Home - Photo - Blogger

Subscribe: Posts Subscribe to Revolution ChurchComments

40 Jiwa masih terjebak di Palopo

PALOPO, Sulsel: Sekitar 40 warga dari RW 3, Kelurahan Battang Barat, Kecamatan Wara Barat masih terisolir oleh sisa tanah longsor sampai tiga hari pasca longsor di Kota Palopo, Sulsel. Hal ini dikemukakan Camat Wara Barat Idris Kaso di Palopo, kemarin siang. Menurut dia, warga tersebut tidak dapat keluar­ dan dievakuasi dengan cepat karena akses jalan keluar terputus akibat masih ada ribuan kubik tanah menutupi.

Pemkot tata kampung nelayan

MANADO: Pemkot Manado akan menata ruang baru di kawasan pesisir untuk dijadikan kawasan perkampungan nelayan. “Kawasan pesisir yang sebagian besar berada­ di utara akan direvitalisasi supaya selain menjadi permukiman, juga menjadi pendukung pariwisata sebab diatur sebagai kawasan pengembangan nelayan,” kata Kepala Bappeda Manado Revin Lewan, kemarin. Lewan mengatakan kawasan dimaksud mencakup Bailang di Kecamatan Bunaken, serta Karangria di Kecamatan Tuminting.

Rumput laut Seram 135 ton

AMBON: Lima kelompok nelayan yang membudidayakan rumput laut di Desa Wael, Kabupaten Seram Bagian Barat, setiap tahun mampu menghasilkan 135 ton. “Hasil panen saya rata-rata 1,8 ton per tahun­ sejak Mei 2007. Tapi kalau digabungkan dengan empat kelompok nelayan lain, jumlahnya­ cukup besar,” kata Ketua Kelompok Budidaya Rumput Laut Sukamaju La Idris M. Thalib, kemarin. Lima kelompok nelayan yang mengembang­kan­ rumput laut itu masing-masing ber­anggota 15 orang.

Jumat, Februari 27, 2009

Sulsel perlu badan promosi wisata

MAKASSAR: Sejumlah asosiasi dan perhimpunan industri pariwisata di Sulawesi Selatan mendesak pemerintah daerah merea­lisasikan pembentukan badan promosi pariwisata untuk menggenjot tingkat kunjungan wisatawan.

Mereka berpendapat fungsi dinas serta asosiasi terkait selama ini tidak efektif menggairahkan dunia pariwisata. Menurut mereka, kelemahan terbesar pariwisata Sulsel dan Sulawesi pada umumnya terletak di aspek promosi.

Ketua Asosiasi Perusahaan Biro Perjalanan Indonesia (Asita) Sulsel Irham Ilyas mengatakan badan promosi diperlukan sebagai mitra pemda untuk menjual daya tarik wisata kepada wisatawan domestik maupun asing.
Agar efektif, katanya, badan tersebut hendaknya diisi oleh wakil dari seluruh pemangku kepentingan meliputi pemda, asosiasi profesi, maskapai penerbangan, akademisi, hingga kepolisian. Para wakil yang ditunjuk juga harus memiliki kemampuan menggarap promosi yang mumpuni.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Makassar Anggiat Sinaga mengemukakan para pelaku usaha telah lama mengusulkan pembentukan badan promosi pariwisata daerah, namun karena pelbagai alasan selalu terbentur.

“Ternyata di dalam UU Pariwisata yang baru, pemerintah daerah juga diwajibkan membentuk badan promosi pariwisata daerah. Ini merupakan impian yang sudah lama kami nantikan,” kata Anggiat seusai mengikuti sosialisasi UU Pariwisata di Makassar, kemarin.

Dia menuturkan di kota itu sebenarnya sudah ada badan serupa, yaitu Badan Promosi dan Pengembangan Pariwisata Makassar (BP3M) yang didirikan beberapa tahun lalu, namun sampai sekarang tidak berfungsi. “Sedangkan di tingkat Sulsel belum ada.” Anggiat menjelaskan pihaknya berharap tuntutan dalam UU Pariwisata tersebut akan mendorong pemda lebih serius mewujudkan hal itu. Pasalnya, dia menilai pembentukan badan promosi termasuk BP3M masih dilakukan setengah hati.

BP3M, ungkapnya, tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan promosi yang digagas oleh Dinas Pariwisata Makassar. Padahal, tambah Anggiat, badan tersebut sejatinya dibentuk bukan untuk menjadi pesaing melainkan mitra dinas terkait.

Seperti diketahui, DPR akhir tahun lalu baru saja mengesahkan RUU Pariwisata menjadi UU. Pengesahan setelah masa pembahasan yang cukup panjang itu diiringi harapan bahwa target tujuh juta wisatawan tahun 2009 bakal lebih mudah digapai. Pemerintah menargetkan belanja wisatawan pada 2009 juga mening-kat menjadi US$1.000 per orang dibandingkan dengan hanya US$970 pada 2007.

Pemerintah lewat Departemen Kebudayaan dan Pariwisata juga siap membentuk Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI) paling lambat akhir tahun ini. Pembentukan badan promosi khusus itu diharapkan memangkas prosedur birokrasi yang kerap memperlambat program promosi selama ini. Nantinya BPPI akan mengambil alih sepenuhnya fungsi promosi Depbudpar.

Contoh Yogyakarta
Irham Ilyas mengatakan pemda Sulsel dapat mencontoh badan promosi pariwisata Daerah Istimewa Yog­yakarta (DIY) yang telah lebih dulu eksis. Lembaga itu kini mampu mandiri dan menjadi pilar penting yang menopang aktivitas dunia pariwisata di kota pelajar.

Anggotanya mencakup asosiasi profesi pariwisata, maskapai penerbangan, perwakilan pemda, dan pihak lainnya. “Kita bisa mencari cara untuk membiaya badan promosi ini, mi­salnya menyisihkan 5% dari PAD (pendapatan asli daerah) pariwisata. Yogyakarta adalah contoh yang sangat baik,” paparnya.

Dimintai tanggapannya, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulsel Ama Saing mengatakan pembentukan badan promosi harus menunggu petunjuk teknis berupa Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, hingga Keputusan Gubernur.

“Masalah kesiapan (membentuk badan promosi pariwisata daerah) tentu perlu kesepakatan pemangku kepentingan. Menurut saya, perlu telaah dulu dari aspek fungsi, peranan, pembiayaan, dan lain-lain,” katanya.

»» read more

Jagung Sulawesi dipacu ke Asia

MAKASSAR: Pemerintah provinsi se-Sulawesi diminta meningkatkan penetrasi komoditas jagung ke pasar internasional terutama Asia dengan memperluas jaringan. Perluasan jaringan pasar yang diharapkan berujung pada kenaikan permintaan diyakini akan mendorong petani memacu produksi dua kali lipat, serta memaksimalkan pemanfaatan lahan di Sulawesi.

Ketua Dewan Jagung Nasional dan Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad mengatakan Sulawesi memiliki lahan seluas 5 juta hektare yang berpotensi untuk jagung. Namun, semua pemprov di Sulawesi baru memanfaatkan lahan sekitar 2,5 juta ha. “Di Sulawesi, lahan jagung sangat luas namun baru setengah yang dimanfaatkan. Petani juga masih menggunakan bibit tradisional,” kata Fadel saat ekspor jagung Gorontalo 1.800 ton di Pelabuhan Makassar, kemarin. Ekspor jagung tersebut diangkut oleh kapal MV Kent tujuan Filipina.

Ekspor perdana jagung Sulawesi tahun ini berlangsung 12 Februari lalu, ketika Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengirim 6.300 ton jagung pipil milik PT Charoen Pokphand Indonesia dan PT Agrico International ke Filipina. Gorontalo berencana mengekspor lagi jagung menggunakan empat kapal, juga ke Filipina. Ekspor pertama dan kedua provinsi itu tahun ini bersumber dari jagung produksi petani di Sulsel.

Fadel mengatakan produksi jagung yang berlimpah di Sulawesi sangat berpotensi untuk membanjiri pasar internasional terutama di Asia. Namun, yang paling penting pemprov harus menjajaki dan memastikan pasar yang siap membeli jagung Sulawesi. Kepastian pasar internasional, ungkap dia, secara otomatis akan memacu petani dan eksportir meningkatkan produksi. “Gorontalo pertama kali mengadopsi metode pertanian yang pernah dikembangkan mantan Gubernur Sulsel Prof. Amiruddin, yakni tanam, petik, olah, dan jual. Tapi saat ini teori itu tidak relevan lagi dan kami menomorsatukan jual yang menjamin kepastian pasar,” kata dia.

Fadel menuturkan saat ini empat negara di Asia membutuhkan jagung dalam jumlah besar tiap tahun, yakni Malaysia 3 juta ton, Filipina 2 juta ton per tahun, Korsel 12 juta ton, dan China 250 juta ton.

Sulsel terbesar

Fadel menambahkan lahan ja-gung terbesar di Sulawesi berada di Sulsel dengan potensi 1,4 juta–1,5 juta ton per tahun. Jika Pemprov Sulsel serius menggarap lahan dan menjamin kepastian pasar, produksi diperkirakan dapat mencapai 3,5 juta–5 juta ton per tahun. Gorontalo berada di urutan kedua dengan luas lahan 700.000 ha, dan mampu memproduksi di atas 300.000 ton per tahun. “Pemerintah harus menyediakan dana peng-adaan bibit hibrida,” kata Fadel.

Dia menjelaskan penggunaan bibit tradisional hanya mampu menghasilkan dua ton per ha, sedangkan bibit hibrida mencapai 10 ton per ha. Dia mengaku yakin pemakaian bibit hibrida dapat melejitkan produksi jagung di Sulawesi hingga lima kali lipat. Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu’mang mengaku telah meminta Perusda menyerap semua produksi jagung petani terutama dalam panen raya yang akan berlangsung Maret-April 2009. Pemprov menargetkan jagung Sulsel tahun ini dipanen di atas lahan seluas 190.000 ha. Dia menjelaskan Perusda akan me-nempatkan diri sebagai pihak yang siap membeli semua petani jagung seharga Rp1.600 - Rp1.700 per kg.

»» read more

Menara Bosowa dipatok terjual 75%

MAKASSAR: PT Indah Bumi Bosowa menargetkan unit Menara Bosowa yang akan beroperasi secara terbatas (soft opening) Mei 2009 terjual sekurangnya 75% tahun ini. Chief Executive Group Business Property Bosowa Safran Yusri mengatakan krisis ekonomi yang mulai melanda Indonesia membuat prospek penjualan agak menurun. Dia mengakui sejauh ini pihaknya berhasil menjual sekitar 40% total unit yang ada.

“Kalau tidak krisis, tahun ini kami yakin sold 100%. Di Jakarta biasanya sebelum gedung selesai sale 40%, setelah selesai maksimal enam bulan laku 100%. Tahun ini kami target 75%-an,” kata Safran, kemarin. Dia mengatakan hanya sekitar 10% dari bangunan perkantoran 23 tingkat itu yang akan dipakai sendiri oleh Bosowa.

Dia menambahkan terjadi sedikit eskalasi biaya investasi Menara Bosowa akibat lonjakan harga material bangunan akhir tahun lalu. “Akhir April atau awal Mei kami akan soft opening,” jelasnya. Bosowa memproyeksikan pendapatan hingga Rp300 miliar dari penjual-an unit Menara Bosowa di Makassar. Menara seluas 23.000 meter persegi yang berlokasi di jantung kota Jl. Jenderal Sudirman itu akan menjadi gedung tertinggi di kawasan timur Indonesia sebab puncaknya mencapai 120 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan catatan Bisnis, perusahaan keluarga Aksa Mahmud itu menanamkan modal Rp120 miliar, di mana Rp75 mi-liar di antaranya bersumber dari pinjaman Bank Bukopin Tbk.

»» read more

50 Perusahaan kayu gulung tikar

PALU: Sebanyak 50 pe-rusahan pengolahan kayu di Kota Palu, Sulawesi Tengah, dilaporkan gulung tikar menyusul sulitnya memperoleh bahan baku kurun tiga tahun terakhir. Kepala Bidang Industri Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Kope-rasi Palu Fathi Zubaidi mengatakan 50 perusahaan yang dinyatakan tutup ini tidak memperpanjang izin operasi dan hanya sebagian kecil yang beralih ke usaha jasa perkayuan.

Sedikitnya 1.000 tenaga kerja kehilangan pekerjaan akibat hal itu, sebab setiap perusahaan mempekerjakan 20-30 orang. Ini belum termasuk di bagian pengangkutan maupun warga yang berdomisili di kawasan sumber bahan baku. “Perusahaan pengolahan kayu yang masih beroperasi hingga 2009 ini tinggal 10,” kata Fathi. Menurutnya, ketatnya izin pemanfaatan kayu menjadi faktor utama sulitnya perusahaan kayu memperoleh bahan baku. Selain itu, intensifnya pengawasan peredaran kayu ilegal oleh aparat keamanan dan kehutanan membuat cukong kayu sulit beraksi.

“Yang terjadi di sektor pengolahan kayu saat ini merupakan konsekuensi dari upaya penyelamatan hutan,” ujarnya. Seorang pengusaha pengolahan kayu mengatakan maraknya pungutan liar oleh aparat keamanan di lapangan juga menjadi penyebab perusahaan tutup. “Soal ketatnya izin masih bisa diatasi. Tapi yang memberatkan pengusaha kayu adalah pungli meski izin sudah lengkap,” kata lelaki 35 tahun yang meminta identitasnya tak disebutkan.
Harga kayu olahan untuk kebutuhan material rumah di Palu naik hingga 150% dibanding dua tahun lalu. Kayu jenis Palapi, misalnya, saat ini dipatok Rp2 juta per kubik dari sebelumnya Rp900.000.

»» read more

Kalla: Bahteramas bukan sekadar kesehatan gratisan

Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam yang dilantik pada 18 Februari 2007 bersama wakilnya, Saleh Lasata, tampil dengan Program Bahteramas (Bangun Kesejahteraan Masyarakat). Program ini telah dijalankan sejak tahun 2008. Saat pencanangan, program yang mirip Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri ini, diresmikan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selanjutnya, Pemprov Sultra mulai mengucurkan anggaran untuk sektor yang masuk dalam program tersebut.

Untuk menyukseskannya, pemprov menganggarkan 18,2% dari APBD 2009 yang besarnya Rp1,25 triliun atau sekitar Rp228 miliar tahun ini. Adapun tiga item yang dibiayai, yakni pembebasan sembilan biaya operasional pendidikan (BOP), pembebasan biaya pengobatan, dan dana block grant untuk desa/kelurahan masing-masing Rp100 juta. Rabu 25 Februari 2009, Wakil Presiden Jusuf Kalla hadir dalam pembukaan rapat koordinasi, sinkronisasi, dan pemantapan pelaksanaan Bahteramas antarpemda se-Sultra di Kendari. Ini respon positif yang ditunjukkan oleh dua pucuk pimpinan bangsa ini atas program tersebut.

Dalam laporan realisasi program, Nur Alam mengungkapkan telah menyalurkan dana Rp136 miliar untuk pembebasan BOP tingkat SD hingga SMA. Pemprov juga mengalokasikan Rp50 miliar untuk beasiswa anak keluarga kurang mampu. Sedangkan untuk pembebasan biaya pengobatan, pemprov mematok layanan yang diberikan adalah rawat inap untuk kelas tiga. Pada 2008, dana yang dikucurkan Rp6 miliar.

Program berobat gratis itu telah melayani 1.983 pasien rawat jalan dan 440 pasien rawat inap total Rp1,27 miliar. Diperkirakan, dalam setahun anggarannya mencapai Rp58 miliar. Masih terkait kesehatan, Nur Alam mengungkapkan akan membangun rumah sakit provinsi senilai Rp260 miliar. Setelah selesai, gedung lama akan dipakai untuk layanan kesehatan gratis. Pemprov juga menggandeng Universitas Haluoleo membuka Fakultas Kedokteran.

Sementara program block grant bagi 1.909 desa/kelurahan dan 184 kecamatan, pemprov telah menyalurkan masing-masing Rp40 juta tahun 2008. Tahun 2009 akan dicukupkan Rp100 juta per desa/kelurahan dan kecamatan. Wapres Jusuf Kalla memuji kinerja pemda. Terkait Bahteramas, Wapres menyatakan esensinya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dia mengingatkan tujuan akhir Bahteramas bukanlah soal gratis atau banyaknya yang dibiayai. ”Itu hanya cara meningkatkan kesejahteraan. Anda tidak mampu menyekolahkan anak untuk pintar, ada pemerintah yang bantu membiayai. Tapi bukan gratis esensinya, cuma bagaimana anak menjadi pintar untuk bisa meningkatkan kesejahteraannya,” katanya.

Terkait dengan kesehatan, Wapres mengatakan pengobatan hanyalah sepertiga dari kesehatan itu sendiri. Lainnya adalah lingkungan dan soal genetika. "Jika ada rumah sakit yang penuh pasien itu berarti pemerintahnya tidak mampu menciptakan lingkungan yang bersih," kata Kalla.

"Ini bukan soal berapa jumlah orang yang kita obati, tapi bagaimana supaya orang tidak perlu ke rumah sakit karena dia sehat." Sehingga, kata Kalla, semakin sedikit orang yang berobat ke rumah sakit berarti semakin sukses program kesehatan sebuah pemerintahan di daerah itu.

»» read more

Sulteng ekspor udang ke AS

PALU: Sulawesi Tengah bulan ini mengeks-por 12 ton udang beku ke Amerika Serikat. Importir di AS memesan lagi 10 ton udang bulan Maret mendatang. Ade Riswanto dari Seksi Pengujian UPT Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) Dinas Perikanan Sulteng Ade Riswanto mengatakan ekspor baru dilakukan lagi setelah tujuh bulan daerah ini tidak mengirim udang ke luar negeri.

Menurutnya, ekspor hasil perikanan tersebut berarti memberi kontribusi devisa negara dan pendapatan daerah. Apalagi udang kini menjadi komoditi yang sangat diminati konsumen di AS. Namun, Ade mengakui ada kendala dalam hal pemeliharaan udang. Pembiakan udang mengalami sedikit masalah karena diserang penyakit. Dia juga menyebutkan selain udang, dalam tahun 2009 Sulteng telah tiga kali mengekspor ikan segar 15 ton ke AS. Kegiatan ekspor, lanjutnya, menyerap 2.300 pekerja.

»» read more

Izin investasi di Kolaka 4 bulan

KENDARI: Pemerintah Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, menjanjikan iklim investasi yang nyaman bagi investor yang hendak menanamkan modal. Hal itu disampaikan Bupati Kolaka Buhary Matta di Kendari, kemarin. Menurut Buhary, pemerintah merombak struktur pelayanan masyarakat dengan layanan satu atap, termasuk dalam pengurusan izin investasi. ”Untuk perkebunan kelapa sawit, kami hanya melakukan tiga kali pertemuan dengan investor.

Pada pertemuan keempat sudah langsung penanaman bibit. Total waktu yang dibutuhkan untuk tiga kali pertemuan itu berkisar empat bulan,” kata Buhary. Selain itu, konsep layanan satu atap memungkinkan masyarakat dan investor bisa menyelesaikan banyak urusan di satu tempat. “Tidak perlu harus pergi ke berbagai kantor karena kantornya dalam satu gedung,” terang Bupati. Dia mencontohkan, investor perkebunan yang ingin mengurus izin usaha terkait lahan, cukup mendatangi satu kantor. ”Di situ sudah ada BPN (Badan Pertanahan Nasional), Dinas Kehutanan, dan Dinas Perkebunan,” tambah-nya.

»» read more

97 Usaha belum kantongi DPPL

PALU: Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Parigi Moutong (Parimout) menyebutkan sebanyak 97 unit usaha di wilayahnya belum mengantongi Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL). Kepala Sub Bidang Teknis Kajian Dampak Lingkungan BPLH Parimout Hengky Idrus mengatakan, pemilik 97 unit usaha itu sudah diperingatkan agar segera menyusun DPPL. Jika tidak, mereka akan mendapat sanksi.

Hengky menuturkan usaha yang belum memiliki DPPL tersebar di Dinas Pertanian sebanyak 75 unit usaha, Dinas Perindustrian dan Perdagangan 6 unit, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 9 unit, serta Dinas Pertambangan dan Energi 7 unit.

»» read more

Jalan lintas tengah Sulsel mulai 2009

MAKASSAR: Pemban­gunan jalan nasional lintas tengah Sulawesi Selatan dimulai tahun 2009 hingga 2011. Pembangunan ini menggu­nakan pinjaman ENRIP (Eastern Indonesia National Road Inprovement Project).

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Bina Marga Nurdin Samaila mengatakan jalan lintas tengah meliputi wilayah Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba hingga Sinjai. Menurutnya, proyek jalan itu akan dibuat dalam enam paket.
Nurdin mengungkapkan­ paket pertama pada jalur Bantaeng-Bulukumba dipre­­diksi menelan anggaran Rp34,46 miliar. “Dana paket ini masih dicari dan diharapkan berasal dari ENRIP, “ tutur Nurdin di Makassar, kemarin.

Paket kedua Jeneponto-Bantaeng menggunakan da­­na DIPA (Daftar Isian Penge­lolaan Anggaran) Rp15,61 miliar. Paket ketiga dan keempat jalur Bulukumba-Tondong senilai Rp15,08 miliar dan Rp15,08 miliar.

Sedangkan paket kelima Bulukumba-Tondong-Sinjai dengan DIPA Rp14,61 mi­liar. Terakhir paket enam pada jalur Sengkang-Impa Impa-Tarumpakae menggunakan DIPA sebesar Rp14,61 miliar. Nurdin berharap proyek jalan lintas tengah itu segera direalisasikan karena anggarannya sudah ma­­­suk APBN 2009.­

“Pembebasan lahan menjadi salah satu penyebab selain terganggunya sarana dan prasarana seperti telepon, listrik dan pipa air saat pekerjaan berlangsung,” ujar Nurdin.

»» read more

Konversi terhambat administrasi

MAKASSAR: Konversi mi­­nyak tanah ke elpiji 3 kg di Makassar terkendala kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP) dan besarnya penghasilan. Ba­­nyak­ warga yang didata sebagai penerima elpiji tidak memiliki KTP dan berpenghasilan di atas Rp1,5 juta per bulan.

Padahal pemerintah dan Pertamina mensyaratkan war­­ga penerima kompor gas harus memiliki KTP yang masih berlaku dan ­­penghasilan maksimal Rp1,5 juta per bulan.
ertamina Wilayah Kaliman­tan, Sulawesi, dan Papua Zulfikar mengatakan dari pencacahan di tujuh kecamatan sasaran konversi, sejumlah warga tidak memenuhi syarat administrasi. “Masih banyak warga yang KTP-nya tidak berlaku lagi dan tidak memiliki kartu keluarga. Banyak juga warga yang penghasilannya­ di atas Rp1,5 juta per bulan,” kata Zulfikar saat di­­konfirmasi, kemarin.

Menurut Zulfikar, saat ini petugas sudah melakukan pencacahan di 15 kelurahan di tiga kecamatan di Makassar yakni Tallo, Ujung Tanah dan Ujung Pandang. Dari 15 kelurahan, seba­nyak 3.700 KK berhak me­­­­nerima satu set tabung elpiji bersubsidi yang baru didistribusikan pada 2 Maret 2009.

“Kami berharap masya­rakat segera mengurus adminis­­­trasinya. Karena da­­­­lam proses pencacahan, kon­­sultan akan meminta mem­­­perlihatkan KTP, KK, dan berapa penghasilan per bulan,” tambah Zulfikar. Dia mengatakan stok el­­­piji saat ini mencapai 212.000 tabung, sedangkan regulator 112.000 dan kompor sekitar 65.000.

“Ketakukan kami terjadi penumpukan stok untuk keperluan konversi karena distribusi mulai terhambat akibat administrasi,” ungkapnya.

»» read more

Hunian hotel di Balikpapan tumbuh pesat

BALIKPAPAN: Tingkat hunian hotel di Balikpapan terus bertumbuh meski dibayangi krisis global. Hasil survei rutin Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Balikpapan menunjukkan hunian hotel–hotel terbesar di kota itu mampu tumbuh 65,2% selama Februari 2009.

Angka itu lebih tinggi dari hunian pada periode sama di 2008, yakni 59,4%. Tingkat hunian bulan ini pun lebih tinggi dibanding rerata hunian tahun 2008, yakni 62%. Survei rutin ini berdasarkan laporan 10 hotel besar di Balikpapan.

“Market kita ini kebanyakan domestik, bukan orang asing meski banyak perusahaan asing di sini. (Tingkat kunjungan tamu) domestik stabil,” tutur Ke-tua PHRI Balikpapan Dodhy Achadiyat, kemarin.
Dia mengatakan hunian hotel di Balikpapan tetap tinggi sejak awal tahun. Pada Januari 2009, okupansi mencapai 57,4% atau lebih tinggi dibandingkan dengan periode sama 2008 sebesar 52,6%. “Krisis yang ada seka-rang belum kelihatan mempengaruhi hunian hotel di Balikpapan,” tutur Dodhy.

Dia mengakui hotel juga berpeluang terkena imbas krisis global. Namun, menurutnya, krisis akan lebih dulu dirasakan daerah dengan tingkat ekonomi dan bisnis tinggi, seperti Jakarta, serta sejumlah ibukota negara lain.

Setelah itu, katanya, dampak krisis akan me-rambat ke daerah termasuk Balikpapan dan sejumlah sektor bisnis. “Mungkin kita akan merasakan setelah April 2009,” tuturnya.
Hotel Le Grandeur di Balikpapan merupakan salah satu hotel yang terus mengalami peningkatan hunian dalam dua bulan pertama tahun ini.

Sales and Marketing Director Hotel Le Grandeur Wita Junifah mengungkapkan rerata okupansi pada Februari 2009 bahkan melampaui rerata Balikpapan. Hunian Le Grandeur tercatat mencapai 68% pada bulan Februari. Sebulan sebelumnya, tingkat hunian mampu menembus 66%.

“Permintaannya masih tetap tinggi. Tapi di kuartal pertama selalu lebih sepi ketimbang bulan yang lain karena orang sedang meng­atur budget. Setelah Maret baru akan tinggi,” tutur Wita.

Wita meyakini krisis baru benar-benar dirasakan hotel-hotel di Balikpapan pada 2010.
Pasalnya, ini terkait dengan Balikpapan dan Kaltim sebagai kawasan pertambangan, gas, dan minyak.Tahun depan, tuturnya, banyak perusahaan yang seharusnya memperbarui kontrak ataupun sudah habis kontrak kegiatannya dengan pemerintah daerah. Karenanya, kemungkinan tingkat hunian bakal merosot tajam.

“Orang asing yang datang ke hotel kami 70%-nya. Yang berkurang memang di spending money untuk food and beverage saja,” tutur Wita. “Sedangkan kami juga harus antisipasi untuk pengiritan bila memasuki krisis nanti, salah satunya dengan menghemat energi,” tambahnya.

»» read more

Dinas Pertanian giatkan pelatihan

MAKASSAR: Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sulsel memacu kemampuan petani mengolah lahan dan memilih bibit jagung dengan menggiatkan pelatihan. Kegiatan yang dilakukan rutin itu diharapkan mampu memperbaiki SDM petani.

Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sulsel Heriyani Abdullah meng­ungkapkan hal itu, kemarin.

Heriyani menjelaskan pelatihan terus digenjot mengingat produksi jagung Sulsel berlimpah yang membutuhkan penanganan dan pengolahan­ yang lebih baik. Jika SDM petani meningkat, mutu jagung akan membaik dan dapat memenuhi standar pasar. Jaminan SDM, kata dia, memungkinkan pembeli berani membeli jagung Sulsel dengan harga tinggi.

“Saat ini buyer hanya berani membeli jagung Sulsel Rp1.300 per kg. Pelatihan petani harus terus digenjot agar penanganan tanaman dilakukan profesional,” kata dia.

»» read more

KPU distribusi logistik pemilu

MAKASSAR: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan mulai mendistribusikan logistik untuk pemilu legislatif 9 April 2009.

Logistik pemilu paket II berupa alat tulis kantor (ATK) meliputi pulpen 31.838 buah, lem 15.919 buah, karet gelang 2.810.880, kantong plastik 95.211 buah, dan spidol 156.467. Logistik pemilu legislatif terbagi dalam empat paket, yakni paket I bilik suara, gembok dan kotak suara. Paket II terdiri atas pulpen, lem, karet gelang, kantong plastik dan spidol. Paket III berisikan tanda pengenal, sampul dan stiker. Sedangkan paket IV di dalamnya terdapat Formulir C, Formulir D-D6, Formulir DB-DB5, dan Formulir E. Setiap paket dikerjakan oleh rekanan KPU Sulsel yang berbeda.

Ketua KPU Sulsel Jayadi Nas berjanji menuntaskan distribusi logistik pemilu legilatif sebelum 15 Maret 2009. “Luwu Utara, Toraja, Luwu, Pangkep, Selayar, dan Luwu Timur berpotensi terlambat logistik. Di daerah itu terdapat pegunungan dan pulau-pulau,“ ujar Jayadi, kemarin.

»» read more

300 Pangkalan terancam ditutup

PALU: Sedikitnya 300 pangkalan minyak tanah di Kabupaten Parigi Moutong (Parimout), Sulawesi Tengah, terancam ditutup karena menjual di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Mukmin Muharram, pejabat di Bagian Ekonomi Pemkab Parimout, mengungkapkan hasil temuan di lapangan sebanyak 75% atau sekitar 300 pangkalan di Parimout menjual minyak tanah pada kisaran Rp3.500-Rp4.500 per liter, melebihi ketentuan HET Rp3.150 perliter.“Lima agen minyak tanah telah diminta menertibkan pangkalan nakal. Jika diabaikan, pemerintah akan mengambil tindakan tegas sebab menjual minyak tanah bersubsidi di luar ketentuan berarti melanggar hukum,” kata Mukmin saat dihubungi di Palu, kemarin.

Menurutnya, Pemkab Parimout bersama lima agen minyak tanah telah menyepakati HET sesuai­ jarak dari depo Pertamina. Untuk jarak 0-40 km, minyak tanah dijual Rp2.900 per liter, 40-80 km Rp3.050, dan 80-120 km Rp3.150 per liter. Sedangkan jarak 120 km ke atas akan diatur kemudian.

»» read more

Kamis, Februari 26, 2009

Kalla: Jangan usir rakyat dari tambang

KENDARI: Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan jajaran pemerintah­ daerah­ di Sulawesi Tenggara agar memberdayakan­ masyarakat penambang­ emas di Kabupaten Bombana sehingga mereka­ lebih sejahtera. “Jangan mereka diusir dari lokasi­ tambang, tetapi ajari mereka cara menambang yang baik,” kata Jusuf Kalla ketika membuka rapat koordinasi antar kabupaten dan kota se-Sultra di Kendari, kemarin.

Menurut Kalla, potensi tambang emas di Bombana harus dapat memberikan nilai tambah secara ekonomi bagi masyarakat. Karena itu, katanya, peran pemerintah dibutuhkan untuk mengatur pengelolaan hasil alam ini.

“Saya tidak ingin kita mengulang kesalahan masa lalu, di mana rakyat dan daerah tidak memperoleh apa-apa dari potensi alam yang dimiliki. Semua hasil tambang dikuasai asing, rakyat hanya jadi penonton,” paparnya.Kalla mengatakan akan meme-rintah­kan Kementerian Sumber Daya Alam dan Mineral (ESDM) mengirim tenaga ahli pertam­bangan untuk mendidik rakyat di daerah itu bagaimana menjadi penambang yang baik dan tidak menganggu lingkungan. “Saya tidak mau dengar lagi rakyat diusir-usir. Sudah bukan waktunya lagi kita menggunakan kekuasaan untuk mengu­sir rakyat, tetapi sebaliknya pemerintah memberdayakan para penambang agar mereka lebih sejahtera,” ujarnya.

Lebih adil
Kalla mengatakan pengembang­an ekonomi di kawasan timur Indonesia harus melibatkan ma­­sya­rakat. “Terus terang saja, pola perkebunan di KTI jauh lebih adil dibandingkan dengan wilayah Sumatra,” katanya. Menurut Wapres, pemilik perkebunan kakao, sawit, dan mente di KTI sebagian besar adalah para petani. “Beda di Sumatra pemiliknya adalah PT (perseroan terbatas) dan pemegang sahamnya ada di Jakarta, Malaysia, atau Singapura,” kilahnya.

Pola perkebunan yang baik, jelasnya, harus melibatkan inti untuk membangun pabrik dan melibatkan plasma karena mereka memiliki lahan. Dengan pola ini, kata Wapres, rakyat akan menjadi sejahtera dan pembangunan daerah itu akan semakin nyata. Gubernur Sultra Nur Alam me­­­ngatakan provinsi itu memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah. Dia menyebutkan di bidang tambang, misalnya, Sultra memiliki cadangan nikel, emas, aspal, dan hasil minyak bumi.

Nur Alam mengemukakan un­­­tuk tambang akan masuk investasi peng­olahan­ biji nikel menjadi stainless senilai Rp7,3 triliun oleh PT Aneka Tambang bersama salah satu perusaha­an asing. Sementara itu, katanya, Bin Laden Group akan menanamkan investasi rice estate senilai Rp14 triliun. “Kami optimis investasi tersebut mampu meningkatkan ekonomi daerah ini,” ujarnya.

Pemprov Sultra telah menyiapkan lahan 6.000 hektare di Kabupaten Konawe bagi Bin Laden Group yang dikabarkan siap menggelontorkan Rp14 triliun dalam bisnis ini. Bin Laden Group mewakili se­­­buah konsorsium investor pangan negara-negara Timur Tengah. Nota kesepahaman rencana investasi telah ditandatangani di Jakarta pada 14 Agustus 2008.

Investasi sektor pangan di Sultra yang merupakan investasi asing langsung itu membutuhkan lahan seluas 160.000 ha. Pemprov Sultra dalam MoU menyepakati penyediaan awal 80.000 ha lahan, sedangkan konsorsium Timur Tengah akan menyup­lai benih, perangkat teknologi tinggi, dana, dan manajemen.

»» read more

TPK Kariangau terima kucuran Rp90 miliar

MAKASSAR: PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) siap mengguyurkan investasi Rp90 miliar pada tahun ini untuk mempercepat konstruksi Terminal Peti Kemas (TPK) Kariangau, Balikpapan, Kalimantan Timur. Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha Pelindo IV Max K. Lumempouw mengatakan ang-garan tersebut dirogoh dari kocek internal dan akan digelontorkan demi mengejar target selesai 2010.

Max menuturkan pembangunan TPK Kariangau memeroleh kucuran dana terbesar dari perseroan tahun ini. Dia menilai konstruksi TPK amat penting dirampungkan secepatnya menyusul kebutuhan pasar yang kian tinggi. Balikpapan masuk lima besar kota dengan arus peti kemas terbesar di antara 18 pelabuhan kelolaan Pelindo IV di kawasan timur Indonesia.

“Belanja modal Pelindo IV yang dominan tahun ini adalah pembangunan TPK Karingau Balikpapan senilai Rp90 miliar. Itu dari total rencana investasi tahun ini Rp260 miliar,” jelasnya saat dikonfirmasi, kemarin. TPK Kariangau dibangun di atas lahan 57 hektare milik Pemprov Kaltim. Megaproyek ini diperkirakan menelan dana Rp500 miliar. Dana itu dari kas Pelindo IV Rp331 miliar secara bertahap, bantuan APBN Rp99 miliar, dan suntikan APBD Pemprov Rp70 miliar.

Dana Pelindo IV bakal dipakai untuk membangun fasilitas dermaga, pengerukan awal, dan pengadaan suprastruktur. Sementara itu, dana APBN dimanfaatkan untuk reklamasi, sheet pile, dan dua unit trestle, sedangkan APBD untuk fasilitas sisi darat. Pada 2008, arus peti kemas di Balikpapan mencapai 86.792 teus.

Seluruh bongkar muat barang di Pelabuhan Balikpapan termasuk kategori perdagangan dalam negeri. Arus bongkar tercatat 43.785 teus, meningkat 10,2% dari 2007. Sementara itu, arus muat sedikit lebih rendah, yaitu 43.007 teus atau tumbuh 9,9% terhadap 2007.

Pantoloan

Secara terpisah, Direktur Utama Pelindo IV Djarwo Surjanto mengemukakan pihaknya menyediakan anggaran Rp60 miliar untuk pengadaan luffing crane peti kemas di dermaga konvensional Pantoloan, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Pengadaan itu, jelasnya, akan meningkatkan kapasitas bongkar muat peti kemas di pelabuhan ekspor tersebut. Pantoloan menjadi infrastruktur yang sangat penting bagi arus pengiriman barang ekspor komoditas seperti kakao.

Namun, kondisinya yang serba terbatas membuat banyak eksportir kerap mengeluh. Apabila kapal-kapal datang secara bersamaan, biasanya mereka harus mengantri hingga berhari-hari menunggu kapal di dermaga mengangkat sauh. “Dermaga Pantoloan akan diperkuat agar bisa dipasangi crane peti kemas. Pantoloan akan cukup memadai untuk melayani bongkar muat volume tinggi,” pungkas Djarwo.

»» read more

Perum Pegadaian incar 3.000 outlet

MAKASSAR: Perum Pega­daian optimistis jumlah outletnya di seluruh Indonesia pada 1 April 2009 dapat mencapai 3.000 unit. Outlet Pegadaian terdapat di pasar-pasar tradisional, pasar modern, dan mal untuk menya­lurkan kredit mikro. Direktur Utama Perum Pe­­ga­­daian Chandra Purnama mengatakan ambisi penambahan outlet dipengaruhi pencapaian omzet 2008 sebesar Rp33,5 triliun dan laba bersih Rp900 miliar, di mana 90% bersumber dari jasa gadai Kredit Cepat Aman (KCA).

“Bisnis keuangan mikro kami tidak terganggu dengan krisis ekonomi global. Kami terus memperluas jaringan layanan dengan membuka le­­­bih banyak outlet,” kata Chandra seusai melantik pejabat baru Pegadaian Kanwil VII Makassar, kemarin.Dia menuturkan bisnis ke­­uangan mikro Pegadaian berkembang pesat, termasuk perluasan unit layanan. Tahun lalu, outlet Pegadaian bertambah 2.089 unit, meliputi 1.963 unit kredit konvensional dan 126 unit syariah. Pegadaian menargetkan mem­­­buka 1.000 outlet baru tahun ini, terdiri atas 174 unit syariah dan 826 konvensional hingga awal April 2009.

Dengan penambahan 1.000 unit outlet, kata dia, pihaknya memasang target omzet 2009 naik 45% menjadi sekitar Rp48 triliun dan laba Rp1,2 triliun. Secara nasional, Pegadaian memiliki 17 juta nasabah, di mana 30% merupakan nasabah berulang. “Sasaran kredit kami pelaku usaha di pasar – pasar tradi­­sional, modern dan mal. Ini sudah menjadi komitmen ma­­­najemen untuk menguasai sektor mikro,” ucap dia.

Kepala Wilayah VII Perum Pegadaian Puryoto menjelaskan target untuk Sulawesi dan Maluku 245 outlet. Sekitar 60% outlet berlokasi di Sulsel, selebihnya tersebar di Sulbar, Sultra, dan Maluku. Pada 2008, Kanwil VII baru memiliki 155 outlet termasuk 8 unit syariah yang memberikan total omzet sebesar Rp1,7 triliun.

Dia menargetkan omzet akan naik sekitar 15% atau sebesar Rp4,9 triliun dari pencapaian tahun 2008. Penyaluran kredit didomi-nasi produk jasa gadai yang ma­­­yoritas jaminan berupa emas dan logam mulia lainnya. Pangsa kredit di Sulsel sebesar 45%, Sulbar 10%, Sultra 20% - 30%, dan sisanya kantor cabang Maluku.

Perum Pegadaian juga mem­­­peroleh keuntungan dari lelang barang jaminan sebesar 1,8% dari total pencapaian kredit. Sampai saat ini jumlah nasabah pegadaian di wilayah VII mencapai 237.000, dengan­ 27% adalah nasabah baru tahun lalu.

»» read more

Pemprov diminta perhatikan wisata

MAKASSAR: Asosiasi Perusahaan Biro Per­­jalanan Indonesia (Asita) meminta Pemerintah Sulsel memperhatikan dunia pariwisata yang semakin melambat. Asita mendesak pemprov memaksimalkan promosi pariwisata dengan memperbanyak event nasional.Koordinator Asita di kawasan timur Indonesia Nico B. Pasaka menga­takan meski Pemprov Sulsel sudah memasukkan pariwisata ke dalam agenda kerja utama, tapi pelaksanaan di lapang-an­ sangat lambat.

“Industri pariwisata harusnya menjadi lokomotif yang menguntungkan daerah. Banyak daerah berpotensi yang dapat dijual untuk meningkatkan PAD dan ekonomi,” kata Nico yang juga Wakil Ketua DPP Asita di Makassar, kemarin.

Dia mengatakan rata-rata kunjungan wisata­wan mancanegara (wisman) 10 tahun terakhir hanya sekitar 30.000 orang. Jumlah itu sangat kecil dibanding kunjungan­ wisman tahun 1980–1996 yang pernah mencapai 385.000 orang.

»» read more

BCA pangkas target kredit tahun 2009

MAKASSAR: PT Bank Cen­­tral Asia Tbk (BCA) memangkas target pertumbuhan kredit 2009 di Sulsel mengikuti permintaan yang terus melemah awal tahun ini. Kepala Cabang BCA Ma­­­kassar Hendrik Sia mengatakan selain permohonan kredit baru, pencairan plafon juga menurun pada Januari-Februari 2009 diban­dingkan dengan akhir tahun lalu.

Meskipun penurunan out-­s­­tanding pada awal tahun lazim terjadi, Hendrik meng­akui tahun ini perbankan menghadapi tantangan berat untuk memacu intermediasi. Berdasarkan catatan Bisnis, akhir tahun lalu BCA Makassar memproyeksikan pertumbuh-an­ kredit 2009 masih dapat menembus 20%.Namun, kata Hendrik, target tersebut bakal dikoreksi menurun menjadi sekitar 15% atau setara dengan perkiraan Bank Indonesia baru-baru ini mengenai pertumbuhan kredit secara nasional. “Tahun ini akan le­­­bih berat dibanding tahun-tahun sebe­lumnya. Kami per­­kirakan pertumbuhan 15% sudah bagus,” kata Hendrik, kemarin.

BCA membukukan pertumbuhan plafon kredit 80% selama 2008 menjadi Rp1,8 tri­liun, termasuk bank garansi. Plafon kredit komersial (modal kerja dan investasi) mencapai Rp1,6 triliun, tumbuh hampir dua kali lipat dibanding 2007 Rp818 miliar. Used plafond kredit produktif sekitar 71% atau kira-kira Rp1,13 triliun. Outstanding KPR tercatat sebesar Rp170 miliar sedangkan kredit kenda­raan bermotor Rp80 miliar.

BCA meraup dana pihak ketiga hampir Rp1,9 triliun dengan komposisi dana murah tabungan dan giro sebesar 74%. Posisi DPK meningkat 19% dibanding akhir 2007. Hendrik mengungkapkan posisi kredit per Februari merosot sekitar Rp100 miliar dari akhir 2008.

Cabang baru
Pada kesempatan yang sama, Hendrik menjelaskan BCA akan membangun kantor cabang khusus kartu kredit di Makassar pada Mei 2009. Ini menyusul pesatnya perkembangan nasabah kartu kredit bank swasta nasional ini di kota itu. Dia mengatakan saat ini nasabah kartu kredit BCA di ibu kota Sulsel mencapai 28.000 orang. Selama Januari saja nasabah kartu BCA meningkat 2.000 orang. Pada 2007, pemegang kartu tercatat baru 10.000 orang.

“Rencananya kantor cabang kartu kredit akan siap berope­rasi sekitar Mei ini. Kantor cabang BCA sudah kewalahan­ menangani kartu kredit saking cepat perkembangannya,” tuturnya. Dia menuturkan kantor khusus kartu kredit akan me­­­ningkatkan kemampuan melayani nasabah, termasuk untuk menambah fasilitas mitra merchant.

Hendrik mengakui jumlah­ mitra merchant BCA di kota itu belum sebanyak di kota besar lain seperti Medan, Yogyakarta, Bali, Semarang, apalagi Jakarta dan Surabaya. “Semakin banyak merchant yang menerima kartu kredit BCA, tentu akan semakin menarik dan bermanfaat bagi nasabah. Kami menuju ke sana,” jelasnya.

»» read more

Disperindag keberatan wajib L/C

MAKASSAR: Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sulsel melayangkan surat protes resmi kepada Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu terkait rencana pemberlakuan wajib letter of credit (L/C) mulai 5 Maret 2009.

Ketentuan dalam Peraturan Men­­dag No.1/M-DAG/PER/1/­­2009 itu mewajibkan L/C untuk ko­moditas sawit, kakao, kopi, karet, timah b­­­atangan, dan produk tamba­ng. Saat diterbitkan, pemerintah be­­­ralasan kebijakan itu untuk penga­manan sektor riil, melancarkan arus devisa, dan pembiayaan per­dagangan. Selain itu, wajib L/C untuk tertib usaha, pelestarian sumber daya alam, dan memperlancar perolehan devisa.Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Sulsel Hasan Majadi mengemukakan surat Disperindag No.550/Daglu/II/2009/Indag itu merupakan bukti komitmen peme­rintah daerah melindungi eksportir lokal, khususnya yang bergerak di bidang pertanian.

Dia menilai pemberlakuan kewajiban membuka rekening L/C bagi eksportir justru kontra produktif sebab menimbulkan hambatan (barrier) baru dalam ekonomi, yang berujung biaya tinggi. “Hari ini (kemarin) surat kebe-ratan­ terhadap aturan­ L/C ka­­­mi kirim. Surat ditandatanga­ni langsung Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Amal Natsir,” ujarnya kepada Bisnis, kemarin.

Menurut Hasan, ada tiga alasan penerbitan surat. Pertama, sistem pre shipment financing (pembayaran sebelum barang dikapalkan) dalam transak­si ekspor sudah mudah, cepat, dan optimal. Kedua, akan menciptakan double financing bagi eksportir sebab mereka harus membuka rekening L/C dan menyetor jaminan sebesar nilai transaksi.

Selanjutnya, ungkapnya, eks-portir akan dibebani pengeluaran pajak baru sebesar 5% untuk biaya provisi, test key, dan advice. “Kami minta ditunda 2009, hingga peng­usaha siap. Kalau bisa tidak usah sama sekali aturan tersebut selama-lamanya,” katanya. Dia mengaku L/C dapat memberi keamanan dan jaminan bagi eksportir.

Meski demikian, dia tetap merasa kebijakan itu membuat transaksi eksportir tidak efisien. “Kami lebih memilih eksportir diberi keleluasaan bertransaksi dan tidak lagi diberatkan dengan aturan baru yang akan membuat mereka semakin sulit bertahan di era krisis global,” ujarnya.

»» read more

Syarat SNI hambat ekspor Sulsel

MAKASSAR: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulsel mengemukakan regulasi ketat standar komoditas lokal bisa menghambat kinerja ekspor Sulsel 2009. Kepala Disperindag Sulsel Amal Natsir mengemukakan komoditas unggulan Sulsel banyak yang belum memiliki sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI), sehingga sulit dipasarkan ke mancanegara.

SNI diberlakukan untuk sejumlah produk berorientasi ekspor, namun juga untuk produk domestik yang dikonsumsi masyarakat lokal terkait keamanan dan keselamatan pangan. “Ada 30% produk Sulsel yang belum memiliki SNI dari ratusan produk ekspor ke mancanegara. Untuk 2009, pemasaran produk tersebut sulit, sebab pasar internasional tidak mau menerima kalau tidak ada SNI-nya,” ujar Amal kepada Bisnis, pekan lalu.

Sayangnya, Amal tidak merinci apa saja produk ekspor yang berpotensi terganjal syarat SNI. Amal menuturkan komoditas pertanian dan perkebunan Sulsel sulit memiliki sertifikasi SNI, sebab kualitasnya masih mengecewakan. Soal kualitas ini berhubungan dengan penanaman atau budidaya yang tidak begitu baik.

Menurutnya, pasar internasional yang semakin ketat akan menolak menyerap produk yang tidak memenuhi kriteria kelaikan konsumsi. Untuk itu, Amal berjanji akan membantu registrasi SNI.

Para pelaku usaha perlu didorong untuk memahami pentingnya standardisasi dan dilibatkan dalam pengembangan standar karena menyangkut mutu produk yang akan dihasilkan. Dia berharap pengusaha lokal semakin giat memberikan pendi-dikan dan pelatihan kepada petani dan pemasok komoditas agar bisa memperoleh produk berkualitas yang laik SNI.

“Kami juga intens memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pelaku perdagangan tentang manfaat SNI,” ujarnya. Secara kumulatif, nilai ekspor Sulsel tahun lalu mencapai US$2,16 miliar atau turun 21,32% diban-ding 2007 yang mencapai US$2,75 miliar.

»» read more

UNIDO bantu usaha mikro US$2,1 juta

AMBON: United Nations Indus-trial Development Organization (UNIDO), badan pemberdayaan ekonomi industri di bawah PBB, dalam tiga tahun ke depan mendanai program pemberdayaan masyarakat khusus usaha mikro di Maluku sebesar US$2,1 juta. Proyek bantuan ini akan dilaksanakan pada Maret 2009 hingga tahun 2012, sebagai kelanjutan dari proyek pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan Unido pasca konflik di Ambon Juli 2005.

National Project Coordinator Unido Abdul Syukur Sialana mengatakan proyek dilaksanakan di 20 desa, meliputi 200 kelompok serta 20.000 orang penerima. Penda-naan proyek 100% dari Pemerintah Jepang. Dia menjelaskan sebelumnya sejak Juli 2005 hingga Oktober 2007, Unido telah memberi bantuan kepada 450 orang atau sekitar 37 kelompok usaha mikro di Maluku dengan bantuan pendanaan dari Kerajaan Belanda.

Bahkan selama kurun 2008, Unido membantu 202 orang di 13 lokasi sebagai penerima manfaat langsung dengan total bantuan US$200.000. “Outputnya ingin membangun industri kecil berbasis masyarakat, sehingga bisa meningkatkan kemandirian dan taraf kesejahteraan mereka,” kata Sialana di Ambon, kemarin.

Proyek ini, kata dia, dilaksanakan dengan konsep one village one product, dengan mengembangkan komoditas unggulan dari suatu wilayah agar berbasis industri kecil yang memiliki nilai jual bersaing. Dia menambahkan komoditas unggulan di tiap wilayah memiliki potensi yang bisa dikelola untuk bahan baku industri. Hanya saja, teknologi dan motivasi masyarakat yang perlu didorong dan dibentuk untuk itu.

Sejauh ini, ujarnya, melalui Unido, sejumlah komoditas unggulan telah dikembangkan mutu produksinya, a.l. jus pala di Desa Morela, ikan asar di Tehoru, serta kecap kelapa dan sagu kering di Desa Ety, A-lang Asaude, Tihulale, dan Mosso. “Bahkan untuk ikan asar yang telah kita kemas dengan plastik valum diminati hingga ke Belanda. Hanya saja, konsumen di sana belum bisa menikmatinya secara kontinyu karena ikan asar belum melalui pasar ekspor,” ujarnya.

Sedangkan jus pala dari Desa Morela, jelas Sialana, saat ini tinggal menunggu nomor produksi industri rumah tangga dari Dinas Kesehatan untuk secara resmi me-rambah pasar lebih luas. Menurutnya, jus pala sangat diminati oleh konsumen berdasarkan hasil uji coba pemasaran produk itu, yang dilakukan di beberapa swalayan dan mini market di Kota Ambon. “Dalam bulan Desember saja permintaannya hingga 5.000 botol, padahal produksinya terbatas dan belum begitu dikenal,” ungkapnya.

»» read more

Jalan nasional sepanjang 310 km di Sulsel rusak

MAKASSAR: Jalan nasi-onal sepanjang 310 km di Sulawesi Selatan dalam kondisi rusak. Jumlah itu mencapai 19,34% dari total 1.556 km jalan nasional di daerah ini. Kepala Balai Besar Jalan Nasional Bina Marga Nurdin Samaila mengemukakan kerusakan jalan karena kelebihan beban kendaraan.

“Kami akan berkoordinasi dengan instansi terkait agar konsisten dalam aturan beban jalan,” ujar Nurdin saat rapat kerja bersama Kepala Biro Pe-rencanaan Departemen Pekerjaan Umum Djoko Murjanto di Makassar, kemarin. Selain itu, kata Nurdin, banyak jalan nasional di Sulsel sudah tergolong uzur sebab dibangun pada awal tahun 1980-an. Idealnya, kata dia, umur jalan nasional berkisar 10 hingga 20 tahun.


“Kami akan memaksimalkan pemeliharaan rutin dan peningkatan kapasitas penanganan jalan nasional,” tutur Nurdin. Dia mengakui ada pula penyebab internal yang masih harus dibenahi, seperti pemeliharaan rutin. “Keberadaan dua satuan kerja yang menangani satu ruas jalan serta ketidakmampuan menangani jalan rusak menjadi penyebab kerusakan,” imbuh Nurdin.

Dia mengemukakan ruas jalan yang rusak mencakup ruas Pinrang ke perbatasan Polewali Mandar, Watampone ke Pitumpanua, serta ruas Sengkang ke Impa Tarumpakkae di Siwa. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu’mang meminta pemerintah pusat membantu penanganan jalan rusak di daerah ini. Menurutnya, peningkat-an kapasitas jalan sangat perlu untuk menopang ekonomi.

“Terutama jalan dari Pinrang ke Sulbar sepanjang 60 km itu kiranya segera ditangani supaya tidak mengganggu transportasi barang dan jasa antardua provinsi,” tegas Agus. Kepala Bappeda Sulsel Tan Malaka Guntur dalam pemaparannya mengeluhkan lemahnya koordinasi antarinstansi yang menangani jalan. Menurutnya, instansi dari pemerintah pusat kurang berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah. Akibatnya, fungsi pengawasan di lapangan lemah.

»» read more

Minsel pusat produksi kentang

MANADO: Sejumlah petani holtikultura di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), menyambut­ baik kebijakan pemerintah pusat menetapkan­ Sulawesi Utara sebagai pusat produksi varietas­ kentang unggulan.

“Minsel merupakan wilayah terbesar produksi varietas kentang berbagai jenis dan mampu mendorong peningkatan ekonomi warga,” kata seorang petani holtikultura Minsel, M. Kaseger, kemarin.Varietas kentang yang akan disiapkan peme-rintah­ di Sulut yakni, French Fries, karena varie­tas­ itu berbeda dengan jenis kentang lainnya, memiliki serat yang rapat, mudah beradaptasi­, dan tidak memiliki kandungan air.

Sementara ini petani banyak memproduksi kentang jenis Superjohn, yang juga varietas unggulan dari luar negeri. Selain Kabupaten Minsel, pemerintah juga menetapkan Provinsi Jambi sebagai pusat kentang.

»» read more

Rabu, Februari 25, 2009

Minyakita segera diluncurkan

MANADO: Minyak goreng murah bermerek Minyakita segera diluncurkan di Sulawesi Utara awal pekan depan untuk pengendalian gejolak harga di pasar. “Peluncuran Minyakita akan didahului sosialisasi kepada masyarakat,” kata Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Sulut, Janny Rembet di Manado, kemarin.

Minyak goreng itu akan diluncurkan dengan harga sekitar Rp6.000 per liter dan dijamin terjangkau masyarakat. Penyaluran Minyakita hasil kerja sama pemerintah dengan PT Bimoli, salah satu produsen minyak goreng nasional. “Minyakita ini dikemas khusus dalam kantong plastik, sebagai upaya menyediakan produk yang higienis serta sesuai standar nasional Indonesia (SNI),” kata Janny. Distribusi Minyakita melalui pasar murah yang melibatkan Pemprov Sulut dan pemerintah kabupaten/kota serta pabrik. Kualitas Minyakita dijamin lebih baik dari jenis minyak goreng curah.

»» read more

Elpiji ke Sultra terkendala cuaca

KENDARI: Distribusi gas elpiji dalam beberapa hari terakhir di Sultra khususnya Kota Kendari terganggu cuaca. Armada gas milik PT Pertamina tertahan di Pelabuhan Bajoe, Bone, Sulsel karena kapten kapal feri tidak berani melayari rute Bajoe-Kolaka akibat buruknya cuaca.

Gangguan itu membuat pasokan elpiji ke konsumen di Sultra tersendat seiring menipisnya stok distributor Pertamina. Pantauan di distributor elpiji PT Wirawan Gas, kemarin, menunjukkan perusahaan tersebut juga mulai kekurangan stok. Seorang karyawan PT Wirawan Gas yang enggan disebut namanya mengatakan, ada empat truk masih menanti di pelabuhan penyeberangan. Untuk memenuhi permintaan konsumen, mereka terpaksa minta pasokan dari daerah lain, seperti Kolaka.
”Hari ini (kemarin), rencananya masuk 300 tabung dari Kolaka, tapi sudah ada pemesannya. Itu jatah para pelanggan kami,” ungkapnya.

»» read more

Dana Danau Tempe belum cair

MAKASSAR: Dana revitalisasi Danau Tempe sebesar Rp200 miliar yang dijanjikan Wakil Presiden Jusuf Kalla hingga tahun ini belum cair. Padahal Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto telah menyatakan tahun lalu segera mencairkan dana itu. Ketua Bappeda Sulsel, Tan Malaka Guntur, mengatakan dana itu sangat dibutuhkan sebab Danau Tempe semakin dangkal.

Menurutnya, sebagian besar permukaan danau saat ini tertutup tanaman eceng gondok. Eceng gondok dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas air danau.
“Perlu perhatian khsusus menangani masalah ini. Itulah sebabnya dana revitalisasi sangat diperlukan,” kata Tan Malaka, kemarin.
Dalam kondisi normal, luas Danau tempe mencapai 10.000 ha. Namun pada musim hujan bisa meningkat hingga 43.000 ha.
Menurutnya, hal itu terjadi karena tingginya sedimentasi pada danau yang terletak di Kabupaten Wajo itu. “Ada delapan sungai besar dan puluhan sungai kecil yang bermuara di Danau Tempe,” ujarnya.

»» read more

Pelindo IV kejar laba Rp200 miliar

MAKASSAR: PT Pela-buhan Indonesia IV (Persero) tahun ini mengejar laba sekurangnya Rp200 miliar atau sama dengan proyeksi tahun 2008.Sementara itu, BUMN kepelabuhanan ini juga siap menggelontorkan belanja investasi hingga Rp260 miliar pada 2009. Seluruh anggaran tersebut bersumber dari kocek perseroan. Direktur Utama PT Pelindo IV Djarwo Surjanto mengatakan Pelindo IV ingin mempercepat pembangunan lima dermaga terminal peti kemas di wilayah timur Indonesia untuk menopang bisnis perseroan di masa mendatang.

Percepatan, katanya, juga diperlukan guna mengantisipasi perkembangan arus barang lewat peti kemas yang cukup pesat beberapa tahun ini. “Kami juga akan meningkatkan fasilitas bongkar muat di dermaga dengan menambah alat produksi. Kalimantan dan Sulteng paling kami beri perhatian,” tutur Djarwo usai membuka rapat dinas tahunan Pelindo IV di Makassar, kemarin. Dia menyebut lima dermaga terminal peti kemas yang bakal diprioritaskan adalah Samarinda, Balikpapan, Tarakan, Pantoloan, dan Sorong.

Lima daerah itu, sambungnya, mencatatkan trafik pelayaran dan pengangkutan peti kemas yang terus meningkat. Pada 2008 lima daerah ini masuk 10 besar pelabuhan dengan arus peti kemas terbesar di kawasan timur Indonesia (KTI). Khusus Samarinda, meski menorehkan pertumbuhan terendah di antara 22 pelabuhan Pelindo IV, daerah itu merupa-kan yang tertinggi kedua setelah Makassar dari sisi nominal vo-lume peti kemas. Djarwo menjelaskan pembangunan dermaga peti kemas Samarinda dan Balikpapan diperkirakan rampung 2010, sedangkan tiga kota lain menyusul di 2011 secara bertahap.

Pelindo IV merencanakan pengembangan dermaga peti kemas tidak hanya terkait alat produksi bongkar muat, melainkan juga segi teknologi informasi dan sumber daya manusia. Arus peti kemas di KTI pada 2008 sebesar 1,03 juta teus atau hanya naik sekitar 1% diban-dingkan dengan tahun sebelumnya 1,01 juta teus.

Kenaikan tipis itu kontras dengan 2007 yang tercatat melesat 34,8% dibanding 2006 sebanyak 756.189 teus. Sebenarnya, arus peti kemas di KTI hingga semester I 2008 masih naik sampai 23% apabila dikomparasi terhadap periode serupa tahun 2007. Itu berarti, kemerosotan arus barang terjadi cukup signifikan selama semester II.

Total pengiriman peti kemas selama semester II 2008 tercatat 522.180 teus, sedangkan pada periode sama tahun 2007 jumlahnya mencapai 606.211 teus. Dengan demikian, arus peti kemas Pelindo IV pada semester II 2008 anjlok 14%. Perseroan memerkirakan laba tahun lalu berada di kisaran Rp200 miliar seiring tumbuhnya pendapatan jasa kapal.

Melambat

Djarwo mengatakan pihaknya akan tetap mewaspadai kemungkinan berlanjutnya perlambatan tahun ini. Pasalnya, selama Januari hingga pekan ketiga Februari 2009, arus peti kemas di KTI ternyata berkurang 2%-3%. Padahal, menurut Djarwo, perlambatan year on year pada awal tahun sangat jarang terjadi.

Meski demikian, dia meyakini perlambatan arus peti kemas di kawasan timur tidak akan sedahsyat di barat. Hal itu karena bongkar muat di wilayah barat didominasi barang industri dan manufaktur. “Di KTI lebih baik karena barang bongkar muat tidak berhubungan dengan sektor industri. Industri (di KTI) lebih sedikit dibanding Jawa,” paparnya. Djarwo mengatakan penurunan kegiatan di terminal peti kemas pasti akan mempengaruhi kinerja perseroan tahun ini.

»» read more

Kakao Sulteng belum penuhi standar industri

PALU : Komoditas kakao di Sulawesi Tengah (Sulteng) dinilai belum memenuhi standar pengolahan industri karena tidak melalui proses fermentasi yang memadai. Akibatnya, produksi kakao daerah ini langsung diantarpulaukan karena tak ada investor berani menanamkan modal untuk industri pengolahan.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulteng Muhidin Said mengatakan kakao Sulteng yang hampir 100% masih asalan (non-fermentasi) harus dicampur dengan kakao asal Pantai Gading atau Ghana minimal 30%, baru bisa masuk pada industri pengolahan. “Kondisi inilah yang membuat investor enggan membangun industri pengolahan sebab sulit mencapai break even point (titik impas modal). Saya sendiri pernah mencoba, tapi perusahaan mitra menolak karena pertimbangan tersebut,” kata Muhidin dalam Business Gathering Dewan Pimpinan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulteng di Palu, kemarin.

Muhiddin mengakui kualitas produksi kakao petani akan sangat menentukan harga di pasar. “Kami berharap ada upaya pe-ningkatan kualitas produksi, sebab petani akan memperoleh nilai tambah dari proses fermentasi itu,” ujarnya. Provinsi Sulteng membukukan ekspor kakao sebesar 120.000 ton pada 2008, menurun dibanding 2007 yang tercatat 124.000 ton. Hingga periode Februari 2009, jumlah ekspor kakao Sulteng yang keluar melalui Pelabuhan Pantoloan Palu mencapai 15.000 ton.

Muhidin menyayangkan potensi kakao Sulteng yang berlimpah tersebut belum terolah baik yang dapat memberi nilai tambah bagi masyarakat, terutama petani kakao di daerah itu. Padahal, lanjut dia, persoalannya hanya pada fermentasi yang membutuhkan tambahan 4-5 hari.
Menurutnya, pemerintah daerah mesti memotori gerakan fermentasi di tingkat petani sebab banyak efek domino yang diperoleh masyarakat jika kakao yang dihasilkan berkualitas bagus.

“Petani akan memperoleh tambahan harga jual kakao fermentasi sekitar Rp3.000 per kg dibanding kakao asalan. Industri akan tumbuh, tenaga kerja terserap, arus barang dan manusia juga pasti meningkat,” katanya. Muhidin menambahkan, pihaknya akan mendesak pemerintah melalui Menteri Perdagangan untuk mengeluarkan kebijakan pemberlakuan kuota ekspor kakao fermentasi.

Berbeda dengan pernyataan Muhidin, Bupati Parigimoutong Longky Djanggola mengatakan bahwa kualitas kakao Sulteng sebenarnya sudah meme-nuhi kualitas industri, namun masih ada sebagian yang belum melakukan proses fermentasi secara baik. Salah satu penyebab petani kakao Sulteng kurang memperhatikan kualitas produksinya karena lebih banyak mengejar target penjualan. “Kalau harga lagi baik mereka kurang memikirkan apakah perlu fermentasi atau tidak,” paparnya.

Longky mengatakan industri pengelolaan di Sulteng belum ada sehingga produksi kakao lebih banyak diantarpulaukan ke Makassar, Sulawesi Selatan, di mana ada sejumlah pusat industri pengolahan yang sudah berproduksi di Kawasan Industri Makassar (Kima). Dia menambahkan kebijakan kuota eks-por belum dapat diberlakukan sebab di tingkat petani sendiri belum siap dan jika dipaksakan justru dapat mematikan perdagangan kakao nasional.

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Masyarakat Agribisnis dan Agroindustri Indonesia (MAI) Sulteng, Didin, mengakui belum teraturnya gerakan fermentasi di tingkat petani. Kondisi ini membuat eks-portir membeli kakao fermentasi sama dengan harga kakao asalan sebab jumlahnya relatif kecil.
“Sebenarnya sudah ada petani yang mencoba fermentasi, tapi mereka menjadi malas karena harganya sama dengan kakao asalan,” ujar Didin.

»» read more

Bank Sulsel berburu laba Rp330 miliar

MAKASSAR:PT Bank Sulsel siap berburu laba pada tahun 2009 sebesar Rp330 miliar. Target ini dinilai rasional, mengingat bank milik pemerintah daerah itu siap meningkatkan outstanding kredit menjadi Rp3,9 triliun. Andi Djuarzah, Direktur Utama Bank Sulsel mengemukakan target pencapaian laba sebelum pajak ini jauh lebih besar dibanding perolehan tahun 2008, mengingat pasar kredit sektor konsumtif masih lebih dominan.

“Dari jumlah kredit yang akan disalurkan ke pasar, 65% untuk sektor konsumtif sedangkan 35% difokuskan ke bidang investasi dan perdagang-an,” kata Andi kepada wartawan, pekan lalu. Berkaitan dengan hal tersebut, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo meminta direksi Bank Sulsel tidak hanya memikirkan keuntungan semata, tetapi juga harus mengutamakan peningkatan sektor riil di Sulsel.

Syahrul menjelaskan sebagai bank milik pemerintah, Bank Sulsel harus bersinergi dengan pemerintah provinsi. Jadi, Bank Sulsel tidak hanya memikirkan keuntungan semata, tetapi ikut mendukung program pemerintah provinsi. Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Erwin Aksa setuju pemerintah daerah mendorong bank milik daerah itu menggelontorkan kredit dalam jumlah besar dengan bunga murah.

“Saatnya Bank Sulsel mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam bidang ekonomi, apalagi saat ini bank-bank umum nasional sedang memberlakukan kebijakan likuiditas ketat,” kata Erwin, pekan lalu. Erwin yang juga CEO Bosowa Corporation mengakui HIPMI meminta bank milik daerah tidak lagi memburu keuntung-an dengan hanya menempatkan dana ke Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sebab tidak memberikan manfaat bagi daerah.

Sudah waktunya, kata Erwin, bank milik daerah termasuk Bank Sulsel menjadi pionir atau penggerak sektor rill saat dunia usaha membutuhkan. “Hanya saja bank daerah jangan seperti sopir angkot, di saat bunga SBI turun, suku bunga pinjaman belum juga diturunkan,” kilahnya.

Komisaris Bank Sulsel N. Ikawidjaya mengatakan berdasarkan laporan dana pihak ketiga yang ditempatkan ke SBI tidak sebesar dulu. “Yang kami pantau DPK Bank Sulsel yang disimpan di SBI tidak lebih dari 5%, atau jauh berkurang,” tegasnya. Ikawidjaya tidak menjelaskan secara detail berapa rata-rata dana pihak ketiga yang ditempatkan ke SBI oleh Bank Sulsel setiap tahun. “Nanti kami pantau terus, sebab datanya pasti akan dilaporkan,” katanya.

Data terakhir di Bank Sulsel menyebutkan saham pemerintah provinsi tinggal Rp190 miliar, dari total saham yang telah disetor Rp400 miliar. Bank Sulsel mengalokasikan penyaluran kredit pada 2009 sebesar Rp3,9 triliun. “Alokasi kredit sebesar itu meningkat 16% dibanding 2008 sebesar Rp3,3 triliun.”

Mengenai penambahan saham di Bank Sulsel, Andi Djuarzah mengungkapkan pemerintah provinsi memerlukan tambahan dana yang cukup besar. “Jika melihat antusiasme pemerintah kabupaten dan pemerintah kota, saya perkirakan pemerintah provinsi perlu menambah sahamnya sekitar Rp60 miliar lebih,” katanya.

»» read more

'Bank Sulsel jangan jalan sendiri'

MAKASSAR:Kinerja PT Bank Sulsel mulai disoroti dunia usaha. Dalam lima tahun terakhir bank milik pemerintah daerah itu sepertinya larut dengan program sendiri untuk mengejar keuntungan. Pada tahun 2009 ini Bank Sulsel mengejar keuntungan Rp330 miliar. Berikut petikan wawancara Direktur Utama Perusahaan Daerah (Perusda) Sulsel Haris Hody kepada Bisnis, kemarin.

Bagaimana pendapat Anda dengan peran Bank Sulsel dalam mendorong pembangunan?

Secara umum, Bank Sulsel telah memperlihatkan kinerja yang baik. Hal itu bisa dilihat dari alokasi kredit yang dikucurkan setiap tahun ke pasar. Pada tahun 2008 sesuai dengan data nilai kredit yang dikucurkan sudah lebih dari Rp3 triliun. Artinya peran Bank Sulsel sudah nampak, bersaing dengan bank umum lain yang beroperasi di Sulsel. Hanya saja jika dilihat dari alokasi dana pemerintah yang terhimpun dalam APBD se-Sulsel, maka alokasi kredit tersebut belum signifikan. Apalagi di saat krisis seperti ini, alokasi dana perbankan sangat dibutuhkan untuk mendorong usaha sektor rill. Bahkan dana kredit yang disiapkan masuk dalam program stimulus daerah untuk menghadapi krisis global.

Selama ini Bank Sulsel mendapatkan dana murah, sebab pemerintah daerah menempatkan dananya baik itu APBN ataupun APBD. Apa harapan Anda?

Di tengah krisis global, Bank Sulsel sebenarnya paling likuid dibanding bank umum lain. Bank Sulsel tidak harus bekerja keras mencari dana pihak ketiga (DPK) sebab dana milik daerah disimpan di bank tersebut jumlahnya cukup besar. Seharusnya dana murah ini tidak hanya dimainkan di SBI, tetapi dikucurkan dalam bentuk kredit produktif. Karena dana tersebut berasal dari daerah, maka manajemen Bank Sulsel harus pandai merespon kebutuhan pasar yang menghendaki bunga murah. Pada saat ini belum tampak adanya kebijakan penurunan suku bunga yang diberlakukan oleh bank daerah itu. Kemungkinan besar hal itu dilakukan karena alokasi kredit yang disalurkan ke pasar masih didominasi sektor konsumtif.

Bagaimana Bank Sulsel sebaik-nya mengelola penyaluran kredit di masa depan dalam kaitannya dengan mendorong ekonomi daerah?

Jika dilihat dari kebutuhan sektor usaha, termasuk untuk pembiayaan usaha kecil dan mikro, maka setiap tahun Sulsel membutuhkan sedikitnya Rp30 triliun hingga Rp40 triliun. Dana ini sebagian besar dari perbankan dan sebagian program pemerintah. Bank Sulsel harus ikut terlibat karena hal ini menjadi stimulus untuk memulihkan kondisi ekonomi masyarakat. Di tengah krisis, kami menilai peran Bank Sulsel menjadi sangat signifikan dalam pembiayaan usaha tersebut mengingat pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota juga mengarahkan kebijakan pembangunan ke bidang pertanian, yakni dengan mengembangkan tanaman pangan khususnya padi, jagung, kakao, rumput laut, dan peternakan.

Seharusnya dari alokasi kredit yang direncanakan pada tahun 2009 sebesar Rp3,9 triliun, Bank Sulsel diharapkan mengarahkan kredit itu ke sektor yang dijadikan komoditas unggulan daerah yakni padi, jagung, kakao, rumput laut, dan peternakan. Bank Sulsel harus jadi pionir sehingga bank umum nasional di Sulsel juga bisa terlibat aktif membantu. Kita berharap Bank Sulsel jangan jalan sendiri, tapi pro aktif membantu kebijakan daerah.

»» read more

BPPMD gandeng IFC dorong investasi

MAKASSAR: Badan Promosi dan Penanaman Mo-dal (BPPMD) merencanakan kerja sama dengan International Finance Corporation (IFC) dalam upaya menekan ekonomi biaya tinggi di Sulsel. Sekretaris BPPMD Sulsel Andi Nuralam mengemukakan, IFC juga diminta mengkaji rumusan kebijakan investasi di Sulsel untuk para pemodal nasional dan asing. “Sebagai organisasi Bank Dunia, IFC laik diajak bermitra dalam mendorong investasi riil di Sulsel,” ujarnya kepada Bisnis, pekan lalu.

Menurut Andi, man-deknya berbagai kerja sama penanaman modal di Sulsel beberapa tahun terakhir, menjadi alasan utama BPPMD ingin IFC mendesain cetak biru investasi lokal, demi mendorong kinerja ekonomi regional. Dia mengatakan IFC memiliki think tank yang berkualitas dan berpengalaman internasional dalam membantu meningkatkan daya tarik investasi di Sulsel.

“Kami akan membuat sebuah desain dan proposal investasi yang siap jual kepada investor dengan meminimalisir potensi ekonomi biaya tinggi kepada calon pemodal asing dan nasional,” ungkapnya. Nuralam mengatakan pemodal kerap tertipu dengan promosi investasi daerah, sebab data, informasi, dan janji begitu berbeda dengan realitas di lapangan. Dia mengemukakan investor yang berniat membangun kemitraan usaha di Sulsel biasanya kecewa karena peluang dan potensi investasi di Sulsel kerap tidak ada sama sekali.

“Misalnya ada info terdapat 500 sapi di Sulsel. Ternyata setelah investor datang, keberadaan sapi-sapi itu tidak jelas. Ada lahan tidur, ternyata lahan bermasalah dan tidak jelas perizinannya,” ujarnya.Menurut Nuralam, data investasi Sulsel harus akurat dan betul-betul mencerminkan kapasitas investasi lokal. Daya tarik investasi Sulsel bisa optimal, jika potensi alam di wilayah ini betul-betul tersedia bagi pemodal. “Bila program investasi siap jual itu rampung, kami ingin investor yang datang membawa modal dan langsung berusaha, tanpa pengurusan berbelit-berbelit,” ujarnya.

»» read more

Sultra bangun pasar tradisional Rp3 miliar

KENDARI:Pemerintah pusat tahun ini akan membangun tiga pasar tradisional di Sultra. Pasar yang dibangun di Konawe Selatan, Baubau, dan Muna itu menelan dana Rp3 miliar atau masing-masing Rp1 miliar setiap pasar. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sultra Abdul Madjid di Kendari, kemarin. Menurutnya, bantuan ini merupakan usulan dari dinas yang dipimpinnya setelah melihat kebutuhan masyarakat di daerah terpencil terhadap pasar sangat besar.

”Pasar tradisional yang akan dibangun itu terletak di wilayah perbatasan yang masyarakatnya susah menjangkau pasar yang telah ada,” jelas Madjid. Dia menambahkan, satu tim dari Kementerian Koperasi dan UKM dijadwalkan tiba kemarin dan segera melakukan peninjauan ke lokasi pembangunan pasar.

Madjid mengatakan dana Rp1 miliar tersebut untuk pembangunan gedung pasar, sedangkan lahannya telah disiapkan oleh pemerintah setempat. Selanjutnya, pengelolaan pasar diserahkan kepada koperasi pasar. Koperasi akan mendata jumlah pedagang yang ada di pasar sekaligus menjadi anggotanya. ”Meski demikian, tidak wajib bagi para pedagang masuk dalam keanggotaan koperasi,” tambahnya.

Diharapkan, pembukaan pa-sar tradisional dapat memacu pertumbuhan ekonomi masya-rakat di daerah. ”Dengan pasar tradisional ini, akan ada unit-unit usaha yang baru, ada lapangan kerja baru. Ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat,” katanya.Oleh karena itu, dia meminta daerah lain di Sultra melalui dinas koperasi aktif mencari sumber dana demi memacu pertumbuhan ekonomi.

”Jangan hanya menunggu saja, tapi harus aktif. Makanya, setiap ada rapat di Kendari seharusnya para kepala dinas koperasi hadir, karena di situlah kita bisa mendapatkan informasi mengenai sumber-sumber pendanaan,” pungkas Madjid.

»» read more

‘Manajemen konstruksi flyover Makassar buruk’

MAKASSAR: Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Sulawesi Selatan menilai lambatnya penyelesaian megaproyek flyover atau jalan layang Urip Sumoharjo, Makassar, yang dibangun sejak Desember 2006 disebabkan buruknya manajemen konstruksi. Sekretaris MTI Sulsel Lambang Basri Said mengatakan salah satu faktor keburukan konstruksi terlihat dari penataan arus lalu lintas yang tidak dianggarkan sehingga menimbulkan kemacetan di seluruh ruas jalan lokasi proyek.

Menurut Lambang, berdasarkan hasil kajian, kerugian pengguna jalan akibat kemacetan mencapai ratusan juta rupiah per hari. “Kalau kontraktor benar siap mengerjakan megaproyek ini, konsentrasi awal sebelum memulai pembangunan harusnya menata arus lalu lintas sehingga tidak menimbulkan macet,” kata Lambang, kemarin.

Dia mengatakan alasan yang kerap diungkapkan kontraktor, yakni minimnya anggaran dan faktor pembebasan lahan bukan masalah utama yang memperlambat penyelesaian jalan layang tersebut. “Dalam hal ini, lahan dan anggaran sebenarnya tidak bisa dijadikan alasan, karena untuk memenangkan tender saja mereka bisa membuang Rp11 miliar lebih,” tekan Lambang.

Dia menambahkan, proyek yang menelan anggaran sebesar Rp54 miliar dari APBN itu seharusnya rampung pada 2007. Namun, sampai saat ini belum selesai sehingga kontrak diperpanjang sesuai addendum hingga September 2009. Hal senada dikemukakan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Sulselbar. Lembaga ini mengaku mene-mukan sejumlah penyimpangan teknis yang dilakukan PT Sumbersari Ciptamarga sebagai kontraktor proyek flyover.

Sekretaris I LPJK Sulselbar Abdul Rahman Djamaluddin mengatakan dari kunjungan LPJK akhir 2008, ditemukan penimbunan jembatan dari arah barat Jl. Urip Sumoharjo ke timur di Jl. AP. Pettarani - Jl Tol Reformasi, tidak memenuhi prosedur teknis. Selain itu, LPJK juga menemukan tidak ada penanggung jawab serta tenaga ahli yang menanganinya. Hal ini, kata dia, berdasarkan pengakuan satuan kerja dan konsultan proyek.

“Proyek yang tidak memiliki tenaga ahli dan penanggung jawab berpotensi mengalami masalah pelik, misalnya keterlambatan dan menyalahi bestek. LPJK Sulselbar akan mengirim hasil temuan ke LPJK di Jakarta untuk menindaklanjutinya,” kata Rahman. Tidak hanya itu, Rahman menambahkan alat berat yang digunakan kontraktor selama ini kurang memadai karena kapasitasnya kecil. “Beberapa masalah ini yang memicu keterlambatan proyek flyover,” imbuhnya.

»» read more

Telkom pacu telepon rumah

MAKASSAR: PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) akan memacu pemakaian telepon rumah dengan menawarkan paket tagihan tetap yang diklaim dapat menghemat hampir separuh tarif normal. Saat ini jumlah pelanggan telepon rumah Telkom di kawasan timur Indonesia mencapai 8,7 juta sambungan.

Executive General Manager Telkom Divre VII Elvizar KH mengatakan paket tagihan tetap membuat pelanggan dapat mengendalikan biaya bulanan dan bebas abonemen. “Banyak pelanggan tidak memanfaatkan telepon rumah karena khawatir tagihan me-lonjak,” ujarnya dalam siaran pers, kemarin. Menurutnya, paket tagihan tetap merupakan bagian dari revitalisasi telepon rumah Telkom. Pelanggan, tambahnya, dapat menghemat biaya cukup signifikan.

»» read more

Provinsi Totabuan masih wacana

MANADO: Harapan terbentuknya Provinsi Totabuan yang terpisah secara administratif dari Sulawesi Utara masih sekadar wacana karena belum ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan DPRD. "Masih butuh waktu cukup lama untuk memaksakan kehadiran Provinsi Totabuan," kata Wali Kota Kotamobagu Jelantik Mokodompit di Manado, kemarin.

Provinsi Totabuan rencananya meliputi Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolmong, Bolmong Utara, Bolmong Selatan, dan Bolmong Timur. Menurut mantan anggota DPR itu, pembentukan Totabuan harus memperhatikan aspek kesejahteraan rakyat maupun pembangunan dan pemberdayaan ekonomi. "Usulan pembentukan Totabuan sah dan wajar, namun harus didukung semua pihak," kata Mokodompit.

»» read more

Cargill ikut protes wajib L/C

MAKASSAR: PT Cargill Indonesia ikut mem-protes rencana pemerintah menerapkan ketentuan wajib letter of credit (L/C) mulai 5 Maret 2009 atas komoditas sawit, kakao, kopi, karet, timah batangan, dan produk pertambangan. Direktur Cargill Indonesia Rudyanto Hady mengatakan ketentuan itu menambah biaya bagi eksportir yang pada akhirnya akan dibebankan kepada petani.

Dia menuturkan Peraturan Menteri Perdagangan No.1/M-DAG/PER/1/2009 menggang-gu skema transaksi komoditas yang selama ini mengakrabi sistem pre-shipment financing. “Kami harap pemerintah meninjau. Bagi pelaku usaha, L/C sama sekali tidak bermanfaat,” katanya kepada Bisnis, awal pekan ini. Rudyanto mengaku telah menemui Guber-nur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, Jumat lalu, untuk menyampaikan keluhan itu. Menurutnya, Gubernur memahami dan berjanji membantu jalan keluarnya.

»» read more

Sepinggan butuh Rp2 triliun

BALIKPAPAN: Bandara Sepinggan Balikpapan, Kalimantan Timur masih membutuhkan dana Rp2 triliun untuk perluasan kawasan. Pemerintah Kota Balikpapan berharap dana pembangunan berasal dari bantuan pemerintah pusat. Wali Kota Balikpapan Imdaad Hamid mengatakan perluasan bandara sedang diperjuangkan pemerintah provinsi Kaltim. “Usulan sudah di-sampaikan gubernur di Jakarta beberapa waktu lalu,” tutur Imdaad, kemarin.

Baru-baru ini Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak melobi sejumlah departemen di Jakarta. Tujuannya memperoleh dana pusat juga stimulus pemerintah di masa krisis ini, untuk kegiatan pembangunan di Kaltim. Pembangunan dan perluasan Bandara Sepinggan tak dapat ditunda karena daya tampung terbatas. Rata-rata terdapat 10.000 orang di bandara itu dalam sehari.

»» read more

Balikpapan tambah supermal

BALIKPAPAN: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berniat menambah pusat perbelanjaan berskala besar di Balikpapan.
Lokasinya di Jl. Ahmad Yani atau Pusat Kegiatan Islam (Puskib) Balikpapan. Supermal itu rencananya memiliki lima lantai yang akan dibangun di atas lahan 4 hektare, termasuk untuk areal parkir. Supermal nanti diperkirakan akan menelan biaya Rp219 miliar. “Sekarang belum dimulai, karena masih membutuhkan banyak izin,” ujar Wali Kota Balikpapan Imdaad Hamid, kemarin.

Pembangunan pusat belanja ini rencananya dilakukan PT Melati Bakti Satya (MBS) dan PT Sekawan Daubney Inc. Menurut dia, kehadiran pusat perbelanjaan berskala besar bisa membuat Balikpapan me-ningkatkan posisinya menjadi kota jasa dan perdagangan.

»» read more

Selasa, Februari 24, 2009

AKLI langgar UU No.5/1999

MAKASSAR: Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 9 UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Vonis tersebut dijatuhkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam sidang putusan pada Hari Jumat 13 Februari 2008 di Jakarta.

Pihak AKLI yang menjadi terlapor perkara No.53/KPPU-L/2008 itu berturut-turut DPP AKLI selaku terlapor I, DPD AKLI Sulawesi Selatan (II), DPC AKLI Palopo (III), DPC AKLI Luwu Utara (IV), DPC AKLI Luwu Timur (V), dan DPC AKLI Tana Toraja (VI). Enam terlapor tersebut yang notabene merupakan rekanan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam bisnis konstruksi listrik dan mekani-kal, membagi wilayah kerja di Sulsel kepada penanggung jawab teknik (PJT) di antara mereka

Langkah itu, nilai KPPU, berpotensi menghambat persaingan usaha di sektor jasa konstruksi dan instalasi listrik. Majelis komisi yang menangani perkara ini terdiri atas ketua Yoyo Arifardhani, serta anggota Ahmad Ramadhan Siregar dan Anna Maria Tri Anggraini. Kepala KPPU Makassar Dendy Rahmat Sutrisno mengatakan kasus AKLI mengemuka berdasarkan laporan yang masuk ke lembaga itu. Pemeriksaan pendahuluan dilakukan pada 14 Agustus hingga 25 September 2008. KPPU lantas meneruskan dengan pemeriksaan lanjutan hingga 30 Desember 2008.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan enam pelaku usaha yang diduga melanggar dan akhirnya ditetapkan sebagai terlapor,” jelas Dendy, kemarin. KPPU telah merilis putusan kasus tersebut dalam situs resmi lembaga itu. Hasil pemeriksaan menunjukkan enam terlapor membagi wilayah kerja PJT lewat surat pengesahan penanggung jawab teknik (SP-PJT) dengan dalih keselamatan dan keamanan instalasi, serta memberdayakan potensi pelaku usaha setempat.

Dalam perjalanannya, terlapor II, III, IV, V, dan VI membuat kesepakatan lintas batas bagi anggotanya di kabuputan wilayah kerja PLN Cabang Palopo. “Terlapor I telah melampaui ke-wenangannya saat membagi wilayah kerja PJT sebab anggota terlapor I adalah badan usaha instalatir, bukan PJT,” papar Dendy.

Demikian pula, menurut KPPU, terlapor II dalam hal ini DPD AKLI Sulsel melebihi kewenangannya dalam menerbitkan sertifikat jaminan instalatir (SJI) karena SJI merupakan hak badan usaha instalatir anggota terlapor II.
Kepentingan konsumen Dendy menegaskan rekomendasi pencabutan pembagian wilayah kerja tersebut akan membuat biaya jasa konstruksi dan instalasi listrik yang harus ditanggung konsumen PLN menjadi lebih murah.

“Tanpa pembagian wilayah, pelaku usaha harus bersaing secara sehat. Siapa yang paling berkualitas dan murah, itulah yang dipilih konsumen,” tukasnya. Secara rinci, KPPU mengeluarkan tiga putusan terhadap kasus ini. Pertama, sebagaimana disinggung di atas, semua terlapor dinyatakan terbukti melanggar Pasal 9 UU No.5..

Pasal itu berbunyi, “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk mengatur wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

Kedua, KPPU memerintahkan terlapor I membatalkan perjanjian pembagian wilayah kerja PJT pada SP-PJT terhitung sejak dibacakannya putusan tersebut. Ketiga, lembaga itu mendesak terlapor II-VI tidak melaksanakan perjanjian pembagian wilayah kerja PJT.

»» read more

Kaltim akan tertibkan izin usaha perkebunan

BALIKPAPAN: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) akan menertibkan kembali usaha perkebunan di daerah itu, sebab dari 1,7 juta hektar lahan yang sudah mengantongi izin usaha pencadangan lahan, baru 23% yang serius mengelolahnya.

Wakil Gubernur Kaltim, Farid Wadjdy mengemukakan penataan kembali izin lahan perkebunan tersebut dimaksudkan untuk memberikan peluang kepada calon investor yang lebih serius dalam melaksanakan membangun usaha agribisnis di Kaltim. “Kami akan melakukan survey kembali terhadap seluruh izin-izin perkebunan yang sudah diberikan kepada perusahaan di sini. Jika ada yang mengantongi izin, tetapi tidak melaksanakan kegiatan dalam waktu lama, pasti kita cabut,” kata Farid di Balikpapan, pekan lalu.

Menurut Farid, Kaltim selain memiliki lahan kering juga memiliki lahan basah seluas 856.194 hektar, namun yang baru dimanfaatkan sekitar 27%. “Lahan-lahan tidur ini akan kita kembangkan menjadi kawasan agribisnis baru,” paparnya. Pemprov Kaltim, lanjut dia, pada tahun 2008-2013 memiliki visi untuk mewujudkan Kaltim sebagai pusat agribisnis dan energi terkemuka di wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Erwin Aksa, Ketua Umum HIPMI, mengemukakan program Pemerintah Kaltim bisa berjalan baik jika didukung sepenuhnya oleh perbankan. Saat ini, lanjut dia, banyak sekali dana-dana yang parkir di bank-bank pemerintah, termasuk bank daerah, namun belum dilepas ke pasar karena khawatir dengan kondisi makro ekonomi nasional pasca krisis global.

Kebijakan perbankan yang menunda penyaluran dana ke sektor usaha akan memberikan dampak serius terhadap daerah, di tengah krisis global saat ini. “Harusnya dana-dana yang parkir di perbankan segera dilepas ke pasar disertai kebijakan suku bunga yang murah sehingga stimulus untuk menghadapi krisis menjadi lengkap,” paparnya.

Erwin menjelaskan, dana APBN yang digunakan untuk mengerahkan ekonomi nasional hanya mencapai Rp1000 triliun lebih. Namun, katanya, alokasi dana ini tidak cukup, sebab sebagian besar dibelanjakan bagi kepentingan rutin, sedangkan sebagian kecil dilaksanakan untuk kebutuhan pembangunan.

“Kita berharap dana perbankan bisa segera disalurkan kepada dunia usaha sehingga kegiatan investasi termasuk di bidang perkebunan bisa menggerakkan ekonomi,” paparnya.

Pemerintah daerah juga harus mengontrol dananya yang ada di Bank Pembangunan Daerah (BPD), jangan sampai hanya simpan di Sertifikat Bank Indonesia (SBI) untuk memperoleh keuntungan jangka pendek. Farid juga menjelaskan bahwa Pemprov Kaltim akan segera mengembangkan kawasan ekonomi khusus (KEK) Maloi, Kabupaten Kutai Timur, dalam upaya mendorong provinsi ini sebagai daerah pengembangan sektor perkebunan.

Keseriusan Pemprov Kaltim membangun kawasan ekonomi khusus di Maloi disampaikan oleh Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak kepada sekitar 42 pengusaha perkebunan yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) di Jakarta, pekan lalu. Wagub mengatakan selain pengembangan Pelabuhan Maloi yang memiliki kedalaman laut mencapai 18 meter, Kaltim juga sudah men-yiapkan kawasan pengembangan agrobisnis yang mencapai puluhan ribu hektare, sehingga akan mempermudah investor masuk.
Pelabuhan Maloi adalah kawasan terbuka yang langsung menghadap laut lepas di Alur Laut Kepulauan Indonesia (Alki 2) yang saat ini masih sepi dari lalu lintas kapal angkutan barang dan jasa.

Di lain pihak, saat ini alur laut (Alki 1) sudah sangat padat, sehingga alternatifnya adalah Alki 2. Keberadaan Maloi dinilai sangat tepat untuk kegiatan bongkar muat barang dan jasa di wilayah timur Indonesia.

»» read more

Perbankan Kaltim siapkan kredit Rp5 triliun

BALIKPAPAN: Perbankan di Kalimantan Timur (Kaltim) menyiapkan plafon kredit senilai Rp5 triliun pada tahun 2009, guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah di tengah krisis global. Nilai kredit yang disiapkan perbankan ini sebanding dengan alokasi dana pemerintah melalui APBD Kaltim pada tahun 2009 yang mencapai Rp5,1 triliun. Tetapi belum termasuk APBD seluruh kabupaten dan kota yang sudah disahkan pada tahun 2009 dengan nilai Rp17,82 triliun.

Pemimpin Bank Indonesia Balikpapan, Causa Iman Karana, mengatakan total alokasi kredit tersebut siap dilepas ke pasar untuk pembiayaan sektor usaha termasuk bidang konsumsi, infrastruktur, agribisnis, serta jasa perdagangan. “Dana tersebut siap dipasarkan karena itu dunia usaha tidak perlu khawatir. Kami percaya perbankan mulai melonggarkan likuiditasnya dan menurunkan suku bunganya,” kata Causa, baru-baru ini.

Khusus Balikpapan, lanjut dia, dana yang disiapkan untuk dikucurkan dalam bentuk kredit mencapai Rp1,87 triliun. “Kredit ini belum termasuk yang tercatat di kantor-kantor perbankan di pusat untuk pembiayaan dan investasi di Kaltim,” paparnya.

Pada tahun 2008, lanjut Causa, pembiayaan kredit di Kaltim yang terbesar adalah sektor modal kerja dengan nilai Rp12,8 triliun (43,08%), sedangkan bidang investasi menempati posisi kedua Rp10,4 triliun (21,75%), menyusul konsumsi Rp6,4 triliun (35,17%).

Dia mengemukakan untuk menopang perekonomian daerah, BI mengharapkan adanya optimalisasi peran pemda dalam merealisasikan rencana anggaran secara tepat waktu dan tepat sasaran. Dunia usaha juga diminta memanfaatkan peluang bisnis, sedangkan perbankan tetap menjalankan peran intermediasi melalui penyediaan skema pembiayaan usaha-usaha feasible.

Parkir di SBI

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Erwin Aksa mengatakan plafon kredit yang disiapkan perbankan Kaltim belum sebanding dengan potensi sumber daya alam di sini. “Dana sebesar itu kalau di Jawa hanya untuk pembiayaan satu sektor usaha,” ujarnya.

Namun, katanya, upaya perbankan segera melepas kredit ke pasar cukup strategis untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah itu. “Kami dunia usaha siap membelanjakan dana tersebut, asalkan suku bunga pasar segera diturunkan,” paparnya lagi. Proyek strategis di Kaltim, lanjut dia, seperti infrastruktur belum mendapat sentuhan bank lokal termasuk bank milik daerah.

»» read more