Pengusaha akan tempuh mekanisme bipartit

Laporan Kwan Men Yon & Afandy Fatriah Mansyur

MAKASSAR: Kalangan pengusaha di Sulsel akan menempuh mekanisme bipartit dalam menyikapi keputusan Gubernur menaikkan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 22% menjadi Rp905.000. Langkah itu diambil untuk mengurangi beban pengusaha dan menghindari kemungkinan terburuk pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang dapat terjadi apabila kondisi perekonomian tahun depan terus memburuk.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulsel Latunreng mengatakan para pengusaha sepakat mengambil jalan dialog dengan para pekerja guna menentukan besaran kenaikan sesuai kondisi tiap perusahaan. Jika hal itu dilakukan, dapat diduga bahwa sejumlah pengusaha di naik sekitar 22% dibanding tahun ini. “Sebenarnya Gubernur juga bias dikatakan melanggar karena sudah ada SKB empat menteri yang meminta kenaikan UMP tidak melebihi tingkat daerah itu akan memberikan upah yang tidak sesuai dengan ketentuan UMP baru.

Meski demikian Latunreng menolak langkah itu disebut melanggar ketentuan. Apindo, kata Latunreng, telah menerima surat terkait SK Gubernur No.3/2008 yang menetapkan UMP 2009 sebesar Rp905.000 atau pertumbuhan ekonomi. Tetapi kami tetap menghargai keputusan Gubernur Sulsel,” katanya, kemarin.

Lebih jauh Latunreng mengungkapkan pengusaha tetap bersikukuh kenaikan UMP sebesar 22% terlampau tinggi. Untuk menyiasati hal itu, katanya, sangat mungkin pembicaraan bipartit akan menghasilkan opsi kenaikan bertahap. Berdasarkan informasi yang dihimpun, sekitar 300 anggota Apindo Sulsel diketahui pernah berkumpul di sebuah hotel di Makassar pada 8 Oktober 2008 guna membahas kenaikan UMP.

»» read more

Dekopin minta KUD salurkan pupuk bersubsidi

Laporan Sulfaedar

MAKASSAR: Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) mendesak pemerintah menggunakan 400 KUD di Sulsel menyalurkan pupuk bersubsidi. Desakan itu menyusul tindakan distributor yang memperlambat penyaluran 70 ribu ton pupuk bersubsidi. Akibatnya para petani dan petambak kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.

“Penyaluran yang berbelit-belit memicu kenaikkan harga empat jenis pupuk bersubsidi, yakni urea, SP36, ZA, dan NPK. Tawaran Dekopin agar penyaluran pupuk lebih efektif dan cepat melalui KUD,” kata Wakil Ketua Dekopin Wilayah Sulsel Asrullah kepada Bisnis, kemarin di Makassar.

Asrullah mempertegas agar pemerintah kembali menggunakan sistem penyaluran yang pernah dilakukan KUD, di mana alurnya lebih singkat dan tepat sasaran. Jika pemerintah tidak segera merespon penawaran tersebut maka permasalahan kelangkaan dan mahalnya harga pupuk akan terus terjadi setiap musim tanam.

“Pemerintah harus meninjau kembali sistem distribusi pupuk bersubsidi. Penyaluran melalui KUD di masa lalu sudah terbukti tepat sasaran. Penanganan melalui KUD menjamin tidak terjadi kelangkaan, termasuk tidak ada kenaikkan harga jual pupuk,” ucap dia. Dia menerangkan selama ini KUD memiliki hubungan langsung dengan petani di tingkat kota kecamatan sampai di desa-desa. Sementara kelangkaan dan kenaikkan harga jual pupuk disebabkan ulah spekulan yang mencoba mengambil keuntungan dengan cara memperlambat penyaluran.

»» read more

Bulog pesimistis serap 600 ribu ton beras

Laporan Sulfaedar

MAKASSAR: Perum Bulog Divre Sulsel pesimistis mampu menyerap gabah setara beras maksimal 600 ribu ton hingga akhir tahun ini. Hal itu disebabkan terjadi penurunan drastis daya serap Bulog dari sebelumnya 3.000 ton hingga 5.000 ton per hari [bulan Juni – September] menjadi hanya 1.000 ton per hari saat ini.

Kepala Humas Bulog Divre Sulsel Umar Said, mengungkapkan hal itu di ruang kerjanya, kemarin. Umar mengungkapkan untuk mencapai prognosa 600 ribu ton maka daya serap harus lebih dari 5.000 ton per hari. Jika tidak tercapai maka kekurangan dari prognosa sebesar 163 ribu ton sulit terpenuhi hingga akhir tahun ini.

“Petani menahan gabah setara beras dengan harapan pemerintah mengubah HPP. Pemerintah akan meninjau ulang HPP di bulan Januari dan pelaksanaan di bulan Maret 2009. Bulog tidak akan membuka kran pembelian menggunakan non HPP,” ujar Umar. Pelambatan penyerapan beras disebabkan petani menunggu perubahan harga pembelian pemerintah (HPP) di akhir tahun ini. Petani juga berharap Bulog membuka pembelian dengan non HPP. Sampai 25 November 2008 bulog baru menyerap gabah setara beras sebanyak 437 ribu ton.

Umar Said mengungkapkan, Bulog mampu merealisasikan prognosa sebelum masuk bulan Desember. Keyakinan Bulog tersebut berdasarkan produksi beras Sulsel sudah mendekati 2 juta ton. Namun kelompok tani dan mitra menahan untuk tidak menjual ke Bulog. Dia mengaku data kondisi terakhir sudah dilaporkan kepada Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo.

»» read more

Bank Century Makassar normal

Laporan Afrina

MAKASSAR: Aktivitas Bank Century Cabang Makassar berangsur normal pasca gagal kliring beberapa hari lalu. Demikian Manager Marketing Kredit PT Bank Century Cabang Makassar, Tan Ronaldo kepada Bisnis, kemarin.

Menurut Ronaldo, kepercayaan masyarakat terhadap Bank Century masih cukup tinggi. Hal tersebut dilihat dari jumlah nasabah yang kembali melakukan transaksi setelah pengambilalihan oleh pemerintah melalui lembaga penjamin simpanan (LPS).

“Pasca gagal kliring yang terjadi minggu lalu hingga pengambilalihan oleh pemerintah melalui LPS tidak memengaruhi proses transaksi, karena nasabah tetap menyetor sampai Rp200 juta,” kata Ronaldo. Ronaldo menambahkan, untuk dana pihak ketiga (DPK) yang ditarik oleh nasabah dalam seminggu ini hanya sebesar 3%.

“Dari hasil yang telah dihimpun, sebanyak 3% nilai DPK yang lolos dalam seminggu ini. Jumlah itu tidak sepenuhnya dampak dari gagal kliring. Bahkan kami prediksi, nasabah yang panik akibat gagal kliring hanya 1%,” ujarnya. Berdasarkan data yang diperoleh, DPK Bank Century secara nasional mencapai Rp14 triliun yang didominasi deposito sebesar 60% dan sisanya berupa tabungan dan giro. Sedangkan data kredit secara nasional sebesar Rp4,9 triliun.

»» read more

Petani tebu Sulsel dapat dana Rp11 miliar

Laporan Ica Sitti

MAKASSAR: Kepala Dinas Perkebunan Sulsel Burhanuddin Mustafa mengemukakan, program tebu rakyat Indonesia (TRI) adalah sistem perkebunan tebu dengan melibatkan petani dalam lahan sendiri.

Untuk tahun 2008 program ini didanai APBN sebesar Rp11 miliar, dialokasikan bagi petani tebu rakyat di Sulsel. Dana TRI diberikan kepada petani di sekitar Pabrik Gula Camming Kabupaten Bone dan Pabrik Gula Takalar di Kabupaten Takalar dan Gowa.

Menurut Burhanuddin, petani mendapatkan bantuan dana bibit, pupuk, pemeliharaan, pengangkutan hingga pengolahan. “Pengolahannya menjadi gula diproses di PTPN XIV dengan sharing 65% bagi petani dan 35% untuk PTPN XIV, “ tutur Burhanuddin di Makassar, Senin.

Burhanuddin berharap dana itu dapat bergulir di kelompok tani penerimanya. Pasalnya dana tidak dikembalikan lagi kepada pemerintah. Sedangkan pengawasannya dalam bentuk pendampingan pada kelompok tani di masing-masing daerah. Untuk pendampingan disediakan dana APBD Sulsel sebesar Rp200 juta.

Program TRI dimulaui sejak tahun 2006 di mana dananya disalurkan melalui kelompok tani. Setiap kelompok tani mendapatkan dana Rp12,5 juta untuk kebun bibit. Sedangkan untuk penanaman kebun baru mendapat dana Rp9,5 per kelompok tani. Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu’mang berharap income per kapita petani dapat meningkat melalui bantuan TRI. Pasalnya mereka mendapatkan dana gratis dari pemerintah.

»» read more