Kredit konsumsi Januari masih tumbuh

MAKASSAR: Bank umum masih menorehkan pertumbuhan kredit konsumsi di tengah turunnya total posisi pinjaman di Sulawesi Selatan pada Januari 2009. Semua kategori kredit konsumsi, kecuali segmen rumah toko/rumah kantor (ruko/rukan) mencatat kenaikan outstanding dibanding Desember 2008.

Kredit pemilikan rumah (KPR) dan apartemen sampai dengan tipe 70 tumbuh 0,3%, KPR dan apartemen > tipe 70 naik 0,2%, serta kredit lainnya termasuk kredit tanpa agunan dan kartu kredit loncat 0,7%. Sementara itu, kredit ruko turun 0,15%.Secara keseluruhan, posisi kredit konsumsi bank umum per Januari sebesar Rp12,4 triliun, tumbuh masing-masing 27% bila dikomparasikan dengan Desember 2008 dan 2007. Kelompok bank umum ini tidak termasuk BPR, bank asing dan campuran, serta syariah.

Outstanding KPR dan apartemen sampai dengan tipe 70 mencapai Rp2,6 triliun, KPR dan apartemen > tipe 70 Rp1,14 triliun, kredit ruko Rp682 miliar, serta terbesar kredit lainnya Rp7,8 triliun. Total kredit bank umum di Sulsel pada Januari 2009 sekitar Rp26,86 triliun. Jika memasukkan penyaluran pinjaman oleh bank asing dan campuran, syariah, dan BPD jumlahnya tembus Rp31 triliun.

Pada periode yang sama, kredit modal kerja mencapai Rp11 triliun dan investasi Rp3,4 triliun, ma-sing-masing melemah dibanding Desember 2008.
Pemimpin Kantor Bank BRI Tbk Makassar Teten Djaka Triana mengatakan sudah lazim kredit agak menurun pada bulan pertama. Pengucuran kredit Januari 2008 juga melandai terhadap akhir tahun.

“Penggunaan kredit Desember biasanya tinggi, diperlukan untuk pengadaan barang keperluan Natal dan Tahun Baru. Setelah itu di Januari turun karena adanya pembayaran,” kata Teten, kemarin. Dia menilai kredit konsumsi naik karena kartu kredit yang biasanya baru dibukukan atau efektif menjadi tagihan pada Januari. Kepala Cabang Bank BCA Tbk Makassar Hendrik Sia menuturkan perbankan mulai mengurangi pemrosesan kredit baru saat akhir tahun sehingga realisasi pada awal tahun relatif berkurang.

Di samping itu, katanya, kondisi ekonomi yang cenderung lesu menyebabkan pengusaha meminimalkan pencairan plafon, khususnya di sektor perdagangan.

Pulih duluan

Hendrik memperkirakan perlambatan kredit masih akan terjadi. Namun, begitu kredit mulai bangkit, dia menduga pinjaman konsumsi yang akan lebih dulu pulih.
"Pemicunya kemungkinan kredit konsumsi seperti kredit tanpa agunan dan kartu kredit. Bunga KPR yang masih tinggi membuat nasabah wait and see." Senada, Pemimpin Kantor Bank BNI Tbk Wilayah VII Bambang Kuncoro mengutarakan sektor perdagangan dan kredit konsumsi akan berada di garis terdepan saat penyaluran kredit kembali meningkat.

Menurutnya, penurunan posisi kredit saat ini masih wajar sebab berlangsung di akhir tahun. Dengan kata lain, kondisi riil baru akan tampak menjelang pertengahan tahun.

»» read more

Kredit konsumsi Januari masih tumbuh

MAKASSAR: Bank umum masih menorehkan pertumbuhan kredit konsumsi di tengah turunnya total posisi pinjaman di Sulawesi Selatan pada Januari 2009. Semua kategori kredit konsumsi, kecuali segmen rumah toko/rumah kantor (ruko/rukan) mencatat kenaikan outstanding dibanding Desember 2008.

Kredit pemilikan rumah (KPR) dan apartemen sampai dengan tipe 70 tumbuh 0,3%, KPR dan apartemen > tipe 70 naik 0,2%, serta kredit lainnya termasuk kredit tanpa agunan dan kartu kredit loncat 0,7%. Sementara itu, kredit ruko turun 0,15%.Secara keseluruhan, posisi kredit konsumsi bank umum per Januari sebesar Rp12,4 triliun, tumbuh masing-masing 27% bila dikomparasikan dengan Desember 2008 dan 2007. Kelompok bank umum ini tidak termasuk BPR, bank asing dan campuran, serta syariah.

Outstanding KPR dan apartemen sampai dengan tipe 70 mencapai Rp2,6 triliun, KPR dan apartemen > tipe 70 Rp1,14 triliun, kredit ruko Rp682 miliar, serta terbesar kredit lainnya Rp7,8 triliun. Total kredit bank umum di Sulsel pada Januari 2009 sekitar Rp26,86 triliun. Jika memasukkan penyaluran pinjaman oleh bank asing dan campuran, syariah, dan BPD jumlahnya tembus Rp31 triliun.

Pada periode yang sama, kredit modal kerja mencapai Rp11 triliun dan investasi Rp3,4 triliun, ma-sing-masing melemah dibanding Desember 2008.
Pemimpin Kantor Bank BRI Tbk Makassar Teten Djaka Triana mengatakan sudah lazim kredit agak menurun pada bulan pertama. Pengucuran kredit Januari 2008 juga melandai terhadap akhir tahun.

“Penggunaan kredit Desember biasanya tinggi, diperlukan untuk pengadaan barang keperluan Natal dan Tahun Baru. Setelah itu di Januari turun karena adanya pembayaran,” kata Teten, kemarin. Dia menilai kredit konsumsi naik karena kartu kredit yang biasanya baru dibukukan atau efektif menjadi tagihan pada Januari. Kepala Cabang Bank BCA Tbk Makassar Hendrik Sia menuturkan perbankan mulai mengurangi pemrosesan kredit baru saat akhir tahun sehingga realisasi pada awal tahun relatif berkurang.

Di samping itu, katanya, kondisi ekonomi yang cenderung lesu menyebabkan pengusaha meminimalkan pencairan plafon, khususnya di sektor perdagangan.

Pulih duluan

Hendrik memperkirakan perlambatan kredit masih akan terjadi. Namun, begitu kredit mulai bangkit, dia menduga pinjaman konsumsi yang akan lebih dulu pulih.
"Pemicunya kemungkinan kredit konsumsi seperti kredit tanpa agunan dan kartu kredit. Bunga KPR yang masih tinggi membuat nasabah wait and see." Senada, Pemimpin Kantor Bank BNI Tbk Wilayah VII Bambang Kuncoro mengutarakan sektor perdagangan dan kredit konsumsi akan berada di garis terdepan saat penyaluran kredit kembali meningkat.

Menurutnya, penurunan posisi kredit saat ini masih wajar sebab berlangsung di akhir tahun. Dengan kata lain, kondisi riil baru akan tampak menjelang pertengahan tahun.

»» read more

Wali Kota janji segera usut PDAM

MAKASSAR: Wali Kota Makassar Andi Herry Iskandar menegaskan akan mengusut dugaan kasus penggelembungan (mark up) anggaran dalam proyek pengadaan meteran air oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Mark up proyek ini diketahui setelah muncul hasil audit investigasi Badan Pemeriksaan Keuang­an dan Pembangunan (BPKP) Sulsel pada 31 Desember 2008. Laporan BPKP kini ada di tangan Wali Kota.

BPKP menemukan penyalahgunaan anggaran senilai Rp1,4 miliar di tubuh PDAM Makassar dalam proyek pengadaan meteran oleh PT Wetang Lestari pada 2007. Dalam pengadaan meteran de­ngan total anggaran Rp3,69 miliar tersebut, Wetang Lestari menetapkan anggaran Rp205.000 per unit meteran merek Barindo, padahal harga pasar saat itu disebut hanya berkisar Rp115.000 per unit.

Dengan demikian, diduga terja­di penggelembungan hingga sekitar Rp90.000 per unit atau total Rp1,4 miliar.Menurut Herry, laporan hasil audit ini merupakan permintaan Wali Kota Makassar Ilham Arif Sirajuddin ketika itu. Audit dila­kukan menyusul ada dugaan penyelewengan di tubuh salah satu perusahaan daerah milik Pemkot itu. “Memang benar ada dugaan penggelembungan dan kami akan segera melakukan pertemuan dengan direksi PDAM pekan depan untuk meminta klarifikasi,” kata Herry di Balai Kota, kemarin.

Wali Kota menambahkan, sebelum melakukan pertemuan dengan PDAM, pihaknya akan mempelajari terlebih dulu laporan BPKP mengenai dugaan penggelembung­an. Di samping itu juga permintaan pemutusan MoU dengan pihak ketiga PT Traya Tirta Makassar dalam pengelolaan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Panaikang II.

Pemutusan MoU, menurut BPKP, untuk menghindari poten­si kerugian lebih besar. Hal itu terkait adanya dugaan mark up anggaran yang juga terjadi pada proyek pengadaan material pipa bersama Traya, di mana proyek tersebut menelan anggar­an sebesar Rp7 miliar.

Secara terpisah, Ketua Badan Pengawas PDAM Makassar Ruslan Abu membenarkan hasil audit BPKP yang mengendus penggelembungan anggaran. Tapi, dia mengaku pihaknya belum bertemu dengan direksi PDAM terkait temuan itu. “Status kami di sini hanya seba­gai pengawas yang bertugas memantau PDAM dalam hal kontrak kerja sama dengan pihak ketiga. Menyangkut anggarannya sepenuhnya wewenang direksi,” kata Ruslan.

Penggelapan pajak
Menurut sumber Bisnis yang mengetahui kinerja PDAM, laporan BPKP mengenai kasus meteran sudah sampai di meja Wali Kota sekitar sebulan lalu. Sumber itu mengemukakan, selain kasus mark up meteran dan kerja sama dengan PT Traya, PDAM juga terindikasi kasus pajak senilai Rp7,5 miliar dan mark up pada tender pengadaan air di PT Makassar Te’ne.

Khusus penggelapan pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat diketahui telah memblokir rekening PDAM Makassar. Kasus ini telah berlangsung sejak 2005 hingga 2006. “Banyak dugaan mark up selama ini terjadi di PDAM Makassar, namun belum tersentuh hukum,” kata sumber itu lagi.
Direktur Utama PDAM Makassar Tajuddin Noer menolak memberikan penjelasan kepada wartawan ketika dikonfirmasi.

Sementara itu, saat dikonfirmasi melalui ponselnya pada Selasa (10 Februari), Humas PDAM Jufri Sakka tidak bersedia memberikan keterangan. Menurut Jufri, pihaknya belum mendapatkan informasi apa pun mengenai hal itu. “Jangan tanya ke saya, langsung saja ke yang bersangkutan. Sampai saat ini, saya belum mengetahui apa pun me­nge­nai masalah itu,” tandas Jufri.

»» read more

Pertamina target 35 juta liter pelumas di KTI

MAKASSAR:PT Perta-mina menargetkan produksi pelumas di kawasan timur Indonesia (KTI) minus Kalimantan tahun ini 35 juta liter. Target ini ditetapkan setelah tahun 2008 penjualan mencapai 32 juta liter. Saat itu, 60% pelumas Pertamina diserap segmen otomotif dan 40% untuk kebutuhan industri.

Sales Region Manager Pertamina Wilayah VII Ibnu Prakoso menjelaskan target penjualan 2009 didorong prediksi pertumbuhan otomotif dan industri yang kian pesat di KTI. “Ke depan KTI menjadi sasaran dari semua produsen pelumas di Indonesia karena potensi pasar yang masih besar,” kata Ibnu, kemarin.

Untuk menyukseskan target tersebut, Pertamina VII akan memaksimalkan penjualan produk pelumas di 32 agen dan 400 SPBU di Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampapua). Selain itu, menjaga ketersediaan di tiga depot, yakni depot Sulawesi membawahi Makassar, Donggala, dan Bitung, depot Papua untuk Jayapura, Biak, Sorong dan Tual, serta depot Maluku dan Maluku Tengah untuk Woyame, Ambon, dan Ternate.

Penjualan terbesar atau 51% berada di Sulsel, 26% di Sultra, Manado, dan Gorontalo, dan 23% di Papua dan Maluku. Dia mengaku target di Sulampapua tahun ini diprediksi tumbuh sekitar 8% - 9%. Secara umum penjualan masih didominasi jenis pelumas otomotif kendaraan ringan dan berat.

Jenis pelumas Pertamina yang beredar di Sulampapua meliputi Fastron, Enduro 4T Racing, Prima XP 10W-40W, dan Mesran. Ibnu mengaku pihaknya juga optimistis dapat mencapai target penjualan 2009, menyusul beroperasinya Lube Oil Blending Plant (LOBP) Gresik Jatim. LOBP Gresik merupakan pabrik pelumas keempat sesudah Jakarta, Surabaya, dan Cilacap.

LOBP Jakarta setiap tahun memproduksi pelumas 300.000 kiloliter, Surabaya 130.000 KL, Cilacap 120.000 KL, dan Gresik 130.000 KL. Total produksi 680.000 KL. LOBP Gresik, ungkap dia, dibangun untuk memperkuat bisnis pelumas dan grease di Sulampapua. Dengan beroperasinya LOBP Gresik, Pertamina akan bersaing merebut potensi pasar yang diprediksi menembus Rp6,7 triliun.

Dia menjelaskan penjualan pelumas di Sulam-papua pada 2008 mencapai 10% dari total penjualan Pertamina, Jawa 60%, Kalimantan 12%, dan Sumatera 18%. Produksi Pertamina mencapai 35 merek, yaitu 16 pelumas otomotif, 15 industri, dan 4 merek grease.

»» read more

Perdagangan saham naik tipis 1,5%

MAKASSAR: Nilai perdagangan saham di Kota Makassar naik tipis 1,5% selama Februari 2009 terutama karena jumlah hari transaksi lebih banyak dibanding bulan sebelumnya. Pusat Informasi Pasar Modal (PIPM) Makassar melaporkan total perdagangan pada bulan kedua tahun ini Rp131,57 miliar. Pada Januari, transaksi bulanan tercatat hanya Rp129,62 miliar.

Jumlah waktu perdagangan saham di Februari sebanyak 20 hari sedangkan Januari 19 hari karena terpotong libur awal tahun dan perayaan Imlek. Kuasa Perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk PIPM Makassar Yessie Marisa mengatakan para pemodal tampak masih kurang bergairah masuk ke pasar sebab belum ada sentimen positif yang cukup kuat.

Sebaliknya, kata dia, rentetan berita negatif seputar krisis ekonomi global menghantam lantai bursa ibarat banjir bah. Kondisi tersebut juga menyebabkan sebagian investor takut membeli saham. “Ini (penurunan) terjadi di seluruh dunia. Belum ada tanda krisis ekonomi global membaik,” jelasnya, kemarin.

Yessie menuturkan BEI sebenarnya lebih menyukai perdagangan saham melesu dalam situasi sekarang asalkan indeks harga saham gabungan relatif stabil, tidak merosot drastis akibat kepanikan pemodal.

“Lebih baik sekarang transaksi menipis daripada tetap tinggi namun disebabkan investor menjual besar-besaran.” Sebanyak empat perusahaan sekuritas melayani perdagangan saham di Makassar, yakni PT Trimegah Sekuritas Tbk, PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Bhakti Sekuritas.

Sedangkan satu perusahaan lainnya PT Sinar Mas Sekuritas hanya melayani penjualan reksadana. Tahun lalu total perdagangan saham mencapai Rp2,82 triliun, rata-rata Rp235 miliar sebulan. Transaksi pada 2008 turun tipis 0,5% dibanding 2007.

Pertumbuhan nilai transaksi sempat berkisar 10%-20% selama paruh pertama sebelum perlahan tergerus dan tumbuh negatif. Sementara itu, bulan ini juga Makassar akan menerima satu perusahaan sekuritas baru, PT Minna Padi Sekuritas.

Yessie mengemukakan selain Minna Padi, PT Trust Securities juga telah memberi lampu hijau bakal menjajaki pembukaan kantor di kota itu. Branch Manager Minna Padi Sekuritas Wiwi Haryati berpendapat kejatuhan harga akibat krisis global membuat banyak saham unggulan sudah undervalued. “Bagi investor sejati, ini sebenarnya kesempatan untuk collect,” paparnya.

»» read more

Penjualan laptop paket Microsoft hambat IGOS

MAKASSAR: Penjualan laptop dan netbook yang dilengkapi sistem operasi Windows XP dan Vista milik Microsoft Corp. bakal menghambat program Indonesia Go Open Sources (IGOS) yang dijalankan dengan mengembangkan peranti lunak (software) gratis berbasis Linux. Praktik penjualan bundling (paket) dengan Microsoft itu berpotensi melanggar Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat.

Direktur Internux Adi Nugraha yang bergerak dalam bisnis jaringan internet, mengatakan kerja sama Microsoft dengan pengembang perangkat keras (hardware) laptop sangat tidak mendukung IGOS yang dicanangkan pemerintah. Penjualan paket, kata Adi, membatasi pilihan konsumen untuk menggunakan sistem operasi. Bahkan dia menuding pihak Microsoft terkesan memaksakan agar konsumen hanya menggunakan Windows sebagai sistem operasi.

“Ini cara-cara yang tidak sehat dan akan menghambat IGOS dalam mengembangkan OS Linux,” ungkapnya saat dihubungi, kemarin. Pendiri Linux User Group Ujungpandang (LUGU) itu menambahkan harga komputer yang dijual dengan Windows lebih mahal sekitar Rp1,2 juta – Rp2,5 juta per unit.

Windows XP hadir dalam dua varian, yakni XP Home Edition US$94 dan XP Professional US$157. Sementara Windows Vista memiliki empat varian, yakni Vista Home Basic US$104, Vista Home Premium US$128, Vista Business US$158, dan Vista Ultimate US$211. Adi menambahkan program IGOS untuk menciptakan peranti lunak berbasis Linux yang diberikan secara gratis. Sistem operasi Linux kini ada di sejumlah distro di Makassar, a.l. Ubuntu, Fedora, Debian, Slackware, dan Redhat yang memberikan program gratis.

Menurut dia, jika IGOS berkembang maka ketergantungan terhadap produk Microsoft dapat diminimalisir. Untuk itu, dia berharap produsen komputer juga menjual laptop yang dipaketkan dengan Linux. Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Makassar Dendy Rachmat Sutrisno mengatakan pola perdagangan paket komputer dengan Microsoft sudah masuk dalam kajian KPPU pusat. Menurut Dendy, KPPU sedang mempelajari sejauh mana kegiatan Microsoft berdampak di pasaran IT. “Kasus bundling Windows ini sudah menjadi perhatian KPPU. Microsoft sudah pernah didenda KPPU Eropa,” kata dia.

»» read more

Aset Bank Muamalat tumbuh 30%

AMBON: Aset Bank Muamalat Ambon, Maluku, terus bertumbuh hingga 30% sejak pertama kali melayani nasabah pada November 2006 di kota berjuluk Manise itu. Koordinator Pemasaran Bank Muamalat Ambon Abdul Rodjak menuturkan pertumbuhan aset ini terjadi seiring meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada bank berbasis syariah tersebut. Menurutnya, selain peningkatan jumlah nasabah, pembiayaan juga tumbuh 60%.

“Nasabah bertumbuh dari tahun 2007 sebanyak 5.792 menjadi 11.405 nasabah di akhir 2008, sedangkan pembiayaan kredit dari 244 debitur menjadi 504 debitur. Rata-rata tumbuh sekitar 60%,” ujarnya di Ambon, kemarin.
Dari sisi pembiayaan, kata Rodjak, peningkatan itu terutama terjadi pada sektor jual beli, sedangkan bagi hasil menempel pada urutan kedua. Pembiayaan pada layanan jasa belum membukukan hasil. Dia menyebutkan aset dari tahun 2007 tercatat Rp31 miliar naik menjadi Rp35 miliar pada akhir 2008. Di 2009, kata Rodjak, pertumbuhan aset diproyeksikan bertengger di kisaran Rp45 miliar.

Dengan tumbuhnya aset, ujar dia, bisa mendorong secara maksimal pembiayaan yang sedang diusahakan menjaring debitur UMKM hingga menyerap 60% dari seluruh total pembiayaan di tahun 2009. “Kami sedang fokus untuk menjaring sektor riil sehingga memberi dampak pada peningkatan aset bank,” tandasnya.

Menurut Rodjak, selama ini pihaknya selalu menjaring badan usaha yang telah berbadan hukum sebagai mitra pembiayaan, seperti koperasi. Untuk usaha perorangan, katanya, masih mengandung risiko karena faktor kelaikan usaha dan akuntabilitasnya masih belum bagus. “Jangan sampai pembiayaan untuk tujuan produktif malah digunakan untuk kepentingan konsumtif,” tukasnya.

Sebagai strategi menjaring nasabah, kata Rodjak, pihak-nya sudah memperluas akses masyarakat ke layanan perbankan dengan sistem online. Layanan itu, kata dia, melalui kerja sama dengan kantor pos di setiap daerah. “Ke depan kantor pos sudah menyanggupi untuk membuka layanan online hingga di setiap kantor pos di setiap kecamat­an. Cara itu bisa memudahkan akses masyarakat pada jasa perbankan kami,” ujarnya.

Selain itu, jelasnya, untuk menjaring nasabah setiap tahun bank memberi bonus umroh bagi nasabah yang terus me-ningkatkan saldo tabungan. Menurutnya, saat ini perkembangan Bank Muamalat cukup stabil. Dia mengklaim dari 27 bank yang beroperasi Maluku, Bank Muamalat berada pada rangking 20.

»» read more

Anggaran perbaikan irigasi Rp350 miliar

MAKASSAR: Anggaran perbaikan irigasi di Sulsel tahun ini mencapai Rp350 miliar, naik Rp50 miliar dari tahun 2008. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai irigasi 647.899 hektare sawah.

Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Sulsel Soep­rapto Budisantoso mengatakan anggaran bersumber dari APBN sebesar Rp320 miliar dan APBD Rp30 miliar. untuk merehabilitasi dan memelihara, sebab kondisi irigasi di Sulsel sudah 70% rusak dan hanya sekitar 30% dalam kondisi baik.

Data PSDA menunjukkan, total irigasi yang rusak berat 35% atau 226.761 ha, rusak ringan 255.158 ha, dan dalam kondisi baik 161.975 ha. Soeprapto mengatakan pada dasarnya kerusakan irigasi disebabkan pemeliharaan tidak serius. Karena itu, untuk menyukseskan program Pemprov Sulsel tentang surplus beras 2 juta ton, irigasi harus dalam kondisi baik.

Selain itu, dia berharap kondisi irigasi nantinya akan lebih baik setelah ditetapkan menjadi peraturan daerah. “Pokoknya irigasi perlahan-la­­­han akan semakin baik sebab landasan hukumnya juga sudah jelas,” kata Soeprapto, kemarin di Gedung DPRD usai penetapan rancangan perda irigasi.

Gubernur Syahrul Yasin Limpo mengatakan luas sawah produktif di Sulsel mencapai 800.000 ha. Gubernur optimistis Sulsel dapat mencapai surplus beras 2 juta ton untuk menjamin swasembada pa­ngan.

»» read more

Sunset policy tingkatkan jumlah WP di Kendari

KENDARI: Sejak diberlakukan kebijakan pemutihan pajak atau sunset policy, jumlah warga Ken-dari, Sultra, yang mendaftarkan diri sebagai wajib pajak melonjak dua kali lipat.

Hal itu disampaikan Kepala Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan­ Pajak Pratama (KPP) Kendari Fai-sal Azkarnaen, kema­rin. Menurut Faisal, jumlah wajib pajak sebelum kebijakan dikeluarkan sebesar 15.944 orang.
Setelah kebijakan diterapkan, jumlahnya melonjak mencapai 33.218 orang per 1 Juni 2008, naik 52%. Bahkan per 11 Maret 2009, jumlah wajib pajak naik lagi mencapai 34.265 orang. ”Antusiasme masyarakat ting­­gi bukan semata adanya peng­ha­­­pusan utang pajak, namun juga ke­­bi­ja­­kan dari pemotongan pajak penghasilan yang diberikan,” jelas Faisal.

Dia mencontohkan, bagi mereka yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), maka PPh mereka bisa 20% lebih tinggi ketimbang yang memiliki NPWP. Namun pemilik NPWP yang terdaftar di Kendari tidak se­­muanya warga setempat. Faisal mengatakan, bisa saja warga dari Konawe, Konawe Selatan, dan Konawe Utara dilayani oleh kantor pelayanan di Kendari.

Dijelaskan, KPP Pratama di Sultra ada tiga, yakni di Kendari, Kolaka, dan Baubau. Ditambah dengan kantor pelayanan pembantu di sejumlah kabupaten. ”Kantor ini masing-masing memiliki data pemilik NPWP,” jelas Faisal.

Dampak dari kebijakan sunset policy juga penambahan pemasukan pajak sebesar Rp925 juta. ”Pemasukan ini bukan tambahan akibat meningkatnya jumlah wajib pajak, tapi hasil dari perbaikan surat pelaporan tahunan wajib pajak,” jelasnya. Sedangkan total pemasukan pajak sepanjang 2008 mencapai Rp359 miliar. Untuk Januari 2009, penerimaan baru Rp21 miliar, belum termasuk PBB.

»» read more

Kredit konstruksi perlu relaksasi

MAKASSAR: Perbankan diminta memperlonggar penyaluran kredit konstruksi khususnya untuk sektor properti di Sulsel demi membantu menggairahkan bisnis tersebut tahun ini. indonesia (REI) Sulsel Jamaluddin Jafar mengatakan satu-satunya hambatan potensial bagi sektor properti khususnya perumahan di daerah itu saat ini adalah kecenderungan menciutnya por-si kredit konstruksi. Dia mengungkapkan sejumlah pengembang anggota REI mengaku belakangan ini sulit mengakses modal kerja karena bank mengurangi pengucuran serta memperketat pro­sedur. Kondisi itu, katanya, dipastikan bakal memperlambat laju ekspansi. Padahal, imbuhnya, situasi eksternal belakangan ini mulai berpihak ke pengusaha dan bisnis properti secara umum. amaluddin a.l. terus turunnya bunga acuan BI rate, dan menurunnya harga sebagian besar bahan bangunan. Selain itu, masih tingginya minat masyarakat membeli rumah sepert­i tampak dari transaksi Expo REI 2009 pekan lalu yang melampaui target. “Sekarang optimisme pengembang bangkit lagi setelah melihat antusiasme selama Expo REI. Hanya saja, kami masih terhambat makin ketatnya kredit konstruksi untuk properti,” kata Jamaluddin, kemarin.

Secara terpisah, Direktur Utama PT Garisa Properti Harris Hody me­ngatakan pengetatan kredit properti terasa bukan hanya pada pinjaman baru, namun juga pencairan plafon kredit yang telah disepakati. “Akibatnya, ada pengembang yang berhenti lama di tahap pembangun­an pondasi karena agak kesulitan mencairkan plafon kredit,” keluhnya.
Harris meminta perbankan menyi­kapi ini dengan serius. Kata Wakil Ketua DPD REI Sulsel itu, pengucuran yang tersendat bukan mustahil akhirnya akan mempersulit debitor melunasi cicilan sebelumnya sebab bisnisnya berhenti berputar.

Berlebihan
Secara khusus, Harris mengimbau para pengembang di daerah itu tidak berlebihan menanggapi hasil Expo REI 2009 yang disebut membuahkan transaksi Rp112 miliar atau di atas target semula Rp90 miliar. Alasannya, papar dia, pameran merupakan event khusus di mana peserta menawarkan berbagai keri­nganan harga dan tambahan fasilitas yang biasanya absen dalam situa­si normal.

“Pameran tidak menggambarkan kondisi riil. Lagipula, itukan angka dari event organizer yang tentu ingin acaranya dianggap sukses,” tukas Harris. Pada dasarnya, lanjutnya, sektor properti di daerah itu masih berada dalam tekanan. Tahun lalu kredit konstruksi di Sulsel tercatat Rp2 triliun atau membubung hampir 60% diban-dingkan dengan tahun 2007.

Pangsa kredit konstruksi terhadap total outstanding pinjaman di daerah itu sekitar 6,4%. Sayangnya, Kan-tor Bank Indonesia Makassar tidak merekam berapa kredit konstruksi sektor properti, apalagi pergerakannya per periode.

Percepatan ekspansi kredit konstruksi tampak terjadi pada periode Januari-Agustus dengan pertumbuhan­ 60% sebelum perlahan melambat selama September hingga akhir tahun 2008. Antara September-Desember tersebut, pertumbuhan outstanding kredit konstruksi tercatat kurang dari 2%.

»» read more

Monopoli taksi bandara dilindungi perda

MAKASSAR: Harapan operator taksi lain mengambil penumpang di area Bandara Sultan Hasanuddin Makassar kian terhambat karena berhadapan dengan Peraturan Daerah (Perda) Sulsel No.62 Tahun 2008. Pasal 2 dalam perda itu memberikan hak monopoli tarif berdasarkan zona khusus kepada Koperasi Taksi Bandara (Kopsidara). Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Makassar Dendy Rachmat Sutrisno mengatakan perda tersebut yang selama ini digunakan sebagai dasar pihak Kopsidara memonopoli bisnis taksi bandara.

“Kami menilai perda yang menjadi senjata Kopsidara menguasai bandara dan menutup ruang bagi operator lain. Konsumen memiliki hak untuk menentukan sendiri taksi yang akan dipakai,” kata Dendy kepada Bisnis, kemarin. Dendy menjelaskan perda menjadi alasan bagi Kopsidara untuk tetap menguasai lahan bisnis di Bandara Hasanuddin, termasuk mempertahankan pemberlakuan tarif berdasarkan zona.

Seperti diketahui, Kopsidara memberlakukan tarif zona I sebesar Rp65.000, zona II Rp87.000, dan Zona III mencapai Rp100.000. Sistem penarifan zona, kata dia, memang hanya berlaku untuk sekali jalan. Namun penetapan tarif di lapangan dinilai melenceng sebab berpotensi merugikan penumpang yang harus membayar jumlah yang sama dengan konsumen lain kendati jarak tempuhnya lebih pendek.

Keberadaan perda yang berada di tangan Kopsidara, ungkap dia, akan menghambat pihak KPPU untuk mencabut monopoli transportasi di bandara. “Ini sangat jauh dari semangat berbisnis sehat di kalangan operator taksi di Makassar. Kami mau semua pihak baik pemda, pengusaha, dan Angkasa Pura I duduk bersama menyelesaikan perselisihan tersebut,” tutur dia.

Paksakan zona

Dendy menambahkan pihak PT Angkasa Pura I dan Kopsidara sebenarnya sudah mau menjalankan salah satu tuntutan KPPU dengan memperbolehkan operator taksi lain mengambil penumpang di area bandara. Menurut Dendy, keputusan Angkasa Pura I dan Kopsidara tersebut, sudah memberikan ruang bagi penumpang untuk memilih jenis taksi.

Namun, katanya, operator taksi selain armada Kopsidara tetap diharuskan mengambil tiket di loket Kopsidara dan penumpang diwajibkan membayar se-suai tarif zona yang ditentukan. Hal tersebut dinilai menunjukkan Kopsidara dan PT AP I masih setengah hati melepas bisnis taksi kepada persaingan bebas.

Untuk menyelesaikan masalah tersebut, KPPU pada 19 Maret mendatang mengagendakan dengar pendapat (hearing). KPPU bakal mengundang Gubernur Sulsel, pengusaha taksi, Kopsidara, AP I, dan Dinas Perhubungan. Sementara itu, dari KPPU akan hadir Anggota KPPU Prof. Ahmad Ramadhan Siregar dan Tajuddin Noor Said.

Saat ini ada lima operator taksi yang beroperasi di Makassar, yakni Taksi Bosowa, Lima Muda, Gowata, Gowamas, dan Taksi Putra. Terkait dengan bisnis transportasi di bandara, sekarang banyak pula tukang ojek yang beroperasi di Bandara Hasanuddin.

Baso, salah seorang tukang ojek, mengatakan keberadaan ojek motor di bandara tidak lepas dari permainan oknum tertentu.
“Kami harus membayar setoran kepada petugas untuk setiap penumpang yang diangkut keluar masuk bandara,” kata Baso kepada Bisnis.

»» read more

Unilever kuasai 60% pasar produk kesehatan

MAKASSAR: PT Unilever Indonesia Tbk mengklaim menguasai 60% pasar produk kesehatan di Tanah Air pada 2008. Dari penguasaan pasar sepanjang tahun 2008 tersebut, penjualan terbesar diperoleh dari produk seperti sabun mandi batang, sabun cair, sampo, dan hand wash.

Assistant Brand Manager Merek Lifebuoy Unilever Anggiaswari Odang mengatakan produk Lifebuoy termasuk yang memberikan keuntungan paling besar bagi perseroan, terutama penjualan melalui paket promosi. Dia mengaku yang mendominasi penjualan di daerah adalah sabun kesehatan jenis padat maupun cair.

“Penetrasi pasar melalui kegiatan promosi cukup besar mendongkrak penjualan. Masyarakat lebih mudah menerima dan memahami manfaat produk Unilever,” kata Riri seusai acara Superdad Lifebuoy di Makassar, kemarin. Dia mengaku produk kesehatan adalah satu-satu-nya dari 18 lini produk milik Unilever yang menguasai pasar di seluruh Indonesia saat ini. Produk kesehatan tersebut terdiri dari sabun Lifebuoy, Lux, Pepsodent, dan Sunsilk.

Unilever, kata dia, optimistis tetap dapat mempertahankan posisi nomor satu dalam penjualan produk kesehatan. Selain kesehatan, penjualan Unilever juga diperoleh dari produk wewangian, kecantikan, kebersihan, dan makanan.

Merek produknya meliputi Axe, Citra, Pond’s, Rexona, Rinso, Sunlight, dan Molto. Di samping itu, Kecap Bango, Blueband, Royco, Sariwangi, Taro, dan Wall’s. Anggiaswari menegaskan perusahaan yang berdiri pada tahun 1933 itu tidak hanya fokus pada penjualan, tapi juga memberikan perhatian kepada

peningkatan sumber daya manusia melalui program corporate social responsibility (CSR). Program CSR Unilever, menurut Riri, dalam bentuk kampanye kesehatan, edukasi gigi dan mulut, pelestarian makanan tradisional, serta memerangi kelaparan dan kekurangan gizi di Indonesia.

»» read more

Ambon kembangkan kawasan bisnis Passo

AMBON: Kawasan Passo di Kota Ambon, Maluku, akan dipacu menjadi sentra ekonomi baru yang menghubungkan daerah lingkar luar sebagai pendukung pertumbuhan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Ambon Syarif Tuasikal mengatakan wilayah Passo akan dijadikan kawasan bisnis setelah pusat kota Ambon, yang selama ini berkembang dari Batumerah hingga ke Benteng.

“Passo sedang kami kembangkan menjadi kawasan sentra ekonomi baru, yang bisa menampung aktivitas perekonomian lintas kota/kabupaten,” ujar Syarif di Ambon, kemarin. Menurutnya, Passo merupakan pintu masuk dari daerah lain ke Ambon, sehingga pemanfaatannya bisa menopang keberadaan pusat kota karena lahan semakin sempit akibat pertumbuhan penduduk dan berbagai aktivitas di dalamnya.

“Nantinya mereka dari kabupaten lain bisa berbelanja di Passo karena sudah menjadi kawasan bisnis,” tandasnya.Pemkot, kata Syarif, telah menyediakan lahan 11 hektare untuk pengembangan lokasi kawasan bisnis tersebut, dengan langkah awal membangun terminal transit dan pasar tradisional.

Pasar tradisional, tambahnya, dibangun dengan bantuan dana dari Departemen Koperasi dan UKM melalui Dinas Koperasi dan UKM sebesar Rp5 miliar. Sedangkan terminal transit yang dibiayai APBD dan APBN menelan anggaran sekitar Rp63 miliar. Infrastruktur seperti jalan masuk terminal dan jalan lingkar barat sedang dirampungkan dengan biaya Rp20 miliar.

Syarif menjelaskan, luas Kota Ambon adalah 3/5 atau 377 km dari luas Pulau Ambon, sedangkan 2/5 Pulau Ambon masuk Kabupaten Maluku Tengah. Kota berpenduduk 270.000 jiwa itu semakin sempit karena telah berkembang sebagai pusat bisnis, jasa, pemerintahan, dan pendidikan.

Apalagi tambahnya, sesuai tata ruang yang lama lahan yang bisa dikembangkan sebagai ruang publik seperti bisnis dan pemerintahan di Kota Ambon hanya sekitar 15%, karena sebagian besar berupa perbukitan dan laut.

“Paska konflik tata ruang wilayah mengalami pergeseran peruntukan, karena terjadi alih fungsi ruang wilayah permukiman yang mulai merambah kawasan konservasi air di perbukitan,” sebutnya. Di lain pihak, pasar-pasar yang telah dibangun tidak bisa menampung pedagang yang semakin banyak beraktivitas paska konflik.

Hal ini karena ruang untuk pasar mulai melebar dengan pembukaan pasar dadakan.Karena itu, lanjut Syarif, kawasan bisnis Passo bisa menjadi solusi menata kembali tata ruang wilayah di Ambon sesuai peruntukan. Hal ini akan memudahkan mengembangkan setiap kawasan dengan ciri khas dan karakteristiknya masing-masing.

»» read more

Ekspor semen Sulsel tahun lalu anjlok 64%

MAKASSAR: Sulawesi Selatan kehilangan potensi devisa sebesar US$927.000 dari semen akibat anjloknya perdagangan komoditas tersebut ke luar negeri hingga 63,6% tahun 2008. Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulsel Hasan Majadi mengemukakan ekspor semen hanya mencapai US$1,96 juta tahun 2008, padahal tahun 2007 mencapai US$1,03 juta.

“Penurunan devisa disebabkan ekspor semen hanya 24.000 ton, sedangkan tahun 2007 sebanyak 65.926 ton. Akibatnya ada devisa yang hilang,” ujarnya, baru-baru ini. Hasan menuturkan anjloknya nilai ekspor semen hingga 47,3% dan volumenya hingga 63,6% erat kaitannya dengan tingginya konsumsi komoditas tersebut di tingkat lokal tahun lalu.

Hal ini disebabkan gencarnya pembangunan infrastruktur sehingga kebutuhan semen meningkat pesat. “Lagi pula harga semen di dalam dan luar negeri tidak berbeda jauh. Kalaupun ada penjualan ke luar negeri, hanya untuk membina hubungan baik,” ujarnya. Menurut Hasan, hanya ada dua negara sasaran ekspor Sulsel di 2008, yakni Malaysia sebesar 16.000 ton senilai US$797.000 dan Vietnam 8.000 ton senilai US$236.000.

Sebelumnya, Sulsel menjual semen ke India 25.000 ton senilai US$650.000, Timor Leste 2.000 ton sebesar US$82.000, dan Thailand 20 ton sebesar US$27.000. “Jadi selama 2008, tiga negara yakni India, Timor Leste, dan Thailand tidak memasok semen dari Sulsel,” ujarnya.

»» read more

BPKP temukan mark up PDAM Makassar

MAKASSAR: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan penyalahgunaan anggaran senilai Rp1,4 miliar di tubuh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar pada proyek pengadaan meteran.

Sumber Bisnis di PDAM yang mengetahui informasi itu mengemukakan proyek tersebut berawal pada tahun 2007 lalu saat dimenangkan oleh PT Wetang Lestari dengan total anggaran pengadaan Rp3,3 miliar.
Dalam pengadaannya, Wetang Lestari menetapkan anggaran Rp205.000 per unit meteran, padahal harga pasar saat itu disebut hanya berkisar Rp115.000 per unit. Dengan demikian, kata sumber itu mengutip temuan BPKP, diduga terjadi penggelembungan (mark up) hingga sekitar Rp90.000 per unit atau total Rp1,4 miliar.

“Dari hasil pemeriksaan, ditemukan penyimpangan anggaran dalam proyek pengadaan tersebut yang melibatkan oknum terkait,” katanya, kemarin. Selain masalah mark up, BPKP juga merekomendasikan PDAM Makassar memutuskan kontrak kerja sama dengan PT Traya Tirta untuk meminimalkan potensi kerugian yang lebih besar bagi salah satu perusahaan daerah Kota Makassar itu.

“Jadi, hasil laporan BPKP pada 31 Desember 2008 lalu tidak hanya penemuan mark up pada pengadaan meteran yang dilakukan PDAM dengan PT Wetang Lestari, tapi juga mengenai kerja sama antara PDAM dengan pihak PT Traya,” tambahnya.

Saat dikonfirmasi melalui ponselnya, Humas PDAM Makassar Jufri Sakka tidak bersedia memberikan keterangan. Menurut Jufri, pihaknya belum mendapatkan informasi apa pun mengenai hal itu. “Jangan tanya ke saya, langsung saja ke yang bersangkutan. Sampai saat ini, saya belum mengetahui apa pun mengenai masalah itu,” tandas Jufri Sakka.

»» read more

Kontribusi BUMN bagi daerah minim

MAKASSAR: Kontribusi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap pembangunan di daerah masih rendah. Padahal, tujuan pendirian BUMN juga adalah meningkatkan kesejahte-raan rakyat di daerah bersangkutan.

Bukti rendahnya kontribusi terlihat tahun 2008, di mana hanya dua BUMN di daerah ini yakni PT Semen Tonasa dan PT Jasa Raharja yang memberikan sumbangan pihak ketiga kepada Pemprov Sulsel.
ta, sedangkan Jasa Raharja Rp1,6 miliar. Sumbangan ini di luar pajak maupun dana pengembangan masyarakat (community development) yang biasa disalurkan oleh BUMN. Hal itu muncul dalam kunjungan kerja Komisi VI DPR yang membidangi perdagangan dan usaha kecil menengah serta ketenagakerjaan dan investasi di Makassar, kemarin.

Anggota DPR Chairul Anwar Lubis mempertanyakan sejauh mana kontribusi BUMN yang ada di Sulsel terhadap pembangunan di daerah ini. Pasalnya, Chairul menilai kontribusi BUMN terhadap peningkatan kese-jahteraan di berbagai daerah selama ini cukup rendah. “BUMN hadir untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan menjadi perampok uang rakyat yang dikelola di BUMN itu sendiri,” tegas Chairul.

Gubernur Syahrul Yasin Limpo juga mengemukakan kurangnya kontribusi BUMN di Sulsel. Menurutnya, kontribusi BUMN tidak signifikan untuk pembangunan di wilayah ini. “Jangan semuanya disetor ke pusat. Akhirnya perhatian ke daerah tidak ada,” katanya.

Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Sulsel Arifuddin Dahlan mengungkapkan dalam dua tahun terakhir sisa dua BUMN yang memberikan sumbangan pihak ketiga ke Pemprov Sulsel, yakni PT Semen Tonasa dan PT Jasa Raharja. Padahal sebelumnya, beberapa BUMN sempat memberikan kontribusi dalam bentuk sumbangan pihak ketiga setiap tahun, seperti PT Telkom Tbk dan PT Angkasa Pura I.

»» read more

Indosat incar pelanggan tumbuh 20%

MAKASSAR: PT Indosat Tbk mengincar total pelanggan perseroan di kawasan timur Indonesia minus Kalimantan tahun ini tumbuh minimal 20% dibanding tahun lalu. Menurut catatan Bisnis, pada 2008 total pengguna Indosat di Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampapua) mencapai 1,3 juta orang. Jumlah tersebut mening­kat 120% dari tahun sebe­­lumnya.

Head of Sulampapua Region Indosat Fadjar Oetomo mengatakan krisis ekonomi yang menjalari seluruh dunia belum menunjukkan tanda bakal memerosotkan kinerja operator seluler nasional secara signifikan.
Dia menuturkan perlam­batan pertumbuhan penda­patan dan laba bersih sebagaimana yang diala­mi Indosat tahun lalu lebih disebabkan rugi kurs aki­­bat depresiasi rupiah,­ bu­­­kan karena kinerja operasional. Fadjar mengaku cukup optimistis industri teleko­munikasi masih dapat tumbuh tahun ini karena bakal tertolong pelaksa­naan pemilihan umum hampir sepanjang tahun.

Belanja pulsa dan laya­nan seluler lainnya, kata dia, diharapkan meningkat lumayan tinggi oleh momen tersebut. “Saya yakin sektor tele­komunikasi masih bisa meningkat. Namun, bersamaan dengan itu, kami memang perlu lebih efi­sien untuk me­­nekan biaya,” ujarnya, baru-baru ini.

Sama seperti kondisi secara nasional, saat ini Indosat merupakan operator dengan jumlah pelanggan terbesar kedua di wilayah timur Indonesia. Selama 2008, Indosat diperkirakan meraup pendapatan Rp1,5 triliun dan laba bersih sekitar Rp150,4 miliar di Sulampapua.

Belanja infrastruktur
Pada kesempatan yang sama, Fadjar menandas­kan perseroan akan tetap membelanjakan dana se­­­suai kebutuhan untuk memperkuat jaringan telekomunikasi baik se­­­luler, telepon tetap, maupun multimedia di Sulampapua. Menurutnya, belanja in­­­frastruktur tetap digenjot kendati krisis ekonomi membuat banyak perusahaan di pelbagai sektor memilih mengetatkan anggaran.

“Kami ini perusahaan telekomunikasi yang amat bergantung pada kualitas. Belanja infrastruktur akan tetap digelontorkan sesuai de­­­ngan perluasan pasar yang kami rencanakan.” Dia mengatakan tidak ingin hanya sibuk menambah pelanggan tanpa memastikan terlebih dulu kapasitas memadai. “Jangan sampai kapasitas untuk 10 pelanggan dilebarkan menjadi 20 sehingga mengganggu kenyamanan,” imbuhnya.

»» read more

Ambon kembangkan kawasan bisnis Passo

AMBON: Kawasan Passo di Kota Ambon, Maluku, akan dipacu menjadi sentra ekonomi baru yang menghubungkan daerah lingkar luar sebagai pendukung pertumbuhan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Ambon Syarif Tuasikal mengatakan wilayah Passo akan dijadikan kawasan bisnis setelah pusat kota Ambon, yang selama ini berkembang dari Batumerah hingga ke Benteng.

“Passo sedang kami kembangkan menjadi kawasan sentra ekonomi baru, yang bisa menampung aktivitas perekonomian lintas kota/kabupaten,” ujar Syarif di Ambon, kemarin. Menurutnya, Passo merupakan pintu masuk dari daerah lain ke Ambon, sehingga pemanfaatannya bisa menopang keberadaan pusat kota karena lahan semakin sempit akibat pertumbuhan penduduk dan berbagai aktivitas di dalamnya.

“Nantinya mereka dari kabupaten lain bisa berbelanja di Passo karena sudah menjadi kawasan bisnis,” tandasnya.Pemkot, kata Syarif, telah menyediakan lahan 11 hektare untuk pengembangan lokasi kawasan bisnis tersebut, dengan langkah awal membangun terminal transit dan pasar tradisional.

Pasar tradisional, tambahnya, dibangun dengan bantuan dana dari Departemen Koperasi dan UKM melalui Dinas Koperasi dan UKM sebesar Rp5 miliar. Sedangkan terminal transit yang dibiayai APBD dan APBN menelan anggaran sekitar Rp63 miliar. Infrastruktur seperti jalan masuk terminal dan jalan lingkar barat sedang dirampungkan dengan biaya Rp20 miliar.

Syarif menjelaskan, luas Kota Ambon adalah 3/5 atau 377 km dari luas Pulau Ambon, sedangkan 2/5 Pulau Ambon masuk Kabupaten Maluku Tengah. Kota berpenduduk 270.000 jiwa itu semakin sempit karena telah berkembang sebagai pusat bisnis, jasa, pemerintahan, dan pendidikan.

Apalagi tambahnya, sesuai tata ruang yang lama lahan yang bisa dikembangkan sebagai ruang publik seperti bisnis dan pemerintahan di Kota Ambon hanya sekitar 15%, karena sebagian besar berupa perbukitan dan laut.

“Paska konflik tata ruang wilayah mengalami pergeseran peruntukan, karena terjadi alih fungsi ruang wilayah permukiman yang mulai merambah kawasan konservasi air di perbukitan,” sebutnya. Di lain pihak, pasar-pasar yang telah dibangun tidak bisa menampung pedagang yang semakin banyak beraktivitas paska konflik.

Hal ini karena ruang untuk pasar mulai melebar dengan pembukaan pasar dadakan.Karena itu, lanjut Syarif, kawasan bisnis Passo bisa menjadi solusi menata kembali tata ruang wilayah di Ambon sesuai peruntukan. Hal ini akan memudahkan mengembangkan setiap kawasan dengan ciri khas dan karakteristiknya masing-masing.

»» read more

Target investasi swasta di Sulsel capai Rp10 triliun

MAKASSAR: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel menargetkan total realisasi investasi sektor swasta mencapai Rp10 triliun tahun 2009. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel Tan Malaka Guntur mengemukakan, kebutuhan investasi Rp10 triliun tersebut untuk mengejar pertumbuhan ekonomi sebesar 7,6% tahun ini.

“Kami yakin target investasi tersebut realistis dan kami optimis bisa merealisasikannya,” ujarnya kepada Bisnis di Hotel Pantai Gapura, akhir pekan lalu. Menurut Tan Malaka besaran investasi tersebut akan digenjot terus-menerus dalam lima tahun mendatang, dengan target Rp12,7 triliun di tahun 2013.

Nilai investasi akan berpeluang mengerek pertumbuhan ekonomi Sulsel dari angka 7,6% tahun 2009, menjadi 8% di tahun 2013 mendatang. Tan mengatakan prospek investasi tersebut sudah menjadi komitmen stake holder pemerintah daerah untuk mewujudkannya, demi pengembangan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat.

“Angka investasi tersebut sudah tertuang dalam rencana jangka panjang Sulsel 2009-2013, di mana kami telah mengalkulasikan kontribusi investasi sektor swasta untuk mencapai pertumbuhan ekonomi daerah yang kami inginkan. Secara bertahap angka Rp10 triliun tersebut meningkat tiap tahun, di mana nilainya bisa Rp12,7 triliun di tahun 2013,” katanya.

Tan Malaka menuturkan realisasi investasi swasta 2009 ini masih akan didominasi pertanian dan perkebunaan, sebab kekuatan ekonomi Sulsel selama ini memang bertumpu pada sektor tersebut.
Tan mengemukakan pemerintah daerah sudah mengalokasikan stimulus fiskal dalam APBD 2009 untuk menggenjot pengembangan sektor pertanian dan perkebunan lokal lebih optimal.
Sekretaris Badan Promosi dan Penanaman Modal (BPPMD) Sulsel Nur Alam menuturkan target investasi Rp10 triliun di tahun 2009 dan Rp12,7 triliun tahun 2012 sudah disosialisasikan.

Menurutnya, target investasi tersebut dapat terealisasi asalkan fasilitas dan infrastruktur penanaman modal lokal tersedia bagi pelaku dunia usaha.
Nur Alam mengatakan investor enggan membenamkan modal di suatu daerah jika daerah ini masih memiliki birokratis yang berujung pada ekonomi biaya tinggi.

»» read more

Pasar properti membaik

MAKASSAR: Keyakinan para pengembang terhadap prospek properti di Sulawesi Selatan kembali melambung tinggi setelah Expo REI 2009 membukukan transaksi Rp112 miliar. Ketua DPD Persatuan Perusa­haan Realestat Indonesia (REI) Sulsel Jamaluddin Jafar menga­takan hampir semua anggota organisasi tersebut tidak me­nyangka Expo REI bakal mencetak transaksi melampaui sasa­ran.

Angka Rp112 miliar bahkan melebihi target sebelumnya Rp90 miliar dan pencapaian pada Expo REI tahun sebelumnya yang hanya Rp80 miliar. Jamaluddin mengatakan per­­kem­­bangan itu menunjukkan daya beli masyarakat masih tinggi. Minat membeli rumah, kata dia, bahkan tampaknya meningkat seiring kecenderungan turunnya bunga kredit pemilikan rumah (KPR). “Ini bukti daya beli masyarakat di Sulsel masih besar. Penurunan pada 4 bulan terakhir tahun 2008 kelihatannya terjadi karena mereka menunggu momen yang tepat saat bunga KPR turun,” katanya, kemarin.

Menurutnya, arah angin mulai beralih ke sisi para pengembang. Di samping bunga KPR turun, harga bahan bangunan dan ongkos produksi lainnya juga cenderung stabil bahkan menurun. “Harga besi dan bahan lainnya turun. Perbankan juga sa­ngat antusias. Ini benar-benar­ membuat kami kembali optimistis, tak ada alasan untuk pesimis,” imbuhnya. Deputy Project Manager PT Ciputra Fajar Mitra Lauw Hendra mengemukakan cukup ter­­­kejut penjualan dalam Expo REI 2009 sangat tinggi.

“Kami tidak ikut ekspo itu, namun ikut senang karena me­­nunjukkan bisnis properti di Makassar memang tidak ada krisis,” ujarnya. PT Ciputra Fajar Mitra me­­ru­­pakan unit pemasaran Grup Ciputra yang berencana memba­ngun kawasan perumahan elit seluas 30 hektare mulai tahun ini di kota itu. Diperkirakan, perumahan Ci­­putra memiliki 600 unit rumah dua lantai seharga paling murah Rp800 juta.

Hendra mengungkapkan sejauh ini pemesanan perumahan Ciputra lewat broker juga melampaui prediksi. Pengembang nasional tersebut baru akan menawarkan perumahannya se­­cara resmi kepada publik mulai pertengahan bulan ini. Chief Executive Group Business Property Bosowa Safran Yusri mengutarakan bisnis properti di Sulsel tetap prospektif khususnya segmen mene­ngah kecil. Hambatan, kata dia, akan muncul dari tingkat suku bunga dan ketersediaan KPR.

Bunga khusus
Manajer Pameran PT Debin­do Megapromo Basri Ahmad selaku pelaksana Expo REI 2009 menduga membludaknya permintaan rumah disebabkan bank peserta pameran membe­rikan bunga khusus hingga 11,75%.

Total rumah yang terjual selama ekspo tercatat sebanyak 310 unit, meliputi 5 unit rumah toko (ruko), 50 rumah sederhana (RSh), dan selebihnya tipe lain. Jamaluddin Jafar menambahkan DPD REI Sulsel optimistis tahun 2009 REI akan mampu mencapai target pembangunan rumah baru di sini sebanyak 15.000 unit.

»» read more

WP baru Sulselrabar capai 23.730

MAKASSAR: Jumlah wajib pajak (WP) baru di Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (Sulselrabar) selama perpanjangan masa sunset policy Januari-Februari 2009 mencapai 23.732 WP. Sekitar 75% atau kira-kira 17.800 WP di antaranya merupakan WP orang pribadi (OP) sedangkan selebihnya adalah WP badan dan bendaharawan.

Pada tahun 2008, total WP baru hasil sunset policy mencapai 117.384 WP. Dengan demikian, total WP baru yang mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak (NPWP) di daerah itu selama 2008 hingga akhir Februari 2009 sebanyak 141.116 WP. Kepala Kanwil Pajak Sulselrabar Eddi Setiadi mengatakan penambahan pada periode itu membuat total WP terdaftar sebesar 536.877 WP. Jumlah WP di wilayah itu meningkat secara signifikan sejak 2007 seiring digulirkannya program ekstensifikasi WP.

Eddi menuturkan kanwil pajak ingin memacu penerimaan pajak penghasilan (PPh) khususnya dari WP OP yang selama ini dinilai masih jauh dari optimal. Dia berharap makin banyaknya jumlah WP nantinya akan bergerak linier dengan penerimaan pajak. Kanwil Pajak melaporkan penerimaan dari WP OP dan WP badan akhir Februari 2009 masing-masing tumbuh 100,2% serta 49,65% dibandingkan dengan periode lalu.

“Artinya bahwa hasil ekstensifikasi menunjang penerimaan dengan baik. Diharapkan ke depan struktur penerimaan dari PPh OP menjadi dominan dibanding PPh Badan,” jelas Eddi, pekan lalu. Penerimaan pajak, lanjutnya, tahun ini diduga bakal mengalami tekanan. Namun, khusus di Sulselrabar dia kembali mengungkapkan optimisme bahwa potensi penurunan dapat dihindari.

Eddi mengatakan Kanwil Pajak Sulselrabar belum berpikir merevisi target penerimaan ke bawah yang awal tahun ini ditetapkan Rp5,1 triliun. Sampai 28 Februari 2009, penerimaan pajak di daerah itu masih tumbuh 15,6%, jauh melampaui pertumbuhan nasional yang minus 2,23%. Data yang diperoleh Bisnis menunjukkan penerimaan pajak penghasilan (PPh) tumbuh 24,25%, PPN & PPnBM lompat 7,8%, sementara pajak lainnya minus 1,24%.

»» read more

BNI Syariah incar pembiayaan tumbuh 21%

MAKASSAR: PT Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah) Makassar menargetkan total pembiayaan di Sulawesi Selatan tahun ini menembus Rp212 miliar atau tumbuh sekitar 21% dibandingkan dengan posisi akhir tahun lalu. Kepala Cabang BNI Syariah Makassar Ali Fauzi mengatakan pihaknya akan mengejar sektor potensial di segmen konsumer seperti kredit pemilikan rumah (KPR) dan mobil (KPM).

Sedangkan di sektor komersial, jelasnya, BNI Syariah mengincar pembiayaan wirausaha untuk perdagangan komoditas andalan daerah itu, serta jasa-jasa dunia usaha. Ali menuturkan perseroan akan mempercepat pengucuran pembiayaan di semester I ini karena menilai kondisi ekonomi relatif masih baik.

“Kami akan kejar target tahun 2009 agar bisa tercapai pada semester I ini. Soalnya kita tidak tahu bagaimana kondisi ekonomi di semester II, jangan-jangan memburuk,” kata Ali kepada Bisnis, pekan lalu. Dia mengemukakan permintaan pembiayaan relatif masih kuat dalam setahun terakhir kendati dampak krisis finansial global tampaknya mulai menjalar ke perekonomian nasional maupun daerah.

Hal itu, kata dia, tampak dari realisasi kredit BNI Syariah yang tetap kokoh sepanjang 2008. Tahun lalu, perseroan mencatatkan outstanding pembiayaan sebesar Rp175 miliar, naik 17% dibanding akhir tahun sebelumnya.

Sekitar 35% atau setara Rp60 miliar dari total pembiayaan digelontorkan untuk KPR syariah. Ali menuturkan pihaknya bakal memacu perolehan dana pihak ketiga untuk meningkatkan kemampuan penyaluran pembiayaan. Pada 2008, posisi dana pihak ketiga BNI Syariah di Makassar bertengger di kisaran Rp125 miliar atau meningkat 20% dari setahun lampau.

“Tahun ini kami berharap outstanding dana mencapai Rp175 miliar. Kenaikan DPK penting untuk sedikit menurunkan FDR (financing deposit ratio) yang sekarang 140%,” papar Ali. BNI Syariah mempunyai tiga kantor di wilayah Sulsel, masing-masing dua di Kota Makassar dan satu di Kabupaten Gowa. Menurut Ali, jumlah kantor itu akan terus ditambah seiring perkembangan bisnis perseroan di provinsi itu.

Perseroan baru tahun ini naik status menjadi bank umum syariah. Sebelumnya, BNI Syariah adalah unit usaha syariah dari Bank BNI Tbk. Bank yang berdiri pada tahun 2002 tersebut mencetak laba Rp16 miliar di Sulsel pada 2008. Laba ini melesat 60% dibanding 2007.

»» read more

Terminal Ambon butuh Rp34 miliar

AMBON: Pemerintah Kota Ambon, Maluku, sedang me­­ngu­­sahakan suntikan dana APBN Rp34 miliar untuk pe­ram­pungan proyek terminal transit tipe B Passo yang awalnya diproyeksikan menelan Rp63 miliar. Kepala Badan Perencanaan Kota Ambon Syarif Tuasikal, menuturkan Pemkot telah menyurati Gubernur Maluku dan Menteri Perhubungan untuk meminta bantuan pendanaan perampungan proyek terminal transit tersebut.

“Wali Kota Ambon telah menyurati Gubernur Maluku dan Menteri Perhubungan untuk membantu pembiayaan pe­rampungan proyek terminal transit. Dana yang kita usulkan sebesar Rp34 miliar,” tutur Tuasikal di Ambon, kemarin.
Menurutnya, proyek tersebut telah menelan Rp35 miliar yang berasal dari tiga tahun APBD. Rinciannya jelas Tuasikal, Rp8 miliar pada APBD 2007, Rp12,5 miliar dari APBD 2008, dan Rp15 miliar dari APBD 2009.

Tuasikal mengatakan, kare­na terminal penghubung yang terletak 12 km dari Kota Ambon itu merupakan terminal tipe B yang menghubungkan angkutan kota kabupaten dalam provinsi (AKDP) sehingga tidak bisa dibebankan seluruh anggarannya dari APBD Kota Ambon. Angganoto Ura, pimpinan proyek, menuturkan proyek tahap III masih membutuhkan dana sebesar Rp31 miliar.

Menurut dia, pada APBD 2008 diusulkan anggaran Rp23 miliar, namun yang disetujui Rp12,5 miliar. Sisanya dikucurkan melalui APBD 2009 yakni Rp15 miliar. Angganoto mengungkapkan dana yang dibutuhkan proyek hingga rampung berkisar Rp63 miliar.

»» read more

Sriwijaya Air buka rute Makassar-Ternate-Sorong

MAKASSAR: Maskapai penerba­ngan Sriwijaya Air memperluas jangkauan terbang di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan membuka rute baru Makassar – Ternate dan Makassar – Sorong mulai April 2009.

Distrik Manager Sriwijaya Air Makassar, Ismihadi, mengatakan rencana tersebut merupakan komitmen Sriwijaya Air untuk melayani penerbangan masyarakat di KTI, khususnya dengan menggunakan pesawat jenis Boeing 737 – 200, 737 – 300 atau 737 – 400 dengan kapasitas 125 – 167 seat.

“Saat ini Sriwijaya Air yang memiliki 20 armada yang melayani kota-kota di KTI yakni Kendari, Gorontalo, Palu, dan Ambon dengan Bandara Sultan Hasanuddin sebagai flight hub,” kata Ismihadi kepada Bisnis di Makassar, kemarin.
ncanakan penerbangi ke semua kota besar di KTI dengan menggunakan pesawat Boeing karena dinilai lebih sesuai dan ekonomis. Sejak beroperasinya Bandara Hasanuddin penerbangan di KTI meningkat pesat. Karena itu, lanjut­ dia, Sriwijaya Air kembali membuka pe­nerbangan pagi untuk rute baru Makassar-Ternate-Sorong.

Dia menjelaskan penambahan rute penerbangan ke Ternate dan Sorong tidak lepas dari kebutuhan­ masyarakat di KTI yang kian tinggi. Hal itu terlihat dari frekwensi penerbangan di KTI mencapai delapan flight per hari secara rotasi mulai pagi, siang dan malam. Menurut dia Sriwijaya air juga akan menjadikan Makassar seba­gai hub penting penerbangan di wilayah barat.

Dia mengaku manajemen Sriwijaya Air juga berencana membuka rute penerbangan Makassar–Mana­do dan Makassar - Yogyakarta. Dengan demikian ada empat rute baru yang akan melakukan penerbangan dari Makassar dalam tahun 2009. “Pembangunan di KTI sangat pesat sehingga pelayanan penerba­ngan harus ditingkatkan dengan terus melakukan penambahan rute penerbangan. Kami melihat masih banyak kota yang belum digarap maskapai penerbangan,” ungkap dia.

Ismihadi menjelaskan, keputu­san manajemen Sriwijaya Air me­­nggarap KTI tidak lepas dari low factor yang mencapai 90% di Sulawesi dan 80% di Ambon yang diperoleh di tahun 2008. Low factor di KTI tersebut, ucap dia lebih tinggi dibandingkan penerbangan ke Jakarta dan Surabaya yang berkisar 85%.

Dia memprediksi tahun 2009 low factor di KTI di atas 90% karena semakin banyak rute penerbangan yang akan terbuka. Selain itu Sriwijaya Air menjamin harga tiket kompetitif dengan maskapai penerbangan swasta lain. “Kami selalu menentukan harga tiket tergantung kondisi apakah low session atau high session . Namun kami menjamin harga tiket tidak membebani konsumen karena tiap maskapai bersaing memberikan harga termurah,” katanya.

»» read more

Laporan keuangan Sulsel ada pengecualian

MAKASSAR: Badan Pemeriksa Keua­ngan (BPK) masih memberikan opini wajar dengan pengecualian kepada Sulsel, setelah memeriksa laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang terdiri atas neraca, arus kas, realisasi APBD 2008, serta nota perhitungan APBD 2008. Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo sangat menyayangkan pencapaian laporan keuangan itu, sebab dia sebenarnya sangat berharap bisa memperoleh opini wajar tanpa syarat.

Dalam audit, BPK menggunakan lima kategori pendapat yakni wajar tanpa syarat, wajar dengan bahasa penjelas, wajar dengan pengecualian, tidak wajar,­ dan disclaimer (tidak memberikan pendapat). Pencapaian wajar dengan pengecua­li­an biasa diberikan karena adanya pem­­­­batasan lingkup audit, atau tidak dita­a­­­ti­­­­nya prinsip akuntansi yang berlaku­­ umum dalam penyusunan laporan keua­ngan pemerintah daerah (LKPD). Syahrul sendiri enggan merinci lebih jauh perkiraan-perkiraan yang disangsikan BPK, sehingga memberi Sulsel opini wajar dengan pengecualian lalu.
“Kami maunya bisa dapat wajar tanpa syarat, untuk menunjukkan tata kelola keuangan pemerintahan di Sulsel sudah mulai baik. Tapi tampaknya kita baru dikasih opini wajar dengan pengecualian. Ini tantangan bagi kita untuk memperbaiki,” ujarnya di Hotel Pantai Gapura, akhir pekan lalu.

Meski demikian, Syahrul merasa bersyu­kur sebab BPK tampaknya sudah mulai mengapresiasi kinerja pertanggungjawaban keuangan Pemprov Sulsel. Hal ini terbukti dengan tidak adanya temuan ataupun pemeriksaan (investigative) yang dilaksanakan BPK di lingkup Pemerintah Provinsi Sulsel sepanjang tahun 2008 silam, atas kasus-kasus yang berindikasi korupsi.

“Meski opini keuangan Pemprov masih wajar dengan pengecualian kami bersyu­kur sudah tidak ada temuan-temuan be­­rindikasi tindak pidana korupsi dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi sepanjang tahun 2008,” ujarnya. Syahrul sendiri berkomitmen akan membenahi manajemen keuangan daerah dengan menciptakan good governance dalam tubuh pemerintahannya. Dia optimistis LKPD Sulsel akan semakin baik di masa depan bila melaksanakan prinsip anggaran yang baik.

»» read more

PKS gagas supermarket sembako

KENDARI: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menawarkan tiga program ekonomi demi kese­jahteraan bangsa Indonesia bila memenangkan pemilu yakni investasi, perbankan, dan kegiatan ekonomi. Demikian Presiden PKS Tifatul Sembiring dalam silaturrahmi dengan wartawan di Kendari, Minggu.

Dikatakan, platform ekonomi yang diusung harus dibarengi dengan terjaminnya keamanan di negara ini. Menurutnya, untuk menarik inves­tasi, maka hal paling utama yang ditawarkan Indonesia adalah keamanan. Sedangkan di sektor perbankan, PKS juga akan membuka kran lebar-lebar bagi perekonomian syariah. “Kita biarkan masyarakat untuk memilih mana sistem perban­kan yang mereka sukai,” katanya.
Di antara sektor investasi dan perbankan kata Tifatul, terdapat kegiatan ekonomi. Di sinilah peran pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat, bukan semata-mata menurunkan harga kebutuhan masyarakat. “Persoalan sembako murah bukan hanya bagaimana menurunkan harganya tapi juga bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat,” jelas Tifatul.

Terkait dengan kebijakan sembako murah ini, Tifatul menggagas ide untuk membuat supermarket sembako. Harga barang di supermarket ini dikendalikan pemerintah, sehingga jika terjadi kenaikan harga di supermarket, pemerintah berhak menurunkan.

Khusus investasi, menurut Presiden PKS, Arab Saudi kini mulai mengarahkan investasinya ke Indonesia. Salah satunya di sektor pertanian, di mana pemerintah Arab Saudi telah menanamkan investasi di bidang budidaya padi di Papua dan Sulawesi Tenggara.

»» read more

Omzet Indosat di KTI Rp1,5 triliun

MAKASSAR: PT Indosat Tbk meraup pendapatan usaha Rp1,5 triliun dan laba bersih Rp150,4 miliar pada 2008 di kawasan timur Indonesia namun minus Kalimantan. Pendapatan tersebut sebanyak 90% disumbangkan oleh lini bisnis seluler, selebihnya dari segmen data tetap (multimedia) dan tele­pon tetap (fixed line). Dalam dua tahun terakhir, operator seluler nasional terbesar kedua ini giat menggenjot tiga lini bisnis khususnya seluler di wilayah itu.

Per akhir 2008, total pelanggan Indosat di Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampapua) mencapai 1,3 juta atau melonjak dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya.
Saat dikonfirmasi, Head of Su­­­lam­­papua Region Indosat Fadjar Oetomo mengatakan kontribusi pihaknya terhadap total pendapat­an usaha secara nasional sekitar 8%. Demikian pula laba bersih.
Dia mengutarakan lini bisnis se­­­luler perseroan tumbuh cukup pesat didorong program pemasaran serta penetrasi distribusi voucher pulsa di seluruh Sulampapua. Fadjar menyebut Indosat terus membangun reputasi sebagai ope-rator seluler dengan keandalan la-yanan terbaik. Dia mencontoh­kan investasi pembangunan base transceiver station (BTS) yang tanpa henti dilakukan agar kualitas sinyal mantap.

“Kami mengejar pelanggan baru tetapi memastikan dulu keandalan sistem agar kualitas layanan tidak turun. Harus begitu supaya pelanggan tidak dirugikan,” kata Fadjar kepada Bisnis, kemarin. Dia mengungkapkan pen­­­dapatan usaha Indosat di Sulampapua tahun lalu meningkat 20% dibandingkan dengan 2007.

Secara nasional, Indosat membukukan pendapatan usaha Rp18,66 triliun dan laba bersih Rp1,88 triliun pada 2008. Pendapatan usaha perseroan naik 13,2%, namun laba bersih turun 2,9% akibat kerugian nilai tukar mata uang asing terkait depresiasi rupiah. Pendapatan tiga lini bisnis, yakni seluler, data tetap, dan telepon tetap masing-masing tumbuh 11%, 26%, dan 11% dengan bisnis seluler menyumbangkan sekitar 76%.

Indosat mengakhiri tahun 2008 dengan total pelanggan 36,5 juta, bertambah 12 juta dari tahun sebe-lumnya. Kenaikan pelanggan tahun lalu merupakan yang tertinggi selama ini bagi perseroan. Saat ini pangsa pasar Indosat di Indonesia diperkirakan mencapai 28,7% atau terbesar kedua setelah PT Telkomsel.

Target 15%
Fadjar menjelaskan kendati persaingan diprediksi makin ketat ditambah kondisi ekonomi yang agak melemah, pihaknya masih optimistis menatap tahun 2009. Menurutnya, bisnis telekomunikasi di Tanah Air bakal mampu selamat dari pemburukan ekonomi sebab produk seluler belakangan ini telah menjelma menjadi kebutuhan primer bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.

Di sisi lain, katanya, pelaksanaan pemilu sepanjang tahun ini hingga September diyakini berdam-pak positif bagi operator dengan me­ningkatnya belanja pulsa dan sejenis­nya. “Kami di bisnis telekomunikasi masih yakin terhadap prospek pasar karena pertama kita sudah punya pengalaman krisis 1998 dan kedua ada pemilu,” ujarnya. Indosat, kata dia, menargetkan laba bersih tahun ini mampu tumbuh 15% dan pendapatan usaha naik 20%. Target 20% juga dipatok untuk jumlah pelanggan seluler.

»» read more

Bunga linkage BPR sulit turun

MAKASSAR: Permintaan kalangan bank perkreditan rakyat (BPR) agar bank umum segera menurunkan bunga kredit penerusan (linkage program) masih sulit dipenuhi dalam waktu dekat kendati pekan ini Bank Indonesia kembali memangkas BI rate. Pihak bank umum beralasan perbankan nasional kini masih dalam situasi abnormal seiring belum lancarnya aliran likuiditas di pasar. Situasi itu membuat BI rate bukan lagi satu-satunya acuan penentuan bunga komersial.

Pemimpin Bank BNI Tbk Wilayah VII Bambang Kuncoro mengatakan dalam satu semester terakhir, perbankan dalam penentuan bunga lebih mengacu pada biaya dana yang dikeluarkan, bukan semata BI rate. “Itu sebabnya tidak semudah itu begitu BI rate turun, bunga bank termasuk linkage program bisa langsung diturunkan. Perlu waktu karena acuannya lebih ke biaya dana,” kata Bambang, kemarin.

Sejumlah BPR di Sulsel pada Rabu (4 Maret) mendesak bank umum segera menurunkan bunga kredit penerusan dengan dalih BI rate kembali dipotong hingga 50 basis poin menjadi 7,75%. Pemangkasan BI rate itu merupakan keempat kalinya berturut-turut sejak Desember 2008, yang totalnya mencapai 175 bsp. Dalam tiga bulan pertama 2009, bank sentral rutin menggunting bunga acuan 50 bsp per bulan.

BI menilai pemangkasan bunga 50 bsp yang melampaui ekspektasi pelaku pasar itu perlu untuk membantu melancarkan likuiditas termasuk pasar uang antarbank. Pasalnya, meski BI rate telah diskon 175 bsp sejak Desember, bunga kredit bank umum belum turun signifikan. Para bankir berkilah biaya dana mahal.

Kepala Cabang Bank BCA Tbk Makassar Hendrik Sia menuturkan BPR tak perlu khawatir. Bunga linkage, katanya, pasti segera turun apabila aliran likuiditas makin cair.
Masalah-nya, tambah Hendrik, perbankan harus ekstra hati-hati mengambil keputusan bisnis terutama dalam penentuan bunga. Hampir semua bank di Tanah Air, ujarnya, masih memusatkan perhatian pada pengumpulan dana pihak ketiga.

“Tetapi kalau di BCA, bunga linkage mendapat range terendah alias kami beri bunga khusus,” jelasnya. Bank swasta nasional ini menyalurkan kredit penerus-an kepada beberapa BPR di Makassar dan Maros. Bambang Kuncoro mengemukakan bank umum biasanya mengenakan tingkat bunga penerusan yang mirip dengan kredit komersial kepada debitor non bank/lembaga keuangan. Menurutnya, bunga linkage pasti turun mengikuti arah penurunan bunga komersial.

“Sekarang semua bank harus bisa efisien. Kalau teman-teman BPR memutuskan tidak ambil linkage, mereka bisa cari dana sendiri misalnya deposito,” tukasnya.
Direktur Utama PT BPR Hasa Mitra I Nyoman Supartha mengatakan hanya BPR besar yang kuat mencari sumber dana sen-diri dan cukup menarik bagi nasabah. BPR biasanya mengiming-imingi nasabah dengan bunga tinggi.

»» read more

DPRD didesak sahkan perda kawasan pesisir

AMBON: DPRD Kota Ambon didesak segera mengesahkan peraturan daerah (perda) tentang pengelolaan kawasan pesisir dan mangrove seluas 169,3 hektar. Desakan ini datang dari Peace Through Development (PTD) Maluku, sebuah lembaga ad hock yang didanai UNDP di daerah bekas konflik seperti Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Tengah.

Project Officer Planning PTD Maluku Ismail Sangadji mengatakan perda ini mendesak untuk disahkan untuk menjadi payung hukum bagi pengelolaan hutan mang-rove di sepanjang pesisir Ambon. Dia menjelaskan secara yuridis, acuan perda itu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Meski telah diajukan dan disusul naskah akademik sejak tahun 2007, hingga saat ini perda tersebut belum berhasil disahkan. Sejauh ini, tambah Ismail, PTD dan Yayasan Masnait telah bekerja sama melakukan penguatan kapasitas bagi lembaga kewang di 14 desa dan kelurahan untuk mengelola dan memelihara kawasan hutan mangrove.

Dia menyebut 14 lokasi itu tersebar di Kecamatan Baguala, Teluk Ambon, dan Leitimur Selatan. “Sebenarnya sudah ada pendekatan adat untuk mengelola dan menjaga hutan mangrove seluas 169,3 ha itu. Namun, kami masih butuh perda untuk payung hukum,” tandasnya di Ambon, kemarin. Kewang adalah lembaga adat yang menjaga hasil hutan dan laut dari pencurian dan eksploitasi berlebihan. Sedangkan aturan yang berisi larangan dan perintah kapan mengambil hasil hutan dan laut disebut sasi.Ismail berharap perda itu dijadikan prioritas mengingat problem lingkungan terutama terkait pelestarian hutan mangrove dari pencemaran. Dia mengklaim kualitas hutan mangrove di sekitar pesisir Ambon sudah mulai menurun.

Seperti mangrove di sepanjang pesisir Lateri sudah terkena dampak pembangunan perumahan karena tanah gusuran di perbukitan terbawa banjir ke laut dan merusak ekosistem mangrove dan biota laut lainnya. Dari catatan Bisnis, dampak pembangunan terhadap ekosistem laut termasuk kawasan hutan manggrove, telah memicu sejumlah aksi protes dari LSM lingkungan dan kelompok pecinta alam di Maluku.

»» read more

UU Minerba berpotensi rugikan daerah

MAKASSAR: Penghapusan sistem royalti yang digantikan iuran sebagaimana diamanatkan Undang-undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) No. 4 Tahun 2009 dikhawatirkan merugikan daerah. “Persoalan yang ditimbulkan UU Minerba adalah penghapusan royalti di daerah. Sampai saat ini kami belum melihat dampak positif dari UU tersebut,” kata Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Sulsel Sampara Salman kepada Bisnis, kemarin.

Sampara mengatakan UU Minerba yang disahkan DPR Desember 2008 belum mewakili kepen-tingan daerah, khususnya bagi hasil atau royalti antara investor dan pemprov serta pemkab/pemkot. Meski Peraturan Peme-rintah (PP) mengenai UU Minerba belum terbit, namun dia khawatir sistem pembayaran iuran akan sangat merugikan.

Selama ini sistem royalti dari investor atau pemilik lahan pertambangan dibagi dalam empat kategori, yakni royalti kabupaten penghasil tambang 32%, provinsi 16%, dan peme-rintah pusat 20%.
Royalti juga akan dibagikan ke seluruh kabupaten secara merata dengan total pembayaran sebesar 32%.

Dia mengaku, jika PP UU Minerba disahkan maka penghapusan ro-yalti dari segi hukum sudah melanggar dan merugikan daerah, terutama kabupaten penghasil tambang. Dia berharap UU Mi-nerba dikaji lagi secara mendalam dengan tetap mempertahankan sistem royalti.

“Kami belum tahu sistem pembayaran iuran tetap dan produksi, namun ini tidak mewakili daerah sesuai UU Otoda. Isi UU Minerba harus ditinjau kembali agar semua pihak puas,” ungkap dia.

Perlambat proyek

Sampara menjelaskan, UU Minerba No. 4/2009 juga bakal menghambat pengerjaan proyek per-tambangan. Hal itu disebabkan UU mengharuskan pemprov menerbitkan peraturan daerah (perda) dengan minimal 22 aturan pertambangan, termasuk penetapan area tambang.

Menurut dia, hal ini akan membutuhkan waktu antara 6–12 bulan sebelum proyek berjalan. Proses penerbitan perda yang diatur UU Minerba tersebut, kata dia, akan membuat proyek terbengkalai lebih dari satu tahun. “UU baru ini membuat proyek pertambangan stagnan. Kami tidak mungkin mengeluarkan izin tambang sendiri karena akan berhadapan dengan hukum,” tutur Sampara.

UU Minerba, lanjut dia, juga menghapuskan sistem kontrak menjadi sistem perizinan. UU Minerba pengganti UU No. 11/1967 tersebut akan menerbitkan izin usaha pertambangan (IUP), izin pertambangan rakyat (IPR), izin usaha pertambangan khusus (IUPK), IUPK eksplorasi, dan IUPK operasi produksi.Hal ini bertolak bela-kang dengan aturan lama, di mana perselisihan akan diselesaikan antara peme-rintah pusat dan investor.

Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu Kasubdit Standardisasi Direktorat Teknik dan Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nur Hardono mengungkapkan, UU Minerba baru itu akan mempersingkat persetujuan proses pertambangan di tingkat daerah karena menggunakan sistem perizinan.

»» read more

60% Koperasi di Sulteng sudah tidak sehat

PALU: Dewan Kope-rasi (Dekopin) Wilayah Sulawesi Tengah menyebutkan 60% dari 1.600 koperasi berbadan hukum yang tersebar di 11 kabupaten/kota masuk dalam kategori tidak sehat. Ketua Dekopin Sulteng Abdul Malik Bram mengatakan jika dilakukan verifikasi faktual terhadap semua koperasi yang memiliki badan hukum, paling tinggi hanya 40% berkategori sehat.

Indikatornya dapat dilihat dari rapat anggota tahunan, inti bisnis, omzet, maupun aset. Data terak-hir Dekopin Sulteng, hanya 5.000 tenaga kerja yang terserap dalam kegiatan usaha koperasi di Sulteng. “Saat ini hanya ada empat koperasi yang beromzet Rp1 miliar. Fakta ini menggambarkan buruknya pembinaan koperasi di daerah ini,” kata Malik, pekan ini.

Menurutnya, pemerintah daerah setempat belum serius dan fokus dalam melakukan pembinaan koperasi. Anggaran pembinaan banyak terserap pada ke-giatan serimonial dan biaya pengawasan yang se-sungguhnya tidak terlalu menyentuh persoalan. Selain itu, lembaga perbankan masih memandang sebelah mata terhadap koperasi dibanding swasta maupun BUMN.

Bantuan modal yang diberikan ke koperasi hanya berkisar puluhan juta rupiah, jauh berbeda dengan swasta yang bisa mendapat modal hingga miliaran rupiah. “Lemahnya pembinaan dan tak adilnya lembaga perbankan menjadi faktor utama terpuruknya koperasi di daerah ini, selain sumber daya pengelola koperasi itu sendiri,” katanya.

Menurut dia, Asuransi Perkreditan Indonesia (Askrindo), lembaga penjaminan yang diluncurkan pada tahun 2007 dan diharapkan membantu koperasi memperoleh pembiayaan dari bank, ternyata belum banyak membantu. Pasalnya, kata Malik, bantuan modal di atas Rp5 juta masih mewajibkan koperasi menyertakan agunan yang dalam praktiknya sulit dipenuhi. Malik menjelaskan Dekopin Sulteng mencoba membuat terobosan dengan memberi sertifikasi kelaikan pendirian koperasi sejak 2007. Jumlah koperasi bersertifikasi Dekopin hingga saat ini baru 40 ko-perasi.

»» read more

Warga Makassar bakal nikmati gas city 2010

MAKASSAR: Warga Sulsel khususnya Kota Makassar tahun 2010 diharapkan menikmati gas city yakni aliran bahan bakar gas melalui pipa dari rumah ke rumah. Rencana ini dibahas oleh Pemerintah Pemprov Sulsel dengan Komisi VII DPR yang membidangi pertambangan, energi, dan lingkungan dalam kunjungannya ke daerah ini.

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengemukakan pe­­me­­nuhan kebutuhan dasar rakyat berupa bahan bakar sangat penting. Karena itu, optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan. "Kami punya gas alam di Wajo di mana PT Energi Sengkang siap mendistri­­busikan bagi warga daerah ini. Keberadaan gas city dapat menjawab masalah yang timbul karena kekurangan bahan bakar," ujarnya.
Syahrul berharap konsep gas city dapat tereali­sasi secepatnya. Dengan de­­mi­­kian, harap Gubernur, masyarakat akan menikmati gas rumah tangga yang lebih murah, aman, dan efisien. Wakil Ketua Komisi VII Rafiuddin Hamarung pada kesempatan itu berjanji membantu penganggaran pembangunan gas city untuk ibu kota Sulsel ini. Rafiuddin bahkan mengaku heran karena Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) tidak mengalokasikan kajian dan anggaran bagi Sulsel.

“BP Migas telah mengkaji­ pembangunan gas city di bebe­­rapa kota, namun Sulsel tidak dimasukkan padahal daerah ini punya potensi gas yang baik. Saya harap tahun depan sudah terealisasi,” pungkas Rafiuddin. BPH Migas telah melakukan­ kajian gas city di 10 kota pada tahun 2008, yakni Blora, Lhokseumawe, Jambi, Prabumulih, Tarakan, Bontang, Samarinda, Balikpapan, Sema­rang, serta Sorong. Rencananya hasil kajian diserahkan kepada bupati/wali kota pada 11 Maret mendatang.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Sulsel Sampara Salman mengemukakan kajian teknis dan anggaran pembangunan gas city di Makassar segera rampung. "Kami berharap dalam waktu dekat kajiannya selesai sehingga bisa segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat dan legislatif," kata Sampara.

»» read more

Warga Makassar bakal nikmati gas city 2010

MAKASSAR: Warga Sulsel khususnya Kota Makassar tahun 2010 diharapkan menikmati gas city yakni aliran bahan bakar gas melalui pipa dari rumah ke rumah. Rencana ini dibahas oleh Pemerintah Pemprov Sulsel dengan Komisi VII DPR yang membidangi pertambangan, energi, dan lingkungan dalam kunjungannya ke daerah ini.

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengemukakan pe­­me­­nuhan kebutuhan dasar rakyat berupa bahan bakar sangat penting. Karena itu, optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan. "Kami punya gas alam di Wajo di mana PT Energi Sengkang siap mendistri­­busikan bagi warga daerah ini. Keberadaan gas city dapat menjawab masalah yang timbul karena kekurangan bahan bakar," ujarnya.
Syahrul berharap konsep gas city dapat tereali­sasi secepatnya. Dengan de­­mi­­kian, harap Gubernur, masyarakat akan menikmati gas rumah tangga yang lebih murah, aman, dan efisien. Wakil Ketua Komisi VII Rafiuddin Hamarung pada kesempatan itu berjanji membantu penganggaran pembangunan gas city untuk ibu kota Sulsel ini. Rafiuddin bahkan mengaku heran karena Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) tidak mengalokasikan kajian dan anggaran bagi Sulsel.

“BP Migas telah mengkaji­ pembangunan gas city di bebe­­rapa kota, namun Sulsel tidak dimasukkan padahal daerah ini punya potensi gas yang baik. Saya harap tahun depan sudah terealisasi,” pungkas Rafiuddin. BPH Migas telah melakukan­ kajian gas city di 10 kota pada tahun 2008, yakni Blora, Lhokseumawe, Jambi, Prabumulih, Tarakan, Bontang, Samarinda, Balikpapan, Sema­rang, serta Sorong. Rencananya hasil kajian diserahkan kepada bupati/wali kota pada 11 Maret mendatang.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Sulsel Sampara Salman mengemukakan kajian teknis dan anggaran pembangunan gas city di Makassar segera rampung. "Kami berharap dalam waktu dekat kajiannya selesai sehingga bisa segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat dan legislatif," kata Sampara.

»» read more

Penjualan Bajaj ditargetkan 1.200

MAKASSAR: PT Kumala Prima Auto, diler utama sepeda motor Bajaj di Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara menargetkan penjualan me-nembus 1.200 unit tahun ini. Kepala Cabang PT Kumala Prima Auto Ary Suparwanto mengatakan pihaknya berupaya menjual rata-rata 100 unit Bajaj per bulan atau total 1.200 unit tahun ini.

Dia meyakini pasar otomotif di tiga provinsi itu khususnya Sulsel masih cerah, kenda­ti banyak kalangan memper­kirakan penjualan kendaraan bermotor agak tertekan akibat krisis ekonomi. Ary mengungkapkan Bajaj telah cukup mampu memba­ngun reputasi di Sulsel, Sulbar, dan Sultra sebagai sepeda motor sport menyaingi merek lain yang lebih dulu dikenal.
“Kami masih yakin dengan­ pasar otomotif tahun ini khususnya di Makassar. Belum ada alasan untuk pesimis,” katanya, kemarin. Kumala Prima Auto adalah salah satu diler utama sepeda motor Bajaj produksi Bajaj Auto India, di Indonesia. Agen tunggal pemegang merek (ATPM) Bajaj sendiri dipegang PT Bajaj Auto Indonesia (BAI).

Direktur Global Commu­ni­­ca­­tion, perusahaan event orga­­­­-ni­zer otomotif di Makassar, M. Edwin mengatakan segmen motor sport belakangan ini makin membesar di kota itu seperti tampak dari penjualan­ dalam kegiatan pameran. “Secara umum penjualan motor sport terus membaik. Pembeli motor sport bukan hanya ingin me­­­­menuhi kebutuhan transportasi namun unsur gaya hidup,” jelas Edwin.

Sejak memasuki pasar Tanah Air pada November 2006 hingga Desember 2008, penjualan Bajaj telah mencapai 29.000 unit. Tahun lalu total sepeda motor yang terjual sekitar 18.600 unit. Di Indonesia, BAI menawarkan tiga model motor Bajaj, yakni Pulsar 180, Pulsar 200, dan Pulsar XCD 125.

Di samping, segmen motor sport, BAI diketahui berusaha merebut konsumen motor bebek dengan mengandalkan model Pulsar XCD 125 yang sejatinya merupakan motor sport.

»» read more

BPR desak bunga linkage diturunkan

MAKASSAR: Kalangan bank perkreditan rakyat (BPR) di Sulawesi Selatan mendesak bank umum segera menurunkan bunga kredit penerusan (linkage program) menyusul pemangkasan BI rate 50 basis poin, kemarin. Mereka menilai bunga kredit penerusan saat ini amat membebani BPR dan juga memberatkan nasabah membayar pinjaman.

Direktur Utama BPR Syariah Niaga Madani Dirwan Dirga Saputra mengatakan tanpa penurunan suku bunga linkage, bunga BPR dipastikan tetap berkisar 19%-25% seperti sekarang khususnya bagi yang mengandalkan penerusan dari bank umum. “Kami di BPR sebenarnya ingin sekali menurunkan bunga karena melihat beban nasabah. Tapi, itu (penurunan bunga) tidak bisa begitu saja sebab kami bergantung pada kredit penerusan bank umum,” kata Dirwan, kemarin. Dia menuturkan BPR dalam kondisi serba salah. Di satu sisi, ekspektasi nasabah agar ada diskon bunga kian besar, namun di sisi lain, mahalnya biaya dana membuat langkah itu sulit dilakukan.

“Kami juga tidak bisa terlalu mengandalkan dana pihak ketiga, karena mayoritas masih dari deposito yang mahal,” jelasnya. Direktur Utama BPR Hasa Mitra I Nyoman Supartha mengemukakan pihaknya beruntung memiliki porsi dana pihak ketiga dan modal sendiri yang cukup kuat sehingga ketergantungan terhadap pinjaman penerusan tidak besar.

Meski demikian, tuturnya, kredit penerusan tetap penting untuk ekspansi BPR. Secara khusus dia menyatakan Hasa Mitra dapat memangkas bunga dalam kurun satu bulan ke depan mengikuti BI rate. “Tetapi kami masih akan menunggu penetapan tingkat bunga penjaminan LPS pertengahan bulan ini.” Saat ini LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) menetapkan bunga penjaminan maksimal 12,5% untuk BPR.

Dia menambahkan BPR umumnya mengacu pada tiga situasi ketika mempertimbangkan kenaikan atau penurunan bunga. Pertama, kata dia, tingkat BI rate. Kedua, suku bunga penjaminan LPS. Ketiga, ukuran biaya dana masing-masing BPR.
“Kalau bank umum BUMN atau swasta nasional, harus menunggu keputusan kantor pusat. Di BPR, kami bisa lebih cepat memutuskan naik atau turun,” kata Nyoman.

Kemarin, Bank Indonesia memutuskan untuk menurunkan BI Rate sebesar 50 bps menjadi 7,75%. Ini adalah pemangkasan keempat kalinya berturut-turut sejak Desember 2008 saat BI rate masih 9,5%.
Dalam tiga bulan terakhir, BI rutin mendiskon bunga acuan sebesar 50 bsp setiap bulan. Total dalam empat bulan itu BI rate sudah turun 175 bsp. Keputusan pemangkasan lanjutan pada Maret diambil setelah mencermati perkembangan ekonomi dalam dan luar negeri, khususnya terkait masih berlanjutnya krisis global.

Tanpa penerusan

Nyoman menjelaskan tingginya bunga membuat BPR Hasa Mitra belakangan ini mengurangi kredit penerusan bank umum. Pihaknya memilih menggenjot dana pihak ketiga dan menambah modal. “Bagaimana mau ambil kalau bunga tinggi sekali. Lebih baik kami cari dana sendiri,” ucap Nyoman.

Menurutnya, Hasa Mitra akan menunggu bunga bank umum lebih rasional. Per akhir Februari 2008, posisi kredit Hasa Mitra Rp112,12 miliar, naik 4,6% dari 2008. Tahun lalu kredit BPR di Sulsel tercatat sebesar Rp203,3 miliar atau tumbuh 45,6% y-o-y. Posisi kredit menyentuh puncak pada November 2008 sebesar Rp225 miliar.

Sekitar 67% kredit BPR tersebut disalurkan ke sektor lain-lain termasuk kredit pemilikan rumah (KPR), kredit pemilikan mobil (KPM), dan kredit tanpa agunan yang berorientasi konsumtif.

»» read more