Home - Photo - Blogger

Subscribe: Posts Subscribe to Revolution ChurchComments

40 Jiwa masih terjebak di Palopo

PALOPO, Sulsel: Sekitar 40 warga dari RW 3, Kelurahan Battang Barat, Kecamatan Wara Barat masih terisolir oleh sisa tanah longsor sampai tiga hari pasca longsor di Kota Palopo, Sulsel. Hal ini dikemukakan Camat Wara Barat Idris Kaso di Palopo, kemarin siang. Menurut dia, warga tersebut tidak dapat keluar­ dan dievakuasi dengan cepat karena akses jalan keluar terputus akibat masih ada ribuan kubik tanah menutupi.

Pemkot tata kampung nelayan

MANADO: Pemkot Manado akan menata ruang baru di kawasan pesisir untuk dijadikan kawasan perkampungan nelayan. “Kawasan pesisir yang sebagian besar berada­ di utara akan direvitalisasi supaya selain menjadi permukiman, juga menjadi pendukung pariwisata sebab diatur sebagai kawasan pengembangan nelayan,” kata Kepala Bappeda Manado Revin Lewan, kemarin. Lewan mengatakan kawasan dimaksud mencakup Bailang di Kecamatan Bunaken, serta Karangria di Kecamatan Tuminting.

Rumput laut Seram 135 ton

AMBON: Lima kelompok nelayan yang membudidayakan rumput laut di Desa Wael, Kabupaten Seram Bagian Barat, setiap tahun mampu menghasilkan 135 ton. “Hasil panen saya rata-rata 1,8 ton per tahun­ sejak Mei 2007. Tapi kalau digabungkan dengan empat kelompok nelayan lain, jumlahnya­ cukup besar,” kata Ketua Kelompok Budidaya Rumput Laut Sukamaju La Idris M. Thalib, kemarin. Lima kelompok nelayan yang mengembang­kan­ rumput laut itu masing-masing ber­anggota 15 orang.

Jumat, Mei 29, 2009

Pemerintah didesak benahi infrastruktur KTI

PALU: Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Komisariat Wilayah VI mendesak pemerintah pusat membenahi infrastruktur di kota-kota kawasan timur Indonesia.


Apeksi Komwil VI yang membawahi 17 Pemkot di KTI menilai pembangunan infrastruktur kelistrikan, pelabuhan, dan jalan menjadi kebutuhan mendesak guna mendukung penanaman modal, perdagangan, dan perindustrian.

Demikian salah satu dari enam butir rekomendasi seminar dan lokakarya Pertumbuhan Ekonomi Regional Melalui Perdagangan dan Investasi di KTI yang digelar Apeksi Komwil VI di Swiss-Belhotel Palu, kemarin.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ternate Nona N. Duwila yang didaulat membacakan kesepakatan mengatakan seluruh kota se-KTI akan bekerjasama memanfaatkan dan mempromosikan potensi unggulan yang menjadi kompetensi inti.

Apeksi menilai agar dapat bersaing, kota di KTI harus meningkatkan kompetensi dasar, pemasaran bersama, dan mendorong tersedianya infrastruktur yang memadai.

Selain itu, diperlukan kerja sama erat dalam bidang perdagangan, industri, dan investasi antarkota yang melibatkan unsur pemerintah pusat, pemda, dan pelaku usaha.

“Untuk efektifitas kerja sama akan dilakukan promosi bersama dalam even pameran dan eksibisi di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional,” kata Nona.

Apeksi Komwil VI, lanjut dia, akan menjalin kerja sama dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) dalam bentuk penyiapan inkubator bisnis bagi pembinaan pemuda sebagai pelaku usaha pemula.

“Apeksi akan merumuskan kerangka aksi bersama dengan menyesuaikan situasi dan kondisi perekonomian nasional, regional, dan masing-masing daerah,” kata Nona Duwila.

Wakil Wali Kota Palu Mulhanan Tombolatutu mendukung langkah Apeksi untuk bersatu memperjuangkan pembangunan infrastruktur di KTI. “Dengan persatuan akan menjadi satu kekuatan untuk menekan pemerintah pusat,” katanya.

Semiloka Apeksi Komwil VI dihadiri 10 dari 17 kota anggota di KTI, yakni Makassar, Parepare, Palopo, Kendari, Bau-Bau, dan Tomohon. Selain itu, Ambon, Ternate, Tidore, dan Palu selaku tuan rumah.

Sebelumnya, dalam kegiatan yang sama, Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia Hendra Lesmana mengatakan prospek perkembangan industri di KTI menjanjikan karena didukung letak geografis dan kekayaan alam memadai.

Hendra mengatakan kota di KTI umumnya berada pada alur pelayaran internasional sehingga terbuka peluang akses ke beberapa negara di wilayah Pasifik seperti Jepang, Hongkong, China, Korea Selatan, dan Filipina.

KTI juga memiliki potensi sumber daya alam berupa hasil tambang, pertanian, kehutanan dan kelautan, yang dapat dikembangkan sebagai bahan baku industri.

Senada dengan rekomendasi Apeksi, Hendra menilai diperlukan pembenahan serius terhadap infrastruktur di KTI guna melecut daya saing. Infrastruktur ini, kata Hendra, meliputi pelabuhan, jalan, listrik, dan telekomunikasi.

Dalam perkembangan lain, pemerintah pusat dikabarkan merestui gagasan pembangunan Terusan Khatulistiwa yang menghubungkan Selat Makassar dan Teluk Tomini di wilayah Sulawesi.

Gubernur Sulawesi Tengah Bandjela Paliudju mengatakan pemerintah pusat bersedia mengucurkan dana Rp2 miliar untuk studi kelayakan dan desain.

“Dukungan dana ini berarti pemerintah pusat memberi respon positif. Anggarannya turun tahun ini juga,” kata Gubernur Paliudju di Palu, kemarin.

Rencana Terusan Khatulistiwa tercetus pertama kali dalam Forum Musyawarah Sulawesi IV di Palu 15 Januari 2008.
Menurut Paliudju, terdapat dua lokasi yang dapat dijadikan opsi pembangunan terusan yang akan memotong leher Pulau Sulawesi itu.

Opsi pertama sepanjang 18,5 km dengan tinggi 400 meter sehingga total material yang akan dikeruk sekitar tiga juta kubik. Opsi kedua 28,5 km dengan tinggi 70 meter dan total material dua juta kubik.

“Lokasi ini berada di wilayah Tambu dan Kasimbar, Kabupaten Donggala,” urainya. Jika Terusan Khatulistiwa terwujud, pihaknya memperkirakan terjadi efesiensi sekitar 138 mil laut jarak tempuh dari wilayah barat ke timur atau sebaliknya.

Ini dapat menghemat penggunaan bahan bakar senilai Rp19 triliun setahun dengan asumsi 1.000 kapal per tahun. Selain itu, akan memicu perkembangan ekonomi kawasan timur Indonesia sebab kapal-kapal dari luar, khususnya dari utara Indonesia seperti Korea dan Hongkong dapat langsung ke KTI melalui terusan itu.

“Dan yang terpenting keseimbangan pembangunan kawasan barat dan timur. Jika di Jawa ada jembatan Suramadu, apa yang salah jika di Sulawesi ada Terusan Khatulistiwa,” ujar Paliudju.

»» read more

Sulsel diusulkan garap kapal pesiar

MAKASSAR: Asosiasi Biro Perjalanan Indonesia (Asita) Sulsel menilai provinsi itu berpeluang menjadi tujuan kapal pesiar dari Eropa dan sejumlah negara Asia. Di samping lokasi yang cukup strategis sehingga dapat bekerja sama dengan Bali, Sulsel juga mempunyai beberapa daerah tujuan wisata populer khususnya Toraja yang menarik minat para pencari petualangan alam.

Ketua Asita Sulsel Irham Ilyas mengatakan dinas pariwisata dan pelaku usaha terkait seharusnya duduk bersama merancang rute tempuh wisatawan mancanegara yang singgah dengan kapal pesiar.

Selama ini, kata dia, wisman kapal pesiar lebih banyak merupakan inisiatif pelaku usaha. Menurutnya, campur tangan pemerintah diperlukan karena perjalanan wisman membutuhkan sinergi beberapa kota/kabupaten.

“Misalnya kalau kapal turun di Palopo, dia bisa ke Toraja. Kalau di Parepare, kita rencanakan trip ke lokasi wisata di Pinrang, Barru, dan sekitarnya,” kata Irham, kemarin.

Dia mengatakan apabila Sulsel ingin meraup minat wisman kapal pesiar, sekarang saat yang tepat. Pasalnya, data terakhir menunjukkan tren kunjungan wisman cenderung meningkat.

Pada kuartal I 2009, berdasarkan data BPS, total wisman di Sulsel mencapai 3.401 orang atau sekitar 8,5 kali lipat jumlah periode sama tahun lalu.

“Itu sebagian karena kedatangan beberapa kapal pesiar pada Januari-Maret. Mereka singgah di Bali sebelum ke Sulsel,” tukas Irham.Indikator Irham mengatakan kunjungan kapal pesiar lazim dipakai sebagai indikator menilai pariwisata.

Dengan Sulsel mulai didatangi kapal pesiar, kata dia, wisman lain akan memiliki persepsi positif tentang daerah ini. Dia menegaskan harus ada komitmen pemerintah provinsi serta kabupaten/kota jika ingin menjadi daerah tujuan kapal pesiar terkemuka.

Total kunjungan wisman tahun ini relatif stabil pada Januari-Februari, yakni masing-masing 664 orang dan 659 orang. Jumlah wisman melonjak drastis pada Maret sebanyak 2.078 orang. Kondisi agak berbeda terjadi pada Januari-Maret 2008, di mana kunjungan terbanyak pada Januari.

»» read more

Tambang emas ilegal ditutup

PALU: Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah, dalam waktu dekat akan menutup lokasi penambangan emas ilegal di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Poboya yang selama setahun terakhir ramai didatangi masyarakat dari luar.

“Akan ditutup karena dikha-watirkan terjadi kerusakan lingkungan lebih parah, pengelolaan lokasi itu tidak memiliki izin,” kata Wakil Wali Kota Palu Andi Mulhanan Tombolotutu, kemarin. Namun, menurut mantan Ketua DPRD Palu ini, sebelumnya pihaknya akan menggelar operasi yustisia, yakni mendata para penambang yang sering beroperasi di tempat tersebut.

Menurut Mulhanan, pendataan itu terkait penertiban penambang, sebab banyak penduduk dari luar melakukan penambangan liar di sekitar Sungai Poboya.

Bahkan, dari perkiraan sekitar 300 orang yang menambang, 65% di antaranya datang dari luar, seperti Kabupaten Bolaang Mongondow (Sulut) dan Gorontalo.

Pemkot berencana memulangkan semua penambang liar dari luar sepekan kemudian karena kehadiran mereka dinilai mempercepat kerusakan lingkungan.

Bagi penduduk lokal dan belum memiliki pekerjaan tetap, katanya, pemkot akan berusaha mencarikan pekerjaan yang cocok agar tidak melakukan penambangan liar di lahan konservasi itu.

Akhir pekan lalu, Polda Sulteng menggagalkan penyelundupan 360 karung batu dan pasir emas hasil penambangan ilegal Poboya.

Tumpukan bahan galian strategis yang diperkirakan mengandung ratusan gram emas itu disita aparat saat hendak dibawa ke Sulut menggunakan mobil truk.

Pemkot Palu kini gencar melakukan sosialisasi kepada warga lokal soal rencana penutupan tambang emas guna meminimalkan dampak. Lokasi itu sejak 1997 menjadi lahan konsesi penambangan PT Citra Palu Mineral (CPM), sebuah perusahaan patungan PMDN dengan Newcrest Mining Australia yang memperoleh izin eksplorasi dari pemerintah.

»» read more

Bandara Sepinggan buka info penerbangan via SMS

BALIKPAPAN: PT Angkasa Pura I Bandara Sepinggan Balikpapan, Kaltim, meluncurkan layanan informasi penerbangan komersial dari dan ke Balikpapan mulai Kamis, 29 Mei 2009. Layanan SMS (short message service) Flight Info ini berisi informasi jadwal penerbangan maskapai.Bandara Sepinggan menggandeng PT Telkom dalam program itu.

“Layanan ini merupakan pertama di seluruh bandara di Indonesia,” kata General Manager Angkasa Pura I Bandara Sepinggan Johni T. Pollopana, kemarin. Jumlah penumpang pesawat per hari yang terbilang tinggi di Sepinggan menjadi pertimbangan dibukanya layanan tersebut.

Tim IT Angkasa Pura I menciptakan layanan SMS setelah melakukan uji coba selama dua bulan. Dengan layanan ini, warga yang membutuhkan informasi penerbangan dapat mengirim SMS ke nomor 0542-5680000.

Tarif SMS, kata Johni, sama dengan tarif umum. “Sementara masih Rp75. Nanti kalau dilihat perkembangan baru dibicarakan Telkom,” kata Johni.

Menurut Johni, rencana-nya 2 Juni mendatang tim IT AP I akan melakukan ekspose di hadapan Menteri Perhubungan di Makassar, mengenai SMS Flight Info.

Manajer Teknik Elektronika dan Listrik AP I Rahman Syafrie mengatakan pengguna jasa penerbangan antusias memanfaatkan layanan berbasis SMS tersebut.

Sejak diluncurkan, tak kurang dari 10 keluhan masuk ke CHS atau sedikitnya 80 keluhan masuk dalam satu bulan. Syafrie menambahkan walaupun keluhan terbilang tinggi, namun hampir semua justru dialamatkan ke maskapai. “Sebenarnya CHS itu untuk keluhan atas ruang dan fasilitas yang disediakan AP I. Tapi yang masuk justru banyak keluhan atas layanan airline,” kata Syafrie.

»» read more

Kamis, Mei 28, 2009

BI: Ekonomi triwulan II lebih tinggi

MAKASSAR: Kantor Bank Indonesia (KBI) Makassar memperkirakan ekonomi Sulsel pada triwulan II 2009 akan tumbuh di kisaran 5,5% plus minus 1% y-o-y atau lebih tinggi dibanding laju triwulan I 4,04%.Sementara itu, bank sentral menilai masih tersedia ruang cukup lebar untuk menggenjot penyaluran kredit perbankan agar bisa bertahan tumbuh sekitar 18% hingga akhir tahun ini.

Secara umum ekspektasi konsumen dan pelaku usaha di Sulsel terhadap kondisi ekonomi pada triwulan mendatang disebut masih stabil bahkan meningkat dibanding triwulan I. Di sisi lain, kenaikan indeks penghasilan diyakini dapat mendorong konsumsi.

Pemimpin KBI Makassar Lambok Antonius Siahaan mengatakan semua indikator makro ekonomi, kecuali tingkat inflasi, cukup baik. “Inflasi kita lebih tinggi dari inflasi nasional. Ini harus diperhatikan supaya tidak berdampak buruk bagi daya beli masyarakat,” kata Lambok dalam paparan kepada pers mengenai perkembangan ekonomi Sulsel, kemarin.

Laju inflasi Sulsel pada triwulan I 2009 tercatat sebesar 9,01% y-o-y, lebih rendah dari triwulan IV 2008 12,4%, namun di atas rerata nasional 7,92%.BI menduga laju produk domestik regional bruto (PDRB) triwulan II 2009 bakal ditopang sisi konsumsi, baik konsumsi rumah tangga maupun pemerintah.

Konsumsi rumah tangga diperkirakan bergerak oleh kampanye pemilihan presiden serta musim tahun ajaran baru, sedangkan konsumsi pemerintah menggeliat seiring mengucurnya anggaran.

Deputi Pemimpin KBI Makassar Satrio Wibowo mengingatkan dalam jangka panjang perekonomian tidak dapat hanya bergantung pada komponen konsumsi. Aspek investasi dan ekspor juga perlu dipacu agar ada kesinambungan.

Dari sisi penawaran, laju triwulan II diprediksi bersumber dari sektor pertanian, industri pengolahan, bangunan/konstruksi, serta perdagangan, hotel, dan restoran. Peneliti Ekonomi Madya KBI Makassar Nugroho Santoso mengatakan selama harga dan permintaan ekspor nikel masih rendah, perekonomian Sulsel akan terkena dampak negatif dalam bentuk koreksi laju PDRB.

Pada triwulan I 2009, laju ekonomi bisa lebih tinggi sekitar 1% atau menembus 5% y-o-y apabila tidak menghitung sektor pertambangan yang berkontribusi negatif. Nugroho menambahkan kegiatan pilpres bisa menjadi pedang bermata dua. Bila terjadi kisruh, iklim bisnis dipastikan terganggu. Kredit perbankan

Pada kesempatan itu, Pemimpin KBI meyakini kredit perbankan sampai akhir tahun ini masih berpeluang tumbuh hingga 18% atau kira-kira sama dengan kondisi per Maret 2009 y-o-y. Lambok menuturkan bank sentral juga terus meminta bankir di daerah itu memacu kredit produktif agar tercipta efek simultan lebih besar bagi perekonomian.

Pangsa kredit produktif yang mencakup pinjaman modal kerja dan investasi terhadap total kredit pada Maret 2009 tercatat 58%. Pinjaman selebihnya merupakan kredit konsumtif dengan share mencapai 41%.“NPL (non performing loan) gross sebesar 3,82% dan NPL net 1,7%. Ada tren kenaikan NPL kredit konsumsi, tapi kami belum mengetahui angka persis,” jelas Lambok.

»» read more

Eksportir kakao sulit penuhi SNI

MAKASSAR: Kalangan eksportir kakao di Sulawesi Selatan mengalami kesulitan memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI). “SNI baru bisa diterapkan bila produtivitas tanaman kakao berhasil ditingkatkan,” kata Ketua Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo) Sulsel Yusa R. Ali di Makassar, Rabu.

Yusa mengatakan salah satu yang diatur dalam SNI, yaitu kakao yang diekspor harus difermentasi. Dia mengatakan fermentasi kakao hanya memberi sedikit pengaruh terhadap harga di pasar internasional.

“Fermentasi hanya salah satu spesifikasi mutu. Ada beberapa faktor lain yang menentukan harga kakao seperti besar biji, kadar lemak, serta kandungan air dan jamur. Fermentasi bukan segalanya,” jelasnya. Dia mengatakan fermentasi merupakan bagian dari penanganan pascapanen kakao. Bila produksi berhasil digenjot sesuai sasaran, perlakuan tersebut baru bisa dilakukan.

Dia menyebut antara 2008 hingga 2009 produksi kakao Sulsel menurun hingga 15%. Jika produksi kakao sedikit, fermentasi sulit diterapkan. "Apalagi tidak semua industri membutuhkan kakao yang telah difermentasi. Itu tergantung permintaan pasar," katanya.

Yusa menuturkan ada beberapa produk olahan biji coklat yang memerlukan bahan baku kakao fermentasi seperti bubuk cocoa. "Tetapi kalau membutuhkan rasa natural, tidak perlu kakao berfermentasi," terangnya. Mengenai perbedaan harga dengan Pantai Gading dan Ghana yang lebih tinggi US$150-200 per ton, Yusa mengatakan bukan semata karena kakao dari negara Afrika itu telah difermentasi sedangkan Sulsel belum.

“Harga kakao dari Pantai Gading dan Ghana lebih mahal sebab kualitas biji kakaonya lebih baik.” Berdasarkan data April 2009, biji kakao dihargai sekitar Rp26.000 per kg, turun dari tahun lalu mencapai Rp35.000 per kg.

Sekretaris Askindo Sulsel Dakhri Sanusi mengemukakan penurunan harga sebagai dampak krisis global yang melanda negara importir.

»» read more

Prospek industri di KTI menjanjikan

PALU:Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia menilai prospek perkembangan industri di kawasan timur Indonesia (KTI) menjanjikan karena letak geografis yang stra-tegis dan kekayaan alam.

Ketua HKI Indonesia Hendra Lesmana mengatakan letak geografis KTI umumnya berada pada alur pelayaran internasional yang dapat membuka akses ke beberapa negara di Pasifik seperti Jepang, Hongkong, China, Korea Selatan, dan Filipina.

KTI juga memiliki potensi sumber daya alam berupa hasil tambang, pertanian, kehutanan, dan kelautan, yang dapat dikembangkan sebagai bahan baku industri. “Dengan potensi yang dimiliki, diramalkan beberapa daerah di KTI dapat menjadi pusat pertumbuhan industri,” kata Henda dalam sebuah seminar di Palu, kemarin.

Hendra mengatakan terdapat 88 kawasan industri di 13 provinsi di Indonesia. Namun, baru empat provinsi di KTI, yakni Sulsel, Sulut, Sulteng, dan Kaltim yang memiliki kawasan industri. Sebanyak 95% kawasan industri tersebar di wilayah barat Indonesia.

Menurut dia, Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2009 mendukung perkembangan kawasan industri karena adanya kewajiban semua industri berlokasi dalam satu kawasan, kecuali industri tertentu.

Industri dalam satu kawasan dibebaskan dari UUG/HO, Amda, RKL/RPL dan izin lokasi. Selain itu, PP 24/2009 mengatur soal keringanan pajak dan pajak daerah.

Hendra mengatakan untuk menggenjot kawasan industri, daerah di KTI perlu membenahi infrastruktur pelabuhan, jalan, listrik, dan telekomunikasi. Selain itu, pemerintah daerah harus mempertimbangkan pemberian insentif perpajakan, kepabeanan, dan imigrasi. “Sumber daya manusia dan promosi investasi juga mesti ditingkatkan,” katanya.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Departemen Perindustrian Dedi Mulyadi mengatakan tiap daerah sebaiknya mengembangkan kompetensi inti guna meningkatkan daya saing. Dia mencontohkan kompetensi berupa komoditi jagung dan perikanan yang dikembangkan Gorontalo, serta rotan di Palu.

Wali Kota Palu Rusdi Mastura mengatakan prospek investasi di Palu dan sekitarnya masih terkendala keterbatasan pasokan listrik PLN.

»» read more

Rabu, Mei 27, 2009

Pemkot utamakan middle ring road

MAKASSAR: Pemerintah Kota Makassar memprioritaskan pembangunan jalan lingkar tengah (middle ring road) yang menghubungkan empat kabupaten/kota di Sulawesi Selatan pada 2010. Jalan lingkar ini menghubungkan Maros, Makassar, Sungguminasa, dan Takalar (Mamminasata).

Rencana pembangunan jalan nasional yang berkonsep tol ini telah digodok sejak tahun 2005, namun sampai hari ini belum terealisasi. Jalan tersebut membentang dari Jl. Syech Yusuf, Kabupaten Gowa, menuju Jl. Perintis Kemerdekaan, Makassar, sepanjang 7,1 km.

Lebar jalan direncanakan 40 meter dengan enam lajur dan median jalan 10 meter. Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin mengatakan dalam lima tahun ke depan, pihaknya akan mengoptimalkan penyelesaian megaproyek tersebut terkait program Mamminasata.

Proyek ini dinilai mendesak seiring mulai tidak imbangnya volume kendaraan dengan kapasitas jalan yang tersedia di Makassar dan kota sekitarnya.

“(Proyek jalan lingkar tengah ini) melihat kondisi jalan yang semakin tidak seimbang karena volume kendaraan terus bertambah mengakibatkan angka kemacetan meningkat. Pemkot mengantisipasi dengan mendahulukan proyek jalan dan jembatan,” kata Ilham, kemarin.

Dia menambahkan dalam 10 hingga 15 tahun ke depan, bila Pemkot Makassar tidak segera menyikapi masalah ini, kondisi jalan di Makassar akan semakin semrawut.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar Ridwan Muhadir kepada Bisnis mengatakan pemkot pada 2007 lalu telah membebaskan sejumlah lahan yang akan menghubungkan empat kabupaten/kota itu sepanjang 11 km.

Proyek ini diprediksi menelan anggaran hingga Rp800 miliar. Pemerintah pusat yang rencananya membiayai lewat APBN. “Pemkot hanya menyediakan lahan sebagai penghubung,” kata Ridwan.

Kepala Perencanaan Jalan dan Jembatan Kota Makassar Oktavianus mengatakan banyak kendala dalam proyek pembangunan jalan nasional yang berkonsep tol tersebut. Kendala tersebut, kata dia, di antaranya belum sempurnanya desain jalan lingkar yang dibuat oleh lembaga bantuan multinasional Japan International Cooperation Agency (JICA).

Dia menuturkan kondisi Jepang yang sedang dilanda resesi ekonomi tampaknya ikut memengaruhi jalannya pembangunan jalan lingkar tengah Mamminasata.

»» read more

Pendapatan kargo Garuda anjlok 30%

MAKASSAR: Pendapatan PT Garuda Indonesia dari bisnis kargo di kuartal I 2009 anjlok 30%. Penurunan disebabkan angkutan sejumlah barang khususnya pendukung industri berkurang drastis.

“Pengaruh krisis ekonomi sangat tinggi terhadap angkutan barang domestik yang akan diekspor, terutama bahan pendukung industri,” kata Vice President SBU Garuda Indonesia Cargo Center Arjo K. Bardijan, baru-baru ini. Arjo menjelaskan sejumlah pengusaha mulai menghentikan pengiriman barang industri.

Begitu juga barang jadi yang akan diekspor ke sejumlah negara karena bahan baku tidak tersedia. Dia mengatakan pertumbuhan muatan kargo pada 2009 hanya 1% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu.

Kondisi tersebut berbeda dengan pencapaian periode 2007-2008 yang tumbuh 28%-30%.
Melihat kondisi yang tidak menguntungkan, kata Arjo, Garuda tahun ini lebih fokus melayani muatan domestik yang masih memiliki potensi besar.

Arjo mengaku pertumbuhan kargo Garuda masih terbantu dengan muatan produk kelautan (marine), seperti kepiting hidup, shell blank, teripang, udang beku, ikan tuna segar, ikan segar, shell button, dan ikan hidup.

Pengangkutan produk kelautan, kata Arjo, masih sangat besar dibanding muatan barang industri. Dia mengatakan pengi-riman hasil laut dilakukan setiap hari ke beberapa negara utama seperti Singapura, Hongkong, China, dan Jepang.

“Produk marine di Sulsel masih terus dimuat pesawat Garuda Indonesia. Produk ini sangat besar dan memiliki pasar yang menjanjikan,” kata dia.

Asisten Sistem, Tapor, dan Humas PT Angkasa Pura I Bandara Hasanuddin Didik Suryanto menjelaskan hanya Garuda yang masih aktif mengangkut produk hasil laut dari Sulsel dan beberapa daerah lain di kawasan timur Indonesia.

Berdasarkan data Angkasa Pura I, total ekspor non migas lewat Bandara Hasanuddin hingga April 2009 sebesar 123.295 kg. Hasil kelautan Sulsel tersebut dikirim ke Singapura 57%, Hongkong 34%, dan 9% sisanya ke Jepang, Malaysia, dan Korea Selatan.

»» read more

Kejati Manado limpahkan kasus MBH ke PN

MANADO: Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara secara resmi melimpahkan berkas dua pejabat yang diduga terlibat dalam kasus korupsi PT Manado Beach Hotel (MBH) ke Pengadilan Negeri Manado. “PN Manado sudah menerima berkas pelimpahan dari Kejati 25 Mei 2009 dan telah diregistrasi untuk persiapan sidang,” kata Panitera Muda Pidana PN Manado Mansur Malakah, kemarin.

Dua pejabat daerah itu, yakni Wakil Gubernur Sulut FHS alias Fredy dan Plt Wali Kota Manado AB alias Abdi.Kasus mendapat nomor registrasi masing-masing No.215/Pid.B/2009/PN.Mdo serta No.216/Pid.B/2009/PN.Mdo.

PN Manado belum menjelaskan dalam pelimpahan itu siapa sebagai tersangka utama dugaan kasus MBH yang mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp11 miliar itu. Sebelumnya, PN Manado telah memutuskan vonis empat tahun penjara serta membayar denda Rp200 juta subsider enam bulan penjara, dan membayar uang pengganti Rp2 miliar, kepada mantan Asisten II Pemprov Sulut Joppy Saruan.

Joppy terbukti menyalahgunakan kewenangan dalam kasus korupsi terkait pembayaran utang MBH ke BPPN. Dugaan kasus korupsi itu terjadi antara tahun 2003 hingga 2004, yang juga turut melibatkan tersangka lain, yakni Anggota DPRD Sulut periode 1999-2004, masing-masing Jost Pati dan Elizabeth Winokan.

Kemudian tersangka lain, mantan Sekretaris Provinsi Sulut dan mantan Rektor IPDN JK alias Kaloh. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sulut Arthur Kotambunan mengatakan kasus korupsi MBH yang melibatkan sejumlah anggota legislatif dan pejabat daerah harus ditangani dengan menghormati asas praduga tidak bersalah.

“Opini tercipta di tengah masyarakat bahwa dalang dari dugaan korupsi sekitar Rp11,3 miliar adalah anggota DPRD dan pejabat daerah, sedangkan belum ada kekuatan hukum tetap membuktikan kasus tersebut,” katanya.

Menurutnya, kasus korupsi itu sebaiknya diserahkan kepada aparat hukum untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

»» read more

Cadangan pasir kuarsa di Sultra 5,2 miliar ton

KENDARI: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawesi Tenggara mencatat cadangan pasir kuarsa di provinsi itu mencapai 5,2 miliar ton. Selain pasir kuarsa, daerah ini juga kaya bahan tambang lain, seperti nikel dan emas. Hal itu dikatakan Kepala Dinas ESDM Sultra Muhammad Hakku Wahab, kemarin.

Dia mengatakan pasir kuarsa yang merupakan bahan baku pembuatan gelas, industri semen, keramik, dan pengecoran besi baja ini tersebar di Kabupaten Kolaka, Bombana, Muna, dan Konawe. “Areal sebaran pasir kuarsa di empat daerah ini mencapai 8.000-an hektare,” jelas Hakku.

Sejumlah perusahaan telah menginvestasikan dana mereka untuk mengelola pasir kuarsa di Kolaka, Konawe, dan Bombana. Tiga daerah ini juga mendapatkan perhatian khusus dan telah dilakukan eksplorasi mendetail.

Di Kolaka, tepatnya di Oko-oko dan Pomalaa, sudah dilakukan eksplorasi detail seluas 100 ha. Dari hasil eksplorasi tersebut diperkirakan cadangan di kawasan itu mencapai 13,37 juta ton.

Sementara itu di Watubangga, Kolaka, sebuah perusahaan melakukan eksploitasi pada areal 186,25 ha. Perkiraan produksi pasir kuarsa di Watubangga, menurut Hakku, mencapai 150.000 ton per tahun. Pasir kuarsa asal Watubangga ini kemudian dikirim ke PT Inco Tbk di Soroako sebagai bahan pendukung proses pengolahan biji nikel.

Sedangkan di Wawonii, Kabupaten Konawe, dari hasil eksplorasi lahan seluas 102,5 ha diperkirakan cadangan pasir kuarsa mencapai 1,2 juta ton.
Kadar kuarsa pada lahan ini tertinggi dibandingkan dengan daerah lain di Sultra, yakni mencapai 95,8%. Sementara itu di Bombana, cadangan pasir kuarsa terdapat di wilayah Poleang.

Sebelum ditemukan cadangan emas di daerah ini, sebagian masyarakat setempat telah menambang pasir kuarsa secara tradi-sional.

»» read more

Selasa, Mei 26, 2009

AP I izinkan non Kopsidara

MAKASSAR: PT Angkasa Pura I akhirnya mengizinkan jenis taksi lain di luar Kopsidara (Koperasi Taksi Bandara) beroperasi di area Bandara Sultan Hasanuddin Makassar sesuai tuntutan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Mulai 14 Mei 2009, sebanyak 35 taksi, 25 angkutan sewa, dan dua bus Damri secara resmi diperbolehkan mengangkut penumpang dari area bandara.

Asisten Sistem, Tapor, dan Humas PT Angkasa Pura I Bandara Hasanuddin Didik Suryanto mengatakan langkah itu telah dibicarakan dengan Dinas Perhubungan dan pihak terkait lain. “Selama ini operator taksi di Bandara Hasanuddin hanya Kopsidara. Keputusan kami ini mengikuti UU KPPU dan UU Perhubungan soal persaingan usaha dan transportasi umum,” kata Didik, kemarin.

Didik menjelaskan 60 armada baru itu tidak dapat diganti dengan taksi lain karena sudah terdaftar di Dishub Sulsel. Bila ada penambahan, kata dia, harus melalui prosedur di Dishub. Menurutnya, kebutuhan transportasi umum di bandara sangat mendesak mengingat pertumbuhan penumpang. Pada kuartal I 2009, jumlah penumpang datang mencapai 580.239 orang, berangkat 550.961, dan transit 407.752 orang.

Dia mengatakan jumlah penumpang saat ini tidak lagi sebanding dengan kapasitas armada Kopsidara sehingga dibutuhkan penambahan dari ope-rator lain.

Tarif

Meski demikian, 60 armada non Kopsidara itu tetap diwajibkan mengikuti sistem tarif zona tiga tingkat. Penumpang harus membayar sesuai zona alamat tujuannya. Didik mengatakan Kopsidara belum siap dengan penarifan argometer tahun ini. Jika dipaksakan, usaha Kopsidara dikhawatirkan bisa gulung tikar.

“Karena Kopsidara belum siap menerima sistem argo, operator lain mengikuti tarif zona. Kalau menggunakan argo, akan mematikan usaha Kopsidara karena tarif argo lebih murah.” Menanggapi per-kembangan itu, Kepala KPPU Makassar Dendy Rahmat Sutrisno mengaku memberi apresiasi. Perkembangan itu, katanya, menunjukkan AP I dan Kopsidara mempunyai itikad baik untuk mengakhiri praktik monopoli.

“Kami juga diundang saat launching 60 armada baru di Bandara Hasanuddin. Dari sisi ini kami apresiasi, tinggal tunggu implementasi,” kata Dendy.
Dia mengatakan KPPU memberi tenggat sampai awal Juni 2009 bagi AP I untuk menyudahi monopoli Kopsidara. Lepas dari batas waktu itu, kasus akan diperkarakan ke pengadilan.

KPPU, kata dia, menginginkan persaingan usaha sehat yang menguntungkan konsumen. Untuk itu, tuntutan KPPU a.l. operator lain diizinkan mengambil penumpang di area bandara dan tarif zonasi dicabut. Mengenai tarif zonasi, Kopsidara dan AP I telah berjanji pemakaian argometer dapat dilakukan paling lambat awal 2010. Ini untuk memberi waktu Kopsidara mengadakan argometer dan meremajakan armada.

Menurut Dendy, selain penarifan, kompensasi bagi Kopsidara juga belum jelas. “Tapi itu kami serahkan kepada operator. Intinya, kami ingin pengusaha tidak dibatasi tetapi tidak menghilangkan kewenangan AP mengelola Hasanuddin,” tuturnya.

»» read more

Baru 12 pengembang serahkan fasilitas

MAKASSAR: Baru 12 dari 267 pengembang perumahan di Kota Makassar dalam tahun 2009 menyerahkan pengelolaan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang ada di lokasi perumahan yang dibangun.

Padahal, para pengembang harus menyerahkan pengelolaan fasum-fasos kepada pemerintah setempat. Hal itu untuk menjamin pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana dan fasilitas lainnya di lingkungan perumahan. Demikian Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Kota Makassar Rusmayani Madjid. Menurutnya, saat ini keberadaan fasum-fasos seperti buah simalakama karena belum diatur sanksi hukumnya bagi pengembang yang tidak menyerahkan.

“Bagaimana pemkot melakukan perbaikan sarana prasarana pada lokasi perumahan, kalau belum diserahkan pengembang. Dalam aturan, sebanyak 40% lahan perumahan harus berupa fasum-fasos,“ ujar Rusmayani, kemarin. Pengelolaan fasum-fasos perumahan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tanun 2009. Fasum-fasos yang dimaksud antara lain, jaringan jalan, telepon, perniagaan, peribadatan, ruang terbuka hijau, parkir, listrik, tempat pembuangan sampah, dan drainase.

“Kalau diserahkan ke pemkot, pemkot dapat melakukan maintenance terhadap fasum-fasos itu. Kalau tak diserahkan, fasum-fasos kompleks perumahan terbengkalai karena pengembangnya hanya menganggarkan sekali saat pembangunan,“ kata Rusmayani. Rusmayani mengemukakan, pihaknya telah berkali-kali mengadakan pertemuan dengan para pengembang. Namun hasilnya selalu tidak jelas.

“Kami telah turunkan tim verifikasi fasum-fasos ke lapangan tiap tahun, tapi hasilnya nihil,” katanya. Temuan tim verifikasi itu, kata Rusmayani, a.l. kondisi lingkungan sudah tak sesuai dengan gambar siteplan yang ditetapkan Pemkot Makassar.

Padahal, menurut Rusmayani, sesuai Permendagri No.1 Tahun 1987 tidak boleh ada perubahan siteplan setelah ditetapkan pemerintah daerah. Selain itu, imbuh Rusmayani, ditemukan pula sebagian sertifikat tanah dalam satu areal perumahan masih atas nama pribadi direktur perusahaan pengembang bersangkutan.

"Dalam Permendagri No.30 Tahun 1990 dikatakan sertifikat tanah harus atas nama perusahaan pengembang perumahan karena dalam proses penyerahan fasum-fasos atas nama perusahaan dan bukan pribadi," tuturnya. Tahun 2009 Pemkot Makassar menyiapkan Rp150 juta dalam APBD guna verifikasi fasum-fasos itu. Rencananya dalam waktu dekat dilakukan verifikasi kembali.

»» read more

Pelindo IV butuh dana eksternal untuk investasi

MAKASSAR: PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) belum memutuskan sumber dana untuk belanja modal tahun 2010 dan selanjutnya. Namun, dipastikan BUMN tersebut harus menggali dari sumber eksternal untuk kegiatan investasi.

Direktur Utama Pelindo IV Alfred Natsir mengatakan dua tahun terakhir kebutuhan dana untuk peningkatan fasilitas dan ekspansi pelabuhan naik pesat dibanding beberapa tahun sebelumnya. Dia mencontohkan total belanja modal tahun ini yang disebutnya mencapai 10 kali lipat apabila dikomparasikan dengan jumlah untuk keperluan serupa pada 2003.

Menurut Alfred, direksi baru yang terpilih meneruskan tongkat estafet dari manajemen lama belum lama ini akan meneruskan sejumlah kebijakan termasuk mengenai opsi sumber dana.

Pelindo IV, kata dia, mempertimbangkan sedikitnya tiga pilihan, yakni meminjam dana integrasi sesama Pelindo, memakai utang bank, dan menerbitkan obligasi. Pinjaman dana dari Pelindo lain dinilai merupakan opsi paling murah. Meski demikian, pilihan lain juga memiliki kelebihan masing-masing. “Baru 5 tahun terakhir ini kinerja Pelindo IV sangat maju. Itu diiringi kenaikan biaya investasi dari hanya sekitar Rp15 miliar pada 2003,” kata Alfred menjawab Bisnis, baru-baru ini.

Dia menyebut dua kegiatan usaha yang menyerap paling banyak investasi saat ini, yaitu pembangunan terminal peti kemas di Palaran, Samarinda, serta TPK Kariangau, Balikpapan. Kedua TPK tersebut dibangun bekerja sama dengan pemerintah setempat.

Khusus Palaran, Pelindo IV menggandeng PT Samudera Indonesia Tbk selaku kontraktor dan operator setelah pelabuhan seluas 13.635 hektare itu kelar. “Ya, ada beberapa opsi yang masih kami pikirkan. Belum diputuskan, jadi bisa pakai dana integrasi, utang bank, atau terbitkan obligasi,” papar Alfred.

Berdasarkan catatan Bisnis, Pelindo IV memproyeksikan kebutuhan belanja modal tahun depan mencapai Rp500 miliar, di mana sekitar Rp395 miliar kemungkinan besar harus dicari dari sumber eksternal. Dana tersebut akan digunakan untuk proyek konstruksi TPK Kariangau, penambahan alat produksi, perawatan (repowering) kapal tunda, dan lainnya.

»» read more

Senin, Mei 25, 2009

Sulut dukung badan otoritas

MAKASSAR: Sulawesi Utara (Sulut) mendukung usul pembentukan Badan Otorita Teluk Tomini untuk mengelola konservasi laut dan hayati di teluk yang masuk wilayah tiga provinsi tersebut. “Badan Otorita Teluk Tomini yang diusulkan Gubernur Gorontalo Fadel Muhamad, layak direspons sebagai badan yang independen,” kata Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Sulut Boyke Tamon di Manado, Minggu.

Sebelumnya, tiga daerah yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo sepakat menjaga Teluk Tomini dari kerusakan lingkungan karena menyimpan keanekaragaman hayati serta jutaan biota laut. Tetapi Bupati Parigi-Moutong Longki Djanggola mengatakan sebagai daerah yang memiliki garis pantai terpanjang di Teluk Tomini, pihaknya menilai badan otoritas belum mendesak.

Menurut Longky yang dibutuhkan saat ini adalah tindak lanjut dari MOU yang ditandatangani oleh tiga provinsi yakni Sulteng, Sulit, dan Gorontalo menyangkut pembentukan terusan Katulistiwa di Teluk Tomini yang menelan dana sekitar Rp3 triliun.

“Soal kerja sama antardaerah, kita sudah ada payung hukum yakni PP 50 tahun 2007, saya kira ini sudah cukup kuat untuk dilakukan kerja sama antardaerah guna mengelola Teluk Tomini tanpa membentuk badan-badan lain,” ujarnya. Tiga provinsi bertetangga, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo, sepakat membangun Terusan Khatulistiwa di wilayah Teluk Tomini.

Teluk Tomini dinilai memiliki terumbu karang terbaik di dunia yang mampu menyerap karbon akibat pemanasan global. Teluk Tomini masuk juga pada segi tiga terumbu karang (Coral Triangle Initiative) yang diprakarsai enam negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Timor Leste, Papua Nugini dan Salomon Island.

20% wilayah Sulut

Pengelolaan konservasi lingkungan Teluk Tomini membutuhkan anggaran hingga triliun rupiah dalam jangka panjang sehingga dibutuhkan badan khusus untuk mengelolanya. Ia menyebutkan luas Teluk Tomini enam juta hektare, sebanyak 20% masuk wilayah Sulut.
Anggota DPRD Sulut Benny Rhamdani mengatakan pengelolaan Teluk Tomini membutuhkan kepedulian semua pihak baik pemerintah maupun stakeholder.

DPRD Sulut akan menunjang pengelolaan Teluk Tomini antara lain dengan memberikan tambahan dana sebagai upaya menyelamatkan lingkungan, kata personel Fraksi PDIP itu. Sebelumnya Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad mengatakan, butuh dana sekitar Rp3 triliun untuk menangani Teluk Tomini di Sulawesi menjadi sebuah kawasan perairan dengan ekosistem yang indah, produktif dan berwawasan lingkungan.

“Untuk mendanai hal itu, sudah ada 23 lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional yang menyatakan siap berkontribusi,” katanya belum lama ini. Ketiga gubernur `pemilik` Teluk Tomini itu adalah SH Sarunda-yang (Gubernur Sulut), Bandjela Paliudju (Sulteng) dan Fadel Muhammad (Gorontalo), disaksikan Mendagri Mardiyanto, Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi dan Menteri Lingkngan Hidup Rahmat Witoelar.

Menurut Fadel, banyak hal yang harus dilakukan di Teluk Tomini yakni memperbaiki ekosistem yang rusak baik hutan mangrove maupun terumbu karang, membangun sarana dan prasarana untuk pengelolaan potensi kelautan secara lestari, pengawasan lingkungan serta pemberdayaan masyarakat pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Ia berpendapat, untuk mewujudkan pengelolaan Teluk Tomini yang maksimal, dibutuhkan adanya sebuah badan otorita.Untuk itu, dalam beberapa pekan mendatang, ia akan mengajak dua gubernur lainnya yakni Sulteng dan Sulut untuk bertemu di Palu (Sulteng) guna membicarakan pembentukkan badan otorita itu serta membahas rencana aksi sebagai tindak lanjut penandatanganan MoU ini.

Pembentukkan badan otorita ini akan melibatkan semua daerah yang terdiri atas 13 kabupaten, dua kota dan tiga provinsi. Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Bandjela Paliudju dan Menteri LH Rachmat Witoelar mendukung rencana pembentukkan badan otorita pengelolaan Teluk Tomini itu.

Untuk mewujudkan rencana itu, dibutuhkan dana segar sedikitnya Rp 3 triliun.Terusan Khatulistiwa itu digagas Gubernur Gorontalo, Fadel Muhammad dan didukung Gubernur Sulteng, HB Paliudju, serta Gubernur Sulut, Sinyo Harry Sarundajang. Nota kesepahaman ketiga gubernur itu ditandatangani Rabu, 13 Mei.

“Sudah ada tiga lembaga internasional yang siap mendanai gagasan itu, yakni UNDP, JICA, dan AGRO,” kata Fadel kepada wartawan di Paris Room, Gran Kawanua Convention Center, kemarin. Dia menjelaskan bahwa tahap persiapan, pembentukan kelembagaan, hingga pembangunan terusan itu butuh dana sedikitnya Rp 3 triliun. Sebagian besar diharapkan datang dari lembaga-lembaga internasional.

Terusan Khatulistiwa tersebut adalah salah satu langkah konkret dari Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani tiga provinsi. MoU itu intinya adalah pengelolaan Teluk Tomini secara bersama dan berkelanjutan.

»» read more

WGI targetkan produksi pelumas 104 juta liter

MAKASSAR: PT Wiraswasta Gemilang Indonesia (WGI) menargetkan produksi pelumas 2009 mencapai 104 juta liter atau naik 30% dari pencapaian 2008 sebesar 80 juta liter.

“Krisis ekonomi global tidak mengganggu produsen oli dalam negeri untuk meningkatkan produksi, karena WGI fokus mmnuhi kebutuhan industri dan otomotif,” kata Corporate Communication WGI Tri Enny A usai memperkenalkan tim Motocross Evalube Axioo di Hotel Horizon, Makassar, pekan lalu.

Tim Motocross Evalube Axioo merupakan tim balap yang tergabung dalam bendera WGI, yang diperkuat pembalap asal Indonesia dan Thailand. Tim Evalube tersebut mengikuti kejurnas seri I Axioo International Motocross Championship 2009 yang telah berlangsung 23-24 Mei di Sirkuit Puncak Mario, Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan.

Tri Enny menjelaskan, peningkatan produksi WGI dilakukan di 26 item produk, di mana produksi pelumas industri dan otomotif yang terbesar. Pelumas industri yang mengalami peningkatan produksi itu untuk kebutuhan industri makanan dan perkapalan.

Sementara sektor otomotif meliputi pelumas transportasi alat berat dan kendaraan ringan roda empat dan roda dua. Komitmen WGI meningkatan volume produksi tersebut, kata dia dibuktikan dengan rencana peluncuran pelumas varian baru yang akan di-launching di Juni.

Dua produk baru yang meramaikan pasar, yakni pelumas Skutik dan industri. Dia membeberkan kenaikkan produksi itu tidak membuat harga pelumas produksi WGI naik. Dia mengaku pihak WGI berkomitmen tidak akan ada kenaikkan harga pelumas di tahun 2009.
Hal itu disebabkan sejumlah kompetitor pelumas juga tetap mempertahankan harga jual pelumas dipasaran.

“Produk baru WGI akan mulai ramai awal Juni tahun ini dan kami menjamin tidak ada kenaikkan harga jual semua jenis produk pelumas. Saat ini produksi WGI masih didominasi pelumas untuk kendaraan 4 Tak dan 2 Tak,” kata dia.

Dia mengaku market share di Makassar sudah lebih dari 20% dari total penjualan WGI. Namun dia menolak menyebutkan pencapaian market share kuartal pertama 2009. “Soal pencapaian di kuartal pertama 2009 akan kami umumkan di akhir Mei tahun ini. Namun yang pasti penjualan kami di Makassar dan KTI sangat baik dan mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun 2008,” kata dia.

General Manager Marketing Division Krisnati Desiana mengatakan, WGI tidak hanya fokus meningkatkan produksi pelumas. Tapi juga terjun di sejumlah even balapan dalam dan luar negeri dengan memberikan dukungan teknis dan pendanaan.

»» read more

Kegiatan usaha di Sulteng turun

PALU: Bank Indonesia (BI) Palu dalam surveinya menyebutkan kegiatan dunia usaha di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) pada triwulan I 2009 mengalami percepatan kontraksi, ditandai dengan menurunnya nilai saldo bersih tertimbang (SBT) hingga -13,17%.

Krisis keuangan global ternyata secara tidak langsung menjadi penyebab utama memburuknya kondisi dunia usaha di daerah itu, selain adanya kekhawatiran para pelaku bisnis terhadap pelaksanaan pemilu pada tahun ini.

Menurut hasil survey Kantor Bank Indonesia Palu dari enam sektor dunia usaha di Sulteng yang dipantau pada triwulan I 2009, empat di antaranya mengalami kontraksi, yaitu sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan dengan nilai SBT -6,20%, dan sektor bangunan dengan nilai SBT -3,57%.

Berikutnya, sektor perdagangan, hotel, dan restoran dengan SBT -1,77 persen, serta sektor angkutan dan komunikasi dengan nilai SBT -3,07%. “Turunnya permintaan dalam negeri, kurang baiknya sarana pendukung seperti pengairan, tingginya gangguan alam (cuaca), semakin mahalnya harga bahan baku, serta semakin ketatnya tingkat persaingan dengan perusahaan sejenis merupakan beberapa penyebab menurunnya perkembangan dunia usaha tersebut”, tulis laporan itu.

Sementara sektor yang mengalami ekspansi pada periode triwulan I 2009 di Provinsi Sulteng yaitu sektor industri keuangan dengan nilai SBT 1,25%, diikuti sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dengan nilai SBT 0,15%.

Penurunan kegiatan dunia usaha pada triwulan I/2009 itu jauh lebih buruk dibanding kondisi periode yang sama tahun sebelumnya yang memiliki nilai SBT hanya -3,28%. Namun demikian, laporan BI Palu tersebut menyatakan sebagian besar responden dari semua sektor yang dijadikan sampel survei memiliki sikap optimis terhadap perkembangan dunia usaha di daerahnya ketika memasuki triwulan II mendatang.

Bahkan mereka memperkirakan kegiatan usahanya akan mengalami percepatan ekspansi dengan nilai SBT hingga 12,00 %. Sikap optimisme kalangan dunia usaha itu, antara lain didasarkan adanya gejala naiknya permintaan di dalam negeri menyusul munculnya harapan bahwa krisis keuangan global segera berlalu dan situasi pasar kembali membaik hingga akhir tahun 2009.

»» read more

Rabu, Mei 20, 2009

Syahrul: Sulsel tekan pengangguran

MAKASSAR: MAKASSAR: Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan pemerintah akan menekan tingkat pengangguran dengan strategi menggenjot pertumbuhan ekonomi dan sebisa mungkin mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK).

Syahrul menuturkan pemprov telah mewajibkan pengusaha yang berencana memberhentikan pekerja agar melapor. Dia berharap dengan cara itu, pemprov dapat membantu mencarikan solusi sebelum PHK terjadi.

Gubernur mengatakan hal itu menanggapi meningkatnya angka setengah pengangguran di Sulsel pada Februari 2009 dibandingkan dengan 2008 (Bisnis, 19 Februari). Tingginya laju produk domestik regional bruto (PDRB) yang mencapai 7,78% sepanjang 2008 ternyata belum sanggup menciptakan lapangan kerja formal secara signifikan.

Hal itu tampak dari melonjaknya jumlah pekerja setengah pengangguran, yakni penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja di bawah jam kerja normal (35 jam seminggu) selama Februari 2008-Februari 2009.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel, total setengah pengangguran pada Februari 2009 mencapai 1,28 juta orang atau naik 20% dibandingkan dengan Februari 2008 sebesar 1,06 juta orang. Para setengah pengangguran ini bekerja di sektor informal yang biasanya tanpa kepastian upah/penghasilan serta minus tunjangan maupun jaminan kesehatan dan asuransi.

Tingkat setengah pengangguran terpaksa meningkat dari 13,4% menjadi 16%, sedangkan setengah pengangguran sukarela naik dari 19,2% menjadi 22% total angkatan kerja.“Saya kira ada banyak hal yang harus dilihat, akselerasi ekonomi Sulsel semakin kencang, sektor formal dan informal tumbuh berkembang,” kata Gubernur Syahrul kepada Bisnis, kemarin.

Dia juga mengaku kurang mempercayai tingginya kenaikan setengah pengangguran tersebut. Pasalnya, tahun lalu perekonomian tumbuh melebihi beberapa tahun terakhir. Syahrul berpendapat kenaikan setengah pengangguran seharusnya tidak sebesar itu jika menilik banyaknya pembukaan lapangan kerja seiring proyek infrastruktur swasta dan pemerintah.

Di Sulsel, kata dia, terdapat 800.000 hektare sawah dengan 400.000 ha lahan jagung. Lahan seluas itu, imbuhnya, bisa menghasilkan pendapatan bagi masyarakat. Secara umum pertumbuhan ekonomi 2008 mampu mengu-rangi pengangguran terbuka yang tercatat menurun dari 10,5% menjadi 8,7%. Mereka yang sama sekali tidak bekerja ini sebanyak 296.559 orang per Februari 2009.

Terserap

Pengamat Ekonomi Universitas Hasanuddin (Unhas) Hamid Paddu mengatakan penurunan tingkat pengangguran terbuka sejalan dengan sektor usaha utama seperti perdagangan yang tumbuh tinggi.

“Namun sektor pertanian relatif tumbuh lebih rendah dibanding sektor lain. Akibatnya ada perpindahan pekerja ke sektor informal karena sektor formal belum cukup bertenaga,” kata Hamid saat dihubungi. Hamid mengatakan peme-rintah harus menjaga sektor informal karena masih sulit berharap pada lapangan kerja baru di sektor formal.

“Produk sektor informal belum berhasil terserap oleh sektor formal. Sektor formal berkembang sendiri bahkan cenderung memakai produk luar dan mengabaikan produk dalam negeri apalagi produk sektor informal,” terangnya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulsel Latunreng menuturkan pengusaha juga masih kerap terbentur pada pasokan tenaga kerja baru yang kurang terampil sehingga tidak siap memasuki dunia kerja.

»» read more

Realisasi PMA capai US$64 juta

MAKASSAR: Hingga Mei 2009, realisasi penanaman modal asing (PMA) di Sulsel meningkat 232% atau bernilai US$64 juta dibanding 2008 US$27 juta. Angka ini berdasarkan izin usaha tetap (IUT) dengan pertimbangan aktivitas usaha tersebut telah mencapai 80%.

Kepala Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Sulsel Irman Yasin Limpo mengatakan kenaikan PMA karena kondisi ekonomi, keamanan, dan kinerja pemerintah semakin baik.

Jenis usaha yang diminati PMA a.l. peternakan, perkebunan, perikanan, dan energi listrik. Data BPPMD menyebutkan nilai investasi US$64 juta itu berasal dari tiga perusahaan yang bergerak di bidang resort, energi listrik, dan industri kayu.

Sayangnya, Irman tidak menyebut nama perusahaan dan lokasi usaha dengan alasan persaingan usaha. Dia menilai salah satu faktor yang membuat investor urung menanamkan modal beberapa waktu lalu karena sistem pemerintah kabupaten/kota sangat rumit.

Untuk itu, dia berharap BPPMD menjadi koordinator bidang promosi dan penanaman modal daerah. Menurutnya sistem satu pintu lebih efektif dengan fokus pada satu informasi. Sementara itu, jelas Irman, nilai penanaman modal dalam negeri (PMDN) belum ada kenaikan hingga Mei 2009 dibanding 2008.


Padahal, tahun ini BPPMD menganggarkan biaya promosi untuk investasi Sulsel mencapai Rp3,37 miliar. “Jumlah itu masih kecil, untuk beriklan di media massa saja butuh anggaran. Jadi strateginya adalah beriklan dengan orang per orang, artinya lebih banyak keluar daerah,” katanya.

BPPMD juga menjadi koordinator Expo Bank untuk memfasilitasi kredit usaha sektor mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Periode 2008-Mei 2009, dana perbankan yang terealisasi untuk UMKM mencapai Rp198 miliar untuk 5.811 UMKM.

Menurutnya, pemerintah tak mungkin menyediakan pembiayaan usaha karena tak punya dana. Dia mengatakan yang memiliki dana adalah perbankan, sehingga semua jenis usaha harus mendekat ke bank.

»» read more

Mandiri gandeng Citraland Celebes

JAKARTA: PT Bank Mandiri Tbk melakukan kerja sama pembiayaan dengan PT Ciputra Fajar Mitra melalui skema kredit kepemilikan rumah (KPR) kepada nasabah (end user) Citraland Celebes.

Executive Vice President Credit Consumer Bank Mandiri Mansyur S. Nasution mengatakan akan memberikan fasilitas kredit kepada nasabah Citraland Celebes yang terletak di Makasar, Sulawesi Selatan.

“Proyek ini terletak di Sulawesi Selatan di atas lahan seluas 38 hektare dan rencananya akan dibangun sebanyak 500 unit rumah,” ujarnya dalam acara penandatanganan kerjasama tersebut di Jakarta, kemarin.

Rencananya, proyek tersebut akan dilengkapi fasilitas seperti family club, taman tematik, private jogging track, lapangan tenis, gymnasium, taman bermain anak, business center, serta spa. “Kerja sama ini akan memberi keuntungan bagi kedua belah pihak. Khususnya bagi end user yang membeli rumah di Citraland Celebes dengan pembiayaan mandiri KPR, karena memakai normal rate, yakni 13%,” ujarnya.

Menurut dia, kerja sama tersebut merupakan yang ke-17 dilakukan dengan Ciputra Group dalam membiayai kredit perumahan dan properti. “Kami semakin mantap dengan kerja sama ini,” paparnya.

Investasi

Grup Ciputra menanamkan investasi Rp350 miliar untuk membangun kompleks perumahan mewah Citraland Celebes di perbatasan Makassar-Gowa, Sulsel. Citraland dibangun di Jl. Arupala, Hertasning Baru, menggunakan lahan seluas 38 ha yang akan dibanguni sekitar 500 unit rumah mewah.

Tahun lalu, Ciputra telah membangun perumahan di Manado seluas 120 ha dengan tingkat penjualan yang terbilang sukses dan sebanyak 3 kota di Kalimantan.

Sebelumnya, Direktur Grup Ciputra Bing Sugiarto Chandra mengatakan perubahan telah terjadi di kawasan timur Indonesia. Pertumbuhan wilayah ini cukup baik sehingga peluang daerah untuk menjadi maju terbuka lebar.

Menurut dia, investasi bernilai tinggi tak harus terus berpusat di Jawa, sebab Indonesia luas dan beberapa kota besar memiliki penduduk yang padat. Dia mencontohkan, Makassar dengan beragam perubahan nyata.

“Di Sulsel pengusaha begitu banyak. Ciputra melihat kesempatan itu, maka kami membangun perumahan menengah ke atas,” kata Bing Sugiarto di Makassar, belum lama ini.

Dia menuturkan Citraland Celebes adalah perumahan sehat dengan pendekatan lingkungan untuk rumah hijau. Bing Sugiarto mengatakan semua properti akan menggunakan bahan lokal.

»» read more

Senin, Mei 18, 2009

Pelindo IV naikkan target laba 20%

MAKASSAR: PT Pela-buhan Indonesia IV (Persero) mengoreksi target laba tahun ini setelah perkembangan triwulan I menunjukkan pendapatan operasional mampu meningkat di luar prediksi. Direktur Utama Pelindo IV Alfred Natsir mengatakan pendapatan operasional triwulan I 2009 melampaui periode sama tahun lalu.

Meski mengaku tidak hafal persis berapa kenaikan, menurutnya target laba sangat mungkin dikerek 10%-20% dibanding realisasi 2008. Tahun lalu Pelindo IV membukukan laba sebelum pajak Rp202 miliar, jauh melampaui target Rp170 miliar. Laba 2008 juga tumbuh sekitar 34% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp151 miliar.

“Tahun ini kami menargetkan laba di bawah realisasi 2008 sebesar Rp178 miliar karena perkiraan kami, ada efek krisis finansial global,” kata Alfred di sela-sela serah terima jabatan dari dirut lama Djarwo Surjanto di Makassar, akhir pekan lalu.

Alfred menjelaskan perkiraan dampak krisis ternyata tidak terbukti. Dia mengaku cukup terkejut bahwa pihaknya malah mampu mencetak pendapatan di atas triwulan I 2008.

“Setelah kami amati, krisis finansial ternyata tidak terlalu berpengaruh di KTI (kawasan timur Indonesia). Logikanya, kalau triwulan I saja di atas periode tahun lalu, harusnya satu tahun ini kami bisa lebih baik,” tukasnya.

Mantan Direktur Operasi Pelindo IV itu mengemukakan program intensifikasi kegiatan kepelabuhanan terus digenjot. Di samping itu, kata dia, BUMN ini berupaya memacu efisiensi biaya produksi.

Dia menyebut secara tren, pendapatan semester I biasanya menyumbangkan 46%-47% kinerja tahun berjalan. Selebihnya, sekitar 53%-54% adalah kontribusi semester II di mana berlangsung momen Lebaran, Natal, dan akhir tahun.

Mayoritas barang kiriman baik kargo maupun peti kemas di KTI berupa barang konsumsi. Itu sebabnya semester II umumnya lebih menggeliat,” tutur Alfred.

Percepatan

Pada kesempatan itu, Alfred mengatakan direksi baru Pelindo IV akan mengupayakan percepatan pencapaian target sebagaimana telah disusun baru-baru ini, baik sasaran 2009 maupun proyeksi beberapa tahun mendatang.

Dia mengemukakan pemegang saham Pelindo, dalam hal ini, Kementerian Negara BUMN telah meminta pihaknya melaksanakan program yang sudah dirancang namun secara lebih cepat. “Kami juga ingin begitu dong. Direksi baru ini tinggal mengerjakan rencana program. Tetapi kami ingin bisa lebih baik dari yang lalu, makanya semua harus lebih cepat,” tandasnya.

Alfred menuturkan direksi sebelumnya telah merampungkan sejumlah pekerjaan penting yang sangat menentukan masa depan Pelindo, a.l. penyelesaian piutang, kenaikan remunerasi pegawai, hingga perbaikan struktur.

Dia juga menjanjikan pihaknya akan terus mencari cara untuk menyempurnakan pelayanan bagi pengguna jasa. Meski BUMN ini mengejar laba, kata dia, faktor pelayanan tidak akan diabaikan.

Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha Pelindo IV Max K. Lumempouw mengatakan direksi baru tetap fokus melaksanakan rencana program direksi lama, seperti peningkatan alat produksi di sejumlah pelabuhan utama.

Selain itu, pembangunan Terminal Peti Kemas Kariangau, Balikpapan serta Pelabuhan Palaran, Samarinda, keduanya di Kalimantan Timur.
Komposisi direksi baru Pelindo IV kini diisi Dirut Alfred Natsir, Direktur Operasi & Teknik Imran Iskandar, Direktur Personalia Wasis Subiyanto, Direktur Komersial & Pengembangan Usaha Max Lumempouw, dan Direktur Keuangan Sumardiyo.

»» read more

Ekonomi Sulsel terseret nikel

MAKASSAR: Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekonomi Sulawesi Selatan pada triwulan I 2009 tumbuh 4,04% (y-o-y), ditopang sektor pertanian yang memasuki masa panen. Namun, angka tersebut jauh di bawah prediksi Kantor Bank Indonesia Makassar sebesar 4,52% maupun realisasi pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 4,4%.

Perekonomian terseret cukup dalam oleh perlambatan signifikan sektor pertambangan khususnya nikel yang merosot hingga 14,13% (y-o-y).
Kabar positifnya, perkembangan produk domestik regional bruto (PDRB) ini lebih baik dibanding triwulan IV 2008, di mana ekonomi hanya tumbuh 3,92% (y-o-y) bahkan berkontraksi 1,47% terhadap triwulan sebelumnya.

“PDRB triwulan I 2009 meningkat 1,56% terhadap triwulan IV 2008, dengan pertumbuhan tertinggi sektor pertanian 6,75%,” papar Kepala BPS Sulsel Bambang Suprijanto di Makassar, pekan lalu.Bambang mengatakan sumber pertumbuhan ekonomi secara triwulanan terbesar dari sektor pertanian 1,91%, demikian pula sumber pertumbuhan tahunan juga pertanian sebesar 1,51%.

Berdasarkan data BPS, kecuali ekspor-impor, semua komponen PDRB penggunaan meningkat secara tahunan. Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,2%, konsumsi pemerintah melaju 3,08%, serta pembentukan modal tetap bruto (PMTB/investasi fisik) mengembang 17,55%. Adapun komponen ekspor anjlok 21,53% disusul impor melambat 13,34%.

Bambang mengatakan perlambatan triwulanan terasa pada komponen investasi seiring perlambatan penyelesaian beberapa megaproyek multiyears. Dia menjelaskan besaran PDRB Sulsel atas dasar harga berlaku triwulan I 2009 mencapai Rp22,86 triliun serta atas dasar harga konstan 2000 Rp11,36 triliun.
Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Pallawa mengatakan

perekonomian tertekan kemerosotan nikel. “Kalau nikel dikeluarkan dari hitungan PDRB, kita tumbuh 5,6%,” paparnya. Menurut dia, 5,6% tersebut yang dapat dikatakan sebagai pertumbuhan riil sebab pertambangan sangat bergantung pada nikel yang hanya menyerap sedikit pelaku usaha.“Tetapi tetap harus dihitung sebab merupakan produksi barang yang membentuk PDRB.”

»» read more

Jumlah investor saham di Makassar melonjak

MAKASSAR: Pusat Informasi Pasar Modal (PIPM) mencatat jumlah investor saham di Makassar bertambah signifikan dalam dua bulan terakhir seiring harapan pemodal memperoleh keuntungan dari murahnya harga. Kuasa Perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk PIPM Makassar Yessie Marisa mengatakan pihaknya masih menunggu jumlah pasti penambahan investor baru dari empat perusahaan sekuritas di kota.

Mereka adalah PT Trimegah Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Bhakti Sekuritas. Satu lagi, yakni PT Sinarmas Sekuritas, hanya melayani transaksi reksadana. “Yang jelas jumlah investor baru cukup banyak. Mereka ini mengerti bahwa harga saham khususnya berfundamental bagus sudah sangat murah setelah koreksi dalam akibat krisis,” tutur Yessie, pekan lalu.

Akhir tahun lalu, kata Yessie, jumlah investor saham aktif di Makassar masih di bawah 1.000 orang. Saat ini, pihaknya memperkirakan jumlahnya telah mencapai 1.000 orang. Dia mengatakan penambahan pemodal juga dipicu upaya sekuritas menjaring mereka. PT Indo Premier Sekuritas bahkan menurunkan modal minimal investor baru dari Rp10 juta menjadi Rp5 juta.

Yessie mengungkapkan penawaran transaksi online (online trading) sendiri tanpa perantaraan broker seperti yang ditawarkan Indo Premier merupakan alasan lain yang mendongkrak jumlah pemain saham.

“Bagi sekuritas, yang penting calon investor tertarik dulu, menilai situasi dengan modal kecil. Kalau mereka mau lanjut, lama-lama juga menjadi loyal,” urainya. Yessie menambahkan dalam waktu dekat pihaknya akan kembali menggencarkan sosialisasi investasi saham di Makassar dan beberapa kota sekitarnya.

Menyusultanda kebangkitan bursa global, transaksi saham di Makassar ikut bergeliat. Pada April lalu, nominal perdagangan saham hampir menyentuh Rp500 miliar setelah beberapa bulan sebelumnya selalu terkapar di level Rp100-an miliar per bulan.

Total transaksi saham di kota itu pada April tercatat sebesar Rp489,41 miliar. Ini adalah level tertinggi baru sepanjang sejarah pasar modal di Makassar, jauh melampaui rekor sebelumnya pada Mei 2008 sebesar Rp395 miliar.

Transaksi pada April sekaligus membukukan pertumbuhan 259% dibandingkan dengan bulan Maret Rp136,44 miliar.

»» read more

Jumat, Mei 15, 2009

Kredit maritim Mandiri capai Rp3 triliun

MANADO: Kredit Bank Mandiri Tbk untuk sektor perhubungan laut mencapai Rp3 triliun hingga akhir 2008 atau meningkat 59,31% dibanding tahun sebelumnya Rp1,8 triliun. Area Manager Bank Mandiri Manado Eduard Dauhan mengatakan kredit segmen komersial khususnya untuk pembiayaan di bidang pelayaran mencapai 73,6%, sedangkan segmen korporasi dan small sebesar 25,1% dan 1,3%.

“Sampai saat ini, Bank Mandiri telah membiayai sektor ini yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Tidak hanya di kawasan timur Indonesia (KTI), tetapi alokasi kredit itu untuk nasional,” katanya kepada wartawan di Manado, kemarin. Dauhan mengatakan pembiayaan dari hulu ke hilir ini, selain mampu menyerap banyak tenaga kerja, industri transportasi laut juga menarik industri lain untuk berkembang.

“Kami melihat potensi di bidang ini masih cukup besar. Hingga tahun 2010 kebutuhan kapal Indonesia diperkirakan mencapai 654 unit dengan total dana sebesar US$4,6 miliar,” katanya. Menurut dia, kebutuhan terbesar terdapat pada kapal berjenis angkutan batu bara (coal carrier) seiring dengan potensi pengangkutan batu bara di Indonesia yang hingga 2010 diperkirakan mencapai 216 juta ton serta 318 juta ton pada 2025.

Untuk pengangkutan batubara, lanjut dia, pangsa kapal Indonesia hanya sebesar 40%, sementara pengangkutan minyak sebesar 39%. Dauhan mengatakan dalam lima tahun terakhir, perkembangan jumlah armada angkutan laut juga mengalami kenaikan meski tidak signifikan.

“Sebagai negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi pengembangan industri maritim yang besar dan beragam,” katanya. Dia menuturkan ditunjang stabilitas ekonomi dalam negeri, sektor industri maritim terutama transportasi laut domestik diharapkan dapat tumbuh pesat.

”Selain itu dengan adanya penerapan kawasan khusus di Indonesia, seperti kawasan industri dan zona perdagangan bebas (free trade zone), diharapkan dapat mendukung pengembangan industri maritim tanah air,” kata Dauhan.

BNI dan WWF

Dalam perkembangan lain, di sela acara pendukung World Ocean Conference (WOC) 2009, Direktur Korporasi Bank BNI Tbk Kemal Stamboel dan pihak Yayasan WWF Indonesia menandatangani perjanjian kerja sama penyediaan produk dana perbankan untuk mendukung kegiatan konservasi lingkungan hidup.

Bentuk kerjasama BNI dan WWF dalam kegiatan konservasi lingkungan hidup lebih diutamakan penyelamatan terumbu karang, perikanan, dan spesies laut yang terancam punah.Bentuk kegiatannya, a.l. pengelolaan kemitraan dan bina lingkungan masya rakat nelayan pesisir dalam menerapkan kaidah praktik perikanan berkelanjutan, serta pembiayaan kegiatan konservasi lingkungan dari point reward pemegang kartu kredit BNI.

Kerjasama penyediaan dana perbankan, meliputi penyediaan layanan integrated cash management, layanan penyimpanan dan pengelolaan dana (deposit on call, money changer account, dan deposito baik rupiah maupun valuta asing).
Selain itu, dana pensiun, payroll gaji, kartu kredit korporat, dan lain-lain. Stamboel mengemukakan kerja sama ini merupakan salah satu komitmen BNI untuk menjalankan bisnis perbankan yang fokus pada pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan.

“BNI menilai terpeliharanya kelestarian lingkungan, termasuk menjaga kelangsungan hidup spesies laut dan terumbu karang merupakan prinsip bisnis yang memberikan manfaat dan keuntungan bersama dan berkelanjutan,” paparnya. Karena itu, lanjut dia, pihaknya sangat mendukung adanya upaya semua pihak dalam membangun pelestarian lingkungan hidup.

”Ini yang menjadi dasar dari kerja sama antara BNI dan WWF karena memiliki visi yang sama,” ujarnya. Pada kesempatan itu, Pemimpin Wilayah BNI Manado Joppy Lamonge mengatakan pihaknya optimis kerja sama ini akan membantu Sulut menjadi salah satu tujuan investasi kelautan dunia.

»» read more

Bulog Sultra serap 4.000 ton beras petani

KENDARI: Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional (Divre) Sulawesi Tenggara melalui mitranya hingga April 2009 telah menyerap beras petani sebanyak 4.000 ton dari target 50.000 ton tahun 2009. Kepala Bulog Sultra Tomy Sikado mengatakan mitra Bulog belum dapat melakukan pembelian beras milik petani secara maksimal karena baru sebagian kecil sentra produksi yang panen.

Diperkirakan panen besar-besaran di sejumlah sentra produksi terjadi pada akhir Mei dan Juni 2009 sehingga dipastikan serapan pengadaan akan meningkat. Panen kebutuhan pangan andalan tersebut juga diperkirakan terjadi pada penghujung tahun, yakni November dan Desember 2009 mendatang.

“Bulog Sultra bersama mitra akan berusaha semaksimal mungkin memenuhi target tanpa mengesampingkan kualitas yang telah ditetapkan,” kata Tomy, kemarin Mitra Bulog Sultra, Poding, mengatakan awal 2009 petani mengalami kendala menggarap sawah karena kesulitan air.

Selain itu, di sejumlah sentra produksi seperti Bombana, Konawe Selatan (Konsel), dan Konawe kekurangan tenaga kerja karena beralih menjadi pendulang emas dan beralih ke pekerjaan alternatif yang menurut mereka lebih menjanjikan. Bulog membeli beras petani melalui mitra seharga Rp4.600 per kg. Stok beras Bulog di gudang kabupaten/kota sebanyak 8.000 ton atau cukup untuk permintaan dua bulan ke depan.

Sulteng Mandiri

Sementara itu, Bulog Divre Sulawesi Tengah termasuk dalam lima besar kategori mandiri dan mempunyai kinerja baik, di samping Bulog Jatim, Jateng, NTT, dan NTB. Kepala Divisi Regional Bulog Sulteng Usep Karyana mengatakan salah satu persyaratan dan penilaian menjadi Bulog mandiri di daerah adalah kecepatan dan kelancaran distribusi, tingkat pelunasan pembayaran raskin, serta stok beras di gudang.

Usep mengatakan keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kerja keras semua pihak, termasuk pemkab/pemkot dan Pempov Sulteng. Dia menjelaskan Bulog Sulteng sepanjang 2009 berhasil mengirim beras untuk kebutuhan masyarakat di Provinsi Gorontalo, dengan pengiriman tahap pertama ke provinsi tetangga itu sebanyak 2.500 ton.

Sedangkan pengiriman tahap kedua juga 2.500 ton beras dari hasil pengadaan lokal. Usep mengatakan jika tahun-tahun sebelumnya Bulog Sulteng mendapat pasokan beras dari luar daerah, termasuk beras eks impor karena hasil pengadaan relatif kecil, saat ini justru sebaliknya mengirim beras ke luar daerah.

“Kurun tiga tahun terakhir ini, Bulog Sulteng tidak lagi mendatangkan beras dari luar daerah karena hasil pengadaan lokal terus mengalami peningkatan,” ujar Usep. Dia mencontohkan, pada musim panen 2008, Bulog Sulteng membeli 29.000 ton beras petani dari target hanya 25.000 ton.

Adapun pada musim panen 2009 ini, Bulog Sulteng menargetkan pembelian beras sebanyak 37.000 ton, meski realisasi hingga saat ini baru 1.000 ton.

»» read more

Anggaran program gratis Rp4,5 miliar

MAKASSAR: Pemerintah Makassar menganggarkan Rp4,5 miliar untuk menunjang program pelayanan publik gratis meliputi bebas biaya persalinan, pembuatan KTP/akta kelahiran, bantuan hukum, dan biaya pemakaman. Dana ini masuk dalam APBD Perubahan Kota Makassar 2009 yang akan dibahas Agustus mendatang.

“Kalau item angkutan sekolah merupakan investasi jangka panjang yang membutuhkan persiapan matang dan pendataan yang jelas,” tutur Ilham, kemarin. Program yang dikenal dengan “IASmo Bebas” lahir hingga meninggal merupakan isi kampanye pasangan Wali Kota Ilham dan Wakil Wali Kota Supomo Guntur (Iasmo) saat kampanye pemilihan wali kota Makassar tahun 2008.

Menurut Ilham, meski dana penunjang baru dibahas dalam APBD Perubahan, namun warga sudah dapat menikmati bebas biaya mulai bulan Juni mendatang. Sedangkan bebas biaya angkutan sekolah baru akan terealisasi tahun 2010.

Ilham memaparkan untuk item biaya persalinan, pihaknya menganggarkan Rp1 miliar per tahun. Hitungannya, setiap ibu yang bersalin mendapatkan subsidi Rp250.000. Bila dalam sehari sedikitnya 10 orang bersalin maka dana yang dibutuhkan Rp2,5 juta.

Dalam setahun biaya persalinan yang dikeluarkan sekitar Rp1 miliar. Sementara itu, untuk biaya pemakaman, Ilham memperkirakan mencapai Rp40 juta per bulan atau Rp500 juta per tahun.

Sedangkan bebas biaya akte kelahiran dan KTP dianggarkan Rp2 miliar per tahun. Menurut Ilham, program bebas lahir sampai meninggal merupakan bagian dari upaya pemenuhan hak dasar masyarakat terutama warga tidak mampu.

Masyarakat yang tidak mampu membayar penasehat hukum boleh mendapatkan pelayanan di kantor camat. Selain itu, katanya, Pemkot juga menyiapkan dana bantuan hukum yang dianggarkan sekitar Rp1 miliar per tahun. “Kami siapkan dua penasehat hukum setiap kecamatan untuk program ini,” katanya.

»» read more

Kamis, Mei 14, 2009

Pertumbuhan ekonomi Sultra melambat

KENDARI: Pemimpin Kantor Bank Indonesia (KBI) Kendari Lawang M. Siagian mengungkapkan pertumbuhan ekonomi di Sultra diproyeksikan melambat pada triwulan I/2009. Perlambatan tersebut akibat penurunan kinerja sejumlah sektor dominan, seperti pertambangan dan industri.

Hal itu diungkapkan Lawang dalam diskusi Review and Outlook Perekonomian Sulawesi Tenggara Triwulan I/2009 yang digelar di Aula Bank Indonesia Kendari, Selasa.

Hadir dalam acara itu sejumlah praktisi perbankan, aparat pemerintah, dan akademisi. Menurut Lawang, menurunnya sektor pertambangan di Sultra diakibatkan turunnya permintaan luar negeri pasca krisis keuangan global.

”Pertumbuhan ekonomi Sultra yang diukur berdasarkan produk domestik regional bruto (PDRB) hanya sebesar 6,44%,” jelasnya. Ini lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada triwulan sama tahun lalu yang mencapai 7,55%.

Melambatnya aktivitas perekonomian ini berdampak pada berkurangnya permintaan uang kartal masyarakat, terutama untuk kebutuhan transaksi.

"Hal ini tercermin pada lebih tingginya volume uang masuk (inflow) dibanding keluar (outflow) dari dan ke kantor Bank Indonesia Kendari,” jelas Lawang.

Jumlah uang kartal yang diedarkan Bank Indonesia Kendari pada triwulan I baik melalaui perbankan maupun langsung ke masyarakat sebesar Rp124,76 miliar. Jumlah ini turun 81,51% dibanding triwulan IV/2008 yang mencapai Rp674,74 miliar.

Sementara itu, jumlah uang kartal yang masuk dari perbankan dan masyarakat mencapai Rp515,35 miliar, naik 93,8% dibanding triwulan IV/2008 Rp33,69 miliar.

Inflasi

Perlambatan ekonomi ini diperburuk dengan tingginya inflasi di Sultra yang melebihi laju inflasi nasional. Tingkat inflasi triwulan I mencapai 8,42%, sedangkan nasional 7,92%. Menurut Lawang, kelompok bahan makanan menjadi penyumbang inflasi terbesar di Sultra.

“Laju inflasi tahunan kelompok bahan makanan mencapai 35,44%. Ini diakibatkan kelancaran arus distribusi barang, cuaca, dan struktur pembentukan harga di tingkat pelaku usaha,” tambahnya. Lawang memperkirakan triwulan II nanti laju inflasi masih lebih tinggi, dipengaruhi peningkatan konsumsi.

Kendati demikian, BI optimistis pertumbuhan ekonomi triwulan II akan berbalik arah dan cenderung lebih tinggi dari triwulan I. Perkiraan ini sejalan dengan hasil survei kegiatan dunia usaha (SKDU), di mana pelaku usaha makin yakin terhadap kinerja perekonomian.

»» read more

Transaksi saham April nyaris Rp500 miliar

MAKASSAR: Transaksi saham di Kota Makassar pada April 2009 melambung secara dramatis hingga hampir menyentuh Rp500 miliar setelah kondisi pasar modal menunjukkan gejala pemulihan pasca rontok akibat krisis keuangan global.

Total perdagangan saham di kota itu pada April tercatat sebesar Rp489,41 miliar. Ini adalah level tertinggi baru sepanjang sejarah pasar modal di Makassar, jauh melampaui rekor sebelumnya pada Mei 2008 sebesar Rp395 miliar.

Transaksi pada April sekaligus membukukan pertumbuhan 259% dibandingkan dengan bulan Maret Rp136,44 miliar. Kejatuhan bursa global sempat ikut menyeret turun besaran transaksi saham di kota itu hingga hanya berkisar Rp100-an miliar dalam beberapa bulan berselang.

Kuasa Perwakilan Bursa Efek Indonesia untuk Pusat Informasi Pasar Modal (PIPM) Makassar Yessie Marisa mengatakan kenaikan volume maupun nilai transaksi sudah terlihat sejak pertengahan Maret.

Dia mengatakan pelaku pasar tampak mulai percaya diri mengoleksi saham khususnya kategori blue chip seiring munculnya sejumlah sinyal perbaikan kondisi ekonomi global.

investor, kata Yessie, makin aktif melakukan trading karena kian percaya bahwa yang terburuk sudah lewat. Meski demikian, menurutnya, situasi membaik dewasa ini belum dapat dipastikan apakah bakal bertahan lama atau kembali luruh.

“Banyak pula investor yang dulu sahamnya nyangkut karena harga turun drastis bisa kembali tersenyum setelah harga perlahan naik. Bahkan mereka bisa trading lagi,” kata Yessie, kemarin. Sebanyak empat perusahaan sekuritas melayani aktivitas perdagangan saham di ibu kota Sulsel, yakni PT Trimegah Sekuritas Tbk, PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Bhakti Sekuritas.

Sedangkan satu perusahaan sekuritas lainnya PT Sinar Mas Sekuritas hanya melayani penjualan reksadana. Tahun lalu total perdagangan saham di Makassar mencapai Rp2,82 triliun, atau rata-rata Rp235 miliar sebulan. Transaksi pada 2008 turun tipis 0,5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.Yessie mengimbau pemodal tetap berhati-hati sebab situasi masih mungkin berbalik arah seiring belum solidnya pemulihan.

Hal itu, kata dia, tampak dari masih munculnya sejumlah berita negatif yang mewarnai pasar.“Kalau investor mau trading, kami sarankan main jangka pendek dulu. Intinya harus tetap waspada,” kata Yessie.

»» read more

BI: Sulsel triwulan I tumbuh 4,52%

MAKASSAR: Kantor Bank Indonesia (KBI) Makassar memproyeksikan ekonomi Sulawesi Selatan pada triwulan I/2009 tumbuh 4,52% year on year atau membaik dibanding 3,92% pada triwulan IV/2008. Meski demikian, produk domestik regional bruto (PDRB) tumbuh jauh melambat dari triwulan I/2008 yang mencapai 11,33% y-o-y.

Dari sisi permintaan, ekonomi ditopang pertumbuhan konsumsi sebesar 7,68% y-o-y. Kabar baiknya, ini angka pertumbuhan konsumsi tertinggi dalam kurun setahun terakhir bahkan jika dibandingkan dengan triwulan I/2008.

Tiga komponen lain, masing-masing investasi, ekspor, dan impor mengalami kontraksi dipimpin oleh impor –6,16%, ekspor –5,25%, dan investasi –3,55%.

Investasi tercatat turun paling parah sebab pada triwulan IV/2008 masih tumbuh 12,25%. Adapun kontraksi ekspor dan impor agak mengendur dibanding periode sebelumnya sehingga potensi perlambatan sedikit teredam.

Pemimpin Kantor Bank Indonesia (KBI) Makassar Lambok Antonius Siahaan mengatakan semua sektor ekonomi tetap tumbuh, kecuali pertambangan dan penggalian yang minus 8,23%.Namun, hanya empat dari sembilan sektor menikmati kenaikan positif, selebihnya tumbuh melambat. Empat sektor itu, yakni pertanian; listrik, gas, dan air bersih; perdagangan, hotel, dan restoran; serta angkutan dan komunikasi.

“Proyeksi kami, ekonomi triwulan I membaik dibanding triwulan sebelumnya. Saya yakin juga lebih baik dari nasional,” kata Lambok saat bertemu Kadin Sulsel, Selasa. Angka resmi pertumbuhan ekonomi baru akan diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 15 Mei 2009.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulsel Latunreng menuturkan perlambatan investasi disebabkan kondisi ekonomi belum stabil.

»» read more

Garuda buka empat rute baru di KTI

MAKASSAR: MAKASSAR: PT Garuda Indonesia berencana membuka empat rute penerbangan baru di kawasan timur Indonesia (KTI). Rute baru tersebut, yakni Jakarta-Manado-Ternate, Jakarta-Makassar-Ambon, Makassar-Gorontalo dan Makassar-Palu.

“Kami rencanakan rute Jakarta-Manado- Ternate beroperasi Juli mendatang. Sementara tiga rute lain dimulai Oktober secara bertahap hingga akhir 2009,” kata General Manager Garuda Indonesia Makassar Bagus Y. Siregar, kemarin.

Rencana Garuda membuka rute baru, kata Bagus, tidak lepas dari permintaan pasar di KTI yang tinggi serta niat untuk memajukan dan mempromosikan sektor pariwisata domestik. Empat rute baru itu akan dilayani pesawat Boeing 737-400 dan 737-500 dengan jadwal penerbangan siang setiap hari. Perluasan layanan itu, ungkap dia, akan menjadikan penerbangan ke KTI sebanyak 23 rute.

Saat ini BUMN tersebut sudah membuka jalur penerbangan nasional di 33 provinsi, termasuk 19 provinsi di KTI. Pada penerbangan perdana nanti, Garuda tampil dengan logo baru. Bagus mengatakan pihaknya ingin meningkatkan posisi strategis Garuda untuk bersaing dengan perusahaan penerbangan internasional, seperti Cathay Airlines dan Singapura Airlines.

Armada baru

Bagus menjelaskan dalam bulan Mei ini Garuda menambah lima armada baru Boeing 737-800. Satu armada di antaranya akan melayani penerbangan di KTI. “Kami mendatangkan armada dalam kondisi baru dengan fasilitas layanan ditingkatkan. Semua kursi sudah dilengkapi layar TV yang dapat dioperasikan saat penerbangan,” kata dia.

Dia menjelaskan penambahan lima pesawat tersebut membuat jumlah armada Garuda kini mencapai 60 unit. Menurutnya, pada tahun 2013 nanti Garuda memproyeksikan memiliki 115 armada dari berbagai tipe.

Bagus menjelaskan penambahan armada untuk memperkuat bisnis penerbangan internasional. Menurutnya, dilihat dari sisi keuntungan maka penerbangan internasional memberikan kontribusi sebesar 60% dan penerbangan domestik 40%. Dia menambahkan manajemen Garuda juga mempersiapkan armada bermesin propeller.

Armada tersebut rencananya untuk penerbangan ke bandara perintis, namun dia menolak menyebutkan rute penerbangan.

»» read more