Home - Photo - Blogger

Subscribe: Posts Subscribe to Revolution ChurchComments

40 Jiwa masih terjebak di Palopo

PALOPO, Sulsel: Sekitar 40 warga dari RW 3, Kelurahan Battang Barat, Kecamatan Wara Barat masih terisolir oleh sisa tanah longsor sampai tiga hari pasca longsor di Kota Palopo, Sulsel. Hal ini dikemukakan Camat Wara Barat Idris Kaso di Palopo, kemarin siang. Menurut dia, warga tersebut tidak dapat keluar­ dan dievakuasi dengan cepat karena akses jalan keluar terputus akibat masih ada ribuan kubik tanah menutupi.

Pemkot tata kampung nelayan

MANADO: Pemkot Manado akan menata ruang baru di kawasan pesisir untuk dijadikan kawasan perkampungan nelayan. “Kawasan pesisir yang sebagian besar berada­ di utara akan direvitalisasi supaya selain menjadi permukiman, juga menjadi pendukung pariwisata sebab diatur sebagai kawasan pengembangan nelayan,” kata Kepala Bappeda Manado Revin Lewan, kemarin. Lewan mengatakan kawasan dimaksud mencakup Bailang di Kecamatan Bunaken, serta Karangria di Kecamatan Tuminting.

Rumput laut Seram 135 ton

AMBON: Lima kelompok nelayan yang membudidayakan rumput laut di Desa Wael, Kabupaten Seram Bagian Barat, setiap tahun mampu menghasilkan 135 ton. “Hasil panen saya rata-rata 1,8 ton per tahun­ sejak Mei 2007. Tapi kalau digabungkan dengan empat kelompok nelayan lain, jumlahnya­ cukup besar,” kata Ketua Kelompok Budidaya Rumput Laut Sukamaju La Idris M. Thalib, kemarin. Lima kelompok nelayan yang mengembang­kan­ rumput laut itu masing-masing ber­anggota 15 orang.

Selasa, Juni 30, 2009

PLN akan terlibat dalam gas Sengkang

MAKASSAR: Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) memberi lampu hijau kepada PT PLN (Persero) untuk terlibat lebih jauh dalam kilang gas Blok Sengkang, Wajo, Sulsel.Persetujuan itu diharapkan menjadi celah untuk memecah kebuntuan menyusul belum keluarnya izin bagi PT Energy Equity Epic Sengkang, investor asing yang memegang hak eksplorasi gas di Sengkang, untuk melakukan proses produksi lanjutan.

Tertundanya izin bagi Energy Equity sendiri disebabkan BP Migas khawatir pihak investor menjual gas terlalu murah apabila hanya kepada satu pihak, yakni perusahaan afiliasi PT Energy Sengkang, yang ujung-ujungnya bakal merugikan negara.

Energy Sengkang mengelola sejumlah pembangkit di Wajo dan saat ini telah merupakan produsen listrik terbesar bagi sistem kelistrikan Sulsel. Sumber Bisnis yang mengetahui persoalan tersebut mengatakan PLN akan segera berunding dengan Ener-gy Sengkang mengenai mekanisme keterlibatan BUMN kelistrikan itu dalam proyek gas Energy Equity.

Sejauh ini muncul dua kemungkinan. Pertama, PLN akan ikut menangani pemanfaatan gas di Blok Keera, Sengkang. Kedua, PLN membeli seluruh gas Sengkang dan berhak menentukan kepada siapa sumber daya alam tak terbarui itu akan dijual.

General Manager PT PLN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (Sulselrabar) Hariyanto mengatakan pihaknya terus mendorong agar segera tercapai kesepakatan tentang teknis produksi dan harga gas Sengkang.

“BP Migas setuju gas akan dikelola PLN dan kami sudah memberitahu ke Energy Sengkang untuk memulai perundingan dan pembahasan,” jelas Hariyanto, kemarin.


Mengenai bentuk keterlibatan, dia memastikan terjadi perubahan skema dari selama ini PLN hanya sebagai salah satu pembeli. “Itu termasuk yang akan dibahas karena skemanya agak berbeda dengan yang sudah ada selama ini,” imbuhnya.

PLN telah berencana membeli gas kilang LNG Energy Equity di Keera yang diperkirakan beroperasi Maret 2011. Rencananya gas dikapalkan dalam bentuk padat (compressed natural gas) ke terminal di Pelabuhan Makassar.

Pembelian itu untuk gasifikasi pembangkit berbahan bakar HSD (high speed diesel) agar lebih hemat dan ramah lingkungan. Gasifikasi tahap pertama direncanakan di PLTD Tello berkapasitas 166 MW.

Sebelumnya, Kepala BP Migas Kalimantan dan Sulawesi Agus Suryono mengatakan gas di Sengkang milik negara. Konsekuensinya, tidak serta merta kesepakatan jual beli bisa dilaksanakan.

Menurutnya, permohonan Energy Sengkang untuk pengembangan proyek kelistrikan di Wajo sudah diajukan ke BP Migas dan Menteri ESDM di Jakarta, namun hingga kini belum ada persetujuan karena masih dikaji lagi.

Agus mengatakan harga jual gas harus mengikuti UU No.22 Tahun 2001 tentang Migas dan PP No.42 Tahun 2002 tentang BP Migas. “Kalau Energy Equity menjual gas ke Energy Sengkang dengan harga murah maka negara akan dirugikan,” ujarnya.

Energy Equity sebenarnya tidak hanya menerima permintaan gas dari Energy Sengkang saja, tetapi dari beberapa perusahaan seperti PT Indonesia Power, PT Makassar Power, dan PT Aneka Tambang Tbk.

Agus menjelaskan pihaknya akan mempelajari dengan seksama mekanisme penetapan harga dalam kontrak jual beli gas antara Energy Equity dan Energy Sengkang.

“Sepanjang kesepakatan harga pembelian tidak merugikan negara, peluang Energy Sengkang melanjutkan proyek PLTG tahap II-III bisa dilaksanakan,” paparnya.

Proyek PLTG tahap II dan III yang dimaksud adalah pembangunan pembangkit listrik baru berkapasitas masing-masing 60 MW. Berdasarkan catatan Bisnis, Energy Sengkang sejauh ini telah memproduksi 195 MW untuk Sulselbar. Produksi Sengkang Extension II 60 MW semula direncanakan dapat dimulai Januari dan rampung Agustus 2009 namun sampai kini belum terealisasi.

»» read more

CPM belum dapat restu kelola emas Poboya

PALU:Gubernur Sulawesi Tengah Bandjela Paliudju hingga kini belum merestui­ PT Citra Palu Mineral (CPM) selaku pemegang hak konsesi pertambangan emas Poboya, Palu.

Menurut Paliudju, CPM belum pernah menunjukkan­ dokumen­ analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan bentuk kontribusi bagi masyarakat. “Apa yang mau disetujui kalau kami tidak punya dasar,” tegas Paliudju, kemarin.

Dia mengancam menolak eksplorasi CPM yang mayoritas­ sahamnya dikuasai PT Bumi Resources Tbk jika ternyata tidak ramah lingkungan­ dan membahayakan kesehatan. “Apalagi daerah Poboya yang masuk areal taman hutan raya merupakan daerah resapan air. Pemprov tak mau gegabah,” kata Paliudju.

Pada sosialisasi kontrak karya tambang emas Poboya di Palu, akhir pekan lalu, Koordinator Proyek PT CPM, Suseno, menjelaskan pihaknya telah menyiapkan rencana pengembangan pendidikan dan kesehatan di wilayah areal tambang.

Dia juga menyebutkan pihaknya baru masuk tahap eksplorasi dan belum eksploitasi sehingga amdal belum disusun. Pakar Geologi PT PCM Sumardiman pada kesempatan sama menjelaskan letak pabrik dan metode pengelolaan emas Poboya. Menurutnya,­ limbah tambang akan didaur­ ulang menggunakan kapur.

Direktur Eksekutif Walhi Sulteng Willianita Selviana mengatakan CPM yang sahamnya dimiliki keluarga Bakrie akan segera merealisasikan rencana operasi.Hal ini dikuatkan surat izin Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral No.46.K/30.00/DBJ/2008 tanggal 13 Maret 2008 lalu.

Kata Willianita, Bumi Resources telah mengekspos prospek Poboya Blok I kepada pemegang saham. Poboya diduga mengan-dung­ emas dua juta ton."Dengan perkembangan­ ini, jelas CPM akan mengeksploitasi emas Poboya. Walhi berharap ada ketegasan Gubernur Paliudju menolak."

»» read more

Ciputra bangun klaster baru di Manado

MANADO: Grup Ciputra membangun klaster perumahan Citraland terbaru Northern Hill di Manado, Sulawesi Utara.

Northern Hill merupakan klaster ke-20 yang dikembangkan di atas areal tujuh hektare dengan enam tipe rumah dan kavling siap bangun. Ciputra meluncurkannya, akhir pekan lalu.

Direktur Grup Ciputra Eddy Mulyono mengatakan dengan memanfaatkan momentum penurunan suku bunga, pihaknya meluncurkan klaster terbaru untuk memudahkan konsumen memperoleh rumah yang nyaman dan berada di kawasan prestisius.

Harga rumah baru ini paling murah Rp380 juta. Peminat dapat membayar dengan tiga cara, yaitu inhouse, tunai, dan melalui KPR Bank Mandiri, BCA, Bank Panin, Bank Mega, BII, dan CIMB Niaga.

“Kami kaget dengan pengunjung yang membludak dan respons konsumen yang amat baik,” kata Mulyono di sela-sela peluncuran Northern Hill di Manado.

Walaupun secara teknis pembangunan rumah relatif lebih sulit karena tidak semua material diperoleh di Sulut, Mulyono mengakui kawasan Citraland di Manado mendapat respon pasar yang baik. Alasannya, menurut Mulyono, konsumen sudah terbiasa dengan produk Citraland di daerah lain.

Klaster Northern Hill bernuansa klasik modern berlokasi di atas perbukitan dengan hamparan alam.

enghuni Citraland tetap bisa merasakan atmosfer perkotaan dengan fasilitas yang disediakan.

Menurutnya, secara keseluruhan Citraland Manado seluas 120 ha, namun dengan penambahan terbaru menjadi 127 ha. Manado adalah kota kedua setelah Jakarta yang memiliki lokasi Citraland di atas 100 ha.

»» read more

Jumat, Juni 26, 2009

Pemprov mediasi PT Energy Sengkang

MAKASSAR: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan memfasilitasi PT Energi Sengkang dan BP Migas dalam mempercepat proses penetapan penjualan gas, menyusul rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) tahap II dan III berkapasitas 120 MW.

Irman Yasin Limpo, Kepala Badan Promosi Penanaman Modal (BPPM) Sulsel, mengatakan karena masalah ini terkait dengan investasi maka pihaknya akan meminta perpanjangan tangan Gubernur Syahrul Yasin Limpo untuk menanyakan masalah kontrak jual gas tersebut ke BP Migas.

“Sebenarnya masalah ini sudah pernah dibahas secara bersama antara pemerintah daerah, PT Energy Sengkang sebagai investor pembangunan PLTG, PT Energy Equity Epic Sengkang (EEES) perusahaan pengelola ladang gas di Kab. Wajo, dan BP Migas. Jadi tinggal koordinasi lagi,” kata Irman kepada Bisnis, kemarin.

Menurut dia, pemerintah daerah tidak ikut menentukan berapa harga jual gas yang harus disepakati PT EEES dan PT Energy Sengkang dalam proyek PTLG itu, mengingat keputusan itu lebih pada pertimbangan bisnis. Di sisi lain, BP Migas akan mengawal keputusan itu karena gas dikuasai oleh negara.

Dalam masalah ini, lanjut Irman, Pemprov Sulsel akan membantu agar rencana investasi PLTG tahap II-III yang direncanakan PT Energy Sengkang tidak mengalami hambatan.

“PT Energy Sengkang adalah investor (PMA) listrik yang diharapkan dapat mengatasi kekurangan pasokan listrik di Sulsel,” paparnya.

Sebagaimana diketahui, sesuai jadwal, PT Energy Sengkang akan membangun proyek PTLG tahap II-III pada Juni 2009 atau lebih cepat dari rencana semula 2010.

Hal itu atas permintaan pemerintah provinsi dan PLN setempat guna mengatasi krisis listrik yang telah memicu pemadaman bergilir musiman dalam beberapa tahun terakhir.

PT Energy Sengkang telah melalui kontrak jual beli dengan PLN sehingga proyek tersebut secara teknis tidak ada masalah. Hanya saja karena belum ada persetujuan penjualan gas dari BP Migas dan Menteri ESDM, hingga saat ini proyek tersebut masih terkatung-katung.

Sebelumnya, perusahaan modal asing ini telah memproduksi sekitar 135 MW untuk sistem kelistrikan Sulsel dan Sulbar.

Hal tersebut belum termasuk 60 MW yang baru masuk dalam sistem kelistrikan Sulselbar pada akhir 2008. Dengan tambahan daya 60 MW itu maka PLTG Sengkang su-dah memproduksi total 185 MW.


Tahap kedua

Selanjutnya pada tahap kedua yang diperkirakan Juli 2009 akan ditambah dengan kapasitas sama 60 MW, kemudian 2010 ditambah lagi kapasitas baru 60 MW.

Berkaitan dengan masalah ini, Kepala BP Migas Kalimantan dan Sulawesi Agus Suryono mengatakan kedua perusahaan tersebut bisa saja membuat kesepakatan pembelian gas sebagai bahan baku PLTU.

Namun, paparnya, karena gas tersebut adalah milik negara maka tidak serta merta kesepakatan itu bisa dilaksanakan. Menurut dia, permohonan dari PT Energy Sengkang untuk pengembangan proyek kelistrikan di Kab. Wajo, Sulsel, tersebut sudah diajukan ke BP Migas dan Menteri ESDM di Jakarta.

Meski demikian, hingga kini belum ada persetujuan karena masih dikaji lagi. PT Energy Equity sebagai perusahaan yang mengelola gas di Wajo tersebut sebenarnya tidak hanya menerima permintaan gas dari PT Energy Sengkang saja, tetapi dari beberapa perusahaan seperti PT Indonesia Power, PT Makassar Power, dan PT Aneka Tambang Tbk.

Agus mengatakan harga jual gas harus dikawal oleh BP Migas sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.22/2001 dan PP No.42/2002 tanggal 16 Juli 2002. “Kalau PT EEES menjual gas ke PT Energy Sengkang dengan harga murah, negara akan dirugikan,” ujarnya.

Karena itu, lanjut dia, mekanisme penetapan harga dalam kontrak jual beli gas antara PT EEES dan PT Energy Sengkang harus dipelajari dulu oleh BP Migas.Sepanjang kesepakatan harga pembelian tidak merugikan negara maka peluang PT Energy Sengkang untuk melanjutkan proyek PLTG tahap II-III bisa dilaksanakan,” paparnya.

»» read more

Pemda didorong jaring investor wisata

MAKASSAR: JAKARTA: Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Depbudpar dan Badan Koordinasi Pena-naman Modal (BKPM) menyelenggarakan workshop dan klinik investasi bagi pemda di berbagai provinsi karena investasi di bidang pariwisata masih terbilang minim.

Tahun lalu hanya menyerap Rp1,7 triliun dari total investasi Rp17 triliun pada 2008. Hal itu diungkapkan Firmansyah Rahim, Dirjen Pengembangan Destinasi Depbudpar ketika membuka seminar nasional Memetakan Peluang dan Potensi Investasi Pariwisata Daerah di Hotel Millenium, kemarin.

"Industri pariwisata hanya menyumbang Rp1,7 triliun atau sekitar 10% dari total investasi dari berbagai proyek tahun lalu yang mencapai Rp17 triliun. Itupun, sebagian besar didominasi sektor hotel dan pariwisata, padahal daerah butuh investor untuk membangun taman rekreasi dan fasilitas penunjang lainnya,” kata Firmansyah.

Sedikitnya ada tujuh masalah yang menyebabkan investasi sektor pariwisata di daerah rendah, a.l. lemahnya sinergi pembangunan pariwisata dengan bidang ekonomi, sosial, dan budaya baik antara pemerintah pusat maupun daerah.

Kendala kedua, lemahnya pengelolaan destinasi dan besarnya ketergantungan industri wisata pada destinasi tertentu seperti Bali sehingga pengelolaan destinasi di kawasan timur Indonesia (KTI) jauh tertinggal.

Hal lain adalah kurang terjaminnya keamanan dan kenyamanan dalam berwisata, rendahnya kepastian hukum di pusat maupun daerah, terbatasnya sarana pendukung pengembangan pariwisata seperti jalan dan akses transportasi maupun informasi, serta rendahnya daya saing SDM.

»» read more

Bank Sulsel pacu sumber dana

MAKASSAR: PT Bank Sulsel tengah menyiapkan sejumlah langkah untuk memacu sumber dana dari masyarakat dalam rangka meningkatkan kapasitas intermediasi sekaligus mengurangi ketergantungan pada giro pemerintah.

Selama ini, rerata 40% sumber dana pihak ketiga perseroan berasal dari simpanan giro pemerintah. Itu belum termasuk simpanan pemerintah dalam bentuk tabungan dan deposito.

Masih minimnya kemampuan menggali dana masyarakat tersebut berpengaruh langsung terhadap kemampuan ekspansi kredit. Karena kondisi itu, Bank Sulsel kerap terhadang aturan batas maksimum pemberian kredit (BMPK).

Direktur Pemasaran Bank Sulsel yang juga pelaksana tugas direktur utama Rahmat Alimuddin mengatakan pihaknya sedang merumuskan produk tabungan dan deposito yang lebih variatif dengan merujuk praktik lazim bank swasta dan BUMN.

Diversifikasi hingga pemerkayaan penawaran produk tersebut diharapkan membuka peluang mengeruk dana masyarakat. Produk simpanan Bank Sulsel, jelas Rahmat, masih sangat konvensional dan tanpa fitur.

“Kami akan bikin deposito dengan fitur asu-ransi kesehatan dan pendidikan. Kami juga mempertimbangkan kisaran special rate agar dapat bersaing dengan bank lain,” kata Rahmat, pekan ini.
Laporan keuangan publikasi Bank Sulsel menyebutkan total dana yang dapat disalurkan kembali sebagai kredit pada akhir tahun lalu mencapai Rp3,5 triliun, termasuk simpanan dari bank lain Rp721 miliar.

Sementara itu, jika hanya melihat dana pihak ketiga, angka yang diperoleh sebesar Rp2,7 triliun, yakni simpanan giro Rp1,5 triliun, tabungan Rp777 miliar, dan deposito Rp450 miliar.

Rahmat meyakini perseroan mampu bersaing dengan bank lain apabila produk simpanannya menawarkan fitur sama seperti atau malah lebih baik. Bank Sulsel kini mempunyai 29 kantor cabang di seluruh Sulsel dan Sulbar serta berencana membuka empat cabang baru lagi tahun ini.

»» read more

Kamis, Juni 25, 2009

Kredit produktif Bank Sulsel menuju 35%

MAKASSAR: PT Bank Sulsel meyakini porsi kredit produktif dalam portofolio perseroan akhir tahun ini dapat mencapai 35% sesuai rencana bisnis yang ditetapkan. Hal itu menyusul pengucuran kredit investasi bersama beberapa bank lain untuk pabrik Semen Tonasa V serta pembangkit listrik di Kabupaten Barru.

Di sisi lain, bank pembangunan daerah (BPD) ini lebih agresif melepas kredit komersial bagi usaha kecil dan menengah (UKM) baik kalangan pegawai negeri sipil maupun debitur lainnya. Direktur Pemasaran Bank Sulsel Rahmat Alimuddin yang juga pelaksana tugas direktur utama mengatakan saat ini porsi kredit produktif telah bergeser ke level 22%, meningkat dari 12% pada akhir 2008.

Posisi kredit kini sekitar Rp3,4 triliun dan diharapkan menembus Rp3,7 triliun akhir tahun nanti. Menurutnya, sebagian besar dari plafon Rp300 miliar berikutnya bakal digelontorkan untuk sektor produktif.

“Kredit sindikasi itu untuk memacu kredit produktif, tapi tidak semua dana ke sana. Kami juga memberi kredit bagi PNS yang memiliki usaha yang layak dibiayai,” tutur Rahmat kepada Bisnis, kemarin. Bank Sulsel terlibat dalam sindikasi kredit pembangunan pabrik Tonasa V senilai total Rp3,55 triliun bersama tiga bank lain.

Dalam kesempatan ini, bank yang tengah menjalani proses pergantian direksi tersebut menyiapkan komitmen kredit Rp15 miliar. Jumlah itu relatif kecil apabila dibandingkan dengan porsi bank lain dalam sindikasi. PT Bank Mandiri Tbk selaku lead arranger berkomitmen memuntahkan Rp2,4 triliun, PT Bank BRI Tbk Rp1 triliun, dan Bank Jatim sekitar Rp100 miliar.

Rahmat menjelaskan pihaknya sebenarnya ingin menyuntikkan hingga Rp50 miliar, namun urung karena khawatir terbentur aturan batas maksimum pemberian kredit (BMPK). “Kami sudah ada komitmen kredit untuk debitur lain juga. Lagipula porsi terbesar ekspansi kredit harus tetap ke sektor UKM sesuai keinginan pemegang saham,” paparnya.


20% Sindikasi

Lebih jauh Rahmat mengungkapkan alokasi kredit sindikasi diproyeksikan maksimal 20% dari rencana ekspansi tahun ini. Pada tahun 2010, kata dia, jumlahnya bisa ditingkatkan sesuai kondisi.

Sebagai gambaran, outstanding kredit Bank Sulsel akhir 2008 sebesar Rp3,3 triliun. Dengan rencana ekspansi sampai Rp3,7 triliun, berarti perseroan menargetkan kenaikan Rp400 miliar.

Jika diambil 20% dari sasaran peningkatan kredit Rp400 miliar tersebut, artinya perseroan siap membenamkan kredit sindikasi sekitar Rp80 miliar tahun ini.

Dengan beberapa rencana keterlibatan seperti dalam pembangunan landas pacu Bandara Sultan Hasanuddin serta jalan trans Makassar-Parepare, Bank Sulsel diperkirakan sanggup melempar Rp100 miliar–Rp150 miliar untuk kredit sindikasi.

“Yang kami bidik proyek investasi di wilayah Sulsel, makanya kami akhirnya tidak jadi ikut pembiayaan tol Waru di Jatim,” imbuh Rahmat.

Dia menambahkan pihaknya akan dengan senang hati menyambut proyek investasi terkait komoditas unggulan seperti coklat. Menurutnya, pabrik industri pengolahan komoditas memenuhi unsur peran Bank Sulsel menggerakkan sektor riil.

Pada akhir 2008, total aset Bank Sulsel tercatat sebesar Rp4,5 triliun atau naik sekitar 10% dibandingkan dengan 2007. Dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp2,7 triliun, turun 10% dari Rp3 triliun pada tahun sebelumnya.

Bank itu membukukan kredit Rp3,3 triliun atau melesat sekitar 30% dibanding 2007 Rp2,5 triliun. Hasilnya, perseroan menikmati pendapatan operasional Rp757 miliar dan laba operasional Rp310 miliar pada 2008. Setahun silam, laba operasional Bank Sulsel Rp265 miliar. Tahun ini laba operasional diharapkan mencapai Rp330 miliar.

»» read more

Sulut ingin kembangkan kompor etanol

MANADO: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berencana mengembangkan kompor berbahan bakar alternatif dari etanol yang berorientasi teknologi hijau (green technology). Kepala Biro Ekonomi Setdaprov Sulut Robert Assa mengatakan pengadaan kompor etanol tinggal menunggu persetujuan gubernur.

“Melihat potensi Sulut sebagai penghasil aren, kami bermaksud mengembangkan kompor berbahan bakar alternatif, seperti etanol. Tingkat produktivitas etanol lebih tinggi dari bahan bakar nabati lain,” katanya, kemarin.

Dia mengatakan daya saing etanol terhadap BBM cukup unggul. Satu liter etanol berkadar 95% setara dengan tujuh liter minyak tanah. Selain gas buangan bersih, tidak berbau, dan tidak menimbulkan polusi, etanol juga diharapkan mengurangi pemakaian energi fosil yang terbatas.

Robert mengatakan penggunaan kompor etanol 90% juga bakal menghemat pengeluaran rumah tangga. “Kebutuhan rumah tangga akan minyak tanah sebanyak 319 kiloliter per hari dapat diganti dengan etanol sebanyak 45 kiloliter per hari,” papar Robert.

Dia menyebut etanol lebih sulit meledak karena tidak bertekanan seperti elpiji yang harus dikemas dalam tabung. Harga kompor etanol pun lebih murah dari kompor gas.

»» read more

Kima terima tunai di bawah 50%

MAKASSAR: PT Kawasan Industri Makassar (Kima) kemungkinan besar hanya menerima secara tunai kurang dari 50% nilai penjualan lahan untuk pembangunan pembangkit listrik 5x2 MW yang rencananya dilakukan PT Tiara Energy.

Selebihnya, hasil pelepasan lahan tersebut akan dikonversi menjadi penyertaan saham Kima atas proyek yang diproyeksikan berjalan tahun ini. Lima pembangkit yang akan dibangun di lokasi berbeda namun masih dalam kawasan Kima itu diperkirakan membutuhkan luas lahan sekitar lima hektare atau masing-masing satu ha per pembangkit.

Dengan kisaran harga tanah sekitar Rp400.000 per meter persegi, nilai transaksi penjualan lahan seluas lima ha dapat mencapai Rp20 miliar.

Direktur Utama PT Kima (Persero) Bachder Djohan mengatakan pihaknya mengantongi opsi nilai tunai Rp7 miliar atau Rp5 miliar dari perkiraan total penjualan Rp20 miliar itu. Dua opsi tersebut sama-sama kurang dari 50% nilai transaksi.

“Opsi pertama kami dapat Rp7 miliar tunai, sisanya sebagai penyertaan modal. Atau bisa juga Rp5 miliar tunai, Rp15 miliar penyertaan,” kata Bachder, ke-marin.

Kendati tidak menerima uang tunai dalam jumlah besar, pembangkit listrik diharapkan menambah fasilitas bagi investor di kawasan industri. Selama ini keterbatasan listrik menjadi kendala bagi upaya menarik investor.

Kima bergerak dalam penjualan lahan, sewa gudang, sewa bangunan pabrik siap pakai (BPSP), dan sewa alat berat. Saat ini perseroan tercatat mempunyai lahan seluas 700 ha, di mana yang telah bernilai komersial sebesar 370 ha.

Bachder menjelaskan pembangkit 5x2 MW tersebut akan dipakai untuk keperluan pengguna kawasan industri. Beban puncak pemakaian listrik Kima sebesar 24 MW. “Setelah itu, kami berharap akan ada lagi pembangkit 15 MW tapi ini untuk pabrik obat,” tukas Bachder.

Seperti diketahui, Tiara Energy juga berencana membangun pabrik obat pertama di kawasan timur Indonesia di Kima. Dalam rencana ini, Tiara menggandeng BUMN farmasi PT Kimia Farma Tbk dan Kima.

Informasi dari situs Web Tiara Energy (tiaraenergy.com) menyebutkan perusahaan ini didirikan pada tahun 2005 dan bergerak di bidang migas, batu bara, pembangkit listrik, pengelolaan limbah, dan bioethanol.

Sayangnya, tak ada informasi lebih terperinci mengenai rekam jejak Tiara dalam bidang-bidang usaha tersebut. Posisi presiden direktur Tiara dijabat Sunarto Ponirin yang tercatat sebagai Wakil Ketua Bidang Pendidikan Yayasan Puri Cikeas.

Yayasan Puri Cikeas merupakan underbouw para pendukung dan pemerhati Susilo Bambang Yudhoyono yang masih menjabat Presiden RI sekaligus calon presiden dalam pemilu 2009.

»» read more

PLKA Sulut Rp10 miliar

MANADO: Nilai transaksi Pasar Lelang Komoditi Agro (PLKA) periode ke 34, yang digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sulawesi Utara (Sulut) mencapai Rp10,146 miliar.

Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Dalam Negeri (Dagri) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sulut, Janny Rembet, mengatakan, nilai transaksi ini, terjadi peningkatan dibanding periode yang lalu hanya sebesar Rp7,2 miliar.

“Hal ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan,” tutur Rembet kepada sejumlah wartawan, kemarin. Rembet mengatakan, komoditi yang terjadi transaksi sebanyak 12 masing-masing cabe, cokelat, dodol, gula merah, gula merah semut, jagung, kentang, pakan, pala fuli, pala biji, salak biji.

Komoditi yang mencapai transaksi paling tinggi yakni pala sebesar Rp4 miliar,” kata Rembet. Kegiatan PLKA di Sulut akan tetap berlangsung meski dihantam krisis ekonomi dunia. Karena pemerintah sudah menyediakan anggaran untuk PLKA pada tahun 2009 ini sebesar Rp440 juta.

Hingga saat ini, pelaksanaan PLKA Sulut telah berlangsung 34 kali dengan jumlah transaksi yang sudah mencapai angka ratusan miliaran rupiah . Untuk pertama kali, PLKA dilaksanakan 3 April 2004.

Omzet tertinggi di PLKA Sulut, tercatat sebesar Rp51,83 miliar terjadi di PLKA ke 24 dengan 11 komoditi yang ditransaksikan. Sedangkan komoditi yang menjadi unggulan ditransaksikan di PLKA Sulut diantaranya kentang, coklat, pala, ikan betutu, ikan layang, kopra, dan jagung.

»» read more

Rabu, Juni 24, 2009

Bank Sulsel minati kredit sindikasi

MAKASSAR: PT Bank Sulsel siap terlibat dalam lebih banyak sindikasi kredit investasi untuk pembangunan infrastruktur milik pemerintah dan swasta mulai tahun ini.

Bank pembangunan daerah (BPD) tersebut mengucurkan Rp15 miliar untuk sindikasi kredit investasi pembangunan pabrik Semen Tonasa V dan PLTU Tonasa di Kabupaten Pangkep, Sulsel, yang totalnya mencapai Rp3,55 triliun.

Penandatanganan komitmen pinjaman bagi PT Semen Tonasa dilakukan di Jakarta, Senin. Bank Mandiri menjadi pemimpin sindikasi (lead arranger) sekaligus penjamin penuh (underwriter).

Komisaris Utama Bank Sulsel Andi Muallim mengatakan keikutsertaan itu telah mendapat persetujuan dewan komisaris dan termaktub pada rencana bisnis perseroan tahun 2009.

Dia mengemukakan pihaknya sangat mendukung langkah pemberian kredit investasi itu dan membuka peluang model pengucuran pinjaman serupa di masa mendatang.

Bank Sulsel diketahui tengah menjajaki pelepasan kredit sindikasi bersama bank lain untuk proyek infrastruktur, a.l. Jalan Tol Waru di Jatim, pemanjangan landas pacu Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, serta pembangkit listrik di beberapa lokasi.

Bank tersebut ikut serta dalam kredit sindikasi pembangkit listrik di Kabupaten Barru dengan lead arranger Bank BRI Tbk. Untuk proyek ini, Bank Sulsel mengucurkan Rp25 miliar.

“Sepanjang proyek sindikasi itu sudah dikaji dan menguntungkan, kami akan setuju saja. Kredit untuk Tonasa juga sudah dibahas dengan matang,” kata Muallim kepada Bisnis, kemarin.

Direktur Pemasaran Bank Sulsel Rahmat Alimuddin yang menjadi pejabat sementara direktur utama selama menunggu pemilihan direksi baru, belum bersedia memberi penjelasan saat dihubungi kemarin malam.

Besok Rabu hubungi saya jam 10.00,” katanya lewat layanan pesan singkat. Telepon seluler Kepala Bagian Kredit Zainal Abdi juga tidak diaktifkan tadi malam.
Komisaris Bank Sulsel Natali Ikawidjaja mengatakan pembiayaan bagi sektor infrastruktur adalah jalan yang tepat untuk membantu menggerakkan sektor riil di kawasan timur Indonesia.

Senada dengan Andi Muallim, Ikawidjaja menegaskan perseroan siap terlibat lebih banyak dalam pembiayaan sindikasi sektor infrastruktur.

Ikawidjaja menandaskan Bank Sulsel masih pada tahap belajar menggelontorkan kredit sindikasi. Itu sebabnya, kata dia, nominal kredit untuk Semen Tonasa kecil saja, yaitu Rp15 miliar atau di bawah 1% total kredit.

Dari jumlah Rp3,55 triliun, sebanyak Rp2,4 triliun disalurkan Bank Mandiri, Rp1 triliun Bank BRI Tbk, Rp100 miliar Bank Jatim, dan Rp15 miliar Bank Sulsel.

“Kami baru tahap belajar. Angka Rp15 miliar itu disesuaikan juga dengan BMPK (batas maksimum pemberian kredit) karena kami sudah komitmen Rp25 miliar untuk pembangkit listrik di Barru,” jelasnya.

Dia mengakui agar dapat menjadi bank yang kuat dalam kredit sindikasi dan pinjaman investasi, Bank Sulsel harus memiliki modal yang jauh lebih besar dari saat ini.

Pada akhir 2008, total aset Bank Sulsel tercatat sebesar Rp4,5 triliun atau naik sekitar 10% dibandingkan dengan 2007. Dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp2,7 triliun, juga turun 10% dari Rp3 triliun pada tahun sebelumnya.

Bank itu membukukan kredit Rp3,3 triliun atau melesat sekitar 30%dibanding 2007 Rp2,5 triliun. Akhir tahun ini kredit ditargetkan menjadi Rp3,7 triliun.

Perseroan menikmati pendapatan operasional Rp757 miliar dan laba operasional Rp310 miliar pada 2008. Setahun sebelumnya, laba Bank Sulsel ‘hanya’ Rp265 miliar.

Bank Sulsel menargetkan pertumbuhan kredit 18% pada 2009. Total laba operasional diharapkan menembus Rp330 miliar. Mulai tahun ini porsi kredit produktif akan dipacu ke kisaran 35% dari selama ini hanya 15%-20%.

»» read more

BI: Kinerja Bank Sulteng bagus

PALU: Kantor Bank Indonesia (KBI) Palu menilai kinerja manajemen Bank Sulteng selama ini cukup bagus.
Penilaian KBI Palu ini berdasarkan hasil audit tahun buku 2007, sedangkan audit tahun buku 2008 dijadwalkan Juli ini.

”Audit terakhir yang dilakukan tahun buku 2007 dan hasilnya cukup baik. Saya tak dapat merinci penilaian audit karena di luar kewenangan kami, yang jelas kinerja Bank Sulteng baik,” kata Pemimpin Bank Indonesia Palu Suparmo, kemarin.

Suparmo menolak menanggapi rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPS-LB) Bank Sulteng yang mendahului pelaksanaan audit BI.

Dalam RUPS-LB disepa-kati penggantian Nabi Bidja dan Judson Ranonto dari posisi masing-masing sebagai komisaris utama dan direktur utama.

Dia mengatakan peng-ambil keputusan tertinggi bagi perseroan adalah pemegang saham dalam RUPS atau RUPS-LB.
Keputusan para pemegang saham tersebut harus dihargai. “Keputusan user dalam RUPS adalah keputusan tertinggi,” kata dia.

Soal kebijakan tutup buku terhadap kredit macet, Suparmo mengakui hal tersebut memang dimungkinkan dengan memasukkan kredit macet tersebut ke dalam laporan pencadangan.

“Jadi tidak akan muncul dalam neraca, tapi bank tetap menagih,” urainya.Gubernur Sulteng Bandjela Paliudju, kata dia, hingga saat ini baru melaporkan hasil RUPS, namun belum mengajukan usulan calon pengganti Judson selaku dirut.

Sesuai aturan, bank wajib mengusulkan minimal dua calon dirut untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di BI, setelah itu hasilnya dikembalikan kepada pemegang saham untuk diputuskan.

”Kalaupun yang diusulkan sudah pernah fit and proper test, bisa jadi hanya dilakukan pemeriksaan administrasi saja. Tapi dilihat perkembangannya dulu,” ujar Suparmo.

Dalam RUPS-LB Bank Sulteng 12 Juni 2009, pemegang saham yang terdiri atas gubernur dan bupati/wali kota se-Sulawesi Tengah menilai duet Nabi Bidja dan Judson Ranonto tak mampu memperbaiki kinerja selama 10 bulan kepemimpinan mereka.

Gubernur Paliudju mengatakan modal disetor pemda hingga tahun 2007 telah mencapai Rp100 miliar, namun sampai tahun ini hanya berkembang menjadi Rp103 miliar.

Selain itu, manajemen versi Judson dan Nabi melakukan tutup buku kredit macet Rp27 miliar tanpa melalui rapat dengan pihak terkait.

»» read more

Kadin Sulsel siap ekspor gaplek ke Malaysia

MAKASSAR: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulsel bekerja sama dengan Dewan Perniagaan Melayu Malaka (DPMM) membuka pasar ekspor ubi kayu kering (gaplek) ke Malaysia.

Kadin menyanggupi memasok kebutuhan gaplek Malaysia yang setiap tahun mencapai 300.000 ton. Di Malaysia, gaplek diolah menjadi bahan baku pengganti bahan baku plastik.

“Kadin memfasilitasi kerja sama dengan DPMM untuk ekspor gaplek Sulsel. Kami akan menyiapkan lahan untuk pengembangan tanaman ubi kayu,” kata Ketua Kadin Sulsel Zulkarnain Arief di sela-sela bertemu pengurus DPMM di Makassar, kemarin.

Dalam pertemuan yang dihadiri 10 delegasi DPMM, juga diteken nota kesepahaman rencana ekspor gaplek. Zulkarnain menjelaskan lahan tanaman ubi kayu di Sulsel sangat potensial dikembangkan.

Produksi ubi kayu Sulsel disebut mencapai 80.000–150.000 ton per tahun di 23 kabupaten. Dia mengungkapkan kualitas gaplek daerah ini lebih bagus dan bersih karena diolah secara modern. Gaplek Sulsel diekspor ke China dan Korea Selatan.

Gaplek tersebut untuk pembuatan makanan ternak, pupuk, dan cairan kimia farmasi dan industri. Sulsel memiliki 15 pengusaha gaplek yang memiliki lahan luas, namun belum digarap optimal.

“Kami berharap anggota DPMM tidak hanya membeli gaplek Sulsel, tapi juga membangun industri pengolahan,” ucap dia.

Vice President DPMM Faudzi Naim menjelaskan industri pengolahan gaplek di Malaysia membutuhkan 300.000 ton gaplek per tahun. Dia berharap Kadin dan pemprov menyiapkan lahan 50.000 hektare.

Jika Sulsel mampu memenuhi kebutuhan itu, DPMM dan sejumlah industri siap menghentikan ekspor gaplek dari negara lain.

»» read more

3 SPBE di Makassar kembali normal

MAKASSAR: PT Pertamina (Persero) menyatakan tiga stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE) berkapasitas 170 matrik ton per hari di Makassar telah beroperasi normal mulai Senin termasuk untuk tabung ukuran 50 kg.

Tiga SPBE tersebut masing-masing satu milik Pertamina dan dua swasta, yakni PT Permata Alam Sulawesi dan PT Yudha Guna Sari Tirta. SPBE Permata dan Yudha baru Senin kemarin benar-benar berjalan seperti biasa, sedangkan SPBE Pertamina telah mulai mengisi elpiji 12 kg sejak Selasa pekan lalu.

Ketiga stasiun itu terpaksa setop operasi akibat kebakaran yang melanda instalasi pengisian gas Pertamina di Jl. Hatta 1, Makassar, Sabtu 13 Juni.

Manajer Gas Domestik Pertamina Regional V Makassar Zulfikar Hamid mengatakan pasokan elpiji untuk Sulawesi Tengah dan Gorontalo yang sebelumnya dialihkan ke SPBE Bitung, mulai Senin juga telah dipasok dari Makassar.

“Skip tank dari SPBE swasta yang sebelumnya tidak bisa mengambil gas karena kerusakan di depot Makassar kembali menarik. Senin sudah normal,” kata Zulfikar, kemarin.

Zulfikar menjelaskan pihaknya semakin memperketat aspek keamanan di depot pengisian setelah kebakaran tersebut. Dia menegaskan Pertamina telah meminta seluruh pihak terkait melaksanakan prosedur secara ketat.

Sales Representative Gas Domestik Region V Tiara Thesaufi menuturkan pengisian tabung 50 kg yang instalasinya terbakar juga sudah pulih. Dia mengklaim pantauan di lapangan menunjukkan harga elpiji semua ukuran tetap stabil.

Menurutnya, Pertamina memiliki stok elpiji sekitar 1.300 matrik ton per awal pekan ini. Jumlah itu cukup untuk 7-8 hari.

Dari Kendari dilaporkan pasokan elpiji untuk wilayah Sultra tidak terganggu oleh kebakaran yang menimpa depot di Makassar. Konsumsi elpiji daerah itu mencapai 23.000 tabung per bulan, umumnya tabung 12 kg.

Sales Representative Pertamina Sultra, Addieb Arselan, mengemukakan pasokan gas dari Makassar bukan hanya berasal dari lokasi yang terbakar itu saja, tapi masih ada titik lain.

Tentang program konversi, Addieb mengatakan stasiun pengisian elpiji sedang dipersiapkan. Lokasinya dibangun di dekat tempat pemandian Nambo, Kecamatan Abeli, Kendari.

»» read more

Selasa, Juni 23, 2009

DPRD bentuk pansus pasar tradisional

MAKASSAR: DPR Kota Makassar segera membentuk panitia khusus (pansus) rancangan peraturan daerah yang mengatur persaingan dagang antara pasar tradisional dan modern. Rancangan perda yang masuk tahap pembahasan ini, akan melibatkan PD pasar, pengusaha, pemkot, dan pedagang kaki lima (PKL).

“Pasar tradisional dan moderen akan dibedakan. Tujuannya untuk menciptakan persaingan yang sehat, sehingga keberadaan pasar tradisional tetap terjaga,” kata anggota Komisi A Bidang Pemerintahan, Jusuf Gunco usai menerima pengunjukrasa PKL, kemarin.

Dia mengatakan, awal Juli tahun nanti pansus bersama perwakilan pasar tradisional, PD Pasar, pasar moderen, pemkot, dan PKL membahas ranperda pasar tersebut. Materi yang dibahas misalnya jenis dagangan, kemasan, dan perparkiran. Menurut Jusuf, perda harus segera diterbitkan agar ada aturan menata pasar tradisional dan moderen, sehingga tidak saling mematikan. Diharapkan peraturan itu terbit tahun ini.

Pekan lalu lalu Direktur PD Pasar Makassar, Kadir Halid mengatakan pemerintah harus mengalokasikan anggaran revitalisasi 16 pasar tradisional sebesar Rp192 miliar. Revitalisasi dibutuhkan untuk menyiapkan pasar tradisional bersaing dengan pasar moderen dan mal-mal.

Dalam unjuk rasa kemarin, Makassar Intelektual Law (MIL) meminta DPRD Kota Makassar membatalkan izin mendirikan bangunan (IMB) bagi pedagang kaki lima (PKL) yang diterbitkan pemkot. MIL menilai IMB untuk PKL salah sasaran karena tidak sesuai peruntukkan bagi usaha yang tidak memiliki bangunan permanen.

Ketua MIL Supriyansa, mengatakan PKL tidak bisa dikenakan aturan IMB karena bentuk usaha yang dikembangkan tidak permanen dan bukan di atas lahan milik pribadi. Aturan yang dikeluar Pemkot Makassar itu, kata Supriyansa merupakan kesalahan besar dan salah sasaran.

“Sejak kapan ada aturan pemerintah yang mengharuskan PKL memiliki IMB. Ini tentunya sudah melanggar aturan dan syarat memiliki IMB untuk usaha,” kata dia di hadapan massa PKL. Selain masalah IMB, PKL juga diwajibkan mengurus surat izin tempat usaha (SITU) dan surat izin usaha (SIU) yang dinilai sudah tidak pada tempatnya.

ia menjelaskan IMB usaha, SITU, dan SIU hanya diperuntukkan bagi pelaku usaha yang memiliki lahan sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan.

Menurutnya, para PKL menjalankan usaha di atas lahan sewa dan bangunan usaha yang non-permanen. PKL yang termasuk pelaku usaha mikro itu, tidak dipersyaratkan memiliki IMB, karena dibebani retribusi yang dipungut petugas setiap hari.

Aksi PKL yang dikordinator MIL dan HMI itu, juga mengangkat masalah penggusuran yang di Jalan Gatot Subroto, Pasar Terong, dan Makassar Mall. Penggusuran yang dilakukan pihak pemkot itu tidak hanya meresahkan PKL, tapi juga mematikan usaha mikro ditengah krisis ekonomi global.

Menanggapi aspirasi PKL, Jusuf Gunco mengatakan mendukung penolakan IMB PKL. Menurut Jusuf, IMB bukan untuk usaha non-permanen, tapi hanya usaha yang memiliki lokasi dan lahan yang bersertifikasi jelas.

Untuk itu dia berjanji memasukkan masalah IMB PKL itu dalam pembahasan Ranperda Pasar yang akan digelar awal Juli tahun ini. Dia berupaya mendesak pemkot untuk mencabut aturan mengenai IMB PKL yang dinilai merugikan pedagang yang bermodal kecil.

Tentang penggusuran, Jusuf menilai bukan wewenang DPRD karena sudah diatur dalam perda. Penggusuran harus dilihat dari semua aspek karena tindakan pemkot memiliki dasar.

»» read more

PTPN XIII produksi 140 ton TBS/jam

SAMARINDA: PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIII Wilayah Kaltim, mampu memproduksi 140 ton Tandan Buah Segar (TBS) per jam. Jumlah tersebut didapatkan dari luasan lahan sawit 39.350 hektare yang tersebar di Kecamatan Longkali, Tabara dan Tajati. Jumlah itu termasuk pola plasma seluas 17 ribu hektare dan sistem kebun sawit inti seluas 14.466 ha.

“Tahun ini PTPN akan menambah lahan seluas 1.772 hektare yang meliputi kebun inti di Tajati seluas seribu hektare, plasma di Tabara 340 hektare, plasma di Tajati 332 hektare dan plasma di Longkali seluas 100 hektare,” kata General Manager PTPN XIII Kaltim, Kusmandaru, kemarin.

Ia mengemukakan, dari tahun ke tahun pihaknya selalu berusaha meningkatkan hasil produksi. Sebagai perbandingan, pada 2007 mampu produksi TBS sebanyak 384.548 ton, tahun 2008 naik menjadi 485.953 ton TBS.

Menurut dia, kontribusi yang diberikan kepada negara berupa pajak penghasilan, PPN pengadaan barang, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak kendaraan, penerangan jalan nonPLN, retribusi pemakaian air dan lainnya cukup membantu menambah penghasilan daerah.

“Pada 2008 pajak yang kami setor senilai Rp9,631 miliar, pada 2007 Rp6,888 miliar dan 2006 sebesar Rp8,624 miliar. Kami berharap pada tahun ini mampu membayar pajak lebih tinggi dari pada tahun-tahun sebelumnya,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga telah memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar perkebunan di distrik Kaltim, sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, baik secara langsung yang dilibatkan di perkebunan atau secara tidak langsung yang memunculkan sentra perekonomian baru.

PTPN XIII Distrik Kaltim juga telah menyalurkan dana melalui program kemitraan kepada mitra binaan, antara lain sebesar Rp375 juta pada 2008, Rp290 juta pada 2007, Rp162 juta pada 2006, Rp180 juta pada 2005 dan 2004 senilai Rp185 juta.

»» read more

Kanwil Pajak siap ketemu pengusaha

MAKASSAR: Kanwil Pajak Sulselrabar siap bertemu dengan asosiasi pengusaha dan kalangan lain yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai perpajakan khususnya terkait heboh kasus pemalsuan surat keterangan fiskal (SKF) yang mengemuka belakangan ini.

Sementara itu, dokumen bukti pemalsuan SKF yang diduga dilakukan sekitar 20 perusahaan konstruksi telah diserahkan ke Kepolisian Daerah (Polda) Sulselbar dua pekan lalu.

Kepala Kanwil Pajak Sulselrabar Eddi Setiadi menyampaikan kesediaan berdiskusi itu untuk menanggapi permintaan sejumlah pengurus asosiasi pengusaha yang merespon pemberitaan tentang pemalsuan oleh sekitar 20 perusahaan konstruksi di Makassar.

Bahkan, menurut Eddi, pekan lalu pihaknya sudah menegaskan kesediaan tersebut ketika bersua pengurus baru Kadin Sulsel.
Pada kesempatan itu, Kadin Sulsel disebutkan juga menyambut baik tawaran untuk sosialisasi perpajakan.

“Kamis minggu lalu saya sudah bertemu beberapa pengurus Kadin Sulsel. Tapi saat itu tidak ada ketuanya (Zulkarnaen Arief),” kata Eddi kepada Bisnis, kemarin.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulsel Latunreng mengatakan kasus pemalsuan SKF belum tentu disebabkan unsur kesengajaan.

Menurutnya, tidak tertutup kemungkinan peristiwa itu dipicu ketidaktahuan pengusaha bersangkutan. Atas dasar itu, serta untuk mencegah kasus serupa terulang, dia mengusulkan kanwil pajak menggelar sosialisasi khusus tentang SKF.

“Penyebabnya apakah karena birokrasi lama atau memang pengusahanya berniat melanggar. Jujur, tidak ada pengusaha yang mau tabrak tembok dan akhirnya menyusahkan diri sendiri,” kata Latunreng, Minggu.

Sekretaris Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gapensi) Sulsel Raymond Arfandi menduga tindakan pemalsuan SKF dilakukan karena perusahaan bersangkutan ingin memangkas waktu.

»» read more

Kamis, Juni 18, 2009

20 Kontraktor palsukan surat fiskal

MAKASSAR: Kanwil Pajak Sulselrabar tengah mengumpulkan bukti untuk mengajukan tuntutan pidana umum kepada sekitar 20 perusahaan konstruksi di Sulsel yang memalsukan surat keterangan

fiskal (SKF). Sejumlah perusahaan yang ditengarai sebagai wajib pajak nakal itu mengikuti tender pengadaan barang/jasa untuk keperluan instansi pemerintah yang mewajibkan penyertaan SKF.

Namun, karena berbagai sebab, mereka tidak mengurus di kantor pelayanan pajak dan memilih memalsukan. Tindakan tersebut selain merugi-kan negara, juga membuat proses tender dipastikan menyerobot prosedur yang benar. Wajib pajak pemalsu otomatis tidak membayar pajak sesuai ketentuan.

Kepala Kanwil Pajak Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (Sulselrabar) Eddi Setiadi mengatakan begitu berkas bukti lengkap, pihaknya akan langsung meneruskan ke kepolisian untuk ditelusuri oleh aparat.

Dia mengatakan tidak mustahil praktik pemalsuan surat fiskal melibatkan lebih banyak perusa-haan. Langkah pemidanaan perusahaan yang tengah diteliti tersebut diharapkan memberi efek jera bagi wajib pajak lain.

“Mereka umumnya memalsukan SKF untuk ikut tender pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah. Kejadiannya 1-2 tahun terakhir,” kata Eddi kepada Bisnis, kemarin. Surat keterangan fiskal adalah surat yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak yang berisi data pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak untuk masa dan tahun tertentu.

Wajib pajak yang diwajibkan mengantongi SKF terbagi atas wajib pajak bursa dan non bursa. Wajib pajak bursa adalah wajib pajak yang sedang dalam proses penjualan saham atau obligasi di bursa efek.

Sedangkan wajib pajak non bursa adalah WP yang dalam proses pengajuan tender untuk pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah. Biasanya wajib SKF berlaku untuk nominal transaksi di atas Rp100 juta.

Wajib pajak akan diminta melampirkan, a.l. salinan SPT tahunan PPh beserta tanda terimanya, NPWP, serta surat pemberitahuan pajak terutang dan surat tanda terima setoran pajak bumi dan bangunan tahun terakhir.

Kasi Hubungan Masyarakat Kanwil Pajak Sulselrabar, Yuthan Daru Nugroho, mengemukakan pemohon SKF juga harus patuh laporan pajak baik masa maupun tahunan dan tidak mempunyai utang atau tunggakan pajak.


Tak bisa tender

Eddi Setiadi menjelaskan di sam-ping ancaman pidana, pihak yang terbukti memalsukan surat keterangan fiskal tidak akan bisa mengikuti tender sekurangnya selama dua tahun setelah proses hukum. “KPP (kantor pelayanan pajak) pasti tidak akan mengeluarkan rekomendasi sebab yang bersangkutan punya catatan buruk,” tutur Eddi.

Dalam hal ini, lanjutnya, pemalsuan SKF benar-benar merugikan perusahaan itu sendiri.
Apabila penyelidikan akhirnya dilanjutkan ke proses hukum, berarti inilah kedua kalinya dalam kurun sekitar tiga bulan terakhir Kanwil Pajak memidanakan wajib pajak.

Sebelumnya pada 21 April 2009, kanwil melimpahkan kasus manipulasi pajak senilai Rp76,5 miliar di Makassar ke kejaksaan tinggi setempat. Tersangka HG, pemilik CV ASTK, dituding tidak melaporkan secara benar nilai transaksi ekspor tahun 2005 dan 2007 sebagaimana tertera dalam dokumen pengiriman.

Atas perbutan itu, pelaku melanggar UU No.16/2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.CV ASTK merupakan perusahaan industri kayu olahan (moulding) sekaligus eksportir yang berkedudukan di Makassar. Sebagian besar produk ASTK diekspor ke Eropa.

Dalam kasus tersebut, HG terancam hukuman penjara enam tahun. Saat ini kelanjutan kasus tinggal menunggu panggilan dari pengadilan

»» read more

Tahun ini Sulut kirim 1.120 TKI

MANADO: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulut tahun ini akan mengirim sekitar 1.120 tenaga kerja Indonesia (TKI) bekerja di beberapa negara, a.l. Taiwan, Malaysia, dan Singapura.

Jumlah itu merujuk surat izin dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang diterima Disnakertrans Sulut. Sekitar 1.000 orang dikirim ke Taiwan, 20 ke Singapura, selebihnya ke Malaysia. “Sulut tahun lalu men-girim 217 TKI ke Malaysia, Hongkong, dan Singapura. Dominan pekerja non formal seperti pembantu rumah tangga dan buruh,” ujar Nixon, kemarin.

TKI Sulut kini lebih mudah mengurus dokumen dengan dibukanya Kantor Balai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) di Manado. Calon tenaga kerja tidak lagi harus ke Makassar untuk mengurusnya.

Nixon mengatakan sejauh ini belum pernah menerima laporan resmi mengenai persoalan TKI asal Sulut di Malaysia.“Entahlah, apakah TKI Sulut cukup andal dalam melakukan pekerjaan, yang pasti belum ada laporan resmi dari KBRI mana pun,” ujarnya. Sebelum berangkat, TKI Sulut mengikuti pelatihan selama dua hingga tiga bulan.

»» read more

Potensi kopra Sulteng 187.000 ton

PALU: Potensi kopra di Sulawesi Tengah mencapai 187.297 ton dengan luas lahan kelapa sebesar 171.705 hektare. Komoditi ini adalah salah satu unggulan Sulteng pada tahun 1970-an, selain kakao dan cengkeh.

Namun, produksi kopra dan kelapa rata-rata hanya tumbuh 1% per tahun, jauh dibanding kakao sebesar 6% dan cengkeh yang mencapai 26%. Ketua Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Palapas (Palu, Donggala, Parigi, Sigi) Hasan Haris mengatakan kelapa harus menjadi fokus pemerintah. Selama ini kakao mendominasi 80% ekspor.

Sebaran lahan perkebunan kelapa Sulteng hampir merata. Di Kabupaten Donggala dan Sigi terdapat 33.209 ha, Banggai 32.211 ha, Tojo Unauna 25.796 ha, Parigi Moutong 23.759 ha, dan Banggai Kepulauan 22.965 ha.

Kata Hasan, koordinasi dengan instansi terkait telah dilakukan untuk menyinergikan program, guna mendorong Sulteng menjadi kawasan pengembangan kelapa nasional. Kepala Dinas Perke-bunan Sulteng Anwar Manan mengatakan akan menyiapkan bibit unggul untuk peremajaan kelapa milik rakyat

»» read more

Anggaran pertanian ditambah

MAKASSAR: Pemerintah Provinsi Sulsel menjanjikan anggaran belanja akan banyak difokuskan ke sektor pertanian sesuai dengan program peningkatan produksi yang telah dicanangkan.

Tahun ini pemerintah menargetkan surplus beras dua juta ton dan produksi jagung 1,5 juta ton. Ke depan, target surplus dan produksi produk pertanian akan terus dipacu. Gubernur Syahrul Yasin Limpo mengatakan pertanian bersentuhan langsung dengan ekonomi rakyat. Mayoritas penduduk be-kerja di sektor ini.

Di Sulsel terdapat lahan pertanian 1,5 juta hektare dengan jutaan warga yang bergantung. Menurut Syahrul, peningkatan produksi juga harus diiringi dengan penambahan alat pertanian. Pemerintah, kata dia, akan terlibat lebih aktif menyediakan alat pertanian tersebut.

“Tak ada gunanya memiliki lahan luas tapi tidak didukung peralatan pertanian,” kata Gubernur, kemarin. Dia mengatakan produktivitas lahan relatif rendah. Rerata produksi per ha di Sulsel hanya sekitar delapan ton gabah, padahal di Iran saja dapat menghasilkan 22 ton padi.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Lutfi Halide mengungkapkan produksi pertanian selalu terkendala peralatan.

»» read more

Rabu, Juni 17, 2009

Laju kredit kembali tertahan

MAKASSAR: Laju kredit di Sulawesi Selatan kembali tertahan pada April setelah sempat menggeliat lincah pada bulan sebelumnya. Posisi kredit investasi merosot, pinjaman modal kerja relatif stagnan, sedangkan kredit konsumsi menguat.

Total kredit per April 2009 tercatat sebesar Rp31,69 triliun atau melemah tipis dibanding bulan Maret yang mencapai Rp31,77 triliun. Pada Maret terjadi ekspansi cukup tinggi menembus Rp531 miliar.

Secara tahunan, posisi kredit April tumbuh 15% dibanding bulan sama tahun lalu. Kenaikan itu jauh lebih rendah apabila dikomparasikan dengan pertumbuhan year on year akhir 2008 yang berada di kisaran 23%.

Sepanjang tahun ini posisi kredit melemah tipis Rp33 miliar terhadap Desember 2008. Outstanding kredit modal kerja tahun ini berkurang Rp148 miliar, begitu pula pinjaman investasi menukik Rp350 miliar.

Hanya kredit konsumsi yang masih tumbuh positif tahun ini jika ditinjau dari posisi awal tahun. Total penyaluran kredit konsumsi baru hingga April 2009 mencapai Rp465 miliar atau naik 3,6%.

Kepala Cabang PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Makassar Hendrik Sia mengatakan di tengah kondisi sektor riil relatif belum bergerak, kredit konsumsi memang biasanya mampu berputar terus sebab kebutuhan konsumsi masyarakat tidak berhenti.

Di sisi lain, kata dia, penurunan kredit modal kerja dapat dimaklumi sebagai pertanda sikap menunggu pengusaha menghadapi ketidakpastian pasar.

Apalagi, tambahnya, posisi pinjaman modal kerja pada akhir tahun lalu sempat memuncak seiring meningkatnya kebutuhan pengadaan barang dan jasa serta aksi poles kinerja (window dressing) perbankan khususnya perusahaan publik.

“Kalau kita lihat kondisi ekonomi sekarang, kecenderungan modal kerja memang turun. Di Sulsel dan daerah lain di kawasan timur Indonesia, modal kerja baru akan mulai pemakaian pada saat komoditi panen,” kata Hendrik, kemarin.

Koreksi outstanding kredit modal kerja juga tergambar dari perlambatan kredit jasa-jasa selama 2009. Pada April, posisi pinjaman sektor jasa-jasa terbenam di angka Rp5,21 triliun, turun dibanding akhir tahun lalu Rp5,66 triliun.

Sebaliknya, kredit perdagangan yang notabene terbesar kedua dalam hal porsi terhadap total pinjaman masih membukukan kenaikan, yakni dari Rp8,56 triliun menjadi Rp8,68 triliun.

Mikro

Kepala Bagian Bisnis Program PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Makassar Oka Maharjana mengatakan kredit bank pelat merah tersebut di Sulsel selama tahun ini masih tumbuh positif dibanding akhir 2008, khususnya jenis mikro dan kecil.

Pinjaman mikro BRI ditetapkan maksimal Rp100 juta, sedangkan kredit kecil antara Rp100 juta sampai Rp500 juta. “Berbeda dari industri, kami masih membukukan pertumbuhan di semua jenis kredit baik modal kerja maupun konsumsi. Mungkin karena 80% kredit kami untuk nasabah mikro dan kecil,” kata Oka.

Dia menuturkan debitur kredit menengah yang plafon kreditnya antara Rp500 juta sampai Rp5 miliar relatif mengurangi permintaan karena khawatir beban suku bunga.

“Debitur mikro dan kecil tampaknya tidak terlalu risau soal bunga karena pokok pinjaman mereka juga kecil,” tukasnya. Pemimpin Bank Danamon Wilayah IV Andrew Wongjaya mengatakan hal sama terjadi di bank swasta yang juga termasuk paling banyak menyalurkan kredit mikro dan kecil itu.

Pinjaman konsumsi serta jenis kredit mikro dan kecil di Danamon masih tumbuh positif. Menurut Andrew, penurunan justru tampak pada kredit modal kerja. Dia menilai kondisi ini disebabkan pelepasan kredit baru lebih kecil dibanding pelunasan.

Selain itu, kata dia, tingkat kredit yang dicairkan namun belum ditarik (unused plafond) tercatat lumayan tinggi belakangan ini. “Bank tetap lepas kredit, hanya cukup besar plafon yang ternyata tidak dicairkan nasabah,” ujarnya.

»» read more

Sulsel mampu ekspor di atas 100.000 ton

MAKASSAR: Perum Bulog optimistis Sulsel dapat mengekspor beras 200.000 ton atau melampaui kuota nasional 100.000 ton.

Bulog juga menjamin Departemen Perdagangan memberikan izin ekspor langsung secara penuh. “Melihat produksi beras mendekati surplus dua juta ton, Sulsel bisa melakukan ekspor 200.000 ton.

Kami akan memberi rekomendasi ke pemerintah pusat dan itu pasti dikabulkan,” kata Kepala Perum Bulog Divre Sulsel Herman Agus Machmud kepada Bisnis di Makassar, kemarin. Seperti diketahui, lewat Peraturan Menteri Perdagangan No.13/2009 tertanggal 30 Maret 2009 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras, pemerintah telah mengizinkan ekspor beras kelas premium dengan kuota 100.000 ton.

Jadwal ekspor beras semula hanya diberi batas waktu sampai Juni ini, namun akhirnya diperpanjang hingga Agustus mendatang.

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, belum lama ini mengaku pihaknya sudah mendapat restu dari pemerintah pusat untuk mengekspor beras dengan kuota 100.000 ton. “Sudah ada SK dari pemerintah pusat yang mengizinkan ekspor beras. Sulsel sudah siap sejak awal untuk melaksanakan ekspor,” kata Syahrul.

Herman menjelaskan, kuota yang diberikan pemerintah 100.000 ton itu termasuk kecil, jika dibanding produksi beras Sulsel. Jaminan Perum Bulog, kata dia, tidak lepas dari data penyerapan beras yang sangat cepat, di mana rata-rata mencapai 5.000–6.000 ton per hari.

Barometer lain, yakni komitmen pemprov mencapai surplus dua juta ton yang dipastikan dapat dipenuhi tahun ini. Pengadaan beras hingga Juni di Gudang Bulog sudah mencapai 233.000 ton dari prognosa 2009.

Pengadaan tersebut naik dua kali lipat dibanding periode sama tahun 2008 yang hanya sekitar 160.000 ton. Sepanjang tahun 2008 Bulog hanya mampu memenuhi 467.000 ton dari prognosa 600.000 ton.

“Kondisi pengadaan di Bulog saja sudah berjalan sangat cepat dibanding tahun 2008. Karena itu, surplus dua juta ton mampu dipenuhi September dan Oktober tahun ini,” ungkap dia.


Beras premium

Herman menjelaskan, beras yang bisa diekspor pada awal Agustus tahun ini, hanya kelas premium dengan varietas, a.l. Sentanur, Pandang Wangi, dan Celebes. Sulsel mengembangkan 10 varietas padi unggulan. Sementara itu, kata dia, beras kelas medium belum akan diekspor karena diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Dia mengatakan tahap awal Bulog Sulsel siap mengekspor beras premium antara 10.000–20.000 ton. “Beras medium tidak boleh lebih dulu diekspor, kemungkinan baru bisa dilaksanakan pada panen berikutnya. Kebutuhan dalam negeri harus lebih dulu terpenuhi,” ujarnya.

Dia mengemukakan untuk mempercepat pelaksanaan ekspor, Bulog Sulsel telah berkoordinasi dengan kalangan pengusaha beras, asosiasi, eksportir, pedagang, dan petani.

Pada kesempatan itu, Herman mendesak pemprov melaksanakan sistem pemetaan lahan padi dari varietas unggulan. Desakan ini setelah Bulog kesulitan menyerap beras unggulan yang siap ekspor. Dengan sistem pemetaan lahan, program ekspor diharapkan berjalan lebih lancar.

»» read more

Depot gas Pertamina kembali beroperasi

MAKASSAR: Instalasi pengisian gas milik PT Pertamina (Persero) di Jl. Hatta 1, Makassar, kemarin kembali dioperasikan meskipun masih secara terbatas khususnya untuk pengisian tabung elpiji ukuran 12 kg.

Kemarin, Vice President Communication Pertamina Basuki Trikora Putra mengunjungi depo yang Sabtu pekan lalu mengalami kebakaran hebat tersebut.

Basuki mewakili Direktur Utama Karen Agustiawan yang sebelumnya dikabarkan bakal hadir langsung.

Basuki mengatakan BUMN migas itu akan bekerja secepatnya untuk memastikan depot beroperasi normal lagi. Dia menuturkan pembangunan kembali bangunan pengisian tabung dilakukan bersamaan dengan normalisasi kegiatan pengisian.

Basuki mengoreksi pernyataan pihak Pertamina Gas Domestik Region V sebelumnya yang memperkirakan kerugian akibat kebakaran menembus Rp15 miliar.

Menurutnya, masih butuh waktu untuk menentukan besaran pasti kerugian yang menghanguskan separuh bangunan pengisian elpiji berikut empat skip tank tersebut.

Secara terpisah, Sales Representative Gas Domestik Region V Pertamina Tiara Thesaufi mengatakan pengisian tabung elpiji 12 kg mulai dilakukan kembali. Pada hari ketiga pascamusibah kebakaran, kata dia, ada sekitar 3.932 tabung 12 kg yang disalurkan ke sejumlah agen di wilayah Makassar.

“Jumlah itu kurang lebih 47 matrik ton. Dalam kondisi normal biasanya produksi mencapai 70 matrik ton,” beber Tiara saat dihubungi Senin

Dia berharap kegiatan pengisian dan penyaluran elpiji ukuran 12 kg dan 50 kg akan benar-benar lancar kembali mulai Senin pekan depan.

“Pengisian tabung 12 kg sudah berjalan karena tidak kena terbakar, sedangkan instalasi 50 kg terbakar,” ujarnya. Tiara mengatakan kebutuhan elpiji 12 kg di Sulsel per hari sebesar 170 matrik ton. Sekitar 100 matrik ton disalurkan lewat dua stasiun pengisian bahan bakar elpiji (SPBE) swasta, yaitu PT Permata Alam Sulawesi dan PT Yudha Guna Sari Tirta.

Lebih lanjut, dia menjelaskan stok elpiji 3 kg juga tersedia dalam jumlah memadai untuk program konversi minyak tanah yang direncanakan rampung pada akhir tahun ini.

Tabung yang telah terisi sebelum kebakaran sebanyak 36.000 tabung, dengan rerata permintaan isi ulang 2.000-3.000 tabung per hari. Berdasarkan posisi akhir pekan lalu, stok elpiji di depo Pertamina Makassar tercatat sekitar 2.000 matrik ton menyusul suplai baru yang dibawa kapal pengangkut.

Selain tiga SPBE di Makassar, Pertamina mempunyai satu SPBE untuk Sulawesi di Bitung. SPBE Bitung yang melayani konsumen bagian utara diminta mencakup Sulteng dan Gorontalo sementara depo di Makassar diperbaiki.

»» read more

BRI salurkan kredit instalasi air

MANADO: PT Air Manado menargetkan penyambungan baru bagi 18.000 pelanggan hingga Desember 2010. Program pengadaan air di Manado dirintis sejak 23 Januari 2009 hingga 2014.

Customer Relation Manager dan Humas PT Air Manado Salmin Tubagus mengatakan saat ini sudah terdaftar 1.000 lebih pelanggan. Menurutnya, dalam proyek ini, PT Air Manado bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Diharapkan, fasilitas kredit mikro dari BRI dapat membantu masyarakat menikmati air bersih yang terjangkau karena bisa diangsur. “Pemasangan tidak memerlukan biaya, bahkan pembayaran kredit satu bulan setelah pemasangan,” katanya, kemarin.

Masyarakat, lanjut dia, hanya perlu menyediakan surat keterangan pribadi dan langsung diarahkan ke unit BRI Manado. Kemudahan lain, menurut Salmin, kredit tersebut bisa dicicil selama 24 bulan dengan total kredit Rp1 juta-Rp3 juta.

Selain itu, masyarakat tidak diwajibkan menyer-takan jaminan karena sudah ditanggung PT Air Manado. Dihubungi terpisah, Humas BRI Nuredi Yuniarso mengatakan pihaknya hanya menuntut surat kelengkapan dari calon pelanggan.

Dalam perkembangan lain, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Meteorologi Sulut Renny Tampi mengatakan pihaknya belum memiliki alat uji meteran air yang bernilai Rp800 juta per unit.

Dia mengaku sudah beberapa kali melayangkan surat kepada PT Air Manado, namun belum ada jawaban.
Menanggapi hal tersebut, Salmin mengatakan pihaknya sudah beberapa kali melakukan uji kelayakan terhadap meteran air walaupun tidak melalui proses sama di UPTD Meteorologi Sulut.

»» read more

Selasa, Juni 16, 2009

Pedagang hasil bumi diduga curangi petani

KENDARI: Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Meterologi Sulawesi Tenggara menemukan sejumlah pedagang pengumpul hasil bumi yang melakukan kecurangan dengan menggunakan alat ukur timbang yang telah rusak. “Kami temukan sejumlah pedagang pengumpul di Sultra tidak jujur. Mereka menggunakan alat timbangan yang telah rusak sehingga merugikan petani seperti komoditas kakao,” kata Kepala UPTD Meterologi Sultra Sutomo di Kendari, kemarin.

Menurut Sutomo, pihaknya telah melakukan tera ulang terhadap sejumlah alat timbang milik pedagang pengumpul hasil bumi di Kabupaten Kolaka dan ditemukan tiga kasus yang melakukan kecurangan dengan timbangan ilegal. Pedagang pengumpul yang menggunakan timbangan rusak itu terbukti melanggar Pasal 32 Ayat 1 UU No.2 Tahun 1981 tentang Meterologi sehingga UPTD memproses kasus itu dan saat ini telah dilimpahkan ke pengadilan.

“Bagi pedagang yang menggunakan alat timbangan rusak bisa dituntut maksimal satu tahun penjara atau denda sebesar Rp1 juta,” ujarnya. Sutomo mengemukakan pelanggaran serupa diduga terjadi di hampir semua kabupaten dan kota di Sultra yang umumnya merupakan daerah penghasil komoditas pertanian, perkebunan, dan kehutanan.

Tera ulang
Terkait hal itu, kata Sutomo, dalam waktu dekat UPTD Meterologi Sultra akan melakukan tera ulang alat ukur perdagangan di kabupaten/kota lain di Sultra seperti Bau-bau dan Kendari. Selain pedagang hasil bumi, UPTD juga akan menera ulang timbangan pedagang di pasar tradisional dan pusat perbelanjaan lainnya.

Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sultra memperoleh akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk menguji mutu lima komoditas ekspor di provinsi itu.

Kepala UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Disperindag Irmanuddin di Kendari mengatakan, komoditas yang melalui proses uji itu adalah kakao, mete kupas, mete gelondongan, kopra, dan lada.

”Jadi perusahaan eksportir tidak perlu jauh-jauh lagi melakukan uji produk terhadap barang mereka untuk mendapatkan sertifikasi ekspor. Kami sudah mampu mengeluarkan sertifikasi ekspor,” papar Irmanuddin.

Tidak dilirik
Sayangnya, menurut dia, banyak eksportir belum mempercayai institusi yang melakukan uji mutu tersebut. ”Selama ini, para eksportir lebih memilih menggunakan surveyor di luar daerah,” ujar Irmanuddin. Dia menuturkan tidak diliriknya Balai PSMB disebabkan kurang sosialisasi. Hal itu tidak terlepas pula dari kompleksitas pengujian yang bisa dilakukan.

”Layanan kita masih sebatas pada sertifikasi mutu ekspor, sementara surveyor lain bisa memberikan layanan tambahan berupa sertifikasi karantina,” katanya. Hanya saja, katanya, andai pemerintah daerah tanggap, potensi yang dimiliki Disperindag Sultra ini bisa digunakan untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD). Dia mengatakan pihaknya tengah memikirkan pembuatan peraturan daerah yang mewajibkan eksportir di daerah itu melakukan sertifikasi ekspor di Disperindag.

“Coba bayangkan betapa banyak potensi PAD yang hilang karena eksportir memilih melakukan uji mutu barang ke daerah lain. Padahal, barang itu dari Sultra,” katanya. Dijelaskan, untuk melakukan uji mutu, eksportir hanya dibebani biaya Rp40 per kg. ”Biaya itu sama dengan yang diterapkan di Sulawesi Selatan,” katanya.

»» read more

Konversi elpiji tetap kelar akhir 2009

MAKASSAR: PT Pertamina (Persero) meyakini program konversi minyak tanah ke elpiji di Sulawesi Selatan dapat rampung sesuai target akhir 2009 meskipun depo di Makassar baru saja dilanda kebakaran hebat pekan lalu. Tiara Thesaufi, Sales Representative Gas Domestik Region V Pertamina, mengatakan BUMN energi tersebut merencanakan pembagian tabung elpiji ukuran 3 kg sebanyak 1,17 juta unit ke seluruh kota/kabupaten di provinsi itu.

Menurutnya, sampai awal Juni, Pertamina telah membagikan sekitar 400.000 tabung di tujuh daerah, yakni Makassar, Maros, Gowa, dan Takalar. Selain itu, Pangkep, Barru, dan Jeneponto.

“Kami sangat yakin program konversi bisa selesai sesuai waktu yang direncanakan akhir 2009. Bahkan mungkin bisa lebih cepat,” kata Tiara, kemarin.

Seperti diketahui, kebakaran melanda instalasi pengisian gas cair (elpiji) Region V Gas Domestik di Jl. Hatta No.1 Makassar, Sabtu pekan lalu. Depo tersebut berlokasi di lingkungan Pelabuhan Makassar dan tak jauh dari pemukiman warga.

Akibat kejadian itu, separuh bangunan pengisian tabung elpiji berikut empat tangki ludes. Suplai elpiji untuk wilayah Sulawesi Tengah dan Gorontalo pun terpaksa dialihkan ke stasiun pengisian bahan bakar elpiji (SPBE) Bitung.Pasokan elpiji di Pulau Sulawesi bergantung kepada empat SPBE, yaitu tiga di Makassar dan satu di Bitung. Di samping satu SPBE di depo Pertamina yang terbakar itu, dua lainnya adalah milik swasta PT Permata Alam Sulawesi dan PT Yudha Guna Sari Tirta.

Kerugian yang ditimbulkan dalam peristiwa ini ditaksir mencapai Rp15 miliar. Satu korban bernama Najamuddin (40 tahun) tewas, sedangkan tiga korban lain, yaitu pengemudi dan kernet, menderita luka bakar.

External Relation Pertamina Region V Rosinah Nurdin menuturkan pihaknya menghentikan sementara proses pembagian tabung sambil menunggu pemulihan depo di makassar. Meski demikian, kegi-atan sosialisasi terus dilakukan.

“Sore tadi saya baru pulang dari Bantaeng untuk sosialisasi elpiji. Kami belum tahu berapa lama pembagian tabung dihentikan, tapi mudah-mudahan tidak perlu terlalu lama,” jelasnya lewat telepon seluler.

Pertamina mencatat persediaan tabung elpiji ukuran 3 kg yang telah diisi mencapai 36.000 tabung, dengan rerata permintaan isi ulang 2.000-3.000 tabung per hari. Dengan demikian, pasokan elpiji 3 kg cukup untuk 12 hari ke depan.


Karen dating

Sumber Bisnis di Pertamina Region V mengatakan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan akan meninjau depo yang terbakar di Makassar hari ini 16 Juni 2009. Kemarin, Pertamina menggelar rapat umum pemegang saham (RUPS) di Jakarta.

“Ibu Dirut rencananya akan datang melihat langsung situasi di Makassar. Kalau bukan malam ini (kemarin malam, red), mungkin besok, tapi ini belum pasti,” ujarnya.Menanggapi kabar itu, Manajer Gas Domestik Regional V Makassar Zulfikar Hamid juga tidak dapat memberi kepastian. Dia mengaku mendengar rencana kunjungan Karen namun belum memperoleh informasi waktunya.

Kebakaran instalasi depo elpiji di Makassar menambah panjang daftar instalasi milik Pertamina yang terbakar akhir-akhir ini.Awal bulan ini, kilang Cilacap sempat mengalami tube burst (kebocoran pipa) dalam crude distillation unit (CDU) unit 2 yang mengakibatkan terjadinya kebakaran setempat dan operasi unit kilang berkapasitas 230.000 barel per hari itu dihentikan.

Pertengahan Januari 2009, kebakaran juga menimpa depot BBM Plumpang Jakarta Utara, terutama kilang nomor 24. Kerugian akibat peristiwa ini diperkirakan mencapai Rp5 miliar, terutama musnahnya premium pada kilang 24 tersebut.

»» read more

Komut & dirut Bank Sulteng diganti mendadak

PALU: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Sulteng memutuskan mengganti Nabi Bidja dan Judson Ranonto dari jabatan masing-masing sebagai komisaris utama dan direktur utama.

Para pemegang saham yang terdiri atas gubernur, bupati, dan wali kota se-Sulawesi Tengah (Sulteng) dalam RUPSLB akhir pekan lalu itu menilai duet Nabi Bidja dan Judson Ranonto tak mampu memperbaiki kinerja Bank Sulteng selama 10 bulan kepemimpinan mereka.

Gubernur Sulteng Bandjela Paliudju, kemarin, mengatakan modal yang disetor pemerintah daerah selaku pemegang saham Bank Sulteng hingga tahun 2007 telah mencapai Rp100 miliar, namun sampai 2009 hanya berkembang menjadi Rp103 miliar.
Artinya dalam 10 bulan Bank Sulteng hanya mampu meningkatkan modal sebesar Rp 3 miliar. Jumlah tersebut sangat kecil jika dibandingkan kinerja yang telah dicapai tahun-tahun sebelumnya.

Selain itu, manajemen Bank Sulteng dinahkodai Judson Ranonto dan Nabi Bidja melakukan tutup buku atas kredit macet bernilai sekitar Rp27 miliar.

Masalah kredit macet ini juga memicu para pemegang saham untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja direksi.“Ini beberapa alasan penggantian keduanya,” tegas Paliudju.

Gubernur mengatakan pihaknya menyiapkan Hans Kindangen, salah satu direktur Bank Sulteng, dan Kepala Biro Keuangan Pemprov Sulteng Hendro Setiawan menjadi pengganti Judson dan Nabi.

Keduanya sudah pernah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Bank Indonesia dan dinyatakan lulus. “Namun hal tersebut masih dikoordinasikan dengan pihak BI. Untuk sementara pimpinan Bank Sulteng dikendalikan Mulyati yang selama ini menjabat direktur operasional,” ujarnya.

Dalam laporan ke-uangan triwulan I 2009, d total laba triwulan I 2009 bersumber dari laba sebelum pajak Rp10,42 miliar. Namun setelah dipotong taksiran pajak Rp3,11 miliar, perolehan laba bersih Bank Sulsel mencapai Rp7,31 miliar. Saldo laba awal tahun sendiri mencapai Rp44,50 miliar.

Dibanding periode yang sama tahun lalu, terjadi peningkatan laba sebelum pajak dari Rp9,39 miliar menjadi Rp10,42 miliar. Artinya laba Bank Sulteng tumbuh posistif.

Aktiva bank milik pemerintah daerah ini juga berhasil mencapai Rp1,08 triliun, meningkat signifikan dibanding tahun lalu Rp857 miliar.

Separuh dari aktiva tersebut dalam bentuk kredit sebesar Rp509 miliar, serta Rp467 miliar ditempatkan di BI dalam bentuk sertifikat, giro dan produk BI lainnya.

Sementara passiva terbesar bersumber dari giro Rp799 miliar, tabungan Rp74 miliar, dan simpanan berjangka Rp29 miliar. Pemprov Sulteng menjadi pemilik saham terbesar 54,86% , sisanya 10 pemkab/pemkot.

»» read more

Danamon incar posisi kredit Rp4 triliun di KTI

MAKASSAR: PT Bank Danamon Indonesia Tbk menargetkan posisi kredit di Sulawesi, Maluku, dan Papua pada akhir tahun ini mencapai Rp4 triliun.

Pemimpin Bank Danamon Wilayah IV Andrew Wongjaya mengatakan prospek penyaluran kredit di kawasan itu masih baik dan pihaknya akan tetap fokus pada sektor UMKM khususnya mikro.

Porsi kredit Danamon Simpan Pinjam (DSP) yang melayani segmen usaha mikro dan kecil mencapai 30% total kredit per April 2009. Andrew mengatakan perseroan berniat menaikkan porsi tersebut menjadi 35% dalam waktu dekat.

“Target tahunan kami sebenarnya sekitar Rp3,9 triliun, namun kami yakin bisa menembus Rp4 triliun. Sektor UMKM perdagangan masih sangat menjanjikan,” katanya, kemarin.

Dia mengatakan ada indikasi para pengusaha agak menahan pencairan plafon kredit. Dia berharap situasi ini akan membaik seiring pemulihan ekonomi. Pada April 2009, outstanding kredit Danamon sebesar Rp3,5 triliun, tumbuh 28% dibanding bulan sama tahun sebelumnya Rp2,7 triliun. Pertumbuhan terbesar di kredit mikro sebesar 52%.

“Sisanya di sektor UKM dan konsumsi. Kami memiliki keahlian di sektor tersebut dan tetap fokus.” Dia menyebutkan Bank Danamon kini mempunyai 127 kantor cabang terdiri atas 55 cabang konvensional dan 72 cabang DSP.

Sementara itu, posisi dana pihak ketiga perseroan pada April mencapai Rp4,8 triliun, tumbuh sekitar 20% dari periode serupa 2008.Andrew mengatakan rasio kredit terhadap dana masyarakat (loan to deposit ratio/LDR) sebesar 72%. Namun, khusus di Sulsel, LDR menyentuh 111%. “NPL (non performing loan) kami sekarang sekitar 1,8% atau di bawah batas aman,” katanya.

»» read more

Singapura minati PLTP Sulut

MANADO: Direktur Perenca­naan Badan Pengelolaan Kawasan Ekonomi Terpadu (Kapet) Charles Keppel menga­ta­kan investor asal Singapura Phoenix Energy­ Investment­ Pte Ltd berminat menanamkan modal di sektor kelistrikan­ Sulut. Phoenix dikabarkan menjajaki investasi pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTM).

Charles mengemukakan potensi listrik untuk geothermal di provinsi itu mencapai 1.078 MW sedangkan yang telah dimanfaatkan baru 40 MW. “Investor ada keinginan me­­ngembangkan PLTP dan PLTM. Peran Kapet memfasilitasi investor dan memberikan insentif fiskal,” katanya, kemarin.

Dia menuturkan banyaknya frekuensi pemadaman listrik di Sulut di satu sisi menunjukkan daerah itu tengah berkembang.Menurutnya, kebutuhan listrik akan terus meningkat apalagi tahun 2010 pemerintah ingin membawa Sulut menuju kota pariwisata dunia (MKPD) sebagai pintu gerbang Asia Timur dan Pasifik.

Untuk menunjang program tersebut, pemerintah mengembangkan berbagai infrastruktur dan meningkatkan daya listrik. “Mengapa sering ada pema-daman?­ Itu artinya kebutuhan­ meningkat, ekonomi bagus karena daya beli naik,” kata Keppel.

Development Manager Phoenix Energy Investment Pte Ltd Willie Warouw yang dikonfirmasi kemarin menuturkan keinginan­nya membangun PLTP dan PLTM di Sulut. “Karena ketenaga­listrikan masih kurang, sedangkan potensi listrik masih besar,” jawabnya. Warouw mengakui masih dalam tahap survei namun dalam waktu dekat akan ada tindak lanjut.

Gangguan spontan
Mengenai pemadaman, Deputi Manajer Humas PT PLN Wilayah Sulut, Sulteng, dan Gorontalo Johanis Dimpudus mengatakan di Sulut tidak ada pemadaman bergilir. Kata dia, pemadaman terjadi hanya apabila ada gangguan spontan pada jaringan.Dia mengatakan kapasitas listrik wilayah Minahasa hingga Kotamobagu sebesar 157 MW dengan beban puncak 143 MW. Adapun kebutuhan listrik yang belum dilayani mencapai 88 MW.

Soal sambungan listrik baru, Dimpudus menuturkan pihaknya akan memprioritaskan calon pelanggan yang masuk dalam daftar tunggu untuk sambungan listrik baru. Calon pelanggan yang masuk daftar tunggu saat ini tercatat sekitar 15.000 orang. PLN masih berupaya mengem-bangkan pusat listrik di beberapa wilayah di Sulut. “Wilayah Amurang dan Kuan-dang masing-masing 2x25 MW. Sebelumnya di Lahendong sebesar 10 MW dan ada rencana unit ke-4 juga di Lahendong,” kata Dimpudus.

»» read more

Senin, Juni 15, 2009

KPPU belum puas taksi lain beroperasi

MAKASSAR: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai dibukanya peluang taksi non Kopsidara beroperasi di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar masih bersifat de jure, belum menjadi kenyataan sesuai permintaan lembaga itu.

Kepala KPPU Makassar Dendy Rahmat Sutrisno mengatakan pihaknya telah melaporkan perkembangan pembukaan akses tersebut kepada kantor pusat KPPU pada 6 Juni lalu.

Dalam laporan itu, kata Dendy, pihaknya menyatakan belum puas terhadap langkah PT Angkasa Pura I, Dinas Perhubungan Sulsel, dan Koperasi Taksi Bandara (Kopsidara). KPPU, kata Dendy, berharap implementasi pembukaan peluang bagi taksi non Kopsidara benar-benar dilaksanakan sesuai permintaan lembaga pengawas tersebut.

Implementasi yang dimaksud, kata Dendy, a.l. mengizinkan adanya konter taksi lain di bandara, serta memperlancar pengurusan izin dan stiker beroperasi.

“Kami sudah meneruskan kajian mengenai taksi di Bandara Hasanuddin kepada kantor KPPU di Makassar tanggal 6 Juni. Intinya kami masih menunggu pembukaan peluang berusaha secara de facto,” jelas Dendy, pekan lalu.

Seperti diketahui, KPPU mengendus praktik persaingan usaha tidak sehat dalam bisnis taksi di Hasanuddin karena hanya satu pemain, yakni Taksi Kopsidara, yang diizinkan mengambil penumpang di area bandara internasional itu.

Dengan status itu, Kopsidara leluasa menentukan kualitas layanan, jumlah taksi, serta sistem tarif dengan memakai zona berdasarkan daerah tujuan penumpang.

Kopsidara membagi tarif taksi ke dalam tiga zona, masing-masing dengan banderol yang telah ditetapkan. Penumpang hanya bisa menerima dima-sukkan ke zona berapa.

Kondisi di Makassar itu terjadi pula di beberapa bandara utama di Tanah Air. KPPU sigap menangani kasus di Hasanuddin dengan harapan dapat menjadi contoh bagi bandara lain. Praktik semacam ini dituding melanggar prinsip persaingan usaha sehat dan antimonopoli sebagaimana termaktub dalam UU No.5 Tahun 1999.


Masuk kota

Pada kesempatan sama, Dendy mengatakan KPPU berharap Taksi Kopsidara dapat beroperasi di dalam kota, tidak hanya di bandara.

Menurutnya, hal ini penting untuk memperluas pangsa pasar Kopsidara sendiri jika pemain lain telah berebut kue penumpang di Hasanuddin.

Kopsidara mempunyai sekitar 175 unit taksi. Semua taksi ini hanya mengambil penumpang secara mengantri di bandara dan tanpa argometer.

“Kami berharap pihak Dishub Sulsel membantu agar Kopsidara juga bisa masuk ke kota. Ini cara agar pendapatan supir tidak menurun,” ujarnya. Mulai 14 Mei 2009, sejumlah armada non Kopsidara yang ditunjuk telah diizinkan mengambil penumpang di area Bandara Hasanuddin. Total terdapat 62 armada baru, meliputi 60 taksi dan kendaraan sewa serta dua unit bus.

Ketua Kopsidara Bandara Hasanuddin Junus Abdullah mengklaim situasi mereka bakal semakin sulit apabila pemain baru masuk. Dia meminta pemerintah memerhatikan kondisi tersebut.

“Meski kami dituding monopoli, tapi kenyataannya ada angkutan sewa yang liar beroperasi di bandara sehingga kami sendiri hampir kolaps,” imbuhnya.

Dia mengatakan Kopsidara juga membutuhkan waktu untuk mengadakan argometer bagi taksi miliknya. Pengadaan tersebut direncanakan terlaksana paling cepat awal tahun depan.

»» read more