Pelindo IV reklamasi pantai 220 ha akhir 2010

MAKASSAR: PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV menargetkan reklamasi pantai perairan­ dangkal­ di Kecamatan Ujung Tanah­ untuk perluasan Pelabuhan­ Makassar dimulai akhir 2010. Sekretaris Pelindo IV Alif Abadi­ mengatakan rencana reklamasi tersebut telah mendapat pengesahan­ Menteri Perhubungan.

Hal ini meneruskan rekomendasi Pemerintah Kota Makassar sesuai Keputusan Menteri No.2 Tahun­ 2004 tentang Pengembangan­ dan Reklamasi Pantai seluas 220 hektare.­ Rencana pengembangan dan reklamasi pantai telah mendapat rekomendasi dari Pemkot Makassar­ dan pengesahan dari Menteri Perhubungan melalui Kepmen. Proyek pengembangannya sendiri akan dilakukan akhir 2010,” kata Alif, kemarin.

Dia mengatakan setelah pihaknya mendapat pengesahan dari Menhub,­ Pelindo IV mempersiapkan pengajuan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) kepada­ Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan pihak terkait.Menurutnya, Amdal untuk pengembangan reklamasi pantai itu telah dibahas sejak April 2008 dan saat ini sudah memasuki tahap perampungan.

“Setelah mendapatkan pengesahan dari Menhub, kami mulai membahas Amdalnya. Diharapkan prosesnya bisa berjalan sempurna­ hingga akhirnya memasuki tahap­ perampungan 2010 nanti,” ungkapnya.­Menurutnya, reklamasi bakal dilakukan bekerja sama dengan­ Pemkot­ Makassar, termasuk persiapan­ dan pengembangan­ rancangan­ induk (master plan) yang sudah memperoleh persetujuan wali kota.

Selain itu, masih menunggu penetapan dari menteri serta menjaring investor melalui tender. Untuk­ tahap pertama, Pelindo IV akan mereklamasi perairan dangkal seluas­ 220 ha.Alif mengatakan pihaknya telah mensosialisasikan rencana reklamasi­ kepada warga setempat dan pihak lain. Dari areal yang direklamasi, 30 ha akan digunakan untuk pengembangan pelabuhan dan 20 ha untuk­ kawasan fasilitas umum yang nantinya dikelola oleh Pemkot Makassar.

»» read more

Wali Kota: PDAM Makassar akan direstrukturisasi

MAKASSAR: Wali Kota Ilham Arief Sirajuddin berjanji akan merestrukturisasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar menyusul skandal dugaan korupsi yang melibatkan direksi.

Direktur Utama PDAM Tadjuddin Noor baru-baru ini ditetapkan oleh Kejaksaan Tinggi Sulselbar sebagai tersangka kasus dugaan penggelembungan (mark up) anggaran pada proyek pengadaan pipa.

Selain munculnya kasus mark up, restrukturisasi juga dianggap penting mengingat buruknya manajemen BUMD itu. Menurut Ilham, seluruh jajaran perusahaan milik daerah itu saling menjatuhkan satu sama lain yang berimbas pada kerugian perusahaan.

“Meskipun saya masih menggunakan asas praduga tidak bersalah, namun ada rasa bersalah karena telah menempatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab pada perusahaan ini, baik itu direksi dan jajarannya maupun badan pengawas perusahaan,” tegas Ilham, kemarin.

Menurut Ilham, pihaknya belum bisa memastikan waktu restrukturisasi karena masih berkonsentrasi menyelesaikan masalah PDAM. “Sekarang yang menjadi konsentrasi kami di Pemerintah Kota Makassar adalah mencari simpul permasalahan dan segera dilakukan perbaikan selama tidak mengganggu kinerja PDAM,” tambah Ilham.

Sebelumnya, Ilham menyatakan bakal mencopot Direktur Utama Tadjuddin Noor apabila penetapan yang bersangkutan sebagai tersangka mengganggu ki-nerja perusahaan. Meski demikian, Wali Kota menyatakan masih mempelajari kasus Tadjuddin dan pengaruhnya terhadap PDAM. Dia menegaskan jika terbukti bersalah, Tadjuddin harus bertanggung jawab.

»» read more

Realisasi setoran PAD Makassar hingga Mei baru 26%

MAKASSAR: Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin menegur seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar karena rendahnya pencapaian PAD hingga Mei 2009.Ilham menyebutkan total pendapatan asli daerah (PAD) yang masuk ke kas pemkot baru sebesar 26% dari target yang telah ditentukan.

“Melihat rendahnya PAD Makassar hingga saat ini, diharapkan partisipasi seluruh elemen ditingkatkan termasuk lurah di 14 kecamatan memerhatikan pemasukan pajak bumi dan bangunan (PBB). Selain itu, peran perusahaan daerah (Perusda) dalam menggenjot PAD juga harus terus digencarkan,” tekan Ilham, kemarin.

Selain rendahnya PAD, realisasi belanja langsung merujuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2009 juga tercatat masih di bawah target. Bahkan, tiap SKPD tahun ini hanya merealisasikan belanja langsung sebesar 5% hingga menjelang semester pertama tahun anggaran 2009.

“Dengan kecilnya realisasi penggunaan belanja langsung tersebut, diharapkan kesadaran SKPD untuk terus menggenjot penggunaan anggaran pada sejumlah proyek yang telah ditenderkan,” kata Ilham.

Untuk pelaksanaan tender, Wali Kota meminta seluruh SKPD menggunakan sistem IT (informasi dan teknologi) yang dapat menghemat anggaran 30%. Selain itu, penggunaan TI dalam proses tender juga meminimalkan kecurangan karena dapat diakses oleh masyarakat.

“Ke depan, diharapkan seluruh SKPD telah menggunakan pola seleksi tender berbasis IT pada nilai tender minimal Rp500 juta untuk menghindari indikasi korupsi. Selain itu, tender berbasis IT juga mengajarkan pengusaha untuk lebih kreatif,” ungkapnya.

Mengenai program kerja, Ilham yang berpasangan dengan Wakil Wali Kota Supomo Guntur yang baru dilantik pekan lalu, menyebutkan dalam waktu 100 hari ke depan seluruh program gratis akan direalisasikan dengan surat keputusan (SK) wali kota. Sebanyak tiga program utama yang segera direalisasikan di antaranya bebas biaya persalinan, bebas administrasi kependudukan, dan bebas administrasi pemakaman.

“Tiga bebas yang dimaksudkan itu harus sesuai dengan syarat yang telah ditentukan, seperti gratis administrasi kependudukan berupa pembuatan KTP bila pengambilannya sesuai waktu yang ditetapkan dinas catatan sipil, yakni 17 tahun,” tegas Ilham. kesatuannya.

»» read more

Jalan Urip ditutup 65 hari untuk fly over

MAKASSAR: Pembangunan megaproyek jalan layang (fly over) di Makassar yang direncanakan selesai September mendatang berimbas pada penutupan sejumlah lajur di Jl. Urip Sumoharjo selama 65 hari. Penutupan jalan akan dimulai hari ini 18 Maret, sejak pukul 20.00 hingga 05.00 Wita. Langkah itu dilakukan untuk menjaga keamanan pengguna Jl. Urip Sumoharjo saat dilakukan pemasangan alat seberat 130 ton.

Pemasangan girder atau balok beton merupakan bagian utama pembangunan fly over, sehingga diperlukan rekayasa lalu lintas untuk balok tersebut,” kata pimpinan proyek fly over Haikal di Makassar, kemarin. Berdasarkan jadwal SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Metropolitan Makassar, pemasangan girder sebanyak 55 unit membutuhkan waktu selama 65 hari hingga 21 Mei mendatang.

Haikal menambahkan untuk menyukseskan rencana itu, pihaknya telah meminta bantuan Sat Lantas Polwiltabes Makassar untuk mengkaji rekayasa lalu lintas saat dilakukan penutupan jalan secara total. Secara terpisah, Dikyasa Lantas Polwiltabes Makassar, Aipda Sartono selaku pakar lalu lintas meminta masyarakat menghindari Jl. Urip di malam hari dan mencari jalan lain.

“Kami telah membuat rekayasa lalu lintas yang disesuaikan dengan jadwal kegiatan dan kondisi di lapangan. Selain itu, kami juga menyiapkan beberapa petugas untuk melakukan pengamanan,” ungkap Sartono.

»» read more

‘Manajemen konstruksi flyover Makassar buruk’

MAKASSAR: Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Sulawesi Selatan menilai lambatnya penyelesaian megaproyek flyover atau jalan layang Urip Sumoharjo, Makassar, yang dibangun sejak Desember 2006 disebabkan buruknya manajemen konstruksi. Sekretaris MTI Sulsel Lambang Basri Said mengatakan salah satu faktor keburukan konstruksi terlihat dari penataan arus lalu lintas yang tidak dianggarkan sehingga menimbulkan kemacetan di seluruh ruas jalan lokasi proyek.

Menurut Lambang, berdasarkan hasil kajian, kerugian pengguna jalan akibat kemacetan mencapai ratusan juta rupiah per hari. “Kalau kontraktor benar siap mengerjakan megaproyek ini, konsentrasi awal sebelum memulai pembangunan harusnya menata arus lalu lintas sehingga tidak menimbulkan macet,” kata Lambang, kemarin.

Dia mengatakan alasan yang kerap diungkapkan kontraktor, yakni minimnya anggaran dan faktor pembebasan lahan bukan masalah utama yang memperlambat penyelesaian jalan layang tersebut. “Dalam hal ini, lahan dan anggaran sebenarnya tidak bisa dijadikan alasan, karena untuk memenangkan tender saja mereka bisa membuang Rp11 miliar lebih,” tekan Lambang.

Dia menambahkan, proyek yang menelan anggaran sebesar Rp54 miliar dari APBN itu seharusnya rampung pada 2007. Namun, sampai saat ini belum selesai sehingga kontrak diperpanjang sesuai addendum hingga September 2009. Hal senada dikemukakan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Sulselbar. Lembaga ini mengaku mene-mukan sejumlah penyimpangan teknis yang dilakukan PT Sumbersari Ciptamarga sebagai kontraktor proyek flyover.

Sekretaris I LPJK Sulselbar Abdul Rahman Djamaluddin mengatakan dari kunjungan LPJK akhir 2008, ditemukan penimbunan jembatan dari arah barat Jl. Urip Sumoharjo ke timur di Jl. AP. Pettarani - Jl Tol Reformasi, tidak memenuhi prosedur teknis. Selain itu, LPJK juga menemukan tidak ada penanggung jawab serta tenaga ahli yang menanganinya. Hal ini, kata dia, berdasarkan pengakuan satuan kerja dan konsultan proyek.

“Proyek yang tidak memiliki tenaga ahli dan penanggung jawab berpotensi mengalami masalah pelik, misalnya keterlambatan dan menyalahi bestek. LPJK Sulselbar akan mengirim hasil temuan ke LPJK di Jakarta untuk menindaklanjutinya,” kata Rahman. Tidak hanya itu, Rahman menambahkan alat berat yang digunakan kontraktor selama ini kurang memadai karena kapasitasnya kecil. “Beberapa masalah ini yang memicu keterlambatan proyek flyover,” imbuhnya.

»» read more

Dana benih Luwu Utara Rp5,9 miliar

MAKASSAR:Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, Sulsel, menyiapkan dana Rp5,9 miliar guna meningkatkan produktivitas bidang pertanian khususnya pengadaan benih tanaman padi dan jagung. Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Luwu Utara Muhammad Kasim Alwi kepada Bisnis kemarin mengatakan, pengadaan dana itu guna membenahi produksi jagung dan padi di daerahnya. Menurutnya, pembenahan produksi dilakukan guna mendukung program suplus beras dua juta ton dan produksi jagung 1,5 juta ton tahun 2009.

Kasim mengemukakan, setiap tahun Luwu Utara menaikkan dana dukungan produksi komoditas padi dan jagung. Hal itu dilakukan seiring meningkatnya produksi rata-rata setiap tahun. “Kami optimistis dapat mencapai surplus beras 59.369,75 ton dan produksi jagung hingga 53.177,5 ton tahun ini. Semoga produksi itu signifikan untuk program pemprov di bidang pertanian, “ tutur Kasim.

Tahun lalu kata Kasim, Kabupaten Luwu Utara surplus beras sebanyak 43.348,87 ton dengan tingkat produktivitas 5,22 ton per ha pada areal panen seluas 33.053 ha. Karena itu menurutnya, tahun 2009 ini produkstivitas ditingkatkan menjadi 5,38 ton per ha dan luas panen 38,674 ha sehingga dapat tercapai surplus 59.396,75 ton.

Begitu pula halnya dengan jagung. Kasim mengatakan, produksi jagung tahun lalu 4,35 ton per hektar dengan luas panen 10.900 ha. “Tahun ini kami menargetkan produktivitas 4,45 ton per ha dengan luas panen 11.950 ha. Itu karena minat masyarakat tanaman jagung yang sangat tinggi,“ ujarnya.

Anggaran sebesar Rp5,9 miliar yang dikucurkan tahun ini diberikan pada kelompok tani berupa bantuan benih padi dan jagung. Anggaran itu mencakup Rp4,165 Milyar bersumber dari APBN untuk benih padi 207.500 kg, dan APBD Luwu Utara Rp1,827 miliar juga untuk benih padi 109.500 kg. Sedangkan untuk benih jagung dari anggaran APBN diperoleh 37.500 kg dan APBD Lutra sebanyak 19.020 kg.

Kasim mengakui, pihaknya masih terkendala berbagai masalah guna peningkatan produktivitas komoditi pertanian di wiayahnya. Masalah kelangkaan pupuk, dan banyaknya jaringan irigasi yang rusak,temasuk kendala yang dihadapi.

»» read more