Penduduk rawan pangan Sulsel capa­i 15,2%

MAKASSAR: Sebanyak 15,2% penduduk di Sulsel saat ini masih tergolong rawan pangan dengan per­sen­tase kurang gizi 14,74%. Sementara itu, balita yang mengidap gizi buruk sekitar 1,89% dari 239.364 balita.

Gubernur Syahrul Yasin Limpo mengatakan secara umum ketahanan pangan di daerah ini memadai, distribusinya merata, dan harga terjangkau sebagian besar masyarakat. Namun, diakuinya pemerintah meng­hadapi masalah di tingkat mikro. Menurutnya, ke depan diperlukan upaya untuk terus mendorong kemandirian pangan dengan memanfaatkan potensi lokal sebagai alternatif pengganti beras.

Per Maret 2009, jumlah­ orang miskin tercatat 963.000 orang, turun 1,03% dari 2008. Penurunan ini, tuturnya, telah memenuhi komitmen Indonesia dan sasaran pembangunan milenium, yaitu menekan kemiskinan minimal 1% per tahun.“Ketahanan pangan meru­pakan masalah yang sangat esensial. Pemerataan dan keadilan atas pangan adalah hak asasi manusia yang harus diperhatikan,” tegas Syahrul dalam rapat Dewan Ketahanan Pangan Provinsi (DKPP) Sulsel, kemarin.

Gubernur memaparkan tahun ini pemerintah menar­getkan surplus produksi beras dua juta ton dan ja­gung 600.000 ton. Langkah ini diharapkan menopang usaha menekan kerawanan pangan dan gizi buruk.Menurutnya, ketahanan pangan dan gizi yang baik pada akhirnya juga berdampak pada peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM).

Dengan kata lain, jika ingin memperbaiki IPM di daerah, ketahanan pangan rumah tangga harus di­tingkatkan melalui pengu­rangan penduduk rawan pangan, perbaikan kualitas konsumsi, dan penyediaan lapangan kerja.Khusus mengenai lapangan kerja, pemerintah bertekad mengembangkan agroindustri di perdesaan yang harus diakui menjadi sentra orang miskin dan kerawanan pangan.

»» read more

25% APBD Sulsel untuk sektor ekonomi

MAKASSAR: Sekitar 25% anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Sulsel­ pada 2010 akan dialokasikan untuk belanja langsung di sektor ekonomi, seperti pertanian, perikanan, perkebunan,­ dan peternakan.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel Tan Malaka Guntur mengatakan hal itu saat rapat Badan Anggaran DPRD Sulsel untuk membahas kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara di Makassar, kemarin.

Tan Malaka tidak merinci berapa persisnya anggaran dimaksud. Dia menambahkan sebanyak Rp135 miliar APBD juga bakal disalurkan untuk infrastruktur di daerah yang membutuhkan peningkatan dan pemeliharaan.Selain itu, kata dia, dana Rp300 miliar bakal dikucurkan bagi program kesehatan dan pendidikan gratis. Tahun depan program pendidikan gratis diperluas hingga tingkat sekolah menengah umum.

“Semua anggaran tersebut akan diawasi serta diminta sinergi antara pemprov dan pemkab,” ujar Tan Malaka. Mengenai pendidikan gratis hingga bangku SMA, katanya, akan dianggarkan Rp15 miliar untuk peng­adaan buku gratis. Tan mengatakan peningkatan infrastruktur jalan termasuk prioritas utama sebab berkaitan langsung dengan­ urat nadi perekonomian masyarakat.

»» read more

KENDARI: Kondisi hutan jati di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, sangat memprihatinkan karena hampir seluruh kawasan hutan itu nyaris habis terbabat oknum yang tidak bertanggung jawab. Kerusakan hutan telah mencapai 26.000 hektare.

Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Muna La Ode Mukadimah mengatakan pihaknya telah melakukan pengamatan pada seluruh kawasan hutan dan tampak beberapa titik kawasan hutan jati telah rusak parah. “Kerusakan hutan di Kabupaten Muna sudah berada pada ambang memprihatin­kan karena mencapai sekitar 26.000 ha. Itu umumnya berada pada kawasan hutan produksi,” kata La Ode kepada wartawan, kemarin.

Menurutnya, pihaknya telah mengusulkan rehabilitasi kawasan hutan jati melalui proyek hutan tanaman rakyat (HTR) kepada Menteri Kehutanan RI. “Usulan kami sudah diterima di Departemen Kehutanan RI dan sedang dalam proses untuk merealisasikan program tersebut,” ujarnya.

Dia menambahkan tim dari Balai Inventarisasi dan Pemetaan Hutan Provinsi Sultra juga telah melakukan verifikasi lapangan di Kabupaten Muna.
Kabupaten Muna terkenal sebagai daerah­ penghasil kayu jati berkualitas tinggi di Tanah­ Air. Namun, kini kawasan hutan kayu jati daerah ini tinggal kenangan masa lalu karena hampir seluruh kawasan tidak tampak lagi seperti tahun 1970-an.

Kawasan hutan jati di Muna sebelumnya seluas 60.000 ha, terutama tampak di sepanjang jalan poros seperti Jl. Poros­ Tampo-Raha-Tongkuno. Sekitar 10 tahun silam di lokasi tersebut masih berdiri tegak pepohonan kayu jati yang cukup besar dan padat. Sayangnya,­ saat ini semua pohon itu lenyap entah ke mana diduga karena ditebang habis oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

»» read more