikan dan kesehatan gratis, legislatif tidak bisa mewujudkannya,” ungkapnya kepada Bisnis, belum lama ini.

P­­­RD Makassar itu mengatakan pro­­­yek infrastruktur fisik Makassar­ saat ini telah memasuki proses ten­­­der, pasca pengesahan di bulan­ Januari lalu. Menurutnya kon­­­­trak­­­­­­­tor­ pemenang proyek fisik Ma­­­kas­sar harus bekerja profesional, agar kualitas pengerjaan mereka ber­­kualitas dan tahan lama dalam pe­­manfaatannya.Dia mengatakan belanja daerah ta­­hun 2009 mencapai Rp1,22 tri­liun, di mana pendidikan, keseha­­t-an,­ dan infrastruktur menjadi program prioritas.

Burhanuddin mengungkapkan khu­­­­sus untuk pembangunan jalan­, jem­­batan, dan drainase dalam AP­­BD Makassar 2009 mencapai Rp45 mi­­liar, dari total belanja fisik Rp178 miliar. “Khusus untuk pembangunan jalan-jalan aspal di Makassar mencapai Rp14 miliar. Dana tersebut belum termasuk dana pemeliharaan dan peningkatan jalan nasio­nal,” ujarnya.

Banjir
Burhanuddin menambahkan bah­­wa sarana fisik yang juga menjadi perhatian DPRD pada 2009 adalah program penanggulangan banjir, dengan kesiapan anggaran Rp11 miliar.Menurutnya, Pemerintah Provinsi juga mendukung Pemkot Makassar untuk mengatasi masalah banjir di perkotaan dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp5 miliar dalam APBD Sulsel 2009. “Kami akan bangun drainase ja­­lan yang lebih baik dan bisa men­­cegah terjadinya genangan air di wi­­layah strategis Makassar­,” ungkapnya.

»» read more

Air PDAM Makassar bocor 46,93%

MAKASSAR: Potensi kehilangan air di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar cukup besar. Selama tahun 2008 tingkat kehilangan mencapai 46,93% dari total 70.000 pelanggan. Staf Humas Pemerintah Kota Makassar Ridha Rasyid mengatakan tingginya kebocoran air dikarenakan kurangnya pengawasan di lapangan.“Untuk meminimalkan kebocoran, maka pihak PDAM harus melakukan pemantauan terhadap penyalahgunaan air bersih itu,” kata Ridha, kemarin.

Ridha menambahkan, penyebab kehilangan air bukan saja kebocoran pipa, tapi juga ulah oknum yang mencuri air, kerusakan transmisi, dan faktor servis. Tingkat kebocoran yang tinggi berdampak pada pendapatan PDAM. Humas PDAM Makassar, Jufri Sakka menga­takan mulai tahun ini pihaknya akan memantau meteran air yang tidak berfungsi. Selain itu membentuk tim pengawas penyalahgunaan air oleh pelanggan.

»» read more

Telkom perluas internet ke pelosok Kalimantan

BALIKPAPAN: PT Teleko­­mu­­nikasi Indonesia Tbk (Telkom) memerluas akses jaringan internet ke pelosok Kalimantan. Sejauh ini, perseroan telah mengucurkan investasi Rp32 miliar untuk membangun jaringan tersebut.Manajer Komunikasi PT Telkom Divisi Regional VI Ahmad Mutaqqin mengatakan perseroan makin gencar menawarkan paket internet Speedy ke pedalaman. Hal itu membuat internet bukan lagi layanan­ langka bagi masyarakat di pedalaman Kalimantan.

Dia menyebut sampai awal 2009, Telkom sudah merogoh Rp32 miliar untuk menyediakan Speedy di pelosok Kalimantan. “Pasar kami ada juga di daerah-daerah seperti itu. Dengan internet maka hiburan juga masuk, selain misi utama adalah mencerdaskan bangsa,”­ tutur Ahmad, kemarin. Dia menjelaskan Telkom bekerja­ sama dengan perusahaan telekomunikasi asal China, Huawei, dalam mendorong penggunaan internet di pedalaman.

Kedua perusahaan itu, ka­­­­tanya, mengaplikasikan tek­­no­­logi Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) pada seluruh Sentra Telepon Otomat (STO) di Kalimantan. Ahmad memaparkan Telkom Divre VI memiliki sekitar 91 STO yang tersebar di Pulau Kalimantan. Layanan internet dengan­ Speedy kini dapat dinikmati­ mulai dari pesisir utara Kali­­­mantan Barat seperti Mem­­pawah, Sungai Raya, Pemangkat, dan Sambas. Selain itu, pedalam-an Sin­tang,­­­ Nanganpinoh, dan Sungaipinyuh.

Berikutnya masuk lagi ke pelosok Kalteng dan Kalsel. Speedy, jelas Ahmad, juga mulai mudah didapati di pe­­dalaman Kaltim seperti Melak, Sangatta, Tanjung Selor, hingga Tanjung Redep. Dia mengatakan beberapa­ wilayah memang sangat su­­­lit dijangkau sebab kondisi geo­­­grafisnya yang kurang me­­­mungkinkan. Sebagai so­­­lusi­nya, Telkom mengandalkan koneksi satelit.

Namun, koneksi satelit kerap membuat jadwal pengoperasian terlambat dari rencana semula karena berbagai hal. Ahmad mencontohkan wila­­yah seperti Puruk Cahu di mana hampir mustahil dibangun­ infrastruktur jaringan telekomunikasi secara memadai. “Melihat kendala itu tidak terbayang bahwa wilayah ini (Puruk Cahu) dan beberapa wilayah lainnya di Kalimantan bisa menikmati akses internet kecepatan tinggi seperti Speedy,” tutur Mutaqqin.

»» read more

Bunga KPR 12,5% bisa diperpanjang

MAKASSAR: PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dapat saja memperpanjang masa penawaran bunga kredit pemilikan rumah (KPR) sebesar 12,5% apabila animo pasar besar dan pertimbangan lainnya.Kepala Cabang BCA Makassar Hendrik Sia mengatakan bunga KPR 12,5% diberikan bagi debitor yang telah menjadi nasabah BCA minimal tiga tahun.

Penawaran ini dalam rangka HUT bank umum nasional itu dan hanya berlaku tiga bulan terhitung pekan ini. (Bisnis, 9 Februari) “Bisa saja diperpanjang atau dibuat program lain tergantung kondisi tingkat bunga. Bunga 12,5% ini memang menarik karena termasuk paling rendah di pasar sekarang,” kata Hendrik, kemarin.

Hendrik menjelaskan nasabah yang mempunyai outstanding pinjaman KPR di BCA dikenakan bunga bervariasi tergantung pada saat yang bersangkutan mengambil kredit. Sejumlah nasabah lama mendapat bunga 9%, lainnya 10%, 12,5%, dan tertinggi 14%. “Nasabah lama kami kenakan bunga KPR paling tinggi 14%. Penurunan bunga BI rate yang terjadi tiga bulan terakhir dan diperkirakan berlanjut akan membuat tren bunga KPR ikut turun,” paparnya.

Hendrik menambahkan nasabah baru atau yang mempunyai rekening­ di BCA kurang dari tiga tahun dikenakan bunga 14,5%. Menurutnya, perbankan se­­­ca­­ra bertahap akan menjawab tuntutan masyarakat atas bunga kredit termasuk KPR yang lebih rendah. Dia mengatakan bunga rendah akan memancing minat nasabah me­­­­­ng-ambil kredit.

Tahun ini BCA memerkirakan posisi kredit KPR di Sulsel dapat mencapai Rp250 miliar dari akhir tahun lalu sebesar Rp170 miliar. Bank swasta ini membukukan per­­tumbuhan plafon kredit sebesar 80% selama 2008 yakni menjadi Rp1,8 triliun, termasuk bank garansi. Dari jumlah itu, plafon kredit produktif (modal kerja dan investasi) mencapai Rp1,6 triliun, tumbuh hampir dua kali lipat dibanding posisi tahun sebelumnya Rp818 miliar. Used plafond kredit produktif sekitar 71% atau kira-kira Rp1,13 triliun.

»» read more

Warga Ambon keluhkan tarif air

AMBON: Sejumlah warga Kota Ambon mengeluhkan mahalnya tarif air yang harus mereka bayar selama beberapa bulan terakhir setelah PDAM menaikkan tarif pada Agustus 2008. Ny. J. Sopacua, warga Kudamati Ambon, mengaku untuk pemakaian bulan Januari dia harus membayar rekening air lebih dari Rp200.000, dari biasanya rata-rata Rp80.000 per bulan.

Syahril, warga kawasan Ponigo­­ro, mengatakan kenaikan tagihan air­­nya mencapai 200%. ”Sebelumnya saya biasa bayar Rp50.000, namun sekarang saya ha­­rus bayar Rp150.000, artinya terjadi kenaikan 200%,” kata Syahril, kemarin. Warga lain, Amat Karepesina dari Kebun Cengkih yang berlangganan pada PT Dream Sukses Airindo (DSA), mengatakan sebelum kenaikan tarif dia hanya membayar Rp45.000 hingga Rp65.000 per bulan. Sekarang, dia membayar Rp140.000.

PT (DSA) adalah perusahaan pengelola air minum yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Ambon. Direktur Bidang Teknik PDAM Ambon Agus Noya mengatakan kenaikan tarif PDAM mencapai 100%, yakni dari Rp1.300 per meter kubik menjadi Rp2.550 per meter kubik. Kenaikan tersebut berlaku sejak Agustus 2008. ”Tetapi kenaikan itu masih jauh di bawah tarif yang semestinya sesuai peraturan pemerintah yakni Rp6.750 per meter kubik. Kami masih mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat,” ujarnya kepada wartawan di Ambon, pekan lalu.

Dia menjelaskan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 23 Tahun 2006, kenaikan rekening air hingga level full cost sebesar Rp6.750 per meter kubik. ”Namun hasil kesepakatan dewan pengawas bentukan pemerintah dan DPRD Ambon, PDAM diminta menggunakan tarif dasar sebesar Rp2.550 per meter kubik,” katanya.

Kepala Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP SPAM) Rachmad Karnadi mengatakan rata-rata biaya produksi air minum Rp2.200 per meter kubik, namun dijual Rp1.800 per meter kubik. Dia menilai PDAM baru bisa untung bila menjual di atas Rp2.200 per meter kubik. ”Namun, PDAM harus tetap memperhatikan masyarakat berpenghasilan rendah. Karenanya, PDAM memberi subsidi untuk pemakaian 0-10 meter kubik dengan harga Rp900 per meter kubik,” tandas Karnadi.

»» read more

Properti di Kendari terkendala listrik

KENDARI: Ketersediaan listrik di Kota Kendari dan beberapa kabupaten di Sulawesi Tenggara menjadi kendala utama pengembang dalam memasarkan pe­­­­rumahan di daerah ini.Hal itu diungkapkan Ketua­ DPD Real Estate Indonesia (REI) Sultra yang baru sa­­ja terpilih, Aminuddin Mas­­­sa di Kendari, kemarin.

Menurut Aminuddin, masyarakat cenderung meng-urungkan niat membeli ru­­­mah setelah tahu kawasan pe­­­rumahan tersebut terkendala pasokan listrik. ”Minat masyarakat di Ken­­dari dan Sultra umumnya menurun bila listrik tidak tersedia. Bahkan banyak warga mengurungkan niat membeli rumah meski sebelumnya sudah setuju,” jelas Aminuddin.

Dia mengatakan tak jarang banyak pengembang merugi karena setelah rumahnya se­­­­­­­lesai dibangun, tidak ada pem­­­beli yang melirik karena lis­­trik belum masuk. Oleh karena itu, dia ber­­harap agar tahun ini PL­­N bekerja sama dengan pe­­merintah daerah segera me­­ningkatkan daya listrik di daerah ini. Menurut Aminuddin, per­­­­masalahan ini tidak ha­­nya­ dihadapi oleh Sultra, ta­­pi juga pengembang di daerah lain.

REI di daerah, katanya, harus bi­­sa­ menjalin kerja sama baik dengan PLN ataupun dengan pemerintah daerah. Sejauh ini, daya terpa-sa­ng­ di Kendari 33 MW dengan beban puncak juga men­­capai 33 MW. Melihat kon­­disi ini, Gubernur Sultra Nur Alam pernah meng­instruksikan agar tak ada penambahan sambungan ba­­­­ru sebelum ada pembang­­kit listrik yang baru.

Saat ini PLN bersama pem­­prov tengah membangun pembangkit berkekuat­an 3 MW di PLTD Lambu­ya. Selain itu, PLN akan mem­­­­bangun pembangkit M­­­FO (marine fuel oil) di Ken­­dari berkapasitas 10 MW yang diperkirakan se­­le­sai tahun ini. Selain itu, pembangkit MFO 4 MW di Ko­­laka, serta direncanakan pula pembangunan pembangkit­ yang sama di Konawe se­­besar 20 MW yang ram-­pu­ng­ tahun 2010.

»» read more

Omzet usaha pelayaran KTI turun 20%

MAKASSAR: Indonesian National Shipowne­­rs­ Association (INSA) Sulsel menyebut barang yang diangkut perusahaan pe­­layaran berbasis di kawa­s­an­ timur Indonesia (KTI) dalam beberapa bulan terakhir turun 20%. Penurunan tersebut a.l. di­­se­­­­­­babkan gempuran peru­­sahaan pelayaran dari wi­­la­­yah barat yang mulai me­­rambah bisnis pengang­kutan di KTI.

“Krisis global membuat perusahaan pelayaran yang selama ini mengangkut­ produk ekspor dan impor ban­ting setir ke bisnis domestik. Ini ancaman bagi ang­gota INSA yang mela-ya­ni KTI,” ungkap Sekretaris INSA Sulsel Hamka kepada Bisnis, kemarin. Hamka mengatakan pe­­nu­­runan mulai dirasakan ang­gota INSA Sulsel sejak kri­sis ekonomi global atau se­­kitar September 2008 hing­­­­ga sekarang.

Selama enam bulan ter­­se­but­, kata dia, perusa­haan pe­­layaran di Sulsel hanya me­­layani pengangkutan pe­­­ti­ kemas sebanyak 17.000 boks per bulan. Padahal, se­­belum krisis, INSA Sulsel yang beranggotakan 30 perusahaan mengangkut rerata 25.000 boks – 30.000 boks per bulan. Dia mengatakan penu-run­­an itu juga berimbas pada enam layanan lain­nya, yakni general­ cargo, curah, tan­ker, lepas pantai, kapal tong­kang, dan Landing Craft Tangker (LCT).

Akibat penurunan ter­sebut, katanya, banyak ka­­pal yang terpaksa mengha­­bis­kan waktu ber­­­labuh di Pe­­labuhan Soe­­­karno Hatta Ma­­kassar. INSA mencatat ada sekitar 120 kapal barang dari wilayah barat yang bermain di pengangkutan domestik di KTI. Selain itu bisnis pelayaran juga menghadapi permasa­lahan kurangnya transak­si antara pemilik dan pener­ima barang di daerah tujuan.

Hamka mengakui peru­­sahaan pelayaran meng­­ha­­dapi persoalan yang sangat dilematis. “Daerah yang selama ini menjadi tujuan terjadi pe­­nurunan konsumsi. Pemi­­­lik barang tidak menerima orderan dari daerah-daerah, sehingga kapal barang terpaksa parkir berhari-hari,” ucap dia. Hamka menambahkan pe­­­­­­­­­­nu­­runan call membuat bia­­­­­­ya operasional kapal mem­­­­­­­­­­­bengkak, terutama ta­­­­­­­­­rif berlabuh. Selama ber­­­la­­­buh atau parkir di dermaga Makassar, tutur dia, pemilik kapal ha­­­rus mengeluar­kan biaya se­­­besar Rp18 juta per hari.

Biaya itu untuk sembi­­lan­ item meliputi bia­­­­ya labuh, air tawar, san­­dar­, tunda, rambu, pandu, BBM solar, dan perawatan. Dia mengatakan jika berlabuh dalam seminggu maka biaya yang dikeluarkan sebesar Rp180 juta per kapal. Dari sembilan item tersebut, pembelian BBM yang paling besar menyedot dana operasional sebesar 45%. Dia khawatir kondisi tersebut mengancam bisnis pelayaran.

»» read more

Jumat, Februari 06, 2009

Bandara Mutiara butuh Rp50 miliar

PALU: Pemerintah Kota Palu membutuhkan dana sekitar Rp50 miliar untuk membangun terminal penumpang baru Bandara Mutiara, Sulawesi Tengah, sebab kondisi saat ini dinilai sudah tidak laik lagi dan terkesan tidak modern.“Terus terang saja kondisi Ter­­minal Bandara Mutiara Palu sudah tidak laik lagi jika di­­­se­­­suaikan dengan perkemba­ngan. Bahkan boleh dibilang­ tinggal Bandara Mutiara Pa­­lu­­ yang belum disentuh di Su­­­­la­­we­­si,” kata Wali Kota Palu, Rusdy Mastura, di Palu, belum lama ini.

Menurut dia, terminal Ban­­da­­­ra Hasanuddin yang baru be­­gi­­­tu luar biasa dan modern, Sa­­­m Ratulangi Manado sudah lebih awal dibangun, demikian­ pula Kendari dan Gorontalo su­­­dah direnovasi dan diganti de­­­ngan membangun yang baru.“Sebagai Wali Kota, saya juga tidak ingin Bandara Mutiara Palu masih seperti sekarang. Kami sedang berupaya menca­ri terobosan mengembang­kan terminal penumpang, sebab sangat memungkinkan dan di­­­­dukung lahan cukup luas,” kata Rusdy.
Dia mengemukakan pihaknya sudah pernah menyiapkan rencana pengembangan Bandara Mutiara Palu dan gambarnya juga dibantu oleh seorang konsultan dari Bandung. Namun, papar Wali Kota, rencana itu terbentur dana dan otori­tasnya sebab pengembangan­ bandara adalah kewenangan pemerintah pusat, bukan pemerintah kota.
Rusdy mengatakan berdasar­kan­ perhitungan, dana yang di­­­bu­­­­tuhkan untuk pe­­­ngem­­­­­­­­­­­­­­­ba­­­ngan Bandara Mutiara diperkirakan mencapai Rp50 miliar. Total dana sebesar itu, menurut Rusdy, bisa ditopang de­­­ngan APBD Provinsi dan Kota.

Yang dibutuhkan, katanya, adalah te­­­ro­­bosan untuk menggolkan da­­­na tersebut di pusat, sehingga tidak seluruh alokasi dana dari daerah. “Kan urusan pengemba­ngan bandara ada di pemerin­tah pusat, daerah hanya mendukung,” paparnya.Rusdy mengatakan pihaknya pada tahun 2009 telah menga­lokasikan dana Rp1 miliar untuk tambahan biaya pembebasan tanah guna memper­panjang landas pacu (runway) bandara.

Rute baru
Sementara itu, maskapai PT Garuda Indonesia Airlines pada tahun ini kembali membu­ka rute penerbangan dari dan ke Bandara Mutiara Palu, Sulteng. “Jika tidak ada aral melintang­ pembukaan rute penerbangan­ itu akan dilakukan pada Agus­­tus mendatang,” kata Kepala Bandara Mutiara Palu, Indar Dewa, baru-baru ini. Dia mengatakan, beberapa wak­­tu lalu, perwakilan Garuda sudah menemuinya dan menyampaikan rencana untuk ikut meramaikan bisnis penerbangan­ di ibukota Provinsi Sulteng ini. Rencananya jenis pesawat yang akan dioperasikan­ Boeing 737-300.

Menurut dia, dengan adanya tambahan maskapai penerba­ng-an­ ini, frekuensi penerbangan­ di Bandara Mutiara Palu yang hanya berjarak sekiitar lima km dari pusat kota itu bakal semakin ramai. Pemerintah melalui Depar­te­­men Perhubungan, katanya, terus membenahi sarana dan pra­­sarana yang diperlukan di Bandara Mutiara, guna mening­katkan pelayanan dan kenyama­nan arus lalu lintas pesawat komersial.

Peningkatan fasilitas tersebut,­ antara lain melakukan peleba­ran apron (tempat parkir pe­­­sa­­­­­­­­­wat) menjadi 323x78 meter yang saat ini sedang dikerjakan dan ditargetkan selesai bulan depan. Dia mengakui apron di Bandara Mutiara belum memadai dan ha­­­­nya bisa menampung tiga pesawat jenis Boeing, namun dengan adanya perluasan tersebut nantinya dapat menampu­ng­ sembilan pesawat ukuran besar.

Selain memperluas apron, De­­­partemen Perhubungan juga memperpanjang landas pacu banda­ra dari 3.000 meter saat ini menjadi 4.500 meter. Dinas Perhubungan Sulteng melaporkan arus penumpang yang tiba dan berangkat dari Bandara Mutiara kurun tiga tahun terakhir meningkat signi­fikan. Rata-rata yang diberangkatkan mencapai lebih 600 orang per hari.Dengan kehadiran Garuda, be­­­rarti akan ada enam maskapai na­­sional yang melayani pener­ba­­ngan komersial dari dan ke Bandara Mutiara.

Lima yang sudah beroperasi sebelumnya, yaitu Batavia Air, Wings Air, Lion Air, Merpati Nusantara Airlines, dan Sriwijaya Air. Garuda sendiri pernah berope­rasi di Bandara Mutiara pada akhir tahun 1970-an hingga­ pertengahan 1990.

»» read more

Pengawas ketenagakerjaan kurang

BALIKPAPAN: Jumlah pengawas ketenagaker-jaan­ di Indonesia tidak ideal bila dibandingkan dengan jumlah perusahaan. Indonesia memiliki lebih dari 200.000 perusahaan, namun hanya diawasi 1.300 pengawas dan 800 PPNS. Jumlah ini setara dengan satu pengawas­ menangani sedikitnya 105 perusahaan dengan ratusan ribu tenaga kerja di dalamnya.

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, I Gusti Made Arka, mengungkapkan hal itu dalam seminar di Hotel Bahtera, Balikpapan, tadi malam.

Made mengungkapkan, Indonesia sebenarnya memerlukan 5.000 - 6.000 pengawas. Tugas mereka termasuk mengawasi keselamatan dan kesehatan pekerja. “Kenyataannya kita cuma memiliki 2.000 pengawas. Balikpapan saja begitu minim. Kota ini memiliki 3.000 perusahaan, tapi pengawas hanya dua, plus satu PPNS,” tutur Made. Minimnya pengawas menyebabkan kebijakan perusahaan sulit dipantau.

»» read more

Pelabuhan Baubau telan Rp57 miliar

KENDARI: Pemerintah pu-sat­ mengalokasikan Rp57 miliar untuk pengembangan­ Pelabuhan Murhum, Baubau, Sultra. Demikian disampaikan Anggota­ DPRD Baubau La Ode Yasin Mazadu saat dihubungi, kemarin. Yasin mengatakan, anggaran ini untuk pengembangan sektor timur pelabuhan tersebut. Rencananya, sektor timur dibangun dengan konstruksi semi kontainer sepanjang 150 meter.

Untuk itu, kata Yasin, DPRD akan berkoordinasi dengan Pemkot Baubau terkait pelaksanaan pembangunan pelabuhan itu. ”Di sektor timur pelabuhan ter­­nyata ada pelabuhan feri. Jika kita lakukan pembangunan di sana, akan menghalangi keluar masuk ka­­pal feri,” kata Yasin.

Rencananya, pelabuhan feri akan dipindahkan dulu sebelum pembangunan pelabuhan dilakukan. Mengenai ke mana pelabuhan feri dipindahkan, menurut Yasin, masih dalam tahap pembahasan. ”Kami belum memutuskan daerah ma­na yang akan dijadikan pelabuhan­ feri baru,” ungkapnya.

Selain pengembangan kawasan pelabuhan, pihak DPRD juga terus mendesak perbaikan salah satu bagian pelabuhan yang rusak akibat tertabrak kapal. ”Kami mendesak perusahaan pemilik kapal bertanggung jawab atas kerusakan pelabuhan yang panjangnya mencapai 30 meter,” jelas Yasin. Pelabuhan Murhum merupakan pelabuhan yang sangat strategis untuk pelayaran nasional karena lebih mudah dijangkau dari semua arah.

Kegiatan ekonomi di Pelabuhan Murhum lebih pesat di­­bandingkan dengan dua pelabuhan besar lainnya di Sultra, yakni Pe­­labuhan Kendari dan Kolaka. Dalam konsep pembangunan Pemkot Baubau, pelabuhan ini di­­­­bangun untuk memenuhi tuntu­tan kebutuhan pelayanan demi mendu­­kung program jangka panjang men­­jadikan Kota Baubau Pintu Gerbang Ekonomi dan Pa­­ri­­wisata di Sulawesi Tenggara.

Ka­­re­­na itu kebutuhan dan fasilitas yang terkait dengan pembangunan pe­­labuhan akan dilakukan secara ber­­tahap berdasarkan kebutuhan. Rencana pengembangan Pelabuhan Murhum meliputi reklamasi, pembangunan penahan dan pengikat talud, penambahan trestel der­­­maga, pengembangan ruang kawa­san, dan pembangunan terminal pe­­num­pang.

Selain itu, pembangunan gudang­ tran­­sit, penambahan lapangan­ penumpukan­ peti kemas, perluas-an areal parkir dan pos jaga, pe­­nambahan pagar pengaman, pe­­nambahan jalan akses dan penga­­m­an, serta pembangunan jembatan penghubung. Berbeda dengan Pelabuhan Ken­­dari yang merupakan cabang dari PT Pelindo IV (Persero) Makassar­, Pelabuhan Baubau berada di bawah Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhu­bungan Laut Dephub dengan status unit pe­­laksana teknis (UPT).

Wali Kota Baubau Amirul Tamim jauh sebelumnya mengatakan pihaknya memang sangat berminat me­­nangani pelaksanaan kegiatan Pe­­labuhan Bau-Bau. Sebelum me­­nga­jukan proposal ke pemerin­tah­ pusat, Wali Kota kini me­­nyiap­kan rancangan peraturan dae­­­­rah bagi pem­bentukan BUMD yang akan me­ngelola Pe­­­­labuhan Bau­bau. Dia juga menya­takan sudah men­dapat lampu hijau dari Departemen Perhubungan mau­­pun Departemen Keuangan tentang pengembangan Pelabuhan Baubau.

Nama Pelabuhan Murhum sangat­ identik dengan Baubau. Bahkan dua nama ini tidak bisa dipi­sah­kan karena saling melengkapi. Bau­­bau dikenal sebagai kota pelabuhan karena Pelabuhan­ Murhum yang hanya berjarak se­­kitar tiga k­m dari Keraton Baubau. Nama Pelabuhan Murhum merujuk pada kebesaran Raja Buton Kaimuddin. Dia adalah Raja Buton VI sekaligus Sultan Buton pertama. Setelah wafat, Kaimuddin dikenal dengan nama Murhum, yang berasal dari kata almarhum.

»» read more

Rute kargo Makassar-Hongkong segera dibuka

MAKASSAR: Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo memastikan perusahaan kargo PT Cardig Air akan memulai pembukaan rute Jakarta-Makassar-Manado-Hongkong dalam kurun satu bulan mendatang. Rute ini diharapkan membuka kesempatan bagi eksportir Sulsel mengirim langsung barang pesanan­ ke Hongkong dan nantinya negara tetangga lain sehingga tidak perlu lagi melalui pintu ekspor di Surabaya atau Jakarta.

“Saya dijanjikan dalam sebulan ke depan Cardig Air bisa mulai membuka rute itu. Ini harus kita manfaatkan untuk menggairahkan ekspor,” katanya, Rabu 4 Januari 2009. Salah satu kendala ekspor Sulsel adalah pengiriman barang pada umumnya harus transit di Surabaya atau Jakarta sebelum diterbangkan ke luar negeri. Ini memicu biaya tersendiri dan agak membatasi posisi tawar eksportir.

Syahrul berjanji rute yang dibuka Cardig akan menjadi awal dari pembukaan rute langsung ekspor berikutnya. Pemprov, kata dia, akan menegosiasikan persoalan akses ini dengan Dirjen Bea Cukai dan pihak terkait. Menurutnya, eksportir daerah itu bakal menikmati hasil lebih besar apabila ekspor dilakukan langsung dari Makassar. Eksportir juga diharapkan menjadi lebih efisien.
Bisnis mencatat CEO PT Cardig Air Boyke P. Soebroto pernah menemui­ Gubernur Sulsel membicarakan rencana pembukaan rute kargo ke Hongkong.

Cardig, kata Boyke, juga mengincar pasar ekspor kargo di kawasan timur Indonesia. Dia berharap Ma­­kassar dapat menjadi batu pijakan ekspansi ke daerah lain. Cardig akan menggunakan pesawat Boeing 737-300 yang sanggup mengangkut barang kargo hingga 17 ton sekali jalan.
Saat bertemu Gubernur, Boyke menjanjikan operasional dimulai Februari ini.

»» read more

BI: Bank jangan tahan kredit

MAKASSAR: Bank Indonesia meminta perbankan tidak mengen­dorkan penyaluran kredit di Sulsel kendati perlambatan ekonomi mem­­bayangi. Namun, bank sentral juga meminta bank selektif dan tetap berhati-hati mengingat ada kemungkinan debitor di sejumlah sektor/industri­ terkena dampak krisis ekonomi glo­­bal sehingga bisa mengganggu kemampuan bayar.

Pemimpin Kantor Bank Indonesia (KBI) Makassar Lambok Antonius Siahaan mengatakan hal itu seusai­ Banker’s Luncheon di Makassar, Rabu 4 Januari, menanggapi permintaan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo agar bank tak perlu terlampau selektif di provinsi itu. Menurut Gubernur, kondisi dunia usaha di daerah itu berbeda dari daerah lain khususnya di Jawa dan Sumatra. Dia yakin perekonomian setempat bakal tetap mampu tumbuh walaupun agak melambat.

Dengan berapi-api, Gubernur bahkan memberikan garansi bahwa pemerintah daerah siap menanggung kerugian bank apabila kreditnya macet di Sulsel selama krisis global. Lambok menilai pernyataan Gu­­­ber­­­­nur tersebut wajar disampaikan se­­­bab kredit perbankan merupakan­ sa­­­lah satu sumber pembiayaan swasta yang diharapkan membantu menggerakkan sektor riil.

“Tetapi risk management itu su­­dah­ inheren dengan keseharian­ perbankan. Bank tetap harus menghi­­tung risiko dan selektif, tidak bo­­­leh­­ tidak,” kata Lambok menjawab Bisnis. Secara khusus dia menegaskan besarnya peran perbankan dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha. Lambok menyitir rasio kre­­dit terhadap dana pihak ketiga (DPK) di wilayah itu yang pada akhir 2008 telah mencapai 114%. “Itu artinya dana dari luar Sulsel sudah ditarik masuk ke daerah ini. Tidak perlu disuruh pun, bank akan mengucurkan kredit asal laik dan risikonya dihitung,” imbuh Lambok.

Perbankan diharapkan secara ber­­tahap dapat mulai melonggar­kan pengucuran kredit setelah beberapa bulan situasi kurang kondusif seiring pengetatan likuiditas dan tingginya suku bunga. Dalam tiga bulan terakhir, Bank Indonesia memangkas BI rate hingga awal Februari ini menjadi 8,25%. Namun, pemotongan bunga acuan sampai 125 basis poin dalam tiga bulan itu belum diikuti penurunan bunga kredit dalam jumlah sama. Pada akhir 2008, aset perbankan Sulsel meningkat 13,6% y-o-y, kredit tumbuh 23,6%, dan dana pihak ketiga naik 11,2%. Tingkat LDR saat ini 114,23%.

»» read more

Ekonom: Dunia usaha tidak perlu tunda investasi

MAKASSAR: Ekonom Uni­ver­sitas Hasanuddin mengemukakan kalangan investor dan pengusaha seharusnya tidak perlu menunda rencana investasi di Sulsel sebab dampak krisis global di daerah itu relatif terbatas.Dekan Fakultas Ekonomi Unhas Yunus Zain mengatakan apabila investor menanamkan modal di 2009, mereka berpe­luang menikmati hasilnya tatkala permintaan pasar pulih yang diprediksi mulai terjadi 2010 atau 2011.

Dia menilai dunia usaha sebaiknya berpikir positif me­­­mandang situasi ekonomi Sulsel saat ini. Pandangan itu, katanya, bukan harapan­ kosong karena faktanya berbagai indikator ekonomi me­­­nunjukkan Sulsel masih tumbuh dengan baik.
”Keputusan menunda inves­­tasi sangat bertentangan de­­ngan insting bisnis, karena logika yang benar saat ini setiap perusahaan harus berinvestasi agar mereka siap saat ekonomi pulih. Apalagi Sulsel kan baik-baik saja di tengah krisis,” ungkapnya ke­­­pada Bisnis, baru-baru ini. Yunus tidak sependapat jika dikatakan perbankan cenderung­ pelit merealisasikan pembiayaan kepada perusahaan lokal di tahun 2009, disebabkan imbas krisis global.

Dia menjamin lembaga ke­­­uangan perbankan senantiasa mengalirkan bantuan penda­naan investasi bila perusahaan menunjukkan kinerja baik serta senantiasa menerap­kan kaidah good corporate governance. ”Saya sudah teliti dan juga menjadi responden kalau perbankan mau memberikan kredit asal manajemen senantiasa profesional dalam bekerja,” terangnya. Menurut catatan Bisnis, beberapa kelompok usaha di Sulsel menyatakan bakal menunda rencana investasi pada tahun ini. Dua di antaranya adalah Grup Bosowa dan Grup Kalla.

Bosowa menunda investasi­ a.l. pembangunan pabrik se­­­men baru di Kabupaten Maros dan sebuah hotel di Makassar. Proyek yang masih berjalan pembangunan rumah sakit dan gedung perkantoran. Penundaan investasi dilakukan tidak hanya di Sulsel tetapi di beberapa daerah. Namun proyek Bosowa tahun 2009 ini seperti jalan tol, masih tetap dilaksanakan tetapi lebih fokus di Pulau Jawa.

Sementara itu, Corporate Secretary Grup Kalla Sudirman AR memastikan pihaknya menunda beberapa rencana investasi, terutama di sektor properti.Menurutnya, gejolak nilai tukar rupiah terhadap US$ serta kenaikan harga material bangunan membuat biaya investasi properti meningkat cukup signifikan dari anggaran­ investasi yang direncanakan.

»» read more

Telkom bidik pasar e-government di KTI

MAKASSAR: PT Telekomu­ni­kasi Indonesia Tbk (Telkom) membidik pasar produk dan solusi sistem teknologi informa­si dan komunikasi untuk ad­­mi­­nistrasi pemerintahan (e-go­­ver­nment) di kawasan timur Indonesia.Direktur Konsumer PT Telkom Tbk I Nyoman Wiryanata me­­­nga­takan Telkom memiliki in­­­fras­­­truktur dan sumber daya manusia (SDM) yang sangat siap untuk menjadi pemimpin pasar customized services di KTI.

Di samping itu, perusahaan penyedia lainnya belum banyak yang masuk ke wilayah itu sehingga­ sedikit melempangkan jalan bagi BUMN tersebut. “Kami sangat siap membantu pemda-pemda me­­­­­­­­ngembangkan e-government­ dalam pelayanan publik. In­­­fras­­­truktur kami sangat siap,” kata Nyoman di Makassar, kemarin.

Meski demikian, Nyoman mengakui kondisi geografis di KTI yang wilayahnya amat luas agak menjadi kendala. Namun, menurutnya, kendala tersebut relatif dapat diatasi mengingat manfaat e-government dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi lembaga/instansi negara. Nyoman mengaku tidak hafal berapa persisnya biaya investasi paket lengkap e-government. “Tetapi investasi itu akan terbayar dengan sendirinya dengan peningkatan pelayanan publik,” ujarnya.

E-government adalah penggu­­naan teknologi informasi dan telekomunikasi dalam adminis­trasi pemerintahan dan pelaya­n-an­ publik. Singkatnya, aplikasi internet di lingkungan pemerin­tahan.
Untuk menerapkannya, di­­per­­lukan kesiapan SDM serta sarana dan prasarana terkait, entah itu peranti lunak (software) maupun perangkat keras (hardware).Sebuah kajian dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebut­kan tingkatan e-government me­­­­liputi empat tahap, yakni per­­­tama, pemerintah mempubli­kasikan informasi lewat situs Web.

Kedua, interaksi masyara­kat dengan kantor pemerintah­ melalui surat elektronik (email).Ketiga, masyarakat pengguna berinteraksi dengan kantor pemerintah secara timbal balik. Level terakhir adalah integrasi di seluruh kantor pemerintah dengan basis data (database) yang sama.
Menurut kajian itu, Singapura merupakan contoh negara di Asia Tenggara yang sudah sampai ke level keempat.

Aplikasi e-Gov

Telkom saat ini memiliki aplikasi e-Gov yaitu sistem aplikasi satu atap untuk 17 layanan izin dan rekomendasi seperti IMB, HO, KTP, SIUP, dll. Secara terpisah, Telkom juga makin agresif menawarkan laya­n­an­ internet Speedy ke kantor-kantor pemda guna memacu penggunaan internet di lingku­ngan pemerintahan. Dalam perkembangan lain, Nyoman menuturkan Telkom tengah menyiapkan peluncuran resmi produk NGN (next generation network) yang memungkinkan pengguna mengakses layanan triple play berupa suara, gambar, dan data secara bersamaan melalui satu media.

»» read more

Selasa, Januari 13, 2009

Pencarian korban terkendala cuaca

MAKASSAR: Pencarian korban KM Teratai Prima yang tenggelam di perairan Majene dan Polewali Sulawesi Barat, Sabtu, hingga kini terkendala angin kencang dan ombak. Ombak setinggi tiga ingga empat meter sejak menghadang tim SAR gabungan. Kapal Angkatan Laut (KAL) Samalona yang me-ninggal­kan Pelabuhan Parepare menuju lokasi sejak pagi hari, kembali ka­­­rena dihadang ombak yang ting­­gi. Kapal dengan 18 awak itu dihantam ombak perairan Polwali.

Hal yang sama ditemui tim SAR yang berada di perairan Ma­­jene. Komandan Searc and Rescue Unit (SRU) SAR Gabungan Andi Iksan mengatakan, walaupun cuaca cerah, namun angin yang sangat kencang memaksa mereka menuda proses pencari­an korban. “Rencananya Selasa pagi [hari ini] kami menyisir perairan Ma­jene dari Malunda ke Batu Roro di mana kapal diduga tengge­lam. Kami akan menurunkan dua perahu karet,” ujar Iksan. Hingga Senin sore dilaporkan su­dah 23 korban selamat ditemukan. Sebanyak 18 orang ditemukan nelayan Minggu siang, sisanya ditemukan kemarin.

mengerahkan kekuatan mencari sedikitnya 250 orang penum-pang KM Teratai Prima yang belum ditemukan. “Untuk membantu pencarian penumpang KM Teratai, ditempuh dengan ti­­ga cara yakni jalur darat, laut dan udara,” jelas Asintel Lantamal­ VI Kolonel Laut Jaka Santoso di Makassar, kemarin. Untuk pencarian melalui jalur darat, ungkapnya, sebanyak 40 orang personil TNI AL diturun-kan bergabung bersama 20 personil tim SAR gabungan yang dilengkapi dengan dua buah pe­­rahu karet.

Dari jalur laut, diberangkatkan­ KRI Slamet Riyadi, KRI Untung Suropati, KRI Kakap, KRI Hasan Basri, ditambah dua buah kapal Polair Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) serta tiga kapal lainnya­ dari Mabes Polri. KRI Hasan Bas­­ri dan KRI Kakap diberangkat­kan dari Lanal Balikpapan menu­ju lokasi musibah. Sedangkan sebanyak 6 awak Tim SAR dari personel TNI Angkatan Laut menggunakan pe­­sawat pengintai Nomad dari Skuadron Udara 800 Wing Komando Armada Timur (Koarmatim) yang berangkat dari Bandara Sepinggan, Balikpapan, pada Pukul 12.00 Wita, kemarin.Pencarian ini dipimpin oleh Ma­yor (Pnb) Dani dari kesatuan Koar­matim. Dani memperkira­kan perjalanan Tim SAR mema­kan waktu dua jam menuju perair­an Selat Makassar, tepatnya di Baturoro, sekitar dua mil dari Kabupaten Majene, Sulawesi Barat.

Manifes berbeda
Untuk mengantisipasi kesimpangsiuran data penumpang KM Teratai Prima Kosong, Admi­nistrator Pelabuhan (Adpel) Pa­repare Nurwahidah memeriksa manifest penumpang. Menurut­ Nurwahidah, berdasarkan mani­fes KM Teratai memuat 250 orang penumpang ditambah 16 orang Anak Buah Kapal (ABK) dan seorang nakhoda yang bernama Djabir.

“Total penumpang KM Teratai yang bertolak dari Pelabuhan Parepare, Sabtu (10/1) menuju Ba­­likpapan, Kaltim sebanyak 267 orang,” kata Wahidah. Kapal KM Teratai Prima dengan bobot 747 GT (grosston), be­­rangkat dari Parepare menuju Samarinda pukul 17.00 wita. Selain memuat penumpang, kapal itu juga muat kargo sekitar 200 ton. Sementara manifes KM Teratai­ yang dipegang Lantamal VI me­­nurut Asintel Lantamal VI, Kol Laut Jaka Santoso sebanyak 250 orang penumpang, dengan penumpang tambahan 50 orang termasuk 17 ABK dan seorang nakhoda bernama Djabir.

Sedangkan data manifes yang dikirimkan oleh PT Nur Abadi di Parepare ke Posko Satgas Operasi Kemanusian KPPP Samarinda, menyebutkan jumlah penumpang KM Teratai Prima Kosong sebanyak 250 ditambah 17 ABK. Namun, dalam manifes itu tidak tercatat para penumpang yang berusia 10 tahun ke bawah yang diduga mencapai puluhan orang.
Kendati terdapat perbedaan data, namun pihak Adpel Parepare yakin data yang dipegangnya lebih valid karena kapal bertolak dari Parepare dengan kelengkapan administrasi.

Dari Samarinda dilaporkan, Kapolda Kaltim Inspektur Jenderal Andi Masmiyat menegaskan, pemilik KM Teratai Prima Kosong yang tenggelam di perairan Batu Roro, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat (Sulbar), Minggu dinihari Muhammadong telah dimintai keterangan. “Sejak Minggu malam pemilik Kapal KM Teratai Prima telah dimintai keterangan di Poltabes Samarinda,” ungkap Andi Masmiyat, saat mengunjungi Posko Satgas Operasi Kemanusiaan di Kantor KPPP (Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan) Samarinda, kemarin.

Data Posko Satgas Operasi Kemanusiaan KPPP Samarinda hingga Senin siang mencatat sebanyak 41 warga melaporkan 103 keluarga mereka sebagai penumpang KM Teratai Prima Kosong yang naas tersebut. Divisi Layanan Jasa Raharja Parepare Muhammad Avidz mengatakan akan memberikan santunan sebesar Rp25 juta kepada korban tewas dalam musibah tenggelamnya KM Teratai Prima. Sedangkan korban luka mendapatkan biaya perawatan Rp10 juta.

»» read more