Produksi udang Sulsel 2009 ditargetkan 21.000 ton

MAKASSAR: Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulsel menargetkan produksi udang lokal pada 2009 mencapai 21.000 ton. Kepala DKP Sulsel Iskandar mengemukakan target tersebut mengalami peningkatan sebesar 23,5% dibanding kinerja produksi tahun lalu yang hanya menembus angka 17.000 ton.

“Target produksi udang tersebut realistis. Kami optimis bisa merealisasikan karena tahun lalu produksi kita juga besar,” ujarnya kepada Bisnis, akhir pekan lalu. Iskandar mengemukakan udang windu diprediksikan mencapai 12.600 ton, sedangkan udang vaname mencapai 8.400 ton. Capaian tersebut, sambungnya, melampaui angka produksi udang windu tahun 2008 lalu yang berjumlah sekitar 10.200 ton. Begitu pula udang vaneme yang hanya menghasilkan 6.800 ton. “Tahun 2009, kami prediksikan ekspor udang windu bisa mencapai 9.000 ton,” ujarnya.

Menurut Iskandar, DKP telah memiliki program strategis untuk menggenjot produksi udang Sulsel hingga 21.000 ton serta ekspor udang windu 9.000 ton. Salah satunya, yakni dengan menetapkan 19 kota/kabupaten untuk menjadi sentra produksi udang lokal, a.l. Pinrang, Barru, Pangkep, Takalar, serta kawasan Luwu.

Iskandar mengaku yakin 19 kota/kabupaten Sulsel tersebut bisa berkontribusi besar dalam produksi udang di wilayahnya hingga akhir tahun 2009. “Kami menyiapkan denpon dan menyediakan benih untuk menggenjot produksi di sentra produksi udang tersebut. Produksi udang Sulsel tahun 2009 juga akan bertumbuh dengan bantuan sekam tambak dari Dirjen Pekerjaan Umum,” ujarnya.

Sebelumnya, Iskandar me­­­ngemukakan nilai ekspor udang Sulsel tahun 2008 mencapai US$56.508 atau sekitar Rp678,09 juta. Volume ekspor tahun lalu tercatat sebesar 6.814,5 ton. Meski ekspor udang ke Jepang tidak mencapai target sebanyak 7.515 ton bernilai US$82.670 namun kegiatan tahun lalu masih lebih baik dibanding ekspor tahun 2007.

Realisasi nilai ekspor udang tahun 2007 sebesar US$56.440 dengan volume 6.392,2 ton. Dengan demikian, nilai dan volume ekspor tahun 2008 mengalami peningkatan 0,12% dan 6,60%.

»» read more

Pembiayaan tak ditarik Muamalat Rp25 miliar

MAKASSAR: Bank Muamalat Makassar melapor­kan jumlah kredit yang telah disetujui namun belum direali­sasikan (unused financing) mencapai Rp25 miliar per Maret 2009. Business Manager Bank Muamalat Makassar Nurcholis mengemukakan nilai tersebut masih relatif kecil bila dibanding total pembiayaan tahun 2008 sebesar Rp139 miliar.
Bank Muamalat Makassar menargetkan pembia­yaan Rp90 miliar pada 2009, tumbuh 30% dari 2008. “Penyerapan kredit tahun 2009 masih lemah. Kami punya kredit yang sudah disetujui namun belum dicairkan mencapai Rp25 miliar,” ujarnya, pekan lalu.

Nurcholis mengemukakan kreditur belum berani mengambil risiko merealisasikan pembiayaan di tengah kondisi pasar yang lesu. Dia mengatakan faktor krisis global sangat mempengaruhi pertimbangan nasabah Muamalat mencairkan dana. Dia menuturkan nasabah khawatir transaksi mereka tidak optimal, sehingga menyulitkan mengembalikan pinjaman dan bagi hasil yang telah disepakati.

“Tapi nasabah tersebut berkomitmen akan merelisasikan kredit, begitu membutuhkan dana untuk pengembangan usaha me­reka,” ujarnya. Nurcholis menambahkan pembiayaan yang belum direalisasikan sebagian besar merupakan milik koperasi simpan pinjam (KSP) lokal atau baitul maal wattamil (BMT) di Sulsel.

Selain itu, sambungnya, Bank Muamalat juga telah menyetujui pencairan dana penguatan modal untuk pengusaha di sektor kelaut­an dan perikanan berskala internasional. “Katanya, perdagangan ekspor rumput laut me­reka masih sedikit, jadi belum mau dulu mencairkan dana,” ujarnya. Nurcholis menegaskan tidak ada konsekuensi finansial antara debitur dan kreditur, atas mandeknya pencairan pembiayaan.

»» read more

Telkomsel Pamasuka suntik proyek USO Rp25 miliar

MAKASSAR: PT Telkomsel menargetkan realisasi 100 base transceiver station (BTS) di wilayah terpencil Papua, Maluku, Sulawesi dan Kalimantan dalam program universal service obligation (USO) dengan investasi Rp25 miliar. Vice President PT Telkomsel Pamasuka Gideon Edhi Purnomo mengemukakan manajemen menargetkan finalisasi BTS untuk proyek USO hingga akhir 2009 mencapai 203 unit, dengan nilai investasi mencapai Rp50,7 miliar.

“Tahun lalu, kami sudah mengerjakan 103 BTS. Tahun ini kami akan finalisasi 100 BTS, di mana 40 BTS telah memasuki tahapan konstruksi di berbagai wilayah di Pamasuka,” ujarnya kepada Bisnis, kemain. Gideon mengemukakan BTS Telkomsel untuk titik-titik terpencil Nusantara dan pulau terluar tersebar a.l di Tana Toraja, Luwu Utara, Maluku, Kalimantan, dan Palu.
Rencananya, titik pembangunan BTS di Sumalirja mencapai 103 unit dan Kalimantan 60 unit. Yang sudah terealisasi tahun 2008 untuk wilayah Sumalirja 76 unit, sedangkan di Kalimantan 27 unit.

Kriteria daerah terpencil versi Telkomsel, menurut Gideon, adalah jarak tempuhnya mencapai 18 jam, infrastruktur jalan rusak berat, serta fasilitas listriknya tidak 24 jam. “Ekonomi daerah-daerah tersebut berpeluang untuk berkembang, sebab memiliki potensi perkebunan dan pertambangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya,” ungkapnya. Dia mengatakan alasan pembangunan BTS tersebut ada empat yakni, untuk menfasilitasi pertumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan terpencil dengan menyediakan sarana telekomunikasi berkualitas tinggi.

Kedua, Telkomsel ingin menjawab kepercayaan masyarakat yang besar kepada perseroan selama ini dengan menyediakan jaringan telekomunikasi hingga wilayah pedalaman.Ketiga, sambungnya, Telkomsel ingin melakukan penetrasi pasar dengan membuka potensi konsumen baru di daerah pedesaan, agar tidak terkesan penyebaran infrastruktur telekomunikasi berpusat di wilayah perkotaan.

“Keempat, kami ingin tetap menjaga perasaan kebangsaan serta nasio-nalisme masyarakat yang bermukim di daerah terisolasi dan titik terluar Indonesia.”

»» read more

Ekspor semen Sulsel tahun lalu anjlok 64%

MAKASSAR: Sulawesi Selatan kehilangan potensi devisa sebesar US$927.000 dari semen akibat anjloknya perdagangan komoditas tersebut ke luar negeri hingga 63,6% tahun 2008. Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulsel Hasan Majadi mengemukakan ekspor semen hanya mencapai US$1,96 juta tahun 2008, padahal tahun 2007 mencapai US$1,03 juta.

“Penurunan devisa disebabkan ekspor semen hanya 24.000 ton, sedangkan tahun 2007 sebanyak 65.926 ton. Akibatnya ada devisa yang hilang,” ujarnya, baru-baru ini. Hasan menuturkan anjloknya nilai ekspor semen hingga 47,3% dan volumenya hingga 63,6% erat kaitannya dengan tingginya konsumsi komoditas tersebut di tingkat lokal tahun lalu.

Hal ini disebabkan gencarnya pembangunan infrastruktur sehingga kebutuhan semen meningkat pesat. “Lagi pula harga semen di dalam dan luar negeri tidak berbeda jauh. Kalaupun ada penjualan ke luar negeri, hanya untuk membina hubungan baik,” ujarnya. Menurut Hasan, hanya ada dua negara sasaran ekspor Sulsel di 2008, yakni Malaysia sebesar 16.000 ton senilai US$797.000 dan Vietnam 8.000 ton senilai US$236.000.

Sebelumnya, Sulsel menjual semen ke India 25.000 ton senilai US$650.000, Timor Leste 2.000 ton sebesar US$82.000, dan Thailand 20 ton sebesar US$27.000. “Jadi selama 2008, tiga negara yakni India, Timor Leste, dan Thailand tidak memasok semen dari Sulsel,” ujarnya.

»» read more

Target investasi swasta di Sulsel capai Rp10 triliun

MAKASSAR: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel menargetkan total realisasi investasi sektor swasta mencapai Rp10 triliun tahun 2009. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel Tan Malaka Guntur mengemukakan, kebutuhan investasi Rp10 triliun tersebut untuk mengejar pertumbuhan ekonomi sebesar 7,6% tahun ini.

“Kami yakin target investasi tersebut realistis dan kami optimis bisa merealisasikannya,” ujarnya kepada Bisnis di Hotel Pantai Gapura, akhir pekan lalu. Menurut Tan Malaka besaran investasi tersebut akan digenjot terus-menerus dalam lima tahun mendatang, dengan target Rp12,7 triliun di tahun 2013.

Nilai investasi akan berpeluang mengerek pertumbuhan ekonomi Sulsel dari angka 7,6% tahun 2009, menjadi 8% di tahun 2013 mendatang. Tan mengatakan prospek investasi tersebut sudah menjadi komitmen stake holder pemerintah daerah untuk mewujudkannya, demi pengembangan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat.

“Angka investasi tersebut sudah tertuang dalam rencana jangka panjang Sulsel 2009-2013, di mana kami telah mengalkulasikan kontribusi investasi sektor swasta untuk mencapai pertumbuhan ekonomi daerah yang kami inginkan. Secara bertahap angka Rp10 triliun tersebut meningkat tiap tahun, di mana nilainya bisa Rp12,7 triliun di tahun 2013,” katanya.

Tan Malaka menuturkan realisasi investasi swasta 2009 ini masih akan didominasi pertanian dan perkebunaan, sebab kekuatan ekonomi Sulsel selama ini memang bertumpu pada sektor tersebut.
Tan mengemukakan pemerintah daerah sudah mengalokasikan stimulus fiskal dalam APBD 2009 untuk menggenjot pengembangan sektor pertanian dan perkebunan lokal lebih optimal.
Sekretaris Badan Promosi dan Penanaman Modal (BPPMD) Sulsel Nur Alam menuturkan target investasi Rp10 triliun di tahun 2009 dan Rp12,7 triliun tahun 2012 sudah disosialisasikan.

Menurutnya, target investasi tersebut dapat terealisasi asalkan fasilitas dan infrastruktur penanaman modal lokal tersedia bagi pelaku dunia usaha.
Nur Alam mengatakan investor enggan membenamkan modal di suatu daerah jika daerah ini masih memiliki birokratis yang berujung pada ekonomi biaya tinggi.

»» read more

Laporan keuangan Sulsel ada pengecualian

MAKASSAR: Badan Pemeriksa Keua­ngan (BPK) masih memberikan opini wajar dengan pengecualian kepada Sulsel, setelah memeriksa laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang terdiri atas neraca, arus kas, realisasi APBD 2008, serta nota perhitungan APBD 2008. Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo sangat menyayangkan pencapaian laporan keuangan itu, sebab dia sebenarnya sangat berharap bisa memperoleh opini wajar tanpa syarat.

Dalam audit, BPK menggunakan lima kategori pendapat yakni wajar tanpa syarat, wajar dengan bahasa penjelas, wajar dengan pengecualian, tidak wajar,­ dan disclaimer (tidak memberikan pendapat). Pencapaian wajar dengan pengecua­li­an biasa diberikan karena adanya pem­­­­batasan lingkup audit, atau tidak dita­a­­­ti­­­­nya prinsip akuntansi yang berlaku­­ umum dalam penyusunan laporan keua­ngan pemerintah daerah (LKPD). Syahrul sendiri enggan merinci lebih jauh perkiraan-perkiraan yang disangsikan BPK, sehingga memberi Sulsel opini wajar dengan pengecualian lalu.
“Kami maunya bisa dapat wajar tanpa syarat, untuk menunjukkan tata kelola keuangan pemerintahan di Sulsel sudah mulai baik. Tapi tampaknya kita baru dikasih opini wajar dengan pengecualian. Ini tantangan bagi kita untuk memperbaiki,” ujarnya di Hotel Pantai Gapura, akhir pekan lalu.

Meski demikian, Syahrul merasa bersyu­kur sebab BPK tampaknya sudah mulai mengapresiasi kinerja pertanggungjawaban keuangan Pemprov Sulsel. Hal ini terbukti dengan tidak adanya temuan ataupun pemeriksaan (investigative) yang dilaksanakan BPK di lingkup Pemerintah Provinsi Sulsel sepanjang tahun 2008 silam, atas kasus-kasus yang berindikasi korupsi.

“Meski opini keuangan Pemprov masih wajar dengan pengecualian kami bersyu­kur sudah tidak ada temuan-temuan be­­rindikasi tindak pidana korupsi dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi sepanjang tahun 2008,” ujarnya. Syahrul sendiri berkomitmen akan membenahi manajemen keuangan daerah dengan menciptakan good governance dalam tubuh pemerintahannya. Dia optimistis LKPD Sulsel akan semakin baik di masa depan bila melaksanakan prinsip anggaran yang baik.

»» read more

Sulsel cegah kebocoran dana

MAKASSAR:Pemerintah Provinsi Sulsel meminta aparatnya meminimalisir kebocoran uang negara di bidang pengadaan barang dan jasa, yang selama ini rawan penyimpangan serta korupsi. Asisten III Pemprov Sulsel Basrah Hafid mengemukakan kerugian negara di sektor pengadaan barang dan jasa mencapai Rp38 triliun secara nasional setiap tahun, akibat prosedur yang tidak taat azas.

“Keppres No.80 Tahun 2003 beserta perubahannya telah mengatur dengan tegas dan jelas mengenai prosedur pengadaan barang dan jasa di tubuh pemerintah. Hal tersebut harus dilaksanakan secara transparan dan konsisten,” katanya dalam acara pembinaan pengadaan barang dan jasa kabupaten/kota se-Sulsel, kemarin. Menurut Basrah, transparansi dan konsistensi dalam pemberlakuan Keppres tersebut tidak boleh ditawar, apalagi diabaikan dalam atmosfer pemerintahan daerah, demi mendukung terciptanya good governance.

Basrah meminta kontraktor atau pemasok yang tidak memenuhi syarat agar tidak diloloskan dalam proses tender, apalagi sampai dimenangkan oleh panitia pengadaan. “Kalau ada aturan dalam Keppres tersebut yang masih multi tafsir dengan peraturan perundang-undangan lainnya, aparat harus segera berkonsultasi dengan BPK, BPKP, Itjen, atau Bawasda,” ujarnya.

Basrah menambahkan penerapan Keppres No.80/2003 membutuhkan dukungan aparat pemda yang memiliki intergritas moral, disiplin, dan bertanggung jawab.Selain itu, aparat harus memahami keseluruhan pekerjaan yang dilaksanakan agar bisa melakukan proses tender dan seleksi secara berkualitas dan optimal.

»» read more

Ekonomi KTI berpeluang tumbuh 8% di 2009

MAKASSAR:Peluang ekonomi kawasan timur Indonesia tumbuh hingga 8% di 2009 sangat besar, asalkan potensi alam yang tersedia semakin memiliki nilai tambah (value added) bagi masyarakat.
Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Sri Adiningsih mengemukakan KTI memiliki potensi alam yang tidak dimiliki di kawasan barat. KTI memiliki komoditas primer melimpah dengan kualitas tinggi yang menjadi primadona ekspor, sehingga bisa mendorong ekonomi regional.

“Kalau hanya tumbuh 6%-7%, masyarakat mana bisa sejahtera. Seharusnya ekonomi KTI tahun 2009 bisa bertumbuh 8%, agar semakin bisa menyejahterakan masyarakat di kawasan tersebut,” ujarnya kepada Bisnis di Makassar, belum lama ini.

Adiningsih menuturkan pemerintah daerah wajib bekerja keras mendorong nilai tambah komoditas primer yang selama ini hanya berorientasi perdagangan, tanpa ada pengolahan lebih jauh. Dia mengatakan harus ada transformasi perdagangan komoditas primer dengan membangun sentra industri lokal yang bisa meningkatkan harga jual produk di pasar nasional dan internasional.

Pembangunan industri, ungkap Adiningsih, akan berujung pada percepatan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja baru. “Masyarakat KTI akan makin sejahtera jika pertumbuhan ekonomi lokal sudah mulai berorientasi industri,” ujarnya. Adiningsih juga mengatakan pemerintah pusat harus mendukung industrialisasi di KTI agar dapat bersaing dengan wilayah lain.

»» read more

Target pembiayaan Bank Muamalat Rp90 miliar

MAKASSAR: Bank Muamalat Cabang Makassar menargetkan pembiayaan Rp90 miliar di tahun 2009, atau mengalami pertumbuhan sebesar 30% dari posisi tahun 2008. Busines Manager Bank Muamalat Indonesia (BMI) Makassar, Norcholis mengakui target tersebut sudah terbilang realistis meski belum memuaskan bila dibandingkan pencapaian lembaga itu di periode sebelumnya.

“Untuk pembiayaan sendiri ekspansi kami di Makassar untuk tahun 2009 sebesar 30% atau berkisar Rp90 miliar, seimbang dengan proyeksi pertumbuhan dana pihak ketiga,” ungkapnya kepada Bisnis yang menghubunginya, kemarin. Nurcholis mengemukakan, prediksi non performing loan (NPL) Bank Muamalat Makassar dipatok minimal sebesar 1% tahun ini. Besaran NPL tersebut setara dengan tingkat pertumbubuhan kredit macet di tahun 2008 lalu.

“Kita akan pertahankan NPL di bawah 1% pada tahun 2009,” terangnya. Nurcholis menegaskan intermediasi pembiayaan Bank Muamalat Makassar akan difokuskan pada sektor UMKM yang merupakan leading sektor perekonomian lokal dan nasional.

Untuk itu, sambungnya, Bank Muamalat akan membangun sistem kerja sama lingkage program dengan berbagai lembaga keuangan mikro serta sektor multi finance. “Sementara itu untuk sektor konsumtif, Bank Muamalat akan memfokuskan kreditnya di sektor kredit pemilikan rumah syariah,” ujarnya. Sebelumnya, Nurcholis menuturkan guna mengembangkan usaha syariah, Bank Muamalat Makassar berencana melakukan kerja sama dengan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk) Perwakilan Sulsel. Sebanyak 50 BMT menjadi target pembentukan selama 2008.

Jumlah tersebut tersebar di sejumlah kabupaten/kota yang ada di Sulsel. Untuk tahap pertama pihaknya akan membentuk 11 BMT yang rencananya ditempatkan di Kota Makassar. “Keberadaan BMT sangat dibutuhkan selama 2009 untuk menggerakkan roda perekonomian Sulsel. Sebab, yang menjadi sasaran penyaluran kredit yakni pelaku usaha mikro yang selama ini kurang dilirik oleh lembaga keuangan lainnya. Potensi untuk menggaet nasabah melalui program BMT sangat besar. Pelayanan yang diberikan kepada nasabah akan diperhatikan,” ujarnya.

»» read more

Ekspor karet Sulsel melonjak 45,9%

MAKASSAR: Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sulsel mengungkapkan nilai ekspor karet tahun 2008 melonjak 45,9% dibanding tahun 2007. Menurut Kepala Bidang Per­dagangan Luar Negeri Disperindag Sulsel Hasan Majadi, transaksi perdagangan komoditas karet tahun lalu mencapai US$21,4 juta, sedangkan tahun 2007 hanya US$14,7 juta.

Harga rata-rata komoditas karet Sulsel sepanjang tahun 2008 mencapai US$ 2.750 per ton, sedangkan tahun 2007 hanya US$2.150. “Harga karet Sulsel melonjak karena harga pasar dunia komoditas mengalami kenaikan, selain disebabkan permintaannya yang semakin besar,” ujarnya kepada Bisnis, pekan lalu.
Hasan mengemukakan permin­taan karet tumbuh 12,2%. Pada 2007, permintaan karet hanya 6.933 ton, sedangkan pada 2008 mencapai 7.781 ton. Tren pertumbuhan permintaan karet, ungkapnya, tidak mengalami gangguan berarti di masa krisis global, disebabkan industri internasional membutuhkan komoditas tersebut untuk bahan baku produksi mereka.

Karet merupakan bahan baku bagi industri pembuatan ban, alas kaki, perlengkapan rumah tangga, fitur elektronik, selang, pipa. Wilayah pengembangan komodi­ti karet di Sulsel berlokasi di Ka­­­bupaten Bulukumba dengan jumlah areal digunakan sekitar 19.390 ha, disusul Kabupaten Sinjai dengan lahan garapan 85 ha. “Karet ekspor banyak yang merupakan hasil produksi PT Lonsum yang memang cukup berkualitas, dan diakui di pasar internasional,” ujarnya.

Hasan menuturkan ada tujuh negara importir karet Sulsel, dengan Amerika Serikat sebagai market leader komoditas tersebut. Dia mengatakan Amerika Serikat menyerap 4.173 ton karet Sulsel di tahun 2008 dari posisi 4.152 ton ekspornya pada 2007 atau bertumbuh tipis 0,4%.

Importir terbesar lainnya adalah Kanada dengan volume perdagang­an 3.306 ton tahun 2008 dari 1.898 ton tahun 2007. “Tahun 2008 lalu, Italia mengimpor karet 100 ton, Jerman 60 ton, Meksiko 60 ton, Perancis 40 ton, dan Turki 40 ton,” ujarnya.

Hasan memprediksi harga ko­­moditas itu agak tertekan sampai awal tahun 2009. Menurutnya, krisis ekonomi global tetap mengancam ekspor karet tahun ini. “Kami belum mau memprediksikan lebih jauh, yang jelas kami berharap ekspor karet tetap bertumbuh positif,” ujarnya.

»» read more

Gorontalo pacu ekspor jagung

MAKASSAR: Pemerintah Provinsi Gorontalo berkomitmen menjadi sentra ekspor jagung nasional, khususnya di Sulawesi, pada tahun-tahun mendatang.

Pernyataan itu dikemukakan Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad dalam wawancara dengan wartawan usai peluncuran filmnya bertajuk “Fadel Muhammad Mengabdi untuk Indonesia” di Makassar, akhir pekan lalu.
Target tersebut juga diutarakan dalam sesi presentasi visi dan perkembangan Gorontalo dalam diskusi filmnya. Menurut Fadel, Gorontalo ingin menjadi yang terdepan dalam ekspor ja-gung ke pasar internasional.

Pihaknya akan berusaha menjadi market leader perdagangan komoditas primer tersebut dengan memanfaatkan potensi alam, SDM, dan jaringan internasional yang luas.

“Kami tetap optimistis ekspor jagung Gorontalo akan terus naik dibanding provinsi lain di Sulawesi dan nasional,” ujarnya. Ekspor jagung Gorontalo sendiri terus naik. Tahun 2008 Gorontalo memasarkan jagung sebanyak 177.182 ton dengan transaksi sebesar Rp398,25 miliar.

»» read more

Disperindag keberatan wajib L/C

MAKASSAR: Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sulsel melayangkan surat protes resmi kepada Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu terkait rencana pemberlakuan wajib letter of credit (L/C) mulai 5 Maret 2009.

Ketentuan dalam Peraturan Men­­dag No.1/M-DAG/PER/1/­­2009 itu mewajibkan L/C untuk ko­moditas sawit, kakao, kopi, karet, timah b­­­atangan, dan produk tamba­ng. Saat diterbitkan, pemerintah be­­­ralasan kebijakan itu untuk penga­manan sektor riil, melancarkan arus devisa, dan pembiayaan per­dagangan. Selain itu, wajib L/C untuk tertib usaha, pelestarian sumber daya alam, dan memperlancar perolehan devisa.Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Sulsel Hasan Majadi mengemukakan surat Disperindag No.550/Daglu/II/2009/Indag itu merupakan bukti komitmen peme­rintah daerah melindungi eksportir lokal, khususnya yang bergerak di bidang pertanian.

Dia menilai pemberlakuan kewajiban membuka rekening L/C bagi eksportir justru kontra produktif sebab menimbulkan hambatan (barrier) baru dalam ekonomi, yang berujung biaya tinggi. “Hari ini (kemarin) surat kebe-ratan­ terhadap aturan­ L/C ka­­­mi kirim. Surat ditandatanga­ni langsung Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Amal Natsir,” ujarnya kepada Bisnis, kemarin.

Menurut Hasan, ada tiga alasan penerbitan surat. Pertama, sistem pre shipment financing (pembayaran sebelum barang dikapalkan) dalam transak­si ekspor sudah mudah, cepat, dan optimal. Kedua, akan menciptakan double financing bagi eksportir sebab mereka harus membuka rekening L/C dan menyetor jaminan sebesar nilai transaksi.

Selanjutnya, ungkapnya, eks-portir akan dibebani pengeluaran pajak baru sebesar 5% untuk biaya provisi, test key, dan advice. “Kami minta ditunda 2009, hingga peng­usaha siap. Kalau bisa tidak usah sama sekali aturan tersebut selama-lamanya,” katanya. Dia mengaku L/C dapat memberi keamanan dan jaminan bagi eksportir.

Meski demikian, dia tetap merasa kebijakan itu membuat transaksi eksportir tidak efisien. “Kami lebih memilih eksportir diberi keleluasaan bertransaksi dan tidak lagi diberatkan dengan aturan baru yang akan membuat mereka semakin sulit bertahan di era krisis global,” ujarnya.

»» read more

Syarat SNI hambat ekspor Sulsel

MAKASSAR: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulsel mengemukakan regulasi ketat standar komoditas lokal bisa menghambat kinerja ekspor Sulsel 2009. Kepala Disperindag Sulsel Amal Natsir mengemukakan komoditas unggulan Sulsel banyak yang belum memiliki sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI), sehingga sulit dipasarkan ke mancanegara.

SNI diberlakukan untuk sejumlah produk berorientasi ekspor, namun juga untuk produk domestik yang dikonsumsi masyarakat lokal terkait keamanan dan keselamatan pangan. “Ada 30% produk Sulsel yang belum memiliki SNI dari ratusan produk ekspor ke mancanegara. Untuk 2009, pemasaran produk tersebut sulit, sebab pasar internasional tidak mau menerima kalau tidak ada SNI-nya,” ujar Amal kepada Bisnis, pekan lalu.

Sayangnya, Amal tidak merinci apa saja produk ekspor yang berpotensi terganjal syarat SNI. Amal menuturkan komoditas pertanian dan perkebunan Sulsel sulit memiliki sertifikasi SNI, sebab kualitasnya masih mengecewakan. Soal kualitas ini berhubungan dengan penanaman atau budidaya yang tidak begitu baik.

Menurutnya, pasar internasional yang semakin ketat akan menolak menyerap produk yang tidak memenuhi kriteria kelaikan konsumsi. Untuk itu, Amal berjanji akan membantu registrasi SNI.

Para pelaku usaha perlu didorong untuk memahami pentingnya standardisasi dan dilibatkan dalam pengembangan standar karena menyangkut mutu produk yang akan dihasilkan. Dia berharap pengusaha lokal semakin giat memberikan pendi-dikan dan pelatihan kepada petani dan pemasok komoditas agar bisa memperoleh produk berkualitas yang laik SNI.

“Kami juga intens memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pelaku perdagangan tentang manfaat SNI,” ujarnya. Secara kumulatif, nilai ekspor Sulsel tahun lalu mencapai US$2,16 miliar atau turun 21,32% diban-ding 2007 yang mencapai US$2,75 miliar.

»» read more

BPPMD gandeng IFC dorong investasi

MAKASSAR: Badan Promosi dan Penanaman Mo-dal (BPPMD) merencanakan kerja sama dengan International Finance Corporation (IFC) dalam upaya menekan ekonomi biaya tinggi di Sulsel. Sekretaris BPPMD Sulsel Andi Nuralam mengemukakan, IFC juga diminta mengkaji rumusan kebijakan investasi di Sulsel untuk para pemodal nasional dan asing. “Sebagai organisasi Bank Dunia, IFC laik diajak bermitra dalam mendorong investasi riil di Sulsel,” ujarnya kepada Bisnis, pekan lalu.

Menurut Andi, man-deknya berbagai kerja sama penanaman modal di Sulsel beberapa tahun terakhir, menjadi alasan utama BPPMD ingin IFC mendesain cetak biru investasi lokal, demi mendorong kinerja ekonomi regional. Dia mengatakan IFC memiliki think tank yang berkualitas dan berpengalaman internasional dalam membantu meningkatkan daya tarik investasi di Sulsel.

“Kami akan membuat sebuah desain dan proposal investasi yang siap jual kepada investor dengan meminimalisir potensi ekonomi biaya tinggi kepada calon pemodal asing dan nasional,” ungkapnya. Nuralam mengatakan pemodal kerap tertipu dengan promosi investasi daerah, sebab data, informasi, dan janji begitu berbeda dengan realitas di lapangan. Dia mengemukakan investor yang berniat membangun kemitraan usaha di Sulsel biasanya kecewa karena peluang dan potensi investasi di Sulsel kerap tidak ada sama sekali.

“Misalnya ada info terdapat 500 sapi di Sulsel. Ternyata setelah investor datang, keberadaan sapi-sapi itu tidak jelas. Ada lahan tidur, ternyata lahan bermasalah dan tidak jelas perizinannya,” ujarnya.Menurut Nuralam, data investasi Sulsel harus akurat dan betul-betul mencerminkan kapasitas investasi lokal. Daya tarik investasi Sulsel bisa optimal, jika potensi alam di wilayah ini betul-betul tersedia bagi pemodal. “Bila program investasi siap jual itu rampung, kami ingin investor yang datang membawa modal dan langsung berusaha, tanpa pengurusan berbelit-berbelit,” ujarnya.

»» read more

BPOM dukung rencana pabrik farmasi

MAKASSAR: Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menilai pembangunan pabrik farmasi di Sulsel laik untuk direalisasikan demi memenuhi kebutuhan obat di kawasan timur Indonesia (KTI). Kepala BPOM Makassar Djoko Triono menyatakan mendukung rencana Perusda Sulsel yang disampaikan­ baru-baru ini untuk merintis pabrik farmasi di daerah itu. Dia menilai apabila Sulsel memiliki pabrik farmasi, suplai obat di wilayah itu bakal terjamin dari segi kuantitas dan kualitas.

Menurutnya, investasi tersebut akan menguntungkan Perusda Sulsel, selain manfaat sosial bagi mas-yarakat berupa kesempatan meme-roleh obat murah. “Kami mendukung pabrik farmasi di Sulsel, karena daerah ini memiliki potensi besar bahan ba­ku obat-obatan,” ujarnya, kemarin.

Djoko berharap Perusda Sul­­sel serius menggarap ide tersebut, dan tidak sekedar wacana. Dia meminta manajemen melakukan stu­­di kelaikan secepatnya, termasuk berkoordinasi dengan pihak ter­­kait mengenai nilai investasi. Dia mengemukakan BPOM akan menyokong Perusda Sulsel dalam bentuk kajian kelaikan obat, penga­wasan, dan pengendalian sistem pem­bangunan pabrik.

“Begitu Perusda Sulsel bersurat ke­­pada Menteri Kesehatan untuk pembangunan pabrik farmasi, ka­mi akan melakukan langkah pendam­pingan,” ujarnya.

Menurut Djoko, para ilmuwan Sulsel harus dilibatkan dalam rencana besar pembangunan pabrik far­masi. Mereka harus menjadi think tank dalam merumuskan obat yang bisa dijual dan bermanfaat bagi masyarakat. Seperti diketahui, Direktur Perusda Sulsel Haris Hody mengemukakan ide awal industri terobosan ini berasal dari Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo. Industri obat-obatan diharapkan menopang program kesehatan gratis pemerintah provinsi. Perusda te­lah memilih Universitas Hasa-nu­d­din sebagai lembaga penelitian untuk bersinergi.

Rencana ini, lanjut Haris, segera di­tindaklanjuti. Perusda memiliki sejumlah gedung yang dapat dipakai untuk pabrik. Perusda menargetkan dalam seta­hun dapat mengembangkan sedikitnya lima industri.

“Industri yang kami bangun hendaknya memikirkan teknologi, bahan baku jangka panjang, dan pasar,” ujarnya.

»» read more

Krisis listrik rusak citra investasi

MAKASSAR: Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Sulsel menilai kebijakan PT PLN (Persero) Sulselrabar melakukan pemadaman bergilir selama dua bulan hingga April mengancam citra investasi lokal. Buntutnya, calon investor diperkirakan menunda renca­na investasinya tahun ini.

Sekretaris BPPMD Sulsel Andi Nuralam menuturkan pemilik modal enggan merea­lisasikan investasi bila infrastruktur dan fasilitas penunjang usaha belum tersedia secara memadai. Seperti diberitakan sebelum­nya, PLN menggelar pemadaman bergilir disebabkan overhaul PLTA Bakaru yang diurungkan sejak 2007.

Proses overhaul yang berlangsung 60 hari dimulai Kamis, 12 Februari lalu. Sehubungan dengan itu, sistem Sulsel dan Sulbar akan mengalami defisit listrik hingga 80 MW. Saat ini, daya mampu sebesar 412 MW tidak sanggup lagi memenuhi kebutuhan listrik masyarakat saat beban puncak pukul 17.00 hingga 22.00 Wita yang membutuhkan 460 MW.

“Sudah pasti pemadam­an mengganggu investasi. BPPMD sulit menjual potensi ekonomi, kami jadi dilematis mempromosikan,” ujar Nuralam, belum lama ini. Dia mendesak PLN membe­nahi sistem kelistrikan secepatnya agar investor tidak mengalihkan modalnya ke daerah lain. Menurutnya, ekonomi Sulsel sulit maju apabila tidak ditopang investasi.

Di lain pihak, investasi membutuhkan infrastruktur kelistrikan memadai supaya perusahaan bisa berproduksi optimal. “Kami berharap pembangkit listrik di Sinjai, Jeneponto, dan daerah lain bisa direalisasikan untuk mengatasi krisis listrik. Kalau listrik belum ada, kami takut investor yang masuk Sulsel kecewa,” ungkapnya.

Dikatakan, listrik, air, bahan bakar, dan infrastruktur jalan merupakan faktor pen­ting pengembangan investasi di suatu daerah. Berdasarkan catatan Bisnis, penanaman modal dalam negeri (PMDN) Sulsel tahun 2008 mencapai Rp1,1 triliun dan penanaman modal asing (PMA) sebesar US$26,7 juta.

Investasi itu pada sektor indus­tri gula, kayu lapis, perguda­ngan, restoran, hotel, perdagangan, dan lainnya. Sulsel memperoleh Investment Award pada tahun 2008 setelah menjadi enam besar provinsi berkinerja investasi terbaik. Peringkat Sulsel naik dari urutan 22 pada 2007 ketika hanya terealisasi satu proyek senilai Rp1,1 miliar.

»» read more

Apindo minta insentif PPh dipercepat

MAKASSAR: Asosiasi Pe­­ng­u­­saha Indonesia (Apindo) me­­­minta Kanwil Pajak Su­­­la­­­­­wesi Selatan, Sulawesi Ba­­­rat,­­­ dan Sulawesi Tenggara (Sulselrabar) tidak setengah hati memberikan insentif pajak penghasilan (PPh) sebesar 25%.Insentif ini sedianya diperuntukkan bagi perusahaan yang mengalami perubahan keadaan usaha atau kegiatan usaha, sesuai­ Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen) PER-10/PJ/2009 tentang Pengurangan Besarnya PPh Pasal 25 Tahun 2009 tanggal 11 Februari 2009.

Ketua Apindo Sulsel Latun­reng meminta aparat pajak di wilayah Sultanbatara melaksanakan instruksi tersebut se­­­cara konsisten dan transparan, agar eksistensi pengusaha lokal bisa diselamatkan pasca krisis. Dia khawatir insentif tersebut hanya akan menjadi ‘isapan jempol’ dan retorika pemerintah bila Kanwil Pajak mempersulit proses pemberian diskon bagi para pengusaha dalam masa pengajuan hingga 30 April 2009 ini.“Apindo merespon positif insentif fiskal ini, tapi kami semakin memberikan apresiasi bila niat baik ini diikuti dengan bukti nyata di lapangan. Jangan sam­­pai aturan ini hanya sebatas janji manis bagi para pengu­sa­ha,” ujarnya kepada Bisns, belum lama ini.

Latunreng mengemukakan insentif PPh badan 25% harus dipermudah birokrasinya, agar pengusaha bisa mengakses fasilitas tersebut secara optimal. Jangan sampai, katanya, peng­usaha dibebani dengan sya­­­rat-syarat berat sehingga sulit memproses penga­juan keringanan fiskal tersebut.­­Menurutnya, Apindo berha­rap anggotanya bisa memperoleh fasilitas insentif­ tersebut agar mereka bisa se­­lamat dari ancaman kebangkrutan, disebabkan krisis ekonomi global.

“Insentif pajak 25% akan menyelamatkan lagi nafas para pengusaha, sehingga tetap bertahan dalam persaingan­ bisnis,” ujarnya.Latunreng menambahkan insentif 25% harus dikalikan dengan capaian laba tahun sebelumnya, agar manfaatnya lebih dirasakan oleh pengusaha di Sulsel. Sebab, bila pengali dari insentif tersebut hanya komponen biaya atau pengeluaran­ dalam jumlah kecil maka efeknya tidak akan signifikan.

Data yang dihimpun Bisnis menyebutkan wajib pajak yang hendak memanfaatkan fasilitas ini diwajibkan menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis tentang besarnya PPh Pasal 25 yang diminta paling lambat 30 April 2009.Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku bagi wajib pajak bank, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, wajib pajak masuk bursa, dan wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala.

»» read more

Harga gula di Sulsel dijamin stabil

MAKASSAR: Dinas Perindus­trian dan Perdagangan (Disperindag) Sulsel menjamin stok gula lokal berada di titik surplus untuk mencukupi kebutuhan masyarakat lokal, sehingga potensi kenaikan harga komoditas tersebut bisa ditekan.

Kepala Disperindag Sulsel Amal Natsir mengemukakan persediaan gula di wilayahnya medio Februari ini masih mencapai 25.000 ton sehingga mencukupi untuk memenuhi konsumsi masyarakat hingga tiga bulan mendatang.

“Saya telepon para distributor soal stok, katanya aman. Mereka bilang tidak ada masalah soal harga. Harga akan stabil karena stok aman,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, pekan lalu. Amal membantah bila ketergantungan Sulsel terhadap gula impor dan defisit produksi industri gula lokal akan berujung kenaikan harga komoditas ter­­sebut di masa-masa krisis saat ini.

Menurutnya, untuk scope Sul­­sel krisis pasokan dan lonjakan harga gula tersebut telah diantisipasi, de­ngan memperbanyak stok dan koordinasi intensif stake holder perdaga­ngan komoditas tersebut.

“Meski kita memasok gula impor, tapi kebijakan tersebut tidak mengancam kenaikan harga di pasaran. Saat ini harga stabil di kisaran Rp6.000-Rp7.000/Kg,” ujarnya.
Amal mengemukakan trend ke­nai­kan harga memang mengancam pasar internasional dan nasional. Penawaran gula di pasar nasional memang me­­lambat karena belum memasuki masa panen, namun kecenderungan hanya berlangsung tem­­porer.

Sementara itu, sambungnya, pe­­nawaran gula di pasar internasional juga mengalami gangguan sebab pasokan komoditas tersebut didistribusikan untuk pembuatan bahan bakar etanol.

Akibatnya, pemerintah-peme­rin­tah­­­ tersebut mengincar stok bahan baku dari Indonesia, untuk meme­nu­­hi kebutuhan masyarakat di negaranya. Menurut Amal, Sulsel akan ketambahan pasokan gula rafinasi dari PT Minasa Te’ne yang mulai berproduksi pada Mei 2009. “Jadi kita tidak khawatir akan resiko kenaikan harga gula,” ungkapnya.

»» read more

Solthana bidik penjualan rumah Rp15 miliar

MAKASSAR: Pengelola perumahan Solthana Residence optimis bisa merealisasikan penjualan sebesar Rp15 mi­­-li­ar­ pada 2009, mes­­­kipun kri­­­sis global ma­­sih mengancam­ kinerja eko­­nomi Sulsel se­­panjang tahun ini. General Manager Solthana Residence Burhanuddin Nur mengemukakan estimasi itu sangat realistis.

“Tahun ini Solthana target menjual rumah hingga 90 unit dengan transaksi Rp10-15 miliar. Target ter­­sebut sama dengan capai­an tahun lalu yang mencapai 80-an unit senilai Rp10 miliar,” ujarnya kepada Bis­­­nis, Rabu malam. Menurut Burhanuddin, pre­diksi penjualan juga di­­dukung rencana menaikkan harga properti mereka tahun ini. Kenaikan ber­­ki­­sar­ 12,5% - 25% dari unit ter­­­­­kecil tipe 40/96 hingga ter­­be­­sar 75/153. Menurut­nya, ke­­­putusan menaikkan­ harga tidak bisa dielakkan karena lon­­jakan bahan ma­terial ru­­mah akibat krisis­ global. “Kemungkinan besar har­ga rumah Solthana sekitar Rp180 juta - Rp300-an juta ta­hun ini. Namun kami ya­­kin­ daya beli masyarakat te­­­­tap tinggi, meski ada kenaikan harga, apalagi BI Ra­­­­te sudah turun menjadi 8,25%,” ungkapnya.

Burhanuddin menarget­kan­ seluruh rumah di Sol­­­­­thana Residence yang ber­­­­­jumlah 229 unit akan lu­­­­des pada tahun ketiga, se­­­­­jak pemukiman berdiri di 2008 lalu. Untuk merealisasikannya, manajemen memutus­­kan menggarap kelompok­ masyarakat kategori me­­nengah yang diyakini me­­­mi­­­liki pendapatan berle­­bih untuk berinvestasi di pe­­rumahan.

Selain itu, Solthana be­­kerja sama dengan berba­gai pihak untuk memasarkan pemukiman mereka.“Investasi perumahan ti­­­dak­ ada matinya, sehingga­ akan dilirik masyarakat. Apa­­lagi harga rumah kami tidak terlalu mahal,” ungkapnya.

»» read more

DPRD minta bank kucurkan kredit

MAKASSAR: DPRD Sulsel meminta perbankan­ tidak menunda intermediasi kredit di awal tahun 2009, sebab bisa mengancam kelangsungan ekonomi lokal.

Ketua Komisi II DPRD Sulsel Bidang Keuangan­ Ambas Syam mengemukakan tidak­ ada alasan perbankan bersikap ekstrem dengan menahan laju kredit, sebab ekonomi Sulsel cenderung stabil.
“Perbankan harus merealisasikan kredit mereka secepatnya di awal tahun. Jangan tahan-tahan kredit, karena bisa mengganggu perkembangan ekonomi Sulsel,” ujarnya kepada Bisnis, kemarin.

Dia mengemukakan perbankan justru bisa memicu kecemasan pelaku ekonomi bila menghambat realisasi kredit. Menurutnya, kebijakan tersebut kontraproduktif dengan semangat pemerintah daerah mendorong ekonomi Sulsel.

»» read more