Bola penggiling batu bara rusak

PALU: Suplai daya listrik dari PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) Mpanau Palu, Sulawesi Tengah kurun waktu beberapa hari terakhir ini terus berkurang akibat kerusakan pada sistem penggilingan batubara.

General Manager PT Pusaka Jaya Palu Power (PJPP) Slamet Viktor Panggabean menjelaskan, dalam beberapa hari terakhir ini, dua unit PLTU yang berkapasitas 30 megawatt (MW) hanya mampu mensuplai daya antara 17-20 MW.

“Kami terpaksa mengurangi beban suplai daya listrik ke PLN, sebab salah satu dari dua unit PLTU mengalami kerusakan,” katanya di Palu, kemarin.

Kerusakan terjadi pada bola penggilingan batubara, dan alat pengganti yang rusak tersebut kini masih sementara dalam perjalanan dari Jakarta ke Palu.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini alat dimaksud sudah tiba dan segera dipasang agar suplai daya listrik ke PLN terutama mendukung pelaksanaan Pilpres pada 8 Juli 2009,” ujarnya.

PLTU Mpanau dalam kondisi normal bisa mensuplai daya listrik hingga 27 MW sesuai dengan kontrak penjualan/pembelian daya listrik antara PT PJPP dengan pihak PLN.

Menyangkut stok batubara, Panggabean menjamin cukup untuk memenugi kebutuhan sebab stok yang ada saat ini mencapai 20.000 ton sementara pemakaian batubara PLTU Mpanau Palu berkisar antara 400-500 ton perhari.

Khusus pengadaan batubara, pihak PJPP akan berupaya agar pasokan dilakukan secara kontinyu dalam jumlah memadai sesuai kebutuhan.

Turunnya pasokan daya PLTU Mpanau ini memperparah kondisi kelistrikan di sistim Palu karena saat ini pemadaman bergilir tidak hanya terjadi pada malam hari (beban puncak) tetapi juga siang hari.

ihak PLN tidak bisa memastikan kapan pemadaman bergilir itu berakhir karena dua unit PLTD PLN di Silae kini dalam keadaan rusak.

Sementara itu PT PLN Cabang Palu telah menyiapkan genset khusus untuk menjamin ketersediaan pasokan listrik menghadapi pelaksanaan Pilpres 8 Juli 2009.

“Kami sudah berkoordinasi dengan pihak KPUD provinsi, kabupaten dan kota menyangkut pasokan listrik untuk kebutuhan pelaksanaan Pilpres,” kata Kepala Humas PLN setempat Petrus Walasari, di Palu, Senin.

Ia menjelaskan, penyediaan genset khusus sudah dilakukan sejak Pemilu Legislatif lalu. “Jadi soal kebutuhan daya listrik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pilpres dijamin dapat terpenuhi meski pemadaman aliran listrik dipastikan masih berlanjut.

Pemadaman aliran listrik yang melanda sistem kelistrikan Palu yang sudah berlangsung lebih sebulan terakhir ini masih berlanjut hingga batas waktu belum diketahui.

Menurut dia, pemadaman aliran listrik yang diberlakukan PLN karena dua dari 10 mesin PLTD (Pembangkit Listrik tenaga Diesel) saat ini tengah menjalani masa pemeliharaan rutin.

Selama dua PLTD unit VI dan VIII tidak beroperasi dan sedang dalam tahap perbaikan, PLN mengalami kekurangan daya sekitar lima megawatt (MW) pada saat beban puncak.

Pemadaman aliran listrik pada malam hari masih berlanjut, namun dijamin tidak akan menghambat pelaksanaan pilpres, sebab PLN sudah menyiapkan genset dengan kapasitas satu MW perunit.

Mesin genset akan diperioritaskan pada tempat-tempat strategis seperti kantor KPUD dan pemerintah di kabupaten/kota di provinsi itu. Ia juga berharap suplai daya listrik dari PLTU Mpanau milik PT PJPP (Pusaka Jaya Palu Power) bisa berjalan normal dan lancar.

Kepada pelanggan PLN, Petrus juga terus menghimbau agar memadamkan lampu yang tidak terlalu penting pada saat beban puncak untuk mengurangi beban pembangkit.

“Beberapa bulan ini ada kecenderungan peningkatan beban yang berarti penggunaan listrik naik. Karena itu kami menghimbau pelanggan untuk memadamkan lampu yang tidak perlu saat beban puncak untuk meminimlaisasi defisit daya PLN,” ujarnya.

»» read more

Tambang Poboya harus dibatasi

PALU: Pengelolaaan wilayah tambang emas di Desa Poboya, Kota Palu, harus dibatasi agar tidak terkena dampak lingkungan, sosial budaya dan ekonomi. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Tengah, Wilianita Selviana mengatakan sebaiknya wilayah pengelolaan tambang dibatasi untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih.

“Demikian juga penggunaan tromol dan merkuri serta harus ada pembinaan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, untuk meminimalisir dampak lingkungan yang lebih serius,” katanya di Palu, kemarin.

Sementara hampir sebagian besar masyarakat Poboya juga beralih dari bertani dan berkebun menjadi penambang. Di lain sisi, penggalian material sangat beresiko bagi keselamatan warga karena teknologi yang digunakan masih sangat sederhana.

Di lokasi tambang alat penghancur material atau tromol untuk memisahkan kandungan emas dengan menggunakan merkuri semakin banyak.”Ini sangat memprihatinkan dan telah menimbulkan dampak yang ur biasa,” tandas Wilianita.

Walhi menilai, operasi pertambangan di Poboya saat ini masih skala kecil dengan menggunakan teknologi sederhana. Pilihan warga sebagai penambang karena alasan ekonomi, karena itu perlu dicarikan sumber ekonomi alternatif di luar pertambangan.

“Sebagian besar masyarakat Poboya kan punya lahan pertanian dan areal peternakan, kenapa tidak itu yang dimaksimalkan,” usulnya memberi solusi. Ia mengatakan, Pemkot Palu harus konsisten dengan statment penertiban tambang Poboya dan mendukung upaya sektor budidaya pertanian dan peternakan bagi warga. Diharapkan masyarakat tidak menambang pada musim panen.

»» read more

Teror bom kembali landa Palu

PALU: Teror bom kembali melanda Kota Palu, Sulawesi Tengah. Pagi kemarin, sekitar pukul 09.40 Wita, peristiwa tersebut terjadi di Jl. RE Martadinata, tepatnya kantor PT Utama Taksi, di Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Utara.

Namun, berdasarkan penyisiran selama lebih dari dua jam, Tim Penjinak Bahan Peledak (Jihandak) Brimob Polda tidak menemukan bahan peledak di sekitar tempat kejadian perkara.

“Nihil Pak,” ungkap seorang personel Jihandak yang masih mengenakan pakaian rompi anti bom ketika melaporkan penyisiran kepada Kapolresta Palu AKBP Andean Bonar Sitidjak. Teror bom berawal dari laporan Irma (33), karyawati yang bertugas pada bagian operator PT Utama Taksi.

Irma mengaku mendapat telepon dari pria tidak dikenal yang mengatakan, “Hati-hati kamu. Di situ ada saya pasang bom”. Kontan wanita yang bekerja di perusahaan yang mengoperasikan taksi argometer terbesar di ibu kota Sulawesi Tengah itu ketakutan, namun berusaha menghubungi atasannya untuk melaporkan ancaman ini guna diteruskan kepada polisi.

Setelah menerima laporan, aparat Jihandak yang bermarkas di Kelurahan Mamboro berjarak sekitar 10 km dari TKP segera menuju PT Utama Taksi untuk melakukan penyisiran menggunakan metal detektor dan alat pendeteksi bom.

Penyisiran itu dimulai dari halaman dan pinggiran bangunan kantor, kemudian masuk ke semua ruangan kerja dan dapur. Tetapi, setelah melakukan sterilisasi selama dua jam hingga sekitar pukul 13:00 Wita, para petugas terlatih ini sama sekali tidak menemukan bahan peledak atau benda berbahaya lain yang mencurigakan.

Irma sendiri saat menerima telepon sempat menanyakan identitas pelaku, namun yang bersangkutan segera menutup pembicaraan.

Kapolres Sitindjak yang dikonfirmasi wartawan di TKP mengenai kejadian itu belum bersedia memberikan keterangan. Kasat Reserse dan Kriminal AKP Stepanus MT SIK mengatakan pihaknya masih akan menghimpun keterangan dari sejumlah karyawan, termasuk pimpinan PT Utama Taksi.

Dia juga menyatakan belum mengetahui motif di balik teror bom tersebut, namun pihaknya merespon serius penyelidikan kasus ini sebab dampaknya telah meresahkan masyarakat.

Saat muncul teror, puluhan karyawan di dalam bangunan kantor PT Utama Taksi sempat berhamburan keluar karena khawatir terjadi sesuatu yang dapat mencelakakan diri mereka.

Teror bom yang berlangsung menjelang pelaksanaan pemilu presiden ini tidak mempengaruhi situasi keamanan dan ketertiban secara umum di Kota Palu. Masyarakat setempat tetap beraktivitas seperti biasa.

»» read more

BI: Kinerja Bank Sulteng bagus

PALU: Kantor Bank Indonesia (KBI) Palu menilai kinerja manajemen Bank Sulteng selama ini cukup bagus.
Penilaian KBI Palu ini berdasarkan hasil audit tahun buku 2007, sedangkan audit tahun buku 2008 dijadwalkan Juli ini.

”Audit terakhir yang dilakukan tahun buku 2007 dan hasilnya cukup baik. Saya tak dapat merinci penilaian audit karena di luar kewenangan kami, yang jelas kinerja Bank Sulteng baik,” kata Pemimpin Bank Indonesia Palu Suparmo, kemarin.

Suparmo menolak menanggapi rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPS-LB) Bank Sulteng yang mendahului pelaksanaan audit BI.

Dalam RUPS-LB disepa-kati penggantian Nabi Bidja dan Judson Ranonto dari posisi masing-masing sebagai komisaris utama dan direktur utama.

Dia mengatakan peng-ambil keputusan tertinggi bagi perseroan adalah pemegang saham dalam RUPS atau RUPS-LB.
Keputusan para pemegang saham tersebut harus dihargai. “Keputusan user dalam RUPS adalah keputusan tertinggi,” kata dia.

Soal kebijakan tutup buku terhadap kredit macet, Suparmo mengakui hal tersebut memang dimungkinkan dengan memasukkan kredit macet tersebut ke dalam laporan pencadangan.

“Jadi tidak akan muncul dalam neraca, tapi bank tetap menagih,” urainya.Gubernur Sulteng Bandjela Paliudju, kata dia, hingga saat ini baru melaporkan hasil RUPS, namun belum mengajukan usulan calon pengganti Judson selaku dirut.

Sesuai aturan, bank wajib mengusulkan minimal dua calon dirut untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di BI, setelah itu hasilnya dikembalikan kepada pemegang saham untuk diputuskan.

”Kalaupun yang diusulkan sudah pernah fit and proper test, bisa jadi hanya dilakukan pemeriksaan administrasi saja. Tapi dilihat perkembangannya dulu,” ujar Suparmo.

Dalam RUPS-LB Bank Sulteng 12 Juni 2009, pemegang saham yang terdiri atas gubernur dan bupati/wali kota se-Sulawesi Tengah menilai duet Nabi Bidja dan Judson Ranonto tak mampu memperbaiki kinerja selama 10 bulan kepemimpinan mereka.

Gubernur Paliudju mengatakan modal disetor pemda hingga tahun 2007 telah mencapai Rp100 miliar, namun sampai tahun ini hanya berkembang menjadi Rp103 miliar.

Selain itu, manajemen versi Judson dan Nabi melakukan tutup buku kredit macet Rp27 miliar tanpa melalui rapat dengan pihak terkait.

»» read more

Potensi kopra Sulteng 187.000 ton

PALU: Potensi kopra di Sulawesi Tengah mencapai 187.297 ton dengan luas lahan kelapa sebesar 171.705 hektare. Komoditi ini adalah salah satu unggulan Sulteng pada tahun 1970-an, selain kakao dan cengkeh.

Namun, produksi kopra dan kelapa rata-rata hanya tumbuh 1% per tahun, jauh dibanding kakao sebesar 6% dan cengkeh yang mencapai 26%. Ketua Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Palapas (Palu, Donggala, Parigi, Sigi) Hasan Haris mengatakan kelapa harus menjadi fokus pemerintah. Selama ini kakao mendominasi 80% ekspor.

Sebaran lahan perkebunan kelapa Sulteng hampir merata. Di Kabupaten Donggala dan Sigi terdapat 33.209 ha, Banggai 32.211 ha, Tojo Unauna 25.796 ha, Parigi Moutong 23.759 ha, dan Banggai Kepulauan 22.965 ha.

Kata Hasan, koordinasi dengan instansi terkait telah dilakukan untuk menyinergikan program, guna mendorong Sulteng menjadi kawasan pengembangan kelapa nasional. Kepala Dinas Perke-bunan Sulteng Anwar Manan mengatakan akan menyiapkan bibit unggul untuk peremajaan kelapa milik rakyat

»» read more

Komut & dirut Bank Sulteng diganti mendadak

PALU: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Sulteng memutuskan mengganti Nabi Bidja dan Judson Ranonto dari jabatan masing-masing sebagai komisaris utama dan direktur utama.

Para pemegang saham yang terdiri atas gubernur, bupati, dan wali kota se-Sulawesi Tengah (Sulteng) dalam RUPSLB akhir pekan lalu itu menilai duet Nabi Bidja dan Judson Ranonto tak mampu memperbaiki kinerja Bank Sulteng selama 10 bulan kepemimpinan mereka.

Gubernur Sulteng Bandjela Paliudju, kemarin, mengatakan modal yang disetor pemerintah daerah selaku pemegang saham Bank Sulteng hingga tahun 2007 telah mencapai Rp100 miliar, namun sampai 2009 hanya berkembang menjadi Rp103 miliar.
Artinya dalam 10 bulan Bank Sulteng hanya mampu meningkatkan modal sebesar Rp 3 miliar. Jumlah tersebut sangat kecil jika dibandingkan kinerja yang telah dicapai tahun-tahun sebelumnya.

Selain itu, manajemen Bank Sulteng dinahkodai Judson Ranonto dan Nabi Bidja melakukan tutup buku atas kredit macet bernilai sekitar Rp27 miliar.

Masalah kredit macet ini juga memicu para pemegang saham untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja direksi.“Ini beberapa alasan penggantian keduanya,” tegas Paliudju.

Gubernur mengatakan pihaknya menyiapkan Hans Kindangen, salah satu direktur Bank Sulteng, dan Kepala Biro Keuangan Pemprov Sulteng Hendro Setiawan menjadi pengganti Judson dan Nabi.

Keduanya sudah pernah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Bank Indonesia dan dinyatakan lulus. “Namun hal tersebut masih dikoordinasikan dengan pihak BI. Untuk sementara pimpinan Bank Sulteng dikendalikan Mulyati yang selama ini menjabat direktur operasional,” ujarnya.

Dalam laporan ke-uangan triwulan I 2009, d total laba triwulan I 2009 bersumber dari laba sebelum pajak Rp10,42 miliar. Namun setelah dipotong taksiran pajak Rp3,11 miliar, perolehan laba bersih Bank Sulsel mencapai Rp7,31 miliar. Saldo laba awal tahun sendiri mencapai Rp44,50 miliar.

Dibanding periode yang sama tahun lalu, terjadi peningkatan laba sebelum pajak dari Rp9,39 miliar menjadi Rp10,42 miliar. Artinya laba Bank Sulteng tumbuh posistif.

Aktiva bank milik pemerintah daerah ini juga berhasil mencapai Rp1,08 triliun, meningkat signifikan dibanding tahun lalu Rp857 miliar.

Separuh dari aktiva tersebut dalam bentuk kredit sebesar Rp509 miliar, serta Rp467 miliar ditempatkan di BI dalam bentuk sertifikat, giro dan produk BI lainnya.

Sementara passiva terbesar bersumber dari giro Rp799 miliar, tabungan Rp74 miliar, dan simpanan berjangka Rp29 miliar. Pemprov Sulteng menjadi pemilik saham terbesar 54,86% , sisanya 10 pemkab/pemkot.

»» read more

Sulteng bentuk tim pabrik pupuk

PALU: Permintaan Wakil Presiden Jusuf Kalla agar mendirikan pabrik pupuk untuk memanfaatkan produksi gas alam (LNG) Donggi-Senoro di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, mendapat respon pemerintah

daerah setempat. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Sulteng Musir A. Madjid mengatakan pihaknya telah membentuk tim guna melakukan pra studi kelayakan terkait dengan perintah Wapres tersebut.

Pembangunan pabrik pupuk, kata dia, memang salah satu program kerja BKPMD Sulteng menyusul akan dibangunnya kilang LNG di Kabupaten Banggai. Namun, rencana tersebut semula masih menunggu kilang LNG berproduksi.

“Dengan adanya respon dari pemerintah pusat, kami dapat segera merumuskan rencana tersebut untuk direalisasikan. Tentunya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki,” kata Musir kepada Bisnis saat dihubungi, Rabu.

Musir yang juga Penjabat Sekretaris Kabupaten Banggai mengatakan pihaknya akan memberi kemudahan investasi guna merealisasikan pembangunan tersebut. Pabrik diharapkan memberi nilai tambah ekonomi atas sumber daya alam yang dimiliki.

Hal senada diungkapkan Ketua DPRD Sulteng Murad Natsir. Dia mengatakan keinginan Wapres memandirikan perekonomian bangsa dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki patut direspon pemerintah daerah, termasuk pembangunan pabrik pupuk.

Kata dia, pemerintah daerah mesti segera bekerja dengan membentuk tim untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Selain itu, mempersiapkan kemudahan investasi dalam bentuk pembebasan lahan dan kenyamanan berusaha.

Prioritas domestik

Ketika berkunjung ke Palu pekan lalu, Wapres Jusuf Kalla mengatakan produksi LNG Donggi-Senoro akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan domestik termasuk industri pupuk di kawasan timur Indonesia.

Kalla mengatakan di wilayah Sulawesi harus dibangun pabrik pupuk yang tahap awalnya berkapasitas satu juta ton. “Dua tiga bulan ke depan akan direalisasikan. Pabrik pupuk ini untuk memenuhi kebutuhan pupuk di kawasan timur Indonesia,” ujarnya.

Secara eksplisit Kalla menolak apabila seluruh produksi gas Donggi Senoro diekspor ke Jepang. Meski demikian, Wapres tidak menjelaskan lebih lanjut berapa persen LNG yang bisa diekspor atau apakah semuanya akan dipakai untuk kebutuhan domestik.
Sumber Bisnis yang mengetahui mengenai proyek tersebut menepis rencana itu. Menurutnya, untuk membangun pabrik pupuk dibutuhkan waktu setidaknya lima tahun.

”Biasanya dimulai dengan studi kelayakan yang memakan waktu hingga 12 bulan. Dilanjutkan pendanaan dan riset pasar setahun dan sebagainya sehingga dibutuhkan waktu 5-6 tahun,” katanya.

Padahal, sambung sumber tersebut, masa kontrak untuk kedua blok tersebut akan berakhir pada 2027. Di sisi lain, agar pengembalian kontrak penjualan gas ekonomis, dibutuhkan jangka waktu minimal 15 sampai 20 tahun.

Situasi menjadi lebih rumit sebab penyelesaian dan kelanjutan proyek gas Donggi-Senoro hingga saat ini sejatinya belum menunjukkan titik terang. Seperti diketahui, gas sales agreement (GSA) diteken 22 Januari 2009 oleh konsorsium Donggi-Senoro LNG (DS LNG), sebagai calon pemilik kilang LNG, dengan PT Pertamina EP.

Namun, hingga berlakunya head of agreement (HoA) antara konsorsium DS LNG dengan pihak pembeli gas di Jepang berakhir pada 31 Maret 2009, persetujuan resmi pemerintah dalam bentuk sales appointed agreement (SAA) untuk berjalannya proyek ini tak kunjung diberikan. Andaikata proyek ini ditunda atau dibatalkan, juga belum ada kejelasan.

»» read more

Ikan Teluk Tomini agar dikuota

PALU: Penangkapan ikan di Teluk Tomini harus dibatasi (ada kuota) mengingat potensi lestari penangkapan di kawasan tersebut sangat terbatas hanya sekitar 400.000 ton per tahun.

“Meskipun Teluk Tomini adalah perairan bebas, namun untuk perlindungan terhadap penghidupan masyarakat pantai serta kelestarian ekosistem laut, maka kuota penangkapan harus diatur dengan baik,” kata Hasanuddin Atjo, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sulawesi Tengah di Palu, kemarin.

Hal itu dikemukakannya menyusul tindak lanjut penanda-tanganan nota kesepahaman (MoU) bersama Gubernur Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Gorontalo terkait pengelolaan secara terpadu dan lestari Teluk Tomini di depan empat menteri dalam Konferensi Kelautan Dunia (WOC) di Manado, 13 Mei lalu.

Menteri yang menyaksikan kesepakatan tiga gubernur tersebut adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi, Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar, dan Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Lukman Edi.

Menurut Hasanuddin, setelah Pilpres 8 Juli 2009, para pejabat lintas sektor dari tiga provinsi yang terkait dengan pengelolaan Teluk Tomini akan menggelar rapat koordinasi untuk membahas tindak lanjut MoU. Dia mengatakan untuk mengelola secara lestari Teluk Tomini, ada empat hal yang perlu dilakukan secara simultan, yaitu mengatur kuota penangkapan ikan, pemanfaatan Teluk Tomini sebagai kolam besar kegiatan budidaya, pengembangan potensi wisata, serta pembukaan akses yang lebih memadai.

Hasanuddin menegaskan tiga provinsi serta kabupaten/kota yang memiliki pantai di Teluk Tomini harus bisa menyepakati kuota penangkapan untuk setiap daerah dengan tetap mengacu pada ketentuan zona ekonomi ekslusif (ZEE).

Dalam ketentuan ZEE, kabupaten/kota menguasai zona dari nol sampai 4 mil dan provinsi dari 4 sampai 12 mil. “Sampai saat ini belum ada pengaturan kuota penangkapan di perairan Teluk Tomini tersebut sehingga dikhawatirkan volume penangkapan akan melebihi potensi lestari kawasan itu,” ujarnya.

Rumput laut

Terkait pemanfaatan teluk sebagai ‘kolam besar’, Sulteng yang memiliki 70% panjang pantai di teluk ini akan menjadikannya pusat pengembangan rumput laut, yang tidak hanya menekankan aspek budidaya tetapi juga membangun pergudangan dan industri pengolahan barang setengah jadi (bubuk).

Sedangkan di bidang kepariwisataan, kata Hasanuddin, Kepulauan Togean di Kabupaten Tojo Una-una akan terus dikembangkan sebagai obyek wisata selam dengan keindahan taman laut.

Dari sisi akses, Pemprov Sulteng berencana membangun Terusan Khatulistiwa dari Tambu, Donggala ke Kasimbar, Parigi Moutong di Teluk Tomini.“Rencana ini sudah mendapat dukungan Bappenas dan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Bahkan Bappenas akan membantu Sulteng membuat studi kelayakan pada 2010,” ujarnya.

»» read more

Pemerintah didesak benahi infrastruktur KTI

PALU: Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Komisariat Wilayah VI mendesak pemerintah pusat membenahi infrastruktur di kota-kota kawasan timur Indonesia.

Apeksi Komwil VI yang membawahi 17 Pemkot di KTI menilai pembangunan infrastruktur kelistrikan, pelabuhan, dan jalan menjadi kebutuhan mendesak guna mendukung penanaman modal, perdagangan, dan perindustrian.

Demikian salah satu dari enam butir rekomendasi seminar dan lokakarya Pertumbuhan Ekonomi Regional Melalui Perdagangan dan Investasi di KTI yang digelar Apeksi Komwil VI di Swiss-Belhotel Palu, kemarin.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ternate Nona N. Duwila yang didaulat membacakan kesepakatan mengatakan seluruh kota se-KTI akan bekerjasama memanfaatkan dan mempromosikan potensi unggulan yang menjadi kompetensi inti.

Apeksi menilai agar dapat bersaing, kota di KTI harus meningkatkan kompetensi dasar, pemasaran bersama, dan mendorong tersedianya infrastruktur yang memadai.

Selain itu, diperlukan kerja sama erat dalam bidang perdagangan, industri, dan investasi antarkota yang melibatkan unsur pemerintah pusat, pemda, dan pelaku usaha.

“Untuk efektifitas kerja sama akan dilakukan promosi bersama dalam even pameran dan eksibisi di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional,” kata Nona.

Apeksi Komwil VI, lanjut dia, akan menjalin kerja sama dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) dalam bentuk penyiapan inkubator bisnis bagi pembinaan pemuda sebagai pelaku usaha pemula.

“Apeksi akan merumuskan kerangka aksi bersama dengan menyesuaikan situasi dan kondisi perekonomian nasional, regional, dan masing-masing daerah,” kata Nona Duwila.

Wakil Wali Kota Palu Mulhanan Tombolatutu mendukung langkah Apeksi untuk bersatu memperjuangkan pembangunan infrastruktur di KTI. “Dengan persatuan akan menjadi satu kekuatan untuk menekan pemerintah pusat,” katanya.

Semiloka Apeksi Komwil VI dihadiri 10 dari 17 kota anggota di KTI, yakni Makassar, Parepare, Palopo, Kendari, Bau-Bau, dan Tomohon. Selain itu, Ambon, Ternate, Tidore, dan Palu selaku tuan rumah.

Sebelumnya, dalam kegiatan yang sama, Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia Hendra Lesmana mengatakan prospek perkembangan industri di KTI menjanjikan karena didukung letak geografis dan kekayaan alam memadai.

Hendra mengatakan kota di KTI umumnya berada pada alur pelayaran internasional sehingga terbuka peluang akses ke beberapa negara di wilayah Pasifik seperti Jepang, Hongkong, China, Korea Selatan, dan Filipina.

KTI juga memiliki potensi sumber daya alam berupa hasil tambang, pertanian, kehutanan dan kelautan, yang dapat dikembangkan sebagai bahan baku industri.

Senada dengan rekomendasi Apeksi, Hendra menilai diperlukan pembenahan serius terhadap infrastruktur di KTI guna melecut daya saing. Infrastruktur ini, kata Hendra, meliputi pelabuhan, jalan, listrik, dan telekomunikasi.

Dalam perkembangan lain, pemerintah pusat dikabarkan merestui gagasan pembangunan Terusan Khatulistiwa yang menghubungkan Selat Makassar dan Teluk Tomini di wilayah Sulawesi.

Gubernur Sulawesi Tengah Bandjela Paliudju mengatakan pemerintah pusat bersedia mengucurkan dana Rp2 miliar untuk studi kelayakan dan desain.

“Dukungan dana ini berarti pemerintah pusat memberi respon positif. Anggarannya turun tahun ini juga,” kata Gubernur Paliudju di Palu, kemarin.

Rencana Terusan Khatulistiwa tercetus pertama kali dalam Forum Musyawarah Sulawesi IV di Palu 15 Januari 2008.
Menurut Paliudju, terdapat dua lokasi yang dapat dijadikan opsi pembangunan terusan yang akan memotong leher Pulau Sulawesi itu.

Opsi pertama sepanjang 18,5 km dengan tinggi 400 meter sehingga total material yang akan dikeruk sekitar tiga juta kubik. Opsi kedua 28,5 km dengan tinggi 70 meter dan total material dua juta kubik.

“Lokasi ini berada di wilayah Tambu dan Kasimbar, Kabupaten Donggala,” urainya. Jika Terusan Khatulistiwa terwujud, pihaknya memperkirakan terjadi efesiensi sekitar 138 mil laut jarak tempuh dari wilayah barat ke timur atau sebaliknya.

Ini dapat menghemat penggunaan bahan bakar senilai Rp19 triliun setahun dengan asumsi 1.000 kapal per tahun. Selain itu, akan memicu perkembangan ekonomi kawasan timur Indonesia sebab kapal-kapal dari luar, khususnya dari utara Indonesia seperti Korea dan Hongkong dapat langsung ke KTI melalui terusan itu.

“Dan yang terpenting keseimbangan pembangunan kawasan barat dan timur. Jika di Jawa ada jembatan Suramadu, apa yang salah jika di Sulawesi ada Terusan Khatulistiwa,” ujar Paliudju.

»» read more

Prospek industri di KTI menjanjikan

PALU:Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia menilai prospek perkembangan industri di kawasan timur Indonesia (KTI) menjanjikan karena letak geografis yang stra-tegis dan kekayaan alam.

Ketua HKI Indonesia Hendra Lesmana mengatakan letak geografis KTI umumnya berada pada alur pelayaran internasional yang dapat membuka akses ke beberapa negara di Pasifik seperti Jepang, Hongkong, China, Korea Selatan, dan Filipina.

KTI juga memiliki potensi sumber daya alam berupa hasil tambang, pertanian, kehutanan, dan kelautan, yang dapat dikembangkan sebagai bahan baku industri. “Dengan potensi yang dimiliki, diramalkan beberapa daerah di KTI dapat menjadi pusat pertumbuhan industri,” kata Henda dalam sebuah seminar di Palu, kemarin.

Hendra mengatakan terdapat 88 kawasan industri di 13 provinsi di Indonesia. Namun, baru empat provinsi di KTI, yakni Sulsel, Sulut, Sulteng, dan Kaltim yang memiliki kawasan industri. Sebanyak 95% kawasan industri tersebar di wilayah barat Indonesia.

Menurut dia, Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2009 mendukung perkembangan kawasan industri karena adanya kewajiban semua industri berlokasi dalam satu kawasan, kecuali industri tertentu.

Industri dalam satu kawasan dibebaskan dari UUG/HO, Amda, RKL/RPL dan izin lokasi. Selain itu, PP 24/2009 mengatur soal keringanan pajak dan pajak daerah.

Hendra mengatakan untuk menggenjot kawasan industri, daerah di KTI perlu membenahi infrastruktur pelabuhan, jalan, listrik, dan telekomunikasi. Selain itu, pemerintah daerah harus mempertimbangkan pemberian insentif perpajakan, kepabeanan, dan imigrasi. “Sumber daya manusia dan promosi investasi juga mesti ditingkatkan,” katanya.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Departemen Perindustrian Dedi Mulyadi mengatakan tiap daerah sebaiknya mengembangkan kompetensi inti guna meningkatkan daya saing. Dia mencontohkan kompetensi berupa komoditi jagung dan perikanan yang dikembangkan Gorontalo, serta rotan di Palu.

Wali Kota Palu Rusdi Mastura mengatakan prospek investasi di Palu dan sekitarnya masih terkendala keterbatasan pasokan listrik PLN.

»» read more

Kegiatan usaha di Sulteng turun

PALU: Bank Indonesia (BI) Palu dalam surveinya menyebutkan kegiatan dunia usaha di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) pada triwulan I 2009 mengalami percepatan kontraksi, ditandai dengan menurunnya nilai saldo bersih tertimbang (SBT) hingga -13,17%.

Krisis keuangan global ternyata secara tidak langsung menjadi penyebab utama memburuknya kondisi dunia usaha di daerah itu, selain adanya kekhawatiran para pelaku bisnis terhadap pelaksanaan pemilu pada tahun ini.

Menurut hasil survey Kantor Bank Indonesia Palu dari enam sektor dunia usaha di Sulteng yang dipantau pada triwulan I 2009, empat di antaranya mengalami kontraksi, yaitu sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan dengan nilai SBT -6,20%, dan sektor bangunan dengan nilai SBT -3,57%.

Berikutnya, sektor perdagangan, hotel, dan restoran dengan SBT -1,77 persen, serta sektor angkutan dan komunikasi dengan nilai SBT -3,07%. “Turunnya permintaan dalam negeri, kurang baiknya sarana pendukung seperti pengairan, tingginya gangguan alam (cuaca), semakin mahalnya harga bahan baku, serta semakin ketatnya tingkat persaingan dengan perusahaan sejenis merupakan beberapa penyebab menurunnya perkembangan dunia usaha tersebut”, tulis laporan itu.

Sementara sektor yang mengalami ekspansi pada periode triwulan I 2009 di Provinsi Sulteng yaitu sektor industri keuangan dengan nilai SBT 1,25%, diikuti sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dengan nilai SBT 0,15%.

Penurunan kegiatan dunia usaha pada triwulan I/2009 itu jauh lebih buruk dibanding kondisi periode yang sama tahun sebelumnya yang memiliki nilai SBT hanya -3,28%. Namun demikian, laporan BI Palu tersebut menyatakan sebagian besar responden dari semua sektor yang dijadikan sampel survei memiliki sikap optimis terhadap perkembangan dunia usaha di daerahnya ketika memasuki triwulan II mendatang.

Bahkan mereka memperkirakan kegiatan usahanya akan mengalami percepatan ekspansi dengan nilai SBT hingga 12,00 %. Sikap optimisme kalangan dunia usaha itu, antara lain didasarkan adanya gejala naiknya permintaan di dalam negeri menyusul munculnya harapan bahwa krisis keuangan global segera berlalu dan situasi pasar kembali membaik hingga akhir tahun 2009.

»» read more

Kebutuhan listrik Kendari melonjak 12%

KENDARI: Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra Muhammad Hakku Wahab kembali merilis data terbaru mengenai peningkatan kebutuhan listrik di Kota Kendari dalam empat bulan terakhir.

Kenaikan kebutuhan listrik di awal tahun 2009 ini telah mencapai angka 12%. Menurut Hakku, naiknya kebutuhan listrik dipicu peningkatan pemakaian alat elektronik. ”Secara tidak langsung, tambang emas di Bombana berimbas pada peningkatan kebutuhan listrik masyarakat Kendari,” katanya, kemarin.

Dia mengatakan para penambang yang kembali dari Bombana, beramai-ramai membelanjakan uangnya untuk barang elektronik seperti TV, tape, dan kulkas. Saat ini daya tersedia listrik di Kendari mencapai 33 MW.
Dengan naiknya kebutuhan mencapai 12% atau 3,96 MW, kebutuhan listrik di Kendari menjadi 36,96 MW.

“Itulah yang menyebabkan pemadaman listrik di ibukota provinsi ini terus berlangsung,” ujarnya. Hingga periode Desember 2008, kenaikan kebutuhan listrik hanya 2 MW atau 6,06%.

Hakku menjelaskan peningkatan kebutuhan listrik yang terus melonjak juga dipengaruhi perkembangan kota yang kian pesat.
Di dunia usaha, pembangunan ruko maupun pengembangan kawasan perumahan menjadi pemicu meningkatnya permintaan pasokan listrik.

Hal tersebut, katanya, diperparah dengan pembangunan sarana dan prasana yang dilakukan pemerintah. Akibatnya, defisit listrik di Kendari yang sebelumnya hanya 5 MW, kini meningkat menjadi 7 MW. Menurut Hakku, kondisi itu belum termasuk daftar tunggu calon pelanggan PLN sebanyak 11.000 rumah tangga dan bahkan terus meningkat tiap bulan.

»» read more

Kebutuhan listrik Kendari melonjak 12%

KENDARI: Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra Muhammad Hakku Wahab kembali merilis data terbaru mengenai peningkatan kebutuhan listrik di Kota Kendari dalam empat bulan terakhir.

Kenaikan kebutuhan listrik di awal tahun 2009 ini telah mencapai angka 12%. Menurut Hakku, naiknya kebutuhan listrik dipicu peningkatan pemakaian alat elektronik. ”Secara tidak langsung, tambang emas di Bombana berimbas pada peningkatan kebutuhan listrik masyarakat Kendari,” katanya, kemarin.

Dia mengatakan para penambang yang kembali dari Bombana, beramai-ramai membelanjakan uangnya untuk barang elektronik seperti TV, tape, dan kulkas. Saat ini daya tersedia listrik di Kendari mencapai 33 MW.
Dengan naiknya kebutuhan mencapai 12% atau 3,96 MW, kebutuhan listrik di Kendari menjadi 36,96 MW.

“Itulah yang menyebabkan pemadaman listrik di ibukota provinsi ini terus berlangsung,” ujarnya. Hingga periode Desember 2008, kenaikan kebutuhan listrik hanya 2 MW atau 6,06%.

Hakku menjelaskan peningkatan kebutuhan listrik yang terus melonjak juga dipengaruhi perkembangan kota yang kian pesat.
Di dunia usaha, pembangunan ruko maupun pengembangan kawasan perumahan menjadi pemicu meningkatnya permintaan pasokan listrik.

Hal tersebut, katanya, diperparah dengan pembangunan sarana dan prasana yang dilakukan pemerintah. Akibatnya, defisit listrik di Kendari yang sebelumnya hanya 5 MW, kini meningkat menjadi 7 MW. Menurut Hakku, kondisi itu belum termasuk daftar tunggu calon pelanggan PLN sebanyak 11.000 rumah tangga dan bahkan terus meningkat tiap bulan.

»» read more

Ekspor kakao Sulteng 14.250 ton

PALU: Ekspor kakao Sulawesi Tengah dalam kurun Januari-Februari 2009 mencapai 14.250 ton. Kepala Seksi Ekspor Impor Dinas Perindagkop Sulteng Abdul Muin mengatakan volume ekspor itu menyumbangkan devisa sebesar lebih dari US$25 juta.

“Jika dibanding periode sama tahun sebelumnya, volume maupun perolehan devisa tersebut sedikit mengalami penurunan,” katanya kepada wartawan di Palu, kemarin. Menurut dia, realisasi ekspor biji kakao sebanyak 14.250 ton tersebut dilakukan oleh tujuh eksportir, semua berkedudukan di Palu.

Tujuh eksportir yang aktif melakukan kegiatan ekspor kakao di Sulteng adalah PT Tanah Mas Celebes, PT Hikawa Mandiri, PT Nedcommodities, PT Jaya Bumi Mandiri, PT Olam Indonesia, PT Cocoa Perkasa, dan PT Comextra Majora. Dia mengatakan kakao masih merupakan komoditas unggulan ekspor nonmigas Sulteng yang diharapkan meraup devisa lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya.

Sulteng berhasil mengekspor kakao untuk pertama kali pada tahun 1994 dan sejak 1998 hingga akhir 2008 tercatat sebagai penyumbang devisa terbesar bagi daerah itu. Kurun lima tahun terakhir ini, volume ekspor kakao Sulteng rata-rata di atas 140.000 ton per tahun.

Meski realisasi ekspor kakao hingga Februari 2009 ini baru sekitar 14.250 ton, Muin tetap optimistis volume ekspor kakao tahun ini meningkat dari sebelumnya. Harga kakao asalan di tingkat pengumpul di Palu saat ini berkisar Rp26.000 sampai Rp27.000 per kg.

Kalangan petani berharap harga terus membaik hingga panen raya kakao berlangsung pada Juni 2009. Harga kakao sempat mengalami kenaikan mencapai Rp28.000 per kg pada pekan kedua Februari 2009 lalu.

»» read more

Korsel incar potensi rumput laut

PALU: Sejumlah pengusaha Korea Selatan tertarik dengan rumput laut asal Sulawesi Tengah untuk dikembangkan menjadi energi terbarukan. Gubernur Provinsi Jeollanam-Do, Korsel, Park Joon Yung menjelaskan rumput laut tersebut akan diolah menjadi etanol atau biofuel yang sangat ramah lingkungan.

“Kami telah melakukan penelitian mengenai rumput laut di Sulteng, dan hasilnya memuaskan,” kata Park Joon Yung kepada wartawan di Palu, kemarin. Meski kondisi geografis bergunung-gunung, menurut dia, hal itu tidak menyurutkan niat pengusaha Korsel berinvestasi. “Jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, kondisi geografis di Sulteng masih lebih baik,” katanya.

Selain mengembangkan potensi rumput laut, para pengusaha Korsel nantinya juga akan berinvestasi di bidang perikanan/kelautan, pertambangan, dan perkebunan seperti yang sudah tertuang dalam surat pengantar kerjasama (letter of intent) yang ditandatangani kedua pihak, yakni Pemprov Sulteng dan Pemprov Jeollanam-Do.

Jika investasi itu terwujud, maka modal yang akan ditanam di Sulteng mencapai US$3 juta, dan akan menyerap puluhan ribu tenaga kerja. Gubernur Sulteng HB Paliudju menyambut baik niat pengusaha Korsel itu jika ingin berinvestasi di wilayahnya, mengingat daerahnya memiliki berbagai potensi sumber daya alam yang melimpah dan belum tergali sepenuhnya.

Dia mengatakan di Sulteng terdapat rumput laut pada areal seluas 106.000 hektare yang tersebar di berbagai wilayah laut. Para pengusaha asal korsel rencananya akan memanfaatkan 1.000 ha areal rumput laut di kawasan Teluk Tomini di perairan laut Kabupaten Tojo Una-Una.

“Kami juga akan segera berkonsultasi ke Depdagri supaya mendapat akses kemudahan mengenai hal itu,” katanya. Gubernur Park datang bersama 27 pengusaha asal Korsel serta pejabat lainnya, di antaranya Duta Besar/Penasihat Urusan Internasional Provinsi Jeollanam-Do, Yoo Jung Hee.Selain itu, Direktur Ekonomi dan Ilmu Pengetahuan Jung Byong Jae, Ketua Tim Green Ocean Institut Riset dan Teknologi Produksi Korea Kim Kyong Soo, serta Bupati Wando Kim Jong Sik.

»» read more

Pemkot Palu buat tata niaga penyaluran minyak tanah

PALU: Pemerintah Kota Palu bersama DPD Hiswana Migas di Sulawesi Tengah akan mengatur alur tata niaga minyak tanah di wilayah itu. Asisten II Pemkot Palu Dharma-wangsa mengatakan penataan ini akan dilaksanakan lebih cepat, sebab penyaluran minyak tanah bersubsidi di wilayah Palu masih belum optimal.

“Ini merupakan kesepakatan bersama pemerintah dan DPD Hiswana Migas setempat,” katanya kepada wartawan, kemarin. Menurut dia, alur tana niaga minyak tanah bersubsidi yang baru antara lain, jarak antara satu pangkalan pengecer dengan lainnya maksimal 500 meter. Dengan begitu, kemungkinan besar dalam satu RT/RW ada tiga sampai empat pangkalan resmi yang menjual minyak tanah bersubsidi.

Selama ini, lanjut dia, jarak antara satu pangkalan dengan lainnya cukup jauh dan tidak lagi sesuai dengan jumlah penduduk sehingga banyak warga yang tidak terlayani. Akibatnya, katanya, mereka terpaksa antre membeli minyak tanah di pangkalan lain, padahal di wilayah mereka ada juga pangkalan pengecer minyak tanah.

“Itu terjadi karena pangkalan pengecer di situ tidak bisa melayani semua warga setempat, sebab stok yang mereka peroleh dari agen terbatas,” kata Dharmawangsa. Agar semua warga bisa memperoleh minyak tanah bersubsidi dimaksud, kata dia, solusi paling tepat adalah menata kembali lokasi pangkalan di masing-masing wilayah pemukiman penduduk.

Dengan alur tata niaga distribusi minyak tanah bersubsidi yang baru nanti diharapkan warga tidak antre lagi membeli minyak tanah. Juga diharapkan semua warga bisa memperoleh jatah minyak tanah bersubsidi sesuai alokasi pemerintah.

“Tata niaga minyak tanah bersubsidi yang baru di Palu membatasi setiap warga/KK hanya mendapat jatah lima liter setiap kali penju-alan.” Dia menegaskan pengecer minyak tanah di luar pangkalan akan segera dihapus. “Pokoknya jika tata niaga minyak tanah bersubsidi yang baru sudah diberlakukan, tidak akan ada lagi pengecer minyak tanah,” tegasnya.

Jika terbukti ada pengecer minyak tanah, yang bersangkutan akan ditindak tegas. “Begitu pula oknum pangkalan pengecer nakal yang menjual minyak tanah bersubsidi kepada pengecer langsung dikenakan sanksi,” ujar dia. Berdasarkan kondisi di lapangan, minyak tanah bersubsidi dijual berkisar Rp4.000 sampai Rp5.000 per liter di tingkat pengecer.

HET (harga eceran tertinggi) minyak tanah yang ditetapkan peme-rintah di daerah itu hanya Rp2.900 per liter dengan radius 0-40 km. Minyak tanah yang dijual pengecer diduga berasal dari pangkalan pengecer resmi.

»» read more

Sulteng bertekad jadi penghasil rumput laut

PALU: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bertekad menjadikan daerah ini sebagai penghasil utama rumput laut nasional dan dunia pada tahun 2011. Karena itu berbagai program akan dilakukan untuk mewujudkan Sulteng sebagai provinsi rumput laut. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulteng Hasanuddin Atjo mengatakan Sulteng memiliki potensi budidaya rumput laut seluas 106.000 hektare yang baru dimanfaatkan 4.000 ha.

Dengan potensi budidaya terbesar di Indonesia, Sulteng bisa menjadi penyokong utama mewujudkan Indonesia produsen rumput laut terbesar di dunia pada 2012. Dia menjelaskan potensi budidaya rumput laut Sulteng telah dibagi tiga klaster untuk memudahkan pengembangan yakni, klaster Selat Makassar mencakup Kabupaten Buol, Tolitoli, Donggala, dan Kota Palu; klaster Teluk Tomini meliputi Kabupaten Parigi, Poso, Tojo Unauna, dan sebagian wilayah Kabupaten Banggai.

“Selanjutnya klaster Teluk Tolo dengan Kabupaten Morowali, Banggai Kepulauan, dan sebagian Banggai,” kata Hasanuddin di Palu, Rabu.
Tahun ini dikembangkan budidaya rumput laut seluas 4.000 ha di Kabupaten Tojo Unauna dengan menggunakan pola inti plasma dan memanfaatkan kredit usaha rakyat (KUR).

Pengembangan usaha rumput laut di klaster Teluk Tomini ini juga berbasis polisi masyarakat (polmas). Artinya anggota polmas yang berada di kawasan budidaya dilibatkan sebagai pendamping kelompok tani. Kerja sama ini dilatari anggota polmas dapat berinovasi dan mentransformasi pengetahuan, bertugas membina mental spiritual masyarakat, dan menjadi jaminan bagi investor.

“Pengembangan rumput laut berbasis polisi ini merupakan pertama di Indonesia. Program ini selain menyejahterakan masyarakat, juga menekan angka kriminal. Dalam waktu dekat puluhan anggota polmas akan dilatih soal rumput laut,” katanya. Lebih lanjut, Hasanuddin mengatakan Dinas Kelautan dan Perikanan menyalurkan anggaran sekitar Rp7 miliar untuk menyubsidi benih dan bantuan sosial bagi petani rumput laut pada tahun ini.

Anggaran Rp7 miliar tersebut akan membuka budidaya baru seluas 3.500 ha yang dikelola 14.000 kepala keluarga.Hingga akhir tahun 2009, budidaya rumput laut di Sulteng telah mencapai 11.500 ha. Luas tersebut belum termasuk budidaya yang dilakukan masyarakat secara mandiri tanpa stimulus dari pemerintah.

Pada 2008, dengan luas lahan budidaya 4.000 ha menghasilkan 38.000 ton rumput laut kering, Sulteng menempati urutan ketiga produsen nasional terbesar setelah Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan. .

»» read more

Hutan bakau tersisa 6 ha

KENDARI: Dalam 20 tahun terakhir, kawasan hutan bakau di Kendari, Sultra, menyusut drastis dari 155 hektare menjadi 6 ha. Hal ini karena pesatnya pembangunan yang ikut menggusur kawasan bakau. Kepala Kantor Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) Kendari Tin Farida mengatakan degradasi kawasan bakau atau mangrove ini banyak terjadi akibat pengembangan kawasan pemukiman, tambak milik rakyat, dan pembangunan sarana dan prasarana lainnya.

Cepatnya laju perusakan juga tidak terlepas dari lemahnya pengawasan pemerintah. Sedangkan Pemkot Kendari tidak memiliki nilai tawar yang tinggi terhadap kawasan bakau karena lokasi itu dimiliki oleh rakyat.

”Akibatnya, kami sulit melakukan kontrol terhadap lahan bakau karena bukan milik pemerintah. Cara yang paling bisa ditempuh ialah dengan melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya peran hutan bakau,” jelas Tin di Kendari, Rabu. Menurut Tin, sosialisasi yang dilakukan pun tidak hanya sekadar dampak lingkungan tapi juga mengarah pada konsekuensi hukum bagi para pelanggarnya, karena merusak kawasan bakau merupakan tindakan ilegal.

Langkah yang akan diambil Pemkot Kendari untuk menyelamatkan kawasan bakau di Kendari adalah penyusunan peraturan daerah tentang bakau. ”Saat ini, rancangannya sudah selesai dan siap diajukan ke DPRD. Tinggal menunggu waktu saja,” tambahnya.

Tin juga mengkritik implementasi peraturan daerah tentang tata ruang Kota Kendari yang diterapkan tahun 2002 silam. Dalam peraturan itu, dikenal adanya lahan konservasi dengan pemanfaatan ruang 70% kawasan tertutup (hutan) dan 30% kawasan terbuka. .

»» read more

60% Koperasi di Sulteng sudah tidak sehat

PALU: Dewan Kope-rasi (Dekopin) Wilayah Sulawesi Tengah menyebutkan 60% dari 1.600 koperasi berbadan hukum yang tersebar di 11 kabupaten/kota masuk dalam kategori tidak sehat. Ketua Dekopin Sulteng Abdul Malik Bram mengatakan jika dilakukan verifikasi faktual terhadap semua koperasi yang memiliki badan hukum, paling tinggi hanya 40% berkategori sehat.

Indikatornya dapat dilihat dari rapat anggota tahunan, inti bisnis, omzet, maupun aset. Data terak-hir Dekopin Sulteng, hanya 5.000 tenaga kerja yang terserap dalam kegiatan usaha koperasi di Sulteng. “Saat ini hanya ada empat koperasi yang beromzet Rp1 miliar. Fakta ini menggambarkan buruknya pembinaan koperasi di daerah ini,” kata Malik, pekan ini.

Menurutnya, pemerintah daerah setempat belum serius dan fokus dalam melakukan pembinaan koperasi. Anggaran pembinaan banyak terserap pada ke-giatan serimonial dan biaya pengawasan yang se-sungguhnya tidak terlalu menyentuh persoalan. Selain itu, lembaga perbankan masih memandang sebelah mata terhadap koperasi dibanding swasta maupun BUMN.

Bantuan modal yang diberikan ke koperasi hanya berkisar puluhan juta rupiah, jauh berbeda dengan swasta yang bisa mendapat modal hingga miliaran rupiah. “Lemahnya pembinaan dan tak adilnya lembaga perbankan menjadi faktor utama terpuruknya koperasi di daerah ini, selain sumber daya pengelola koperasi itu sendiri,” katanya.

Menurut dia, Asuransi Perkreditan Indonesia (Askrindo), lembaga penjaminan yang diluncurkan pada tahun 2007 dan diharapkan membantu koperasi memperoleh pembiayaan dari bank, ternyata belum banyak membantu. Pasalnya, kata Malik, bantuan modal di atas Rp5 juta masih mewajibkan koperasi menyertakan agunan yang dalam praktiknya sulit dipenuhi. Malik menjelaskan Dekopin Sulteng mencoba membuat terobosan dengan memberi sertifikasi kelaikan pendirian koperasi sejak 2007. Jumlah koperasi bersertifikasi Dekopin hingga saat ini baru 40 ko-perasi.

»» read more

Sulteng ekspor udang ke AS

PALU: Sulawesi Tengah bulan ini mengeks-por 12 ton udang beku ke Amerika Serikat. Importir di AS memesan lagi 10 ton udang bulan Maret mendatang. Ade Riswanto dari Seksi Pengujian UPT Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) Dinas Perikanan Sulteng Ade Riswanto mengatakan ekspor baru dilakukan lagi setelah tujuh bulan daerah ini tidak mengirim udang ke luar negeri.

Menurutnya, ekspor hasil perikanan tersebut berarti memberi kontribusi devisa negara dan pendapatan daerah. Apalagi udang kini menjadi komoditi yang sangat diminati konsumen di AS. Namun, Ade mengakui ada kendala dalam hal pemeliharaan udang. Pembiakan udang mengalami sedikit masalah karena diserang penyakit. Dia juga menyebutkan selain udang, dalam tahun 2009 Sulteng telah tiga kali mengekspor ikan segar 15 ton ke AS. Kegiatan ekspor, lanjutnya, menyerap 2.300 pekerja.

»» read more