Jalan nasional sepanjang 310 km di Sulsel rusak

MAKASSAR: Jalan nasi-onal sepanjang 310 km di Sulawesi Selatan dalam kondisi rusak. Jumlah itu mencapai 19,34% dari total 1.556 km jalan nasional di daerah ini. Kepala Balai Besar Jalan Nasional Bina Marga Nurdin Samaila mengemukakan kerusakan jalan karena kelebihan beban kendaraan.

“Kami akan berkoordinasi dengan instansi terkait agar konsisten dalam aturan beban jalan,” ujar Nurdin saat rapat kerja bersama Kepala Biro Pe-rencanaan Departemen Pekerjaan Umum Djoko Murjanto di Makassar, kemarin. Selain itu, kata Nurdin, banyak jalan nasional di Sulsel sudah tergolong uzur sebab dibangun pada awal tahun 1980-an. Idealnya, kata dia, umur jalan nasional berkisar 10 hingga 20 tahun.

“Kami akan memaksimalkan pemeliharaan rutin dan peningkatan kapasitas penanganan jalan nasional,” tutur Nurdin. Dia mengakui ada pula penyebab internal yang masih harus dibenahi, seperti pemeliharaan rutin. “Keberadaan dua satuan kerja yang menangani satu ruas jalan serta ketidakmampuan menangani jalan rusak menjadi penyebab kerusakan,” imbuh Nurdin.

Dia mengemukakan ruas jalan yang rusak mencakup ruas Pinrang ke perbatasan Polewali Mandar, Watampone ke Pitumpanua, serta ruas Sengkang ke Impa Tarumpakkae di Siwa. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu’mang meminta pemerintah pusat membantu penanganan jalan rusak di daerah ini. Menurutnya, peningkat-an kapasitas jalan sangat perlu untuk menopang ekonomi.

“Terutama jalan dari Pinrang ke Sulbar sepanjang 60 km itu kiranya segera ditangani supaya tidak mengganggu transportasi barang dan jasa antardua provinsi,” tegas Agus. Kepala Bappeda Sulsel Tan Malaka Guntur dalam pemaparannya mengeluhkan lemahnya koordinasi antarinstansi yang menangani jalan. Menurutnya, instansi dari pemerintah pusat kurang berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah. Akibatnya, fungsi pengawasan di lapangan lemah.

»» read more

Minsel pusat produksi kentang

MANADO: Sejumlah petani holtikultura di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), menyambut­ baik kebijakan pemerintah pusat menetapkan­ Sulawesi Utara sebagai pusat produksi varietas­ kentang unggulan.

“Minsel merupakan wilayah terbesar produksi varietas kentang berbagai jenis dan mampu mendorong peningkatan ekonomi warga,” kata seorang petani holtikultura Minsel, M. Kaseger, kemarin.Varietas kentang yang akan disiapkan peme-rintah­ di Sulut yakni, French Fries, karena varie­tas­ itu berbeda dengan jenis kentang lainnya, memiliki serat yang rapat, mudah beradaptasi­, dan tidak memiliki kandungan air.

Sementara ini petani banyak memproduksi kentang jenis Superjohn, yang juga varietas unggulan dari luar negeri. Selain Kabupaten Minsel, pemerintah juga menetapkan Provinsi Jambi sebagai pusat kentang.

»» read more

Minyakita segera diluncurkan

MANADO: Minyak goreng murah bermerek Minyakita segera diluncurkan di Sulawesi Utara awal pekan depan untuk pengendalian gejolak harga di pasar. “Peluncuran Minyakita akan didahului sosialisasi kepada masyarakat,” kata Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Sulut, Janny Rembet di Manado, kemarin.

Minyak goreng itu akan diluncurkan dengan harga sekitar Rp6.000 per liter dan dijamin terjangkau masyarakat. Penyaluran Minyakita hasil kerja sama pemerintah dengan PT Bimoli, salah satu produsen minyak goreng nasional. “Minyakita ini dikemas khusus dalam kantong plastik, sebagai upaya menyediakan produk yang higienis serta sesuai standar nasional Indonesia (SNI),” kata Janny. Distribusi Minyakita melalui pasar murah yang melibatkan Pemprov Sulut dan pemerintah kabupaten/kota serta pabrik. Kualitas Minyakita dijamin lebih baik dari jenis minyak goreng curah.

»» read more

Elpiji ke Sultra terkendala cuaca

KENDARI: Distribusi gas elpiji dalam beberapa hari terakhir di Sultra khususnya Kota Kendari terganggu cuaca. Armada gas milik PT Pertamina tertahan di Pelabuhan Bajoe, Bone, Sulsel karena kapten kapal feri tidak berani melayari rute Bajoe-Kolaka akibat buruknya cuaca.

Gangguan itu membuat pasokan elpiji ke konsumen di Sultra tersendat seiring menipisnya stok distributor Pertamina. Pantauan di distributor elpiji PT Wirawan Gas, kemarin, menunjukkan perusahaan tersebut juga mulai kekurangan stok. Seorang karyawan PT Wirawan Gas yang enggan disebut namanya mengatakan, ada empat truk masih menanti di pelabuhan penyeberangan. Untuk memenuhi permintaan konsumen, mereka terpaksa minta pasokan dari daerah lain, seperti Kolaka.
”Hari ini (kemarin), rencananya masuk 300 tabung dari Kolaka, tapi sudah ada pemesannya. Itu jatah para pelanggan kami,” ungkapnya.

»» read more

Dana Danau Tempe belum cair

MAKASSAR: Dana revitalisasi Danau Tempe sebesar Rp200 miliar yang dijanjikan Wakil Presiden Jusuf Kalla hingga tahun ini belum cair. Padahal Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto telah menyatakan tahun lalu segera mencairkan dana itu. Ketua Bappeda Sulsel, Tan Malaka Guntur, mengatakan dana itu sangat dibutuhkan sebab Danau Tempe semakin dangkal.

Menurutnya, sebagian besar permukaan danau saat ini tertutup tanaman eceng gondok. Eceng gondok dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas air danau.
“Perlu perhatian khsusus menangani masalah ini. Itulah sebabnya dana revitalisasi sangat diperlukan,” kata Tan Malaka, kemarin.
Dalam kondisi normal, luas Danau tempe mencapai 10.000 ha. Namun pada musim hujan bisa meningkat hingga 43.000 ha.
Menurutnya, hal itu terjadi karena tingginya sedimentasi pada danau yang terletak di Kabupaten Wajo itu. “Ada delapan sungai besar dan puluhan sungai kecil yang bermuara di Danau Tempe,” ujarnya.

»» read more

Pelindo IV kejar laba Rp200 miliar

MAKASSAR: PT Pela-buhan Indonesia IV (Persero) tahun ini mengejar laba sekurangnya Rp200 miliar atau sama dengan proyeksi tahun 2008.Sementara itu, BUMN kepelabuhanan ini juga siap menggelontorkan belanja investasi hingga Rp260 miliar pada 2009. Seluruh anggaran tersebut bersumber dari kocek perseroan. Direktur Utama PT Pelindo IV Djarwo Surjanto mengatakan Pelindo IV ingin mempercepat pembangunan lima dermaga terminal peti kemas di wilayah timur Indonesia untuk menopang bisnis perseroan di masa mendatang.

Percepatan, katanya, juga diperlukan guna mengantisipasi perkembangan arus barang lewat peti kemas yang cukup pesat beberapa tahun ini. “Kami juga akan meningkatkan fasilitas bongkar muat di dermaga dengan menambah alat produksi. Kalimantan dan Sulteng paling kami beri perhatian,” tutur Djarwo usai membuka rapat dinas tahunan Pelindo IV di Makassar, kemarin. Dia menyebut lima dermaga terminal peti kemas yang bakal diprioritaskan adalah Samarinda, Balikpapan, Tarakan, Pantoloan, dan Sorong.

Lima daerah itu, sambungnya, mencatatkan trafik pelayaran dan pengangkutan peti kemas yang terus meningkat. Pada 2008 lima daerah ini masuk 10 besar pelabuhan dengan arus peti kemas terbesar di kawasan timur Indonesia (KTI). Khusus Samarinda, meski menorehkan pertumbuhan terendah di antara 22 pelabuhan Pelindo IV, daerah itu merupa-kan yang tertinggi kedua setelah Makassar dari sisi nominal vo-lume peti kemas. Djarwo menjelaskan pembangunan dermaga peti kemas Samarinda dan Balikpapan diperkirakan rampung 2010, sedangkan tiga kota lain menyusul di 2011 secara bertahap.

Pelindo IV merencanakan pengembangan dermaga peti kemas tidak hanya terkait alat produksi bongkar muat, melainkan juga segi teknologi informasi dan sumber daya manusia. Arus peti kemas di KTI pada 2008 sebesar 1,03 juta teus atau hanya naik sekitar 1% diban-dingkan dengan tahun sebelumnya 1,01 juta teus.

Kenaikan tipis itu kontras dengan 2007 yang tercatat melesat 34,8% dibanding 2006 sebanyak 756.189 teus. Sebenarnya, arus peti kemas di KTI hingga semester I 2008 masih naik sampai 23% apabila dikomparasi terhadap periode serupa tahun 2007. Itu berarti, kemerosotan arus barang terjadi cukup signifikan selama semester II.

Total pengiriman peti kemas selama semester II 2008 tercatat 522.180 teus, sedangkan pada periode sama tahun 2007 jumlahnya mencapai 606.211 teus. Dengan demikian, arus peti kemas Pelindo IV pada semester II 2008 anjlok 14%. Perseroan memerkirakan laba tahun lalu berada di kisaran Rp200 miliar seiring tumbuhnya pendapatan jasa kapal.

Melambat

Djarwo mengatakan pihaknya akan tetap mewaspadai kemungkinan berlanjutnya perlambatan tahun ini. Pasalnya, selama Januari hingga pekan ketiga Februari 2009, arus peti kemas di KTI ternyata berkurang 2%-3%. Padahal, menurut Djarwo, perlambatan year on year pada awal tahun sangat jarang terjadi.

Meski demikian, dia meyakini perlambatan arus peti kemas di kawasan timur tidak akan sedahsyat di barat. Hal itu karena bongkar muat di wilayah barat didominasi barang industri dan manufaktur. “Di KTI lebih baik karena barang bongkar muat tidak berhubungan dengan sektor industri. Industri (di KTI) lebih sedikit dibanding Jawa,” paparnya. Djarwo mengatakan penurunan kegiatan di terminal peti kemas pasti akan mempengaruhi kinerja perseroan tahun ini.

»» read more

Kakao Sulteng belum penuhi standar industri

PALU : Komoditas kakao di Sulawesi Tengah (Sulteng) dinilai belum memenuhi standar pengolahan industri karena tidak melalui proses fermentasi yang memadai. Akibatnya, produksi kakao daerah ini langsung diantarpulaukan karena tak ada investor berani menanamkan modal untuk industri pengolahan.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulteng Muhidin Said mengatakan kakao Sulteng yang hampir 100% masih asalan (non-fermentasi) harus dicampur dengan kakao asal Pantai Gading atau Ghana minimal 30%, baru bisa masuk pada industri pengolahan. “Kondisi inilah yang membuat investor enggan membangun industri pengolahan sebab sulit mencapai break even point (titik impas modal). Saya sendiri pernah mencoba, tapi perusahaan mitra menolak karena pertimbangan tersebut,” kata Muhidin dalam Business Gathering Dewan Pimpinan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulteng di Palu, kemarin.

Muhiddin mengakui kualitas produksi kakao petani akan sangat menentukan harga di pasar. “Kami berharap ada upaya pe-ningkatan kualitas produksi, sebab petani akan memperoleh nilai tambah dari proses fermentasi itu,” ujarnya. Provinsi Sulteng membukukan ekspor kakao sebesar 120.000 ton pada 2008, menurun dibanding 2007 yang tercatat 124.000 ton. Hingga periode Februari 2009, jumlah ekspor kakao Sulteng yang keluar melalui Pelabuhan Pantoloan Palu mencapai 15.000 ton.

Muhidin menyayangkan potensi kakao Sulteng yang berlimpah tersebut belum terolah baik yang dapat memberi nilai tambah bagi masyarakat, terutama petani kakao di daerah itu. Padahal, lanjut dia, persoalannya hanya pada fermentasi yang membutuhkan tambahan 4-5 hari.
Menurutnya, pemerintah daerah mesti memotori gerakan fermentasi di tingkat petani sebab banyak efek domino yang diperoleh masyarakat jika kakao yang dihasilkan berkualitas bagus.

“Petani akan memperoleh tambahan harga jual kakao fermentasi sekitar Rp3.000 per kg dibanding kakao asalan. Industri akan tumbuh, tenaga kerja terserap, arus barang dan manusia juga pasti meningkat,” katanya. Muhidin menambahkan, pihaknya akan mendesak pemerintah melalui Menteri Perdagangan untuk mengeluarkan kebijakan pemberlakuan kuota ekspor kakao fermentasi.

Berbeda dengan pernyataan Muhidin, Bupati Parigimoutong Longky Djanggola mengatakan bahwa kualitas kakao Sulteng sebenarnya sudah meme-nuhi kualitas industri, namun masih ada sebagian yang belum melakukan proses fermentasi secara baik. Salah satu penyebab petani kakao Sulteng kurang memperhatikan kualitas produksinya karena lebih banyak mengejar target penjualan. “Kalau harga lagi baik mereka kurang memikirkan apakah perlu fermentasi atau tidak,” paparnya.

Longky mengatakan industri pengelolaan di Sulteng belum ada sehingga produksi kakao lebih banyak diantarpulaukan ke Makassar, Sulawesi Selatan, di mana ada sejumlah pusat industri pengolahan yang sudah berproduksi di Kawasan Industri Makassar (Kima). Dia menambahkan kebijakan kuota eks-por belum dapat diberlakukan sebab di tingkat petani sendiri belum siap dan jika dipaksakan justru dapat mematikan perdagangan kakao nasional.

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Masyarakat Agribisnis dan Agroindustri Indonesia (MAI) Sulteng, Didin, mengakui belum teraturnya gerakan fermentasi di tingkat petani. Kondisi ini membuat eks-portir membeli kakao fermentasi sama dengan harga kakao asalan sebab jumlahnya relatif kecil.
“Sebenarnya sudah ada petani yang mencoba fermentasi, tapi mereka menjadi malas karena harganya sama dengan kakao asalan,” ujar Didin.

»» read more

Bank Sulsel berburu laba Rp330 miliar

MAKASSAR:PT Bank Sulsel siap berburu laba pada tahun 2009 sebesar Rp330 miliar. Target ini dinilai rasional, mengingat bank milik pemerintah daerah itu siap meningkatkan outstanding kredit menjadi Rp3,9 triliun. Andi Djuarzah, Direktur Utama Bank Sulsel mengemukakan target pencapaian laba sebelum pajak ini jauh lebih besar dibanding perolehan tahun 2008, mengingat pasar kredit sektor konsumtif masih lebih dominan.

“Dari jumlah kredit yang akan disalurkan ke pasar, 65% untuk sektor konsumtif sedangkan 35% difokuskan ke bidang investasi dan perdagang-an,” kata Andi kepada wartawan, pekan lalu. Berkaitan dengan hal tersebut, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo meminta direksi Bank Sulsel tidak hanya memikirkan keuntungan semata, tetapi juga harus mengutamakan peningkatan sektor riil di Sulsel.

Syahrul menjelaskan sebagai bank milik pemerintah, Bank Sulsel harus bersinergi dengan pemerintah provinsi. Jadi, Bank Sulsel tidak hanya memikirkan keuntungan semata, tetapi ikut mendukung program pemerintah provinsi. Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Erwin Aksa setuju pemerintah daerah mendorong bank milik daerah itu menggelontorkan kredit dalam jumlah besar dengan bunga murah.

“Saatnya Bank Sulsel mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam bidang ekonomi, apalagi saat ini bank-bank umum nasional sedang memberlakukan kebijakan likuiditas ketat,” kata Erwin, pekan lalu. Erwin yang juga CEO Bosowa Corporation mengakui HIPMI meminta bank milik daerah tidak lagi memburu keuntung-an dengan hanya menempatkan dana ke Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sebab tidak memberikan manfaat bagi daerah.

Sudah waktunya, kata Erwin, bank milik daerah termasuk Bank Sulsel menjadi pionir atau penggerak sektor rill saat dunia usaha membutuhkan. “Hanya saja bank daerah jangan seperti sopir angkot, di saat bunga SBI turun, suku bunga pinjaman belum juga diturunkan,” kilahnya.

Komisaris Bank Sulsel N. Ikawidjaya mengatakan berdasarkan laporan dana pihak ketiga yang ditempatkan ke SBI tidak sebesar dulu. “Yang kami pantau DPK Bank Sulsel yang disimpan di SBI tidak lebih dari 5%, atau jauh berkurang,” tegasnya. Ikawidjaya tidak menjelaskan secara detail berapa rata-rata dana pihak ketiga yang ditempatkan ke SBI oleh Bank Sulsel setiap tahun. “Nanti kami pantau terus, sebab datanya pasti akan dilaporkan,” katanya.

Data terakhir di Bank Sulsel menyebutkan saham pemerintah provinsi tinggal Rp190 miliar, dari total saham yang telah disetor Rp400 miliar. Bank Sulsel mengalokasikan penyaluran kredit pada 2009 sebesar Rp3,9 triliun. “Alokasi kredit sebesar itu meningkat 16% dibanding 2008 sebesar Rp3,3 triliun.”

Mengenai penambahan saham di Bank Sulsel, Andi Djuarzah mengungkapkan pemerintah provinsi memerlukan tambahan dana yang cukup besar. “Jika melihat antusiasme pemerintah kabupaten dan pemerintah kota, saya perkirakan pemerintah provinsi perlu menambah sahamnya sekitar Rp60 miliar lebih,” katanya.

»» read more

'Bank Sulsel jangan jalan sendiri'

MAKASSAR:Kinerja PT Bank Sulsel mulai disoroti dunia usaha. Dalam lima tahun terakhir bank milik pemerintah daerah itu sepertinya larut dengan program sendiri untuk mengejar keuntungan. Pada tahun 2009 ini Bank Sulsel mengejar keuntungan Rp330 miliar. Berikut petikan wawancara Direktur Utama Perusahaan Daerah (Perusda) Sulsel Haris Hody kepada Bisnis, kemarin.

Bagaimana pendapat Anda dengan peran Bank Sulsel dalam mendorong pembangunan?

Secara umum, Bank Sulsel telah memperlihatkan kinerja yang baik. Hal itu bisa dilihat dari alokasi kredit yang dikucurkan setiap tahun ke pasar. Pada tahun 2008 sesuai dengan data nilai kredit yang dikucurkan sudah lebih dari Rp3 triliun. Artinya peran Bank Sulsel sudah nampak, bersaing dengan bank umum lain yang beroperasi di Sulsel. Hanya saja jika dilihat dari alokasi dana pemerintah yang terhimpun dalam APBD se-Sulsel, maka alokasi kredit tersebut belum signifikan. Apalagi di saat krisis seperti ini, alokasi dana perbankan sangat dibutuhkan untuk mendorong usaha sektor rill. Bahkan dana kredit yang disiapkan masuk dalam program stimulus daerah untuk menghadapi krisis global.

Selama ini Bank Sulsel mendapatkan dana murah, sebab pemerintah daerah menempatkan dananya baik itu APBN ataupun APBD. Apa harapan Anda?

Di tengah krisis global, Bank Sulsel sebenarnya paling likuid dibanding bank umum lain. Bank Sulsel tidak harus bekerja keras mencari dana pihak ketiga (DPK) sebab dana milik daerah disimpan di bank tersebut jumlahnya cukup besar. Seharusnya dana murah ini tidak hanya dimainkan di SBI, tetapi dikucurkan dalam bentuk kredit produktif. Karena dana tersebut berasal dari daerah, maka manajemen Bank Sulsel harus pandai merespon kebutuhan pasar yang menghendaki bunga murah. Pada saat ini belum tampak adanya kebijakan penurunan suku bunga yang diberlakukan oleh bank daerah itu. Kemungkinan besar hal itu dilakukan karena alokasi kredit yang disalurkan ke pasar masih didominasi sektor konsumtif.

Bagaimana Bank Sulsel sebaik-nya mengelola penyaluran kredit di masa depan dalam kaitannya dengan mendorong ekonomi daerah?

Jika dilihat dari kebutuhan sektor usaha, termasuk untuk pembiayaan usaha kecil dan mikro, maka setiap tahun Sulsel membutuhkan sedikitnya Rp30 triliun hingga Rp40 triliun. Dana ini sebagian besar dari perbankan dan sebagian program pemerintah. Bank Sulsel harus ikut terlibat karena hal ini menjadi stimulus untuk memulihkan kondisi ekonomi masyarakat. Di tengah krisis, kami menilai peran Bank Sulsel menjadi sangat signifikan dalam pembiayaan usaha tersebut mengingat pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota juga mengarahkan kebijakan pembangunan ke bidang pertanian, yakni dengan mengembangkan tanaman pangan khususnya padi, jagung, kakao, rumput laut, dan peternakan.

Seharusnya dari alokasi kredit yang direncanakan pada tahun 2009 sebesar Rp3,9 triliun, Bank Sulsel diharapkan mengarahkan kredit itu ke sektor yang dijadikan komoditas unggulan daerah yakni padi, jagung, kakao, rumput laut, dan peternakan. Bank Sulsel harus jadi pionir sehingga bank umum nasional di Sulsel juga bisa terlibat aktif membantu. Kita berharap Bank Sulsel jangan jalan sendiri, tapi pro aktif membantu kebijakan daerah.

»» read more

BPPMD gandeng IFC dorong investasi

MAKASSAR: Badan Promosi dan Penanaman Mo-dal (BPPMD) merencanakan kerja sama dengan International Finance Corporation (IFC) dalam upaya menekan ekonomi biaya tinggi di Sulsel. Sekretaris BPPMD Sulsel Andi Nuralam mengemukakan, IFC juga diminta mengkaji rumusan kebijakan investasi di Sulsel untuk para pemodal nasional dan asing. “Sebagai organisasi Bank Dunia, IFC laik diajak bermitra dalam mendorong investasi riil di Sulsel,” ujarnya kepada Bisnis, pekan lalu.

Menurut Andi, man-deknya berbagai kerja sama penanaman modal di Sulsel beberapa tahun terakhir, menjadi alasan utama BPPMD ingin IFC mendesain cetak biru investasi lokal, demi mendorong kinerja ekonomi regional. Dia mengatakan IFC memiliki think tank yang berkualitas dan berpengalaman internasional dalam membantu meningkatkan daya tarik investasi di Sulsel.

“Kami akan membuat sebuah desain dan proposal investasi yang siap jual kepada investor dengan meminimalisir potensi ekonomi biaya tinggi kepada calon pemodal asing dan nasional,” ungkapnya. Nuralam mengatakan pemodal kerap tertipu dengan promosi investasi daerah, sebab data, informasi, dan janji begitu berbeda dengan realitas di lapangan. Dia mengemukakan investor yang berniat membangun kemitraan usaha di Sulsel biasanya kecewa karena peluang dan potensi investasi di Sulsel kerap tidak ada sama sekali.

“Misalnya ada info terdapat 500 sapi di Sulsel. Ternyata setelah investor datang, keberadaan sapi-sapi itu tidak jelas. Ada lahan tidur, ternyata lahan bermasalah dan tidak jelas perizinannya,” ujarnya.Menurut Nuralam, data investasi Sulsel harus akurat dan betul-betul mencerminkan kapasitas investasi lokal. Daya tarik investasi Sulsel bisa optimal, jika potensi alam di wilayah ini betul-betul tersedia bagi pemodal. “Bila program investasi siap jual itu rampung, kami ingin investor yang datang membawa modal dan langsung berusaha, tanpa pengurusan berbelit-berbelit,” ujarnya.

»» read more

Sultra bangun pasar tradisional Rp3 miliar

KENDARI:Pemerintah pusat tahun ini akan membangun tiga pasar tradisional di Sultra. Pasar yang dibangun di Konawe Selatan, Baubau, dan Muna itu menelan dana Rp3 miliar atau masing-masing Rp1 miliar setiap pasar. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sultra Abdul Madjid di Kendari, kemarin. Menurutnya, bantuan ini merupakan usulan dari dinas yang dipimpinnya setelah melihat kebutuhan masyarakat di daerah terpencil terhadap pasar sangat besar.

”Pasar tradisional yang akan dibangun itu terletak di wilayah perbatasan yang masyarakatnya susah menjangkau pasar yang telah ada,” jelas Madjid. Dia menambahkan, satu tim dari Kementerian Koperasi dan UKM dijadwalkan tiba kemarin dan segera melakukan peninjauan ke lokasi pembangunan pasar.

Madjid mengatakan dana Rp1 miliar tersebut untuk pembangunan gedung pasar, sedangkan lahannya telah disiapkan oleh pemerintah setempat. Selanjutnya, pengelolaan pasar diserahkan kepada koperasi pasar. Koperasi akan mendata jumlah pedagang yang ada di pasar sekaligus menjadi anggotanya. ”Meski demikian, tidak wajib bagi para pedagang masuk dalam keanggotaan koperasi,” tambahnya.

Diharapkan, pembukaan pa-sar tradisional dapat memacu pertumbuhan ekonomi masya-rakat di daerah. ”Dengan pasar tradisional ini, akan ada unit-unit usaha yang baru, ada lapangan kerja baru. Ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat,” katanya.Oleh karena itu, dia meminta daerah lain di Sultra melalui dinas koperasi aktif mencari sumber dana demi memacu pertumbuhan ekonomi.

”Jangan hanya menunggu saja, tapi harus aktif. Makanya, setiap ada rapat di Kendari seharusnya para kepala dinas koperasi hadir, karena di situlah kita bisa mendapatkan informasi mengenai sumber-sumber pendanaan,” pungkas Madjid.

»» read more

‘Manajemen konstruksi flyover Makassar buruk’

MAKASSAR: Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Sulawesi Selatan menilai lambatnya penyelesaian megaproyek flyover atau jalan layang Urip Sumoharjo, Makassar, yang dibangun sejak Desember 2006 disebabkan buruknya manajemen konstruksi. Sekretaris MTI Sulsel Lambang Basri Said mengatakan salah satu faktor keburukan konstruksi terlihat dari penataan arus lalu lintas yang tidak dianggarkan sehingga menimbulkan kemacetan di seluruh ruas jalan lokasi proyek.

Menurut Lambang, berdasarkan hasil kajian, kerugian pengguna jalan akibat kemacetan mencapai ratusan juta rupiah per hari. “Kalau kontraktor benar siap mengerjakan megaproyek ini, konsentrasi awal sebelum memulai pembangunan harusnya menata arus lalu lintas sehingga tidak menimbulkan macet,” kata Lambang, kemarin.

Dia mengatakan alasan yang kerap diungkapkan kontraktor, yakni minimnya anggaran dan faktor pembebasan lahan bukan masalah utama yang memperlambat penyelesaian jalan layang tersebut. “Dalam hal ini, lahan dan anggaran sebenarnya tidak bisa dijadikan alasan, karena untuk memenangkan tender saja mereka bisa membuang Rp11 miliar lebih,” tekan Lambang.

Dia menambahkan, proyek yang menelan anggaran sebesar Rp54 miliar dari APBN itu seharusnya rampung pada 2007. Namun, sampai saat ini belum selesai sehingga kontrak diperpanjang sesuai addendum hingga September 2009. Hal senada dikemukakan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Sulselbar. Lembaga ini mengaku mene-mukan sejumlah penyimpangan teknis yang dilakukan PT Sumbersari Ciptamarga sebagai kontraktor proyek flyover.

Sekretaris I LPJK Sulselbar Abdul Rahman Djamaluddin mengatakan dari kunjungan LPJK akhir 2008, ditemukan penimbunan jembatan dari arah barat Jl. Urip Sumoharjo ke timur di Jl. AP. Pettarani - Jl Tol Reformasi, tidak memenuhi prosedur teknis. Selain itu, LPJK juga menemukan tidak ada penanggung jawab serta tenaga ahli yang menanganinya. Hal ini, kata dia, berdasarkan pengakuan satuan kerja dan konsultan proyek.

“Proyek yang tidak memiliki tenaga ahli dan penanggung jawab berpotensi mengalami masalah pelik, misalnya keterlambatan dan menyalahi bestek. LPJK Sulselbar akan mengirim hasil temuan ke LPJK di Jakarta untuk menindaklanjutinya,” kata Rahman. Tidak hanya itu, Rahman menambahkan alat berat yang digunakan kontraktor selama ini kurang memadai karena kapasitasnya kecil. “Beberapa masalah ini yang memicu keterlambatan proyek flyover,” imbuhnya.

»» read more

Telkom pacu telepon rumah

MAKASSAR: PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) akan memacu pemakaian telepon rumah dengan menawarkan paket tagihan tetap yang diklaim dapat menghemat hampir separuh tarif normal. Saat ini jumlah pelanggan telepon rumah Telkom di kawasan timur Indonesia mencapai 8,7 juta sambungan.

Executive General Manager Telkom Divre VII Elvizar KH mengatakan paket tagihan tetap membuat pelanggan dapat mengendalikan biaya bulanan dan bebas abonemen. “Banyak pelanggan tidak memanfaatkan telepon rumah karena khawatir tagihan me-lonjak,” ujarnya dalam siaran pers, kemarin. Menurutnya, paket tagihan tetap merupakan bagian dari revitalisasi telepon rumah Telkom. Pelanggan, tambahnya, dapat menghemat biaya cukup signifikan.

»» read more

Provinsi Totabuan masih wacana

MANADO: Harapan terbentuknya Provinsi Totabuan yang terpisah secara administratif dari Sulawesi Utara masih sekadar wacana karena belum ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan DPRD. "Masih butuh waktu cukup lama untuk memaksakan kehadiran Provinsi Totabuan," kata Wali Kota Kotamobagu Jelantik Mokodompit di Manado, kemarin.

Provinsi Totabuan rencananya meliputi Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolmong, Bolmong Utara, Bolmong Selatan, dan Bolmong Timur. Menurut mantan anggota DPR itu, pembentukan Totabuan harus memperhatikan aspek kesejahteraan rakyat maupun pembangunan dan pemberdayaan ekonomi. "Usulan pembentukan Totabuan sah dan wajar, namun harus didukung semua pihak," kata Mokodompit.

»» read more

Cargill ikut protes wajib L/C

MAKASSAR: PT Cargill Indonesia ikut mem-protes rencana pemerintah menerapkan ketentuan wajib letter of credit (L/C) mulai 5 Maret 2009 atas komoditas sawit, kakao, kopi, karet, timah batangan, dan produk pertambangan. Direktur Cargill Indonesia Rudyanto Hady mengatakan ketentuan itu menambah biaya bagi eksportir yang pada akhirnya akan dibebankan kepada petani.

Dia menuturkan Peraturan Menteri Perdagangan No.1/M-DAG/PER/1/2009 menggang-gu skema transaksi komoditas yang selama ini mengakrabi sistem pre-shipment financing. “Kami harap pemerintah meninjau. Bagi pelaku usaha, L/C sama sekali tidak bermanfaat,” katanya kepada Bisnis, awal pekan ini. Rudyanto mengaku telah menemui Guber-nur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, Jumat lalu, untuk menyampaikan keluhan itu. Menurutnya, Gubernur memahami dan berjanji membantu jalan keluarnya.

»» read more

Sepinggan butuh Rp2 triliun

BALIKPAPAN: Bandara Sepinggan Balikpapan, Kalimantan Timur masih membutuhkan dana Rp2 triliun untuk perluasan kawasan. Pemerintah Kota Balikpapan berharap dana pembangunan berasal dari bantuan pemerintah pusat. Wali Kota Balikpapan Imdaad Hamid mengatakan perluasan bandara sedang diperjuangkan pemerintah provinsi Kaltim. “Usulan sudah di-sampaikan gubernur di Jakarta beberapa waktu lalu,” tutur Imdaad, kemarin.

Baru-baru ini Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak melobi sejumlah departemen di Jakarta. Tujuannya memperoleh dana pusat juga stimulus pemerintah di masa krisis ini, untuk kegiatan pembangunan di Kaltim. Pembangunan dan perluasan Bandara Sepinggan tak dapat ditunda karena daya tampung terbatas. Rata-rata terdapat 10.000 orang di bandara itu dalam sehari.

»» read more

Balikpapan tambah supermal

BALIKPAPAN: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berniat menambah pusat perbelanjaan berskala besar di Balikpapan.
Lokasinya di Jl. Ahmad Yani atau Pusat Kegiatan Islam (Puskib) Balikpapan. Supermal itu rencananya memiliki lima lantai yang akan dibangun di atas lahan 4 hektare, termasuk untuk areal parkir. Supermal nanti diperkirakan akan menelan biaya Rp219 miliar. “Sekarang belum dimulai, karena masih membutuhkan banyak izin,” ujar Wali Kota Balikpapan Imdaad Hamid, kemarin.

Pembangunan pusat belanja ini rencananya dilakukan PT Melati Bakti Satya (MBS) dan PT Sekawan Daubney Inc. Menurut dia, kehadiran pusat perbelanjaan berskala besar bisa membuat Balikpapan me-ningkatkan posisinya menjadi kota jasa dan perdagangan.

»» read more

AKLI langgar UU No.5/1999

MAKASSAR: Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 9 UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Vonis tersebut dijatuhkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam sidang putusan pada Hari Jumat 13 Februari 2008 di Jakarta.

Pihak AKLI yang menjadi terlapor perkara No.53/KPPU-L/2008 itu berturut-turut DPP AKLI selaku terlapor I, DPD AKLI Sulawesi Selatan (II), DPC AKLI Palopo (III), DPC AKLI Luwu Utara (IV), DPC AKLI Luwu Timur (V), dan DPC AKLI Tana Toraja (VI). Enam terlapor tersebut yang notabene merupakan rekanan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam bisnis konstruksi listrik dan mekani-kal, membagi wilayah kerja di Sulsel kepada penanggung jawab teknik (PJT) di antara mereka

Langkah itu, nilai KPPU, berpotensi menghambat persaingan usaha di sektor jasa konstruksi dan instalasi listrik. Majelis komisi yang menangani perkara ini terdiri atas ketua Yoyo Arifardhani, serta anggota Ahmad Ramadhan Siregar dan Anna Maria Tri Anggraini. Kepala KPPU Makassar Dendy Rahmat Sutrisno mengatakan kasus AKLI mengemuka berdasarkan laporan yang masuk ke lembaga itu. Pemeriksaan pendahuluan dilakukan pada 14 Agustus hingga 25 September 2008. KPPU lantas meneruskan dengan pemeriksaan lanjutan hingga 30 Desember 2008.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan enam pelaku usaha yang diduga melanggar dan akhirnya ditetapkan sebagai terlapor,” jelas Dendy, kemarin. KPPU telah merilis putusan kasus tersebut dalam situs resmi lembaga itu. Hasil pemeriksaan menunjukkan enam terlapor membagi wilayah kerja PJT lewat surat pengesahan penanggung jawab teknik (SP-PJT) dengan dalih keselamatan dan keamanan instalasi, serta memberdayakan potensi pelaku usaha setempat.

Dalam perjalanannya, terlapor II, III, IV, V, dan VI membuat kesepakatan lintas batas bagi anggotanya di kabuputan wilayah kerja PLN Cabang Palopo. “Terlapor I telah melampaui ke-wenangannya saat membagi wilayah kerja PJT sebab anggota terlapor I adalah badan usaha instalatir, bukan PJT,” papar Dendy.

Demikian pula, menurut KPPU, terlapor II dalam hal ini DPD AKLI Sulsel melebihi kewenangannya dalam menerbitkan sertifikat jaminan instalatir (SJI) karena SJI merupakan hak badan usaha instalatir anggota terlapor II.
Kepentingan konsumen Dendy menegaskan rekomendasi pencabutan pembagian wilayah kerja tersebut akan membuat biaya jasa konstruksi dan instalasi listrik yang harus ditanggung konsumen PLN menjadi lebih murah.

“Tanpa pembagian wilayah, pelaku usaha harus bersaing secara sehat. Siapa yang paling berkualitas dan murah, itulah yang dipilih konsumen,” tukasnya. Secara rinci, KPPU mengeluarkan tiga putusan terhadap kasus ini. Pertama, sebagaimana disinggung di atas, semua terlapor dinyatakan terbukti melanggar Pasal 9 UU No.5..

Pasal itu berbunyi, “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk mengatur wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

Kedua, KPPU memerintahkan terlapor I membatalkan perjanjian pembagian wilayah kerja PJT pada SP-PJT terhitung sejak dibacakannya putusan tersebut. Ketiga, lembaga itu mendesak terlapor II-VI tidak melaksanakan perjanjian pembagian wilayah kerja PJT.

»» read more

Kaltim akan tertibkan izin usaha perkebunan

BALIKPAPAN: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) akan menertibkan kembali usaha perkebunan di daerah itu, sebab dari 1,7 juta hektar lahan yang sudah mengantongi izin usaha pencadangan lahan, baru 23% yang serius mengelolahnya.

Wakil Gubernur Kaltim, Farid Wadjdy mengemukakan penataan kembali izin lahan perkebunan tersebut dimaksudkan untuk memberikan peluang kepada calon investor yang lebih serius dalam melaksanakan membangun usaha agribisnis di Kaltim. “Kami akan melakukan survey kembali terhadap seluruh izin-izin perkebunan yang sudah diberikan kepada perusahaan di sini. Jika ada yang mengantongi izin, tetapi tidak melaksanakan kegiatan dalam waktu lama, pasti kita cabut,” kata Farid di Balikpapan, pekan lalu.

Menurut Farid, Kaltim selain memiliki lahan kering juga memiliki lahan basah seluas 856.194 hektar, namun yang baru dimanfaatkan sekitar 27%. “Lahan-lahan tidur ini akan kita kembangkan menjadi kawasan agribisnis baru,” paparnya. Pemprov Kaltim, lanjut dia, pada tahun 2008-2013 memiliki visi untuk mewujudkan Kaltim sebagai pusat agribisnis dan energi terkemuka di wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Erwin Aksa, Ketua Umum HIPMI, mengemukakan program Pemerintah Kaltim bisa berjalan baik jika didukung sepenuhnya oleh perbankan. Saat ini, lanjut dia, banyak sekali dana-dana yang parkir di bank-bank pemerintah, termasuk bank daerah, namun belum dilepas ke pasar karena khawatir dengan kondisi makro ekonomi nasional pasca krisis global.

Kebijakan perbankan yang menunda penyaluran dana ke sektor usaha akan memberikan dampak serius terhadap daerah, di tengah krisis global saat ini. “Harusnya dana-dana yang parkir di perbankan segera dilepas ke pasar disertai kebijakan suku bunga yang murah sehingga stimulus untuk menghadapi krisis menjadi lengkap,” paparnya.

Erwin menjelaskan, dana APBN yang digunakan untuk mengerahkan ekonomi nasional hanya mencapai Rp1000 triliun lebih. Namun, katanya, alokasi dana ini tidak cukup, sebab sebagian besar dibelanjakan bagi kepentingan rutin, sedangkan sebagian kecil dilaksanakan untuk kebutuhan pembangunan.

“Kita berharap dana perbankan bisa segera disalurkan kepada dunia usaha sehingga kegiatan investasi termasuk di bidang perkebunan bisa menggerakkan ekonomi,” paparnya.

Pemerintah daerah juga harus mengontrol dananya yang ada di Bank Pembangunan Daerah (BPD), jangan sampai hanya simpan di Sertifikat Bank Indonesia (SBI) untuk memperoleh keuntungan jangka pendek. Farid juga menjelaskan bahwa Pemprov Kaltim akan segera mengembangkan kawasan ekonomi khusus (KEK) Maloi, Kabupaten Kutai Timur, dalam upaya mendorong provinsi ini sebagai daerah pengembangan sektor perkebunan.

Keseriusan Pemprov Kaltim membangun kawasan ekonomi khusus di Maloi disampaikan oleh Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak kepada sekitar 42 pengusaha perkebunan yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) di Jakarta, pekan lalu. Wagub mengatakan selain pengembangan Pelabuhan Maloi yang memiliki kedalaman laut mencapai 18 meter, Kaltim juga sudah men-yiapkan kawasan pengembangan agrobisnis yang mencapai puluhan ribu hektare, sehingga akan mempermudah investor masuk.
Pelabuhan Maloi adalah kawasan terbuka yang langsung menghadap laut lepas di Alur Laut Kepulauan Indonesia (Alki 2) yang saat ini masih sepi dari lalu lintas kapal angkutan barang dan jasa.

Di lain pihak, saat ini alur laut (Alki 1) sudah sangat padat, sehingga alternatifnya adalah Alki 2. Keberadaan Maloi dinilai sangat tepat untuk kegiatan bongkar muat barang dan jasa di wilayah timur Indonesia.

»» read more

Perbankan Kaltim siapkan kredit Rp5 triliun

BALIKPAPAN: Perbankan di Kalimantan Timur (Kaltim) menyiapkan plafon kredit senilai Rp5 triliun pada tahun 2009, guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah di tengah krisis global. Nilai kredit yang disiapkan perbankan ini sebanding dengan alokasi dana pemerintah melalui APBD Kaltim pada tahun 2009 yang mencapai Rp5,1 triliun. Tetapi belum termasuk APBD seluruh kabupaten dan kota yang sudah disahkan pada tahun 2009 dengan nilai Rp17,82 triliun.

Pemimpin Bank Indonesia Balikpapan, Causa Iman Karana, mengatakan total alokasi kredit tersebut siap dilepas ke pasar untuk pembiayaan sektor usaha termasuk bidang konsumsi, infrastruktur, agribisnis, serta jasa perdagangan. “Dana tersebut siap dipasarkan karena itu dunia usaha tidak perlu khawatir. Kami percaya perbankan mulai melonggarkan likuiditasnya dan menurunkan suku bunganya,” kata Causa, baru-baru ini.

Khusus Balikpapan, lanjut dia, dana yang disiapkan untuk dikucurkan dalam bentuk kredit mencapai Rp1,87 triliun. “Kredit ini belum termasuk yang tercatat di kantor-kantor perbankan di pusat untuk pembiayaan dan investasi di Kaltim,” paparnya.

Pada tahun 2008, lanjut Causa, pembiayaan kredit di Kaltim yang terbesar adalah sektor modal kerja dengan nilai Rp12,8 triliun (43,08%), sedangkan bidang investasi menempati posisi kedua Rp10,4 triliun (21,75%), menyusul konsumsi Rp6,4 triliun (35,17%).

Dia mengemukakan untuk menopang perekonomian daerah, BI mengharapkan adanya optimalisasi peran pemda dalam merealisasikan rencana anggaran secara tepat waktu dan tepat sasaran. Dunia usaha juga diminta memanfaatkan peluang bisnis, sedangkan perbankan tetap menjalankan peran intermediasi melalui penyediaan skema pembiayaan usaha-usaha feasible.

Parkir di SBI

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Erwin Aksa mengatakan plafon kredit yang disiapkan perbankan Kaltim belum sebanding dengan potensi sumber daya alam di sini. “Dana sebesar itu kalau di Jawa hanya untuk pembiayaan satu sektor usaha,” ujarnya.

Namun, katanya, upaya perbankan segera melepas kredit ke pasar cukup strategis untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah itu. “Kami dunia usaha siap membelanjakan dana tersebut, asalkan suku bunga pasar segera diturunkan,” paparnya lagi. Proyek strategis di Kaltim, lanjut dia, seperti infrastruktur belum mendapat sentuhan bank lokal termasuk bank milik daerah.

»» read more