SBY akan resmikan jembatan Mahulu dan PLTGU Sambera

SAMARINDA: Puncak peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) yang akan dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 13 Juli di Stadion Madya Sempaja Samarinda dimanfaatkan untuk meresmikan sejumlah proyek di Kaltim. Dua dari sejumlah proyek yang diresmikan itu, yakni pengoperasian Jembatan Mahakam Hulu (Mahulu) dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Sambera dengan kapasitas 2X20 Mega Watt.(MW).

Kepala Dinas PU dam Kipraswil Kaltim, Husinsyah mengatakan pembangunan Jembatan Mahulu dilakukan sejak sebelum Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVII 2008 lalu dengan tujuan untuk me­mecah konsentrasi kendaraan bermotor yang saat ini masih sangat tergantung pada Jembatan Mahakam I.

“Bertambahnya volume kendaraan bermotor di Samarinda dan sekitarnya membuat beban Jembatan Mahakam I yang dibangun sejak 20 tahun lalu semakin berat sehingga diperlukan jembatan alternatif, yakni Jembatan Mahulu,” kata Husinsyah. Dia menyebutkan Jembatan yang dibangun dengan dana mencapai Rp265,544 miliar itu melintas di Sungai­ Mahakam menghubungkan kawasan Loa Janan dan Loa Buah yang panjang bentangnya 799 meter yang didukung dengan jalan pendekat 900 meter dan 400 meter.

Jembatan Mahulu dibangun sejak 2006 dan selesai pada April 2009 dengan bantuan anggaran APBN 2006 dan 2007 mencapai Rp77,722 miliar dan APBD Kaltim yang nilainya Rp187,822 miliar. “Pembangunan Jembatan Mahulu akan memecah konsentrasi kendaraan bermotor yang selama ini hanya tergantung pada Jembatan Mahakam I, sehingga arus lalu lintas di kawasan tersebut tidak terlalu padat, sebagaimana yang terjadi selama ini” ujarnya.

PLTGU Sambera
Selain itu, juga diresmikan PLTGU Sambera dengan kapasitas 2X20 MW yang akan menambah daya dukung kebutuhan listrik Kaltim yang sejak beberapa tahun terakhir me­ngalami krisis listrik sehingga perlu penambahan pembangkit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Guna memenuhi kebutuhan listrik bagi warga Kaltim, saat ini telah dibangun pembangkit listrik oleh pihak swasta dan PLN, yakni PLTU berbahan bakar batu-bara 2X25 MW di Tenggarong Seberang dan PLTGU Senipah berkapasitas 2X60 MW.

Pemprov Kaltim bekerjasama dengan PT PLN juga sedang merencanakan pembangunan pembangkit listrik dengan kapasitas 2X100 MW di Muara Jawa, Kutai Kartanegara dengan harapan mampu memenuhi kebutuhan listrik bagi warga Kaltim­. Selain membangun pembangkit listrik untuk Sistem Mahakam yang saat ini terkoneksi pada tiga daerah, yakni Samarinda, Kukar dan Balikpapan, Pemprov juga mendorong agar kabupaten/kota melakukan hal yang sama melalui kerjasama dengan PLN atau pihak swasta.

“Dengan berbagai program pembangunan pembangkit listrik ini, paling tidak pada 2011 Kaltim akan memiliki pembangkit listrik dengan kapasitas mencapai 380 MW untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik,” kata Gubernur Kaltim, H Awang Faroek Ishak.

Menyinggung ketersediaan listrik di daerah pedalaman dan perbatas­an, Awang mengatakan dalam jang­ka pendek diatasi dengan memberikan bantuan berupa seperangkat pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) serta mengembangkan pembangkit listrik tenaga air dan mikro hidro (PLTA dan PLTMH), sesuai dengan potensi aliran sungai di berbagai kawasan.

»» read more

PTPN XIII produksi 140 ton TBS/jam

SAMARINDA: PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIII Wilayah Kaltim, mampu memproduksi 140 ton Tandan Buah Segar (TBS) per jam. Jumlah tersebut didapatkan dari luasan lahan sawit 39.350 hektare yang tersebar di Kecamatan Longkali, Tabara dan Tajati. Jumlah itu termasuk pola plasma seluas 17 ribu hektare dan sistem kebun sawit inti seluas 14.466 ha.

“Tahun ini PTPN akan menambah lahan seluas 1.772 hektare yang meliputi kebun inti di Tajati seluas seribu hektare, plasma di Tabara 340 hektare, plasma di Tajati 332 hektare dan plasma di Longkali seluas 100 hektare,” kata General Manager PTPN XIII Kaltim, Kusmandaru, kemarin.

Ia mengemukakan, dari tahun ke tahun pihaknya selalu berusaha meningkatkan hasil produksi. Sebagai perbandingan, pada 2007 mampu produksi TBS sebanyak 384.548 ton, tahun 2008 naik menjadi 485.953 ton TBS.

Menurut dia, kontribusi yang diberikan kepada negara berupa pajak penghasilan, PPN pengadaan barang, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak kendaraan, penerangan jalan nonPLN, retribusi pemakaian air dan lainnya cukup membantu menambah penghasilan daerah.

“Pada 2008 pajak yang kami setor senilai Rp9,631 miliar, pada 2007 Rp6,888 miliar dan 2006 sebesar Rp8,624 miliar. Kami berharap pada tahun ini mampu membayar pajak lebih tinggi dari pada tahun-tahun sebelumnya,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga telah memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar perkebunan di distrik Kaltim, sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, baik secara langsung yang dilibatkan di perkebunan atau secara tidak langsung yang memunculkan sentra perekonomian baru.

PTPN XIII Distrik Kaltim juga telah menyalurkan dana melalui program kemitraan kepada mitra binaan, antara lain sebesar Rp375 juta pada 2008, Rp290 juta pada 2007, Rp162 juta pada 2006, Rp180 juta pada 2005 dan 2004 senilai Rp185 juta.

»» read more

Masa depan Kaltim di Agrobis

SAMARINDA: Masa depan Kaltim terletak pada pengembangan pertanian dan kegiatan usaha agrobisnis sebagai upaya pengalihan ketergantungan daerah itu pada pemanfaatan sumber daya alam (SDA) yang tidak bisa diperbarui.

Selama ini Kaltim masih sangat tergantung pada pemanfaatan sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui antara lain minyak, gas dan batu bara yang cadanganya terus menipis dan kemungkinan besar dalam 20 tahun ke depan sudah tidak bisa diandalkan lagi.

“Melihat kenyataan ini, sudah saatnya kita mempersiapkan diri untuk mengantikan SDA yang tidak terbarukan dengan kegiatan usaha yang dapat berkesinambungan, yakni pertanian dalam arti luas,” kata Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak saat memaparkan program pembangunan Kaltim di hadapan Siswa Studi Strategis Dalam Negeri Lemhanas Angkatan XVI , di Lamin Etam kemarin malam.

Menurut Awang, lahan dan tingkat kesuburan tanah di Kaltim sangat tepat untuk pengembangan pertanian dalam arti luas, selain sawit juga dikembangkan perkebunan karet, kakao, kenaf, buah-buahan, peternakan, perikanan yang didukung dengan pengolahan menjadi produksi yang mampu berdaya saing di pasar global.

Diakuinya, tidak mudah untuk mengalihkan sistem ekonomi yang saat ini masih sangat tergantung pada pemanfaatan SDA kepada pengolahan lahan dan pengembangan pertanian yang membutuhkan waktu.
“Namun Kaltim harus bekerja keras mulai sekarang, karena dampaknya baru bisa dirasakan dalam beberapa tahun ke depan, ,” ujarnya.

Selain melakukan revitalisasi pertanian, kata Awang pembangunan sarana pendukung berupa infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, energi listrik, air bersih dan sarana pendukung lainnya juga perlu dipersiapkan seiring dengan pengembangan pertanian dalam arti luas yang sedang berjalan.

Beberapa tahun lalu Kaltim sudah berupaya membangun infrastruktur, antara lain Jembatan Pulau Balang yang menghubungkan Balikpapan dan Penajam Paser Utara sehingga jalur jalan Kaltim - Kalsel sudah terhubung.

Selain itu, dibangun kawasan ekonomi terpadu dan pelabuhan Kariangau, di Balikpapan, pembangunan pengolahan air bersih langsung minum di Samboja untuk kebutuhan warga Balikpapan dan Kutai Kartanegara.

Bandara Internasional Sepinggan Balikpapan yang saat ini memiliki panjang landasan 2.500 meter akan diperpanjang menjadi 3.250 meter dengan dukungan terminal yang lebih representatif sebagai bandara paling sibuk ke empat secara nasional.

“Sudah terjalin kerja sama dengan PT Angkasa Pura terkait soal pembangunan terminal Bandara Internasional Sepinggan sehingga menjadi bandara yang lebih baik di tanah air ini,” ujarnya. Kaltim juga membangun Bandara Samarinda Baru sebagai pengganti Bandara Temindung yang kondisinya sudah tidak memadai sehingga diharapkan bandara baru yang kini sedang dikerjakan itu dapat didarati pesawat jenis Boing 737-300. Demikian juga untuk Bandara Tarakan dan Berau serta beberapa bandara di kabupaten/kota lainnya.

Kaltim kini memprogramkan pembangunan jalan Freeway dari Balikpapan-Samarinda-Bontang-Sengatta-Bengalon hingga ke kawasan Pelabuhan Maloy yang diusulkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Saat ini sudah disiapkan anggaran Rp20 miliar untuk pembebasan lahan.

Sedangkan untuk listrik, Kaltim sudah berupaya mendorong PLN dan pihak swasta membangun sejumlah pembangkit listrik dengan bahan bakar gas dan batu bara.

Saat ini telah dibangun PLTGU Sambera 2X20 MW, PLTGU Senipah 2X60 MW dan PLTU Batubara 2X25 MW dan rencananya Kaltim melalui Bank Kaltim akan mendukung pembiayaan pembangunan pembangkit listrik 2X100 MW yang nilainya mencapai Rp2,4 triliun dan masuk dalam program 10.000 MW nasional tahap pertama.

»» read more

Kaltim cegah penularan flu babi

SAMARINDA:Meskipun flu babi belum masuk di Indonesia, Kaltim telah melakukan berbagai upaya pencegahan penularan virus yang mengakibatkan kematian itu. Upaya tersebut a.l. mengawasi lalu lintas hewan dan penumpang di bandara, pelabuhan, maupun jalan darat dengan melibatkan Balai Karantina Hewan.

“Bahkan saat ini kami menyiapkan peraturan gubernur terkait pengetatan peredaran hewan antarkabupaten/kota, terutama jenis babi untuk memperkecil kemungkinan penyebaran virus,” kata Asisten III Sekprov Kaltim, Irianto Lambrie, dalam rapat koordinasi penanggulangan flu burung, kemarin.

Dia menyebutkan kawasan yang mendapat perhatian, yakni Bandara Internasional Sepinggan Balikpapan, Bandara Juwata Tarakan, serta pelabuhan laut di Nunukan, Tarakan, Balikpapan, Samarinda, dan Bontang. Sejumlah petugas ditempatkan untuk memeriksa suhu tubuh penumpang. Bagi yang suhu tubuhnya capai 38 derajat celcius atau lebih, langsung dikarantina untuk ditelusuri dan mendapat perawatan.

Sementara itu, hewan berupa unggas dan babi diperiksa sesuai prosedur karantina hewan, sehingga kemungkinan penyebaran flu babi dan flu burung bisa diantisipasi. “Walaupun kita fokus melakukan pencegahan flu babi yang saat ini merebak di sejumlah negara, namun flu burung juga mendapat perhatian serius karena memiliki risiko yang tidak jauh berbeda,” kata Irianto Lambrie.
Populasi babi di provinsi tersebut mencapai 60.000 ekor.

»» read more

Kaltim miliki 1 juta ha lahan sawit 2013

SAMARINDA: Pemprov Kaltim menargetkan penanaman sawit sejuta hektare hingga 2013 di 11 kabupaten/kota yang memiliki potensi. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perkebunan Kaltim M. Nurdin, di sela-sela penandatanganan memorandum of understanding (MoU) pengembangan sawit yang dilakukan Gubernur Awang Faroek Ishak dan wali kota/bupati 11 kabupaten/kota se-Kaltim, Rabu malam.

Nurdin mengharapkan dalam lima tahun ke depan dari 11 kabupaten/kota itu mampu mencapai 595.000 ha. Dengan demikian target sejuta ha dapat tercapai. “Saat ini pengembangan sawit di sejumlah daerah sudah 405.000 ha sehingga diharapkan dengan tambahan 595.000 ha, maka pada 2013 target kita untuk mengembangkan sawit sejuta ha dapat terwujud,” ujar Nurdin.

Dia menyebutkan dalam MoU itu, setiap kabupaten/kota sepakat menanam sesuai dengan target ma-sing-masing berdasarkan kemampuan dan luasan lahan yang tersedia. Daerah yang menandatangani MoU, yakni Pemprov Kaltim 7.125 ha, Samarinda 9.668,5 ha, Kutai Kartanegara 50.793 ha, dan Kutai Barat 29.629 ha.

Di samping itu, Kutai Timur 155.452 ha, Paser 37.000 ha, Penajam Paser Utara 25.924,5 ha, dan Berau 88.519 ha. Selain itu, Kabupaten Bulungan 65.000 ha, Malinau 30.000 ha, Nunukan 80.888,5 ha, dan Kabupaten Tana Tidung yang merupakan daerah pemekaran baru juga mendapat jatah pengembangan 15.000 ha.

Nurdin meminta bupati dan wali kota melakukan peninjauan kembali izin yang sudah dikeluarkan karena kewenangan pelepasan lahan dipegang bupati dan wali kota. Menurut dia, saat ini terdapat sejumlah perusahaan yang memiliki izin pembukaan lahan perkebunan, namun tidak kunjung beroperasi sehingga menghambat investor lain. “Pemda diminta meninjau sejumlah izin perkebunan sawit yang tidak jalan,” jelas Nurdin.

»» read more

BKPM bantu Kaltim datangkan investor

JAKARTA: Badan Koordinasi Pe­­­nanaman Modal (BKPM) berjanji membantu Kaltim mendatangkan investor seiring upaya daerah itu menarik investasi sebanyak mung­kin. Hal itu disampaikan Kepala BKPM Muhammad Lutfi saat menerima jajaran Pemprov dan DPRD Kaltim yang dipimpin Gubernur Awang Faroek Ishak di Jakarta, kemarin.

Beberapa hal yang menarik perhatian BKPM adalah pengembangan wilayah Maloy dan sekitarnya men­­jadi kawasan ekonomi khusus (KEK) yang didukung perkebunan nanas, kenaf, coklat, sawit, dan komoditas unggulan lainnya. ”Selama Kaltim bisa memberikan kepastian hukum dalam investasi, saya siap mengundang investor ke Kaltim dan untuk tahap awal kami mengirim tim guna melakukan pengkajian,” kata Lutfi.
Terkait rencana Kaltim menambah pembangkit listrik bekerja sama PLN, Lutfi berjanji akan men­­dampingi Awang Faroek menyam­paikan hal itu kepada Presiden atau Wapres agar realisasinya lebih cepat. Menurut dia, investasi tidak bisa dilepaskan dari sarana infrastruktur berupa jalan dan listrik. Tentang rencana pengembangan wilayah ekonomi lainnya, yakni kawasan industri Kariangau di Balikpapan dan pelabuhan peti kemas serta penumpang di Samarinda juga dinilai positif.

Termasuk pembangunan jalan bebas hambatan untuk mempermudah sarana transportasi ekonomi di sejumlah kawasan pengembangan ekonomi yang telah direncanakan. Lutfi menambahkan masih terjadi salah persepsi mengenai wewenang daerah dan pemerintah pusat dalam menerbitkan izin investasi, bahkan terkesan tarik ulur sehingga menjadi salah satu kendala di daerah.

Namun, kata Lutfi, dalam wak­­tu­­ dekat akan keluar peraturan pe­­merintah tentang perizinan investasi yang sifatnya lebih luwes dan terkoneksi antara pemerintah pusat dengan daerah termasuk perwakilan­ di luar negeri.”Kalau sudah begini, soal per-izi­nan­ sebenarnya sangat mudah, selama semua pihak dapat memahami dan mengerjakan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing,” ujarnya.

Awang menjelaskan Kaltim kesulitan memenuhi kebutuhan listrik yang mencapai 600 MW karena daya terpasang hanya berkisar 200 MW. Upaya membangun pembangkit listrik tidak berjalan mulus karena sulitnya birokrasi. Demikian juga halnya sarana jalan yang sangat tidak memadai, sehingga membuat investor enggan masuk ke Kaltim.

»» read more

Kaltim jajaki pembangkit listrik

JAKARTA: Pemprov Kaltim, Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) membangun kerja sama dalam hal pengadaan listrik. Nota kesepahaman ketiga pihak ditandatangani kemarin di Jakarta, antara Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, Dirut PLN Fahmi Mochtar dan Ketua Dekopin Adi Sasono di Jakarta.

Kerja sama ini disebut program pengadaan listrik mandiri rakyat (Limar) untuk 6.000 kepala keluarga dengan membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Biayai Limar berasal dari corporate social responsibility (CSR) PLN dan Pemprov Kaltim. Dirut PLN, Fahmi Mochtar mengatakan melalui program ini PLN berupaya membantu warga Kaltim, di kawasan terpencil untuk menikmati listrik, meskipun terbatas untuk penerangan rumah saja, karena kemampuan membangun pembangkit sangat terbatas. Selama ini, kata Fahmi PLN selalu membangun pembangkit listrik berdasarkan permintaan. Padahal seharusnya dilakukan sesuai dengan kebutuhan ke depan sehingga tidak tertinggal dan menimbulkan krisis listrik. Tawaran Kaltim bekerja sama membangun pembangkit listrik menurutnya disambut baik PLN, karena merupakan salah satu jalan keluar untuk percepatan mengatasi krisisi listrik di daerah.

”Kaltim merupakan daerah pertama yang menawarkan kerja sama dalam penanggulangan krisis listrik dan diharapkan disusul oleh daerah lain,” kata Fahmi. Sementara itu, Adi Sasono mengatakan program Limar, merupakan salah satu upaya untuk memberikan pemerataan penyaluran energi listrik dengan jalan membangun PLTS. Dengan kemajuan teknologi, PLTS bisa dibangun untuk masyarakat dengan harga lebih murah dan dapat dikelola melalui program Limar.

PLTS tersebut, kata Adi Sasono dapat menerangi masing-masing 100 unit rumah hanya dengan satu unit peralatan dilengkapi baterai. Dengan demikian biaya yang dikeluarkan lebih murah. Dengan satu sistem pengisian energi matahari menurutnya, maka diperlukan satu lembaga atau badan desa berupa koperasi yang mengelola program PLTS itu. Sementara pemeliharaannya diserahkan kepada masyarakat melalui koperasi.
”Inilah gunanya mengapa koperasi dilibatkan dalam program Limar, agar ada rasa memiliki demi kepentingan bersama,” kata Adi Sasono.

Adi Sasono menjelaskan dengan teknologi ini, dibutuh-kan dana Rp275 juta untuk 100 rumah, sementara itu pada program PLTS sebelumnya diperlukan Rp450 juta bagi 100 rumah yang dikelola secara secara individual. Jika program ini berjalan maka pada akhir tahun 2009, setidaknya 6.000 unit rumah atau kepala keluarga yang sudah menikmati listrik.

Gubernur Awang Faroek mengatakan hingga kini Kaltim terus mengalami krisis listrik. Hal itu sangat ironis jika melihat sumber daya alam Kaltim berupa, batu bara dan migas yang cukup besar. ”Jika melihat sumber daya alam khususnya batu bara dan migas, seharusnya kita tidak kekurangan listrik,” ujarnya.

Namun, kenyataannya Kaltim justeru mengalami krisis listrik sehingga terjadi pemadaman secara bergilir. Hal itu terjadi karena sebagian pembangkit listrik Kaltim sebagian besar berbahan bakar minyak. Melihat kondisi itu, Kaltim menawarkan kerja sama dengan PLN untuk memanfaatkan potensi batu bara dan gas sebagai bahan bakar pembangunan pembangkit listrik.

»» read more

Kaltim siap gelar Hari Koperasi

SAMARINDA: Kalimantan Timur menya­takan siap menjadi tuan rumah Hari Koperasi pada 12 Juli 2009 mendatang. Gubernur Awang Faroek Ishak mengatakan pihaknya sudah membicarakan kesiapan Kaltim saat bertemu Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Adi Sasono, baru-baru ini.

“Kami sudah bertemu Ketua Dekopin Adi Sasono tentang rencana ini, dan Kaltim siap tinggal menunggu keputusan penunjukan dari Dekopin serta Kementerian Koperasi dan UKM,” ujarnya, kemarin. Awang mengatakan, Kaltim bertekad untuk mengembangkan koperasi sebagai salah satu andalan pertumbuhan daerah, sehingga seluruh masyarakat ikut terlibat dalam pembangun­an ekonomi.

Salah satu upaya mendukung kemajuan koperasi di Kaltim, kata Awang, yakni akan dibentuknya lembaga penjaminan kredit bagi kalangan UKM dan koperasi di 14 kabupaten/kota, sehingga tidak kesulitan dalam pemenuhan­ kebutuhan modal.

»» read more

Ruas Kaltim butuh investasi Rp4,4 triliun

SAMARINDA: Kalimantan Timur membutuhkan investor swasta yang berminat mewujudkan pembangunan jalan bebas hambatan Balikpapan–Samarinda sepanjang 86,8 km. Kebutuhan investasi jalan tersebut mencapai Rp4,4 triliun. Hal itu di­sampaikan Gubernur Awang Faroek Ishak kepada Menteri Perindustrian Fahmi Idris dalam kunjungan di Jakarta, Rabu malam.

Rombongan pejabat pemprov pekan ini berada di Ibu Kota guna menemui sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara dalam rangka mencari dukungan atas sejumlah proyek infrastruktur di Kaltim. Awang mengatakan guna mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan, Kaltim harus mempercepat infrastruktur pendukung, berupa pengembangan Kawasan Industri Kariangau Balikpapan serta Kawasan Ekonomi Khusus di Maloi, Kutai Timur.

”Untuk itulah, kami berupaya membangun jalan bebas hambatan dari Balikpapan - Samarinda, juga Bontang - Sangata, Bengalon hingga ke Maloi untuk memperlancar jalur transportasi distribusi barang dan jasa,” ujarnya.
Kata Awang, Kaltim masih membutuhkan banyak investor untuk mempercepat perwujudan jalan bebas hambatan dengan kompensasi berbagai sumber daya alam yang dimiliki daerah. Sejauh ini, ada tiga calon investor yang menyatakan berminat. Awang menjelaskan, Kaltim memiliki bahan baku pembuatan semen yang sangat besar sehingga berpotensi untuk pendirian hingga lima pabrik di sejumlah kabupaten/kota.

Kaltim juga masih memiliki potensi batu bara dan lahan pengembangan­ perkebunan sawit yang siap ditawarkan kepada investor sebagai kompensasi pembangun­an jalan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Menanggapi Gubernur, Menteri Fahmi Idris menyampaikan dukungannya. Bahkan, Fahmi berjanji membantu mencari atau meng­undang investor untuk rencana investasi itu.

Menurut dia, infrastruktur merupakan salah satu penunjang utama berkembangnya perekonomian sebuah kawasan, sehingga rencana Kaltim membangun jalan bebas hambatan perlu dukungan semua pihak. Apalagi, kata Fahmi, rencana yang akan menelan dana Rp4,4 triliun itu diupayakan tidak membebani anggaran negara dan daerah.

”Sesuai dengan keinginan Kaltim, kami akan bantu untuk meng­undang sejumlah investor untuk membangun jalan bebas hambatan dengan kompensasi berupa sumber daya alam yang dimiliki daerah ini,” kata Fahmi Idris.

Kariangau
Selain soal jalan bebas hambatan,­ Depperin juga akan segera membangun pusat kerajinan rotan di Kaltim dan minta agar daerah melakukan pengkajian sehingga bisa berjalan baik. Diakuinya, saat ini bahan baku kayu di Kaltim memang sedang terpuruk, sehingga perlu upaya pengalihan kegiatan usaha sesuai dengan potensi yang masih ada, salah satunya hasil rotan.

Fahmi juga sangat mendukung upaya Kaltim mengembangkan rumput laut, nanas, salak, biji jarak, dan kegiatan usaha berbasis ekonomi kerakyatan untuk mendukung pengembangan kawasan industri Kariangau di Balikpapan. Dia juga mendorong Kaltim untuk terus mengembangkan pelabuhan­ dan kawasan industri Maloi di Kutai Timur untuk yang sudah disepakati sebagai pusat pengiriman crude palm oil (CPO) beserta produksi turunannya.

”Selain CPO, kawasan Maloi juga terus dikembangkan dengan berbagai komoditas lain, sehingga menarik investor untuk menginvestasikan dananya di daerah itu, sehingga cepat berkembang,” ujarnya. Awang mengatakan memegang janji Menperin membantu mencari investor. Dukungan itu diharapkan dapat mempercepat pembangunan jalan bebas hambatan.­ Sejauh ini, tiga investor pernah menyatakan berminat namun belum ada aksi nyata.

»» read more

Trans Kalimantan akan dipercepat

SAMARINDA: Pemerintah menjanjikan perbaikan jalur trans Kalimantan yang sebagian saat ini rusak berat akan dipercepat tahun ini juga.alimantan di Kaltim yang panjangnya sekitar 1.200 km, sudah lama mengalami kerusakan di berbagai titik sehingga mengganggu mobilitas warga dan kegiatan ekonomi.

Beberapa rute yang masuk kategori rusak berat di poros Kaltim adalah Bontang – Kutai Timur sepanjang 53 km dan Sangatta – Berau 600 km. Di jalur Bontang – Kutai Timur, terdapat sekurangnya 120 lubang besar menganga di badan jalan hingga membahayakan pengemudi.Janji percepatan perbaikan trans Kalimantan tersebut diungkapkan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta saat menerima rombongan pejabat Kaltim yang dipimpin Gubernur Awang Faroek Ishak di Jakarta, Selasa 10 Februari malam.

Paskah berjanji akan mendo-rong­ percepatan program tersebut karena sebenarnya sudah diprogramkan sejak lama namun tak pernah benar-benar dituntaskan.”Kalau melihat laporan Gubernur ini, sangat memprihatinkan. Terjadi antrian yang sangat panjang bahkan hingga berhari-hari, sehingga menyebabkan biaya tinggi dan lambannya kegiatan ekonomi masyarakat,” kata Paskah.

Dia meminta pemda segera membuat data terakhir kondisi jalan trans Kalimantan, sehingga dapat dihitung anggaran untuk memperbaiki dan menyelesaikannya.
Paskah juga menugaskan pejabat Bappenas meninjau langsung kondisi jalan yang sangat parah di ruas Bontang - Malinau, sehingga perencanaan percepatan bisa lebih komprehensif. Di samping menemui Paskah, rombongan Pemprov Kaltim Rabu 11 Februari kemarin menemui­ Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto. Senada dengan Paskah, Djoko juga mengaku amat prihatin dengan kondisi jalan negara di Kaltim, terutama ruas Bontang - Sangatta - Bengalon - Simpang Perdau - Ma Wahau, Labanan hingga ke perbatasan Kutai Timur, serta Berau. ”Saya baru tahu kondisi jalan negara di Kaltim seperti itu, sangat memprihatinkan dan perlu penanganan segera untuk memperlancar transportasi dan kegiat-an­ ekonomi,” kata Menteri PU.

Namun, kata Djoko, departemennya tidak mungkin mengalokasikan pendanaan pada 2009, karena anggaran sudah disahkan sehingga untuk pendanaan yang sifatnya besar akan diupayakan pada 2010. Kendati demikian, dia berjanji mengatasi masalah itu dengan mengalokasikan anggaran dari sisa tender yang dialokasikan melalui Bidang Bina Marga Kaltim yang nilainya mencapai Rp480 miliar. Djoko memerintahkan Dirjen Bina Marga Hermanto Dardag segera melakukan optimasi anggaran atau menyisihkan sebagian dari anggaran yang sudah ada untuk perbaikan jalan yang rusak di kawasan utara Kaltim itu.

Urat nadi
Gubernur Awang menjelaskan jalur jalan kawasan utara Kaltim merupakan urat nadi perekonomian tujuh kabupaten/kota di daerah itu. Ironisnya, dengan kerusakan jalan yang sangat parah itu, Kaltim hanya mendapat anggaran dari APBN Rp43 miliar. ”Kami minta keadilan, karena selama ini Kaltim memiliki SDA sangat besar dan mampu memberi kontribusi mencapai Rp190 triliun per tahun, namun yang kembali ke daerah hanya sekitar Rp24 triliun,” kata Awang Faroek.

Melihat kondisi itu, Pemprov Kaltim minta agar anggaran APBN melalui Departemen PU bisa ditingkatkan terutama untuk penuntasan jalan trans Kalimantan di Kaltim. Kepala Dinas PU Kaltim Husinsyah mengusulkan pembangunan jalan trans Kalimantan di Kaltim dilakukan dengan sistem pembayaran tahun jamak, yakni pekerjaan dilakukan dalam dua tahun dan pembayarannya dalam waktu 3-4 tahun.

Ketua DPRD Kaltim Herlan Agus Salim yang hadir dalam pertemuan itu mengatakan pemerintah pusat hendaknya memberikan perhatian lebih besar, terutama menyangkut penyelesaian jalan trans Kalimantan di Kaltim. Selama ini, kata Herlan, Pemprov Kaltim termasuk anggota dewan mendapat tuntutan dari masyarakat untuk segera memperbaiki jalan trans Kalimantan. Masyarakat tidak tahu apakah itu jalan negara, provinsi atau kabupaten/kota.

“Masyarakat itu tahunya perbaikan jalan ya tugas pemerintah,­ sehingga pemerintah terdekat yang jadi sasaran protes dan tuntutan. Sementara pemerintah­ daerah tidak memiliki kewenangan dan kecukupan dana untuk membangun jalan negara,” ujarnya.

»» read more

Kaltim jadi proyek percontohan bahari

SAMARINDA: Provinsi Kalimantan Timur akan men­jadi daerah percontoh­an untuk program Kota Ter­­padu Mandiri (KTM) Bahari dari Departemen Te­­naga Kerja dan Transmigrasi. Program ini sebagai upa­­­­­ya percepatan pertum­­buhan ekonomi rakyat, khususnya di kawasan pe­­­sisir. Keputusan itu disampai­kan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Su­­­parno saat menerima jajaran Pemprov Kaltim­ dipimpin Gubernur Awang­ Faroek Ishak dan Ke­­tua DPRD Herlan Agus Sa­­lim di Jakarta, Rabu malam. Menurut sumber Bisnis yang mengikuti pertemuan, Kaltim dinilai laik menjadi kawasan percontohan untuk program KTM Bahari. “Saya minta pemprov se­­­­­gera konsolidasi dan mem­­­­­­­bentuk tim bersama Dep­­­nakertrans untuk me­­­ren­­­­­canakan program ini yang biayanya dari Dep­­­­­­­­­­na­­kertrans. Daerah me­­nyiap­­­­­­kan lokasi dan mas­­­­ya­­­rakatnya serta da­­na pen­­­damping,” kata Erman.

Selain KTM Bahari, Kaltim juga diminta sege-ra menyiapkan program ker­­­j­­­­a sama Kota Terpadu Man­­­­­­­­diri Hutan Tanaman Rakyat (KTM-HTR) yang sudah dikembangkan di se­­­jumlah daerah dengan me­­­manfaatkan lahan kritis.Kegiatan itu merupakan kerja sama Depnakertrans dan Dephut guna melibatkan masyarakat melalui program transmigrasi untuk mempercepat pelesta-rian kawasan hutan kritis.

“Saya juga minta agar Kaltim membentuk tim inventarisasi lahan kritis yang siap dihijaukan kembali.Diharapkan 2010 sudah berjalan karena anggarannya akan dibahas tahun ini,” ujar Menteri pula.

Erman menjelaskan, da­­­lam program KTM-HTR itu, masyarakat yang terlibat akan menerima jatah hidup dua tahun dan pem­­binaan lima tahun, dengan menanam jenis ka­­yu yang pertumbuhan­nya cepat, sehingga pada lima tahun pertama sudah siap dipanen untuk kebutuhan lokal.

»» read more

Diusulkan perda konversi lahan pertanian

SAMARINDA: Pemerintah dan pihak terkait dinilai sudah saatnya mengupayakan peraturan spesifik sebagai payung hukum yang melindungi lahan pertanian dari aktivitas penambangan batu bara. Pasalnya, tanpa payung hukum, dikhawatirkan makin banyak lahan pertanian yang akhirnya dikonversi menjadi lokasi tambang sehingga mengancam pasokan bahan pangan di masa mendatang. Wilayah Kaltim, Kalteng, dan daerah lainnya di Kalimantan termasuk yang paling banyak mengalami alih fungsi lahan dari pertanian ke pertambangan.

Tanpa langkah tegas, situasi tersebut dirisaukan bakal terus berlanjut. Staf Ahli DPRD Kaltim Bidang Lingkungan Hidup Abrianto Amin berpendapat perlu segera dibuat payung hukum yang melindungi lahan pertanian dari aktivitas perusahaan batu bara. Mantan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kaltim itu menilai payung hukum berupa perda (peraturan daerah) akan lebih mengenai sasaran.
“Perda adalah keputusan bersama DPRD dan pemerintah daerah, sehingga pihak eksekutif dan legislatif memiliki tanggung jawab bersama untuk melindungi­ lahan pertanian dari aktivitas yang merusak lingkungan,” kata Abrianto, seperti ditulis Antara, kemarin.Kata dia, salah satu lahan pertanian potensial yang kini telah berubah wujud menjadi lahan konsesi batu bara adalah lokasi warga eks-transmigran di Teluk Dalam, Kutai Kartanegara.

Lahan potensial sekitar 1.400 Ha itu kini menjadi lokasi penambangan batu bara. Warga transmigran petani asal Pulau Jawa tergiur menjual lahannya karena ditawar harga tinggi.Padahal, lanjut Abrianto, pemerintah dengan menggunakan dana bantuan APBN dan APBD sudah membangun waduk irigasi dengan pompanisasi yang menelan dana puluhan miliar rupiah di areal tersebut.

Abrianto mengatakan kondisi lingkung­an­ di Kaltim kian parah dengan hadirnya sejumlah perusahaan batu bara baik yang dikelola secara modern maupun tradisional. Misalnya di Samarinda, dari 44 perusahaan pemegang KP (kuasa penambang-an), 17 di antaranya sudah melakukan aktivitas penggalian. Banyak juga aktivitas penggalian secara tradisional.

“Jangankan penambangan gelap, perusahaan yang resmi mengantongi PKP2B (perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara) diperkirakan banyak yang tidak melaksanakan kewajibannya melakukan reklamasi,” kata dia.Padahal, imbuhnya, salah satu syarat penting bagi aktivitas perusahaan batu bara adalah melakukan reklamasi, yakni memulihkan bekas galian dengan menutupi serta menanam pohon penghijauan di atasnya.

RUU Pangan
Terkait hal itu, Menteri Pertanian Anton Apriantono dalam kunjungannya ke Teluk Dalam pekan lalu, mengungkap-kan pemerintah sedang merumuskan rancang­an undang-undang (RUU) Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan. Menurut Anton, RUU itu untuk meng-antisipasi peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan pangan di tengah pesatnya konversi tambang.

“RUU ini lex spesialis dari UU tata ruang yang sudah ada. Nantinya RUU ini bisa melindungi lahan pertanian dari konversi tambang,” ujar Anton seperti dikutip dari situs resmi Pemprov Kaltim, kemarin.Dalam UU itu, lahan pertanian harus diregistrasi sehingga tidak mudah dikonversi menjadi areal pertambangan, atau diperjualbelikan.

“Saat ini RUU tersebut sedang dalam pembahasan, intinya setiap lahan pertanian akan diregistrasi dan dikonservasi,” ujar Anton. Menteri mengatakan masalah pangan merupakan masalah penting. Dia mencontohkan Malaysia, yang dulu mengg-anggap masalah pangan dapat diselesaikan dengan mengimpor dan berorientasi pada pembangunan fisik. Namun saat terjadi krisis pangan, negeri­ jiran itu kesulitan membeli beras. “Alhamdulillah Indonesia tahun 2008 diakui dunia sebagai negara yang mampu meningkatkan produksi dan menjaga kestabilan harga beras,” sebutnya.

»» read more

Kaltim akan bentuk Forum CSR

SAMARINDA: Pemprov Kaltim akan membentuk lembaga berupa Forum Coorporate Social Responsibility (CSR), sebagai tindak lanjut pengawasan terhadap kepedulian sejumlah perusahaan yang selama ini mencari penghidupan di daerah itu. Rencananya Forum tersebut tediri dari sejumlah pihak yang berasal dari perusahaan, lembaga swadaya masyarakat dan perwakilan pemerintah serta instansi terkait lain yang akan mengawasi dan menilai kepedulian perusahan terhadap lingkungan sekitar.

“Forum ini, nantinya akan mengawasi perusahaan yang belum melaksankan CSR dengan baik, sehingga diharapkan efektifitas CSR dapat menjadi salah satu penguat dan mendorong pertumbuhan pembangunan daerah,” kata Gubernur Kaltim, H Awang Faroek Ishak, kemarin.

Dia berharap dengan adanya forum ini akan terjalin kerjasama sejumlah perusahaan untuk membuat program CSR terpadu dan terbuka, terutama yang terkait soal pendanaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurut dia, selama ini sejumlah perusahaan selalu mengatakan telah melakukan berbagai bantuan kepada masyarakat melalui program CSR, tetapi pada kenyataannya jumlah nominal yang diberikan tidak seimbang dengan hasil yang telah dikeruk dari Bumi Kaltim.

Hal itu terjadi karena tidak adanya keterbukaan oleh perusahaan terkait program CSR dan lemahnya pengawasan dari birokrasi dan masyarakat yang seharusnya memberikan perhatian serius terhadap peran perusahaan bagi warga sekitar.­ Sering terjadi, kata Awang banyak perusahaan datang dan mengeruk hasil kekayaan Kaltim puluhan tahun, setelah itu pergi hanya meninggalkan berbagai kerusakan lingkungan yang harus dirasakan masyarakat dan menjadi masalah bagi pemerintah setempat.

“Hal itu tidak boleh terjadi lagi, karena semua perusahaan harus memiliki kepdulian dan keterbukaan, terutama yang terkait soal CSR. Perusahaan di Kaltim cukup banyak sehingga potensi pendanaan melalui CSR sangat besar,” katanya.Dia mencotohkan, di Kabupaten Kutai Timur ketika dilakukan penggalangan perusahaan secara terbuka terkait soal dana CSR, mampu mengumpulkan dana Rp138 miliar. Apalagi Kaltim tentunya angkanya bisa jauh lebih besar.

»» read more