PLN tetap jatuhkan penalti Rp800 juta

PALU: Meskipun telah terjadi kesepakatan harga baru, namun PT PLN tetap menjatuhkan penalti kepada PT Pusaka Jaya Palu Power (PJPP), perusahaan yang mengelola Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mpanau Palu sebesar Rp800 juta. Komisaris PT PJPP Palu Suardin Suebo menjelaskan denda itu diberikan PLN karena PLTU dianggap tidak memenuhi kewajibannya untuk memasok daya listrik sesuai dengan kontrak kerja sama yang telah ditandatangani kedua belah pihak.

Dalam kontrak kerja sama penjualan dan pembelian daya listrik, lanjut dia, PJPP diwajibkan menyuplai daya listrik sebesar 80% dari total kapasitas terpasang PLTU yang mencapai 2x15 MW, namun dalam kenyataannya suplai PJPP ke PLN rata-rata di bawah 80%.“Karena dianggap tidak bisa memenuhi kewajiban, pihak PLN akhirnya memberikan sanksi berupa penalti kepada PT PJPP sebesar Rp800 juta,” ujar mantan Wakil Wali Kota Palu itu.

Suardin mengatakan pihaknya tetap bernegosiasi dengan PLN agar penalti yang sudah dijatuhkan bisa diturunkan karena di satu sisi hasil penjualan daya listrik dari PLTU belum mampu menutupi biaya operasional. “Terus terang saja pendapatan kami dari hasil penjualan daya listrik PLTU kepada PLN hingga kini belum mampu menutupi biaya operasional. Arti kata masih merugi besar,” katanya.

Dia juga menyebutkan bahwa PLN Pusat telah bersedia untuk meninjau kembali kontrak harga penjualan dan pembelian daya listrik PLTU Mpanau Palu. Dia tidak merinci rencana penyesuaian harga itu kecuali mengatakan, harga daya listrik PLTU kepada PLN selama ini sangat murah.

Karena itu, lanjut dia, dalam pertemuan beberapa waktu lalu antara Pemkot Palu, PT PJPP, dan PLN Pusat telah disepakati peninjauan kembali kontrak harga penjualan daya listrik PLTU. “Prinsipnya pihak PLN Pusat telah menyetujui untuk menaikkan harga pembelian KWh listrik dari PLTU Mpanau Palu,” ujarnya.

Tetap normal

General Manager PT PJPP Palu Slamet V. Panggabean secara terpisah mengatakan meski PLN telah memberikan penalti, namun suplai daya listrik dari PLTU ke PLN tetap berjalan normal. Saat ini dua unit mesin PLTU mampu menyuplai daya listrik ke PLN berkisar 22-23 MW. “Pokoknya, suplai daya listrik termasuk untuk kebutuhan pelaksanaan pemilu legislatif 2009 dijamin tetap lancar,” kata dia.

Semua mesin PLTU, termasuk satu unit yang sebelumnya menjalani pemeliharaan rutin sudah kembali beroperasi dan diharapkan beroperasi normal. Humas PLN Cabang Palu Petrus, menjamin suplai daya listrik selama pelaksanaan pemilu legislatif yang dijadwalkan berlangsung 9 April 2009 mencukupi kebutuhan.

Untuk memenuhi kebutuhan daya listrik yang diprediksi meningkat menjelang dan pascapemilu legislatif, PLN Cabang Palu telah mempersiapkan semua mesin PLTD agar bisa dioperasikan secara maksimal. Pemadaman listrik di Palu yang telah berlangsung cukup lama ini dikarenakan ada perbaikan pada unit mesin PLTD. “Tapi dalam beberapa hari ke depan ini suplai daya listrik akan kembali normal,” katanya. .

»» read more

Produksi udang Sulsel 2009 ditargetkan 21.000 ton

MAKASSAR: Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulsel menargetkan produksi udang lokal pada 2009 mencapai 21.000 ton. Kepala DKP Sulsel Iskandar mengemukakan target tersebut mengalami peningkatan sebesar 23,5% dibanding kinerja produksi tahun lalu yang hanya menembus angka 17.000 ton.

“Target produksi udang tersebut realistis. Kami optimis bisa merealisasikan karena tahun lalu produksi kita juga besar,” ujarnya kepada Bisnis, akhir pekan lalu. Iskandar mengemukakan udang windu diprediksikan mencapai 12.600 ton, sedangkan udang vaname mencapai 8.400 ton. Capaian tersebut, sambungnya, melampaui angka produksi udang windu tahun 2008 lalu yang berjumlah sekitar 10.200 ton. Begitu pula udang vaneme yang hanya menghasilkan 6.800 ton. “Tahun 2009, kami prediksikan ekspor udang windu bisa mencapai 9.000 ton,” ujarnya.

Menurut Iskandar, DKP telah memiliki program strategis untuk menggenjot produksi udang Sulsel hingga 21.000 ton serta ekspor udang windu 9.000 ton. Salah satunya, yakni dengan menetapkan 19 kota/kabupaten untuk menjadi sentra produksi udang lokal, a.l. Pinrang, Barru, Pangkep, Takalar, serta kawasan Luwu.

Iskandar mengaku yakin 19 kota/kabupaten Sulsel tersebut bisa berkontribusi besar dalam produksi udang di wilayahnya hingga akhir tahun 2009. “Kami menyiapkan denpon dan menyediakan benih untuk menggenjot produksi di sentra produksi udang tersebut. Produksi udang Sulsel tahun 2009 juga akan bertumbuh dengan bantuan sekam tambak dari Dirjen Pekerjaan Umum,” ujarnya.

Sebelumnya, Iskandar me­­­ngemukakan nilai ekspor udang Sulsel tahun 2008 mencapai US$56.508 atau sekitar Rp678,09 juta. Volume ekspor tahun lalu tercatat sebesar 6.814,5 ton. Meski ekspor udang ke Jepang tidak mencapai target sebanyak 7.515 ton bernilai US$82.670 namun kegiatan tahun lalu masih lebih baik dibanding ekspor tahun 2007.

Realisasi nilai ekspor udang tahun 2007 sebesar US$56.440 dengan volume 6.392,2 ton. Dengan demikian, nilai dan volume ekspor tahun 2008 mengalami peningkatan 0,12% dan 6,60%.

»» read more

Investasi Menara Bosowa membengkak 15%

MAKASSAR: Biaya pembangunan Menara Bosowa Makassar naik sekitar 15% menembus Rp140 miliar akibat penamba­han gedung parkir dan kenaikan harga material impor. Chief Executive Group Business Property Bosowa Safran Yusri mengatakan pihaknya menggunakan bahan bangunan terbaik yang harganya relatif sedikit lebih mahal dibanding material rata-rata gedung bertingkat di kota itu.

Gedung perkantoran Me­­­na­­ra Bosowa memiliki 23 level dan siap dipakai secara terbatas (soft ope­ning) pada akhir Mei 2009. Kemarin, Bosowa melaksanakan topping off lantai teratas.“Biaya pembangunan menjadi sekitar Rp140 miliar karena ada penambahan gedung parkir dan kenaikan harga bahan bangunan yang diimpor,” jelas Safran, kemarin. Bosowa menargetkan unit kantor dapat terjual sekurangnya 75% tahun ini. Menara Bosowa 41.000 meter persegi itu terdiri atas 240 unit kantor yang dijual (strata title).

Chief Marketing and Sales Bosowa Corporation Eka Gumilar menuturkan sejauh ini sudah 50% unit terjual. Dia optimistis angka itu terus meningkat setelah gedung rampung. Sekitar 10% bangunan tersebut akan dipakai sendiri oleh Grup Bosowa. Bank BNI Tbk membeli empat lantai terbawah se­­bagai kantor pusat operasi­nya di wilayah VII meliputi Sulsel, Sulbar, Sultra, Maluku, Papua, dan Papua Barat.

Bosowa memproyeksi­kan pendapatan hingga Rp300 miliar dari penjual­an unit Menara Bosowa. Menara itu berlokasi di jantung kota Jl. Jenderal Sudirman, persis berhadap­an sisi timur Lapangan Karebosi. Menara Bosowa akan menjadi gedung tertinggi di kawasan timur Indonesia sebab puncaknya mencapai 120 meter di atas permukaan laut. Untuk mewujudkan menara ini, Bosowa menggandeng PT Pembangunan Perumahan sebagai kontraktor.

Berdasarkan catatan Bisnis, perusahaan keluarga Aksa Mahmud itu memperoleh pinjaman Rp75 miliar dari Bank Bukopin Tbk dalam proyek ini. Menara Bosowa mempunyai lantai khusus yang disediakan untuk kegiatan pertemuan (function hall) seluas 600 meter persegi, pusat jajan berpendingin ruangan ataupun tidak, business centre, restoran, kafe, serta bank dan ATM.

»» read more

Satu perda menelan anggaran Rp500 juta

MAKASSAR: DPRD Sulsel periode 2004-2009 mengeluarkan anggaran rata-rata Rp500 juta untuk membahas penerbitan sebuah peraturan daerah (perda). Selama hampir lima tahun ini, DPRD tercatat menyetujui penetapan 54 perda berbagai sektor. Kepala Bagian Keuangan DPRD Sulsel Kaha­­ruddin Azis mengatakan satu buah perda sudah seharusnya menelan anggaran sebesar itu, karena pembahasan membutuhkan waktu cukup lama.

Untuk pembahasan saja, ada empat tahap rapat paripurna. Setiap tahap membutuhkan angga­ran untuk makan, minum, dokumentasi, dan dekorasi. “Angka Rp500 juta itu adalah biaya dalam ruangan,” kata Kaharuddin, kemarin. Menurutnya, tahun 2004 DPRD menghasilkan 7 perda, 2005 8, 2006 14, 2007 9, dan 2008 sebanyak 13 perda.

Sementara untuk 2009 sebanyak 3 perda dari target 10 perda. Pembahasan perda 2009 agak terhambat oleh pemilu legislatif.­ Dijelaskan, anggaran perda masih ditambah biaya studi banding sesuai isi perda, seperti perjalanan ke luar pro­­vinsi. Untuk biaya perjalanan dihitung Rp5 juta per anggota dewan.

Untuk periode 1999-2004 jum­­lah perda yang dihasilkan adalah 92 dengan 2 perda hasil inisiatif dari dewan. Pada periode ini, perda dibahas dalam satu unit gabungan besar, melibatkan semua pihak. Pada tahun 2008, unit yang ada pada periode sebelumnya diperkecil menjadi dinas terkait, badan, dan dewan sendiri. “Jadi sekarang pansus dibahas maksimal 8 orang dalam satu tim,” kata Kaharuddin. Pada periode ini, baru satu usulan inisiatif yang diperdakan, yakni Perda No.4/2007 tentang pengelolaan barang milik daerah pada 31 Agustus 2007.

»» read more

Telkom kawal fasilitas telekomunikasi pemilu

MAKASSAR: PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) akan menyediakan fasilitas dan jaringan telekomunikasi bagi 173 kantor KPU (Komisi Pemilihan Umum) kabupaten/kota di kawasan timur Indonesia selama proses pemilu April 2009. Telkom bakal membangun posko layanan pemilu KTI di Makassar serta menempatkan teknisi di setiap kantor KPU untuk mengatasi persoalan teknis terkait koneksivitas jaringan data pemilu se-Indonesia.

Executive General Manager PT Telkom Divre VII Elvzar KH mengatakan posko pemilu di Makassar meliputi layanan call center khusus pemilu di KTI, serta pemantauan jaringan dan sistem informasi untuk fasilitas telekomunikasi pemilu (fastel).

Posko ini berfungsi 24 jam mulai 27 Maret hingga 20 April 2009. Elvizar mengakui tugas penyediaan jaringan komunikasi data bukan hal ringan. “Telkom harus membangun jaringan komunikasi data yang menghubungkan 504 kantor KPU seluruh Indonesia, dan khusus KTI 173 KPU yang merupakan 30% total kantor dengan kondisi geografis menantang,” kata Elvizar lewat siaran pers, kemarin.

Telkom memenangkan tender terbuka penyediaan jaringan komunikasi data yang diselenggarakan KPU. Sebagai pemenang, Telkom bertanggungjawab terhadap pen-yediaan bandwidth, instalasi dan integrasi, penyediaan fasilitas disaster recovery center, call center, serta pemeliharaan jaringan.

Menurut Elvizar, secara nasional Telkom akan menyediakan layanan back hole pusat data, VPN-IP kapasitas 30 Mbps dengan serat optik, link pusat data-DRC, dan Metro E kapasitas 10 Mbps lewat serat optik. Selain itu, layanan call center khusus Pemilu 0800-1-PEMILU di lokasi KPU Pusat, penyediaan infrastruktur dan akses call center, dan aplikasi pemantauan jaringan. .

»» read more

Kayu sitaan bernilai Rp700 juta mubazir

MAKASSAR: Ratusan kubik kayu sitaan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulsel sejak tiga tahun lalu tak dapat dimanfaatkan sebab rusak dimakan rayap. Kayu sitaan itu mubazir karena hanya ditumpuk di pinggir kantor BKSDA Jl. Perintis Kemerdekaan, Makassar. Kepala BKSDA Pallennery membenarkan hal tersbut. Dia sangat menyayangkan kurangnya perhatian pemerintah, padahal nilai kayu sitaan mencapai Rp700 juta.

“Saya sudah lima kali menyurat ke Pengadilan Negeri Makassar untuk menyelesaikan kasus ini, tapi tidak ditanggapi,” kata Pallennery, kemarin. Kayu sitaan yang ditumpuk itu, sebagian besar adalah balok berukuran besar dari kayu mahoni, jati, meranti, dan kayu bulat besar seperti pinus dan beberapa jenis lainnya.

Menurut ketentuan, hasil alam yang disita harus mendapat pengesahan status dari pengadilan. Setelah penetapan pengadilan maka barang ilegal tersebut dapat dilelang. Ironisnya, tumpukan kayu sitaan tersebut sudah ada sejak awal 2006, namun tak punya status yang jelas. Di lain sisi, Pallennery mengeluhkan anggaran untuk BKSDA 2009 hanya dialokasikan Rp16 miliar, padahal normalnya Rp24 miliar, termasuk gaji pegawai. Dia mengatakan, anggaran tersebut sebanding dengan luas wilayah konservasi 200.000 hektare yang harus dilindungi. Bahkan untuk kawasan air dan darat telah rusak antara 10%-15%.

Dia mencontohkan kawasan konservasi Malino yang telah dibanguni rumah penduduk dan villa. Seharusnya, kawasan ini bebas dari pemukiman sesuai UU No.5 tahun 1999.

.

»» read more

Penyaluran kredit Ulam PNM capai 70%

MAKASSAR: PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menggenjot penyaluran kredit murah melalui Unit Layanan Mikro (Ulam) di Sulampapua (Sulawesi, Maluku, Papua) yang tumbuh 60%-70% selama Januari – Februari 2009. Jumlah pinjaman berkisar Rp10 juta - Rp200 juta. Branch Manager PNM Sulampapua, Maimun Bachri, mengatakan pertumbuhan pesat disebabkan bentuk pinjaman yang diberikan murah dengan bunga 1,8%-2,2% per bulan, serta masa 12 sampai 48 bulan.

Meski menolak menyebutkan total kredit yang disalurkan, namun Maimun mengaku Ulam merupa-kan lembaga yang langsung bersentuhan dengan debitur perorangan. Pertumbuhan kredit, sambung dia, karena didukung keberadaan enam unit layanan terdiri dari tiga unit di Makassar dan satu unit di Gowa, Pinrang dan Wonomulyo di Sulbar. Pada April mendatang, kata Maimun, PNM akan menambahkan enam Ulam di Sidrap, Sengkap, Parepare, Palopo, dan Bone.

“Penyaluran kredit di Ulam sangat pesat dan jauh dari prediksi awal PNM. Kredit ini langsung bersentuhan ke sektor riil tanpa melalui kelompok kerja. Penyaluran kredit relatif sama dengan kredit mikro DSP Bank Danamon dan BRI,” kata Maimun di Makassar, kemarin.

Pertumbuhan terbesar kredit mikro tersebut, kata dia, diperoleh dari sektor perdagangan umum 80% di mana 30% untuk industri rumah tangga, pertanian, dan perikanan.
Dia mengaku minat debitur mendapatkan pinjaman murah disebabkan PNM menerapkan metode penyaluran yang berbeda dengan lembaga keuangan lain, yakni hanya melihat dari sisi kelaikan usaha.

Dia menekankan, pihaknya mengutamakan pembiayaan bagi usaha yang bergerak di sektor produktif. Hal itu disebabkan sektor tersebut memberikan kontribusi yang paling besar dan tetap berjalan dinamis dalam kondisi krisis ekonomi global. Maimun optimistis produk Ulam di Sulampapua mudah diterima dan bisa terus tumbuh. PNM memberikan target penyaluran di masing-masing Ulam antara Rp750 juta–Rp1 miliar per bulan.

Dia menambahkan, produk Ulam tidak akan bersinggungan dengan pembiayaan UKM melalui lembaga keuangan mikro (LKM) seperti koperasi. Hal itu disebabkan pembiayaan melalui LKM dikelola berdasarkan kontrak kerja dan melayani perorangan dan kelompok kerja. Berdasarkan data PNM Desember 2008, pertumbuhan kredit melalui LKM mencapai 145% dari target Rp90 miliar. PNM sudah merangkul sekitar 150 unit LKM di Sulampapua. Sementara jumlah Ulam secara nasional mencapai 53 unit. .

(K28)

»» read more

DPRD Sulsel bahas jalur kereta api

MAKASSAR: Rapat panitia khusus (pansus) tata ruang dan permukiman di DPRD Sulsel, kemarin, membahas pembangunan jalur kereta api untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) hingga 2028. Anggota Pansus Burhanuddin Baharuddin mengatakan rencana pembangunan rel kereta api di Sulsel adalah yang pertama di luar Jawa, pasca masa peninggalan kolonial.

Menurut dia, transportasi kereta api seharusnya dimiliki Sulsel, sebab hubungan antara daerah di sini cukup jauh. “Tentu dengan pertimbangan biaya transportasi yang murah,” kata Burhanuddin.

Rencana pembangunan jalur kereta api ini, katanya, dimasukkan dalam program dewan RPJP untuk rentang waktu 20 tahun ke depan. Tapi, lanjut dia, pada 2012 pembangunan jalur kereta api ini diharapkan studi kelayakannya telah selesai. Rel kereta api ini rencananya akan membentang sepanjang ratusan km, dari Makassar menyusuri beberapa kabupaten/kota, dengan beberapa stasiun pembantu.

Namun ada kabupaten dan kota di Sulsel yang tak dapat dilalui lintasan seperti Enrekang, Selayar, Soppeng, Toraja, dan Toraja Utara, karena kontur wilayah yang sulit.Sedangkan untuk stasiun utama yaitu Makassar, Parepare, Palopo, Pangkep, Bulukumba, dan Takalar.

“Dengan adanya stasiun akan sangat membantu sebab jumlah tenaga kerja yang terserap juga besar,” kata Burhanuddin. Burhanuddin mengatakan untuk pembiayaannya dianggarkan lewat APBN, APBD, dan bantuan luar negeri. Kepala Sub Bidang Program dan Perencanaan Penyusunan Tata Ruang dan Pemukiman Sulsel Darul Aksa mengatakan keuntungan transportasi kereta api nantinya berdampak pada sektor industri lokal sebab biaya akan tertekan. Tak hanya itu, menurut dia, potensi wilayah terangkat dan mudah dijangkau. .

»» read more

Pengusaha diminta jujur bayar pajak

MAKASSAR: Wajib pajak khususnya pengusaha diminta lebih jujur dan tertib membayar pajak. Pasalnya, pembiayaan pembangunan kini dan di masa depan sangat bergantung pada setoran pajak. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan situasi dewasa ini telah berbanding terbalik dengan kondisi belasan tahun silam ketika negara masih menikmati rezeki nomplok (windfall profit) berlimpah dari produksi migas.

“Dulu pendapatan negara lebih banyak dari migas, sekarang terbalik 70% penerimaan dari pajak. Makanya pengusaha harus taat bayar pajak,” kata Wapres di Kanwil Pajak Sulselrabar Makassar, pekan lalu.
Pada kesempatan itu, Kalla menyerahkan surat pemberitahuan pajak (SPT) tahunan pribadinya.

Wapres saat ini masih tercatat sebagai warga Makassar dan beralamat di Jl. Haji Bau. Sejak menjadi wapres, Kalla setiap tahun masih melaporkan SPT di Makassar. Dirjen Pajak Darmin Nasution yang ikut serta dalam seremoni tersebut mengatakan jumlah WP secara nasional bertambah amat signifikan dalam tiga tahun terakhir menyusul program ekstensifikasi dan sunset policy.

Pemilik nomor pokok wajib pajak (NPWP) baru pada 2008 mencapai 3,54 juta, sedangkan pada 2007 sebanyak 2,3 juta. Sekarang total WP orang pribadi tercatat 11 juta dan WP badan 1,99 juta. Meski demikian, kata Darmin, kenaikan total WP tersebut tidak otomatis dapat memacu penerimaan pajak sebab sebagian pajak WP OP telah dibayarkan oleh perusahaan pemberi kerja. Namun, yang lebih krusial, tambahnya, adalah belum semua WP melaporkan SPT secara jujur.

“Kita masih harus berupaya agar WP melaporkan dengan benar. Itu juga berarti potensi yang belum kita gali masih banyak,” tutur Darmin. Dia memperkirakan negara masih berpeluang meningkatkan penerimaan pajak sekitar 40% dari total setoran tahun lalu Rp571,1 triliun (termasuk PPh migas) atau sekitar Rp230 triliun bila WP melapor dengan benar dan tak ada kendala krisis global.

“Tetapi itu tidak bisa langsung, harus bertahap. Bagaimana yakinkan orang bayar pajak dengan benar. Mudah-mudahan dalam beberapa tahun nanti kita akan perbaiki,” ujarnya. Di hadapan Wapres, Dirjen Pajak mengulangi komitmen pihaknya melaksanakan reformasi perpajakan tahap kedua, setelah jilid pertama diakhiri dengan sunset policy akhir Februari.

Reformasi perpajakan tahap kedua, pertama peningkatan pelatihan dan pendidikan pegawai di dalam dan luar negeri. Kedua, evaluasi remunerasi tenaga pemeriksa dan juru sita. Ketiga, penegakan sistem reward dan punishment secara adil dan ketat. Keempat, pembentukan kantor pelayanan pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Orang Pribadi. Kelima, peningkatan efisiensi sistem MPN (modul penerimaan negara). Keenam, kerja sama dengan para ahli kelas dunia untuk menyiapkan perbaikan lanjutan. Ketujuh, perluasan inbound dan outbound call center.

Realisasi 14%

Dalam perkembangan lain, Kepala Kanwil Pajak Sulselrabar Eddi Setiadi mengatakan realisasi penerimaan pajak tahun 2009 sampai 19 Maret pekan lalu mencapai 13,88% dari target Rp5,12 triliun. Tahun ini setoran pajak di wilayah itu dipatok naik 12,4% dibanding rencana penerimaan 2008.

“Selama tahun 2008 terjadi penambahan WP sebanyak 93.188, sehingga jumlah WP sampai 31 Desember 2008 adalah 430.498 WP,” jelasnya dalam siaran pers. Dia memaparkan mulai tahun ini cara penyampaian SPT tahunan makin dipermudah. WP, katanya, dapat menyerahkan SPT di KPP terdekat di mana saja, pojok pajak, dropbox, mobil pajak keliling, dan KP2KP.

»» read more

Pasar rotan anjlok akibat krisis

PALU: Permintaan rotan dari Sulawesi Tengah (Sulteng) selama krisis ini mengalami penurunan yang cukup tajam, menyusul anjlok ekspor barang jadi dari sentra produksi Cerebon, Jawa Barat. “Pasok rotan dari Sulteng setelah krisis hanya berkisar 1.000 ton perbulan, sebelumnya bisa 4.000-5.000 ton perbulan, “ kata Julius Hausan, wakil ketua Asosiasi Pengusaha Rotan Indonesia (APRI), kepada Bisnis, kemarin.

Julius mengatakan potensi rotan Sulteng bisa mencapai 60% dari kebutuhan rotan nasional yang mencapai 130.000 ton pertahun. Tetapi saat ini, katanya, permintaan rotan setengah jadi diperkirakan menurun.

“Kita perkirakan yang diserap oleh pasar pada tahun ini khususnya produksi rotan dari Sulteng kurang lebih 20.000 ton, sehingga banyak sekali produksi yang berpeluang untuk diekspor dalam bentuk polish ke luar negeri,” tegasnya. Mengenai pasar ekspor rotan polish, Julius mengatakan saat ini ada permintaan China tetapi untuk jenis rotan ukuran kecil.

Hanya saja kuota ekspor sesuai ketentuan dapat dilakukan jika kuota dalam negeri dipenuhi. Julius belum bisa memprediksi berapa besar kebutuhan bahan baku rotan pada saat krisis saat ini. Yang pasti pasar ekspor ke luar negeri menurun tajam, karena negara-negara tujuan ekspor barang jadi seperti Eropa dan Amerika masih krisis.

Selama ini, lanjut dia, ekspor rotan polish atau setengah jadi mendapat hadangan dari industri di Cerebon. “Karena itu sebagai daeeah penghasil, Sulteng juga harus berhati-hati sebab bagaimanapun produksi barang jadi lebih bernilai tambah dibandingkan setengah jadi,” ujarnya.

Walikota Palu Rusdy Mastura mengatakan kebijakan pemerintah pusat untuk menjadikan Kota Palu sebagai pusat pengembangan industri rotan nasional dinilai akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah penghasil bahan baku.

»» read more

Kapet Seram tawarkan lima proyek investasi

AMBON:Guna menarik minat pemerintah pusat dan investor, Badan Pengelola Kapet Seram menawarkan prospektus proyek lima proyek investasi unggulan yang bisa dikembangkan di kawasan itu. Lima proyek itu meliputi pengembangan industri biofuel, biodiesel, budidaya rumput laut, budidaya pohon jati, serta usaha perikanan tangkap ikan dengan bagan perahu.

Proyek investasi akan dilaksanakan melalui tahap persiapan meliputi penyiapan administratif dan kelembagaan, tahap pembangunan pabrik hingga tahap produksi dan pemasaran. “Sedangkan berbagai infrastruktur dan fasilitas untuk berbagai kegiatan pada loka-si yang ada secara berangsur-angsur akan segera dipersiapkan,” kata Direktur Utama BP Kapet Seram Pieter Mustamu di Ambon, kemarin.

Selain potensi bidang perikanan seperti perikanan tangkap ikan dan budidaya rumput laut yang menjanjikan, prospektus proyek tersebut menyajikan peluang potensi pengembangan industri biofuel dan biodiesel.

“Kedua proyek tersebut sebagai jenis bahan bakar nabati (BBN) yang perlu dikembangkan untuk mengantisipasi krisis energi bahan bakar minyak (BBM) di masa akan datang,” tandas Mustamu.Menurutnya, peluang pengembangan industri biofuel dan biodiesel cukup besar karena ketersediaan bahan baku cukup banyak. Bahan baku tersebut, lanjut Mustamu, meliputi sagu, kelapa, ubi kayu dan ubi jalar, aren, dan jarak pagar.

Biaya proyek diperkirakan mencapai Rp4 miliar untuk biodiesel berbahan baku kelapa dengan kemampuan produksi 3 ton per hari. Sedangkan untuk investasi bioetanol dari aren dengan kapasitas produksi 75.00 nira aren per hari membutuhkan Rp3 miliar.Selain itu, tambah Mustamu, investasi di bidang kehutanan di Kabupaten Seram Bagian Barat sangat memiliki prospek karena kondisi lahan tersedia dan iklim yang sesuai untuk pengembangan tanaman pohon jati.

Berdasarkan data Dinas Kehutanan Kabupaten Seram Bagian Barat luas lahan kering di daerah itu sebesar 232.805 hektare, dan luas lahan terbuka sebesar 60.809 hektare. Direncanakan proyek budidaya pohon jati dilaksanakan selama 15 tahun dengan perkiraan biaya investasi sekitar Rp150 juta.

»» read more

Kabel bawah laut Sulka segera rampung

MAKASSAR:Kualitas layanan telekomunikasi di Sulawesi mulai April 2009 akan setara dengan kota besar di Jawa menyusul rampungnya proyek kabel bawah laut atau integrasi optik sepanjang 3.139 km dari Sulawesi ke Kalimantan. General Manager PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) Divre VII Network Regional KTI, Herlan Wijanarko, menjelaskan pembangunan transmisi Sulawesi-Kalimantan (Sulka) tersebut rampung akhir Maret ini.

Proyek Sulka menggunakan teknologi transmisi dense wavelength division multiplexing (DWDM) yang menelan anggaran Rp379 miliar.
Dia menjelaskan, teknologi DWDM itu berkapasitas di atas 400 gigabyte atau 40 lambda setara 40 x 60 STM-1 yang memiliki kecepatan tanpa batas (unlimited). Dengan rampungnya proyek Sulka, Sulawesi akan memiliki jaringan backbone berkualitas tinggi setara kota besar di Jawa.

Jaringan kabel optik bawah laut di Sulawesi, ungkap dia, terbagi dalam Sulawesi Ring-1 yang meliputi Makassar-Parepare-Watampone-Bulukumba-Makassar.
Selain itu, Sulawesi Ring-2 dari Parepare-Palopo-Parigi-Palu-Majene-Mamuju-Pinrang-Parepare dan Tail Sulawesi Utara menyambungkan Parigi-Gorontalo-Manado. Jaringan serat optik Sulawesi, tutur dia, akan langsung tersambung dengan Pulau Kalimantan. Saat ini pekerjaan pembangunan itu, sudah mencapai 86%.

“Frekuensi telekomunikasi yang padat di Sulawesi akan dapat teratasi. Ini saling mendukung antara kualitas jaringan satelit di angkasa dan di darat, sehingga membuat layanan telkom di KTI makin tangguh,” ungkap Herlan, pekan lalu. Dia menegaskan, proyek serat optik akan menggantikan teknologi radio gelombang mikro yang selama ini masih digunakan di Kalimantan dan Sulawesi.

Staf Divisi Komunikasi Telkom Divre VII Heru Widodo menjelaskan rampungnya jaringan Sulka akan membuat layanan Telkomsel dan Telkom Flexi lebih baik. Dia mengaku saluran backbone tersebut untuk sementara tidak dikomersialkan kepada operator telekomunikasi lain di Indonesia.

»» read more

Krisis listrik Palu dilaporkan ke Wapres

PALU: Ketua Utama DPP Alkhairat Palu Sagaf Aldjufrie meminta krisis listrik yang melanda Kota Palu segera dituntaskan karena telah berpengaruh pada kehidupan masyarakat di daerah ini.“Kami titip kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla agar memerintahkan PLN menambah daya atau pembangkit sehingga tidak ada lagi pemadaman pagi dan malam di Palu,” kata Sagaf saat menerima Wakil Ketua MPR Aksa Mahmud di Palu, Sabtu malam.

Dia mengemukakan krisis listrik di Palu tidak hanya memukul dunia usaha, tetapi merugikan masyarakat secara umum. “Kalau lampu padam, masyarakat tidak bisa melakukan aktivitas rumah tangga. Anak-anak susah belajar dan lain-lain,” kata pemimpin perguruan Islam terbesar di kawasan timur Indonesia (KTI) ini. Sagaf mengatakan kedudukan kantor PLN wilayah di Manado, Sulawesi Utara, dinilai tidak menguntungkan Sulteng. “Kalau bisa kantor wilayah PLN dipecah saja, Sulteng digabung ke Sulawesi Barat, sehingga bisa lebih efektif,” ujarnya.

Aksa Mahmud mengatakan permintaan daya listrik ditambah untuk meminamilisir pemadaman di Palu akan dibicarakan dengan pihak PLN. “Saya akan bantu menyampaikan masalah tersebut ke Wapres,” tegasnya. Krisis listrik di Palu, Donggala, dan Parigi-Moutong disebabkan beberapa faktor, yakni pertama mesin pembangkit milik PLN yang sudah tua tidak maksimal lagi. Kedua, PLTU Palu yang dibangun swasta kapasitasnya sangat kecil, yakni 2x15 MW.

“Kalau ada mesin di antara dua pembangkit milik PLN atau PLTU yang masuk dalam waktu pemeliharaan, maka suplai listriknya akan kurang,” kata Aksa. Ke depan, menurut Aksa, Sulteng dan Sulawesi secara keseluruhan tidak lagi mengalami krisis listrik. Karena, ada dua pembangkit besar yang berada di Sul­teng yang beroperasi yakni PLTA Poso 1 berkapasitas 2x195 MW dan 2x100 MW yang dibangun PLN di Tolitoli.
Aksa mengatakan Wapres Jusuf Kalla telah memerintahkan PLN merencanakan pembangunan interkoneksi Sulawesi sama seperti Jawa Bali. “Dalam empat tahun terakhir ini kita sudah mengembangkan power plant termasuk di Sulsel, tapi karena masih proses konstruksi, belum bisa diinterkoneksi. Yang pasti PLN diminta harus bangun ja­ringan sejak sekarang,” ujarnya.

Denda
Wali Kota Palu, Rusdy Mastura, mengemukakan kondisi kelistrikan saat ini telah memasuki fase penyelesaian, karena PLTU Palu dan PT PLN sudah membuat kesepakatan untuk memaksimalkan produksi listrik. Dia mengemukakan PLTU Palu dan PLDT Silae harus mampu memproduksi sesuai kapasitasnya agar saat beban puncak yang mencapai 48 MW tidak ada masalah.

“Jika PLTU tidak maksimal atau PLTD Silae langgar kesepakatan, akan dikenakan penalti atau sanksi,” tegasnya. Rusdy mengatakan April tidak ada lagi pemadaman bergilir seperti yang dirasakan saat ini. “Kami pemerintah kota menyatakan soal listrik adalah tanggungjawab PLN. Kalau masih padam kami akan lapor ke direksi PLN,” ujarnya.

Sejak masalah listrik ini dilaporkan ke Wapres, direksi PLN setiap saat memantau langsung kondisi kelistrikan di sini. “Mudah-mudahan ada penyelesaian dalam waktu singkat ini,” katanya.

»» read more

Wali Kota Palu tutup tambang

PALU: Wali Kota Palu Rusdy Mastura menyatakan menutup lokasi penambang­an emas liar di aliran sungai Pondo Poboya. Wali Kota menutup penambangan yang sudah berlangsung belasan tahun ini karena telah beroperasi sedikitnya 26 unit mesin tromol yang menjadi median pemisah pasir dan emas.

Beroperasinya puluhan mesin tromol kurun dua tahun terakhir ini dibawa oleh penambang emas di Gorontalo dan Manado yang memang dikenal berpengalaman dalam penambangan tradisional.“Saya telah keluarkan surat edaran agar warga segera menghentikan penambang­an. Kondisi di sana (Poboya) sudah membahayakan sebab telah memakai tromol yang dipastikan pemanfaatan merkuri juga meningkat dan membahayakan,” kata Wali Kota, kemarin.

Meski telah menerbitkan surat edaran, Rusdy belum memerintahkan aparat mengambil tindakan tegas sebelum alternatif pekerjaan bagi penambang emas liar Poboya tersedia. Rencananya, lanjut dia, Pemkot Palu menjadikan Kelurahan Poboya menjadi kawasan agro wisata agar warga yang selama ini berprofesi penambang dapat menjadi petani.

”Kami akan menyiapkan lahan dan bantuan bibit. Tapi program ini hanya berlaku bagi warga yang selama ini berdomisili di Poboya. Bukan buat penambang pendatang,” ujarnya. Naif (20), penambang Poboya, mengaku menyadari penggunaan merkuri berbahaya bagi kesehatan.

Apalagi, Sungai Pondo Poboya yang bermuara di Teluk Palu, merupakan salah satu sumber air bersih warga Palu. ”Tapi kami mau kerja apalagi. Kami menambang karena lahan pertanian kekeringan,” ujarnya.

»» read more

KPU minta listrik nyala saat pemilu

AMBON: Komisi Pemili­­h­an Umum (KPU) Provinsi Maluku meminta PLN Wilayah IX Maluku-Maluku Utara dan Ambon tidak melakukan pema­daman listrik pada hari pemungutan suara pemilu legislatif 9 April mendatang. Anggota KPU Maluku Thos Lailosa mengatakan pemadaman listrik di hari tersebut dapat mengganggu aktivitas perhitungan suara.

Apalagi, menurutnya, proses perhitungan suara diprediksi akan molor hingga pukul 24.00 WIT. “Saya kira pihak PLN harus menyiapkan diri sedini mungkin, sehingga ketika pelaksanaan pe­­mu­­­ngutan suara tidak lagi terjadi pemadaman yang dapat mengganggu aktivitas perhitungan suara di TPS,” tandas Lailosa di Ambon, pekan lalu.
Untuk itu, ujar Lailosa, dalam melakukan pe­­ma­­daman PLN harus memperhitungkan jadwal perhitungan suara. Terkait hal itu, lanjut Lailosa, KPU akan melakukan koordinasi dengan pihak PLN agar memperhatikan masalah tersebut. “Kami akan ber­­koor­­dinasi dengan PLN untuk mendukung pelaksanaan pemilu 9 April. Pemilu merupakan event na­­sional, dan semua pihak berkewajiban un­­tuk mendukung dan menyukseskan,” jelas Loilosa.

Sebelumnya, sebulan yang lalu, Manager PLN Wilayah IX Maluku–Maluku Utara Bagus Se­­tiawan telah menyatakan kesiapan PLN mendukung pemilu. Setiawan menjanjikan krisis listrik dan pe­­ma­daman bergilir yang se­­men­­tara dialami warga Kota Ambon dan sekitarnya sudah bisa diatasi sebelum April. Pemadaman listrik tersebut dikarenakan rusaknya satu unit mesin di PLTD Poka yang terbakar pada 5 Januari lalu, sehingga mengakibatkan daya mampu listrik tidak sebanding dengan kebutuhan pasokan.

Menurutnya, dalam kon­disi normal, daya mampu listrik di Ambon mencapai 10 MW dan tidak boleh kurang dari 8 MW, karena harus ada sisa cadangan 2 MW untuk jaga-jaga. Selain itu, Setiawan berjanji mengupayakan perbaikan mesin rusak di PLTD Poka dengan mengambil salah satu turbo charger mesin sejenis di PLN Balikpapan karena suku cadangnya sudah tidak diproduksi.

Mesin yang rusak di PLTD Poka tergolong langka karena hanya tersisa 9 unit di dunia, yakni tiga unit di Vietnam, tiga di PLTD Poka, dan tiga di Balikpapan. Pemadaman listrik masih terus terjadi hingga saat ini, meskipun intensitas mulai berkurang. Pemadaman be­­­berapa kawasan masih ber­­langsung hingga 3 jam per hari.

»» read more

Pembiayaan tak ditarik Muamalat Rp25 miliar

MAKASSAR: Bank Muamalat Makassar melapor­kan jumlah kredit yang telah disetujui namun belum direali­sasikan (unused financing) mencapai Rp25 miliar per Maret 2009. Business Manager Bank Muamalat Makassar Nurcholis mengemukakan nilai tersebut masih relatif kecil bila dibanding total pembiayaan tahun 2008 sebesar Rp139 miliar.
Bank Muamalat Makassar menargetkan pembia­yaan Rp90 miliar pada 2009, tumbuh 30% dari 2008. “Penyerapan kredit tahun 2009 masih lemah. Kami punya kredit yang sudah disetujui namun belum dicairkan mencapai Rp25 miliar,” ujarnya, pekan lalu.

Nurcholis mengemukakan kreditur belum berani mengambil risiko merealisasikan pembiayaan di tengah kondisi pasar yang lesu. Dia mengatakan faktor krisis global sangat mempengaruhi pertimbangan nasabah Muamalat mencairkan dana. Dia menuturkan nasabah khawatir transaksi mereka tidak optimal, sehingga menyulitkan mengembalikan pinjaman dan bagi hasil yang telah disepakati.

“Tapi nasabah tersebut berkomitmen akan merelisasikan kredit, begitu membutuhkan dana untuk pengembangan usaha me­reka,” ujarnya. Nurcholis menambahkan pembiayaan yang belum direalisasikan sebagian besar merupakan milik koperasi simpan pinjam (KSP) lokal atau baitul maal wattamil (BMT) di Sulsel.

Selain itu, sambungnya, Bank Muamalat juga telah menyetujui pencairan dana penguatan modal untuk pengusaha di sektor kelaut­an dan perikanan berskala internasional. “Katanya, perdagangan ekspor rumput laut me­reka masih sedikit, jadi belum mau dulu mencairkan dana,” ujarnya. Nurcholis menegaskan tidak ada konsekuensi finansial antara debitur dan kreditur, atas mandeknya pencairan pembiayaan.

»» read more

Harga beli listrik PLN jadi Rp629/kwh

PALU: Kebijakan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengubah harga pembelian listrik PT Pusaka Jaya Palu Power (PJPP) dari Rp505 per kwh naik menjadi Rp629 per kwh dinilai membuka peluang kepada investor swasta baru untuk menanamkan investasi pembangkit di daerah itu. "Kami percaya bila PLN bisa memberikan peluang yang sama kepada calon investor baru dengan­ harga kontrak senilai Rp629 per kwh, krisis listrik di Sulteng bisa segera berakhir,” kata Farid Djafar Nazar, Ketua Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia (Akli) Sulteng, kemarin.

Menurut dia, harga yang disepa­kati oleh PT PLN dan PJPP akan menjadi patokan dari calon investor yang ingin memanfaatkan peluang investasi pembangkit baru di sini karena sampai dengan saat ini Sulteng masih alami krisis listrik. “Kami minta peluang investasi baru dibuka kepada perusahaan baru di luar PJPP sehingga kebutuhan listrik kita akan lebih terpenuhi. Jika ada tambahan daya hingga 50 MW, tidak ada krisis listrik dan pemadaman bergilir seper­ti sekarang,” ujar Farid.

Selain itu, lanjut dia, dengan adanya perubahan kontrak ini PJPP diminta untuk memaksimalkan kinerja sehingga masyarakat bisa menikmati fasilitas listrik yang memadai. “Terus terang saja dalam lima tahun terakhir ini pasokan listrik khususnya di Palu sangat memprihatinkan,” tegasnya. Farid mengatakan bahwa pihaknya mendukung jika PJPP bersedia untuk menambah investasi baru dengan membangun 2x15 MW bisa mencapai Rp300 miliar dan diharapkan tahun ini mulai dilaksanakan pembangunan fisiknya.

Sebagaimana diketahui Wali Kota Palu, Rusdy Mastura, mengatakan bahwa renegosiasi antara PT PLN dan PJPP telah menghasilkan kese­pakatan harga kontrak baru yakni dari sebelumnya Rp505 per kwh naik menjadi Rp629 per kw. Keputusan untuk mengubah perjanjian kontrak pembelian ini dilakukan oleh PJPP ke PLN untuk yang kedua kalinya. “Dengan adanya perubahan kontrak tersebut PJPP akan segera melakukan pemeliharaan mesin dan diminta untuk meningkatkan kapasitas produksi­nya menjadi 2x15 MW,” katanya.

Belum maksimal
Menurut keterangan yang di­­­pe­­roleh Bisnis, kapasitas produksi listrik yang dihasilkan PJPP hingga saat ini belum maksimal karena berkisar 20 MW. Jumlah itu tidak mampu mengatasi kebutuhan masyarakat jika mesin pembangkit listrik PLN alami kerusakan seperti sekarang. PLN sebenarnya akan mengenakan sanksi kepada PJPP karena perusahaan ini dinilai ingkar dari perjanjian kontrak 180 juta kwh/tahun, sedangkan yang dipasok PJPP baru mencapai 90 juta kwh/tahun atau hanya 50% dari nilai kontrak.

Wali Kota Palu Rusdy Mastura mengemukakan pemadaman yang terjadi saat ini bukan lagi disebabkan oleh PLTU Mpanau, tetapi karena kapasitas terpasang listrik yang dikelola langsung oleh PLN dengan mengandalkan mesin pembangkit di Silae sudah tidak maksimal, ditambah biaya operasionalnya yang besar. Sebagaimana diketahui, Pem­­bang­kit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mpanau Palu, Sulawesi Tengah, yang dioperasikan PJPP terancam tutup sebab pendapatan yang diperoleh tak memadai membiayai operasional.

Sebelumnya, Komisaris PJPP Suardin Suebo berdalih pihaknya selama ini merugi dan ditambah manajemen PLN Cabang Palu belum membayar daya yang telah dipasok sejak Januari 2009. “PLN belum membayar pasokan daya PLTU karena dinilai melanggar kontrak kerja sama yakni, peng­operasian PLTU tidak maksimal,” katanya.

Energi listrik pada sistem Palu selama ini dipasok dari PLTD Silae sebanyak 20 MW dan PLTU Mpanau 22 MW (2x11 MW) dengan total 42 MW. Adapun beban puncak pada malam hari mencapai 41 MW, berarti hanya tersisa 1 MW. Jika suplai utama energi listrik pada sistem Palu dari PLTU Mpanau sebesar 22 MW terhenti, PLN terpaksa melakukan pemadaman di sebagian besar wilayah pemasaran Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan wilayah selatan Kabupaten Poso.

»» read more

Pelindo IV incar layanan kapal BP

MAKASSAR: PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) tengah mengincar kerja sama la­ya­n­­an kapal milik BP (British Petroleum) Indonesia di lokasi proyeknya di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Bila niat itu terwujud, Pelindo IV akan berfungsi mengelola proses sandar, pandu, hingga tambat kapal proyek minyak perusahaan modal asing tersebut. Sebelumnya, Pelindo IV telah melakukan hal serupa untuk PT Freeport Indonesia di Timika.

Direktur Keuangan Pelindo IV Mulyono mengatakan segmen bisnis pelayanan kapal untuk perusahaan raksasa khususnya migas dan sawit merupakan peluang bagi per­seroan. Meski kontribusinya belum seberapa, laba bisnis ini relatif lumayan dengan faktor biaya yang kecil. Setiap tahun Pelindo IV diperkirakan dapat meraup laba Rp1,5 miliar sampai Rp2 miliar dari proyek sejenis.

“Kami sudah jalan dengan Freeport di Timika untuk pandu kapal. Sedangkan dengan British Petroleum di Bintuni masih dijajaki,” ungkapnya di Makassar, Rabu. Mulyono mengatakan BUMN itu memperkirakan pendapatan dari segmen bisnis utama yakni peti kemas dan barang cenderung mendatar (flat) tahun ini seiring krisis global. Itu sebabnya, lanjut dia, Pelindo IV perlu mengupayakan sumber lain.

BP Indonesia anak perusahaan BP Plc perusahaan minyak bumi bermarkas di London, Inggris, dan salah satu dari empat raksasa minyak dunia di samping Shell, ExxonMobil, dan Total. BP telah 35 tahun beroperasi di Indonesia dan menjadi salah satu investor terbesar. Di Teluk Bintuni, BP tengah menggarap konstruksi LNG Tangguh yang disebut mengandung gas alam terukur sebesar 14,4 triliun kaki kubik.

Teluk Bumi memang kaya bahan tambang dan galian. Hampir seluruh kawasannya konon mengandung gas alam cair (LNG) dengan total cadangan 23,7 triliun kaki kubik. Kandungan minyak di perut bumi Bintuni diprediksi mencapai 45 juta ton.

»» read more

Kredit properti capai Rp475 miliar

MAKASSAR: Kredit properti bank umum baik berupa modal kerja maupun investasi di Sulawesi Selatan pada akhir 2008 menembus Rp475 miliar, naik 43% dibanding posisi akhir tahun kemarin. Per Januari 2009, outstanding pinjaman produktif yang lazim dimanfaatkan oleh pengembang untuk membangun perumahan dan proyek properti tersebut tercatat turun tipis menjadi Rp459 miliar.

Penurunan ini dipicu kemerosotan posisi kredit modal kerja properti dari Rp440 miliar pada Desember 2008 menjadi Rp424 miliar. Kredit investasi properti stagnan di level Rp35 miliar. Kredit properti pada Januari 2009 menyerap sekitar 4% total outstanding kredit modal kerja bank umum. Adapun pinjaman investasi properti hanya 1% kredit terkait.

Sementara itu, total kredit properti ini hanya sepersepuluh dibandingkan dengan jumlah kredit konsumsi untuk KPR dan ruko senilai Rp4,4 triliun per Januari 2009. Kepala Cabang Bank BCA Tbk Makassar Hendrik Sia memperkirakan pertumbuhan kredit properti modal kerja dan investasi tahun ini tidak akan setinggi 2008 yang mencapai 43%. Dia mengakui kondisi suku bunga yang secara umum masih tinggi bakal membuat pengembang berpikir ulang mengambil kredit properti khususnya investasi. Tetapi, kata dia, kredit konsumsi seperti KPR masih memiliki prospek baik.

“Kita bisa lihat perkembangan kredit secara nasional di awal tahun ini juga kurang bergairah. Ini dampak dari krisis global dan perlambatan beberapa sektor,” kata Hendrik, kemarin. Dia menuturkan postur kredit properti produktif yang hanya sekitar sepersepuluh pinjaman konsumtif KPR disebabkan tidak seluruh proses pembangunan rumah menggunakan kredit bank.

Bank biasanya tidak membiayai pengadaan tanah. Pengembang juga banyak yang jual gambar, jadi bangunan belum selesai sudah ditawarkan. Dari pembayaran pembeli mereka membangun,” jelasnya.

Sulit cair

Secara terpisah, Ketua DPD Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Sulsel Djamaluddin Djafar menilai perbankan enggan menyalurkan kredit bagi pengembang serta kontraktor. Dia mengklaim persyaratan kredit properti modal kerja dan investasi semakin berat dan menyulitkan.Menurutnya, ini dipicu sikap hati-hati bank dalam menghadapi imbas krisis ekonomi global.

“Bank makin selektif memberikan kredit. Seluruh anggota REI mengeluhkan kebijakan perbankan di Sulsel yang begitu ketat memberlakukan syarat kredit,” ujarnya, kemarin. Dia menuturkan kebijakan tersebut justru semakin memperburuk kondisi ekonomi lokal dan nasional yang berusaha bangkit dari bayang-bayang resesi global.
Seluruh sektor ekonomi, katanya, bisa mengalami kelesuan disebabkan sikap perbankan yang overprotektif.

Sebelumnya, Wakil Ketua REI Sulsel Harris Hody mengklaim bukan hanya kucuran baru, namun pengusaha juga kesulitan mencairkan plafon kredit yang disepakati tahun lalu.

»» read more

Unhas jajaki usaha jagung dan rumput laut

MAKASSAR: Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar akhirnya mewujudkan impian membangun industri farmasi di Sulawesi Selatan dengan menggaet PT Sulawesi Sari Komoditi Gowa. Kerja sama itu ditandai penandatanganan nota kesepahaman di Kampus Unhas, Rabu, antara Dekan Fakultas Farmasi Unhas Prof Dr Elly Wahyuddin, DEA dengan Direktur Utama PT Sulawesi Sari Komoditi Drg Andi Ayu Sartika.

Dalam kerja sama yang akan berlangsung tiga tahun dan dapat diperpanjang atau diubah atas kesepakatan kedua pihak tersebut, Fakultas Farmasi Unhas akan melaksanakan Program Pengembangan Produk Jagung dikombinasi dengan Rumput Laut. Kedua pihak juga sepakat memproduksi dan memasarkan produk makanan berbasis rumput laut dan jagung.

Unhas melalui Fakultas Farmasi akan melaksanakan penelitian awal tentang potensi dan pengembangan produk lokal dan melakukan penelitian lanjutan yang lebih terarah. Dirut PT Sulawesi Sari Komoditi Andi Ayu Sartika mengatakan sangat senang dapat mengembangkan dan memajukan potensi lokal dengan memfokuskan diri pada produk bassang sereal dan rumput laut.

“Bahan baku kedua produk ini diperoleh dari lokal Sulsel, diolah dengan teknologi tepat guna,” kata Andi Ayu. Dia mengatakan, produk kerja sama ini merupakan upaya awal meningkatkan pendapatan petani dan nelayan. Dekan Fakultas Farmasi Unhas Elly Wahyuddin mengatakan kerja sama ini merupakan langkah maju setelah fakultas yang dipimpinnya itu berdiri dua tahun silam. “Sudah 30 tahun kami memikirkan berdirinya fakultas ini, dan kini kami ingin menjadi tiang bagi Universitas Hasanuddin,” ujar Elly.

Rektor Unhas Idrus A Paturusi menilai terwujudnya kerja sama untuk membangun industri farmasi di Sulsel ini merupakan salah satu obsesinya di saat masa kepemimpinannya sudah berjalan tiga tahun. “Universitas itu memang kaya ide, namun sulit dipasarkan jika tidak ada kerja sama dengan industri,” ujar Idrus.

Menurutnya, pembangunan industri untuk mengurangi kesenjangan antara kawasan barat Indonesia dengan timur. Minimal, dengan adanya industri di Sulsel akan dapat menarik dan menyediakan tenaga dan lapangan kerja bagi masyarakat.

PT Sulawesi Sari yang didirikan 29 Februari 2009 sudah membangun fasilitas pengadaan industri farmasi di Jl. Beringin 2, di belakang Kantor Bupati Gowa di Sungguminasa, Sulsel.

»» read more

PLN Sulselrabar kurangi pemadaman

MAKASSAR: PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar sejauh ini tidak jadi melaksanakan pemadaman listrik bergilir secara meluas menyusul penghematan daya dari masyarakat dan keluarnya pelanggan industri selama beban puncak. PLN berharap kondisi ini bertahan agar aktivitas sehari-hari serta kegiatan ekonomi di Sulawesi Selatan dan Barat tetap berlangsung normal tanpa menyebabkan opportunity lost bagi dunia usaha.

Seperti diketahui, BUMN kelistrikan ini memproyeksikan pemadaman bergilir mulai 12 Februari 2009 hingga 60 hari sesudahnya untuk proses turun mesin (overhaul) PLTA Bakaru, Sulsel. Tanpa pasok dari satu mesin PLTA Bakaru, sistem kelistrikan Sulselbar kehilangan daya 63 MW. Total kapasitas wilayah itu sekitar 500 MW atau kira-kira sama dengan beban puncak.

General Manager PLN Sulselrabar Haryanto W.S. mengatakan beban puncak normal antara 490 MW–510 MW. Tetapi, penghematan daya dan keluarnya pelanggan industri membuat kebutuhan tertinggi belakangan ini 440 MW–450 MW. Pelanggan industri yang cukup besar termasuk PT Semen Tonasa, PT Semen Bosowa, mal-mal, serta sejumlah hotel berbintang di Makassar.

“Dengan industri hemat 30 MW–40 MW, beban puncak hitungannya 450 MW–470 MW. Namun ternyata belakangan beban maksimal 440 MW–450 MW, artinya ada penghematan masyarakat 10 MW – 20 MW,” jelas Haryanto, kemarin. Wilayah Sulselbar menerima pasokan listrik dari lima pembangkit utama, yakni PLTA Bakaru 126 MW, PLTD Suppa 65 MW, PLTU Tello 147 MW, PLTA Bili-bili 20 MW, dan PLTG Sengkang 195 MW.

Haryanto mengungkapkan saat ini proses turun mesin Bakaru telah selesai 84%. Dia berjanji Bakaru dapat beroperasi kembali selambatnya 29 Maret 2009. “Saya baru dari Bakaru. Teman-teman di sana kami minta kerja penuh supaya Bakaru cepat selesai. Tidak lebih dari 29 Maret,” tukasnya.Dalam kaitan itu, dia berharap seluruh sistem kelistrikan Sulselrabar bisa berfungsi penuh selama pencontrengan pemilu legislatif mendatang.

»» read more

Sulut dapat pupuk subsidi 24.000 ton

MANADO: Provinsi Sulawesi Uta-ra mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 24.000 ton pada 2009. “Alokasi pupuk tersebut diharapkan mampu menutupi kekurangan yang dialami petani di Sulut,” kata Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindag Sulut, Janny Rembet, di Manado, Kamis.

Daerah yang mendapatkan alokasi terbesar pupuk bersubsidi itu adalah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) sebanyak 4.398 ton, Minahasa 4.130 ton, dan Minahasa Selatan 4.014 ton. Kemudian Kabupaten Minahasa Tenggara sebanyak 2.031 ton, Minahasa Utara 1.729 ton, Bolmong Timur 900 ton, Bolmong Selatan 700 ton, dan Bolmong Utara 2.199 ton.

Selain itu, Sangihe 826 ton, Talaud 306 ton, Sitaro 344 ton, dan Manado 166 ton. Dia menuturkan pemerintah daerah telah melakukan koordinasi serta membentuk komisi pengawasan pupuk dan pestisida di setiap kabupaten dan kota, sekaligus menga-wasi langsung penyalurannya.

“Tim dibentuk untuk menyelidiki sejauh mana penyimpangan distribusi pupuk yang sering terjadi pada tahun-tahun sebelumnya,” katanya seperti ditulis ANTARA. Kepala Pemasaran PT Pupuk Kaltim wilayah Sulut Aunur Rofiq mengatakan terhitung 1 Januari 2009 lalu, penyaluran pupuk bersubsidi telah dilakukan dengan sistem tertutup.

»» read more

Bajaj bidik pasar motor sport KTI

MAKASSAR: PT Bajaj Auto Indonesia (BAI), agen tunggal pemegang merek Bajaj, membidik perluasan pangsa pasar di kawasan timur Indonesia khususnya Sulawesi dengan menambah jumlah diler 3S (sales, service, sparepart) pada tahun ini. Marketing Manager PT BAI M. Cahyono Widyastono mengatakan pasar otomotif di Sulawesi masih menjanjikan sebab daya beli konsumen di wilayah itu relatif tetap baik kendati krisis global mulai berimbas ke Tanah Air.

Dia menuturkan penjualan diler perseroan di Sulawesi tahun lalu cukup memuaskan. Cahyono meyakini angka pertumbuhan penjualan di Sulawesi pada 2008 dapat dipertahankan. “Kami akan menambah showroom secara nasional menjadi 100 tahun ini termasuk di Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Dengan penambahan showroom, otomatis diharap­kan ada pengaruh ke penjualan,” katanya di Makassar, pekan ini.
Saat ini total showroom Bajaj mencapai 75 unit yang tersebar di sekitar 49 kota/kabupaten. ATPM merek otomotif asal India itu mempunyai tiga model, yakni Bajaj Pulsar 180 cc dan 200 cc, serta Bajaj XCD 125 yang baru diluncurkan semester II tahun lalu.

Ketiganya merupakan motor sport dan mengadopsi teknologi DTS-i yang diklaim mampu menghemat bahan bakar. BAI, kata Cahyono, sejauh ini belum berencana menambah model motor meskipun Bajaj India baru saja merilis Bajaj XCD 135. “Kami juga belum ada rencana menaikkan harga dalam waktu dekat. Kami masih pakai harga tahun 2008,” papar Cahyono.

Tahun lalu penjualan Bajaj di Indonesia mencapai 18.600 unit. Total penjualan Bajaj sejak masuk ke negeri ini pada November 2006 telah menembus 29.000 unit. Di samping segmen motor sport, BAI diketahui berusaha merebut konsumen motor bebek dengan mengandalkan Pulsar XCD 125 yang sejatinya merupakan motor sport.

Teknologi motor Bajaj banyak mendapat alih teknologi dari perusahaan otomotif terkemuka Jepang Kawasaki Heavy Industries yang juga terkenal memproduksi pelbagai motor sport. Selain tiga merek yang dise­butkan di atas, Bajaj India juga memproduksi model motor Bajaj XCD 135 DTS-Si, Bajaj Platina, Bajaj Discover, serta Bajaj Avenger DTS-i.

»» read more

Pelindo IV cari pinjaman Rp395 miliar

MAKASSAR: PT Pelabuhan Indonesia IV (Pelindo IV) kemungkinan besar akan mencari sumber pendanaan belanja modal tahun depan sebesar Rp395 miliar dari pinjaman BUMN kepelabuhanan lainnya. Direktur Keuangan Pelindo IV Mulyono mengatakan pinjaman bank serta penerbitan obligasi juga masuk opsi, namun apabila indikator yang dipakai efisiensi biaya, maka mencari sumber dari sesama Pelindo jauh lebih murah.

Dia menjelaskan perseroan memproyeksikan belanja modal hingga Rp500 miliar pada 2010, dengan Rp395 miliar dari sumber eksternal. Dana itu akan digunakan untuk proyek konstruksi terminal peti kemas (TPK) Kariangau, penambahan alat produksi, perawatan (repowering) kapal tunda, dan lainnya.

Pemerintah tengah menggodok penggabungan empat Pelindo serta PT Rukindo dalam wujud holding BUMN kepelabuhanan. Mulyono mengatakan jika jadi terbentuk, Pelindo IV dapat memakai dana holding untuk investasi. Namun, bila pembentukan molor atau belum terwujud tahun depan, pihaknya masih dapat mengupayakan pinjaman dari Pelindo lain.

“Rp395 miliar itu untuk TPK Kariangau yang kami harapkan selesai konstruksi 2010. Opsi memakai dana integrasi Pelindo akan lebih murah,” ungkap Mulyono kepada Bisnis di Makassar, kemarin. Pelindo IV mengelola 22 pelabuhan di kawasan timur Indonesia. Belanja modalnya terus naik setidaknya dalam lima tahun terakhir mengikuti laju realisasi trafik dan kegiatan usaha yang cukup pesat.

Tahun lalu perseroan tercatat menggelontorkan Rp150,2 miliar untuk investasi, dengan sekitar Rp20 miliar mengucur ke proyek Kariangau. Belanja modal 2008 meroket hampir 90% terhadap tahun sebelumnya.Secara drastis, Pelindo IV hanya membelanjakan tak lebih dari Rp10 miliar untuk investasi pada lima tahun lalu, tepatnya 2004.
“Dulu perawatan dermaga dan alat produksi sangat kurang. Tetapi dengan kenaikan pendapatan dan trafik, kami terus menaikkan investasi,” urai Mulyono.

Pada 2008, BUMN ini mendulang laba sebelum pajak sekitar Rp201 miliar, jauh melampaui target Rp170 miliar (unaudited).Laba tahun 2008 juga tumbuh sekitar 34% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp151 miliar.

Trafik stagnan

Pada kesempatan yang sama, Mulyono mengungkapkan perseroan memprediksi trafik peti kemas, kapal, barang, maupun penumpang tahun ini di KTI cenderung stagnan. Meski demikian, dia mengaku masih optimis pertumbuhan laba khususnya dari sisi peti kemas dan barang sebab mayoritas pengiriman di KTI adalah barang konsumsi.
“Dalam penyusunan rencana kerja 2009, kami sudah memasukkan faktor trafik yang diperkirakan flat. Pelindo akan menyiasati dengan menggali sumber penerimaan baru dan menekan biaya,” katanya.

Arus barang di KTI khususnya peti kemas pada 2008 sebesar 1,03 juta teus hanya naik tipis 1% dibanding 2007. Trafik mulai melambat pada semester II 2008, sebab hingga semester I arus peti kemas masih naik 23%.

»» read more

Maluku permudah izin investasi

AMBON: Pemerintah Provinsi Maluku tengah berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menggaet calon investor asing maupun dalam negeri. Kepala Badan Penanaman Mo­­dal Daerah (BPMD) Maluku Abdul Rahman Soumena me­­nga­­takan sesuai UU No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penciptaan iklim investasi ter­­masuk di daerah tidak bisa dita­­war lagi. Perbaikan iklim investasi meliputi aspek keamanan, infrastruktur pendukung, dan kemudahan perizinan.

“Kondisi keamanan di Maluku sudah kondusif. Jadi kami mendorong perbaikan iklim investasi berupa kemudahan izin dan menyiapkan infrastruktur pendukung lainnya,” kata Sou­mena kepada Bisnis di Ambon, baru-baru ini. Menurut Soumena, meskipun baru lepas dari konflik namun penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) telah menunjukkan tren meningkat.

“PMDN saat ini sudah terealisasi 24 proyek dengan nilai investasi Rp3,03 miliar. Sedangkan untuk PMA terealisasi 17 proyek dengan nilai US$347 juta,” ungkapnya. Hal itu, tambah Soumena, menunjukkan iklim investasi di Maluku mulai membaik. Apalagi, sejumlah sektor unggulan seperti perikanan, pariwisata, dan per­tambangan memiliki potensi cukup besar.

Soumena mengaku instansinya telah melakukan sejumlah te­­robosan, terutama melalui ko­­or­­dinasi dengan instansi lain­­ untuk memudahkan dan mem­­percepat birokrasi perizinan. “Kemudahan izin sudah kami lakukan dengan membuka sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang melibatkan delapan instansi teknis. Tujuannya memangkas panjangnya mata rantai birokrasi yang dapat menyulitkan investor,” tandasnya.

Delapan instansi teknis itu adalah Dinas Perikanan, Pertambangan, Pertanian, Kehutanan, Koperasi dan UKM, Sumber Daya Mineral, Tenaga Kerja, serta Perindustrian dan Perdagangan. Dia menambahkan, untuk menumbuhkan iklim investasi salah satu jalan yang diusahakan yakni meningkatkan kunjungan wisatawan di Maluku.

Potensi wisata di daerah tersebut sangat menarik, terutama Pulau Banda Neira yang sementara dikembangkan sebagai tujuan wisata bahari, sejarah, dan budaya. “Untuk itu, kami mengupaya-kan pembukaan rute maskapai penerbangan nasional Garuda Airlines ke Maluku. Saya sudah kontak dirutnya dan sedang diupayakan,” tandas Soumena.

Sementara di bidang perikanan, Soumena mengatakan sedang dipacu pembenahan infrastruktur 12 pelabuhan agar laik sebagai pelabuhan ekspor. Menurutnya, empat pelabuhan perikanan sa­­­rananya sudah dinyatakan laik, yakni Pelabuhan Tual, PPN Ambon, Aru, dan Buru.

Investor tambang
Dari Sulawesi Tengah, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buol, Ahmad Batalipu, mengatakan tiga investor kini sedang menggarap potensi tambang di daerahnya. “Tiga investor sudah melakukan eksplorasi potensi tambang, dua di antaranya tengah memasuki tahapan eksploitasi. Tiga investor ini telah memiliki izin resmi dari Pemkab Buol,” ujar Ahmad, kemarin.

Dia menyebut tiga investor itu masing-masing PT Bina Lahan Pratiwi dan PT Sumber Mineral Indonesia yang melakukan eksplorasi tembaga di Kecamatan Paleleh, serta PT Mineral Jaya Utama mengeksplorasi bijih besi. ”Kami berharap dengan di­­mulainya ekploitasi, ke depan pendapatan daerah bisa meningkat lagi dari sektor pertambangan setelah dilakukan bagi hasil,” ujarnya.

Ditanya apakah masih ada investor lainnya di bidang per­­tambangan, Ahmad menga­takan belum membuka pintu bagi investor lain selain ketiga investor yang telah ada. Dia beralasan, bila terlalu banyak investor yang masuk dikhawatirkan dapat menimbulkan sengketa lahan serta kerusakan lingkungan.

“Kami tidak menolak investor baru, tetapi kami masih menunggu hasil eksploitasi dari investor yang ada dulu,” katanya. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buol tahun 2008 menyebutkan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun 2007 Rp20,5 miliar, Rp18,9 miliar bersumber dari sektor pertambangan.

»» read more

Speedy rambah pasar Maluku

AMBON: Speedy, salah satu produk PT Telkom Tbk untuk jasa internet di Indonesia, mulai merambah pelanggan di Maluku sejak memasuki daerah tersebut pada awal Februari 2009. General Manager Telkom Maluku Jusran Holle menuturkan dalam sebulan sejak kehadiran Speedy, permintaan pelanggan terhadap produk ini terus meningkat. “Dalam waktu relatif singkat, hanya dalam jangka sebulan sudah sekitar 500 pelanggan telepon rumah yang menggunakan internet Speedy. Dalam sehari kami bisa melayani 10 hingga 15 langganan baru,” tandasnya di Ambon, kemarin.

Dia menambahkan tahun ini pihaknya menargetkan penjualan layanan internet Speedy dengan pangsa pasar terbesar di wilayah Ambon, Saparua, Masohi dan Tual. Sementara untuk wilayah lainnya, seperti Banda, Larat dan Saumlaki, tengah dijajaki penetrasi pasarnya. Menurutnya, layanan Speedy di Maluku masih menggunakan akses dengan menggunakan kabel telepon rumah. Sedang akses non kabel, lanjutnya, sementara masih diupayakan karena produk tersebut masih baru di Maluku.

“Speedy bisa diakses mengikuti wilayah pemasangan sambungan telepon kabel rumahan dan area jangkauan pemancar sinyal telepon tanpa kabel,” ujarnya. Kata Holle, animo masyarakat yang tinggi terhadap Speedy karena kenyamanan yang ditawarkan dari sisi biaya dan kecepatan akses.

Holle menyebutkan pelanggan telepon di Maluku sudah berada di kisaran 31.000 sambungan dan 10.000 sambungan di antaranya sudah mengakses layanan Telkomnet Instant. Namun, menurutnya, antara Speedy dan Telkomnet Instant memiliki pangsa pasar masing-masing.

“Memang ada pelanggan Telkomnet Instant yang pindah menggunakan Speedy, tetapi sebagian besar pasarnya masih tetap. Saya kira pasarnya tidak akan terganggu, karena kedua produk ini memiliki brand dan pelanggan masing-masing,” tuturnya. Holle mengungkapkan dari lima paket, sebanyak 80% pelanggan memilih Speedy time based dan personal. Dua paket itu untuk penggunaan di bawah 50 jam sebulan.

»» read more

Bank Panin ekspansi ke Parimo

PARIGI, Sulteng: PT Bank Panin, Tbk kembali melakukan ekspansi dengan mengoperasikan kantor cabang pembantu ke-373 di Kabupaten Parigi-Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah. Bupati Parigi-Moutong Longky Djanggola mengemukakan kehadiran Panin di daerahnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mayarakat khususnya yang bergerak di sektor usaha kecil dan menengah.

“Sesuai data Bank Indonesia Palu jumlah kantor cabang bank yang sudah beroperasi termasuk Bank Panin mencapai 26 unit. Bank ini tersebar luas di seluruh Parigi dan Moutong,” kata Longky ketika meresmikan pengoperasian Bank Panin Parigi, kemarin. Dia mengemukakan hadirnya bank pemerintah dan swasta di daerahnya telah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang sangat signifikan.

“Data terakhir BPS menyebutkan Parigi-Moutong pada 2008 mengalami pertumbuhan 8,1%,” ujarnya. Pemimpin Bank Indonesia Palu, Suparmo, mengatakan dana pihak ketiga (DPK) di Parimo posisi Januari 2009 tercatat Rp361,68 miliar, tumbuh 6,75% dibanding akhir tahun 2008 sebesar Rp338,81 miliar.

Kredit perbankan di Parimo sebagai daerah penghasil kakao dan beras ini pada Januari Rp406,16 miliar dan 93,48% merupakan kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Komposisi kredit investasi hanya sebesar 2,14%, sedangkan loan to deposit ratio (LDR) perbankan di Parimo 112,30% atau lebih tinggi dari LDR di Sulteng yang berkisar 104,41%.

Suparmo mengemukakan tingginya LDR di Parimo menggambarkan bahwa fungsi intermediasi perbankan di sini telah berjalan baik dan daya serap kredit khususnya untuk jenis UMKM sangat tinggi. Mengenai aset perbankan, Suparmo mengatakan terjadi peningkatan hingga 6,39%. Dibanding akhir tahun 2008 baru mencapai Rp429,56 miliar naik menjadi Rp457,01 miliar.

Utamakan pelayanan

Supervisor Area Bank Panin Kawasan Timur Indonesia Onny Gappa mengatakan kehadiran Bank Panin di Parimo dimaksudkan untuk membangun sinergi antara dunia usaha, masyarakat, dan perbankan.

Menurut dia, Bank Panin telah memiliki tiga kantor cabang di Sulteng, yakni cabang utama di Palu dan dua cabang pembantu di Kab. Banggai dan Parimo.
Onny mengemukakan sebagai bank swasta nasional, Bank Panin tetap fokus pada pembiayaan usaha kecil, khususnya modal kerja. “Kami menjanjikan pelayanan yang lebih cepat kepada masyarakat di Sulteng,” paparnya.

Selama ini, menurut dia, Bank Panin telah banyak membantu menggerakkan sektor ekonomi rill termasuk untuk pembiayaan sektor peroperti.
“Kami akan membuka kesempatan kepada masyarakat untuk membeli rumah dengan cara kredit. Silahkan pilih rumah yang sesuai, kami yang membayarnya,” pungkas Onny.

»» read more

Telkomsel Pamasuka suntik proyek USO Rp25 miliar

MAKASSAR: PT Telkomsel menargetkan realisasi 100 base transceiver station (BTS) di wilayah terpencil Papua, Maluku, Sulawesi dan Kalimantan dalam program universal service obligation (USO) dengan investasi Rp25 miliar. Vice President PT Telkomsel Pamasuka Gideon Edhi Purnomo mengemukakan manajemen menargetkan finalisasi BTS untuk proyek USO hingga akhir 2009 mencapai 203 unit, dengan nilai investasi mencapai Rp50,7 miliar.

“Tahun lalu, kami sudah mengerjakan 103 BTS. Tahun ini kami akan finalisasi 100 BTS, di mana 40 BTS telah memasuki tahapan konstruksi di berbagai wilayah di Pamasuka,” ujarnya kepada Bisnis, kemain. Gideon mengemukakan BTS Telkomsel untuk titik-titik terpencil Nusantara dan pulau terluar tersebar a.l di Tana Toraja, Luwu Utara, Maluku, Kalimantan, dan Palu.
Rencananya, titik pembangunan BTS di Sumalirja mencapai 103 unit dan Kalimantan 60 unit. Yang sudah terealisasi tahun 2008 untuk wilayah Sumalirja 76 unit, sedangkan di Kalimantan 27 unit.

Kriteria daerah terpencil versi Telkomsel, menurut Gideon, adalah jarak tempuhnya mencapai 18 jam, infrastruktur jalan rusak berat, serta fasilitas listriknya tidak 24 jam. “Ekonomi daerah-daerah tersebut berpeluang untuk berkembang, sebab memiliki potensi perkebunan dan pertambangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya,” ungkapnya. Dia mengatakan alasan pembangunan BTS tersebut ada empat yakni, untuk menfasilitasi pertumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan terpencil dengan menyediakan sarana telekomunikasi berkualitas tinggi.

Kedua, Telkomsel ingin menjawab kepercayaan masyarakat yang besar kepada perseroan selama ini dengan menyediakan jaringan telekomunikasi hingga wilayah pedalaman.Ketiga, sambungnya, Telkomsel ingin melakukan penetrasi pasar dengan membuka potensi konsumen baru di daerah pedesaan, agar tidak terkesan penyebaran infrastruktur telekomunikasi berpusat di wilayah perkotaan.

“Keempat, kami ingin tetap menjaga perasaan kebangsaan serta nasio-nalisme masyarakat yang bermukim di daerah terisolasi dan titik terluar Indonesia.”

»» read more

Hanya 40% koperasi sehat

MAKASSAR: Hanya 40% dari total 7.017 koperasi dan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) di Sulsel yang tumbuh baik atau dalam keadaan baik. Padahal dalam suasana krisis eko­­­nomi, koperasi dan UMKM di­­ha­­rapkan menjadi pilar utama pe­­nunjang laju perekonomian.

Untuk mengatasinya, mulai tahun ini Dinas Koperasi dan UKM Sulsel menganggarkan Rp1 triliun dalam program sejuta KUMKM. Program ini difokuskan pada gerakan kemandirian perekonomian rakyat (Gema Perkasa) hingga 2013.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sulsel, Nico Biringkanae, mengatakan hanya 2.800 koperasi dan UMKM di provinsi itu yang baik. Menurutnya, perbaikan dan pemberdayaan untuk penumbuhan gairah harus dilakukan secara bertahap.
Dia mengatakan melambatnya pertumbuhan salah satunya dise­­bab­­kan sulitnya pengurusan kredit bantuan, seperti kredit usaha rak­yat, program kemitraan dan bina lingkungan, dan bantuan layanan umum pengelolaan dana bergulir. Jalan keluarnya, kata dia, mem­bentuk koperasi sekunder di setiap kecamatan dan koperasi primer di setiap desa.

“Tahun ini kami akan usahakan semua baik. Makanya ka­­mi buat koperasi sekunder yang diharapkan menjadi lokomotif peng­­gerak untuk akses yang lebih mudah,” kata Nico, pekan ini. Tiga kelompok masyarakat yang menjadi target program Dinas Koperasi & UKM pada 2009, yakni komunitas pedagang kaki lima, dengan pinjaman berupa barang sesuai nilai uang.

Kedua, komunitas pengusaha pa­­sar, di mana pengusaha kecil me­­­­nengah yang lama akan tetap diper­­tahankan dengan akses dan bantuan yang lebih layak. Ketiga, komunitas usaha tani dan nelayan. “Saya kira ini sesuai program Menteri Koperasi dan UKM untuk permberdayaan masyarakat kecil dan ekonomi lemah,” ujar Nico.

Di sisi lain, tambahnya, pem­ber­­dayaan juga akan dilakukan pada pasar-pasar tradisional di enam ka­­bupaten/kota, yaitu Selayar, Gowa, Bantaeng, Wajo, Toraja, dan Takalar, dengan masing-masing anggaran Rp1 miliar. Nico berharap pemerintah daerah membantu program pemberdayaan pasar tradisional ini. “Saya kira semua akan berjalan baik, jika pemerintah merespon positif,” katanya.

»» read more

Kredit pegadaian di Maluku tumbuh 40%

AMBON: Kredit Perum Pe­­ga­daian di Ambon, Maluku, meningkat di atas 40% periode Februari – Maret 2009. Pertumbuhan itu berada di atas angka rata-rata per bulan yang mencapai 33%. Manajer Pegadaian Cabang Nusaniwe, Ambon, Agus Tok-hid mengatakan pertumbuhan kredit terjadi terutama dengan agunan barang emas sekitar 95%. Sedangkan kredit dengan agunan barang elektronik dan kendaraan bermotor hanya 5%.

“Pada Januari – Februari pinjaman tumbuh 29%. Namun yang paling meningkat dari Februari–Maret mencapai 49%,” ujar Agus di Ambon, kemarin. Menurutnya, tahun ini pi­­­hak­nya menargetkan pertum­buhan kredit rata-rata per bulan 40% hingga 45%. Pe­ningkatan itu didukung kondisi dunia usaha mikro dan kecil yang mulai bergairah, serta kondisi keamanan yang juga mulai kondusif.

Selain kredit konvensional seperti kredit gadai, jasa kredit/pinjaman Pegadaian sudah mengalami difersifikasi dengan tersedianya kredit kreasi dan kredit krista pada November 2008. Agus menyebutkan, khusus­ kredit krista untuk usaha mikro dan kecil yang berbasis usaha rumah tangga.

Hingga saat ini Pegadaian Cabang Nusaniwe telah menggelontorkan pinjaman kepada 200 kelompok usaha dengan total kredit Rp1,4 miliar. “Sedangkan kredit kreasi dengan agunan BPKB mobil nilai pinjamannya Rp400 juta untuk 30 orang. Pinjaman maksimal per orang sebesar Rp3 juta,” ungkap Agus.

Layanan pinjaman pegadaian di Kota Ambon dilayani oleh tiga cabang, yakni di Cabang Ambon, Cabang Nusaniwe, dan Cabang Passo. Zet Ratang, Manager Pega­daian Ambon, mengatakan tahun ini pihaknya menargetkan modal pinjaman tumbuh sekitar 40%, naik dari Rp86,8 miliar menjadi Rp124,8 miliar. Zet menyebutkan sejak peluncuran kredit krista pada 13 Januari 2008, pihaknya telah menjaring 1.604 orang nasabah dengan total pinjaman Rp4,8 miliar.

»» read more

LG tambah gerai servis di KTI

MAKASSAR: PT LG Electronics­ Indonesia (LGEIN) memperkuat jejaring bisnis selular di KTI dengan memperbanyak mobile showroom dan service center. Upaya ini untuk meningkatkan penjualan handset GSM dengan target pangsa pasar 5%-7%.

“Secara nasional bisnis LG di selular masih kecil, namun kami optimistis mampu mempertahankan posisi penjualan selular. Tahun ini kami fokus meningkatkan penjualan di kelas middle up,” kata Trade Marketing Manager LG Mobile Communications Indonesia (LGMCI) Andy Tanamas di sela pembukaan mobile showroom dan service center ke-18 di MTC Karebosi Makassar, kemarin. Upaya memperluas jejaring bisnis, ungkap Andy, dengan penetrasi pasar tiga metode melalui showroom, service center, dan promosi.
Dia mengatakan, 70% - 80% transaksi terbesar produk LG terjadi di diler yang berlokasi di pusat perdagangan dan mal-mal. Komitmen LGMCI untuk meningkatkan penjualan de­ngan mempersiapkan 10-15 tipe handset GSM baru yang akan meramaikan pasaran selular.

Perluasan jejaring bisnis selular di kelas menengah, kata dia, berdasarkan pencapaian target pangsa pasar nasional tahun 2008 sebesar 4%, dengan kontribusi penjualan kelas pemula 50%-60%, menengah atas 30%-35%, dan atas 5%-10%. Komposisi kontribusi tersebut, menjadi tolak ukur pihak LGMCI untuk memperkuat penjualan handset.

Selain itu, LGMCI juga memperluas jumlah kantor cabang yang sudah mencapai 21 kantor, a.l. di Medan, Pekanbaru, Batam, Padang, dan Palembang. Selain itu, Jambi, Jakarta, Bandung,­ Semarang, dan Makassar. Sedangkan untuk layanan pelanggan, LG memiliki 160 service center, terdiri dari 19 direct service center, 10 direct service station, satu showroom beserta service center monitor.

Di samping itu, 114 consumer product authorized service center, termasuk 18 divisi LG mobile showroom dan service center. Andy menambahkan LGMCI juga terus mengembangkan tek­nologi terbaru yang dibenam­kan di semua produk selular, di antaranya pemanfaatan layar sentuh dan sistem papan ketik manual.

Teknologi yang dikembangkan tersebut, kata Andy, didukung tiga Mobile Operation System (MOS), yakni MOS Symbian, Java, dan Microsoft Windows Mobile 6.0/6.1. Dari tiga MOS itu, hanya Java yang menjadi andalan dalam mendukung teknologi selular yang dikembangkan LGMCI.

Pemanfaatan MOS Java di semua produk LGMCI sudah mencapai 90% mulai dari papan ketik sampai layar sentuh. Sementara Symbian dan Windows Mobile hanya disuntikkan di produk tertentu khususnya kelas atas.

»» read more

Tiga nama diunggulkan jadi ketua PHRI

MAKASSAR: Musyawarah daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulsel pada April diperkirakan menjadi ajang tampilnya sosok ketua baru setelah Andi Ilhamsyah Mattalatta yang telah menjabat tiga periode menyatakan tak lagi bersedia.

Musda PHRI dijadwalkan berlangsung 16 April 2009 di Malino, sebuah daerah wisata dataran tinggi berhawa sejuk di Kabupaten Gowa. Sejauh ini tiga nama disebut berpeluang terpilih, yakni Direktur Utama Clarion Hotel & Convention Anggiat Sinaga, Presiden Direktur PT Makassar Hotel Network Eka Firman Ermawan, dan pengusaha Idris Manggabarani.

Sekitar 200 anggota dari seluruh Sulsel termasuk pengurus pusat bakal menghadiri musda. Dengan 16 badan pengurus cabang (BPC), para calon ketua akan memperebutkan 48 hak suara. Sumber Bisnis yang mengetahui perkembangan organisasi profesi ini mengatakan dukungan dari Ilhamsyah akan sangat berarti bagi siapa pun calon yang maju. Pasalnya, putra pejuang kemerdekaan Mayjen TNI (Purn.) Andi Mattalatta itu punya pengaruh kuat.

Ketika dihubungi, kemarin, Ilhamsyah mengatakan pemilihan ketua PHRI selalu demokratis. Dia mengaku tidak akan berpihak kepada calon mana pun. “Saya insya Allah tidak akan maju lagi, sudah 12 tahun (memimpin PHRI Sulsel). Saya yakin di antara sekian pengusaha dan pengelola hotel dan restoran banyak yang berpotensi,” katanya.

Ilhamsyah berharap ketua baru nantinya bisa membawa misi membesarkan pariwisata Sulsel. Dia menilai calon ketua harus punya kemampuan melobi yang baik, mampu memimpin organisasi, berpikiran maju, dan mementingkan organisasi.

Pembicaraan

Sumber Bisnis mengungkapkan Anggiat dan Eka sempat membicarakan dorongan kepada mereka untuk bersaing dalam musda. Saat bertemu itu, terungkap selentingan agar Anggiat yang kini ketua PHRI Makassar maju menjadi ketua PHRI Sulsel sedangkan Eka disokong menggantikan di BPC Makassar.

Ketika dikonfirmasi, dengan diplomatis Anggiat mengatakan keputusan soal ketua PHRI akan ditentukan dalam musda. Dia mengaku tidak akan ngotot untuk maju. “Kurang etis kalau saya menjagokan diri sendiri. Memang ada yang mendorong melanjutkan estafet dari Pak Andi Ilham, tetapi saya belum mau komentar banyak,” katanya. Anggiat telah 15 tahun berkarir di perhotelan. Sejak tahun 1993, dia bekerja di Makassar. Selain di Hotel Clarion, saat ini Anggiat sebagai Dirut Hotel Quality dan Hotel Grand Palace Makassar.

Secara terpisah, Eka Firman mengaku pihaknya siap apabila ditunjuk menjadi ketua. Namun, alumnus Jurusan Perhotelan dari International Hotel Management Institute Swiss itu mengakui belum banyak berkeringat bagi organisasi sebab selama ini hanya sebagai anggota dan tidak terlalu aktif. Eka malah mengaku mendukung Idris yang juga pengusaha properti dan mantan ketua Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Sulsel. Hanya saja, Idris dikabarkan berminat bertarung sebagai ketua Kadin Sulsel.

Pemilik sejumlah hotel Grup Losari Arwan Tjahjadi mengatakan syarat harus putra asli daerah agar dapat menjadi ketua tidak lagi relevan saat ini. Banyak eksekutif perhotelan khususnya di Makassar bukan kelahiran Sulsel. “Yang penting orangnya bisa bekerja dan berkomitmen membangun PHRI dan pariwisata Sulsel,” tukas Arwan.

»» read more

Enam Perda di Sulut bakal dicabut

MANADO: DPRD Sulawesi Utara sepakat untuk membahas pencabutan enam Peraturan Daerah (perda) yang diusulkan Pemprov Sulut, karena sudah tidak sesuai dengan kondisi saat pemberlakuannya. “Pembahasan pencabutan enam perda itu sudah dibicarakan di tingkat panitia musyawarah, tinggal penentuan jadwal pembahasan,” kata Wakil Ketua DPRD Sulut Arthur Kotambunan di Manado, Selasa.

Enam Perda yang diusulkan pencabutannya oleh Pemprov Sulut itu karena dinilai bertentangan dengan aturan lebih tinggi, yakni undang-undang dan peraturan pemerintah, serta merugikan kepentingan masyarakat. Enam perda yang dimaksud, yakni Perda No.17 Tahun 2000 tentang Jasa Pemberian Pekerjaan, Perda No.6 Tahun 2001 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras, Perda No.7 Tahun 2001 tentang Izin Undian.

Kemudian Perda No. 2 Tahun 2002 tentang Penga-wasan Mutu dan Pengembangan Produksi Cengkeh dan Pala, Perda No.2 Tahun 2003 tentang Izin Pengoperasian Mobil Barang Lintas Kabupaten/Kota, Perda No.6 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Perda No.15 Tahun 2000 tentang Retribusi Penimbangan Kendaraan Bermotor. “Pembahasan kemungkinan dilakukan usai Pemilu, mengingat padatnya jadwal kampanye politik serta jelang pemungutan suara,” kata Arthur.

Kepala Biro Hukum Pemprov Sulut Chrestiano Talumepa mengatakan usulan pencabutan enam perda itu sudah sepantasnya mengingat ditolak pemberlakuannya oleh Departemen Dalam Negeri. “Enam perda itu sudah lama tidak diterapkan di daerah dan diganti sementara dengan aturan lebih tinggi seperti PP,” kata Chrestiano.

»» read more

Jalan Urip ditutup 65 hari untuk fly over

MAKASSAR: Pembangunan megaproyek jalan layang (fly over) di Makassar yang direncanakan selesai September mendatang berimbas pada penutupan sejumlah lajur di Jl. Urip Sumoharjo selama 65 hari. Penutupan jalan akan dimulai hari ini 18 Maret, sejak pukul 20.00 hingga 05.00 Wita. Langkah itu dilakukan untuk menjaga keamanan pengguna Jl. Urip Sumoharjo saat dilakukan pemasangan alat seberat 130 ton.

Pemasangan girder atau balok beton merupakan bagian utama pembangunan fly over, sehingga diperlukan rekayasa lalu lintas untuk balok tersebut,” kata pimpinan proyek fly over Haikal di Makassar, kemarin. Berdasarkan jadwal SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Metropolitan Makassar, pemasangan girder sebanyak 55 unit membutuhkan waktu selama 65 hari hingga 21 Mei mendatang.

Haikal menambahkan untuk menyukseskan rencana itu, pihaknya telah meminta bantuan Sat Lantas Polwiltabes Makassar untuk mengkaji rekayasa lalu lintas saat dilakukan penutupan jalan secara total. Secara terpisah, Dikyasa Lantas Polwiltabes Makassar, Aipda Sartono selaku pakar lalu lintas meminta masyarakat menghindari Jl. Urip di malam hari dan mencari jalan lain.

“Kami telah membuat rekayasa lalu lintas yang disesuaikan dengan jadwal kegiatan dan kondisi di lapangan. Selain itu, kami juga menyiapkan beberapa petugas untuk melakukan pengamanan,” ungkap Sartono.

»» read more

183 KTM menanti dilirik investor

MAKASSAR: Sebanyak 183 Kota Terpadu Mandiri (KTM) segera dibangun di seluruh Pulau Sulawesi. Hal itu dilakukan guna menciptakan sentra-sentra agribisnis dan agroindustri untuk menarik investasi swasta. Demikian Direktur Jenderal Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Pengembangan Transmigrasi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Harry Heriawan Saleh, dalam dialog Forum Kumunikasi Informasi dan Edukasi Transmigrasi Wilayah Sulawesi di Makassar, kemarin.

Harry mengatakan masuknya investasi swasta dapat menumbuhkan kegiatan ekonomi transmigran dan penduduk sekitar. Dampaknya, menurut dia, peluang usaha dan kesempatan kerja dapat terbuka lebar. “Peningkatan kesejahteraan dan pendapatan serta pemenuhan berbagai kebutuhan dasar transmigran dan penduduk sekitar bisa terealisasi, sehingga perluasan kesempatan kerja dan peningkatan PAD tercapai,” ujar Harry.

Harry mengungkapkan sejak tahun 2006, pengembangan KTM di wilayah Sulawesi sudah mencapai sembilan KTM. Menurutnya, orientasi pembangunannya berubah dari pengembangan wilayah ruang yang konsekuensinya pada perpindahan penduduk dalam hal ini orangnya. Sembilan KTM yang telah dibangun adalah KTM Mahalona di Luwu Timur Sulsel, KTM Air Terang Kabupaten Buol, KTM Bungku di Kabupaten Morowali, KTM Podouloyo di Kabupaten Tojo Una-una, KTM Parigi Moutong di Kabupaten Parigi Moutong, dan KTM Tampolore Kabupaten Poso. Lima KTM itu terletak di Provinsi Sulawesi Tengah.

Sisanya meliputi KTM Pawon Sari di Kabupaten Boalemo, Gorontalo, KTM Sarudu Baras di Kabupaten Mamuju Utara, dan KTM Tobak di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat. Harry menambahkan, secara nasional sasaran pembangunan transmigrasi tahun 2010 hingga 2025, yakni membangun 733 kawasan baru dengan luasan area 18,7 juta hektare untuk menampung 657.000 KK transmigran.

pai

»» read more

Dana lintas barat kurang Rp400 miliar

MAKASSAR: Dana pembangunan jalan lintas barat Sulawesi tahap kedua sepanjang 184 km masih kurang sekitar Rp400 miliar dari total kebutuhan Rp900 miliar.Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar, Nurdin Samaila, mengatakan kekurangan anggaran tersebut dikhawatirkan memperlambat pembangunan.

Padahal, menurut dia, target penyelesaian jalan lintas barat adalah Desember 2009 atau selama 18 bulan. Pada pembangunan tahap pertama tahun 2008, menelan dana Rp250 miliar. Selain itu, kendala yang timbul adalah pembebasan lahan warga yang belum selesai. Menurutnya, pemerintah seharusnya sudah gesit membebaskan lahan.

Tak hanya itu, yang paling mengganggu adalah tiang listrik yang masuk ke badan jalan. Nurdin menyimpulkan jalan lintas barat Sulawesi hanya bisa selesai tepat waktu setelah berbagai kendala itu sudah diatasi. “Kami memberi waktu hingga awal Mei, kalau semua persoalan tidak selesai jalan lintas barat akan tertunda,” kata Nurdin, pekan ini.

Menurut Nurdin, tak seharusnya kendala tersebut terjadi sebab semua memiliki dana khusus. Dia mencontohkan pekerjaan di lapangan yang terpaksa terhenti hanya karena tiang listrik berdekatan dengan jembatan. Dijelaskan, total anggaran pembangunan jalan 2009 mencapai Rp650 miliar. Anggaran ini termasuk lanjutan jalan lintas barat, pemeliharaan, pinjaman luar negeri, dan pembangunan jalan-jalan dalam kota.

Dana pinjaman luar negeri, salah satunya dari Australia digunakan untuk membangun ruas jalan Jeneponto - Bantaeng hingga Bulukumba sepanjang 120 km dengan anggaran Rp530 miliar. Sedangkan pinjaman lainnya dari Bank Dunia dalam tiga paket, yaitu jalan Maros - Lamuru, perbatasan Wajo - Luwu, dan Masamba - Wotu, dengan total anggaran Rp140 miliar.

eko

»» read more