DPRD panggil PLN soal pemadaman

KENDARI: DPRD Sultra akan memanggil PLN Kendari untuk meminta penjelasan mengenai pemadaman listrik yang terus berlangsung hingga saat ini.Ketua DPRD Sultra Sutan Harahap mengatakan pihaknya berinisiatif memanggil PLN untuk rapat dengar pendapat guna mencari jalan keluar krisis listrik yang sudah terjadi bertahun-tahun.

“Kami sebenarnya sudah bersurat ke PLN mempertanyakan itu dan mereka sudah menjelaskan. Namun, kami tetap akan memanggil untuk melakukan hearing,” kata Sutan, kemarin.­Sutan menjelaskan dari keterangan­ PLN, terdapat tiga masalah listrik, yakni pertama kapasitas PLN yang tidak mampu lagi memenuhi permintaan pelanggan.

Kedua, upaya mendatangkan pembangkit dari daerah lain ternyata tidak optimal karena barang yang didatangkan adalah mesin rekondisi sehingga kemampuannya tidak sebaik mesin baru.Ketiga, terjadi kegiatan penyesuaian jalur terkait dengan adanya pembangkit baru sehingga menimbulkan pemadaman.

Dia mengatakan terkait dengan upaya menggaet investor di bidang kelistrikan, pemerintah­ dinilai telah berupaya namun sejauh ini belum ada investor yang berminat masuk ke Sultra.Meski demikian, ada optimisme dari pemerintah menyangkut program­ 100 hari di bidang kelistrikan di mana Sultra juga termasuk bagian yang mendapatkan jatah.Saat ini tengah dibangun pembangkit baru di Tanasa, Kabupaten Konawe.

»» read more

Pemkot Kendari dapat bonus Menkeu Rp24 miliar

KENDARI: Pemerintah Kota Kendari­ menerima bonus berupa hadiah uang Rp24 miliar dan piagam penghargaan dari Menteri Keuangan.Kepala Bagian Informasi dan Komunikasi Pemkot Kendari Haryanto Sada mengatakan piagam penghargaan dan hadiah tersebut diberikan karena daerah­ ini dinilai­ memiliki kinerja baik dalam bidang pengelolaan keuangan.­

“Pemkot Kendari tidak tahu menahu kalau beberapa waktu lalu ada tim atau pihak yang melakukan penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pengelolaan keuangan,” kata Haryanto di Kendari, kemarin.
Dia mengatakan Pemkot Kendari meyakini bahwa kinerja baik bidang keuangan tidak luput dari opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menilai Kota Kendari baik.

Sedangkan kinerja bidang ekonomi dan kesejahteraan dapat diamati dari penurunan angka kemiskinan dan peningkatan­ pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup signifikan. PAD Kota Kendari dua tahun terakhir (2007-2009) dalam kepemimpinan Wali Kota Asrun dan Wakil Wali Kota Musadar­ Mappasomba meningkat dari Rp28 miliar menjadi Rp35 miliar.

Pemkot Kendari juga dapat menekan jumlah warga miskin tahun 2008 menjadi 23.600 orang dibandingkan dengan 2007 sebanyak 27.500 orang maupun tahun sebelumnya 30.500 orang.

Ketua sementara DPRD Kota Kendari Abdul Razak mengatakan dewan akan bersinergi dengan pemerintah merumuskan program yang berpihak kepada rakyat­ agar kesejahteraan daerah itu semakin baik. Pasalnya,­ masih banyak kekurangan yang harus dibenahi. “Pemerintah dan perwakilan rakyat dituntut dapat menggenjot pembangunan daerah ini demi peningkatan kesejah-teraan­ rakyat,” katanya.

»» read more

Klaster komoditas Sultra dipetakan

KENDARI: Setelah sejumlah investor batal melakukan investasi di Sulawesi Tenggara, pemerintah provinsi mulai menelurkan ide baru untuk menarik investasi. Salah satu upaya adalah memetakan wilayah komoditas­ unggulan lewat program Bahteramas­ (Bangun Kesejahteraan Masyarakat).

Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Sultra Sukamto Toding mengatakan pemetaan komoditas bertujuan memperjelas data potensi dan produksi, seperti rumput laut, kakao,­ padi, ikan, dan sapi lokal.“Kami sudah menentukan wila-yah komoditas unggulan seperti rumput laut di Kabupaten Buton, kakao di Kolaka dan Kolaka Utara, padi di Konawe Utara dan Konawe Selatan, industri pengolahan ikan di Kendari dan Bau-bau, serta sapi lokal di Muna,” ujarnya, kemarin.

Sukamto mengatakan selama ini investasi komoditas unggulan masih­ minim disebabkan belum ada peta potensi yang dapat dijual kepada investor khususnya industri­ pengolahan. Selain itu, produksi yang terbatas juga menghambat minat investasi.“Selama ini produksi komoditas­ kitakan masih spot, belum terpadu sehingga potensi dan jumlah produksi itu sulit kita dapatkan,” tukasnya.

Petani di Sultra umumnya ingin menanam semua komoditas sehingga sulit fokus meningkatkan produksi. Dengan pemetaan klaster komoditas, diharapkan pemprov lebih mudah menjual potensi.Saat ini, konsep pelaksanaan pemetaan komoditas masih­ digodok­ tim teknis, namun diupayakan­ realisasinya­ tahun ini. Setelah jadi, pemprov akan mengajukan ke DPRD untuk disahkan.

“Kami harapkan penggodokan pedoman pelaksanaan bisa selesai sebelum pelantikan anggota DPRD baru Oktober mendatang.”

»» read more

58% Jalan provinsi di Sultra rusak berat

KENDARI: Sepanjang 694 kilometer jalan­ provinsi di Sulawesi Tenggara rusak berat akibat kendaraan yang melintas melebihi kapasitas.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dody P Djalante mengatakan beban kendaraan­ kerap mencapai dua kali lipat kapasitas badan jalan. “Kondisi jalan provinsi memang sangat memprihatinkan. Kendaraan terkadang membawa beban hingga 20 ton, sedangkan kapasitas jalan hanya delapan sampai 10 ton,” ujar Dody di Kendari­, pekan lalu.

Menurutnya, perbaikan jalan telah dianggarkan dari APBD Provinsi Sultra tahun 2009 sebesar Rp110 miliar. Namun, anggaran tersebut hanya cukup untuk membiayai jalan sepanjang 52 km.

“Perbaikan jalan ini membutuhkan dana besar, kami sudah anggarkan dari APBD Rp110 miliar. Itu pun hanya cukup­ untuk perbaikan 52 km terbagi di beberapa­ kabupaten seperti Buton Utara dan Buton,” jelasnya.

Untuk membantu mengatasi situasi itu, Dody berharap Dinas Perhubungan Sultra­ segera membangun jembatan timbang­ untuk mengontrol beban kendaraan yang melewati jalan.

Sekretaris Dinas Perhubungan Sultra Ratna Ningsih mengatakan pihaknya telah mengusulkan anggaran pembangunan­ jembatan timbang di sejumlah titik yang menghubungkan beberapa kabupaten. Namun, yang disetujui baru dua, yaitu di Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan dan Kecamatan Abeli Kabupaten Konawe.

Sejauh ini, Sultra hanya memiliki satu jembatan timbang di Kolaka sebagai pintu masuk kendaraan dari Sulawesi Selatan. Namun, jembatan tersebut tidak berfungsi optimal dan sering dilewati kendaraan bermuatan di atas 20 ton.

»» read more

Wika bangun pabrik aspal buton

KENDARI: BUMN PT Wijaya Karya Tbk (Wika) berencana membangun pabrik aspal cair di Kabupaten Buton, Sulawesi­ ­­Tenggara, pada 2010.Sebagai tahap awal, perusahaan pelat merah tersebut telah membangun pabrik mini di Cibinong untuk menguji teknologi pabrik aspal padat menjadi cair.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sultra Dody P. Djalante mengatakan­ Wika telah menyatakan­ minat menggelontorkan investasinya­ sejak­ awal tahun ini. Aspal Buton­ menjadi­ salah satu komoditas­ andalan­ Sultra yang dilirik perusahaan­ itu. “Rencana ini disambut baik pemerintah sebab aspal buton selama­ ini cenderung diabaikan, padahal potensi dan kualitasnya cukup bersaing,” katanya kepada Bisnis di Kendari, kemarin.

Menurut Dody, deposit aspal di Kabupaten Buton masih cukup besar mencapai 700 juta ton. Dia mengatakan Wika menyampaikan optimisme dapat mengelola pabrik dengan baik sebab telah diuji coba di pabrik mini.Produksi aspal cair nantinya akan disalurkan untuk kebutuhan aspal dalam negeri. Dody menuturkan rencana Wika juga telah mendapat lampu hijau dari Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto.

“Produksinya akan dipasarkan untuk kebutuhan dalam negeri sebab selama ini kita harus ekspor aspal dengan harga jauh lebih mahal,”­ tambahnya.Namun, Dody mengaku belum mengetahui berapa tepatnya nilai investasi yang bakal dikucurkan serta kapasitas produksi pabrik tersebut.

Produksi aspal Buton masih berupa aspal padat yang dikelola sejumlah perusahaan pemegang kuasa pertambangan seperti PT Sarana­ Karya dan PT Kapal Api.Aspal ini masih jarang dimanfaatkan khususnya di Provinsi Sultra. Beberapa waktu lalu, aspal padat Buton pernah dimanfaatkan­ oleh Dinas Pekerjaan Umum untuk­ mengaspal jalan di areal Pusat Promosi­ dan Informasi Daerah (P2ID).

Dody mengatakan harga aspal­ Buton lebih mahal dibanding aspal­ daerah lain disebabkan biaya­ produksi lebih besar. Perbedaan­ biaya­ terutama terletak pada penggunaan­ teknologi, di mana teknologi produksi aspal Buton lebih sederhana.Lebih jauh, dia mengemukakan­ Wika juga berminat mengelola potensi marmer di Kecamatan Moramo,­ Kabupaten Konawe Selatan,­ namun karena alasan biaya produksi yang besar perusahaan itu membatalkan rencana investasi.

Izin KPPada kesempatan itu, Dody mengatakan­ investasi aspal Buton­ Wika terhadang persoalan izin kuasa­ pertambangan (KP). Pasalnya,­ izin KP telah habis dibagikan kepada perusahaan­ lain.“Wijaya Karya sebenarnya ingin­ segera memulai investasi ini. Sayangnya­ izin KP di kawasan pertambangan aspal telah habis,” tuturnya.

Atas hal itu, Wika diketahui telah meminta secara khusus kepada­ Gubernur Sultra Nur Alam agar dicarikan jalan keluar. Menurut Dody, pemerintah seharusnya bisa mencabut izin KP perusahaan yang tidak aktif serta mengalihkannya ke Wika.

Menanggapi permintaan Wika, jelas Dody, Gubernur Sultra berjanji­ akan mengupayakan perusahaan itu segera memperoleh izin KP sehingga bisa beroperasi pada 2010 mendatang. Kehadiran perusahaan itu diharapkan mampu mendukung rencana Gubernur Nur Alam untuk menjadikan Sultra salah satu pusat industri tambang nasional.

Kadar
Berdasarkan catatan Bisnis, potensi­ dan cadangan deposit aspal buton sekitar 650 juta ton dengan kadar aspal 10%-40%.Aspal Buton terletak 1,5 meter­ di bawah permukaan tanah.­ Bandingkan­ dengan kadar­ aspal alam di Amerika Serikat hanya 12%-15% dan Prancis (Danau­ Trinidad)­ 6%-10% serta ratusan­ meter di bawah permukaan tanah.

Lokasi aspal terletak di Pulau Buton,­ yaitu Waisiu, Kabungka,­ Winto, Wariti, Lawele, dan Epe dengan luas areal mencapai 70.000 hektare membujur dari Teluk­ Sampolawa­ di sebelah selatan sampai­ Teluk Lawele di utara.Potensi aspal telah dikelola beberapa perusahaan, a.l. PT Sarana Karya dengan KP eksploitasi aspal­ mulai berlaku 1 Januari 1991 sampai 1 Januari 2001. Wilayah konsesinya 8.000 ha dan produksi 500.000 ton per tahun.

Kendala dalam pengelolaan aspal­ ini adalah belum dapat bersaing­ dari segi mutu dengan aspal minyak­ dan perlu investasi besar dengan teknologi baru untuk mengekstraksi­ aspal. Produksi aspal Buton hanya menyumbang sekitar 1,46% total kebutuhan aspal nasional. Tahun 2008, produksi aspal Buton hanya mencapai 17.500 ton dari 1,2 juta ton kebutuhan nasional.


Sementara itu, jumlah produksi aspal nasional per tahun hanya 600.000 ton sehingga sisanya diimpor.Tahun lalu harga aspal minyak­ mencapai US$540 atau setara Rp5,4 juta per ton. Harga aspal Buton­ jauh lebih murah, yaitu US$250 atau Rp2,5 juta per ton.

»» read more

BI kritik perilaku dana pemprov

KENDARI: Pemprov Sulawesi Tenggara dan 12 kabupaten/kota di provinsi ini baru menyalur­kan dana besar-besaran pada akhir tahun. Praktik ini menuai kritik pihak Bank Indonesia Kendari.Pemimpin Kantor BI Kendari Lawang M. Siagian dalam pemaparan tinjauan dan proyeksi perekonomian Sultra triwulan II kemarin, mengatakan dana pemda berupa anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang disimpan di perbankan biasanya baru mengucur jelang akhir tahun.

“Dari data yang kami peroleh, DPK (dana pihak ketiga) pemerintah hanya tersalur besar-besaran nanti Desember. Sepanjang 11 bulan, dana hanya nongkrong di bank,” kata Lawang.Seharusnya, menurut dia, dari Januari hingga Desember penyaluran anggaran itu konsisten.

“Jika kita buatkan grafik, itu sangat jelas pada Desember garisnya langsung menukik turun yang menggambarkan dana digelontorkan besar-besaran,” tambahnya.Dia khawatir alokasi keuangan seperti itu membuat pemda hanya bekerja dari sisi administratif dan mengabaikan sisi realisasi penggunaan anggaran.

Lawang menyebutkan pihak perbankan termasuk BI sendiri merasakan dampaknya karena terpaksa­ ikut lembur menyelesaikan laporan masuk dari anggaran pemerintah. Dia mengungkapkan data dan grafik tahun 2006 hingga triwulan II 2009 menunjukkan dana baru tersalur secara massif pada Desember. Dana pemerintah tersebut cukup besar hingga Rp1 triliun.Kalau dana sebesar ini bisa konstan disalurkan ke masyarakat, manfaatnya­ jauh lebih besar.

»» read more

KENDARI: Dua bulan berturut-turut pada Mei dan Juni, Kota Kendari mengalami deflasi masing masing 0,39% dan 0,87% (m-t-m). Hal ini menjadi perhatian banyak kalangan sebab selama 10 tahun terakhir, Kendari tercatat sebagai kota dengan angka inflasi jauh di atas nasional, yaitu berkisar 10%.

Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tenggara dalam rilisnya mengemukakan salah satu penyebab deflasi dua bulan terakhir adalah penurunan indeks harga kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang mencapai -0,77%. Penurunan tersebut merupakan yang tertinggi dibanding kelompok penyumbang inflasi lain seperti bahan makanan.

Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS Sultra Wazalima menyebutkan tarif seluler memiliki andil sekitar -0,31% dari kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Hal itu disebabkan jumlah pengguna jasa seluler cukup besar.

“Dari sekitar 250.000 penduduk Kendari, hampir 70% adalah pengguna seluler. Itu juga mengindikasikan telepon seluler telah menjadi kebutuhan pokok menyamai kelompok perumahan, air, listrik, dan gas,” jelasnya, pekan lalu.

Wazalima mengatakan pada Juni Kendari berada di urutan keempat kota yang mengalami deflasi setelah Ambon, Ternate, dan Maumere. Tahun lalu, laju inflasi Sultra mencapai 10%. Laju inflasi Sultra periode Januari–Juni 2009 hanya sekitar 2,64%. Wazalima memperkirakan inflasi akan bertahan di kisaran tersebut hingga akhir tahun, kecuali terjadi kejadian luar biasa yang bisa menyebabkan harga kebutuhan pokok naik signifikan.

Sementara itu, sejumlah pelanggan telepon seluler juga mengakui, penggunaan pulsa sejak adanya promo tarif hemat berkurang signifikan. Seperti yang diungkapkan Kiki, salah seorang pelanggan seluler. “Bujet pulsa menurun hingga 50%, dari Rp200.000 per bulan menjadi Rp100.000 per bulan. Ini bisa berlanjut karena masyarakat memang membutuhkan tarif murah,” katanya.

»» read more

Pedagang hasil bumi diduga curangi petani

KENDARI: Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Meterologi Sulawesi Tenggara menemukan sejumlah pedagang pengumpul hasil bumi yang melakukan kecurangan dengan menggunakan alat ukur timbang yang telah rusak. “Kami temukan sejumlah pedagang pengumpul di Sultra tidak jujur. Mereka menggunakan alat timbangan yang telah rusak sehingga merugikan petani seperti komoditas kakao,” kata Kepala UPTD Meterologi Sultra Sutomo di Kendari, kemarin.

Menurut Sutomo, pihaknya telah melakukan tera ulang terhadap sejumlah alat timbang milik pedagang pengumpul hasil bumi di Kabupaten Kolaka dan ditemukan tiga kasus yang melakukan kecurangan dengan timbangan ilegal. Pedagang pengumpul yang menggunakan timbangan rusak itu terbukti melanggar Pasal 32 Ayat 1 UU No.2 Tahun 1981 tentang Meterologi sehingga UPTD memproses kasus itu dan saat ini telah dilimpahkan ke pengadilan.

“Bagi pedagang yang menggunakan alat timbangan rusak bisa dituntut maksimal satu tahun penjara atau denda sebesar Rp1 juta,” ujarnya. Sutomo mengemukakan pelanggaran serupa diduga terjadi di hampir semua kabupaten dan kota di Sultra yang umumnya merupakan daerah penghasil komoditas pertanian, perkebunan, dan kehutanan.

Tera ulang
Terkait hal itu, kata Sutomo, dalam waktu dekat UPTD Meterologi Sultra akan melakukan tera ulang alat ukur perdagangan di kabupaten/kota lain di Sultra seperti Bau-bau dan Kendari. Selain pedagang hasil bumi, UPTD juga akan menera ulang timbangan pedagang di pasar tradisional dan pusat perbelanjaan lainnya.

Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sultra memperoleh akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk menguji mutu lima komoditas ekspor di provinsi itu.

Kepala UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Disperindag Irmanuddin di Kendari mengatakan, komoditas yang melalui proses uji itu adalah kakao, mete kupas, mete gelondongan, kopra, dan lada.

”Jadi perusahaan eksportir tidak perlu jauh-jauh lagi melakukan uji produk terhadap barang mereka untuk mendapatkan sertifikasi ekspor. Kami sudah mampu mengeluarkan sertifikasi ekspor,” papar Irmanuddin.

Tidak dilirik
Sayangnya, menurut dia, banyak eksportir belum mempercayai institusi yang melakukan uji mutu tersebut. ”Selama ini, para eksportir lebih memilih menggunakan surveyor di luar daerah,” ujar Irmanuddin. Dia menuturkan tidak diliriknya Balai PSMB disebabkan kurang sosialisasi. Hal itu tidak terlepas pula dari kompleksitas pengujian yang bisa dilakukan.

”Layanan kita masih sebatas pada sertifikasi mutu ekspor, sementara surveyor lain bisa memberikan layanan tambahan berupa sertifikasi karantina,” katanya. Hanya saja, katanya, andai pemerintah daerah tanggap, potensi yang dimiliki Disperindag Sultra ini bisa digunakan untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD). Dia mengatakan pihaknya tengah memikirkan pembuatan peraturan daerah yang mewajibkan eksportir di daerah itu melakukan sertifikasi ekspor di Disperindag.

“Coba bayangkan betapa banyak potensi PAD yang hilang karena eksportir memilih melakukan uji mutu barang ke daerah lain. Padahal, barang itu dari Sultra,” katanya. Dijelaskan, untuk melakukan uji mutu, eksportir hanya dibebani biaya Rp40 per kg. ”Biaya itu sama dengan yang diterapkan di Sulawesi Selatan,” katanya.

»» read more

Tunggakan pajak Rp14,8 miliar sulit ditagih

KENDARI: Kantor Pela-yanan Pajak (KPP) Pratama Kendari yang meliputi Kota Kendari, Kabupaten Konawe, Konawe Selatan, dan Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara kesulitan menagih tunggakan pajak yang hingga awal 2009 mencapai Rp14,8 miliar.

Kesulitan itu karena sebagian besar wajib pajak telah pindah alamat atau menutup usahanya, bahkan ada yang telah meninggal dunia. Demikian Ahmad Darwansyah, Kepala Seksi Penagihan KPP Pratama Kendari, pekan lalu.

Menurut Ahmad, dari total tunggakan pajak tersebut, sekitar Rp9,3 miliar berasal dari 100 besar wajib pajak yang sebagian belum diketahui alamatnya.

Ketika terdaftar sebagai wajib pajak, mereka adalah pengusaha kayu dari luar Sultra, tetapi saat ini usaha itu sudah ditutup. Ahmad mengaku sulit melacak keberadaan para penunggak pajak, sedangkan wajib pajak yang masih diketahui alamatnya telah diberikan surat teguran dari seksi penagihan.

Bahkan. tambah dia, ada yang telah sampai pada tahap penyitaan. “Kami telah menempuh proses penagihan sesuai prosedur, yaitu mengirimkan surat teguran. Jika 21 hari setelah terbitnya surat teguran wajib pajak belum melunasi, kami melakukan penyitaan,” katanya.

Menurut dia, sekarang sudah ada beberapa aset penunggak yang disita. Ahmad menambahkan hasil lelang aset sitaan Juni-Desember 2008 sekitar Rp2 miliar.

»» read more

Sebagian tambang emas dikelola rakyat

KENDARI: Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam menegaskan, pemerintah daerah menerbitkan izin kuasa pertambangan emas kepada industri pertambangan di Kabupaten Bombana, namun juga sebagian lokasi diperuntukan bagi rakyat.

“Ladang tambang emas di Bombana selain peruntukan bagi industri pertambangan, juga harus ada lokasi penambangan rakyat,” kata Nur Alam di Kendari, Minggu, menanggapi pengosongan lokasi penambangan emas di Bombana yang selama ini diolah secara illegal oleh masyarakat.

Menurut gubernur, pemberdayaan masyarakat lokal untuk mengolah potensi emas di Bombana sudah saatnya diatur melalui mekanisme perundang-undangan yang berlaku, sebab sejak ditemukan tambang emas oleh masyarakat akhir tahun 2008 hingga saat ini belum ada aturan yang mengatur pengelolaan tambang tersebut.

Oleh karena itu, kata Nur Alam, Pemerintah Provinsi Sultra dan Pemkab Bombana telah mengimbau masyarakat pendulang emas agar berhenti sementara sambil menunggu terbitnya peraturan.

Gubernur mengatakan, peruntukan lokasi tambang emas di Bombana perlu dibagi untuk skala industri pertambangan, dan sebagian lokasi untuk pertambangan rakyat. Khusus pertambangan rakyat, sesuai peraturan yang berlaku bahwa rakyat bisa melakukan penambangan, namun secara berkelompok melalui wadah koperasi.

Menurut Nur Alam, perlu pengaturan penambangan emas di Bombana agar potensi sumber daya alam itu dapat dikelola secara terkendali tanpa mengabaikan prinsip kelestarian lingkungan, dan juga diharapkan bisa berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan pendapatan daerah.

Sementara itu, Wakil Bupati Bombana, Subhan Tambera mengatakan, setelah dilakukan pengosongan lahan dari kegiatan penambangan illegal saat ini, pihaknya akan menyiapkan lahan tambang emas seluas 25 hektar untuk dikelola rakyat.

“Penambangan rakyat ini tidak mungkin dihapuskan. Kita tetap menyediakan lahan untuk rakyat di Wububangka dan Tahi Ite,” kata Subhan.

Saat ini kata dia, pihaknya masih fokus pada upaya pengosongan lokasi tambang tersebut, dan sampai saat ini realisasi pengosongan kawasan itu sekitar 60% dari jumlah penambang rakyat secara illegal yang mencapai puluhan ribu orang.

»» read more

Cadangan pasir kuarsa di Sultra 5,2 miliar ton

KENDARI: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawesi Tenggara mencatat cadangan pasir kuarsa di provinsi itu mencapai 5,2 miliar ton. Selain pasir kuarsa, daerah ini juga kaya bahan tambang lain, seperti nikel dan emas. Hal itu dikatakan Kepala Dinas ESDM Sultra Muhammad Hakku Wahab, kemarin.

Dia mengatakan pasir kuarsa yang merupakan bahan baku pembuatan gelas, industri semen, keramik, dan pengecoran besi baja ini tersebar di Kabupaten Kolaka, Bombana, Muna, dan Konawe. “Areal sebaran pasir kuarsa di empat daerah ini mencapai 8.000-an hektare,” jelas Hakku.

Sejumlah perusahaan telah menginvestasikan dana mereka untuk mengelola pasir kuarsa di Kolaka, Konawe, dan Bombana. Tiga daerah ini juga mendapatkan perhatian khusus dan telah dilakukan eksplorasi mendetail.

Di Kolaka, tepatnya di Oko-oko dan Pomalaa, sudah dilakukan eksplorasi detail seluas 100 ha. Dari hasil eksplorasi tersebut diperkirakan cadangan di kawasan itu mencapai 13,37 juta ton.

Sementara itu di Watubangga, Kolaka, sebuah perusahaan melakukan eksploitasi pada areal 186,25 ha. Perkiraan produksi pasir kuarsa di Watubangga, menurut Hakku, mencapai 150.000 ton per tahun. Pasir kuarsa asal Watubangga ini kemudian dikirim ke PT Inco Tbk di Soroako sebagai bahan pendukung proses pengolahan biji nikel.

Sedangkan di Wawonii, Kabupaten Konawe, dari hasil eksplorasi lahan seluas 102,5 ha diperkirakan cadangan pasir kuarsa mencapai 1,2 juta ton.
Kadar kuarsa pada lahan ini tertinggi dibandingkan dengan daerah lain di Sultra, yakni mencapai 95,8%. Sementara itu di Bombana, cadangan pasir kuarsa terdapat di wilayah Poleang.

Sebelum ditemukan cadangan emas di daerah ini, sebagian masyarakat setempat telah menambang pasir kuarsa secara tradi-sional.

»» read more

Bulog Sultra serap 4.000 ton beras petani

KENDARI: Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional (Divre) Sulawesi Tenggara melalui mitranya hingga April 2009 telah menyerap beras petani sebanyak 4.000 ton dari target 50.000 ton tahun 2009. Kepala Bulog Sultra Tomy Sikado mengatakan mitra Bulog belum dapat melakukan pembelian beras milik petani secara maksimal karena baru sebagian kecil sentra produksi yang panen.

Diperkirakan panen besar-besaran di sejumlah sentra produksi terjadi pada akhir Mei dan Juni 2009 sehingga dipastikan serapan pengadaan akan meningkat. Panen kebutuhan pangan andalan tersebut juga diperkirakan terjadi pada penghujung tahun, yakni November dan Desember 2009 mendatang.

“Bulog Sultra bersama mitra akan berusaha semaksimal mungkin memenuhi target tanpa mengesampingkan kualitas yang telah ditetapkan,” kata Tomy, kemarin Mitra Bulog Sultra, Poding, mengatakan awal 2009 petani mengalami kendala menggarap sawah karena kesulitan air.

Selain itu, di sejumlah sentra produksi seperti Bombana, Konawe Selatan (Konsel), dan Konawe kekurangan tenaga kerja karena beralih menjadi pendulang emas dan beralih ke pekerjaan alternatif yang menurut mereka lebih menjanjikan. Bulog membeli beras petani melalui mitra seharga Rp4.600 per kg. Stok beras Bulog di gudang kabupaten/kota sebanyak 8.000 ton atau cukup untuk permintaan dua bulan ke depan.

Sulteng Mandiri

Sementara itu, Bulog Divre Sulawesi Tengah termasuk dalam lima besar kategori mandiri dan mempunyai kinerja baik, di samping Bulog Jatim, Jateng, NTT, dan NTB. Kepala Divisi Regional Bulog Sulteng Usep Karyana mengatakan salah satu persyaratan dan penilaian menjadi Bulog mandiri di daerah adalah kecepatan dan kelancaran distribusi, tingkat pelunasan pembayaran raskin, serta stok beras di gudang.

Usep mengatakan keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kerja keras semua pihak, termasuk pemkab/pemkot dan Pempov Sulteng. Dia menjelaskan Bulog Sulteng sepanjang 2009 berhasil mengirim beras untuk kebutuhan masyarakat di Provinsi Gorontalo, dengan pengiriman tahap pertama ke provinsi tetangga itu sebanyak 2.500 ton.

Sedangkan pengiriman tahap kedua juga 2.500 ton beras dari hasil pengadaan lokal. Usep mengatakan jika tahun-tahun sebelumnya Bulog Sulteng mendapat pasokan beras dari luar daerah, termasuk beras eks impor karena hasil pengadaan relatif kecil, saat ini justru sebaliknya mengirim beras ke luar daerah.

“Kurun tiga tahun terakhir ini, Bulog Sulteng tidak lagi mendatangkan beras dari luar daerah karena hasil pengadaan lokal terus mengalami peningkatan,” ujar Usep. Dia mencontohkan, pada musim panen 2008, Bulog Sulteng membeli 29.000 ton beras petani dari target hanya 25.000 ton.

Adapun pada musim panen 2009 ini, Bulog Sulteng menargetkan pembelian beras sebanyak 37.000 ton, meski realisasi hingga saat ini baru 1.000 ton.

»» read more

Pertumbuhan ekonomi Sultra melambat

KENDARI: Pemimpin Kantor Bank Indonesia (KBI) Kendari Lawang M. Siagian mengungkapkan pertumbuhan ekonomi di Sultra diproyeksikan melambat pada triwulan I/2009. Perlambatan tersebut akibat penurunan kinerja sejumlah sektor dominan, seperti pertambangan dan industri.

Hal itu diungkapkan Lawang dalam diskusi Review and Outlook Perekonomian Sulawesi Tenggara Triwulan I/2009 yang digelar di Aula Bank Indonesia Kendari, Selasa.

Hadir dalam acara itu sejumlah praktisi perbankan, aparat pemerintah, dan akademisi. Menurut Lawang, menurunnya sektor pertambangan di Sultra diakibatkan turunnya permintaan luar negeri pasca krisis keuangan global.

”Pertumbuhan ekonomi Sultra yang diukur berdasarkan produk domestik regional bruto (PDRB) hanya sebesar 6,44%,” jelasnya. Ini lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada triwulan sama tahun lalu yang mencapai 7,55%.

Melambatnya aktivitas perekonomian ini berdampak pada berkurangnya permintaan uang kartal masyarakat, terutama untuk kebutuhan transaksi.

"Hal ini tercermin pada lebih tingginya volume uang masuk (inflow) dibanding keluar (outflow) dari dan ke kantor Bank Indonesia Kendari,” jelas Lawang.

Jumlah uang kartal yang diedarkan Bank Indonesia Kendari pada triwulan I baik melalaui perbankan maupun langsung ke masyarakat sebesar Rp124,76 miliar. Jumlah ini turun 81,51% dibanding triwulan IV/2008 yang mencapai Rp674,74 miliar.

Sementara itu, jumlah uang kartal yang masuk dari perbankan dan masyarakat mencapai Rp515,35 miliar, naik 93,8% dibanding triwulan IV/2008 Rp33,69 miliar.

Inflasi

Perlambatan ekonomi ini diperburuk dengan tingginya inflasi di Sultra yang melebihi laju inflasi nasional. Tingkat inflasi triwulan I mencapai 8,42%, sedangkan nasional 7,92%. Menurut Lawang, kelompok bahan makanan menjadi penyumbang inflasi terbesar di Sultra.

“Laju inflasi tahunan kelompok bahan makanan mencapai 35,44%. Ini diakibatkan kelancaran arus distribusi barang, cuaca, dan struktur pembentukan harga di tingkat pelaku usaha,” tambahnya. Lawang memperkirakan triwulan II nanti laju inflasi masih lebih tinggi, dipengaruhi peningkatan konsumsi.

Kendati demikian, BI optimistis pertumbuhan ekonomi triwulan II akan berbalik arah dan cenderung lebih tinggi dari triwulan I. Perkiraan ini sejalan dengan hasil survei kegiatan dunia usaha (SKDU), di mana pelaku usaha makin yakin terhadap kinerja perekonomian.

»» read more

12 Izin KP di Bombana ditinjau kembali

KENDARI: Sebanyak 12 izin kuasa pertambangan (KP) emas di Kabupaten Bombana, Sultra, ditinjau ulang menyusul terjadi kekisruhan. Hal itu merupakan kesepakatan bersama antara pemerintah provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Bombana seperti diungkapkan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra Muhammad Hakku Wahab di Kendari, kemarin.

Hakku menegaskan peninjauan ulang izin KP ini adalah salah satu dari empat butir kesepakatan yang dicapai dalam rapat bersama gubernur. Mantan calon bupati Kolaka Utara ini juga sempat memperlihatkan surat Gubernur Sultra Nur Alam yang berisi hasil keputusan yang ditujukan kepada Bupati Bombana Atikurrahman.

Menurut Hakku, hasil keputusan ini mulai dijalankan 6 Mei, dan tenggat waktunya hingga 6 Juni mendatang. Terkait dengan peninjauan ulang izin KP tersebut, Pemkab Bombana diminta untuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat provinsi.

”KP yang sudah diterbitkan dan kemudian terbukti menyalahi aturan perundang-undangan akan dicabut,” tegas Hakku. Dia menambahkan, dokumen mengenai delapan dari 12 perusahaan yang mengantongi izin KP dan sebelumnya tidak dilaporkan Pemkab Bombana kini sudah berada di mejanya.

Selanjutnya, kata dia, seluruh aktivitas penambangan baik oleh perusahaan pemilik KP maupun penambangan manual ataupun dengan menggunakan mesin pompa diminta untuk segera dihentikan.

Untuk mewujudkan keputusan itu, akses jalan ke lokasi penambangan akan dibuatkan portal (penghalang) dan penjagaan diperketat. ”Orang yang akan memasuki lokasi tambang ditanya dulu maksudnya. Jika hendak menambang dilarang,” ujar Hakku.

Pemerintah juga melakukan operasi/penyisiran dan menyita mesin pompa dan peralatan manual yang digunakan dalam wilayah pertambangan. Selain itu, pemerintah melakukan sweeping dan membatasi distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang masuk ke Bombana yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Perusahaan yang diperkenankan untuk melakukan aktivitas penambangan nantinya, diminta menggunakan satpam yang didukung aparat kepolisian setempat. Instansi terkait juga diminta segera melakukan koordinasi dan verifikasi/pendataan status tanah lokasi tambang serta status kepemilikannya.

Disepakati pula tentang pemetaan wilayah pertambangan rakyat dan lahan-lahan untuk industri serta kepentingan pemanfaatan lainnya. ”Saat ini, Pemkab Bombana sedang melakukan sosialisasi terkait dengan keputusan ini,” kata Hakku.

Pemprov Sultra telah membentuk tim untuk melakukan pemantauan di lokasi penambangan. Bagi oknum aparat yang terbukti menjadi pendukung penambangan liar akan diserahkan kepada kesatuannya.

»» read more

Gubernur Awang Faroek dicatut untuk minta dana

SAMARINDA: Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak meminta masyarakat waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan gubernur, wakil gubernur, dan keluarganya.

“Beberapa waktu belakangan ada penipu yang mencatut nama saya dan keluarga. Jelas ini penipuan dengan modus menjual nama saya dan keluarga,” kata Awang Faroek Ishak di Samarinda, kemarin.

Seperti dikemukakan Karo Humas Setprov Kaltim Zairin Zain yang mendampingi Awang, pencatut nama gubernur itu telah beberapa kali mencoba menipu dengan meminta transfer uang. Pelaku, kata Zairin, menggunakan alasan untuk kepentingan proyek, baik dengan iming-iming maupun tekanan.

“Nomor telepon milik penipu yang tidak diketahui alamat jelas itu yang sempat kita catat, yakni 0816713754, 08166948327, dan 081513971116,” katanya. Menurut dia, orang yang tidak bertanggung jawab tersebut menggunakan tiga nomor tersebut untuk menghubungi pengusaha dan pejabat kemudian meminta transfer uang.

Saat disinggung mengenai jumlah korban yang kena tipu, Zairin belum bersedia menjelaskan. Demikian pula mengenai berapa nilai kerugian akibat aksi tak terpuji tersebut. Namun, katanya, informasi dari lingkungan Pemprov Kaltim menyebutkan beberapa pejabat dan pengusaha sempat menjadi korban.

Hanya saja, karena alasan malu ketahuan menjadi korban penipuan, para pejabat dan pengusaha tersebut tidak mengungkapkan atau melaporkannya secara resmi kepada pihak kepolisian. “Saya sebagai Gubernur Kaltim tidak akan meminta seseorang memberi sumbangan tertentu melalui telepon atau sarana lainnya yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Awang.

Dia menjamin istri gubernur maupun anggota keluarga lainnya tidak mungkin melakukan hal tercela dengan meminta sumbangan uang. Awang meminta masyarakat lebih waspada dan segera melakukan konfirmasi kepada pihak terkait atau langsung kepada dirinya, apabila ada oknum yang mengatasnamakan gubernur dan keluarganya atau pejabat lain untuk mentranfer sejumlah dana.

“Kami berharap seluruh warga Kaltim waspada dengan berbagai modus operandi penipuan termasuk mengatasnamakan pejabat, baik gubernur, bupati, wali kota, dan pejabat lain dari Jakarta,” katanya. Dia mengingatkan hal itu karena belum lama ini di Samarinda juga terjadi modus penipuan dengan mengatasnamakan Ditjen Perbendaharaan Departemen Keuangan.

Sang pelaku meminta korban mengirim uang untuk program bimbingan teknis yang diadakan lembaga tersebut. “Kepada aparat kepolisian kami mengharapkan kasus ini segera diungkap tuntas karena tidak menutup kemungkinan ada motif lain, misalnya sengaja ingin merusak nama gubernur dan keluarganya,” katanya.

»» read more

BI: Sultra rawan peredaran uang palsu

KENDARI:Kepala Kantor Bank Indonesia Cabang Kendari Lawang M. Siagian mengungkapkan wilayah Sultra rawan peredaran uang palsu.

“Kasus peredaran masih terbilang sedikit, namun dilihat dari kondisi geografis dan sebaran penduduk, penjahat menjadikan Sultra sebagai sasaran empuk,” kata Lawang, kemarin. Menurut Lawang, tertangkapnya seorang pengedar uang palsu asal Blitar, Jawa Timur, di Konawe akhir April lalu menjadi salah satu indikator meningkatnya eskalasi penyebaran uang palsu.

Kepolisian Konawe Selatan berhasil menciduk Imam Budiono, seorang pria asal Blitar, yang menyebarkan uang palsu sebanyak Rp17,35 juta di kabupaten tersebut. Modusnya, pelaku membelanjakan uang palsu di warung-warung.
“Total uang palsu 347 lembar berupa pecahan Rp50.000,” katanya. Menurut pengakuan tersangka, total uang yang hendak diedarkan sebanyak Rp19 juta.
“Tapi dia baru mengedarkan sekitar Rp1,6 juta aksinya ketahuan dan ditangkap,” ungkap Lawang.

Ini merupakan kasus pengedaran uang palsu terbesar di Sultra. Dia menilai, kasus ini kemungkinan tidak berdiri sendiri tapi sebuah jaringan besar yang menjadikan Sultra sebagai sasaran. Sebelumnya, aparat kepolisian di Muna juga menangkap seorang warga yang hendak membelanjakan uang palsu sebanyak Rp150.000 dalam bentuk pecahan Rp50.000.

Menurut Lawang, luasnya sebaran wilayah Sultra yang meliputi banyak pulau dengan pemahaman masyarakat relatif rendah, sangat potensial bagi peredaran uang palsu.

»» read more

Telkomsel nilai investasi di Sultra mahal

KENDARI:PT Telkomsel menilai biaya investasi di Sultra, khususnya pembangunan infrastruktur jaringan seluler, lebih mahal dari daerah lainnya. Hal itu dikemukakan Branch Manager Telkomsel Cabang Kendari Asbullah.

Menurut Asbullah, salah satu komponen yang membuat pembangunan jaringan seluler di Sultra menjadi mahal karena kondisi geografis. “Wilayah pegunungan dan lautan menjadi faktor yang membuat pembangunan infrastruktur lebih mahal,” ujarnya, Jumat pekan lalu. Dia mengakui dirinya melakukan perjalanan ke sejumlah wilayah di Sultra dan melihat langsung kondisi geografis daerah yang dilaluinya.

“Saya kira wilayah Kalimantan lebih berat dari Sultra, tapi ternyata tidak di sini lebih berat,” kata pria yang baru menjabat beberapa minggu di Kendari ini. Asbullah yang lama menghabiskan waktunya di Kalimantan, terlihat sangat tertutup mengemukakan data-data terkait pertumbuhan Telkomsel di Sultra. Bahkan, saat ditanya jumlah pelanggan yang ada di daerah ini dia enggan menjawab.

“Yang jelas pertumbuhan kita positif dan potensi bisnis di Sultra cukup menjanjikan meskipun ada tantangan geografis,” katanya. Dia juga enggan mengemukakan berapa jumlah BTS (base transceiver station) Tekomsel di daerah ini.

Branch Manager Telkomsel Kendari Rizal Firmansyah sebelumnya mengatakan Telkomsel kini memiliki 158 BTS. Dari jumlah tersebut, 44 di antaranya berada di Kota Kendari, baik BTS GSM, DCS 1800, mikro ataupun indoor. Sementara itu, pelanggan telah mencapai 500.000 nomor.

»» read more

Petronas jajaki investasi di Wakatobi

KENDARI: Perusahaan perminyakan Malaysia, Petronas, menjajaki investasi di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. BUMN negara tetangga itu berencana mengelola penjualan BBM jenis solar dan aftur. Ketua Kadin Wakatobi Halimuddin Adam mengemukakan pihak Petronas telah melakukan pertemuan dengan Pemda Wakatobi terkait rencana investasi tersebut.

Dia mengatakan investasi ini terkait dengan rencana pembangunan penampungan khusus BBM di perairan Wakatobi. ”BBM tersebut ditampung di bungker terapung di atas laut, tepatnya di wilayah perairan Pulau Wanci,” jelas Halimuddin, kemarin. Dia mengungkapkan Petronas juga menggandeng perusahaan lokal yang ada di Wakatobi sebagai mitranya. Dia yakin Petronas telah mempersiapkan secara serius investasi di wilayah paling selatan Sultra tersebut.

Halimuddin menguraikan investasi di sektor BBM terutama solar, sangat strategis di wilayah perairan seperti Wakatobi. Pasalnya, alat transportasi laut baik angkutan penumpang maupun nelayan memegang peranan penting. Selama ini, pasokan BBM untuk Wakatobi hanya disuplai dari Kota Baubau. Dengan adanya perusahaan minyak yang mampu memberikan pelayanan lebih dekat, diharapkan percepatan pembangunan di Wakatobi dapat dipacu.

Langkah Petronas membuka layanan penjualan BBM di Wakatobi ini merupakan wujud kerja sama Pertamina dan Petronas melalui LOBP (Lubricant Oil Blending Plant) pada Agustus 2006, termasuk kerja sama saling memasok BBM jenis premium beroktan tinggi.

Pada 2007 lalu, Petronas mencatat keuntungan Rp198,3 triliun. Sebanyak Rp135,9 triliun atau 66,2% dikembalikan kepada pemerintah Malaysia.
Sisanya, digunakan Petronas untuk investasi ulang seperti sektor hilir dan juga di tingkat internasional. Penjajakan investasi Petronas di Wakatobi ini dilakukan setelah perusahaan itu sukses membangun 20 SPBU di Surabaya, Jawa Timur, pada 2008. Surabaya merupakan kota ketiga dalam ekspansi bisnis ritel BBM Petronas di Indonesia.

Petronas telah membangun 6 SPBU di Jakarta, menyusul empat SPBU lain yang sedang dalam proses pembangunan. Setelah Jakarta, Petronas membangun 4 SPBU di Medan, Sumut.

»» read more

Bulog Sultra khawatir tak penuhi prognosa

KENDARI: Perum Bulog Sulawesi Tenggara (Sultra) mengaku khawatir tidak mampu memenuhi prognosa penyerapan beras 2009 sebesar 50.000 ton. Kepala Divisi Regional Bulog Sultra, Tommy S. Sikado menyebutkan, harga beras di pasaran cukup tinggi dibanding harga pembelian pemerintah (HPP).

Karena itu Bulog akan berupaya mendatangi la-ng­­­sung ke sejumlah sentra produksi beras sebelum pengusaha melakukan pembelian. “Harga beras di pasaran sekarang ini lumayan tinggi dibanding HPP, karena itu kita harus jemput bola supaya tidak keduluan pengusaha,” kata Tommya di Kendari, belum lama ini.

Lebih lanjut Tommy menyebutkan, dari 50.000 ton prognosa beras tahun ini, 47.000 ton diantara­nya digunakan untuk memenuhi penyaluran beras­ miskin, sisanya untuk stok cadangan. Sementara itu, Ketua Badan Pembina Hipmi Sultra Amran Yunus justru mengkritik kinerja Bulog. Menurutnya, Bulog tidak memaksimalkan fungsi­nya sebagai stabilisator harga beras di daerah ini, sehingga harga di pasar­an lebih tinggi dibanding HPP.

Ia juga menilai, HPP terlalu rendah sehingga ke-sejahteraan petani sulit meningkat. “HPP itu tidak wajar, terlalu rendah. Kapan petani akan sejahtera? Jadi Bulog harus naikkan harga dulu kalau mau bersaing dengan pengusaha,” jelasnya. Amran mengungkapkan, sebagai salah satu daerah yang dinyatakan surplus beras hingga 32.000 ton per tahun, harga beras di Sultra terbilang tinggi, yakni berkisat Rp6.000 – Rp7.000 per kilogram.

Selain itu, beras produksi lokal masih sulit ditemui di pasar. Pasar di Sultra justru didominasi beras asal Sulawesi Selatan. “Saya juga ragu dengan data Sultra yang surplus beras. Kok di pasar yang banyak justru beras dari Sulsel. Di mana beras produksi sultra, harusnya Bulog mencari tahu soal itu.” tegasnya. Ia menambahkan, tata niaga beras di Sultra belum berjalan baik karena regulasi yang mengatur hal tersebut belum berjalan hingga saat ini.

»» read more

Hotel dan mal diminta gunakan genset

KENDARI: Hotel dan mal di Ken-dari, Sultra, diminta menggunakan genset ketimbang memanfatkan alir­an listrik dari PLN. Langkah ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk memaksimalkan distribusi listrik PLN kepada masyarakat umum. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra Muhammad Hakku Wahab usai dilantik Gubernur Sultra, Jumat pekan lalu. ”Hotel dan mal adalah pemilik genset besar. Kita minta mereka menggunakan gensetnya di jam-jam beban puncak,” ujar Hakku.

Menurut Hakku, hotel dan mal diminta berpartisipasi sebagai bagian dari tanggung jawab sosial mere­ka ke masyarakat. ”Warga Kendari mengalami krisis listrik. Jadi, hitung-hitung ini menjadi CSR (Corporate Social Responsibility) mereka ke masyarakat,” jelas Hakku.Diungkapkan, hotel, mal, dan perusahaan yang akan diminta menggunakan genset pada jam beban puncak antara pukul 18.00-21.00 sebanyak 26 buah.

Jika semua perusahaan melakukan hal tersebut, katanya, diperkirakan mampu menghemat defisit listrik yang ada hingga 5 MW. Saat ini, pada siang hari defisit listrik di Kota Kendari mencapai 4-5 MW. Pada malam hari defisit mencapai 7 MW. Dengan adanya penghematan listrik hingga 5 MW pada malam hari, total defisit hanya berkisar 2 MW.

”Saya kira, kalau ini bisa diterapkan dengan baik, maka defisit yang ada tidak terlalu berpengaruh lagi. PLN bisa leluasa mengatur pemadam­an,” kata Hakku. Oktober 2008 lalu, krisis listrik di Kendari bisa diatasi dengan tambahan pembangkit asal Palopo, Sulsel, berkapasitas 6 MW, sehingga pemadaman listrik sempat terhenti.

»» read more