Laporan Zulfaedar Pay MAKASSAR: Keluhan tentang penetapan tarif instalasi listrik yang memberatkan masyarakat, mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel dan PLN Sulselrabar membentuk panitia khusus (pansus). Pansus diberi tugas menetapkan standar tariff pemasang-an dan pengurusan instalasi listrik. Pembentukan panitia akan melibatkan pengurus Akli (Asosiasi kontraktor Listrik Indonesia) dan Aklindo (Asosiasi Industri Pengecoran Logam Indonesia) Sulsel. “Pemprov segera melakukan pertemuan dengan PLN, Akli, dan Aklindo untuk merumuskan standar tarif instalasi. Tujuannya agar konsumen tidak lagi dirugikan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab,” kata Kepala Distamben Sulsel Sampara Salman usai pertemuan dengan komisi III DPRD Sulsel Bidang Pembangunan, kemarin. Rapat yang berlangsung dua jam itu dipimpin Ketua Komisi III Susilo MT Harahap. Turut hadir Sekretaris Umum Akli Idris AR, Ketua Komite Nasional Keselamatan untuk Instalasi Listrik (Konsuil) Akhmad Parekesit, serta Deputi Manager Pemasaran PLN Sulselrabar Dietje. "Selama ini tidak ada pengawasan terhadap Akli dalam pemasangan instalasi. Pemprov dan PLN akan melibatkan Akli atau rekanan jasa instalasi lain untuk duduk bersama dan memutuskan tarif yang ideal," ucap dia. Sekretaris Umum Akli Sulsel Idris AR menyambut baik rencana DPRD dan PLN tersebut. Idris mengaku rencana penetapan tarif standar akan memberikan dampak positif bagi lembaga yang menjadi rekanan PLN dalam instalasi listrik. »» read more
Rabu, Desember 24, 2008
Tarif instalasi listrik ditetapkan pansus
Tarif angkot Makassar batal turun 1 Januari 2009
Laporan Afrina MAKASSAR: Dinas Perhubungan Makassar menunda rencana menurunkan tarif angkutan kota (pete-pete) di Makassar pada 1 Januari 2009. Dishub menunggu langkah lanjutan pemerintah pusat memangkas harga BBM yang disebut-sebut akan dilakukan pada Januari 2009. Kepala Dishub Makassar Mukhtar Kasim mengatakan pihaknya menunda pengajuan rancangan penurunan tarif angkot ke DPRD Makassar pecan ini. “Kemungkinan penyerahandraf penurunan tarif angkotbaru diserahkan ke DPRD Makassar setelah pemerintah kembali mengumumkan penurunan BBM pada Januari mendatang,” kata Mukhtar Kasim. Mukhtar menambahkan pihaknya akan kembali melakukan rapat koordinasi dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) terkait penurunan tariff angkot. Secara terpisah, Sekretaris MTI Sulsel Lambang Basri Said mengatakan Pemkot Makassar seharusnya tetap mengajukan draf usulan penurunan tarif angkot ke DPRD. “Meskipun pemerintah masih akan menurunkan BBM awal tahun depan, tapi Pemkot seharusnya tetap memerhatikan kepentingan masyarakat terkait kebijakan tarif angkot,” jelas Lambang. Lambang menambahkan total penurunan tarif angkot secara rasional seharusnya di kisaran 6% hingga 8%. Tapi, memperhatikan harga onderdil, tingkat kemacetan, dan perekonomian masyarakat di Makassar maka penurunannya mencapai 10%. “Kalau ada jaminan dari pemerintah untuk menurunkan onderdil, penurunan tarif angkot bisa lebih lagi,” ungkap Lambang. Pemprov Sulsel menargetkan penurunan tariff angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) dan Antarkota Antarprovinsi (AKAP) ratarata 7%. Kepala Dishub Sulsel Sulham Hasan mengatakan tarif AKDP dan AKAP tersebut diambil berdasarkan hasil mus-yawarah dengan Perwakilan Organda Sulsel, MTI Sulsel, Dirlantas, pengusaha angkutan, dan Kadishub Makassar. Sementara Dishub Makassar menyepakati penurunan tarif angkutan kota sebesar 10% atau sekitar »» read more
Sulsel alokasikan 15% APBD untuk rakyat miskin
Laporan Icca Sitti MAKASSAR: Sebanyak 15% dana APBD Sulsel dialokasikan untuk menangani dampak krisis global khususnya bagi warga miskin. Dana itu berasal dari APBD provinsi dan kabupaten/kota serta dana dekonsentrasi APBN. Gubernur Syahrul Yasin Limpo mengatakan dana dialokasikan bagi rakyat miskin dan pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat krisis. “Dana itu semacam jarring pengaman sosial daerah (JPSD). Semua bupati/wali kota harus kompak menghadapi krisis agar dampaknya di Sulsel bisa diminimalisir,“ kata Syahrul, kemarin. Menurutnya, dalam setahun ke depan warga Sulsel tidak boleh kelaparan karena krisis. Karena itu dia meminta seluruh pemda bekerja sama. Anggaran itu, kata Syahrul akan didistribusikan dalam bentuk program padat karya yang diharapkan dapat memberdayakan masyarakat. ”Terutama masyarakat pegunungan, pesisir pantai, dan penduduk pulau yang hidup dalam kekurangan,“ ujarnya. Dikatakan, pemberdayaan dan percepatan ekonomi daerah terutama sektor riil perlu dilakukan. Dia menekankan perlunya SDM berkualitas.“ Kalau SDM berkualitas,manajemen transparan, koordinasi lintas sektor dapat optimal,“ tutur Syahrul Berdasarkan rencana pemerintah, dana APBD se- Sulsel tahun 2009 berjumlah Rp22 triliun. Sebanyak Rp2,2 triliun hingga Rp3,3 triliun dialokasikan untuk penanganan dampak krisis dan rakyat miskin di daerah ini. “Siapkan dana jaminan bagi rakyat miskin. Saya prediksi krisis ini akan berlangsung lama dan lebih parah dari krisis 1998 lalu,” ujar Gubernur. Syahrul menambahkan krisis akan membuat terjadi perlambatan ekspor komoditi pertanian Sulsel. »» read more
Dana rehabilitasi kakao Sultra Rp199 miliar
Laporan Kontributor Kendari KENDARI: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp199 miliar untuk rehabilitasi lahan kakao Sultra tahun 2009. Kepala Dinas Pertanian Sultra Akhmad Chaidir mengatakan dana itu bersumber dari APBN yang akan dikucurkan di sentra produksi kakao Sultra di lima kabupaten. ”Untuk tahun 2009 mendatang, kami mendapatkan alokasi dana rehabilitasi kakao sebesar Rp199 miliar. Itu untuk peremajaan, rehabilitasi, dan intensifikasi,” kata Chaidir, kemarin. Menurut dia, program ini akan berlangsung selama tiga tahun yakni 2009-2011. Rencananya, total luas lahan kakao Sultra yang akan direhabilitasi mencapai 99.900 hektare dari luas lahan perkebunan kakao 196.884 ha. Jumlah petani kakao provinsi itu sebanyak 103.297 orang. Di tahun 2009, kata Chaidir, lahan yang akan direhabilitasi seluas 33.000 ha, yang terdiri dari 4.500 ha yang akan ditebang karena usia yang sudah tua (di atas 25 tahun), 15.000 ha direhabilitasi, dan 13.500 ha masuk program intensifikasi. Rehabilitasi terhadap kakao Sultra, kata Chaidir, memang sudah diperlukan mengingat produksi yang kian menurun. ”Normalnya, setiap ha kebun kakao mampu berproduksi di atas satu ton. Namun, sekarang produksinya maksimal hanya 700 kuintal per ha,” jelasnya. Dia mengatakan penurunan produksi lima tahun terakhir membuat program tersebut mendesak. ”Ini (turunnya produksi) semua akibat serangan hama penyakit tanaman serta umur tanaman yang sebagian besar lebih dari 15 tahun. Produktivitas kakao makin menurun,” jelas Chaidir. Sementara Direktur Perlindungan Perkebunan Ditjen Perkebunan Departemen Pertanian Herdradjad Natawijaya mengatakan Sultra merupakan salah satu provinsi di Sulawesi yang menjadi obyek program nasional peningkatan mutu dan produktivitas kakao. Luas areal kakao di Sulawesi mencapai 932.762 ha atau 63,3% dari luas areal nasional dengan produksi 508.135 ton atau 5,21% dari total produksi nasional yang melibatkan 765.910 KK petani. Dari luasan itu, sebanyak 450.000 ha terserang hama penyakit, terdiri dari tanaman tua dengan serangan berat 70.000 ha, tanaman dengan serangan sedang 235.000 ha, serta tanaman dengan serangan ringan dan kurang terpelihara seluas 145.000 ha. ”Potensi kehilangan hasil mencapai 269.698 ton per tahun dengan nilai Rp5,4 triliun per tahun. Akibatnya, pendapatan petani dari hasil kebun kakao menurunmencapai Rp6,5 juta per ha per tahun,” kata Herdradjad.
»» read more
Selasa, Desember 23, 2008
Kredit linkage program di Sulsel mulai merosot
Laporan Kwan Men Yon
MAKASSAR: Kredit penerusan (linkage program) dari bank umum kepada bank-bank perkreditan rakyat cenderung terus merosot akibat krisis likuiditas dan berkurangnya kepercayaan antarbankir. Ketua Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Sulsel Arwansyah mengatakan sejumlah BPR kini agak mengalami kesulitan menambah plafon linkage program karena bank umum menolak memberi. Dia menuturkan kondisi itu membuat ekspansi BPR mengalami perlambatan signifikan khususnya sejak Juni 2008.
Meski pertumbuhan yang melambat juga dialami bank umum, dia menilai situasi tersebut perlu mendapat perhatian serius. Pasalnya, sebagian besar penyaluran kredit BPR selama ini bergantung kepada pinjaman penerusan bank umum. Apabila keran linkage program tersumbat, pihaknya khawatir kinerja BPR bakal ikut-ikutan anjlok. “Sejak krisis finansial merambah ke mana-mana, bank umum sepertinya mengerem pinjaman. Salah satu yang direm itu linkage program yang sudah kami rasakan sekarang,” kata Arwansyah saat dihubungi, kemarin.
Arwansyah mengaku tidak kaget mengenai perlambatan kinerja BPR seperti dimuat Bisnis, 22 Desember 2008. “Itu imbas langsung dari mulai seretnya linkage program.” Seperti diberitakan kemarin, beberapa indikator kinerja BPR di Sulsel tampak melambat sejak Juni 2008. Aset yang selama Januari-September melejit hingga 94% melemah menjadi hanya 14,5% terhadap Juni. Posisi asset per September tercatat Rp312,94 miliar. Outstanding dana pihak ketiga juga menurun yakni dari titik tertinggi tahun ini pada Juli Rp118,61 miliar menjadi Rp110,06 miliar di Oktober.
DPK tumbuh 12,24% dari akhir 2007 dan sekitar 60% berupa deposito. Sementara itu, kredit yang disalurkan meningkat 18% terhadap Juni, padahal dibandingkan dengan akhir tahun lalu kredit tumbuh 60,4%. Per Oktober, posisi kredit sebesar Rp223,89 miliar.
»» read more
Dana kesehatan gratis Rp10,5 miliar
Laporan Arfina
Pemkot menganggarkan dana kesehatan Rp6,3 miliar dalam APBD dan mendapat tambahan Rp4,2 miliar dari Pemprov Sulsel. “Selama satu semester (Juli-Desember 2008), kami menerima bantuan dana kesehatan gratis dari Pemprov sebanyak Rp5,1 miliar dengan realisasi anggaran yang digunakan hanya Rp1,7 miliar atau kurang lebih 33,33%,” jelas Naisyah.
»» read more
Mobile-8 luncurkan Hepi di KTI
Laporan Sulfaedar
Yusuf mengaku Hepi tidak akan mematikan Fren yang sudah eksis sebab Hepi bermain di segmen FWA sekelas Flexi Telkom, Esia Bakrie Telecom, dan StarOne Indosat, di mana operator menawarkan tariff layaknya telepon rumah. Sementara Fren bermain di teknologi selular dan bersaing dengan operator GSM seperti Telkomsel, Indosat, XL, 3, Axis, dan Smart. Yusuf menambah untuk tahap awal, sinyal Hepi masih sebatas menjangkau Makassar, Antang, Maros, dan Sungguminasa.
»» read more
Bupati agar perhatikan lingkungan
SAMARINDA: Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak meminta Penjabat Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) memerhatikan masalah lingkungan di daerah itu, terkait degradasi hutan yang cukup memprihatinkan. “Saya minta Saudara memerhatikan soal lingkungan di daerah ini sehingga dapat mengurangi laju degradasi hutan,” kata Awang saat melantik Penjabat Bupati Sjahcruddin M.S. di Tenggarong, kemarin.
Menurutnya, masalah banjir di Kukar perlu mendapat perhatian. Banjir tersebut dipicu degradasi hutan akibat penambangan batu bara dan kegiatan lain yang dilakukan dengan merusak hutan. Awang mengatakan izin usaha seperti batu bara hanya boleh dikeluarkan apabila lulus amdal. “Saya yakin dengan latar belakang sebagai PNS di lingkungan Bapedalda Kaltim, Bupati dapat melaksanakan tugas ini dengan baik,” kata Awang. Masa jabatan Penjabat Bupati Kukar sekitar 15 bulan hingga terpilihnya bupati definitif hasil pilkada 2010.
»» read more
Walhi: Tinjau ulang UU Minerba
Laporan Subarkah
"Hal itu melahirkan ongkos yang mahal berupa kerusakan lingkungan, penggusuran rakyat di sekitar tambang dan menimbulkan konflik yang berujung hilangnya jiwa dan kekerasan serta pelanggaran HAM,” urai Wilianita di Palu, kemarin. Menurutnya, UU Minerba hanya mencatat pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal pemberian izin pertambangan. Undang-undang itu dinilai memiliki kelemahan besar dalam menggalang peran dan partisipasi masyarakat untuk menentukan bentuk eksploitasi sumber daya alam.
»» read more
'Ada mark-up dalam investasi perkebunan'
Laporan Syahrir
”Seorang pengusaha yang telah mendapatkan izin untuk membuka lahan kemudian mengajukan pinjaman ke bank dengan jaminan hak guna usaha lahannya. Untuk lahan kelapa sawit, setiap hectare itu hanya bernilai sekitar Rp20 juta, tapi dalam pengajuan kreditnya, sang pengusaha menilai lahannya itu seharga Rp30 juta,” papar Prabowo. Pengusaha ini, kata Prabowo, belum menanam satu pohon pun tapi sudah untung dari mark-up yang dilakukannya. ”Itu salah satu contoh sederhana dan baru satu komoditas,” tegasnya
»» read more
OCBC NISP pacu kredit UMKM
Laporan Sulfaedar
Menurut dia, keberhasilan penyaluran kredit di 2008 tetap dilanjutkan 2009 dengan porsi yang lebih besar. “OCBC NISP tetap fokus pada pembiayaan UMKM, serta terus melakukan pengembangan. Secara umum pelayanan tidak meng-alami perubahan, hanya produk yang bervariasi,” ungkap dia. Hengky mengatakan produk UMKM dibagi dua, yakni kredit usaha menengah dan mikro. Kredit menengah mulai dari Rp50 juta hingga Rp30 miliar. Kredit ini bagi usaha skala industri berorientasi ekspor, termasuk perdagangan, industri, konstruksi, dan jasa. Kredit menengah menyerap sekitar 60% dari total penyaluran kredit, di mana 40% disalurkan di consumer loan.
»» read more
Senin, Desember 22, 2008
Kinerja BPR melambat sejak Juni
Laporan Kwan Men Yon
MAKASSAR:Bank perkreditan rakyat (BPR) di Sulawesi Selatan mengalami perlambatan pertumbuhan kinerja sejak Juni 2008 seiring makin keringnya likuiditas akibat krisis finansial global.
Meski demikian, Pemimpin Kantor Bank Indonesia (KBI) Makassar Rizal A. Djaafara mengatakan kondisi BPR di Sulsel masih cukup baik kendati pihaknyakian memperketat pengawasan untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan.
Posisi aset BPR di provinsi itu per September 2008 sebesar Rp312,94 miliar, tumbuh 94% dibanding posisi akhir tahun lalu Rp161,37 miliar. Namun, apabila dibanding posisi Juni 2008 sebesar Rp273,4 miliar, nilai aset hanya naik 14,5%.
Outstanding dana pihak ketiga juga menurun yakni dari titik tertinggi tahun ini pada Juli Rp118,61 miliar menjadi Rp110,06 miliar di Oktober. DPK tumbuh 11,65% dari akhir 2007 dan sekitar 60% berupa deposito. Sementara itu, kredit yang disalurkan per Oktober menembus Rp223,89 miliar.
Jumlah ini meningkat 60,4% terhadap akhir 2007 sebesar Rp139,56 miliar, tetapi dibanding Juni hanya naik 18%. Pinjaman BPR paling banyak digelontorkan untuk sektor lain-lain (termasuk KPR dan KPM) serta perdagangan.
Dua sektor tersebut menguasai 82% kredit BPR, sedangkan sektor pertanian mendapat Rp20,73 miliar atau kurang dari 10%. Saat ini terdapat 22 BPR di Sulsel dengan total 35 kantor.Sebagian besar penyaluran kredit BPR merupakan pinjaman penerusan (linkage program) dari bank umum. Hal itu membuat bunga BPR umumnya lebih tinggi dibanding bank umum.
“BPR itu ada marketnya sendiri. Ada yang bagus, ada juga beberapa yang kami awasi intensif. Tapi sementara ini (BPR di Sulsel) masih okelah,” kata Rizal, pekan lalu.
Dia menuturkan pengawasan terhadap BPR ditingkatkan setelah bank sentral memutuskan melikuidasi PT BPR Handayani Cipta Sehati di Masamba, Luwu Utara, pada 18 Desember 2008. pencabutan izin usaha itu dituangkan dalam keputusan Gubernur BI No.10/84/Kep.GBI/2008.
Bank dengan 12 karyawan itu ditutup untuk umum dan harus menghentikan segala kegiatannya, termasuk menghimpun dana masyarakat. Rizal mengatakan BPR Handayani telah masuk pengawasan khusus sejak Januari 2008 sehingga, “tidak ada kaitannya dengan persoalan krisis finansial sekarang.”
Menurutnya, terjadi salah kelola yang menyebabkan BPR tersebut dianggap tidak dapat lagi menjalankan kegiatan sebagai entitas bank yang sehat. Ketua Yayasan Perbarindo Sulsel Anas Iswanto Anwar mengemukakan masyarakat tidak perlu resah atas penutupan BPR Handayani. Menurutnya, mayoritas BPR di Sulsel berada dalam kondisi sangat sehat walaupun krisis finansial memerosotkan kinerja
»» read more
Harga barang di Sulsel bisa turun 5%-10%
Laporan Kwan Men Yon
MAKASSAR: Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulsel menilai penurunan harga BBM premium dan solar yang belakangan diikuti rencana pemangkasan tarif angkutan dapat menurunkan harga barang konsumsi di daerah itu sebesar 5%-10%.
Ketua Apindo Sulsel Latunreng mengatakan komponen harga BBM dan tarif angkutan merupakan 5% harga pokok produksi dunia usaha padaumumnya. Dia menyebut penurunan harga barang sangat mungkin dilakukan pada awal tahun depan untuk membantu menggairahkan pasar yang melesu.
“Kalau mau jujur, memang harga barang harusnya turun, meskipun tentu akan bervariasi antara satu sektor denganlainnya. Penurunan yang wajar sekitar 5%-10%,” kata Latunreng, kemarin. Dia menuturkan penjualan barang konsumsi diperkirakan bakal makin melambat mulai Januari 2009 akibat melemahnya daya beli konsumen.
Penjualan pada akhir tahun ini diprediksi masih kuat karena bertepatan perayaan Natal dan Tahun Baru. “Setelah itu, masyarakat akan mengurangi konsumsi. Nah, dunia usaha bisa pembantu memacu daya beli dengan menurunkan harga barang,” tutur Latunreng. Dunia usaha, kata dia, berharap tren kejatuhan harga minyak saat ini akan diiringi dengan langkah lanjutan pemerintah menurunkan harga BBM dalam negeri.
“Saya pikir semua pihak sekarang harus saling membantu memberi insentif, termasuk dalam hal ini pengusaha memberi insentif kepada konsumendengan menurunkan harga.”
Seperti diketahui, pemerintah memangkas harga BBM domestik sebanyak dua kali dalam bulan Desember menyusul anjloknya banderol minyak dunia. Saat ini harga premium Rp5.000 per liter dan solar Rp4.800 per liter. Penurunan itu akhirnya disusul rencana pengurangan tarif angkutan.
Apabila disetujui DPRD terkait, tarif AKDP dan AKAP di Sulsel akan segera turun 7%, sedangkan tarif angkot di Makassar bakal lebih murah 10%. Latunreng meminta pemerintah daerah terus bekerja menghilangkan biaya tinggi dalam berbisnis di Sulsel. Pasalnya, kondisi tersebut juga kerap mendistorsi harga barang di pasar karena pengusaha memasukkannya sebagai komponen biaya.
Hasil survei KPPOD (Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah) di 243 kabupaten/ kota di Indonesia menunjukkan bahwa biaya transaksi/pungutan termasuk lima besar hambatan utama bisnis yang dikeluhkan di daerah.
“Itu saya bilang tadi, semua pihak sekarang harus saling bantu. Pemerintah akan sangat membantu pengusaha kalau biaya tinggi ini dipangkas,” tukasnya.
»» read more
Bisnis Indonesia dapat Telkomsel Award
Laporan Afandy Fatriah Mansyur
MAKASSAR: Harian Bisnis Indonesia merebut tiga juara dalam Press Telkomsel Award 2008 area Papua, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan (Pamasuka) yang diselenggarakan di Bali, pekan lalu.
Bisnis Indonesia meraih penghargaan untuk kategori Best of The Best Photo Creation dan Honourable Creation atas nama Paulus Tandi Bone. Atas prestasi tersebut, Paulus memeroleh plakat penghargaan dan uang tunai Rp21 juta.
Untuk kategori penulisan, Bisnis Indonesia juga mencatatkan nama Afandi Fatriah Mansyur sebagai salah satu pemenang dengan karya berjudul ‘Telkomsel Bawa Pesan Dokter Muda di Tarailu.’ Dia memeroleh plakat dan uang tunai Rp5 juta.
“Kami melakukan penilaian secara objektif dan fair terhadap setiap karya wartawan dan fotografer yang masuk di Telkomsel. Kami melibatkan dewan juri yang handal dan ahli di bidangnya masing-masing,” ujar Vice President Telkomsel Pamasuka Gideon Edhi Purnomo.
»» read more
‘Masyarakat agar optimistis hadapi krisis global’
Laporan Afandy Fatriah Mansyur
MAKASSAR: Masyarakat diajak membangun optimisme menghadapi periode kelesuan tahun 2009 agar perekonomian bisa bertahan.
Hal itu mengemuka dalam dialog akhir tahun Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI) Sulsel bertema “Krisis Finansial Global dan Prospek Ekonomi 2009” di Makassar, pekan lalu.
Ekonom Harian Bisnis Indonesia Rofiqoh Rohim mengatakan ekonomi Indonesia memasuki masa sulit, ditandai melemahnya neraca pembayaran.
“Tapi kalau berpikir positif, semua akan berjalan baik kembali. Yang terpenting ada koordinasi lebih erat antara pemerintah dan BI serta lembaga lain untuk menghadapi dampak krisis,” ujarnya.
Branch Manager Panin Bank Tbk Makassar Onny T. Gappa mengatakan optimisme adalah sebuah asumsi penting dalam membangun perekonomian lokal. “Kita harus banyak bertemu, sharing, dan berkoordinasi. Yang jelas, kita harus optimis,” ujarnya.
Pemimpin BI Makassar Rizal Djaafara mengatakan dampak krisis finansial tidak akan terlalu buruk bagi ekonomi lokal.Dia berharap kendala investasi seperti sarana jalan dan listrik segera dibenahi. Media massa juga diminta berperan menarik investasi
di daerah ini.
»» read more
Realisasi raskin di Makassar 12.270 ton
Laporan Afrina
MAKASSAR: Realisasi pembagian beras miskin (raskin) bagi warga kurang mampu di Makassar mencapai 12.270 ton. Awalnya Makassar memeroleh 10.170 ton raskin untuk didistribusikan selama 10 bulan.
Kemudian terdapat tambahan sekitar 2.100 ton yang didistribusikan November dan Desember dengan realisasi 100%.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Makassar Syahrir Sappaile mengatakan raskin di distribusikan bagi 68.477 keluarga miskin.
“Raskin dibagikan 15 kg per kepala keluarga (KK) dengan harga jual Rp1.600,” kata Syahrir kepada Bisnis, akhir pekan lalu.
Menurutnya, tahun ini penerima raskin menurun sebab tahun lalu mencapai 70.160 KK. Setelah diverifikasi maka tahun ini terjadi pengurangan penerima raskin sebanyak 1.683 KK,” ungkap Syahrir.
Data yang diperoleh menyebutkan pada Januari 2008, masyarakat menerima raskin sekitar 10 kg, sedangkan Februari–Desember 15 kg per KK. Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Makassar Burhanuddin mengatakan program raskin merupakan salah satu komponen penanggulangan kemiskinan.
»» read more
Sultra incar produksi beras 450.000 ton
KENDARI: Dinas Pertanian Sulawesi Tenggara menargetkan produksi beras2009 mencapai 450.000 ton, naik dari 430.000 ton tahun ini. Kasubdin Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian Sultra Antoni Balaka mengatakan produksi beras setiap tahun meningkat.
”Produksi bertambah karena peningkatan luas panen 10,97%,” jelas Antoni. Pada 2007, produksi beras Sultra 423.000 ton dan diperkirakan menjadi 430.000 ton tahun ini.
Peningkatan produksi beras membuat provinsi yang dipimpin Gubernur Nur Alam ini meraih penghargaan Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) dari Presiden RI.
Kabupaten Konawe dan Provinsi Sultra bersama-sama mendapatkan penghargaan pada 18 Desember lalu. Atas hal itu, Sultra akan menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) dari pemerintah pusat pada 2009 untuk memertahankan produktivitas.
Sebenarnya BLBU telah diterima sejak 2007 untuk lahan 41.800 hektare. Namun, pada 2008, BLBU Sultra turun hingga hanya meliputi 32.000 ha.
Dengan peningkatan produksi, Sultra kembali mendapat jatah BLBU 2009 dengan luas areal 41.800 ha.
Diperkirakan, Konawe akan mendapat jatah terbanyak
karena luasnya wilayah persawahan di daerah tersebut. Pada 2007, luas persawahan di Konawe mencapai 34.351 ha.
»» read more
Biaya wisata di Kaltim mahal
Laporan Kontibutor Balikpapan
BALIKPAPAN: Biaya yang dikeluarkan wisatawan di Kaltim terhitung mahal sebab infrastruktur seperti jalan raya, penerbangan, serta angkutan sungai dan laut belum mendukung. Ketua Asosiasi Biro Perjalanan (Asita) Kaltim Joko Purwanto mengungkapkan biaya tinggi menyebabkan wisatawan enggan melirik Kaltim.
“Wisatawan lebih memilih obyek daerah lain karena lebih murah. Dengan biaya tinggi tentu daya saing jadi rendah,” tutur Joko, pekan lalu.
Sebagai gambaran, karena infrastruktur tidak memadai, ongkos angkutan sungai dari Kecamatan Long Bagun ke Long Pahangai untuk menikmati kampong adat Dayak bisa mencapai Rp15 juta.
“Malaysia juga gencar mempromosikan Dayak. Orang akan lebih memilih Malaysia karena biaya antar obyek cuma US$50 dolar atau sekitar Rp500.000. Kita bisa sampai 500 dolar,” tuturnya.
Di Kaltim sekurangnya terdapat 385 obyek wisata. Selain kampung adat Dayak, juga terdapat hutan wisata dengan orang utan dan beruang madu.
Menurut Kabid Obyek Daya Tarik Wisata Disparbud Kaltim Sumindar, obyek wisata Kaltim yang paling terkenal adalah wisata alam dan petualangan. Wisata ini terkenal hingga mancanegara.
»» read more
Jumat, Desember 19, 2008
Ekspansi kredit Oktober turun 58%
Laporan Kwan Men Yon
Pelemahan ini meneruskan kondisi serupa pada September di mana kredit baru sektor itu Cuma Rp26 miliar. Sektor peraih kredit baru terbesar bulan itu adalah jasa-jasa dengan nominal Rp104 miliar, sedangkan outstanding kredit pertambangan melorot hampir 50% menjadi Rp59,6 miliar. Hal lain yang menarik dicatat adalah melemahnya penyaluran kredit konsumsi dan modal kerja yang selama ini menjadi penyerap terbesar. Pinjaman konsumsi hanya tumbuh Rp38 miliar pada Oktober, padahal bulan sebelumnya mencapai Rp268 miliar. Sementara itu, kredit modal kerja merosot dari Rp313 miliar pada September menjadi Rp133 miliar di Oktober. Kredit investasi membukukan kenaikan lumayan, yakni Rp76 miliar selama Oktober. Ekspansi tersebut jauh lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya Rp15 miliar.
»» read more
Kurnia Luwuk akan resmikan pabrik CPO baru
Laporan M. Noor Korompot
“Sebagai pengusaha pejuang, kami tidak ingin larut dengan krisis global. Namun kami percaya bahwa kondisi krisis saat ini tidak akan lama. Karena itu kita harus selalu menyiapkan landasan ekonomi yang kuat termasuk tetap mengembangkan potensi yang kita miliki,” katanya, kemarin. Selain akan meresmikan Pabrik CPO, perusahaan yang berbasis di Kabupaten Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah, ini juga akan merealisasikan penanaman 1 juta bibit sawit baru untuk memperluas areal produksi perkebunan tersebut. “Kami tidak akan menunda penanaman 1 juta bibit pohon sawit di areal plasma, meskipun saat ini harga CPO mengalami penurunan,” katanya.
Dia mengatakan pada tahun 2009 investasi perkebunan jangan sampai mengalami stagnasi seperti industri manufaktur di pulau Jawa. Sebab, prospek industri CPO tetap cerah dan kebutuhan dunia akan terus meningkat. “Kalau saat ini konsumsi kebutuhan dunia menurun tidak akan berlangsung lama, begitu juga dengan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Saya yakin tahun 2010 harga sudah kompetitif lagi,” ujarnya. Menurut dia, areal perkebunan sawit milik PT KLS yang ada di Banggai mencapai 15.000 hektare, di mana 60% dari areal tersebut adalah lahan perkebunan plasma milik masyarakat.
»» read more
PJI gelar dialog krisis global
Laporan Kwan Men Yon
Selain itu, Pemimpin Kantor Bank Indonesia Makassar Rizal A. Djaafara dan Branch Manager Bank Panin Tbk Makassar Onny T. Gappa. Nasrullah menuturkan diskusi tersebut bertujuan memberi tambahan wawasan mengenai krisis finansial yang sedang melanda dunia, termasuk Indonesia. “Dengan wawasan yang disampaikan para pembicara, masyarakat bisa menyikapinya dan mudahmudahan mendapat gambaran mengenai solusi atau jalan keluar dari krisis tersebut,” jelas Nasrullah.
»» read more
Stok pupuk urea Sulteng 8.406 ton
Dia menyebutkan dari jatah pupuk urea bersubsidi pada tahun 2008 sebanyak 38.328 ton, sudah tersalurkan hingga November 2008 mencapai 32.853 ton. Hingga pertengahan Desember tersalur lagi 2.586 ton sehingga masih ada stok 2.889 ton sampai akhir tahun. Untuk 2009, stok pupuk urea bersubsidi untuk Sulteng diperkirakan tetap sama dengan alokasi 2008. Menurut Sardju, jika pada tahun berjalan terdapat kekurangan maka biasanya dilakukan penambahan.
»» read more
Tarif AKDP dan AKAP turun 7%, angkot 10%
Laporan Arfina
Sulham menambahkan, penurunan tarif angkutan secara keseluruhan sama. Yang membedakan hanya Penurunan tarif taksi bandara yang mencapai 9% atau 2% lebih tinggi dari angkutan lain. “Keputusan ini sangat wajar karena sudah mempertimbangkan kondisi perekonomian di Sulsel,” ungkap Sulham. Menurutnya, draf penurunan tarif akan diajukan ke DPRD pekan depan dengan rencana pemberlakukantarif baru mulai 1 Januari 2009.
»» read more
‘Optimalkan belanja anggaran hadapi krisis’
Laporan Kwan Men Yon & M. Noor Korompot
Dekan FE UI Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan hampir semua negara dengan perekonomian terkuat di dunia tengah memasuki resesi yang belum diketahui kapan berakhir dan seberapa parah. Situasi itu pasti akan melucuti pertumbuhan ekonomi negara berkembang termasuk Indonesia sebab ekspor terkoreksi dan likuiditas untuk investasi tergerus hebat. “Dari sisi pemerintah, khususnya pemda, yang bisa dilakukan adalah memastikan anggaran belanja terserap seluruhnya dan memperbaiki pola anggaran. (Anggaran) dipakai untuk apa,” paparnya.
»» read more
Kamis, Desember 18, 2008
Tahun 2009 Bosowa batasi ekspansi
Laporan M. Noor korompot & Afrina
MAKASSAR: Kelompok usaha Bosowa milik keluarga Aksa Mahmud mengambil sikap hati-hati dengan membatasi ekspansi pengembangan usahanya, menyusul perkiraan melemahnya pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2009.
“Bosowa akan lebih fokus meningkatkan pelayanan dan melanjutkan investasi yang sudah berjalan. Sedangkan tiga sektor an da lan yang akan dimaksimalkan itu adalah otomotif, infrastruktur ter masuk jalan tol dan power plant, serta properti,” kata CEO Bosowa Cor poration Erwin Aksa kepada Bisnis, kemarin.
Menurut dia, pada tahun 2008 Bosowa berhasil mengembangkan usahanya untuk tiga sektor usaha yakni jalan tol di Makassar dan Jakarta, perhotelan dengan mengakuisisi Hotel Imperial Aryaduta dari Lippo Group dan properti termasuk Menara Bosowa, serta pembangunan pabrik semen Batam. Erwin mengatakan dari sekian pro yek yang dikembangkan Bosowa tersebut diperkirakan menelan dana lebih dari Rp1 triliun.
“Pada tahun 2009, investasi Bosowa akan dipangkas hingga 50% karena kondisi ekonomi nasional belum mendukung,” paparnya. Dampak krisis global pada akhir 2008, kata Erwin, telah menyebabkan perusahaan-perusahaan nasional yang bergerak di bidang jasa keuangan, properti, dan manufaktur harus melakukan efisiensi.
Pada 2008, lanjut dia, Bosowa telah mencatat pertumbuhan sektor usaha di bidang otomotif di mana untuk penjualan unit mobil lebih dari 100% target. Sedangkan untuk penjualan produksi semen Bosowa, total produksi hanya mencapai 1,8 juta ton. Padahal target yang diharapkan sebanyak 2 juta ton.
“Tidak tercepainya target produksi Semen Bosowa lebih disebabkan masalah listrik yang terbatas,” tegasnya. Pada akhir 2008 ini, menurut Erwin, Semen Bosowa mengembangkan pabrik di Batam dengan total produksi mencapai 1,2 juta ton.
“Kami berharap total produksi Semen Bosowa pada 2009 bisa mencapai 3 juta ton,” ujarnya. Proyeksi ekonomi Erwin Aksa yang juga ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menilai perekonomian Indonesia pada 2009 mendatang diproyeksikan tetap mengalami pertumbuhan, tetapi tidak setinggi tahun ini yang menembus angka 6%. Erwin mengatakan pertumbuhan ekonomi tahun depan diproyeksikan hanya menembus angka 4%.
Perkiraan itu dikarenakan beberapa faktor penunjang mengalami penurunan seperti investasi pihak swasta. Selain itu, sektor perkebunan dan pertanian yang selama ini menjadi tren memicu pertumbuhan ke depan tidak menjadi sektor yang menjanjikan.
“Melambatnya pertumbuhan ekonomi pada 2009 mendatang, tidak hanya dipengaruhi beberapa sektor tadi, tapi juga dipengaruhi sistem birokrasi yang masih rancu sehingga berimbas terhadap penye rapan APBN,” kata Erwin usai menyerahkan bantuan hibah mobil pemadam kebakaran dan ambulance untuk Pemkot Makassar di Makassar, kemarin.
Erwin menambahkan daya beli masyarakat juga diperkirakan akan mengalami penurunan seiring dengan melambatnya laju ekonomi yang menyebabkan menurunnya permintaan. Sedangkan kebijakan pemerintah untuk menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) premium dan solar dinilai tidak terlalu efektif untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Menurut Erwin, subsidi BBM yang diberikan pemerintah untuk membantu masyarakat golongan menengah ke bawah selama ini tidak efektif karena tidak tepat sasaran.“Yang menikmati BBM bersubsidi hanya golongan masyarakat menengah ke atas,” ungkapnya.
»» read more
KPPU: Pemkot harus revisi perda menara telekomunikasi
Laporan kwan Men Yon
MAKASSAR: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)mendesak Pemkot Makassar segera merevisi Peraturan Wali Kota No.19 tahun 2006 tentang ketentuan pembangunan menara telekomunikasi.
KPPU menyatakan apabila tidak ingin diperkarakan karena melanggar UU No.5 tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pemkot Makassar tidak punya pilihan lain kecuali segera merevisi peraturan kontroversial itu.
“Tidak ada pilihan lain. Pemkot harus merevisi peraturan tersebut karena jelas-jelas melanggar UU No.5 tahun 1999,” kata Ketua KPPU Dendy Rakhmad Sutrisno, kemarin.
Dalam pasal 6 peraturan wali kota itu, disebutkan operator seluler yang ingin membangun menara harus bekerja sama dengan pemda. Peraturan ini kemudian dilengkapi dengan Surat Rekomendasi Wali Kota No.614.4/11/Ek bang tentang Rencana Umum Pembangunan dan Penge lolaan Menara Telekomunikasi.
Dalam praktiknya, instansi terkait selalu mewajibkan operator seluler yang ingin membangun menara agar meminta rekomendasi PT Makassar Satu Indonesia, perusahaan yang ditunjuk ‘mewakili’ pemkot berdasarkan surat rekomendasi itu.
Dendy mengatakan sejak menggelar public hearing yang dihadiri seluruh pemangku kepentingan industri telekomunikasi pada pertengahan pekan lalu, pihaknya mendengar banyak keluhan dari operator seluler yang mengaku dirugikan oleh peraturan wali kota.
Dia menegaskan peraturan yang berbau monopoli ini membuka peluang terjadinya inefisiensi dalam industri telekomunikasi yang merugikan operator dan konsumen.
“Ujung-ujungnya kan bisa memicu biaya siluman. Siapa yang tahu?” imbuhnya Sampai awal 2009 Menurut Dendy, KPPU Makassar telah membawa kasus pengadaan menara telekomunikasi tersebut untuk dirapatkan di kantor pusat lembaga tersebut. KPPU, katanya, berharap pemkot dan legislatif Makassar segera memulai proses revisi perda. Dia menyebut KPPU memberi waktu sampai awal 2009.
“Jika sampai tenggat itu belum ada tanda akan direvisi, kami terpaksa mengeluarkan rekomendasi dengan tembusan langsung ke pejabat terkait, termasuk Presiden,” tuturnya. Dalam public hearing KPPU, Ketua Komisi C DPRD Makassar Burhanuddin Odja berjanji dalam waktu dekat akan membahas peraturan wali kota itu dalam rapat dewan.
»» read more
Tarif angkutan Sulsel bisa turun hingga 10%
Laporan Afrina
MAKASSAR: Sekretaris Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Sulsel Lambang Basri Said mengatakan hasil perhitungan MTI menunjukkan tarif angkutan darat di provinsi itu dapat diturunkan hingga 10%.
Angka tersebut, kata Lambang, telah mempertimbangkan kemampuan ma syarakat dan besaran penurunan harga BBM. “Penurunan tarif antara 5%-10% tidak akan merugi kan pengusaha angkutan,” ungkap Lambang kepada Bisnis, kemarin.
Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Perhubungan Sulsel Andi Sulham Hasan mengatakan pihaknya berencana bertemu Organda, MTI, dan pelaku usaha lainnya hari ini (18 Desember) untuk membicarakan penurunan tarif.
Sulham mengatakan, penurunan tarif yang direncanakan Dishub sekitar 8-10%. “Langkah ini berdasarkan harga bensin yang turun menjadi Rp 5.000 per liter dan solar menjadi Rp 4.800.”
Usulan tarif angkutan versi Dishub Sulsel adalah untuk tarif bus angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP) dan angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP). Penurunan tarif juga disiapkan Dinas Perhubungan Makassar.
Kepala Dinas Perhubungan Mukhtar Kasim menjelaskan rencana besaran penurunan tarif sekitar 16,6% sesuai turunnya harga BBM premium dan solar.
»» read more
Garuda prediksi load factor akhir tahun 80%
Laporan Afandy Fatriah Mansyur
MAKASSAR: PT Garuda Indonesia Cabang Makassar memprediksi load factor (tingkat keterisian) penerbangannya menjelang Natal dan Tahun Baru 2009 tidak mengalami pertumbuhan signifikan seperti saat Idul Fitri silam.
General Manager Garuda Makassar M. Azhar memerkirakan
load factor maskapai nasional itu paling tinggi 80%. Dari Makassar, Garuda melayani rute ke Jakarta, Surabaya, Denpasar, Manado, Biak, dan Jayapura.
Posisi rerata load factor Garuda semester I/2008 mencapai 90%. Pada paruh pertama itu, jumlah penumpang menembus 480.822 orang, sementara semester I/2007 hanya 401.576.
“Untuk akhir tahun, kami prediksi tidak ada lonjakan penumpang. Load factor sekitar 80%,” ujarnya kepada Bisnis, belum lama ini. Menurut Azhar, grafik menurun tersebut disebabkan minimnya jumlah pemudik di akhir tahun, tidak seperti momen Idul Fitri di mana masyarakat berbondong-bondong pulang ke kampung halaman.
“Namun, kalau prediksi itu tidak tepat kami sudah mengantisipasi lonjakan dengan menyiapkan pesawat yang lebih besar,” ujarnya. Azhar menjamin tarif tiket Garuda tidak akan mengalami kenaikan sebab permintaan penumpang untuk rute-rute yang dilayani masih over supply.
Dia berjanji Garuda tetap memberi pelayanan optimal bagi pengguna jasa penerbangan di akhir tahun.
»» read more
Volume kargo Sepinggan capai 70 ton sehari
BALIKPAPAN: Volume bongkar muat kargo di Bandara Sepinggan Balikpapan mencapai 70 ton per hari.Menurut Manajer Operasi SBU Warehousing Kargo Bandara Sepinggan Fransius E. Walenta, jumlah ini terbesar kedua di wilayah timur Indonesia setelah Bandara Hasanuddin Makassar.
Dari jumlah itu, 50 ton adalah bongkar muat kargo umum seperti pakaian jadi serta bahan makanan. Selebihnya barang pendukung perusahaan migas dan pertambangan. Walenta mengatakan hal itu tak lepas dari karakteristik Kota Balikpapan di mana banyak perusahaan migas/tambang dan pertokoan.
“Kebanyakan memang adalah general cargo. Isinya adalah barang konveksi dan garmen,” tuturnya. Sedangkan aktivitas pengiriman barang ke luar Kaltim ternyata juga cukup tinggi, yakni 20 ton per hari.
Pengiriman didominasi berbagai jenis ikan laut dan tawar sampai 13 ton per hari dengan tujuan Jakarta dan Singapura.
Dia meyakini volume kargo bakal terus meningkat sebab masih banyak daerah di Kaltim yang belum terbuka untuk penerbangan padahal memiliki sumber daya alam berlimpah. Saat ini bongkar muat kargo di Bandara Sepinggan terbilang normal.
Walenta memerkirakan lonjakan muatan kargo baru akan terjadi mulai H-7 Natal dan Tahun Baru 2008.
»» read more
Rabu, Desember 17, 2008
DPK Oktober di Sulsel naik Rp822 miliar
Laporan Kwan Men Yon
Sementara dana giro melesat Rp822 miliar, posisi tabungan tercatat hanya naik Rp72 miliar serta deposito lebih gemuk Rp145 miliar. Perkembangan pada Oktober itu sangat berbeda dari kondisi September, di mana saat itu lokomotif pertumbuhan adalah deposito dengan nominal baru Rp488 miliar. Outstanding DPK September meningkat Rp888 miliar. Kenaikan nominal deposito pada Oktober merupakan yang terendah sejak Juni 2008. Kepala Cabang Bank BCA Tbk Makassar Hendrik Sia mengatakan ada dua kemungkinan penyebab mengecilnya pertumbuhan deposito. Pertama, likuiditas di luar system perbankan makin ketat. Kedua, atmosfir hari raya Lebaran yang cenderung memacu konsumsi membuat masyarakat tidak memprioritaskan investasi dana yang salah satunya melalui deposito.
“Suku bunga deposito pada Oktober masih sangat menggiurkan bagi pemilik dana sehingga seharusnya dalam kondisi normal akan menarik mereka,” ujar Hendrik, kemarin Bambang Kuncoro menambahkan kemungkinan lain. Menurutnya, sebagian pemilik dana mengalihkan investasinya ke bentuk lain, a.l. mata uang dolar. Dia menuturkan produk perbankan saat ini relatif sangat fleksibel sehingga nasabah bebas memindahkan dananya dalam sekejap. “Jadinya perpindahan dana ke jenis yang lebih menguntungkan bisa terjadi setiap saat.
” Mengenai kenaikan giro, Hendrik berpendapat hal itu dapat pula diakibatkan meningkatnya transaksi bisnis selama Lebaran. Bank Indonesia melaporkan peningkatan giro pada Oktober terutama dibukukan bank BUMN dengan Rp538 miliar. Bank pelat merah juga meraup kenaikan terbesar dalam jenis deposito dengan Rp80 miliar. Tetapi bank swasta mampu menorehkan pertumbuhan nominal tabungan lebih tinggi dengan meraup Rp49 miliar.
»» read more
Hiswana Migas dibayangi kerugian
Bila tak ada penambahan margin, tutur Fauzy, pemilik SPBU dipastikan merugi. Kebiasaan selama ini, pemilik SPBU membayar di muka atau sebelum seluruh BBM dikirim. Dia memerkirakan satu SPBU berpotensi merugi Rp7,5 juta untuk premium dan Rp10,5 juta pada solar per tiga hari apabila tak ada penambahan margin.
Menurut Fauzy, Pertamina perlu menetapkan penambahan margin yang realistis. Kisaran margin tambahan diharapkan Rp400- Rp500 per liter. "Seharusnya kami sudah tahu margintambahan beberapa hari lalu,” tuturnya. Dia berharap Pertamina memberi tambahan margin yang lebih tinggi dari ketika penurunan BBM 1 Desember lalu. Saat itu Pertamina memberi tambahan margin Rp80 per liter.
»» read more
