Home - Photo - Blogger

Subscribe: Posts Subscribe to Revolution ChurchComments

40 Jiwa masih terjebak di Palopo

PALOPO, Sulsel: Sekitar 40 warga dari RW 3, Kelurahan Battang Barat, Kecamatan Wara Barat masih terisolir oleh sisa tanah longsor sampai tiga hari pasca longsor di Kota Palopo, Sulsel. Hal ini dikemukakan Camat Wara Barat Idris Kaso di Palopo, kemarin siang. Menurut dia, warga tersebut tidak dapat keluar­ dan dievakuasi dengan cepat karena akses jalan keluar terputus akibat masih ada ribuan kubik tanah menutupi.

Pemkot tata kampung nelayan

MANADO: Pemkot Manado akan menata ruang baru di kawasan pesisir untuk dijadikan kawasan perkampungan nelayan. “Kawasan pesisir yang sebagian besar berada­ di utara akan direvitalisasi supaya selain menjadi permukiman, juga menjadi pendukung pariwisata sebab diatur sebagai kawasan pengembangan nelayan,” kata Kepala Bappeda Manado Revin Lewan, kemarin. Lewan mengatakan kawasan dimaksud mencakup Bailang di Kecamatan Bunaken, serta Karangria di Kecamatan Tuminting.

Rumput laut Seram 135 ton

AMBON: Lima kelompok nelayan yang membudidayakan rumput laut di Desa Wael, Kabupaten Seram Bagian Barat, setiap tahun mampu menghasilkan 135 ton. “Hasil panen saya rata-rata 1,8 ton per tahun­ sejak Mei 2007. Tapi kalau digabungkan dengan empat kelompok nelayan lain, jumlahnya­ cukup besar,” kata Ketua Kelompok Budidaya Rumput Laut Sukamaju La Idris M. Thalib, kemarin. Lima kelompok nelayan yang mengembang­kan­ rumput laut itu masing-masing ber­anggota 15 orang.
Tampilkan postingan dengan label Laporan Arfina. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Laporan Arfina. Tampilkan semua postingan

Kamis, Maret 12, 2009

Wali Kota janji segera usut PDAM

MAKASSAR: Wali Kota Makassar Andi Herry Iskandar menegaskan akan mengusut dugaan kasus penggelembungan (mark up) anggaran dalam proyek pengadaan meteran air oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Mark up proyek ini diketahui setelah muncul hasil audit investigasi Badan Pemeriksaan Keuang­an dan Pembangunan (BPKP) Sulsel pada 31 Desember 2008. Laporan BPKP kini ada di tangan Wali Kota.

BPKP menemukan penyalahgunaan anggaran senilai Rp1,4 miliar di tubuh PDAM Makassar dalam proyek pengadaan meteran oleh PT Wetang Lestari pada 2007. Dalam pengadaan meteran de­ngan total anggaran Rp3,69 miliar tersebut, Wetang Lestari menetapkan anggaran Rp205.000 per unit meteran merek Barindo, padahal harga pasar saat itu disebut hanya berkisar Rp115.000 per unit.

Dengan demikian, diduga terja­di penggelembungan hingga sekitar Rp90.000 per unit atau total Rp1,4 miliar.Menurut Herry, laporan hasil audit ini merupakan permintaan Wali Kota Makassar Ilham Arif Sirajuddin ketika itu. Audit dila­kukan menyusul ada dugaan penyelewengan di tubuh salah satu perusahaan daerah milik Pemkot itu. “Memang benar ada dugaan penggelembungan dan kami akan segera melakukan pertemuan dengan direksi PDAM pekan depan untuk meminta klarifikasi,” kata Herry di Balai Kota, kemarin.

Wali Kota menambahkan, sebelum melakukan pertemuan dengan PDAM, pihaknya akan mempelajari terlebih dulu laporan BPKP mengenai dugaan penggelembung­an. Di samping itu juga permintaan pemutusan MoU dengan pihak ketiga PT Traya Tirta Makassar dalam pengelolaan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Panaikang II.

Pemutusan MoU, menurut BPKP, untuk menghindari poten­si kerugian lebih besar. Hal itu terkait adanya dugaan mark up anggaran yang juga terjadi pada proyek pengadaan material pipa bersama Traya, di mana proyek tersebut menelan anggar­an sebesar Rp7 miliar.

Secara terpisah, Ketua Badan Pengawas PDAM Makassar Ruslan Abu membenarkan hasil audit BPKP yang mengendus penggelembungan anggaran. Tapi, dia mengaku pihaknya belum bertemu dengan direksi PDAM terkait temuan itu. “Status kami di sini hanya seba­gai pengawas yang bertugas memantau PDAM dalam hal kontrak kerja sama dengan pihak ketiga. Menyangkut anggarannya sepenuhnya wewenang direksi,” kata Ruslan.

Penggelapan pajak
Menurut sumber Bisnis yang mengetahui kinerja PDAM, laporan BPKP mengenai kasus meteran sudah sampai di meja Wali Kota sekitar sebulan lalu. Sumber itu mengemukakan, selain kasus mark up meteran dan kerja sama dengan PT Traya, PDAM juga terindikasi kasus pajak senilai Rp7,5 miliar dan mark up pada tender pengadaan air di PT Makassar Te’ne.

Khusus penggelapan pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat diketahui telah memblokir rekening PDAM Makassar. Kasus ini telah berlangsung sejak 2005 hingga 2006. “Banyak dugaan mark up selama ini terjadi di PDAM Makassar, namun belum tersentuh hukum,” kata sumber itu lagi.
Direktur Utama PDAM Makassar Tajuddin Noer menolak memberikan penjelasan kepada wartawan ketika dikonfirmasi.

Sementara itu, saat dikonfirmasi melalui ponselnya pada Selasa (10 Februari), Humas PDAM Jufri Sakka tidak bersedia memberikan keterangan. Menurut Jufri, pihaknya belum mendapatkan informasi apa pun mengenai hal itu. “Jangan tanya ke saya, langsung saja ke yang bersangkutan. Sampai saat ini, saya belum mengetahui apa pun me­nge­nai masalah itu,” tandas Jufri.

»» read more

Rabu, Maret 11, 2009

BPKP temukan mark up PDAM Makassar

MAKASSAR: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan penyalahgunaan anggaran senilai Rp1,4 miliar di tubuh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar pada proyek pengadaan meteran.

Sumber Bisnis di PDAM yang mengetahui informasi itu mengemukakan proyek tersebut berawal pada tahun 2007 lalu saat dimenangkan oleh PT Wetang Lestari dengan total anggaran pengadaan Rp3,3 miliar.
Dalam pengadaannya, Wetang Lestari menetapkan anggaran Rp205.000 per unit meteran, padahal harga pasar saat itu disebut hanya berkisar Rp115.000 per unit. Dengan demikian, kata sumber itu mengutip temuan BPKP, diduga terjadi penggelembungan (mark up) hingga sekitar Rp90.000 per unit atau total Rp1,4 miliar.

“Dari hasil pemeriksaan, ditemukan penyimpangan anggaran dalam proyek pengadaan tersebut yang melibatkan oknum terkait,” katanya, kemarin. Selain masalah mark up, BPKP juga merekomendasikan PDAM Makassar memutuskan kontrak kerja sama dengan PT Traya Tirta untuk meminimalkan potensi kerugian yang lebih besar bagi salah satu perusahaan daerah Kota Makassar itu.

“Jadi, hasil laporan BPKP pada 31 Desember 2008 lalu tidak hanya penemuan mark up pada pengadaan meteran yang dilakukan PDAM dengan PT Wetang Lestari, tapi juga mengenai kerja sama antara PDAM dengan pihak PT Traya,” tambahnya.

Saat dikonfirmasi melalui ponselnya, Humas PDAM Makassar Jufri Sakka tidak bersedia memberikan keterangan. Menurut Jufri, pihaknya belum mendapatkan informasi apa pun mengenai hal itu. “Jangan tanya ke saya, langsung saja ke yang bersangkutan. Sampai saat ini, saya belum mengetahui apa pun mengenai masalah itu,” tandas Jufri Sakka.

»» read more

Kamis, Maret 05, 2009

Status caleg Hadi belum batal

MAKASSAR: Meskipun Abdul Hadi Djamal sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun KPU Sulsel menyatakan yang bersangkutan masih tetap berstatus calon legislatif yang sah dan belum bisa dibatalkan. KPU Sulsel menyatakan bahwa proses kampanye calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Amanat Nasional (PAN), a.n Abdul Hadi Djamal tetap bisa dilanjutkan. “Kami mengikuti asas praduga tak bersalah, jadi selama belum ada putusan hukum tetap pada dugaan korupsi anggota DPR Komisi V itu, kami tetap membolehkan proses kampanyenya,” kata angggota KPU Sulsel Syamsir Rahim di Makassar, kemarin.


Syamsir Rahim mengatakan pihaknya sudah memperoleh informasi bahwa Abdul Hadi Djamal secara resmi dijadikan tersangka oleh KPK. Sebelumnya Hadi Djamal adalah nomer urut 1 untuk calon anggota legislatif PAN untuk daerah pemilihan (dapil) 1Sulsel.

Menurutnya KPU Sulsel tetap akan melakukan tugas dan kewenangan seperti biasanya yakni mengawasi kampanye partai politik (parpol) dan caleg tanpa ada perlakuan khusus.

“Sesuai aturan yang ada, caleg dan parpol akan diberikan kesempatan dalam kampanye. Akan tetap diawasi namun tidak ada pelakuan khusus,” katanya. Samsir mengatakan bahwa mekanisme dan administrasi caleg untuk calon DPR RI merupakan otoritas KPU Pusat.

»» read more

Jumat, Februari 27, 2009

Konversi terhambat administrasi

MAKASSAR: Konversi mi­­nyak tanah ke elpiji 3 kg di Makassar terkendala kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP) dan besarnya penghasilan. Ba­­nyak­ warga yang didata sebagai penerima elpiji tidak memiliki KTP dan berpenghasilan di atas Rp1,5 juta per bulan.

Padahal pemerintah dan Pertamina mensyaratkan war­­ga penerima kompor gas harus memiliki KTP yang masih berlaku dan ­­penghasilan maksimal Rp1,5 juta per bulan.
ertamina Wilayah Kaliman­tan, Sulawesi, dan Papua Zulfikar mengatakan dari pencacahan di tujuh kecamatan sasaran konversi, sejumlah warga tidak memenuhi syarat administrasi. “Masih banyak warga yang KTP-nya tidak berlaku lagi dan tidak memiliki kartu keluarga. Banyak juga warga yang penghasilannya­ di atas Rp1,5 juta per bulan,” kata Zulfikar saat di­­konfirmasi, kemarin.

Menurut Zulfikar, saat ini petugas sudah melakukan pencacahan di 15 kelurahan di tiga kecamatan di Makassar yakni Tallo, Ujung Tanah dan Ujung Pandang. Dari 15 kelurahan, seba­nyak 3.700 KK berhak me­­­­nerima satu set tabung elpiji bersubsidi yang baru didistribusikan pada 2 Maret 2009.

“Kami berharap masya­rakat segera mengurus adminis­­­trasinya. Karena da­­­­lam proses pencacahan, kon­­sultan akan meminta mem­­­perlihatkan KTP, KK, dan berapa penghasilan per bulan,” tambah Zulfikar. Dia mengatakan stok el­­­piji saat ini mencapai 212.000 tabung, sedangkan regulator 112.000 dan kompor sekitar 65.000.

“Ketakukan kami terjadi penumpukan stok untuk keperluan konversi karena distribusi mulai terhambat akibat administrasi,” ungkapnya.

»» read more

Selasa, Februari 24, 2009

Warga Makassar masih keluhkan konversi gas

MAKASSAR:Pelaksanaan konversi minyak tanah ke gas elpiji di Makassar sejak 16 Februari lalu mulai menuai protes. Masyarakat mengeluh karena kurang sosialisasi dari PT Pertamina wilayah VII Makassar. Ketua Serikat Rakyat Miskin Indonesia Sulawesi Selatan (Sulsel), Wahida Baharuddin mengatakan pemerintah dan pihak Pertamina seharusnya me-lakukan sosialisasi pelaksanaan konversi beberapa bulan atau setahun sebe-lumnya.

“Pemerintah harus memberikan pemahaman dulu ke masyarakat mengenai pengalihan minyak tanah ke gas elpiji ukuran 3 kilogram dan juga cara penggunaannya sehingga tidak menimbulkan ledakan seperti di beberapa daerah,” kata Wahida pada Bisnis, kemarin. Wahida menambahkan, selain minimnya sosialisasi program pemerintah ini juga mulai berimbas pada kelangkaan minyak tanah di sejumlah wilayah di Makassar.

“Kelangkaan minyak tanah kembali terjadi di Makassar. Padahal, se-belumnya pihak Pertamina telah menjamin tidak akan melakukan pengurangan pasokan sampai masyarakat siap menerima program konversi ini,” tambah Wahida.

Secara terpisah Pjs Eksternal Relation PT Pertamina Region VII Makassar, Rosdina Nurdin membantah kurangnya sosialisasi dalam pelaksanaan konversi minyak tanah. Menurutnya, pelaksanaan sosialisasi telah dilakukan optimal karena langsung kemasyarakat penerima paket kompor dan gas elpiji.

“Kami telah melakukan sosialisasi bekerja sama dengan pihak Pemkot Makassar sebulan sebelum pelaksanaan dengan melibatkan camat, lurah, dan masyarakat,” ungkap Rosdina. Sedangkan mengenai kelangkaan minyak tanah, Rosdina berjanji akan melakukan pengusutan karena Pertamina tidak serta merta menarik minyak tanah di pangkalan dan agen.

Sebelumnya, General Manager Pemasaran BBM Retail Pertamina VII, Suherimanto sudah memberi jaminan stok dan harga minyak tanah di Sulawesi Selatan, khususnya Makassar tetap aman sejak pelaksa-naan konversi.

Menurutnya, Pertamina akan tetap menyalurkan minyak tanah ke pangkalan sesuai kuota, sampai masyarakat benar-benar menerima program konversi.

“Penarikan minyak tanah akan dilakukan setelah dua atau tiga bulan pelaksanaan konversi berjalan, sehingga tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat yang berimbas pada kekurangan stok,” jelas Suherimanto.

»» read more

Jumat, Februari 20, 2009

Garuda bidik pendapatan US$39,47 juta

MAKASSAR: PT Garuda­ Indonesia Cabang Makassar tahun ini me­­nargetkan pendapatan US$39,47 juta atau naik 36% dibanding perolehan 2008.Manajer Pemasaran Ga­­­­­­­ru­­­da Makassar Agung Pra­­­bowo mengatakan pen­­dapatan perseroan di wila­yah itu tahun lalu mencapai US$29 juta atau melebihi target yang dipatok US$27,90 juta.

Menurut Agung, kenaikan­ dipengaruhi naiknya harga tiket dan peningkatan jumlah kursi penerbangan Garuda. Dia menjelaskan tingkat isian (load factor) Garuda di rute Makassar pada Januari 2009 hanya men­capai 50%, sedang­kan­ sejak awal hingga ­­tengah Februari, ting­­kat­ isian mulai meningkat dengan rerata antara 70% sampai 75%.Agung mengatakan un­­tuk menyiasati turunnya­ tingkat isian, Garuda menyiapkan beragam paket promo. Dia menuturkan frekuen­si terbanyak penerbangan Garuda dari Makassar ada­­lah ke Jakarta, yaitu seba­nyak enam kali.“Sebelumnya flight ka­mi­­ untuk rute Makassar - Ja­­kar­ta hanya lima kali se­­hari, kini dengan dibuka­nya­­ rute ba­­ru Makassar - Ken­­­dari ma­­ka bertambah menjadi enam kali pener­bangan,” ka­­ta Agung, awal pekan ini.

Garuda, papar Agung, se­­cara bertahap memperlu­as jangkauan penerbangan­ di kawasan timur Indone­sia (KTI). Pada triwulan­ per­­tama 2009, Garuda me­­nyiapkan lima rute ba­­ru tujuan Kendari, Palu, Gorontalo, Ambon, dan So­­rong, di mana Bandara Sul­­tan Hasanuddin menja­­di flight hub. Lima kota yang akan di­­singgahi itu dengan meng­­gunakan pesawat Boeing­ 733 dengan 94 kursi eko­­nomi dan 16 bisnis. Me­­nurutnya, penambahan ru­­te di KTI sudah disusun sejak 2008.

Sebagai langkah awal, pem­­bukaan rute baru akan dilakukan dengan fre­­kuensi sekali sehari. Ji­­ka animo tinggi, frekuensi akan ditambah. Agung mengklaim pang­sa pasar Garuda di rute Makassar pada 2008 sekitar 26%. Angka itu meningkat diban-ding tahun se­­belumnya 23% hingga 25%. Baru-baru ini, Garuda ju­­ga mengubah waktu pe­­nerbangan rute Makassar – Balikpapan dari ma­­lam­­ men­­jadi pagi hari. Sebaliknya, lepas landas Balikpapan – Makassar menjadi malam hari.

»» read more

Selasa, Februari 17, 2009

Konversi dimulai, minyak tanah belum ditarik

MAKASSAR: PT Pertamina UPms VII Makassar menjamin stok dan harga minyak tanah di Sulawesi Selatan, khususnya Makassar tetap aman se­­telah pelaksanaan konversi minyak tanah ke elpiji, mulai kemarin.

General Manager Pemasaran BBM Retail Pertamina VII, Suhermanto mengatakan konversi minyak tanah di Sulsel pada 16 Februari tidak akan berdampak pada kelangkaan minyak tanah di pasaran.

“Meski pelaksanaan konversi minyak tanah ke elpiji telah dimulai hari ini [kemarin], namun kami tetap menyalurkan minyak tanah ke pangkalan sesuai kuota, sampai masyarakat benar-benar siap menerima program pemerintah ini,” kata Suherimanto di Makassar, kemarin. Menurutnya, penarikan mi­­nyak tanah nantinya akan dilakukan setelah dua atau tiga bulan pelaksanaan konversi berjalan, sehingga tidak menimbulkan kontroversi di masya­rakat yang berimbas pada kenaikan harga dan kekurangan stok.

“Proses penarikannya akan dilakukan secara bertahap de­­ngan besaran 2% hingga 25% minyak tanah. Selain itu, Pertamina juga akan merangkul semua agen di minyak tanah Sulsel,” tambah Suherimanto. Para agen kata dia, telah menya­takan kesediaan mengalihkan usaha ke elpiji. Menurutnya, keterlibatan agen­­ bukan untuk penjualan umum, tapi berfungsi sebagai unit refill (isi ulang).

Tidak hanya menggandeng agen minyak tanah di Sulsel, Pertamina juga memeroleh dukungan dari pemerintah setempat, LSM dan konsultan yang bertugas melakukan pencacahan jumlah masyarakat pengguna minyak tanah.

Sebelumnya, Manajer Gas Domestik Pertamina Wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, Zulfikar mengatakan konversi khusus di Makassar pada tahap pertama meliputi tujuh kecamatan sebanyak 104.889 KK. Program yang memicu kon­­troversi di berba­gai daerah tersebut telah dilaunching kemarin di Kelurahan Panampu, Tallo, Makassar dengan total penerima sekitar 100 KK.

Menurut Zulfikar, pemilihan Kelurahan Panampu karena penduduk daerah tersebut seba­gai peguna minyak tanah terbesar di Makassar hingga mencapai 80%. “Pendistribusian satu set kom­­­­por dan elpiji ukuran 3 kg­­ dengan harga Rp12.750 per ta­­bung di Kelurahan Panampu sewaktu-waktu dapat bertambah setelah proses pencacahan yang dilakukan konsultan rampung,” tambah Suherimanto.

Setelah Makassar, Pertamina membagikan tabung elpiji untuk 14 kabupaten/kota yakni Maros, Gowa, Pangkep, Takalar, Barru, dan Jeneponto, Parepare, Bantaeng, Sidrap, Bulukumba, Sinjai, Bone, Soppeng, dan Wajo.

Konversi bagi 9 kabupaten/kota lainnya di Sulsel yakni Pinrang, Enrekang, Tana Toraja, Palopo, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Selayar dilakukan 2010 mendatang. Zulfikar menjelaskan, jika konversi elpiji di Sulsel berjalan mulus, penghematan subsidi BBM diperkirakan men­­capai Rp231 miliar per tahun dengan asumsi harga keekonomian minyak tanah sekitar Rp5.000 per liter.

Secara terpisah, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Muallim ketika pelaksanaan konversi meminta Pertamina lebih serius, sehingga tidak terjadi insiden apa pun seperti di beberapa daerah lainnya.

Sekprov meminta agar minyak tanah tidak ditarik dulu dari agen maupun pangkalan, sampai masyarakat sepenuhnya menerima dan program ini bisa berjalan lancar sesuai dengan rencana pemerintah.

»» read more

Jumat, Februari 13, 2009

Kantor pajak blokir 250 rekening

MAKASSAR: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memblokir 250 rekening perusahaan di wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (Sulselrabar) terkait tunggakan pajak.
Kepala Kanwil DJP Sulselrabar Eddi Setiadi mengatakan pihaknya mengambil langkah tegas menindak perusahaan yang menunggak, termasuk badan usaha milik negara. “Memasuki 2009, kami komitmen menyikapi kelalaian perusahaan dengan melakukan sita jaminan barang bergerak dan tidak bergerak hingga utang pajak tertutupi,” kata Eddi di Balaikota, Rabu.

Namun, tegas Eddi, dalam proses penyitaan nantinya DJP tidak akan mengambil mesin yang digunakan sebagai alat produksi, karena berhubungan dengan kehidupan karyawan. Menurutnya, banyaknya perusahaan yang menunggak pajak berimbas pada tidak tercapainya­ target pajak bumi dan bangunan­ (PBB) di lima kabupaten.

»» read more

Pemkot kucurkan Rp7 miliar untuk Losari

MAKASSAR: Pemerintah Kota Makassar menyediakan Rp7 miliar untuk kelanjutan pembangunan pelataran dan anjungan Pantai Losari dalam APBD 2009. Dana ini untuk membiayai penyelesaian struktur dan penimbunan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Makassar Ridwan Muhadir mengatakan kontraktor diberi target me­rampungkan proyek pada November 2009.
“Secara teknis, Pelata­r-an­­­­­ Bugis – Makassar hanya penimbunan, un-tuk­ melanjutkan kerja kontraktor­ sebelumnya. Sementara Pelataran Toraja baru pembuatan struktur dan penimbunan bila anggaran mencukupi,” kata Ridwan, kemarin. Dijelaskan, proyek Pantai Losari itu saat ini sudah masuk tahap persiapan berkas pelelangan.

“Kami baru bersiap tender karena tahun lalu kontraktor tidak bertanggung jawab jadi dihentikan. Selain itu, anggaran dulunya dari Dinas Kelautan dan Ketahanan Pangan, kini diposkan ke Dinas PU,” tambah Ridwan. Menurut Ridwan, pihak­nya berusaha agar kontraktor tetap bertanggung jawab hingga proyek ini selesai.

Tahun lalu revitalisasi di­­­kerjakan PT Aswindo Putra Mandiri namun terbengkalai hingga diputuskan kontraknya. Proyek revitalisasi Pantai Losari Makassar dimulai dengan Pelataran Bahari yang telah rampung awal 2007. Proyek ini mengeruk anggaran sebesar 30% dari total yang direncanakan Rp104 miliar.


»» read more

Kamis, Februari 12, 2009

Target PBB Makassar naik 20%

MAKASSAR: Penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kota Makassar pada 2009 direncanakan meningkat 20%. Bila target itu terpenuhi, penerimaan PBB Makassar akan naik menjadi Rp65,5 miliar.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulselrabar Eddi Satiadi mengatakan PBB perorangan maupun perusahaan dapat digenjot untuk mengejar target PBB. “Setelah ini, diharapkan agar Wali Kota secepatnya menyerahkan ke seluruh camat di Makassar sebanyak 290.935 lembar SPPT sampai akhir Februari,” kata Eddi di Balaikota, kemarin.
Penerimaan PBB di wilayah Sulselrabar tumbuh hingga 34% pada 2008 atau mencapai Rp331 miliar dibanding 2007 sebesar Rp245 miliar. Selain PBB, Eddi juga menargetkan jenis pajak lainnya di Sulselrabar tumbuh 20%. Dengan pertumbuhan itu berarti mampu mencapai angka Rp5,5 triliun dari perolehan tahun sebelumnya Rp4,6 triliun.

“Kami mengharapkan Dinas Pendapatan Daerah di kabupaten/kota juga ikut memberikan data-data tentang perolehan pajak di wilayahnya. Meski terjadi perlambatan perekonomian akibat krisis, namun sektor lainnya dapat digenjot,” tambah Eddi. Penerimaan pajak di wilayah Sulselrabar hingga 31 Desember 2008 mencapai Rp4,59 triliun.­ Namun, berdasarkan rilis terak-hir­ Kanwil Pajak Sulselrabar melaporkan­ setoran telah menyentuh Rp4,62 triliun pada 8 Januari 2009.

»» read more

Pemkot kucurkan Rp7 miliar untuk Losari

MAKASSAR: Pemerintah Kota Makassar menyediakan Rp7 miliar untuk kelanjutan pembangunan pelataran dan anjungan Pantai Losari dalam APBD 2009. Dana ini untuk membiayai penyelesaian struktur dan penimbunan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Makassar Ridwan Muhadir mengatakan kontraktor diberi target me­rampungkan proyek pada November 2009.
“Secara teknis, Pelata­r-an­­­­­ Bugis – Makassar hanya penimbunan, un-tuk­ melanjutkan kerja kontraktor­ sebelumnya. Sementara Pelataran Toraja baru pembuatan struktur dan penimbunan bila anggaran mencukupi,” kata Ridwan, kemarin. Dijelaskan, proyek Pantai Losari itu saat ini sudah masuk tahap persiapan berkas pelelangan.

“Kami baru bersiap tender karena tahun lalu kontraktor tidak bertanggung jawab jadi dihentikan. Selain itu, anggaran dulunya dari Dinas Kelautan dan Ketahanan Pangan, kini diposkan ke Dinas PU,” tambah Ridwan. Menurut Ridwan, pihak­nya berusaha agar kontraktor tetap bertanggung jawab hingga proyek ini selesai.

Tahun lalu revitalisasi di­­­kerjakan PT Aswindo Putra Mandiri namun terbengkalai hingga diputuskan kontraknya. Proyek revitalisasi Pantai Losari Makassar dimulai dengan Pelataran Bahari yang telah rampung awal 2007. Proyek ini mengeruk anggaran sebesar 30% dari total yang direncanakan Rp104 miliar.


»» read more

Rabu, Februari 11, 2009

Renovasi CCC rampung Maret

MAKASSAR: Pengecoran 32 titik sumur pondasi exhibition hall Gedung Celebes Convention Centre (CCC) oleh kontraktor PT Makassar Indah Graya (MIG) akhirnya rampung awal Februari lalu.

“Dalam waktu dekat dilakukan penimbunan­ gedung yang disesuaikan dengan peren-canaan­ awal serta perbaikan beberapa atap bocor,” kata Konsultan Perencanaan Pembangunan CCC PT Praprimadani Pratama Iqbal Idris, kemarin.
Gedung CCC mengalami kegagalan konstruksi­ ketika bangunan ini anjlok atau terbenam 16 cm pada 2008. Menurut Iqbal, perbaikan exhibition hall menelan anggaran Rp1,7 miliar. “Kami telah mendesak kontraktor mempercepat perbaikan gedung sampai pertengahan Maret,” tambah Iqbal.

Gedung CCC yang menjadi pusat kegiatan dan promosi berbagai instansi rampung dibangun akhir 2007. Pembangunan gedung megah ini menelan dana Rp60 miliar dari Departemen Koperasi & UMKM serta Pemprov Sulsel.

»» read more

Selasa, Februari 10, 2009

Air PDAM Makassar bocor 46,93%

MAKASSAR: Potensi kehilangan air di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar cukup besar. Selama tahun 2008 tingkat kehilangan mencapai 46,93% dari total 70.000 pelanggan. Staf Humas Pemerintah Kota Makassar Ridha Rasyid mengatakan tingginya kebocoran air dikarenakan kurangnya pengawasan di lapangan.“Untuk meminimalkan kebocoran, maka pihak PDAM harus melakukan pemantauan terhadap penyalahgunaan air bersih itu,” kata Ridha, kemarin.

Ridha menambahkan, penyebab kehilangan air bukan saja kebocoran pipa, tapi juga ulah oknum yang mencuri air, kerusakan transmisi, dan faktor servis. Tingkat kebocoran yang tinggi berdampak pada pendapatan PDAM. Humas PDAM Makassar, Jufri Sakka menga­takan mulai tahun ini pihaknya akan memantau meteran air yang tidak berfungsi. Selain itu membentuk tim pengawas penyalahgunaan air oleh pelanggan.

»» read more

Selasa, Januari 13, 2009

PDAM akan revisi kontrak dengan Traya

MAKASSAR: Kontrak kerja sama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar dengan PT Traya Tirta tentang jual beli air bersih akan direvisi. Kontrak selama 20 tahun yang ditandatangani awal Mei 2007 itu berpotensi merugikan perusahaan daerah. Asisten I Bidang Pemerintahan Kota Makassar Ruslan Abu mengatakan direksi PDAM tengah membica­rakan proses addendum perjanjian dengan PT Traya menge­nai harga jual air baku.

“Direksi PDAM dengan­ PT Traya kembali bertemu un­­tuk merevisi harga air baku yang dijual PT Traya ke PDAM dari Rp1.350 per meter kubik menjadi Rp700 per meter ku­­­bik,” kata Ruslan kepada Bis­­nis, kemarin. Air yang dijual Traya itu diproses melalui Ins­­talasi Penjernihan Air (IPA) II Panaikang Makassar.

Data yang diperoleh menyebut­kan, bila PDAM tidak melakukan addendum kontrak, total kerugian bisa mencapai Rp27,10 miliar per tahun. Nilai kontrak yang sudah ditandatangani itu Rp78 miliar, terdiri atas investasi Rp73 miliar dan biaya operasional Rp5,2 miliar, dengan harga air baku Rp1.350 per meter kubik. Kontrak ini untuk meningkatkan debit air dari 1.000 liter per detik menjadi 1.200 liter per detik. “Kesepakatan PDAM dan PT Traya itu hanya untuk produksi IPA II Panaikang yang mencapai 1.000 liter per detik di utara dan timur Makassar,” jelas Ruslan.

Sekretaris Badan Pengawas PDAM Makassar Bastian Lubis mengatakan kontrak PDAM dan Traya akan memersulit posisi perusahaan daerah ini membayar harga air curah. Apabila pembayaran dianggarkan da­lam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), arus kas perusahaan mi­­­­nus Rp42 miliar.Menurutnya, kalaupun investasi untuk IPA Panaikang tidak dianggarkan, arus kas tetap minus Rp12 mi­liar. ”Jadi solusi untuk menghindari kerugian adalah memutus kontrak karena ini berkaitan dengan air baku,” ungkap Bastian. Untuk menutupi minus arus kas, kata Bastian, PDAM Makassar harus mencari dana talangan.

»» read more

Kamis, Januari 08, 2009

Pemkot Makassar salurkan dana bergulir Rp1 miliar

MAKASSAR: Pemerintah Kota Makassar menyalurkan bantuan dana bergulir sebesar Rp1 miliar yang bersumber dari APBD Perubahan untuk usaha kecil menengah (UKM) dan koperasi. Kepala Dinas Koperasi Makassar Idris Patarai mengatakan penyaluran dana bergulir yang dilakukan Pemkot bagi UKM dan Koperasi sesuai keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

“Kebijakan pemerintah menyalurkan dana ini selain didasarkan pada peraturan menteri juga untuk menunjang pengembangan ekonomi rakyat melalui penguatan permodalan,” kata Idris kepada Bisnis, setelah menyalurkan bantuan dana bergulir di ruang pola kantor Wali Kota Makassar, kemarin.

Dari data yang diperoleh menyebutkan, penyaluran dana bergulir sebesar Rp1 miliar itu bersumber dari APBD Perubahan 2008. Dana tersebut akan digulirkan untuk 21 koperasi sebesar Rp400 juta dan 62 UKM Rp600 juta.

“Penerima dana kali ini telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan Wali Kota Makassar No. 27 Tahun 2008 tentang ketentuan penyaluran dana bergulir penguatan koperasi dan UKM,” jelas Idris.Sebelumnya, Dinas Koperasi Makassar mengaku kewalahan menagih tunggakan kredit di 700 dari 1.800 koperasi dan UKM di kota ini. Kredit bermasalah (non performing loan) yang terjadi pada lembaga ekonomi ini mencapai 100% dari total kredit Rp1 miliar yang disalurkan 2006 lalu.

“Koperasi dan UKM tidak komit mengembalikan pinjaman lunak dari Pemkot. Kebanyakan pinjaman dipakai untuk kebutuhan konsumtif,” jelas Idris.Idris menjelaskan kredit macet disebabkan pola pikir yang menganggap pinjaman tanpa bunga itu sebagai dana gratis atau hibah. Padahal sifatnya se­bagai modal kerja dan harus dikembalikan selama tiga tahun.

»» read more