Distribusi elpiji segera pakai kartu kendali

MAKASSAR: PT Pertamina (Persero) tahun ini berencana mendistribusikan elpiji bersubsidi ukuran­ tiga kg secara tertutup dengan mengguna­kan kartu kendali agar tepat sasaran.
Sales Representative Gas Domestik Pertamina Region V Tiara Thesaufi mengatakan proses distribusi elpiji tiga kg itu tidak jauh berbeda dengan minyak tanah bersubsidi.

“Program ini rencananya­ akan bergulir­ tahun 2009, namun teknisnya masih menunggu­ instruksi Departemen ESDM untuk diujicobakan selama tiga bulan,” katanya di Makassar, kemarin.Tiara mengatakan distribusi tertutup ini untuk menghindari penyalahgunaan elpiji oleh industri dan warga berpenghasilan tinggi.

Dijelaskan, program konversi minyak tanah ke elpiji merupakan upaya pemerintah menghemat energi. Untuk itu, masyarakat yang berhak menerima elpiji adalah yang berpenghasilan di bawah Rp1,5 juta per bulan.

Di Sulsel, rencananya elpiji tiga kg disalurkan bagi 1,17 juta kepala keluarga. Hingga akhir Juli lalu, realisasi penyaluran sudah 75% di 15 kabupaten/kota. Diperkirakan akhir tahun ini distribusi tersebut tercapai 100% dan dilanjutkan ke kabupaten/kota lainnya.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral­ Sampara Salman mengatakan jelang Ramadan program konversi minyak­ tanah ke elpiji harus dilakukan lebih bijak.Menurutnya, sampai akhir tahun ini minyak tanah sebaiknya tetap tersedia sebab masyarakat masih membutuhkan.

Dia menilai salah satu kendala pemakaian elpiji adalah warga harus membeli sesuai ukuran tabung. Berbeda dengan minyak tanah yang bisa dibeli sesuai kebutuhan dengan wadah sendiri.“Minyak tanah bisa diperoleh per liter dan kurang membebani,” ujarnya.

»» read more

Green Energy garap bio etanol

GOWA, Sulsel: PT EN3 Green Energy, perusahaan­ penanaman modal asing­ asal Korea Selatan, berencana membangun pabrik bio etanol (bahan bakar nabati) di Sulsel pada 2010 dengan perkiraan nilai investasi US$50 juta.

EN3 Green Energy sejak September 2008 memulai aktivitas produksi chip ubi kayu di Takalar dan pada Mei 2009 di Gowa. Seluruh chip ubi kayu disuplai ke pabrik produsen bahan bakar nabati (BBN) di luar negeri­.Selain untuk produsen BBN, produknya juga dipasok ke sektor industri seperti pangan, pakan­ ternak, glukosa/sirup, pulp/kertas, tepung tapioka, tekstil, dan farmasi.Ke depan, EN3 Green Energy­ berminat memiliki pabrik yang memproduksi sendiri BBN. Dalam rencana investasi tersebut,­ perusahaan ini akan bekerja sama dengan Pemerintah­ Provinsi Sulsel.

Saat ini, pabriknya di Desa Nirannuang, Kecamatan Bontomarannu, Gowa memiliki kapasitas produksi chip ubi kayu sekitar 25.000 ton per tahun dengan luas lahan 3,9 hektare. Sementara itu, di Desa Cikoang, Kecamatan Mangarabombang, Takalar, produksinya sebesar 75.000 ton per tahun dan luas lahan 3,6 ha.Presiden Direktur PT EN3 Park Chang Ho mengatakan pembangunan pabrik BBN akan menyerap­ tenaga kerja cukup­ banyak sebab tiap pabrik mempekerjakan sedikitnya 250 karyawan,­ belum termasuk pekerja kebun dan pedagang pengumpul.­


“Dua pabrik ini menyerap tenaga kerja sebanyak 500 orang. Ini tentu membantu pemerintah setempat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat,” katanya­ usai peresmian aktivitas pabrik chip ubi kayu di Gowa, kemarin.Menurut Park, BBN adalah energi­ alternatif yang diperkirakan makin banyak digunakan di masa mendatang sebab sumber daya nabati akan mengurangi polusi dan dampak negatif bagi lingkungan.

Deputi Bidang Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Ahmad Kurniawan mengatakan peng­adaan pabrik BBN tersebut diharapkan mendorong investor lain melakukan hal serupa.Di samping itu, pengembangan­ industri dipastikan membuka lapangan kerja baru. Dijelaskan, chip ubi kayu sebagai bahan baku sebagian berasal dari lahan sendiri dan selebihnya membeli dari produksi rakyat. “Tentu daya beli masyarakat­ pada tingkat menengah ke bawah akan meningkat,” katanya­.

Potensi lahan
Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan dukungan­ atas pembangunan pabrik itu bentuk keseriusan pemprov mengantisipasi krisis energi.­ Di Sulsel, katanya, potensi lahan umbi-umbian mencapai ratusan ribu ha yang tersebar di beberapa kabupaten/kota. Khusus Kabupaten Gowa, lahan tersedia sekitar 226.000 ha dan Takalar 20.000 ha.Syahrul mengatakan salah satu kendala pengembangan pabrik BBN adalah menjaga harga bahan baku tetap stabil agar petani dan masyarakat menikmati pendapatan yang laik.

Dia menyebutkan saat ini harga­ ubi kayu di daerah itu sekitar Rp320 per kg. Produktivitas lahan per ha mencapai 16 ton. Pada kesempatan itu, Gubernur menginstruksikan pejabat dinas terkait memperhatikan persoalan kestabilan harga.
Dia membandingkan dengan­ harga komoditi pertanian lain seperti jagung dan beras yang saat ini cukup baik. Harga jagung­ mencapai Rp2.400 per kg di tingkat petani.

Dia berharap peningkatan­ produksi komoditi unggulan dapat membantu mengurangi­ pengangguran. Selain itu, menekan kemiskinan yang hingga Juli 2009 tercatat 9,8%.“Ke depan, kita harus memikirkan bersama bagaimana supaya petani ubi dan masyarakat lebih sejahtera,” pungkasnya.­

»» read more

Pejabat teras Sulsel laporkan kekayaan

MAKASSAR:Delapan­ pejabat teras yang berkedudukan di Sulawesi Se­­latan mengumumkan kekayaan di depan­ Wakil Ketua Komisi Pemberan­tasan Korupsi (KPK) Haryono Umar sebagai­ langkah transparansi­ dan penyelenggaraan­ pemerintahan yang bersih. Pejabat tersebut, yakni Gubernur Syahrul Yasin­ Limpo, Wagub Agus Arifin­ Numang, Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, dan Wakil Wali Kota Makassar­ Supomo Guntur.

Selain itu, Kapolda Sulselbar­ Mathius Salempang, Pangdam VII Wirabuana Djoko Susilo Utomo, Kepala Pengadilan Tinggi Sulsel Rivai Rasyad, dan Rektor Universitas Hasanuddin Idrus Paturusi.Di antara delapan pejabat itu, Gubernur Syahrul melaporkan kekayaan terbesar Rp8,85 miliar terhitung sejak 11 Maret 2009.

Kekayaan Syahrul terdiri atas harta tidak bergerak sekitar Rp4 miliar, harta bergerak Rp1 miliar, alat transportasi Rp653 juta, serta rekening giro dan tabungan Rp2,3 miliar. Urutan kedua ditempati Kapolda Irjen Pol. Mathius­ Salempang dengan Rp8,53 miliar plus tabungan valuta asing US$5.900 per 16 Maret 2009.

Pejabat terkaya ketiga Wali Kota Ilham dengan kekayaan pada 29 Juli 2009 sebesar Rp6,74 miliar ditambah tabungan mata uang asing US$1.619. Rektor Unhas Idrus memiliki kekayaan­ Rp5,93 miliar, Wagub Agus Rp3,85 miliar, Wawali Supomo­ Rp2,43 miliar, Pangdam Djoko Rp1,26 miliar, dan Kajati Rivai Rp879,53 juta.

Wakil Ketua KPK Haryono­ Umar mengatakan bila pejabat teras dengan sadar mengumumkan harta, bukan tidak mungkin akan diikuti pejabat lain di bawahnya.
“Saya kira di seluruh Indonesia, Sulsel yang pertama mengumumkan harta kekayaan pejabat,” ujarnya.

»» read more

El Nino ancam musim tanam di Sulsel

MAKASSAR: Fenomena alam El Nino yang menyebabkan kemarau panjang mengancam­ musim tanam di Sulsel sebab debit air dan curah hujan menurun.­ Sujarwo, Kepala Sub Bidang Pelayanan Jasa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah IV Makassar, mengatakan­ peluang terjadinya El Nino di Sulsel sangat tinggi antara 70% hingga 80%.

Menurutnya, El Nino terjadi karena suhu permukaan laut di Samudera Pasifik meningkat. Akibatnya, daerah yang dilalui garis ekuator akan menga­lami musim kering yang panjang. Di Indonesia dampak El Nino hanya dirasa­kan sebagian wilayah, seperti Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Fenomena El Nino di Sulsel sudah terasa­ sejak Juni, yaitu meningkatnya suhu udara hingga sa­ngat kering dan dingin, meskipun terjadi hujan kecil. “Pekan lalu hujan memang mengguyur tapi curah hanya berkisar 10-12 mm, padahal normalnya curah hujan pada Juni-Juli di Sulsel 20-30 mm,” katanya,­ kemarin.

Sujarwo memperkirakan El Nino akan terja­di­ pertengahan­ Agustus tahun ini. Akibatnya, pola musim akan berubah, padahal secara normal musim hujan terjadi minggu pertama atau kedua November. “Kalau El Nino ada maka kemungkinan hujan baru bisa terjadi pada Desember,” ujarnya.

Menurutnya pola tanam pun berubah karena pasokan air sangat kurang. “Ini tentu membawa dampak besar bagi petani­ di Sulsel,” kata Sujarwo. Dia menyarankan Pemprov Sulsel membenahi irigasi atau waduk untuk penampungan air sebab bukan tidak mungkin terjadi kekeringan.

»» read more

Anggaran pertanian ditambah

MAKASSAR: Pemerintah Provinsi Sulsel menjanjikan anggaran belanja akan banyak difokuskan ke sektor pertanian sesuai dengan program peningkatan produksi yang telah dicanangkan.

Tahun ini pemerintah menargetkan surplus beras dua juta ton dan produksi jagung 1,5 juta ton. Ke depan, target surplus dan produksi produk pertanian akan terus dipacu. Gubernur Syahrul Yasin Limpo mengatakan pertanian bersentuhan langsung dengan ekonomi rakyat. Mayoritas penduduk be-kerja di sektor ini.

Di Sulsel terdapat lahan pertanian 1,5 juta hektare dengan jutaan warga yang bergantung. Menurut Syahrul, peningkatan produksi juga harus diiringi dengan penambahan alat pertanian. Pemerintah, kata dia, akan terlibat lebih aktif menyediakan alat pertanian tersebut.

“Tak ada gunanya memiliki lahan luas tapi tidak didukung peralatan pertanian,” kata Gubernur, kemarin. Dia mengatakan produktivitas lahan relatif rendah. Rerata produksi per ha di Sulsel hanya sekitar delapan ton gabah, padahal di Iran saja dapat menghasilkan 22 ton padi.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Lutfi Halide mengungkapkan produksi pertanian selalu terkendala peralatan.

»» read more

DOB tidak capai standar dievaluasi

MAKASSAR: Departemen Dalam Negeri (Depdagri) akan mengevaluasi 148 daerah otonom baru (DOB) berusia di atas empat tahun, untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. “Kalau daerah tersebut tidak memenuhi standar kesejahteraan dan pelayanan pemerintahan yang baik, maka bukan tidak mungkin digabungkan kembali ke wilayah sebelumnya,” kata Mendagri Mardiyanto, di Makassar saat menghadiri seminar Grand Strategy Daerah Wilayah Timur Indonesia, Jumat lalu.

Sejak reformasi tahun 1998 hingga awal 2009 daerah otonom bertambah sebanyak 205, terdiri dari 7 provinsi, 165 kabupaten dan 33 kota. Dengan penambahan ini, total daerah otonom di Indonesia mencapai 524, terdiri 33 provinsi, 398 kabupaten, dan 93 kota.

Mardiyanto mengatakan, pada dasarnya pemekaran daerah sangat membantu efisiensi kinerja pemerintah dan pemerataan ekonomi. Selain itu UU nomor 32 tahun 2004 menjelaskan tujuan pembentukan DOB antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas umum, dan peningkatan daya saing daerah.

“Tapi sayang permintaan DOB sekarang lebih pada emosional dan kepentingan sebagian elite politik saja. Daerah bahkan melupakan esensi pemekaran. Makanya, tahun ini hasil evaluasi akan dikeluarkan pemerintah,” katanya.

Tahun ini akan dikeluarkan kartu kuning sebagai tahap evaluasi pertama terhadap 148 daerah yang dianggap rawan. Menurut Mardiyanto, pemerataan kesejahteraan DOB masih stagnan.

Saya kira ini sangat memprihatikan dan harus mendapat perhatian khusus,” ujarnya.
Tapi dilihat dari luas wilayah Indonesia dengan rentang daerah yang sangat jauh, jumlah DOB belum sebanding. Mardiyanto khawatir implementasi otonomi hanya akan menjadi beban dan ketidakpercayaan masyarakat semakin kuat terhadap kinerja pemerintahan.

Untuk itu, UU nomor 32 tahun 2004 tentang daerah otonom harus direvisi. Kajiannya harus jelas, misalnya sebelum pembentukan DOB minimal dilakukan proses perwakilan selama 4-5 tahun, agar persyaratan dilakukan lebih teliti dan cermat.

Mardiyanto mencotohkan keruwetan otonomi daerah seperti pemilihan kepala daerah yang tidak serentak. Hal ini membutuhkan anggaran yang besar dan waktu yang panjang.

“Semoga DPR RI khususnya komisi II memahami usulan revisi itu,” katanya.Deputi Eksekutif Kemitraan Depdagri Grand Strategy Daerah Piet Suryadi mengatakan pembentukan DOB adalah jembatan untuk menciptakan desentralisasi dalam melakukan pemerataan.“Tapi sayang, hingga sekarang proses otonomi itu berjalan turun, belum ada hasilnya,” katanya.

Salah satu bukti nyata pemekaran, menurut dia adalah kemajuan dalam bidang politik tapi tidak diikuti kemajuan dalam bidang ekonomi. “Sesuai data kami, sebagian besar DOB masih belum mampu berdiri sendiri,” ujarnya.

Menurutnya selama ini, fakta proses pemekaran lebih didorong oleh kepentingan elite politik, motivasi jajaran birokrasi untuk posisi strategis, motivasi finansial sebagian orang, dan motivasi untuk mendapat perhatian pemerintah.

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan pemekaran seharusnya menjadi kekuatan daerah dalam menghadapi tantangan krisis, tapi ironisnya selalu tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan.

“Ke depan pemerintah harus berahati-hati, agar kepentingan kelompok tertentu tidak merusak kinerja pemerintahan,” kata gubernur.

»» read more

Calon direksi Bank Sulsel diumumkan dalam RUPS

MAKASSAR: Delapan calon direksi Bank Sulsel yang sudah dijaring bakal diumumkan dalam rapat umum pemegang saham 30 April mendatang. Usulan nama tersebut untuk mengisi tiga tempat direksi yang bersamaan kosong, yakni direktur utama, direktur pemasaran, dan direktur umum.

“Selama masa penjaringan, tempat kosong tersebut kemungkinan akan diisi oleh pejabat sementara atau komisaris Bank Sulsel,” kata Sekretaris Daerah Sulsel yang juga Komisaris Utama Bank Sulsel Andi Muallim, kemarin. Dia mengatakan delapan calon tersebut nantinya mengikuti uji kelaikan dan kepatutan oleh Bank Indonesia sekitar 3-6 bulan. Dari hasil tes akan diketahui siapa calon yang berhak menduduki kursi direksi.

Sebelumnya, penjaringan tahap awal dilakukan komite remunarisasi dan nominasi Bank Sulsel selama dua bulan. Dia mengemukakan pihak-nya akan membicarakan antisipasi kekosongan jabatan selama enam bulan pelaksanaan tes calon direksi baru dengan gubernur.

“Kemungkinan jabatan dirut diambilalih komisaris utama, atau memperpanjang masa jabatan direksi,” paparnya. Menurut Andi Muallim, ini kali pertama tiga direksi Bank Sulsel bersamaan kosong karena habis masa.

Muallim juga mengatakan dari delapan calon yang lulus tahap penjaringan, dua di antaranya berasal dari lingkup Bank Sulsel, yang jabatannya saat ini telah berakhir. Namun dia belum bersedia menyebutkan nama calon tersebut. Dia mengatakan syarat calon direksi meliputi tidak memiliki catatan kurang baik atau cacat.

“Bank Indonesia akan menyeleksi. Ketentuan dan hasilnya tentu akan menentukan masa depan pemimpin Bank Sulsel,” kata Muallim. Dia mengatakan sudah ada kesepakatan dengan pemegang saham pengendali dalam hal ini gubernur dan para bupati/wali kota sebagai pemegang saham lainnya mengenai tanggal RUPS pada 30 April.

»» read more

TPA Mamminasata telan Rp113 miliar

MAKASSAR: MAKASSAR: Pemerintah Sulsel akan membangun tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di Kabupaten Takalar dalam rangka pengembangan wilayah ekonomi terpadu Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, Takalar).Proyek tersebut memanfaatkan bantuan anggaran pemerintah pusat senilai Rp113 miliar.

Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu’mang mengatakan TPA akan dibangun di atas lahan milik pemerintah provinsi, namun dia tidak menyebutkan berapa luas yang diproyeksikan menjadi lokasi. “Saat ini pemprov dan Pemkab Takalar terus berkoordinasi. Mudah-mudahan semua berjalan baik,” katanya, kemarin.

Menurut dia, proyek ini sebagai acuan dan percontohan pembangunan di Indonesia karena itu tidak menutup peluang ada kerja sama dengan swasta dalam pengembangan ke depan. Menurut dia, pembangunan TPA adalah langkah awal mengelola sampah dengan baik menuju kerja sama pembangunan kawasan terpadu Mamminasata yang telah dicanangkan pemprov Sulsel.

Selain TPA, dalam proyek Mamminasata juga akan dibangun infrastruktur jalan by pass, yang membentang dari Makassar ke Maros. Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala Dinas Prasarana Sulsel Abdul Latif mengatakan pemprov tengah melakukan pembebasan lahan untuk jalan by pass.

Menurut dia, pembebasan lahan dan master plan jalan tersebut sudah kelar. Panjang jalan by pass sekitar 42 km pada tahap awal yang dibagi beberapa bagian, seperti ruas Jl.Hertasning, Daeng Sirua, dan Ring Road. “Tim sudah inventarisasi dan kami yakin masalah lahan tahun ini kelar,” kata Abdul Latif.

»» read more

Invetor Jepang keluhkan pasokan jarak

MAKASSAR: Investor asal Jepang mengeluhkan kurangnya pasokan jarak untuk mendukung operasional pabrik biofuel di Sulsel dengan target 8.000 ton minyak jarak setiap tahun. Presiden Direktur PT Jais Bone Sejahtera (JBS), Motoharu Tatebe alias Kamal Miftah, mengatakan uji coba pabrik jarak tak mampu dilakukan karena pasokan jarak tak tersedia. Padahal peluang dan lahan di Sulsel sangat baik.

Dia juga mengatakan, sebagian besar tanaman jarak dikuasai PT Jarak Pagar Nusantara (JPN). Dari data yang ada sekitar 8.500 ha dari 11.000 ha tanaman jarak diklaim milik PT JPN. Hal ini yang menyulitkan investor lain mengakses ke petani. “Kami telah melakukan pertemuan dengan pihak JPN tapi belum ada pembicaraan lanjutan,” katanya, Kamis.

Rencanya, Kamal akan menanamkan investasi untuk pembangunan pabrik Rp10 miliar, sebagai tahap awal, di kawasan industri Makassar dan pergudangan Parangloe. Diperkirakan untuk uji coba, pabrik akan menghasilkan sekitar 80 ton, namun secara bertahap ditargetkan produksi mencapai 8.000 ton setiap tahun. “Kami berencana pada September tahun ini pabrik beroperasi,” katanya.

Dia juga menjelaskan, saat ini pihaknya telah mengalakkan kembali penanaman jarak di Polmas, Sulbar sekitar 1.200 ha, sebab sebagian besar petani telah menebang tanaman jarak yang dinilai kurang berpotensi dibanding komoditas lainnya. Di tempat yang sama, Direktur PT Jais Bone Sejahtera, Fakhruddin, menuturkan keengganan petani untuk menjual ke perusahaan lain hingga menebang tanaman jaraknya, karena mereka terikat dengan PT JPN. JPN selama ini menyediakan bibit bagi para petani.

Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu’mang, mengatakan pemerintah daerah siap membantu PT JBS memperoleh jarak. Menurutnya, ide untuk pembelian jarak dan pengembangan industri biofuel sangat baik. “Pemerintah akan berusaha memfasilitasi, saya kira ini lebih baik dari pada petani tak menjual jaraknya,” kata Agus.

»» read more

BI minta bank siapkan dana di ATM

MAKASSAR: Kantor Bank In­­­do­­nesia (KBI) Makassar meminta bank-bank di kota itu mengantisipasi lonjakan penarikan dana masyarakat melalui anjungan tunai mandiri (ATM) selama empat hari libur pemilu. “Kami sudah meminta bank-bank yang beroperasi di sini menyediakan dana yang mencukupi selama libur pemilu, seperti yang diperintahkan dalam undang-undang pemilu,” kata Koordinator Working Group Kehumasan KBI Makassar Widodo Cahyono di Makassar, kemarin.

Pengumuman BI menyebutkan bahwa dalam rangka menyukses­kan pelaksanaan pemilu yang jatuh pada Kamis 9 April 2009, sesuai dengan UU Pemilu No.10 tahun 2008 pasal 4 ayat 3 dinyatakan­ bahwa pemungutan suara dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan.

“Bank-bank akan tutup selama empat hari dan baru beroperasi kembali Senin pekan depan,” kata­ Widodo seperti ditulis Antara. Menurut dia, untuk mempermudah masyarakat yang membutuhkan dana selama libur nasional, BI telah mengirimkan surat ke seluruh bank di Sulsel agar menyediakan dana tambahan bagi masyarakat melalui layanan tran­saksi ATM.

Selain itu, bank di Sulsel juga diminta secepatnya menyelesaikan transaksi sebelum jatuh tempo 9 April. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pengurusan keleng­kapan administrasi transaksi.

Sehubungan dengan itu, diinformasikan bahwa kantor pusat bank sentral, KBI, dan kantor perwakilan BI di seluruh Indonesia tidak beroperasi pada hari pelaksanaan pemilu tersebut. Pada 10 April 2009 juga merupa­­kan hari libur nasional, yaitu hari Wafat Isa Almasih sehingga operasional BI kembali normal pada Senin 13 April 2009.

»» read more

Subsidi pupuk Rp2,66 triliun

MAKASSAR: Pemerintah­ pusat mengalokasikan dana Rp2,66 triliun untuk pupuk bersubsidi di Sulsel. Dana ini bagian dari Rp17 triliun yang dibagikan kepada 33 provinsi di Tanah Air. Data Dinas Pertanian, Hortikultura,­ dan Tanaman Pangan (Pertaman) Sulsel menunjukkan alo­­kasi pupuk untuk daerah ini meliputi urea 300.000 ton, super pos 50.000 ton, ZA 60.000 ton, NPK 65.000 ton, dan organik 12.550 ton.

Wakil Kepala Dinas Pertaman Syukri mengatakan persediaan pupuk untuk petani hingga Juni ditanggung aman. Menurutnya, stok selalu tersedia, tak pernah ada kelangkaan. “Persedia­an pu­­puk aman, jangan khawatir. Tapi syaratnya, petani harus punya RDKK (rencana definitif kebutuhan kelompok). Jika tidak ada RDKK, pupuk tak akan disalurkan,” kata Syukri, kemarin.

Berbagai jenis pupuk itu dijual dengan harga per kg masing­-ma­sing urea Rp1.200, super pos Rp1.550, ZA Rp1.050, NPK Rp1.750, dan organik Rp500. Khusus harga pupuk organik tahun 2009 turun 50% dari tahun 2008 Rp1.000 per kg menjadi Rp500 per kg. Menurut dia, tahun 2008 melalui program RDKK, pupuk hanya disalurkan bagi petani padi. Tapi kenyataannya, ada petani menggunakan pupuk bukan untuk padi.

Karena itu pada tahun ini pupuk tidak dikhususkan bagi petani padi tetapi untuk semua petani. Kepala Sub Bidang Prasara­na dan Sarana Dinas Pertaman­ Muhammad Ishak mengata­kan bukan tidak mungkin subsidi pupuk akan bertambah, sebab ketersediaan pupuk dipengaruhi kondisi cuaca atau iklim. Seperti saat musim hujan melimpah biasanya luas tanam bertambah. “Saat seper­ti itulah permintaan pupuk tinggi,” ujar Ishak.

Namun dia menjamin ke­­langkaan sulit terjadi sebab ada program pemerintah pusat tentang realokasi pengalihan­ subsidi pupuk pada daerah yang lebih membutuhkan. “Dari ketersediaan bahan pen­­dukung petani ini, pemda optimis akan menghasilkan surplus beras 2 juta ton dan jagung 1,5 juta ton,” kata Syukri.

Lahan usaha
Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Sulsel Abdul Rahman Daeng Tayang yang dihu­­bungi terpisah, mengatakan kebijakan pemerintah atas subsidi pupuk adalah angin segar bagi petani dan nelayan di Sulsel. Tapi ironisnya, kebijakan tersebut belum dirasakan oleh petani sendiri, sebab subsidi pupuk dijadikan lahan usaha. “Jadi kalau sudah jadi usaha berarti bukan subsidi lagi,” katanya­, kemarin.

Rahman berpendapat subsidi pupuk bisa baik jika sistem penyaluran diubah. Solusinya adalah mengembali­kan pengelolaan kepada Departemen Pertanian, bukan ditangani Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Selain itu, Rahman berharap distributor pupuk dihilangkan dalam mata rantai distribusi. Menurutnya,­ kepentingan dis­­­tributor biasanya murni bisnis. “Petani akan sema­kin tersiksa, sebab pupuk subsidi dijadikan bisnis. Saya kira ini sudah tidak benar,” tuturnya.

Di Sulsel, distribusi pupuk ke daerah harganya bisa berlipat ganda dari harga pemerintah, sebab harga telah dipermainkan distributor. “Ini yang membuat risau, bukankah cara ini sesu-atu­ yang salah,” imbuhnya. Dia mengusulkan penyaluran pupuk bersubsidi diserahkan­ kepada tiga lembaga ekonomi yang berbasis petani,­ yakni Koperasi Unit Desa, Koperasi Tani, dan Gabungan Kelompok Tani.

»» read more

Satu perda menelan anggaran Rp500 juta

MAKASSAR: DPRD Sulsel periode 2004-2009 mengeluarkan anggaran rata-rata Rp500 juta untuk membahas penerbitan sebuah peraturan daerah (perda). Selama hampir lima tahun ini, DPRD tercatat menyetujui penetapan 54 perda berbagai sektor. Kepala Bagian Keuangan DPRD Sulsel Kaha­­ruddin Azis mengatakan satu buah perda sudah seharusnya menelan anggaran sebesar itu, karena pembahasan membutuhkan waktu cukup lama.

Untuk pembahasan saja, ada empat tahap rapat paripurna. Setiap tahap membutuhkan angga­ran untuk makan, minum, dokumentasi, dan dekorasi. “Angka Rp500 juta itu adalah biaya dalam ruangan,” kata Kaharuddin, kemarin. Menurutnya, tahun 2004 DPRD menghasilkan 7 perda, 2005 8, 2006 14, 2007 9, dan 2008 sebanyak 13 perda.

Sementara untuk 2009 sebanyak 3 perda dari target 10 perda. Pembahasan perda 2009 agak terhambat oleh pemilu legislatif.­ Dijelaskan, anggaran perda masih ditambah biaya studi banding sesuai isi perda, seperti perjalanan ke luar pro­­vinsi. Untuk biaya perjalanan dihitung Rp5 juta per anggota dewan.

Untuk periode 1999-2004 jum­­lah perda yang dihasilkan adalah 92 dengan 2 perda hasil inisiatif dari dewan. Pada periode ini, perda dibahas dalam satu unit gabungan besar, melibatkan semua pihak. Pada tahun 2008, unit yang ada pada periode sebelumnya diperkecil menjadi dinas terkait, badan, dan dewan sendiri. “Jadi sekarang pansus dibahas maksimal 8 orang dalam satu tim,” kata Kaharuddin. Pada periode ini, baru satu usulan inisiatif yang diperdakan, yakni Perda No.4/2007 tentang pengelolaan barang milik daerah pada 31 Agustus 2007.

»» read more

Kayu sitaan bernilai Rp700 juta mubazir

MAKASSAR: Ratusan kubik kayu sitaan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulsel sejak tiga tahun lalu tak dapat dimanfaatkan sebab rusak dimakan rayap. Kayu sitaan itu mubazir karena hanya ditumpuk di pinggir kantor BKSDA Jl. Perintis Kemerdekaan, Makassar. Kepala BKSDA Pallennery membenarkan hal tersbut. Dia sangat menyayangkan kurangnya perhatian pemerintah, padahal nilai kayu sitaan mencapai Rp700 juta.

“Saya sudah lima kali menyurat ke Pengadilan Negeri Makassar untuk menyelesaikan kasus ini, tapi tidak ditanggapi,” kata Pallennery, kemarin. Kayu sitaan yang ditumpuk itu, sebagian besar adalah balok berukuran besar dari kayu mahoni, jati, meranti, dan kayu bulat besar seperti pinus dan beberapa jenis lainnya.

Menurut ketentuan, hasil alam yang disita harus mendapat pengesahan status dari pengadilan. Setelah penetapan pengadilan maka barang ilegal tersebut dapat dilelang. Ironisnya, tumpukan kayu sitaan tersebut sudah ada sejak awal 2006, namun tak punya status yang jelas. Di lain sisi, Pallennery mengeluhkan anggaran untuk BKSDA 2009 hanya dialokasikan Rp16 miliar, padahal normalnya Rp24 miliar, termasuk gaji pegawai. Dia mengatakan, anggaran tersebut sebanding dengan luas wilayah konservasi 200.000 hektare yang harus dilindungi. Bahkan untuk kawasan air dan darat telah rusak antara 10%-15%.

Dia mencontohkan kawasan konservasi Malino yang telah dibanguni rumah penduduk dan villa. Seharusnya, kawasan ini bebas dari pemukiman sesuai UU No.5 tahun 1999.

.

»» read more

DPRD Sulsel bahas jalur kereta api

MAKASSAR: Rapat panitia khusus (pansus) tata ruang dan permukiman di DPRD Sulsel, kemarin, membahas pembangunan jalur kereta api untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) hingga 2028. Anggota Pansus Burhanuddin Baharuddin mengatakan rencana pembangunan rel kereta api di Sulsel adalah yang pertama di luar Jawa, pasca masa peninggalan kolonial.

Menurut dia, transportasi kereta api seharusnya dimiliki Sulsel, sebab hubungan antara daerah di sini cukup jauh. “Tentu dengan pertimbangan biaya transportasi yang murah,” kata Burhanuddin.

Rencana pembangunan jalur kereta api ini, katanya, dimasukkan dalam program dewan RPJP untuk rentang waktu 20 tahun ke depan. Tapi, lanjut dia, pada 2012 pembangunan jalur kereta api ini diharapkan studi kelayakannya telah selesai. Rel kereta api ini rencananya akan membentang sepanjang ratusan km, dari Makassar menyusuri beberapa kabupaten/kota, dengan beberapa stasiun pembantu.

Namun ada kabupaten dan kota di Sulsel yang tak dapat dilalui lintasan seperti Enrekang, Selayar, Soppeng, Toraja, dan Toraja Utara, karena kontur wilayah yang sulit.Sedangkan untuk stasiun utama yaitu Makassar, Parepare, Palopo, Pangkep, Bulukumba, dan Takalar.

“Dengan adanya stasiun akan sangat membantu sebab jumlah tenaga kerja yang terserap juga besar,” kata Burhanuddin. Burhanuddin mengatakan untuk pembiayaannya dianggarkan lewat APBN, APBD, dan bantuan luar negeri. Kepala Sub Bidang Program dan Perencanaan Penyusunan Tata Ruang dan Pemukiman Sulsel Darul Aksa mengatakan keuntungan transportasi kereta api nantinya berdampak pada sektor industri lokal sebab biaya akan tertekan. Tak hanya itu, menurut dia, potensi wilayah terangkat dan mudah dijangkau. .

»» read more

Hanya 40% koperasi sehat

MAKASSAR: Hanya 40% dari total 7.017 koperasi dan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) di Sulsel yang tumbuh baik atau dalam keadaan baik. Padahal dalam suasana krisis eko­­­nomi, koperasi dan UMKM di­­ha­­rapkan menjadi pilar utama pe­­nunjang laju perekonomian.

Untuk mengatasinya, mulai tahun ini Dinas Koperasi dan UKM Sulsel menganggarkan Rp1 triliun dalam program sejuta KUMKM. Program ini difokuskan pada gerakan kemandirian perekonomian rakyat (Gema Perkasa) hingga 2013.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sulsel, Nico Biringkanae, mengatakan hanya 2.800 koperasi dan UMKM di provinsi itu yang baik. Menurutnya, perbaikan dan pemberdayaan untuk penumbuhan gairah harus dilakukan secara bertahap.
Dia mengatakan melambatnya pertumbuhan salah satunya dise­­bab­­kan sulitnya pengurusan kredit bantuan, seperti kredit usaha rak­yat, program kemitraan dan bina lingkungan, dan bantuan layanan umum pengelolaan dana bergulir. Jalan keluarnya, kata dia, mem­bentuk koperasi sekunder di setiap kecamatan dan koperasi primer di setiap desa.

“Tahun ini kami akan usahakan semua baik. Makanya ka­­mi buat koperasi sekunder yang diharapkan menjadi lokomotif peng­­gerak untuk akses yang lebih mudah,” kata Nico, pekan ini. Tiga kelompok masyarakat yang menjadi target program Dinas Koperasi & UKM pada 2009, yakni komunitas pedagang kaki lima, dengan pinjaman berupa barang sesuai nilai uang.

Kedua, komunitas pengusaha pa­­sar, di mana pengusaha kecil me­­­­nengah yang lama akan tetap diper­­tahankan dengan akses dan bantuan yang lebih layak. Ketiga, komunitas usaha tani dan nelayan. “Saya kira ini sesuai program Menteri Koperasi dan UKM untuk permberdayaan masyarakat kecil dan ekonomi lemah,” ujar Nico.

Di sisi lain, tambahnya, pem­ber­­dayaan juga akan dilakukan pada pasar-pasar tradisional di enam ka­­bupaten/kota, yaitu Selayar, Gowa, Bantaeng, Wajo, Toraja, dan Takalar, dengan masing-masing anggaran Rp1 miliar. Nico berharap pemerintah daerah membantu program pemberdayaan pasar tradisional ini. “Saya kira semua akan berjalan baik, jika pemerintah merespon positif,” katanya.

»» read more

183 KTM menanti dilirik investor

MAKASSAR: Sebanyak 183 Kota Terpadu Mandiri (KTM) segera dibangun di seluruh Pulau Sulawesi. Hal itu dilakukan guna menciptakan sentra-sentra agribisnis dan agroindustri untuk menarik investasi swasta. Demikian Direktur Jenderal Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Pengembangan Transmigrasi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Harry Heriawan Saleh, dalam dialog Forum Kumunikasi Informasi dan Edukasi Transmigrasi Wilayah Sulawesi di Makassar, kemarin.

Harry mengatakan masuknya investasi swasta dapat menumbuhkan kegiatan ekonomi transmigran dan penduduk sekitar. Dampaknya, menurut dia, peluang usaha dan kesempatan kerja dapat terbuka lebar. “Peningkatan kesejahteraan dan pendapatan serta pemenuhan berbagai kebutuhan dasar transmigran dan penduduk sekitar bisa terealisasi, sehingga perluasan kesempatan kerja dan peningkatan PAD tercapai,” ujar Harry.

Harry mengungkapkan sejak tahun 2006, pengembangan KTM di wilayah Sulawesi sudah mencapai sembilan KTM. Menurutnya, orientasi pembangunannya berubah dari pengembangan wilayah ruang yang konsekuensinya pada perpindahan penduduk dalam hal ini orangnya. Sembilan KTM yang telah dibangun adalah KTM Mahalona di Luwu Timur Sulsel, KTM Air Terang Kabupaten Buol, KTM Bungku di Kabupaten Morowali, KTM Podouloyo di Kabupaten Tojo Una-una, KTM Parigi Moutong di Kabupaten Parigi Moutong, dan KTM Tampolore Kabupaten Poso. Lima KTM itu terletak di Provinsi Sulawesi Tengah.

Sisanya meliputi KTM Pawon Sari di Kabupaten Boalemo, Gorontalo, KTM Sarudu Baras di Kabupaten Mamuju Utara, dan KTM Tobak di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat. Harry menambahkan, secara nasional sasaran pembangunan transmigrasi tahun 2010 hingga 2025, yakni membangun 733 kawasan baru dengan luasan area 18,7 juta hektare untuk menampung 657.000 KK transmigran.

pai

»» read more

Dana lintas barat kurang Rp400 miliar

MAKASSAR: Dana pembangunan jalan lintas barat Sulawesi tahap kedua sepanjang 184 km masih kurang sekitar Rp400 miliar dari total kebutuhan Rp900 miliar.Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar, Nurdin Samaila, mengatakan kekurangan anggaran tersebut dikhawatirkan memperlambat pembangunan.

Padahal, menurut dia, target penyelesaian jalan lintas barat adalah Desember 2009 atau selama 18 bulan. Pada pembangunan tahap pertama tahun 2008, menelan dana Rp250 miliar. Selain itu, kendala yang timbul adalah pembebasan lahan warga yang belum selesai. Menurutnya, pemerintah seharusnya sudah gesit membebaskan lahan.

Tak hanya itu, yang paling mengganggu adalah tiang listrik yang masuk ke badan jalan. Nurdin menyimpulkan jalan lintas barat Sulawesi hanya bisa selesai tepat waktu setelah berbagai kendala itu sudah diatasi. “Kami memberi waktu hingga awal Mei, kalau semua persoalan tidak selesai jalan lintas barat akan tertunda,” kata Nurdin, pekan ini.

Menurut Nurdin, tak seharusnya kendala tersebut terjadi sebab semua memiliki dana khusus. Dia mencontohkan pekerjaan di lapangan yang terpaksa terhenti hanya karena tiang listrik berdekatan dengan jembatan. Dijelaskan, total anggaran pembangunan jalan 2009 mencapai Rp650 miliar. Anggaran ini termasuk lanjutan jalan lintas barat, pemeliharaan, pinjaman luar negeri, dan pembangunan jalan-jalan dalam kota.

Dana pinjaman luar negeri, salah satunya dari Australia digunakan untuk membangun ruas jalan Jeneponto - Bantaeng hingga Bulukumba sepanjang 120 km dengan anggaran Rp530 miliar. Sedangkan pinjaman lainnya dari Bank Dunia dalam tiga paket, yaitu jalan Maros - Lamuru, perbatasan Wajo - Luwu, dan Masamba - Wotu, dengan total anggaran Rp140 miliar.

eko

»» read more

Anggaran perbaikan irigasi Rp350 miliar

MAKASSAR: Anggaran perbaikan irigasi di Sulsel tahun ini mencapai Rp350 miliar, naik Rp50 miliar dari tahun 2008. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai irigasi 647.899 hektare sawah.

Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Sulsel Soep­rapto Budisantoso mengatakan anggaran bersumber dari APBN sebesar Rp320 miliar dan APBD Rp30 miliar. untuk merehabilitasi dan memelihara, sebab kondisi irigasi di Sulsel sudah 70% rusak dan hanya sekitar 30% dalam kondisi baik.

Data PSDA menunjukkan, total irigasi yang rusak berat 35% atau 226.761 ha, rusak ringan 255.158 ha, dan dalam kondisi baik 161.975 ha. Soeprapto mengatakan pada dasarnya kerusakan irigasi disebabkan pemeliharaan tidak serius. Karena itu, untuk menyukseskan program Pemprov Sulsel tentang surplus beras 2 juta ton, irigasi harus dalam kondisi baik.

Selain itu, dia berharap kondisi irigasi nantinya akan lebih baik setelah ditetapkan menjadi peraturan daerah. “Pokoknya irigasi perlahan-la­­­han akan semakin baik sebab landasan hukumnya juga sudah jelas,” kata Soeprapto, kemarin di Gedung DPRD usai penetapan rancangan perda irigasi.

Gubernur Syahrul Yasin Limpo mengatakan luas sawah produktif di Sulsel mencapai 800.000 ha. Gubernur optimistis Sulsel dapat mencapai surplus beras 2 juta ton untuk menjamin swasembada pa­ngan.

»» read more