Fadel bantah siap dampingi SBY

MAKASSAR: Ketua umum DPD Partai Golkar Gorontalo Fadel Muhammad membantah telah memberikan pernyataan siap menjadi calon wakil presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Capres dari Partai Demokrat dalam pemilu presiden tahun 2009.

“Terus terang saja informasi itutidak benar. Saya juga mendapat banyak telepon dan pesan singkat dari teman-teman pengurus DPP Partai Golkar yang menanyakan kabar yang sama. Mungkin ada orang yang iseng dan memfitnah saya. Saya ngak tahu siapa yang menghubungi saya, lalu mengel-uarkan pernyataan tersebut,” kata Fadel yang dihubungi Bisnis, via telepon selularnya, kemarin. Menurut Fadel posisinya saat ini sedang berada di Gorontalo mengurus kegiatan pemerintahan dan tidak berada di Ternate seperti yang diberikan sebelumnya. “Ada pihak yang sengaja ingin memfitnah saya sehingga membuat pernyataan ini. Karena itu saya menyatakan tidak benar,” tegasnya. Sementara itu dari Ternate di-laporkan bahwa Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad bersedia menjadi wakil presiden (Wapres) jika digandeng Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilu presiden mendatang.

“Kalau saya ditawari sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi SBY pada pemilu presiden mendatang, saya bersedia. Saya merasa sanggup untuk memegang amanah itu,” kata Fadel Muhammad di Ternate, se­perti yang dilaporkan Antara dari Ternate, kemarin. Fadel mengaku sudah ada sejumlah pihak yang memintanya untuk dipaketkan dengan SBY pada pemilu presiden mendatang, tapi permintaan itu sifatnya belum resmi.

Sejumlah daerah di Indonesia, kata Fadel, terutama di kawasan timur banyak yang mendukung dirinya untuk maju sebagai calon wakil presiden pada pemilu presi­den mendatang. “Sejumlah daerah di kawasan Indonesia Timur seperti Papua, NTT, Sulteng, Sulut, Malut dan Gorontalo mendukung saya untuk­ maju sebagai calon wakil presi­den” katanya.

Alkhairaat Membantah
Menurut Fadel, sejumlah organisasi kemasyarakatan, seperti Alkhairaat juga mendukung diri­nya untuk maju sebagai calon wakil presiden, bahkan Alkhairaat berencana akan menemui Presiden SBY untuk kepentingan tersebut. Fadel mengatakan dirinya juga tetap terbuka untuk menerima pinangan dari calon presiden lain untuk berpasangan pada pemilu presiden mendatang. Namun demikian, kata Fadel, dirinya saat ini masih tetap kader Golkar sehingga patuh dan mendukung sepenuhnya kebijakan Golkar.

Fadel dikabarkan berada di Ternate dalam rangka menghadiri penutupan Rakernas Alkhairaat dan bedah buku “Reinventing Local Government” di Kampus Unkhair Ternate. Sekertaris jenderal PB Alkhairaat Djamaluddin Mariadjang yang dihubungi terpisah mengatakan forum rapat kerja PB Alkhairaat tidak membahas masalah politik pemilu dan pencapresan, termasuk soal Fadel Muhammad. Yang dibahas dalam forum ini adalah menuangkan hasil muktamar besar di di Donggala Agustus 2008 dalam bentuk program kerja,” katanya kemarin.

PB Alkhairaat sebagai organisasi Islam terbesar di wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI), katanya, memang telah berencana untuk bertemu dengan Presiden SBY, namun agenda utamanya meminta pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk masuk dalam APBN guna pendidikan agama berbasis posantren di wilayah KTI.

“Kalaupun PB Alkhairaat akan bertemu SBY tidak akan ada pembicaraan soal politik pencapresan apalagi memberikan dukungan terhadap kepada salah satu figur,” katanya Djamaluddin. Dia menjelaskan dalam rakernas PB Alkhairaat yang berlangsung di Bacan, Ternate, hingga kemarin tidak pernah menyinggung soal sikap politik Alkhairaat pada pemilu 2009. ”Kami tidak pernah mengajukan nama Fadel Muhammad untuk diusulkan sebagai calon pendamping SBY,” ujarnya.

»» read more

Status caleg Hadi belum batal

MAKASSAR: Meskipun Abdul Hadi Djamal sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun KPU Sulsel menyatakan yang bersangkutan masih tetap berstatus calon legislatif yang sah dan belum bisa dibatalkan. KPU Sulsel menyatakan bahwa proses kampanye calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Amanat Nasional (PAN), a.n Abdul Hadi Djamal tetap bisa dilanjutkan. “Kami mengikuti asas praduga tak bersalah, jadi selama belum ada putusan hukum tetap pada dugaan korupsi anggota DPR Komisi V itu, kami tetap membolehkan proses kampanyenya,” kata angggota KPU Sulsel Syamsir Rahim di Makassar, kemarin.

Syamsir Rahim mengatakan pihaknya sudah memperoleh informasi bahwa Abdul Hadi Djamal secara resmi dijadikan tersangka oleh KPK. Sebelumnya Hadi Djamal adalah nomer urut 1 untuk calon anggota legislatif PAN untuk daerah pemilihan (dapil) 1Sulsel.

Menurutnya KPU Sulsel tetap akan melakukan tugas dan kewenangan seperti biasanya yakni mengawasi kampanye partai politik (parpol) dan caleg tanpa ada perlakuan khusus.

“Sesuai aturan yang ada, caleg dan parpol akan diberikan kesempatan dalam kampanye. Akan tetap diawasi namun tidak ada pelakuan khusus,” katanya. Samsir mengatakan bahwa mekanisme dan administrasi caleg untuk calon DPR RI merupakan otoritas KPU Pusat.

»» read more

Laba BNI Syariah tumbuh 60%

MAKASSAR: PT Bank Nasional Indonesia Syariah (BNI Syariah) Makassar membukukan pertumbuhan laba bersih hingga 60% pada 2008 ditopang pesatnya pendapatan non bunga (fee based income) dan rendahnya kebutuhan pencadangan NPF. Kepala Cabang BNI Syariah Makassar Ali Fauzi mengatakan laba bersih tahun lalu mencapai Rp16 miliar. Setahun sebelumnya, anak usaha Bank BNI Tbk itu baru mencetak laba Rp10 miliar.

Bank syariah yang tahun lalu masih merupakan unit usaha syariah itu kini memiliki tiga kantor di Sulawesi Selatan, masing-masing dua di Makassar dan satu di Kabupaten Gowa. Ali mengemukakan pendapatan non bunga tumbuh cukup signifikan sebab pihaknya makin gencar menawarkan pelbagai jasa perbankan.

Namun, kata dia, kontribusi utama perolehan laba tetap bersumber dari kenaikan outstanding pembiayaan sebesar 17%. Menurutnya, posisi pembiayaan BNI Syariah di kota itu saat ini mencapai Rp175 miliar.
“Laba Rp16 miliar itu selain terutama karena penyaluran pembiayaan, juga didorong fee based income yang makin bagus serta minimnya dana yang dicadangkan untuk NPF (non performing financing),” kata Ali, kemarin.

Dia mengungkapkan rasio pembiayaan bermasalah BNI Syariah per akhir Desember 2008 berkisar 1%. Dibanding rerata industri, kata dia, level NPF itu termasuk rendah. Lebih jauh Ali mengatakan posisi dana pihak ketiga perseroan saat ini sekitar Rp125 miliar atau meningkat 20% dari tahun 2007. Dengan demikian, rasio pembiayaan terhadap DPK (financing to deposit ratio/FDR) menembus 140%. Sejauh ini terdapat 4 bank umum syariah dan 6 unit usaha syariah di Sulsel. Sedangkan total kantor mencapai 19 unit.

»» read more

Sulsel-Singapura galang kerja sama dagang

MAKASSAR: Pemerintah Singapura dan Peme-rintah Provinsi Sulawesi Selatan siap bekerja sama dalam bidang perdagangan. Lalu lintas ekspor impor kedua negara diharapkan meningkat terutama komoditas pertanian dan hasil perikanan laut. Hal itu dikemukakan Menteri Luar Negeri Singapura George Yeo saat konferensi pers usai bertatap muka dengan Gubernur Syahrul Yasin Limpo di Makassar, kemarin.

George mengatakan Sulsel sangat potensial dengan kekayaan alam yang melimpah. Menurutnya, kerja sama bidang ekonomi sangat diharapkan guna menjalin hubungan yang lebih baik. ”Kesempatan bekerja sama langsung dalam bidang perdagangan sangat dimungkinkan. Singapura dan Sulsel akan menandatangi nota kesepakatan untuk mempertegas kerja sama itu,” tutur George.

Dia menambahkan kemungkinan Sulsel mengekspor langsung ke Singapura terbuka lebar. Pasalnya, hal itu dapat mengurangi biaya peng-angkutan. Untuk itu, George menekankan pentingnya ada penerbangan langsung Ma-kassar-Singapura. Dia berjanji akan membicarakan kemungkinan tersebut dengan maskapai penerbangan di negaranya.

"Kalau ada penerbangan langsung, tidak hanya ekspor yang bisa optimal. Peningkatan kapasitas pariwisata Singapura dan Sulsel juga bisa terlaksana." Selain itu, George juga tertarik mengoptimalkan impor kakao dan olahannya dari Sulsel. Menurutnya, Singapu-ra telah lama mengimpor kakao dan olahannya dari Sulsel. "Kami punya pabrik kakao di Sulsel. Ada PT Olam yang selama ini memproduksi butter dan powder kakao," pungkas George.

»» read more

Sulsel cegah kebocoran dana

MAKASSAR:Pemerintah Provinsi Sulsel meminta aparatnya meminimalisir kebocoran uang negara di bidang pengadaan barang dan jasa, yang selama ini rawan penyimpangan serta korupsi. Asisten III Pemprov Sulsel Basrah Hafid mengemukakan kerugian negara di sektor pengadaan barang dan jasa mencapai Rp38 triliun secara nasional setiap tahun, akibat prosedur yang tidak taat azas.

“Keppres No.80 Tahun 2003 beserta perubahannya telah mengatur dengan tegas dan jelas mengenai prosedur pengadaan barang dan jasa di tubuh pemerintah. Hal tersebut harus dilaksanakan secara transparan dan konsisten,” katanya dalam acara pembinaan pengadaan barang dan jasa kabupaten/kota se-Sulsel, kemarin. Menurut Basrah, transparansi dan konsistensi dalam pemberlakuan Keppres tersebut tidak boleh ditawar, apalagi diabaikan dalam atmosfer pemerintahan daerah, demi mendukung terciptanya good governance.

Basrah meminta kontraktor atau pemasok yang tidak memenuhi syarat agar tidak diloloskan dalam proses tender, apalagi sampai dimenangkan oleh panitia pengadaan. “Kalau ada aturan dalam Keppres tersebut yang masih multi tafsir dengan peraturan perundang-undangan lainnya, aparat harus segera berkonsultasi dengan BPK, BPKP, Itjen, atau Bawasda,” ujarnya.

Basrah menambahkan penerapan Keppres No.80/2003 membutuhkan dukungan aparat pemda yang memiliki intergritas moral, disiplin, dan bertanggung jawab.Selain itu, aparat harus memahami keseluruhan pekerjaan yang dilaksanakan agar bisa melakukan proses tender dan seleksi secara berkualitas dan optimal.

»» read more

Hasil sunset policy Sulselrabar rendah

MAKASSAR: Kanwil Pajak Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (Sulserabar) melaporkan hasil sunset policy dalam bentuk jumlah kurang bayar relatif rendah apabila dibandingkan dengan wajib pajak (WP) maupun rencana penerimaan tahun ini Rp5,1 triliun. Kepala Kanwil Pajak Sulselrabar Eddi Setiadi mengatakan total pajak kurang bayar hasil sunset policy selama 2008 hingga penutupan 28 Februari 2009 hanya sebesar Rp33,9 miliar.

Angka itu berasal dari WP yang membetulkan SPT maupun WP yang mendaftar secara sukarela. Jumlah sanksi yang dihapuskan Rp14,2 miliar. Total SPT dari WP yang melakukan pembetulan tercatat sebanyak 12.336 berkas, sedangkan dari WP yang mendaftar secara sukarela cuma 90 berkas.

Kanwil Sulselrabar mengelola 14 kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama di wilayah itu dan satu KPP Madya di Makassar. “Jika dilihat dari jumlah WP maupun hasil rencana penerimaan kanwil pada 2009 sebesar Rp5,1 triliun, (hasil) sunset policy relatif rendah,” kata Eddi dalam siaran pers, kemarin. Dia mengatakan minimnya hasil tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu pertama WP merasa sudah patuh dan benar laporannya sehingga tidak memerlukan pengampunan kurang bayar pajak.

“Kedua, kemungkinan WP tidak peduli karena menganggap ini jebakan sehingga mereka nyaman dengan kondisi sekarang.” Selanjutnya, kata dia, pihaknya akan menyisir WP yang tidak memanfaatkan sunset policy dengan membandingkan SPT dan basis data yang ada. “Perlu diketahui kami memiliki data yang sangat banyak dari berbagai pihak,” pungkasnya.

»» read more

Bulog segera salurkan 122.769 ton raskin

MAKASSAR: Perum Bulog Divre VII menyiapkan penyaluran 122.769 ton beras­ miskin (raskin) tahun 2009 ke­­­pada 682.000 rumah tangga sasaran (RTS) di Sulsel dan Sulbar. Kepala Humas Perum Bulog Divre VII Umar Said, mengung­kapkan penyaluran raskin juga akan dilaksanakan di 14 kecamatan di Kota Makassar. Sementara di 24 daerah lainnya dimulai di Takalar, Parepare, Sidrap dan Pinrang.

“Bulog tetap menjalankan program raskin yang sudah di­­tetapkan pemerintah. Tahun ini­­ kami laksanakan secara bertahap di Sulsel dan Sulbar dengan melibatkan pemerintah daerah setempat,” kata Umar saat dihubungi Bisnis melalui telepon, kemarin.
Metode penyaluran dan pembagian raskin tersebut, kata dia tetap mengikuti sistem yang sudah berjalan, yakni melalui kecamatan. Jumlah raskin tahun 2009 mengalami penurunan sekitar 927 ton dari total penyaluran tahun 2008 sebesar 123.696 ton. Penurunan volume raskin menurut dia, karena terjadi jumlah penerima atau RTS juga turun. Namun dia tidak menyebutkan berapa besar penurunan RTS tahun 2009 dibandingkan tahun 2008.

Bulog, katanya, masih mengalami masalah soal keterlambatan pembayaran ras­­kin dari beberapa kabupaten, di mana terdapat total nilai tunggakan cukup besar. Meski begitu Bulog tetap berkomitmen menyalurkan raskin, termasuk di daerah- daerah yang belum menyelesaikan kewajibannya.

Umar mengaku saat ini daya serap produksi beras Bulog berjalan lambat karena panen yang belum merata di Sulsel dan Sulbar. Februari 2009 Bulog menyerapkan beras petani 9.700 ton yang diperoleh dari wilayah utara Sulsel. Pembelian beras petani tersebut, menggunakan harga HPP baru.

»» read more

XL mulai garap pasar Blackberry di KTI

MAKASSAR: PT Excelcomin­do Pratama Tbk (XL) terus memper­kuat bisnis selular di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan menjajaki pasar layanan Blackberry. Operator selular ini akan menargetkan pertumbuhan 10% dari pelanggan postpaid Xplor. Saat ini jumlah pelanggan XL di KTI sudah mencapai 900.000 pelanggan.

Layanan Blackberry yang dapat diakses 24 jam dengan paket tarif berlangganan sebesar Rp5.000 per hari dengan fasilitas kecepatan tidak terbatas (unli­mited). RSOM XL Makassar Hendra­wan mengatakan XL secara perlahan sudah memulai me­­­­­­layani pengguna handset Blackberry, namun masih terba­tas pada penjualan layanan.
Kehadiran layanan Blackberry tersebut, menurutnya, untuk mengikuti trend layanan data bergerak melalui telepon selular yang saat ini pasarnya semakin bertumbuh. “Kami melihat pertumbuhan­ pengguna Blackberry kian me­­ningkat khusus dikalangan­ menengah. Begitu juga di KTI pasarnya sudah jelas yakni mereka terdaf­tar sebagai pelanggan postpaid,” katanya.

Di XL sendiri, lanjut dia, pihaknya belum me­­nyediakan perangkat Blackberry, tapi sudah bisa melayani penggunanya dengan tarif murah,” kata Hendrawan kepada Bisnis, di ruang kerjanya, kemarin. Layanan Blackberry XL ter­­sebut, kata dia, memberikan­ fasilitas sama dengan yang diberikan operator GSM lain kepada pelanggan postpaid, misalnya pushmail, browsing internet, dan download aplikasi serta konten melalui handset.

Namun layanan Blackberry XL mengutamakan tarif murah yang cukup dibayar sebesar Rp5.000 per hari. Dia menyatakan XL sudah memiliki 900.000 pelanggan di KTI. Namun pihaknya hanya memasang target 10% untuk layanan Blackberry.

»» read more

Produksi padi Sultra dan Sulteng naik

KENDARI: Produksi padi di Sulawesi Tenggara (Sultra) diperkirakan meningkat sekitar 3,17% tahun ini. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sultra Mawardi Arsad peluang peningkatan produksi padi ini terjadi karena peningkatan luas panen.

“Luas panen naik sekitar 2,01% atau seluas 2,081 ha, sehingga total luas panen saat ini mencapai 107.000 ha,” katanya di Kendari, kemarin. Dari data yang diperlihatkan Mawardi mengatakan, produksi padi tahun lalu mencapai 405.660 ton. Tahun ini diperkirakan meningkat sebesar 12.876 ton atau 3,17% sehingga mencapai 418.536 ton.
Peningkatan ini diharapkan bisa menyamai produksi tahun 2007 lalu. Tahun 2007, produksi padi di Sultra mencapai 423.316 ton. Namun tahun 2008 produksi padi daerah ini hanya sebanyak 405.660 ton. “Dengan perluasan areal panen, diharapkan produksi naik lagi,” katanya.

Padi Sulteng
Sementara dari Palu, Bisnis mela­porkan perkiraan produksi pada di Sulawesi Tengah (Sulteng) tahun ini 975.130 ton. Angka ini sesuai data BPS Sulteng yang mengutip Aram 1 2009, naik 10.228 ton atau 1,06% dibandingkan produksi tahun 2008.

Kabid Pelayanan Publik Bulog Sulteng Tatang Sutarna, mengatakan melaui Aram 1 Bulog Sulteng bisa menyelaraskan dengan target penga­daan beras yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Ia lalu menyebutkan saat ini penga­daan Bulog telah mencapai 515 ton. Diharapkan pada bulan ini ketika panen tiba, pengadaan lebih besar lagi.

»» read more

Laba BNI Syariah tumbuh 60%

MAKASSAR: PT Bank Nasional Indonesia Syariah (BNI Syariah) Makassar membukukan pertumbuhan laba bersih hingga 60% pada 2008 ditopang pesatnya pendapatan non bunga (fee based income) dan rendahnya kebutuhan pencadangan NPF. Kepala Cabang BNI Syariah Makassar Ali Fauzi mengatakan laba bersih tahun lalu mencapai Rp16 miliar. Setahun sebelumnya, anak usaha Bank BNI Tbk itu baru mencetak laba Rp10 miliar.

Bank syariah yang tahun lalu masih merupakan unit usaha syariah itu kini memiliki tiga kantor di Sulawesi Selatan, masing-masing dua di Makassar dan satu di Kabupaten Gowa. Ali mengemukakan pendapatan non bunga tumbuh cukup signifikan sebab pihaknya makin gencar menawarkan pelbagai jasa perbankan.

Namun, kata dia, kontribusi utama perolehan laba tetap bersumber dari kenaikan outstanding pembiayaan sebesar 17%. Menurutnya, posisi pembiayaan BNI Syariah di kota itu saat ini mencapai Rp175 miliar.
“Laba Rp16 miliar itu selain terutama karena penyaluran pembiayaan, juga didorong fee based income yang makin bagus serta minimnya dana yang dicadangkan untuk NPF (non performing financing),” kata Ali, kemarin.

Dia mengungkapkan rasio pembiayaan bermasalah BNI Syariah per akhir Desember 2008 berkisar 1%. Dibanding rerata industri, kata dia, level NPF itu termasuk rendah. Lebih jauh Ali mengatakan posisi dana pihak ketiga perseroan saat ini sekitar Rp125 miliar atau meningkat 20% dari tahun 2007. Dengan demikian, rasio pembiayaan terhadap DPK (financing to deposit ratio/FDR) menembus 140%. Sejauh ini terdapat 4 bank umum syariah dan 6 unit usaha syariah di Sulsel. Sedangkan total kantor mencapai 19 unit.

»» read more

Perbankan syariah kian sulit bersaing

MAKASSAR: Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) Sulsel menilai perbankan syariah makin sulit bersaing dengan bank konvensional yang juga tetap berekspansi di tengah perlambatan sektor riil tahun ini.

Ketua Asbisindo Sulsel Rusman Saing mengatakan 70% pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah di daerah itu selama ini merupakan transaksi murabahah sehingga amat ber­gan­tung pada kondisi ekonomi. Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membelikan barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah senilai harga perolehan ditambah margin laba yang disepakati kedua pihak.

Dalam transaksi ini, harus ada aset atau barang yang mendasari pembiayaan (underlying asset). Konsekuensinya, jika sektor riil positif, perbankan syariah biasanya menjadi lebih leluasa mengucurkan pembiayaan karena minat beli masyarakat baik. Sebaliknya, bila kondisi ekonomi melempem, bank syariah bakal sulit mencari nasabah dengan konsep murabahah.
“Kami baru akan membiayai kalau ada barang. Lain halnya dengan bank konvensional yang bahkan bisa menambah plafon di tengah jalan dan tidak perlu mencari nasabah baru,” kata Rusman, kemarin. Atas dasar itu, Kepala Cabang BRI Syariah Makassar ini memerkirakan kinerja bank syariah mencakup aset, pembiayaan, dan dana pihak ketiga di Sulsel bakal cenderung hanya tumbuh tipis pada semester I 2009 mengikuti kondisi sektor riil.

“Apabila perbankan konvensional mampu tumbuh lebih tinggi dibanding kami, maka jarak kinerja pasti melebar lagi,” tambahnya. Pangsa bank syariah di Sulsel terhadap bank konvensional kembali ambruk tahun lalu setelah sempat menipiskan kesenjangan pada 2007.

Per Desember 2008, pangsa aset bank syariah terhadap total perbankan turun menjadi 3,2% dari sebelumnya 4,3% pada 2007. Meski demikian, pertumbuhan aset bank syariah 23% sebenarnya melampaui rerata bank konvensional hanya 13,2%. Porsi pembiayaan bank syariah juga terkoreksi dari 4,2% menjadi 4% di akhir tahun lalu karena pertumbuhan pembiayaan cuma 16,5%, lebih rendah dari bank konvensional 23%.

Hanya di sektor DPK, bank syariah menunjukkan kemajuan. Outstanding DPK syariah meroket 33,6% sekaligus melecut pangsa ke kisaran 2,3% dari tahun sebelumnya 2,2%. Selain murabahah, pembiayaan syariah juga dapat berbentuk bagi hasil (mudharabah), penyertaan modal (musyarakah), pembiayaan barang modal dengan sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan pilihan pemindahan kepemilikan dari bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

Condong konsumsi
Kepala Cabang Bank BNI Syariah Ali Fauzi mengatakan perbankan syariah belakangan ini makin condong membiayai sektor konsumsi seperti untuk pemilikan rumah dan mobil. Hal itu, katanya, karena sektor tersebut paling prospektif saat ini. “Ada beberapa sektor yang masih prospektif dibiayai, termasuk KPR dan perdagangan sembilan bahan pokok. Dalam situasi ekonomi kurang baik, mereka yang paling aman,” paparnya.

Ali mengaku kurang sepakat de­­ngan pandangan pembiayaan ke sektor konsumsi tidak memban­tu mendorong perekonomian. Menurutnya, geliat sektor konsumsi rumah dan properti pada akhirnya akan berdampak pada sektor riil lainnya. “Meskipun tidak secara langsung, bisnis properti yang maju pasti akan memberi multiplier effect bagi dunia usaha secara keseluruhan,” tuturnya.

Dia menjelaskan pembiayaan KPR syariah memiliki beberapa keunggulan dibanding produk bank konvensional, a.l. transparansi transaksi termasuk soal margin keuntungan, angsuran tetap sampai lunas, serta memenuhi prinsip syariah. “Keunggulan ini yang dapat kami tonjolkan kepada nasabah. Kalau dari sisi rate relatif mirip dengan tingkat bunga bank BUMN,” kata Ali.

»» read more

Penerimaan pajak masih tumbuh

MAKASSAR: Penerimaan pajak di Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (Sulselrabar) selama Januari-Februari 2009 di luar dugaan tumbuh 13,9% terhadap periode serupa tahun lalu di tengah munculnya kekhawatiran krisis akan menggerus setoran.

Kepala Kanwil Dirjen Pajak Sulselrabar Eddi Setiadi mengatakan secara mengejutkan penerimaan pajak di awal tahun ini masih tumbuh cukup signifikan dibanding tahun lalu. Pada posisi akhir pekan kemarin, kata Eddi, penerimaan telah mencapai 10,3% dari rencana tahunan atau kira-kira sebesar Rp525 miliar. Seperti diketahui, tahun ini Kanwil Pajak Sulselrabar mengincar total penerimaan pajak Rp5,1 triliun, naik sekitar 14% dibanding realisasi tahun lalu.

Eddi menuturkan perkembangan tersebut dapat diarti-kan krisis ekonomi belum melunturkan pendapatan dunia usaha. Selain itu, kenaikan jumlah wajib pajak (WP) dalam dua tahun terakhir lewat program intensifikasi dan sunset policy tampaknya mulai memperlihatkan dampak. Saat ini jumlah WP di Sulselrabar tercatat sebanyak 480.000 WP, meliputi 200.000 WP badan, 200.000 WP orang pribadi, dan 100.000 bendaharawan. Total WP aktif mencapai 308.000 WP.

“Penerimaan kami sampai Selasa kemarin (24 Februari) masih bagus dengan pertumbuhan 13,9%. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan nasional, kami masih jauh di atas,” papar Eddi kepada Bisnis, kemarin. Dia mengatakan hal itu membuat kanwil belum berpikir merevisi target penerimaan ke bawah. “Kami masih on the track sehingga (target) untuk Kanwil Sulselrabar belum ada perubahan.”

Eddi mengatakan pihaknya berharap penerimaan pajak dalam beberapa bulan ke depan tetap stabil bahkan meningkat agar pertumbuhan dapat dipertahankan. Selama ini, setoran pajak di Sulselrabar biasanya baru melaju pesat pada triwulan IV. Tahun lalu, penerimaan pajak wilayah itu menembus Rp4,59 triliun atau sedikit lebih tinggi dari target Rp4,55 triliun. Angka tersebut tumbuh 22% dibandingkan dengan realisasi 2007 sebesar Rp3,76 triliun.

Setoran pajak di wilayah itu selalu memenuhi target dalam tiga tahun terakhir. Pada 2007, semua jenis pajak berhasil mencapai sasaran, sedangkan di 2006 penerimaan PPh dan PPN & PPnBM meleset. Kanwil Sulselrabar membukukan penerimaan pajak 2007 sebesar 107,78% dari rencana, sedangkan di 2006 mencapai 102,68% dari target.

Hasil sunset

Eddi juga menyampaikan kanwil menerima sekitar 7.500 laporan WP yang memanfaatkan fasilitas peng-ampunan pajak (sunset policy). Dari laporan tersebut, tuturnya, pajak kurang bayar yang dihapuskan sampai pekan lalu sebesar Rp13 miliar dengan nilai SSP Rp27 miliar. Per 28 Februari 2009, masa sunset policy dinyatakan berakhir. “Data akhir hasil sunset po-licy mungkin baru dapat kami sampaikan Kamis mendatang,” tuturnya.

Sunset policy adalah kebijakan peng-ampunan pajak bagi WP tertentu yang diatur dalam UU No.28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Fasilitas ini memungkinkan wajib pajak orang pribadi atau badan membetulkan surat pemberitahuan pajak penghasilan pada tahun pajak 2006 dan tahun-tahun sebelumnya, tanpa dikenakan sanksi administrasi.

Atas laporan itu, wajib pajak tidak dikenakan denda 2% dari kewajiban per bulan dan dijamin tidak akan diperiksa karena angka yang diperbarui.Pengampunan ini semula diberikan selama setahun sejak UU No.28 berlaku yaitu hingga 31 Desember 2008. Namun, lewat Perppu No.5/2008 yang meng-amandemen UU terkait, pemerintah memperpanjang sunset policy hingga berakhir 28 Februari 2009 kemarin.Setelah melewati batas tersebut, setiap WP akan menerima sanksi atas kurang bayar pajak.

»» read more

Percepatan pembangunan Sulteng telan anggaran Rp988 miliar

PALU: Pemerintah mengalo­kasikan anggaran Rp988 milar pada 2009 untuk program percepatan­ pembangunan Provinsi Sula­wesi Tengah. Dukungan anggaran itu adalah realisasi Instruksi Presiden No.7/2008 tentang percepatan pembangunan di Sulteng pasca konflik yang berlangsung cukup lama di Kabupaten Poso.

Sekretaris Provinsi Sulteng Gumyadi mengatakan anggaran percepatan dialokasi­­kan untuk lima fokus kebija­k­an­­ yakni, penanggulangan ke­­­mis­­kinan dan pengangguran sebesar Rp112 miliar, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan Rp2 miliar, serta revitalisasi pertanian, perikanan, kelautan, kehutanan, dan perdesaan Rp244 miliar.Selain itu, pembangunan infrastruktur Rp485 miliar, serta peningkatan harmonisasi kehidupan, ketertiban, dan rasa aman masyarakat Rp142 miliar. “Sebenarnya yang diusulkan­ Rp1,23 triliun, namun disetujui Rp988 miliar. Anggaran melekat di kementerian dan lembaga,” kata Gumyadi, kemarin.
Menurut Gumyadi, percepat-an tidak memiliki mata anggaran khusus karena Inpres ditandatangani presiden pada 23 Agustus 2008 menjelang berakhirnya pembahasan APBN.

“Pada era pemerintahan Soe­­harto, Inpres yang dikeluarkan pasti memiliki pos anggaran khusus, berbeda dengan saat ini yang umumnya hanya melekat pada pos kementerian atau lembaga,” katanya. Menurutnya, lewat Inpres itu diharapkan angka peng­angguran dapat ditekan 5-6,5% per tahun dari jumlah pengangguran 99.219 jiwa.

Penduduk miskin diperkirakan bisa ditekan 2% menjadi 546.252 jiwa. Infrastruktur jalan nasional akan dipacu 90%, provinsi 80%, dan kabupaten 60% pada 2008-2010.
Infrastruktur­­ jalan dan jembatan prioritas a.l. pembukaan jalan nasional Mamboro (Palu) menghubungkan Parigimpu’u (Parigi Moutong) sepanjang 36 km, serta ruas jalan nasional Wanagading (Parigi Moutong) dengan Air Terang (Kabupaten Buol) sekitar 50 km. “Pelebaran landasan pacu Bandara Mutiara dan perlu-as­an Pelabuhan Pantoloan Palu juga masuk prioritas,” ujar Gumyadi.

»» read more

Pelanggan Speedy kalangan pelajar dipacu

MAKASSAR: PT Tele­­ko­­munikasi Indonesia Tbk (Telkom) menargetkan pe­­­langgan layanan data internet Speedy dari ka­­­langan pelajar dan guru mencapai minimal 600 dari target 21.000 satuan sambungan layanan (SSL) tahun ini di Makassar.

Telkom akan bekerja­ sama dengan PT Metro­data dan PT Adira Quantum selama tiga bulan ke depan dengan memberikan diskon tarif 50% untuk pelajar dan guru, modem standar, dan WiFi secara gratis. “Kami banyak mendapat masukan ketika melakukan Internet Goes to School (IG2S) untuk memberikan kemudahan guru dan siswa mendapatkan layanan internet murah,” kata General Manager Telkom Makassar Andi Muflihuddin, kemarin.
Dia menjelaskan program ini akan diujicoba selama tiga bulan, untuk melihat sejauh mana minat pelajar dan guru terhadap internet. Metrodata akan me­­nyediakan perangkat­ komputer dua tipe, yakni PC desk­top dan netbook. Sementara Adira Finance memberikan layanan kredit murah hingga 24 bulan dan tanpa uang muka.

Dia memasang target penjualan sekitar 300 unit per bulan dari kalangan pelajar dan guru yang saat ini sudah terdaftar sekitar 30 calon debitur. “Program ini berlangsung di Sulsel dan Sulbar di mana kantor cabang Adira berada untuk memberi kemudahan bagi konsumen. Permohonan bisa diajukan di Adira, Telkom, dan Metrodata,” ucap dia.

Layanan Speedy yang terus digenjot Telkom di kawasan timur Indonesia hingga mencapai 150.000 SSL juga berlaku untuk kalangan umum dengan mengikuti persyaratan kredit dari Adira Finance. Program Ion Speedy memberikan angsuran se­­besar Rp250.000 per bulan, bebas biaya aktivasi, bebas abonemen bulan pertama, dan diskon 50% bulan kedua dan ketiga.

Dia mengatakan sampai saat ini jumlah pelanggan Speedy di wilayah Sulsel dan Sulbar sudah mencapai 9.600 SSL yang sebagian besar pelanggan pascabayar. Telkom menargetkan hingga akhir tahun 2009 memiliki 21.000 SSL pascabayar dan 6.000 prabayar.

Speedy juga dikembangkan da­­­lam bentuk layanan hotspot WiFi yang saat ini sudah tersebar di 87 titik di Makassar. Muflihuddin menargetkan Speedy WiFi akan terpasang di 100 titik.

»» read more

Ambon kembangkan konsep WTC

AMBON: Pemerintah Kota Ambon akan mengembangkan konsep water front city (WFC) untuk meningkatkan fungsi pesisir pantai dan Teluk Ambon sebagai kawasan ecocity. Wali Kota Ambon M.J. Papi­laja mengatakan pemerintah ingin menjadikan wilayah pesisir sebagai penggerak ekonomi. Pasalnya, selama ini wilayah pesisir dan laut hanya sebagai tempat sampah raksasa untuk pembuangan limbah.

Konsep WFC, kata Papilaja, dirancang untuk mengubah dan fungsi pesisir­ dan Teluk Ambon sebagai kawasan ecocity. Secara sederhana, WFC ingin menjadikan pesisir dan laut sebagai kawasan budi daya, obyek wisata, dan lokasi penelitian. Menurut Papilaja, WFC telah menjadi program Departemen Kelautan dan Perikanan pada 2009. DKP juga akan mem­­­biayai pelaksanaan WFC di Ambon.
Dia menjelaskan garis pantai Ambon sepanjang 102,7 km akan ditata menjadi beberapa kawasan sesuai peruntukan, yakni kawasan pariwisata, budi daya, tangkap ikan, bisnis, dan konservasi.

“Kawasan budi daya akan dirancang menjadi obyek wisata dan lokasi penelitian,” tandas Papilaja pekan lalu di Ambon. Pejabat Kepala Dinas Tata Kota Ambon M. Sam Latucosina mengatakan penataan pesisir akan dibuat sesuai rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan tata ruang pesisir yang sedang dibahas bersama DPRD.

Dia mencontohkan kawasan hutan mangrove di Lateri dan Passo akan ditata sebagai kawasan wisata. Sedangkan kampung nelayan seperti Galala dan Hative Kecil, ditata menjadi perkampungan wisata yang sehat dan indah.

“Kampung-kampung ini ditata menghadap ke laut, termasuk pembangunan infrastruktur seperti jalan dan boulevard mini di bagian depan kampung,” jelasnya. Dia berharap ke depan rumah-rumah warga tidak lagi membelakangi laut seperti se-karang. Untuk itu, kata dia, sambil menunggu Perda RTRW, penataan permukiman di sekitar pesisir akan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

»» read more

Ekonomi KTI berpeluang tumbuh 8% di 2009

MAKASSAR:Peluang ekonomi kawasan timur Indonesia tumbuh hingga 8% di 2009 sangat besar, asalkan potensi alam yang tersedia semakin memiliki nilai tambah (value added) bagi masyarakat.
Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Sri Adiningsih mengemukakan KTI memiliki potensi alam yang tidak dimiliki di kawasan barat. KTI memiliki komoditas primer melimpah dengan kualitas tinggi yang menjadi primadona ekspor, sehingga bisa mendorong ekonomi regional.

“Kalau hanya tumbuh 6%-7%, masyarakat mana bisa sejahtera. Seharusnya ekonomi KTI tahun 2009 bisa bertumbuh 8%, agar semakin bisa menyejahterakan masyarakat di kawasan tersebut,” ujarnya kepada Bisnis di Makassar, belum lama ini.

Adiningsih menuturkan pemerintah daerah wajib bekerja keras mendorong nilai tambah komoditas primer yang selama ini hanya berorientasi perdagangan, tanpa ada pengolahan lebih jauh. Dia mengatakan harus ada transformasi perdagangan komoditas primer dengan membangun sentra industri lokal yang bisa meningkatkan harga jual produk di pasar nasional dan internasional.

Pembangunan industri, ungkap Adiningsih, akan berujung pada percepatan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja baru. “Masyarakat KTI akan makin sejahtera jika pertumbuhan ekonomi lokal sudah mulai berorientasi industri,” ujarnya. Adiningsih juga mengatakan pemerintah pusat harus mendukung industrialisasi di KTI agar dapat bersaing dengan wilayah lain.

»» read more

Penumpang pesawat & kapal turun 8%

MAKASSAR: Jumlah penumpang angkutan udara dan laut melalui Bandara Sultan Hasanuddin dan Pelabuhan Makassar pada Januari 2009 turun 7,9% dibanding Desember tahun lalu. Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan menyebutkan total penumpang pesawat dan kapal selama bulan pertama tahun ini hanya mencapai 186.276 orang.

Jumlah itu mencakup penumpang pesawat sebanyak 141.661 orang serta kapal 44.615 orang. Penumpang pesawat terbagi lagi menjadi tujuan domestik dan luar negeri. Penumpang domestik di Bandara Hasanuddin pada Januari tercatat 140.407 orang, sedangkan ke luar negeri 1.254 orang. Jumlah penumpang tujuan domestik meningkat tipis 1,5% dibanding Desember 2008. Adapun pengguna jasa rute internasional anjlok 53,4%.

Kepala BPS Sulsel Bambang Suprijanto mengatakan penurunan jumlah penumpang luar negeri harus dicermati sebab terjadi cukup drastis. “Tetapi ini memang baru data satu bulan. Kita harus mencermati setidaknya satu triwulan mendatang,” katanya saat rilis pers di Makassar, awal pekan ini.

Saat ini hanya satu maskapai yakni PT Air Asia Indonesia yang melayani rute luar negeri melalui Bandara Hasanuddin yang bertaraf internasional dan memiliki terminal baru nan megah. Air Asia menerbangi jalur langsung Makassar - Kuala Lumpur, Malaysia.

Kapal turun 27%

Sementara itu, pe-numpang kapal laut lewat Pelabuhan Ma-kassar pada Januari dilaporkan turun 27,1% terhadap bulan Desember. Namun, angka Januari tersebut masih lebih tinggi dibanding November 2008. Tahun lalu penumpang angkutan laut di Pelabuhan Makassar mencapai 416.559 orang atau melambung 32,5% dari tahun sebelumnya.

Total penumpang 2008 itu merupakan salah satu yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Pengguna kapal cenderung menurun sejak biaya perjalanan dengan pesawat makin murah. Jumlah penumpang angkutan udara domestik di Bandara Hasanuddin selama 2008 mencapai 1,57 juta orang atau meningkat 4,27% dibanding tahun sebelumnya.

»» read more

Perubahan status hutan ditolak

KENDARI: Rencana perubahan status kawasan hutan lindung seluas 224.000 hektare menjadi kawasan produksi di Sultra, terus mendapat penolakan dari sejumlah elemen masyarakat. Penolakan warga kian gencar setelah peme-rintah provinsi berkukuh mewujudkan rencana itu. Setelah pekan lalu, dua kelompok massa kembali mendatangi kantor Dinas Kehutanan dan Gubernur Sultra, kemarin. Warga itu tergabung dalam Koalisi Anti Tambang Sulawesi Tenggara (KAT-Sultra).

Organisasi ini didukung oleh sejumlah lembaga pemerhati lingkungan seperti Walhi dan WWF, serta organisasi lokal yang ada di Sultra. Intinya, mereka menolak ekspansi pertambangan dan meminta agar kegiatan tambang di daerah ini dihentikan.
Koordinator aksi Amran dalam orasinya mengemukakan ketidakpercayaannya atas jargon Gubernur Sultra Nur Alam dalam program Bahteramas.

“Kapan dan di mana daerah yang ada pertambangan masyarakatnya sejahtera. Apalagi untuk jangka panjang sampai anak cucu kita,” demikian pernyataan koalisi itu. Penurunan status hutan, menurut mereka, hanya akan menghancurkan sumber-sumber kehidupan. Menanggapi protes warga, Gubernur Nur Alam mengatakan pihaknya tidak gegabah dalam meng-ubah status kawasan hutan. Menurutnya, penurunan status kawasan hutan hanyalah merupakan istilah bagi penataan kawasan hutan.

“Itu tidak berarti kiamat bagi lingkungan di Sultra. Percayalah, saya tidak mungkin mengorbankan Sultra karena keturunan kita akan hidup di masa mendatang,” kata Nur Alam. Dia menjelaskan penataan kawasan hutan yang dimaksud adalah inventarisasi kawasan lindung untuk mengetahui potensinya. Menurut Gubernur, bila ditemukan ekosistem dan lahan sudah rusak, maka hutan itu direvitalisasi.

Berdasarkan undang-undang kehutanan, setiap daerah wajib memiliki 30% kawasan hutan lindung dari luas daratan. Sultra memiliki hingga 68%, namun banyak yang tidak lagi sesuai ketentuan teknis.
Kepala Dinas Kehutanan Sultra Amal Jaya menegaskan penurunan status hutan dijamin UU. “Sehingga jika ada penolakan, kembalikan ke undang-undang,” katanya.

»» read more

Ekspor daerah anjlok total

MAKASSAR: Kontribusi ekspor makin sulit diharapkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi tahun ini. Krisis ekonomi global menyebabkan permintaan pasar dan harga komoditas jatuh sehingga sangat mempengaruhi ekspor. Kemarin, Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan melaporkan nilai ekspor daerah itu pada Januari 2009 ambruk 89,64% terhadap bulan sama tahun lalu, akibat tak ada kontribusi nikel dan anjloknya kakao.

Dua komoditas itu secara bersama-sama selama ini menyumbang sekitar 70%-90% ekspor Sulsel, dengan nikel mendominasi sebesar 60%-80%. Kontribusi keduanya memuncak pada 2007 hingga awal 2008 saat harga di pasar dunia melejit. Sementara itu, dari Palu dilaporkan nilai ekspor Sulawesi Tengah juga amblas hingga 77,93% dibandingkan dengan Desember 2008. Menurut Kepala BPS Sulteng Razali Ritonga, kondisi itu dipicu turunnya volume sampai 77,4%.

Ekspor Sulteng pada Januari yang senilai US$6,44 juta didominasi komoditas kakao/coklat sebesar 94,11%. Selain itu, kayu dan barang dari kayu 4,82%. Kepala BPS Sulsel Bambang Suprijanto mengatakan pihaknya berharap penurunan ekspor hanya berlangsung sementara.

Dia menuturkan Sulsel masih harus menyimak perkembangan pada triwulan I untuk memerkirakan prospek ekspor dan pertumbuhan ekonomi tahun ini. “Negara-negara tujuan seperti Jepang, Amerika Serikat, dan negara maju lain masih berkonsolidasi memulihkan ekonomi domestik mereka. Kita harus menunggu apakah penurunan ini sementara atau bertahan lama,” katanya, kemarin.

Nilai ekspor Sulsel pada Januari tercatat sebesar US$22,85 juta. Sebanyak sembilan dari 10 komoditas ekspor utama daerah itu anjlok. BPS mengemukakan tak ada catatan ekspor nikel pada Januari. Di Januari 2008, nikel membukukan transaksi US$178,6 juta sedangkan pada Desember 2008 sebesar US$62,2 juta. Adapun kakao yang biasanya berada di urutan kedua penyumbang nilai terbesar turun 34% dibanding Desember menjadi US$4,92 juta.

Turunnya nikel otomatis mempengaruhi nilai ekspor ke Jepang hingga 62% dibandingkan dengan Desember. Razali menambahkan tiga negara tujuan terbesar Sulteng adalah Malaysia (56,93% dari sisi nilai), Singapura (27,15%), dan Amerika Serikat (10,03%). Negara lain Prancis, China, Korsel, Afrika Selatan, Hongkong, dan Taiwan kurang dari 4%.

Sekitar 95% ekspor Sulteng dilakukan melalui Pelabuhan Pantoloan Palu, selebihnya tercatat lewat Pelabuhan Loli. Pada Januari 2009, Sulteng tidak mengimpor.
Defisit Kemerosotan ekspor Sulsel demikian besarnya sehingga daerah itu mengalami defisit perdagangan pada Januari sebab nilai impor lebih tinggi. Berdasarkan catatan Bisnis, dalam kurun setahun terakhir, kondisi ini pernah dua kali terjadi yakni pada Mei dan Juni 2008. Kejadian defisit itu dipicu oleh hal serupa, yakni nihilnya ekspor nikel.

“Nilai impor kita pada Januari 2009 sebesar US$24,34 juta atau turun 59,4% dibanding Januari 2008 dan 82% dibanding Desember 2008,” jelas Bambang. Impor Sulsel bulan lalu melambung hingga US$135,25 juta akibat pembelian dua unit pesawat tempur Sukhoi dari Rusia. Tiga negara pemasok barang impor terbesar selama Januari 2009 ke Sulsel adalah Australia dengan US$15,55 juta (64%), Thailand US$1,15 juta (4,75%), serta China US$988.000 (4%).

»» read more

Pelindo IV jajaki obligasi Rp200 miliar

MAKASSAR: PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) berencana menerbitkan obligasi sebesar Rp200 miliar pada tahun depan untuk mendanai belanja modal dan ekspansi usaha. Di samping itu, BUMN kepelabuhanan ini juga menjajaki pinjaman perbankan untuk kepentingan serupa.

Pelindo IV memproyeksikan belanja modal tahun 2010 dari sumber eksternal mencapai sekurangnya Rp200 miliar. Direktur Utama Pelindo IV Djarwo Surjanto mengatakan sebagian besar dana untuk belanja perseroan tahun depan akan digali dari pihak luar. Pasalnya, kata dia, dana internal perseroan telah dikuras cukup dalam untuk aktivitas usaha tahun ini.
Dia mengemukakan rencana penerbitan surat utang itu, apabila terwujud, akan menjadi pertama kali sepanjang sejarah perseroan. Selama ini BUMN tersebut terbiasa membiayai belanja modal dengan dana sendiri maupun pinjaman bank.
Opsi pinjaman bank pun sudah lama tidak ditempuh. Pelindo IV terakhir kali melunasi pinjaman bank pada 2007. “Kami sudah menyusun rencana jangka panjang 2010 di mana untuk belanja modal kami menjajaki penerbitan obligasi dan pinjaman bank. Nilai obligasi sekitar Rp200 miliar,” kata Djarwo kepada Bisnis, kemarin.

Menurutnya, Pelindo IV sejauh ini belum menunjuk pihak pelaksana penerbitan surat utang. Perseroan, tuturnya, masih punya waktu cukup panjang untuk menimbang segala kemungkinan termasuk menunjuk pelaksana penjamin emisi obligasi. Djarwo menjelaskan tahun ini dan beberapa tahun ke depan fokus perseroan adalah membenahi fasili­tas pelabuhan dengan menambah alat produksi khususnya untuk bongkar muat barang.

Rencananya, status sejumlah pelabuhan konvensional juga akan ditingkatkan agar benar-benar memadai untuk peti kemas. Tahun ini Pelindo IV menyiapkan belanja modal Rp260 miliar untuk mempercepat pembangunan terminal peti kemas Karingau. Selain itu, membeli luffing crane untuk dermaga konvensional Pantoloan di Kota Palu dan Pelabuhan Ambon.

Seluruh anggaran untuk aktivitas tersebut disisih­kan dari keuntungan bisnis tanpa mengambil sumber eksternal. Belanja modal Pelindo IV tahun lalu meningkat sekitar 50% dibandingkan dengan 2007. “Kami bisa membelanjakan hasil keuntungan itu karena Pelindo IV sejak tahun 2007 tidak mempu­nyai utang lagi. Namun tahun depan, kami harus mencari dana dari pihak lain,” papar Djarwo.

Banyak pilihan
Secara terpisah, Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha Pelindo IV Max K. Lumempouw mengatakan pihaknya mempunyai sejumlah pilihan sumber dana untuk belanja modal dan ekspansi tahun depan. “Perkiraan kebutuhan investasi kami dari eksternal tahun 2010 sekitar Rp200 miliar. (Sumbernya)­ bisa dari sinergi Pelindo, dana holding, pinjaman bank, atau juga obligasi,” ujarnya.

Saat ini Pelindo IV mengelola 18 pelabuhan dan 1 unit terminal peti kemas di seluruh kawasan timur Indonesia (KTI). Arus peti kemas di KTI pada 2008 menembus 1,03 juta teus atau naik 1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya 1,01 juta teus. Kenaikan amat tipis ini kontras dengan pencapaian pada 2007 yang melesat 35% dibanding 2006.

Sebenarnya, arus peti kemas di KTI hingga semester I 2008 masih meningkat sampai 23% apabila dikomparasi terhadap periode serupa tahun 2007. Kemerosotan arus barang terjadi secara cukup signifikan selama semester II.

Total pengiriman peti kemas selama semester II 2008 tercatat 522.180 teus, sedangkan pada periode sama tahun 2007 jumlahnya mencapai 606.211 teus. Dengan demikian, arus peti kemas Pelindo IV pada semester II 2008 anjlok 14%. Tahun ini Pelindo IV menargetkan raupan laba sekitar Rp200 miliar atau kira-kira sama dengan pencapaian tahun lalu.

»» read more

Target pembiayaan Bank Muamalat Rp90 miliar

MAKASSAR: Bank Muamalat Cabang Makassar menargetkan pembiayaan Rp90 miliar di tahun 2009, atau mengalami pertumbuhan sebesar 30% dari posisi tahun 2008. Busines Manager Bank Muamalat Indonesia (BMI) Makassar, Norcholis mengakui target tersebut sudah terbilang realistis meski belum memuaskan bila dibandingkan pencapaian lembaga itu di periode sebelumnya.

“Untuk pembiayaan sendiri ekspansi kami di Makassar untuk tahun 2009 sebesar 30% atau berkisar Rp90 miliar, seimbang dengan proyeksi pertumbuhan dana pihak ketiga,” ungkapnya kepada Bisnis yang menghubunginya, kemarin. Nurcholis mengemukakan, prediksi non performing loan (NPL) Bank Muamalat Makassar dipatok minimal sebesar 1% tahun ini. Besaran NPL tersebut setara dengan tingkat pertumbubuhan kredit macet di tahun 2008 lalu.

“Kita akan pertahankan NPL di bawah 1% pada tahun 2009,” terangnya. Nurcholis menegaskan intermediasi pembiayaan Bank Muamalat Makassar akan difokuskan pada sektor UMKM yang merupakan leading sektor perekonomian lokal dan nasional.

Untuk itu, sambungnya, Bank Muamalat akan membangun sistem kerja sama lingkage program dengan berbagai lembaga keuangan mikro serta sektor multi finance. “Sementara itu untuk sektor konsumtif, Bank Muamalat akan memfokuskan kreditnya di sektor kredit pemilikan rumah syariah,” ujarnya. Sebelumnya, Nurcholis menuturkan guna mengembangkan usaha syariah, Bank Muamalat Makassar berencana melakukan kerja sama dengan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk) Perwakilan Sulsel. Sebanyak 50 BMT menjadi target pembentukan selama 2008.

Jumlah tersebut tersebar di sejumlah kabupaten/kota yang ada di Sulsel. Untuk tahap pertama pihaknya akan membentuk 11 BMT yang rencananya ditempatkan di Kota Makassar. “Keberadaan BMT sangat dibutuhkan selama 2009 untuk menggerakkan roda perekonomian Sulsel. Sebab, yang menjadi sasaran penyaluran kredit yakni pelaku usaha mikro yang selama ini kurang dilirik oleh lembaga keuangan lainnya. Potensi untuk menggaet nasabah melalui program BMT sangat besar. Pelayanan yang diberikan kepada nasabah akan diperhatikan,” ujarnya.

»» read more

Trans Kalimantan tunggu kucuran dana Rp800 miliar

PONTIANAK: Trans Kalimantan saat ini tengah menunggu kucuran dana sebesar Rp800 miliar. Poros yang menghubungkan regional Kalimantan ini akan memperoleh bantuan dari lembaga keuangan Jepang. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis terpilih menjadi Koordinator Forum Kerjasama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK) 2009-2010.

Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang di Pontianak, Senin, mengatakan trans Kalimantan menjadi pekerjaan rumah bagi forum kerja sama regional Kalimantan. “Kami menargetkan pembangunan jalan trans Kalimantan poros selatan bisa selesai akhir 2010 mendatang. Tetapi itu masih terkendala belum terhubungnya Kabupaten Sanggau dan Tayan yang dipisahkan oleh Sungai Kapuas dengan panjang 1.200 meter,” katanya, kemarin.

Dia menambahkan tahun 2008 telah menyusun perencanaan dengan Japan International Cooperation Agency (JICA).
“Saat ini menunggu pengucuran bantuan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperkirakan sebesar Rp800 miliar,” katanya. Karena anggaran pembangunan jembatan tersebut sangat besar, saat ini Kalbar sedang berupaya mencari bantuan dana investor luar negeri di samping juga akan menggunakan dana multi years (tahun jamak).

“Untuk pembangunan dengan dana besar seperti itu tidak mungkin terealisasi hanya dari APBN dan APBD, tetapi membutuhkan investor yang siap berinvestasi di Kalbar,” ujarnya. Diperkirakan, panjang jalan tersebut 1.200 meter dengan lebar dua jalur atau bisa dilewati kendaraan roda empat hingga empat lajur, dua dari kiri dan dua kanan. Hingga saat ini antara Sanggau dan Tayan hanya bisa dilewati jasa penyeberangan kapal feri.

Cornelis berharap dengan selesainya pembangunan jalan trans Kalimantan poros selatan, arus transportasi empat provinsi itu tidak lagi terputus seperti saat ini. “Mau ke Kaltim saja kita harus mutar ke Jakarta, padahal kalau sudah ada jalan bisa ditempuh belasan jam saja,” ujarnya. Dia mengatakan FKRP2RK didirikan untuk mendukung program pembangunan di Pulau Kalimantan sehingga bisa terkoordinasi.

Selain itu, menekan sekecil mungkin angka kemiskinan, terciptanya pelayanan dasar, pendidikan sembilan tahun, pelayanan kelistrikan, sarana infrastruktur jalan, dan lain-lain. Dia mengatakan poros trans Kalimantan ini adalah pekerjaan rumah yang menjadi prioritas khusus untuk diselesaikan beberapa tahun mendatang.

»» read more

Bosowa target 465 taksi akhir 2009

JAKARTA:PT Bosowa Corporation terus memperkuat bisnis transportasi dengan menargetkan 465 unit taksi hingga akhit tahun 2009. “Pangsa pasar taksi masih sangat besar dan menjanjikan untuk dikembangkan. Kami optimistis hingga akhir tahun 2009 armada akan mendekati 500 unit,” kata Chief Exe-cutive Multibrand and Taxi Bosowa, Yoyok Sucahyo, usai mendampingi Pendiri Bosowa Aksa Mahmud melepas 20 unit taksi Limo baru, kemarin.

Yoyok menjelaskan Bosowa mempersiapkan 100 unit taksi baru di Makassar untuk menambah 376 unit yang sudah beroperasi. Tahap pertama telah beroperasi 20 unit, sementara 80 lainnya direncanakan sebelum akhir 2009. Bosowa juga memperkuat 261 taksi yang beroperasi di Surabaya dengan menambah 50 unit secara bertahap.

Penguatan unit bisnis transportasi tersebut, kata dia, bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat menengah ke atas yang membutuhkan layanan prima dan efisien. Bahkan dia mengaku bebe-rapa konsumen korporat menjadikan taksi Bosowa sebagai alat transportasi antar jemput dari rumah ke kantor.

Taksi Bosowa menggunakan kendaraan merek Hyundai, Toyota Limo, Toyota Soluna, dan Timor. Saat ini Toyota Soluna dan Timor sudah masuk usia peremajaan karena masa operasionalnya di atas 10 tahun. Bosowa pernah mengambil alih armada PT Amal Taksi. Yoyok mengatakan kebutuhan taksi di Makassar mencapai 2.000 unit, sementara yang ada saat ini sekitar 700 unit.

»» read more

Maluku harus siapkan kemudahan berinvestasi

AMBON: Pemerintah dae­­­rah diminta mem­berikan kemudahan berinvestasi kepada calon investor yang akan masuk ke Ambon, Maluku, sehingga bisa mempercepat pembangunan ekonomi di provinsi ini. Pemimpin Bank Indone­sia (BI) Ambon Totok Hermiyanto mene­gaskan masalah kemudahan berinvestasi yang sering dijanjikan pemerintah daerah untuk menggaet investor, hendaknya tidak menjadi paradoks atau sebatas pemanis saja.

“Kemudahan investasi jangan hanya bersifat lip service karena dampaknya memberikan citra negatif bagi perkembang­an investasi di daerah,” katanya di Ambon, pekan lalu. Menurutnya, diperlukan komitmen pemda me­­­­­­mu­­­dahkan para investor yang ingin berinvestasi di Maluku, seperti penyedia­an lahan khusus industri, perluasan areal pergudangan, kemudahan perizinan, tersedianya akses data dan informasi, serta jaringan komunikasi.
Tak kalah penting juga kondi­si keamanan di Maluku yang kondusif dan aman, harus terus dijaga, agar investor merasa aman menanamkan modal­ di daerah itu. Totok menegaskan momentum kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyo­no pada Maret mendatang ke Ambon me­­rupakan sebuah peluang besar guna menciptakan citra positif, bahwa Maluku benar-benar aman dan menjamin pelaksanaan investasi skala besar.

Selain itu, masalah infrastruktur transportasi dan perluasan fasilitas kelistri­kan yang belum tuntas, mem­­butuhkan koordinasi ekstra dari pemangku kebijakan, termasuk dalam pen­yelesaian solusi masalah pembebasan tanah terkait resistensi ma­­syarakat serta segala aspek hu­kumnya.

“Budaya masyarakat yang ambivalen permisif ter­­hadap arus mo­dernisasi perlu dicarikan solusinya secara bijak, untuk menarik investor dan wisatawan agar lebih betah datang berkunjung ke Maluku,” ujarnya.

Kewirausahaan
Totok mengatakan langkah mendesak lain yang perlu dilakukan sekarang dari sisi produksi adalah, menumbuhkan jiwa ke-wirausahaan di kalang­an pe­­­ngusaha lokal. Hal itu, katanya, guna mem­­­perkuat kapasitas kemitraan antara usaha besar dan usaha kecil, menengah (UKM) serta memperkuat kemandirian usaha lokal, meskipun agak bertentangan dengan budaya lokal yang masih menjunjung tinggi profesi sebagai pegawai negeri.

“Orang Maluku masih beranggapan bahwa menjadi pegawai negeri, polisi, atau TNI lebih baik daripada di swasta,” ujar Totok. Dia menambahkan Maluku sangat kaya akan berbagai potensi alam, terutama wilayah laut dan perairan yang jika dikelola secara optimal akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadikan daerah ini sangat maju dari daerah lainnya.

Menyangkut masalah ini, lanjutnya, dibutuhkan kerjasama lintas sektoral dengan menjadikan masyarakat basis utama penggerak untuk mengelola potensi laut dan perikanan yang sangat melimpah dan menjadi incaran dunia itu.

»» read more

Rute Baubau-Ambon akan dibuka

KENDARI: Jalur penerbangan dari dan ke Kota Baubau, Sultra, akan bertambah dengan rencana pembukaan rute ke Ambon, Maluku. Hal itu diungkapkan Wali Kota Baubau Amirul Tamim saat dihubungi, kemarin.

Pembukaan rute ini dilakukan menyusul kian besarnya permintaan masyarakat akan penerbangan ke Ambon dalam sehari. Selama ini, rute penerbangan ke Ambon harus melalui Makassar, karena jalur penerbangan langsung dari Baubau hanya menuju Makassar.
“Warga Baubau di Ambon sangat banyak. Demikian pula banyak warga Maluku yang menetap di Baubau, sehingga jalur penerbangan antara kedua daerah terbilang padat,” jelas Amirul. Selama ini, penerbangan ke Baubau hanya dilayani maskapai Merpati Nusantara Airlines yang terbang dari Makassar. Maskapai lainnya belum berani masuk karena menganggap arus penumpang belum potensial. Kendati demikian, telah ada sejumlah maskapai yang mulai menjajaki rute Baubau-Ambon. “Saya belum bisa sebutkan maskapai mana saja karena persoalan etika.

Mereka sudah menyatakan niat untuk membuka rute baru,” kata Wali Kota. Dengan pembukaan rute Baubau-Ambon, masyarakat Baubau tidak perlu lagi ke Kendari untuk terbang ke Ambon, cukup dari Bandara Betoambari Baubau saja.

Untuk mempersiapkan kebutuh­an penerbangan yang kian tinggi, landasan pacu Bandara Betoambari akan diperpanjang hingga 2.200 meter. Amirul mengatakan diharapkan pada tahun 2011, landasan pacu ini rampung bersama dengan sejumlah fasilitas lainnya.

Saat ini, Bandara Betoabari memiliki panjang 1.450 meter dan lebar 30 meter. Untuk memperluas bandara, tahun ini Kota Baubau mendapatkan alokasi Rp11 miliar dana APBN, belum termasuk dana sharing dari APBD Kota Baubau.

Amirul berharap dengan penambah­an landas pacu, pesawat jenis Boeing bisa mendarat di Baubau pada 2011. Baubau merupakan salah satu kawasan di timur Indonesia yang cukup maju. Dengan letak yang strategis, kota ini ramai disinggahi berbagai jenis kapal laut.

»» read more

Inflasi Kota Palu 0,73%

PALU: Inflasi Kota Palu pada bulan Februari 2009 sebesar 0,73%. Inflasi dipicu kenaikan harga kelompok makanan. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tengah Razali Ritonga mengatakan dari 66 kota yang dipantau, sebanyak 53 kota meng-alami inflasi dan 13 kota mengalami deflasi.
Tingkat inflasi tertinggi di Kota Samarinda 1,62% dan terendah di Kota Manokwari 0,02%, sementara Kota Palu mengalami inflasi sebesar 0,73%. Menurutnya, inflasi terjadi karena kenaikan indeks harga kelompok bahan makanan yang tercatat se­­besar 1,37%, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau 1,15%, kelompok sandang 1,33%, serta kesehatan 0,04%.

Sementara deflasi terjadi pada kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar -0,18%, kelompok pendidikan, rekreasi, olah raga -0,11%, serta transportasi dan jasa keuangan 1,42%.

»» read more

Proyek PDAM Sinjai diduga ada mark up

MAKASSAR: Dana pemasangan jaringan pipa air ber­­sih PDAM Kabupaten Sinjai, Sulsel, diduga digelembungkan (mark up) hingga 500%. Proyek itu dikerjakan tahun­ 2007 dengan meng-gunakan­­ dana alokasi khusus (DAK). Dana proyek itu seharusnya Rp77.099.997 namun di-mark up menjadi Rp324.278.054.

Mark up diduga terjadi pada anggaran pengadaan pipa PVC diameter 4 inci dan diamater 2,5 inci. Pasalnya pada rencana anggaran biaya (RAB) yang diajukan kontraktor CV Karya Putra Indons, pengadaan item pipa PVC 2,5 inci tertulis harga per meter Rp87.500. Sedangkan harga pasar­an pipa PVC 2,5 inci per batang panjang 6 meter Rp90.000 atau Rp15.000 per meter.
Sementara itu, harga pipa PVC 4 inci dalam RAB Rp120.917 per meter. Padahal harga pipa dengan ukur­an sama sepenjang 6 meter di pasaran Rp180.000 per batang atau Rp30.000 per meter. Data mark up ini diung­kapkan LSM Concern and Trans­parency (Contra) Sulsel kepada wartawan di Makassar, kemarin.

Direktur Eseku­tif Contra Abdul Latif Arifin mengemukakan, dalam RAB yang ditandangani kuasa pengguna anggaran Kabupaten Sinjai Tjetjep Maman, tertulis dana Rp460,87 juta dianggarkan untuk pekerjaan proyek pem­­­bangunan dan pemasangan jaringan pipa bron, captering, dan air bersih di Kecamatan Sinjai Barat dan Sinjai Tengah. Dijelaskan, pipa PVC 2,5 inci yang dibutuhkan sepanjang 500 meter sehingga total RAB sebesar Rp43,7 juta.

Padahal kalau dikalkulasi sesuai harga pasaran, total anggaran untuk 500 meter pipa PVC 2,5 inci hanya Rp7,4 juta. Pipa 2,5 inci itu dalam RAB tertulis sebagai pipa distribusi. Sedangkan pengadaan pi­­pa PVC 4 inci sepanjang­ 2.320 meter dalam RAB menelan biaya hingga Rp280,5 juta.

Padahal bila dibandingkan harga di pasaran Rp180.000 per enam meter, maka nilai pengadaan pipa itu hanya sebesar Rp69, 5 juta. Abdul Latif mengemukakan pihaknya segera melaporkan dugaan mark up tersebut ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan awal pekan ini.

»» read more

Tarif PDAM Balikpapan naik 10%

BALIKPAPAN: Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Balikpapan menaikkan tarif air bersih mulai awal Maret 2009 sebesar 10% untuk semua kategori konsumen. “Per 1 Maret 2009 kami menggunakan tarif baru bagi air minum. Tarif baru ini akan ditagih pada pembayaran rekening April 2009,” tutur Kepala Bagian Hubungan Masyarakat PDAM Gazali Rakhman, akhir pekan lalu.

Kenaikan tarif ini berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 3/2008 tentang PDAM yang ditandatangani Wali Kota Balikpapan Imdaad Hamid pada 8 Oktober 2008. Dalam Perda, penyesuaian tarif setiap awal tahun. “Pasal 4 ayat 5 Perda menyebutkan PDAM menjadi alat untuk mendukung pelaksanaan optimalisasi instalasi serta perluasan jaringan. Selain itu, dalam pasal 2 disebutkan layanan PDAM harus bisa mencapai 80% masyarakat di kota ini,” tutur Gazali. Penyesuaian tarif PDAM Balikpapan terakhir pada 1 Maret 2008 untuk seluruh kategori konsumen.

»» read more

"Jangan hanya jaga popularitas"

MAKASSAR: Tugas pemimpin tidak hanya menjaga popularitas kepemimpinannya, tetapi harus siap dikritik untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik terhadap rakyat.“Tugas pemimpin bukan menjaga popularitas semata, tetapi berbuatlah yang terbaik untuk rakyat, dan selalu siap dikritik,” kata Jusuf Kalla, Ketua Umum Partai Golkar dalam rapat akbar partai itu yang dlaksanakan di Makassar, kemarin.

Menurut dia rakyat membutuhkan pemimpin yang bertanggungjawab dan mampu menjalankan amanah. “Kalau kita dikritik untuk lebih baik, ya harus diterima dan dilaksa­nakan sebab tujuan kita me­­­merintah adalah membuat sesua­tu menjadi lebih baik,” papar Kalla.

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bertanggungjawab terhadap rakyat dan mampu membawa kemakmuran terhadap seluruh bangsa. Sedangkan pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang didukung oleh kekuatan politik yang di kuat parlemen.

“Kalau sekarang pemerintahan berhasil, karena didukung Partai Golkar sebagai pemenang Pemilu 2004 dan merupakan kekuatan politik yang terbesar di DPR. Karena itu saya minta Partai Golkar harus tetap mempertahankan kembali kekuatan politik ini dalam pemilu legislatif 2009 jika ingin menjadi pemerintahan yang kuat,” tegasnya.

Duet pasangan SBY-Kalla yang dipilih dalam Pemilu Presiden 2004, lanjut Kalla, telah berhasil meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui kebijakan pembangunan yang dilaksa­nakan selama empat tahun terakhir.

Hal ini bisa dilihat dari angka-angka pertumbuhan ekonomi, adanya suprlus komoditas pangan seperti gula, beras, dan jagung. “Keberhasilan mengantarkan pertumbuhan ekonomi yang baik karena mendapat dukungan kuat dari parlemen,” paparnya.

Dalam pemilu 2009, menurut Kalla, Partai Golkar harus mampu membuat kebijakan pembangunan yang lebih baik dari saat ini. “Karena itu saya menyambut baik tuntutan DPD Partai Golkar se Indonesia agar saya bersedia maju memimpin bangsa ini di masa mendatang,” kata Kalla.

Menurut Kalla, tidak ada keraguan darinya untuk maju sebagai calon presiden dari Partai Golkar. “Sejak awal saya sudah menyatakan bersedia, saya juga tidak pernah takut sebab saya berjanji bisa memimpin bangsa ini lebih baik dari saat ini,” tegasnya lagi.

Kalla mengatakan ada tiga syarat yang harus dipegang teguh oleh setiap kader Partai Golkar yang akan menjadi calon legislatif yakni bekerja keras, memiliki niat yang suci bukan untuk menjadi kehormatan, dan mampu membawa aspirasi rakyat ketika berhasil duduk di parlemen.


Deklarasi Capres
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, DPD Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sulawesi Barat (Sulbar) mendeklarasikan Jusuf Kalla (JK) for President 2008. Ketua DPD Partai Golkar Sulbar, Anwar Adnan Saleh mengemukakan dukungan terhadap JK ini sudah diputuskan dalam rapat DPD se Sulbar pada 26 Februari 2009 dan akan disampaikan dalam rapimnas khusus setelah pemilu legislatif.

Menurut dia, aspirasi untuk mendukung JK sebagai calon presiden bukan hanya dari wilayah kawasan timur, tetapi dari pulau Jawa dan Sumatera justru sangat getol untuk mendorong ketua umum ini maju dalam pilpres 2009. “Kami menyatakan bahwa pencalonan JK sebagai capres­ dari Partai Golkar sudah menjadi harga mati, “ katanya dalam jumpa pers yang dilaksanakan di Hotel Clarion Makassar, kemarin.

Ketua DPD Partai Golkar Sulsel, Ilham Arief Sirajuddin mengemukakan hasil pemilu legislatif partai Golkar di Sulsel dapat lebih dari 50%. “Apalagi dengan adanya kesiapan Pak JK maju sebagai capres akan berpengaruh secara signifikan terhadap dukungan pemilih,” katanya.

»» read more

Pangsa bank syariah kembali merosot

MAKASSAR: Pangsa perbankan syariah di Sulawesi Selatan terhadap perbankan konvensional kembali merosot tahun lalu. Kondisi tersebut sekaligus menguapkan harapan besar tatkala perbankan syariah pada tahun 2007 mampu sedikit mendekatkan kesenjangan kinerja dengan bank konvensional.

Makin tercecernya perbankan syariah di belakang, tampak dari anjloknya pangsa aset dan pembiayaan pada 2008, kendati di sisi dana pihak ketiga meningkat sangat tipis. Per Desember 2008, total aset perbankan syariah di Sulsel tercatat sebesar Rp1,17 triliun atau tumbuh 23% year on year. Pertumbuhan ini melampaui bank konvensional hanya 13,2%.
Meski demikian, pangsa aset bank syariah turun dari 4,3% tahun 2007 menjadi 3,2% pada 2008.

Sementara itu, posisi kredit perbankan syariah pada akhir tahun 2008 menembus Rp1,27 triliun. Angka itu meningkat 16,5% dibandingkan dengan kinerja setahun sebelumnya. Sebagai pembanding, ekspansi kredit perbankan konvensional selama periode serupa mampu tumbuh 23%. Kondisi terbalik itu menyebabkan pangsa bank syariah terhadap total kredit terkikis dari 4,2% menjadi 4%.

Hanya di sektor posisi DPK perbankan syariah menunjukkan kemajuan jika dikomparasikan dengan kinerja industri secara keseluruhan. Outstanding DPK syariah meroket 33,6% menjadi Rp673,39 miliar pada akhir tahun kemarin. Pertumbuhan DPK syariah jauh melampaui bank konvensional yang hanya 17%. Konsekuensinya, pangsa DPK bank syariah merangkak naik dari 2,2% pada 2007 menjadi 2,3% tahun lalu.

Rasio pembiayaan terhadap simpanan (financing to deposit ratio/FDR) bank syariah juga menukik dari 205% tahun 2007 menjadi 189% tahun kemarin. Kepala Bidang Ekonomi Moneter Kantor Bank Indonesia Makassar Widodo Cahyono mengatakan pelaku perbankan syariah menjadi harus berupaya lebih keras mengejar perbankan konvensional yang telah melaju jauh di depan.

Tahun lalu jumlah kantor bank umum syariah di provinsi itu bertambah 5 menjadi 19 unit. Total bank syariah tetap 3 bank, yakni Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, dan Bank Mega Syariah. Sedangkan jumlah kantor unit usaha syariah meningkat 2 menjadi 8 unit. Bank yang memiliki unit usaha syariah di Sulsel meliputi BNI Syariah, BRI Syariah, BTN Syariah, Permata Syariah, dan Danamon Syariah. Di samping itu, BPD Syariah Sengkang, BPD Syariah Maros, dan BPD Syariah Makassar.

Didominasi konsumsi

Fakta lain yang menarik adalah terus melambungnya dominasi kredit konsumsi terhadap total plafon kredit pada 2008 dibandingkan dengan 2007. Dalam kurun setahun saja, pangsa kredit konsumsi meroket dari 45,7% menjadi 56,7%. Kenaikan amat signifikan tersebut dibarengi rontoknya pangsa kredit investasi menjadi sisa 9,95% dari sebelumnya 15,8%. Porsi kredit modal kerja juga berkurang dari 38,3% menjadi 33,6%. Sekitar 56,5% kredit perbankan syariah mengalir ke sektor lain-lain (konsumsi), 25,4% untuk jasa dunia usaha, dan 8,3% ke sektor perdagangan.

Adapun sektor formal lainnya seperti pengangkutan, jasa sosial masyarakat, konstruksi, pertambangan, dan pertanian menyerap pinjaman kurang dari 5%. Menurut jenis simpanan pihak ketiga, posisi tabungan perbankan syariah pada 2008 tumbuh tertinggi 36,28%. Porsinya juga paling besar 44,5%.

»» read more

Penjualan otomotif Bosowa naik 16%

MAKASSAR: Penjualan kendaraan PT Bosowa Berlian Motors khususnya merek Mitsubishi di Sulawesi Selatan pada Januari 2009 meningkat 15,9% dibanding Desember 2008.

Secara keseluruhan, bisnis otomotif anak perusahaan Bosowa Corporation itu di kawasan timur Indonesia tumbuh sekitar 5% pada periode yang sama. Berlian Motor Arief Ghalib mengatakan pertumbuhan itu membalik prediksi banyak pengamat bahwa pasar akan melemah hingga 30% akibat krisis global.

“Namun ternyata di Januari 2009 penjualan Bosowa tumbuh 5% dan untuk Sulsel 15,8%. Mitsubishi masih memimpin pasar di segmen commercial vehicle,” jelas Arief lewat siaran pers, pekan lalu.

Arief memaparkan daftar tunggu akhir Januari lalu mencapai 130 unit. Bosowa adalah dealer resmi Mitsubishi dari PT Krama Yudha Tiga Berlian selaku agen tunggal pemegang mereka (ATPM) di Indonesia.

»» read more

Indikator Perbankan di Maluku Membaik

AMBON: Kinerja perbankan di Provinsi Maluku meliputi aset, dana pihak ketiga, kredit, NPL, serta LDR mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pemimpin Bank Indonesia Ambon Totok Hermiyanto dalam acara Pertemuan Tahunan Perbankan Maluku Tahun 2009, Kamis malam, menyebutkan total aset tumbuh 0,36% menjadi Rp6.047 triliun.

DPK meningkat 6,33% menjadi Rp4,77 triliun, sedangkan kredit tumbuh 48,33% menjadi Rp2,34 triliun. “Peningkatan kredit yang jauh lebih tinggi dibanding DPK mendorong naiknya LDR dari 35,12% pada tahun 2007 menjadi 49% pada tahun 2008,” kata Totok. Dia menambahkan pertumbuhan kredit diikuti perbaikan persentase NPL 2,05%. Selama lima tahun belakangan, hanya di tahun 2005 NPL berada di titik tertinggi 3.57%.

“NPL perbankan di Maluku masih lebih baik dari rata-rata nasional yang pada tahun kemarin berada di kisaran 3.80%. NPL yang wajar di bawah 5%, jadi kita masih sangat bagus,” tandasnya. Perbandingan indikator perbankan di Maluku terhadap nasional rata-rata masih di bawah 1%, yakni terhadap aset hanya 0,26%, DPK 0,27%, dan kredit 0,17%. Kata Totok, BI memprediksi pertumbuhan ekonomi tahun 2009 sebesar 4%-5%, laju inflasi 5%-7%, serta cadangan devisa sebesar US$51 miliar.

Selain itu, tambahnya, rasio kecukupan modal (CAR) perbankan akan turun dari 16% menjadi 14%, pertumbuhan kredit antara 18% - 20% dan NPL masih dalam batas toleransi sekitar 5%. Ketua DPRD Maluku Richard Louhenapessy berharap perbaikan indikator perbankan bisa memacu ekonomi daerah, terutama dalam menekan angka pengangguran dan meningkatnya penduduk miskin.

Sesuai data BPS, tingkat pengangguran terbuka di Maluku turun dari 12,2% menjadi 10,67% atau turun 1,53%. Sedangkan penduduk miskin turun dari 31,14% menjadi 29,66%. Menurut Totok, laju ekonomi Maluku tahun 2009 diperkirakan berkisar 4,5%-5,5%, serta tingkat inflasi 5,5%-6,5%.

»» read more

Ekspor karet Sulsel melonjak 45,9%

MAKASSAR: Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sulsel mengungkapkan nilai ekspor karet tahun 2008 melonjak 45,9% dibanding tahun 2007. Menurut Kepala Bidang Per­dagangan Luar Negeri Disperindag Sulsel Hasan Majadi, transaksi perdagangan komoditas karet tahun lalu mencapai US$21,4 juta, sedangkan tahun 2007 hanya US$14,7 juta.

Harga rata-rata komoditas karet Sulsel sepanjang tahun 2008 mencapai US$ 2.750 per ton, sedangkan tahun 2007 hanya US$2.150. “Harga karet Sulsel melonjak karena harga pasar dunia komoditas mengalami kenaikan, selain disebabkan permintaannya yang semakin besar,” ujarnya kepada Bisnis, pekan lalu.
Hasan mengemukakan permin­taan karet tumbuh 12,2%. Pada 2007, permintaan karet hanya 6.933 ton, sedangkan pada 2008 mencapai 7.781 ton. Tren pertumbuhan permintaan karet, ungkapnya, tidak mengalami gangguan berarti di masa krisis global, disebabkan industri internasional membutuhkan komoditas tersebut untuk bahan baku produksi mereka.

Karet merupakan bahan baku bagi industri pembuatan ban, alas kaki, perlengkapan rumah tangga, fitur elektronik, selang, pipa. Wilayah pengembangan komodi­ti karet di Sulsel berlokasi di Ka­­­bupaten Bulukumba dengan jumlah areal digunakan sekitar 19.390 ha, disusul Kabupaten Sinjai dengan lahan garapan 85 ha. “Karet ekspor banyak yang merupakan hasil produksi PT Lonsum yang memang cukup berkualitas, dan diakui di pasar internasional,” ujarnya.

Hasan menuturkan ada tujuh negara importir karet Sulsel, dengan Amerika Serikat sebagai market leader komoditas tersebut. Dia mengatakan Amerika Serikat menyerap 4.173 ton karet Sulsel di tahun 2008 dari posisi 4.152 ton ekspornya pada 2007 atau bertumbuh tipis 0,4%.

Importir terbesar lainnya adalah Kanada dengan volume perdagang­an 3.306 ton tahun 2008 dari 1.898 ton tahun 2007. “Tahun 2008 lalu, Italia mengimpor karet 100 ton, Jerman 60 ton, Meksiko 60 ton, Perancis 40 ton, dan Turki 40 ton,” ujarnya.

Hasan memprediksi harga ko­­moditas itu agak tertekan sampai awal tahun 2009. Menurutnya, krisis ekonomi global tetap mengancam ekspor karet tahun ini. “Kami belum mau memprediksikan lebih jauh, yang jelas kami berharap ekspor karet tetap bertumbuh positif,” ujarnya.

»» read more

Aturan teknis hambat pariwisata

MAKASSAR: Penjelasan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulsel Ama Saing yang ingin menunggu aturan teknis UU Kepariwisataan dinilai akan menghambat keinginan pelaku usaha membentuk badan promosi pariwisata daerah. Pasalnya, implementasi UU tersebut menjadi keputusan presiden, menteri, lalu gubernur dipastikan membutuhkan waktu panjang.

Ketua Asosiasi Perusahaan Biro Perjalanan Indonesia (Asita) Sulsel Irham Ilyas mengatakan apabila keinginan Kadis Pariwisata itu dituruti, pembentukan badan promosi tersebut pasti akan lama baru terwujud. Dia mengaku khawatir daerah ini akan makin ketinggalan dari daerah lain yang secara intensif terus membenahi pemasaran khususnya aspek promosi pariwisata mereka.

Irham kembali menegaskan badan tersebut sangat diperlukan sebab dinas terkait terbukti kurang optimal mempromosikan pariwisata Sulsel karena pelbagai kendala termasuk anggaran dan SDM. Di sisi lain, katanya, sumbangsih asosiasi dan pelaku usaha selama ini tercerai berai karena dilakukan tanpa koordinasi dan visi memadai.

“Kami dapat memahami bahwa pembentukan badan promosi pariwisata daerah harus mempunyai payung hukum yang jelas kalau acuannya adalah ketentuan dalam UU Kepariwisataan,” kata Irham, akhir pekan lalu. “Tetapi kalau menunggu aturan teknis turun, wah bisa lama sekali dan kita pasti ketinggalan kereta lagi,” imbuhnya.

Dia menanggapi pernyataan Kadis Pariwisata Sulsel Ama Saing yang mengatakan pendirian badan dimaksud harus menunggu keppres, kepmen, dan kepgub. Singkat kata, menurut Ama, pembentukannya bergantung pada seberapa cepat aturan teknis disusun. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Makassar Anggiat Sinaga mengaku sangat kecewa jika pembentukan badan promosi tersebut terhambat persoalan birokrasi.

Dia mendesak pihak terkait segera bertemu membahas kemungkinan jalan yang dapat ditempuh untuk mempercepat perwujudan badan. Menurutnya, keseriusan pemerintah daerah membenahi kemerosotan pariwisata dalam satu dasawarsa terakhir bakal diuji oleh hal itu. “Wah, bakal mentah lagi seruan kita kalau harus menunggu keppres segala. Saran saya, semua pihak harus menyamakan persepsi,” katanya.

»» read more

Askindo kembangkan bibit unggul

PALU: Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo) Sulawesi Tengah mengembangkan dua bibit unggul kakao, yakni Bulili Palolo (BP) dan Sausu Piore(SP) untuk meningkatkan produksi petani.

Ketua Askindo Sulteng Herman Agan mengatakan dua bibit itu sekarang cukup banyak dita-nam di Kabupaten Donggala dan Parigi Moutong. “Selain dua jenis ini, masih bisa dikembangkan bibit unggul lainnya, karena daerah ini memiliki laboratorium penelitian kakao,” ujar Agan di Palu, kemarin.
Menurutnya, potensi kakao Sulteng cukup menjanjikan, namun selama ini peran pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya belum terjalin baik.

Kurangnya koordinasi, kata Herman, dirasakan ketika ada gerakan peningkatan produksi dan mutu kakao tahun 2009 di 4 provinsi, yaitu Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara.

Program nasional ini hampir tidak jalan karena selama enam kali undangan pertemuan pemerintah pusat, tidak ada yang menghadiri. Akibatnya Sulteng hanya dialokasikan 43.000 ha rehabilitasi dan penanaman baru kakao.

»» read more

Pemprov Maluku Gandeng Investor Cina

AMBON: Kinghope (Beijing) Invesment PTE. Ltd., perusahaan asal China, berminat melakukan kerja sama investasi di sektor energi, mineral, perikanan, perkebunan, dan sumber daya alam lainnya di Maluku. Gubernur Karel Albert Ralahalu bersama Wali Kota Ambon M.J. Papilaja, Kepala Dinas Pertambangan, Kepala BKPMD, dan Ketua Kadin Maluku pekan lalu memenuhi undangan Kinghope ke China.

Rombongan Pemprov mempresentasikan potensi investasi yang bisa didanai oleh investor asing. Seluruh biaya akomodasi dan transportasi hingga rombongan kembali ke Indonesia, ditanggung Kinghope. Kepala Bagian Humas Pemprov Maluku Semi Huwae mengatakan kedua pihak telah menandatangani nota kesepahaman (letter of intent) pada Rabu pekan lalu.

“Saya dikabari bahwa telah ditandatangani letter of intent antara Pemprov Maluku dan Kinghope yang juga melibatkan Pemerintah China,” kata dia, pekan lalu. Semi tidak merinci isi nota kesepahaman itu, termasuk berapa besar nilai investasi yang direncanakan. Namun, menurutnya, kemungkinan menyangkut rencana pembangunan dan pengembangan PLTU di Maluku.

Dia menjelaskan Kinghope berminat pada investasi kelistrikan karena melihat potensi pengembangan listrik tenaga uap cukup bagus di Maluku. Kinghope, kata Semi, telah mengunjungi Maluku pada tahun 2006 dan mereka memperlihatkan minat yang besar pada investasi di bidang kelistrikan.

Dalam surat undangannya, Kinghope menyatakan berminat menjajaki bisnis kelistrikan. Selain itu, sektor seperti energi, mineral, perikanan, perkebunan, dan sumber daya alam lainnya. Rencana kerja sama dengan investor China itu diharapkan menjadi stimulus iklim investasi di Maluku paska konflik tahun 2003 lalu.

Menurut data BKPMD Maluku, selama lima tahun belakangan terdapat 19 perusahaan asing yang merencanakan investasi di Maluku US$901 juta. Namun, hanya 8 perusahaan yang merealisasikan investasi sebesar US$46 juta.

»» read more

Gorontalo pacu ekspor jagung

MAKASSAR: Pemerintah Provinsi Gorontalo berkomitmen menjadi sentra ekspor jagung nasional, khususnya di Sulawesi, pada tahun-tahun mendatang.

Pernyataan itu dikemukakan Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad dalam wawancara dengan wartawan usai peluncuran filmnya bertajuk “Fadel Muhammad Mengabdi untuk Indonesia” di Makassar, akhir pekan lalu.
Target tersebut juga diutarakan dalam sesi presentasi visi dan perkembangan Gorontalo dalam diskusi filmnya. Menurut Fadel, Gorontalo ingin menjadi yang terdepan dalam ekspor ja-gung ke pasar internasional.

Pihaknya akan berusaha menjadi market leader perdagangan komoditas primer tersebut dengan memanfaatkan potensi alam, SDM, dan jaringan internasional yang luas.

“Kami tetap optimistis ekspor jagung Gorontalo akan terus naik dibanding provinsi lain di Sulawesi dan nasional,” ujarnya. Ekspor jagung Gorontalo sendiri terus naik. Tahun 2008 Gorontalo memasarkan jagung sebanyak 177.182 ton dengan transaksi sebesar Rp398,25 miliar.

»» read more

73% KUR di Sulsel untuk perdagangan

MAKASSAR: Sekitar 72,6% plafon kredit usaha rakyat (KUR) di Sulawesi Selatan sampai akhir Desember 2008 dikucurkan ke sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Total penyaluran KUR per akhir tahun lalu mencapai Rp683,13 miliar. Jumlah debitor tercatat sebanyak 77.995 orang. Peneliti muda ekonomi moneter Kantor Bank Indonesia Makassar Indrayana Judana mengatakan dari plafon tersebut, kredit yang telah dicairkan oleh debitor sebesar 77% atau sekitar Rp526 miliar. “Sebanyak 96% kredit usaha rakyat tahun lalu diserap untuk kredit modal kerja, selebihnya kredit investasi,” kata Indrayana di Makassar, pekan lalu.

Di samping sektor perdagang­an, hotel, dan restoran, KUR di Sulsel juga disalurkan ke semua sektor usaha formal. Penerima KUR terbesar kedua di provinsi itu ditempati sektor pertanian dengan pangsa 14,2% atau sekitar Rp97 miliar.

Sektor lain menyusul berturut-turut jasa dunia usaha, perindustrian, lain-lain, konstruksi, serta pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi (lihat diagram). KUR merupakan kredit ­­de­­­­­ngan­­ skema penjaminan oleh PT Askrindo dan Perum Sarana Pe­­­ngembangan Usaha (SPU) untuk membantu nasabah yang tidak bankable namun laik dibiayai (feasible). Plafon KUR per de­­bitor sampai Rp500 juta.

Guna memperbesar kapasitas penjaminan­ kredit, pe­­me­­rintah secara berkala menyuntikkan modal baru kepada Askrindo dan Sarana Pengembangan Usaha. Dalam skema KUR, kedua BUMN itu menjamin kredit sebesar 70% dan sisanya ditanggung perbankan. Enam bank peserta KUR adalah Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, Bank Syariah Mega Indonesia, dan Bank Bukopin.

»» read more

PNPM Kendari Rp300 miliar

KENDARI: Pemerintah akan mengucurkan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri untuk 150 kecamatan di Sulawesi Tenggara senilai total Rp300 miliar tahun ini. Penanggung Jawab Operasional PNPM Mandiri Sultra Amin Hado mengatakan dana PNPM didistribusikan ke 1.086 desa sasaran.
”Tujuannya untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur desa serta pemberdayaan ekonomi perempuan di desa sasaran,” kata Amin, pekan lalu.

Dijelaskan, pembangunan infrastruktur yang dimaksud seperti jalan, jembatan, serta kegiatan simpan pinjam untuk pemberdayaan ekonomi perempuan. Amin mengungkapkan alokasi bantuan PNPM Mandiri tahun 2009 lebih besar dibanding 2008 lalu. Tahun lalu, dana PNPM untuk 59 kecamatan total anggaran Rp80 miliar. Untuk mendukung pelaksanaan program kerja PNPM Mandiri, kata Amin, pihaknya akan merekrut tenaga fasilitator teknik dan fasilitator pemberdayaan 200 orang.

»» read more

BI antisipasi kliring pemilu

MAKASSAR:Kantor Bank Indonesia (KBI) Makassar melaporkan bank sentral telah mengantisipasi penyelenggaraan kliring perbankan selama pemilu. Analis Madya KBI Makassar Abdul Malik mengatakan antisipasi dilakukan dengan menetapkan lokasi kliring di luar kantor BI yang tidak diumumkan kepada publik. Selain itu, BI menyiapkan mobil kliring keliling.

BI, kata Malik, berharap langkah tersebut dapat mencegah kemungkinan terganggunya kegiatan perbankan RTGS dan kliring apabila terjadi kumpul massa atau unjuk rasa selama kampanye pemilu. “Dengan lokasi kliring di luar kantor BI itu, kegiatan perbankan tetap bisa lancar meskipun ada unjuk rasa di depan kantor BI yang berpotensi menghambat,” kata Malik, Jumat lalu. Dia mengatakan antisipasi serupa telah disiapkan di seluruh Indonesia. Khusus di wilayah Makassar, ujicoba kliring di luar kantor BI telah dilakukan antara lain Palopo, Pare-pare, dan Bone.

»» read more