Menara Bosowa dipatok terjual 75%

MAKASSAR: PT Indah Bumi Bosowa menargetkan unit Menara Bosowa yang akan beroperasi secara terbatas (soft opening) Mei 2009 terjual sekurangnya 75% tahun ini. Chief Executive Group Business Property Bosowa Safran Yusri mengatakan krisis ekonomi yang mulai melanda Indonesia membuat prospek penjualan agak menurun. Dia mengakui sejauh ini pihaknya berhasil menjual sekitar 40% total unit yang ada.

“Kalau tidak krisis, tahun ini kami yakin sold 100%. Di Jakarta biasanya sebelum gedung selesai sale 40%, setelah selesai maksimal enam bulan laku 100%. Tahun ini kami target 75%-an,” kata Safran, kemarin. Dia mengatakan hanya sekitar 10% dari bangunan perkantoran 23 tingkat itu yang akan dipakai sendiri oleh Bosowa.

Dia menambahkan terjadi sedikit eskalasi biaya investasi Menara Bosowa akibat lonjakan harga material bangunan akhir tahun lalu. “Akhir April atau awal Mei kami akan soft opening,” jelasnya. Bosowa memproyeksikan pendapatan hingga Rp300 miliar dari penjual-an unit Menara Bosowa di Makassar. Menara seluas 23.000 meter persegi yang berlokasi di jantung kota Jl. Jenderal Sudirman itu akan menjadi gedung tertinggi di kawasan timur Indonesia sebab puncaknya mencapai 120 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan catatan Bisnis, perusahaan keluarga Aksa Mahmud itu menanamkan modal Rp120 miliar, di mana Rp75 mi-liar di antaranya bersumber dari pinjaman Bank Bukopin Tbk.

»» read more

50 Perusahaan kayu gulung tikar

PALU: Sebanyak 50 pe-rusahan pengolahan kayu di Kota Palu, Sulawesi Tengah, dilaporkan gulung tikar menyusul sulitnya memperoleh bahan baku kurun tiga tahun terakhir. Kepala Bidang Industri Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Kope-rasi Palu Fathi Zubaidi mengatakan 50 perusahaan yang dinyatakan tutup ini tidak memperpanjang izin operasi dan hanya sebagian kecil yang beralih ke usaha jasa perkayuan.

Sedikitnya 1.000 tenaga kerja kehilangan pekerjaan akibat hal itu, sebab setiap perusahaan mempekerjakan 20-30 orang. Ini belum termasuk di bagian pengangkutan maupun warga yang berdomisili di kawasan sumber bahan baku. “Perusahaan pengolahan kayu yang masih beroperasi hingga 2009 ini tinggal 10,” kata Fathi. Menurutnya, ketatnya izin pemanfaatan kayu menjadi faktor utama sulitnya perusahaan kayu memperoleh bahan baku. Selain itu, intensifnya pengawasan peredaran kayu ilegal oleh aparat keamanan dan kehutanan membuat cukong kayu sulit beraksi.

“Yang terjadi di sektor pengolahan kayu saat ini merupakan konsekuensi dari upaya penyelamatan hutan,” ujarnya. Seorang pengusaha pengolahan kayu mengatakan maraknya pungutan liar oleh aparat keamanan di lapangan juga menjadi penyebab perusahaan tutup. “Soal ketatnya izin masih bisa diatasi. Tapi yang memberatkan pengusaha kayu adalah pungli meski izin sudah lengkap,” kata lelaki 35 tahun yang meminta identitasnya tak disebutkan.
Harga kayu olahan untuk kebutuhan material rumah di Palu naik hingga 150% dibanding dua tahun lalu. Kayu jenis Palapi, misalnya, saat ini dipatok Rp2 juta per kubik dari sebelumnya Rp900.000.

»» read more

Kalla: Bahteramas bukan sekadar kesehatan gratisan

Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam yang dilantik pada 18 Februari 2007 bersama wakilnya, Saleh Lasata, tampil dengan Program Bahteramas (Bangun Kesejahteraan Masyarakat). Program ini telah dijalankan sejak tahun 2008. Saat pencanangan, program yang mirip Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri ini, diresmikan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selanjutnya, Pemprov Sultra mulai mengucurkan anggaran untuk sektor yang masuk dalam program tersebut.

Untuk menyukseskannya, pemprov menganggarkan 18,2% dari APBD 2009 yang besarnya Rp1,25 triliun atau sekitar Rp228 miliar tahun ini. Adapun tiga item yang dibiayai, yakni pembebasan sembilan biaya operasional pendidikan (BOP), pembebasan biaya pengobatan, dan dana block grant untuk desa/kelurahan masing-masing Rp100 juta. Rabu 25 Februari 2009, Wakil Presiden Jusuf Kalla hadir dalam pembukaan rapat koordinasi, sinkronisasi, dan pemantapan pelaksanaan Bahteramas antarpemda se-Sultra di Kendari. Ini respon positif yang ditunjukkan oleh dua pucuk pimpinan bangsa ini atas program tersebut.

Dalam laporan realisasi program, Nur Alam mengungkapkan telah menyalurkan dana Rp136 miliar untuk pembebasan BOP tingkat SD hingga SMA. Pemprov juga mengalokasikan Rp50 miliar untuk beasiswa anak keluarga kurang mampu. Sedangkan untuk pembebasan biaya pengobatan, pemprov mematok layanan yang diberikan adalah rawat inap untuk kelas tiga. Pada 2008, dana yang dikucurkan Rp6 miliar.

Program berobat gratis itu telah melayani 1.983 pasien rawat jalan dan 440 pasien rawat inap total Rp1,27 miliar. Diperkirakan, dalam setahun anggarannya mencapai Rp58 miliar. Masih terkait kesehatan, Nur Alam mengungkapkan akan membangun rumah sakit provinsi senilai Rp260 miliar. Setelah selesai, gedung lama akan dipakai untuk layanan kesehatan gratis. Pemprov juga menggandeng Universitas Haluoleo membuka Fakultas Kedokteran.

Sementara program block grant bagi 1.909 desa/kelurahan dan 184 kecamatan, pemprov telah menyalurkan masing-masing Rp40 juta tahun 2008. Tahun 2009 akan dicukupkan Rp100 juta per desa/kelurahan dan kecamatan. Wapres Jusuf Kalla memuji kinerja pemda. Terkait Bahteramas, Wapres menyatakan esensinya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dia mengingatkan tujuan akhir Bahteramas bukanlah soal gratis atau banyaknya yang dibiayai. ”Itu hanya cara meningkatkan kesejahteraan. Anda tidak mampu menyekolahkan anak untuk pintar, ada pemerintah yang bantu membiayai. Tapi bukan gratis esensinya, cuma bagaimana anak menjadi pintar untuk bisa meningkatkan kesejahteraannya,” katanya.

Terkait dengan kesehatan, Wapres mengatakan pengobatan hanyalah sepertiga dari kesehatan itu sendiri. Lainnya adalah lingkungan dan soal genetika. "Jika ada rumah sakit yang penuh pasien itu berarti pemerintahnya tidak mampu menciptakan lingkungan yang bersih," kata Kalla.

"Ini bukan soal berapa jumlah orang yang kita obati, tapi bagaimana supaya orang tidak perlu ke rumah sakit karena dia sehat." Sehingga, kata Kalla, semakin sedikit orang yang berobat ke rumah sakit berarti semakin sukses program kesehatan sebuah pemerintahan di daerah itu.

»» read more

Sulteng ekspor udang ke AS

PALU: Sulawesi Tengah bulan ini mengeks-por 12 ton udang beku ke Amerika Serikat. Importir di AS memesan lagi 10 ton udang bulan Maret mendatang. Ade Riswanto dari Seksi Pengujian UPT Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) Dinas Perikanan Sulteng Ade Riswanto mengatakan ekspor baru dilakukan lagi setelah tujuh bulan daerah ini tidak mengirim udang ke luar negeri.

Menurutnya, ekspor hasil perikanan tersebut berarti memberi kontribusi devisa negara dan pendapatan daerah. Apalagi udang kini menjadi komoditi yang sangat diminati konsumen di AS. Namun, Ade mengakui ada kendala dalam hal pemeliharaan udang. Pembiakan udang mengalami sedikit masalah karena diserang penyakit. Dia juga menyebutkan selain udang, dalam tahun 2009 Sulteng telah tiga kali mengekspor ikan segar 15 ton ke AS. Kegiatan ekspor, lanjutnya, menyerap 2.300 pekerja.

»» read more

Izin investasi di Kolaka 4 bulan

KENDARI: Pemerintah Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, menjanjikan iklim investasi yang nyaman bagi investor yang hendak menanamkan modal. Hal itu disampaikan Bupati Kolaka Buhary Matta di Kendari, kemarin. Menurut Buhary, pemerintah merombak struktur pelayanan masyarakat dengan layanan satu atap, termasuk dalam pengurusan izin investasi. ”Untuk perkebunan kelapa sawit, kami hanya melakukan tiga kali pertemuan dengan investor.

Pada pertemuan keempat sudah langsung penanaman bibit. Total waktu yang dibutuhkan untuk tiga kali pertemuan itu berkisar empat bulan,” kata Buhary. Selain itu, konsep layanan satu atap memungkinkan masyarakat dan investor bisa menyelesaikan banyak urusan di satu tempat. “Tidak perlu harus pergi ke berbagai kantor karena kantornya dalam satu gedung,” terang Bupati. Dia mencontohkan, investor perkebunan yang ingin mengurus izin usaha terkait lahan, cukup mendatangi satu kantor. ”Di situ sudah ada BPN (Badan Pertanahan Nasional), Dinas Kehutanan, dan Dinas Perkebunan,” tambah-nya.

»» read more

97 Usaha belum kantongi DPPL

PALU: Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Parigi Moutong (Parimout) menyebutkan sebanyak 97 unit usaha di wilayahnya belum mengantongi Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL). Kepala Sub Bidang Teknis Kajian Dampak Lingkungan BPLH Parimout Hengky Idrus mengatakan, pemilik 97 unit usaha itu sudah diperingatkan agar segera menyusun DPPL. Jika tidak, mereka akan mendapat sanksi.

Hengky menuturkan usaha yang belum memiliki DPPL tersebar di Dinas Pertanian sebanyak 75 unit usaha, Dinas Perindustrian dan Perdagangan 6 unit, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 9 unit, serta Dinas Pertambangan dan Energi 7 unit.

»» read more

Jalan lintas tengah Sulsel mulai 2009

MAKASSAR: Pemban­gunan jalan nasional lintas tengah Sulawesi Selatan dimulai tahun 2009 hingga 2011. Pembangunan ini menggu­nakan pinjaman ENRIP (Eastern Indonesia National Road Inprovement Project).

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Bina Marga Nurdin Samaila mengatakan jalan lintas tengah meliputi wilayah Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba hingga Sinjai. Menurutnya, proyek jalan itu akan dibuat dalam enam paket.
Nurdin mengungkapkan­ paket pertama pada jalur Bantaeng-Bulukumba dipre­­diksi menelan anggaran Rp34,46 miliar. “Dana paket ini masih dicari dan diharapkan berasal dari ENRIP, “ tutur Nurdin di Makassar, kemarin.

Paket kedua Jeneponto-Bantaeng menggunakan da­­na DIPA (Daftar Isian Penge­lolaan Anggaran) Rp15,61 miliar. Paket ketiga dan keempat jalur Bulukumba-Tondong senilai Rp15,08 miliar dan Rp15,08 miliar.

Sedangkan paket kelima Bulukumba-Tondong-Sinjai dengan DIPA Rp14,61 mi­liar. Terakhir paket enam pada jalur Sengkang-Impa Impa-Tarumpakae menggunakan DIPA sebesar Rp14,61 miliar. Nurdin berharap proyek jalan lintas tengah itu segera direalisasikan karena anggarannya sudah ma­­­suk APBN 2009.­

“Pembebasan lahan menjadi salah satu penyebab selain terganggunya sarana dan prasarana seperti telepon, listrik dan pipa air saat pekerjaan berlangsung,” ujar Nurdin.

»» read more

Konversi terhambat administrasi

MAKASSAR: Konversi mi­­nyak tanah ke elpiji 3 kg di Makassar terkendala kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP) dan besarnya penghasilan. Ba­­nyak­ warga yang didata sebagai penerima elpiji tidak memiliki KTP dan berpenghasilan di atas Rp1,5 juta per bulan.

Padahal pemerintah dan Pertamina mensyaratkan war­­ga penerima kompor gas harus memiliki KTP yang masih berlaku dan ­­penghasilan maksimal Rp1,5 juta per bulan.
ertamina Wilayah Kaliman­tan, Sulawesi, dan Papua Zulfikar mengatakan dari pencacahan di tujuh kecamatan sasaran konversi, sejumlah warga tidak memenuhi syarat administrasi. “Masih banyak warga yang KTP-nya tidak berlaku lagi dan tidak memiliki kartu keluarga. Banyak juga warga yang penghasilannya­ di atas Rp1,5 juta per bulan,” kata Zulfikar saat di­­konfirmasi, kemarin.

Menurut Zulfikar, saat ini petugas sudah melakukan pencacahan di 15 kelurahan di tiga kecamatan di Makassar yakni Tallo, Ujung Tanah dan Ujung Pandang. Dari 15 kelurahan, seba­nyak 3.700 KK berhak me­­­­nerima satu set tabung elpiji bersubsidi yang baru didistribusikan pada 2 Maret 2009.

“Kami berharap masya­rakat segera mengurus adminis­­­trasinya. Karena da­­­­lam proses pencacahan, kon­­sultan akan meminta mem­­­perlihatkan KTP, KK, dan berapa penghasilan per bulan,” tambah Zulfikar. Dia mengatakan stok el­­­piji saat ini mencapai 212.000 tabung, sedangkan regulator 112.000 dan kompor sekitar 65.000.

“Ketakukan kami terjadi penumpukan stok untuk keperluan konversi karena distribusi mulai terhambat akibat administrasi,” ungkapnya.

»» read more

Hunian hotel di Balikpapan tumbuh pesat

BALIKPAPAN: Tingkat hunian hotel di Balikpapan terus bertumbuh meski dibayangi krisis global. Hasil survei rutin Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Balikpapan menunjukkan hunian hotel–hotel terbesar di kota itu mampu tumbuh 65,2% selama Februari 2009.

Angka itu lebih tinggi dari hunian pada periode sama di 2008, yakni 59,4%. Tingkat hunian bulan ini pun lebih tinggi dibanding rerata hunian tahun 2008, yakni 62%. Survei rutin ini berdasarkan laporan 10 hotel besar di Balikpapan.

“Market kita ini kebanyakan domestik, bukan orang asing meski banyak perusahaan asing di sini. (Tingkat kunjungan tamu) domestik stabil,” tutur Ke-tua PHRI Balikpapan Dodhy Achadiyat, kemarin.
Dia mengatakan hunian hotel di Balikpapan tetap tinggi sejak awal tahun. Pada Januari 2009, okupansi mencapai 57,4% atau lebih tinggi dibandingkan dengan periode sama 2008 sebesar 52,6%. “Krisis yang ada seka-rang belum kelihatan mempengaruhi hunian hotel di Balikpapan,” tutur Dodhy.

Dia mengakui hotel juga berpeluang terkena imbas krisis global. Namun, menurutnya, krisis akan lebih dulu dirasakan daerah dengan tingkat ekonomi dan bisnis tinggi, seperti Jakarta, serta sejumlah ibukota negara lain.

Setelah itu, katanya, dampak krisis akan me-rambat ke daerah termasuk Balikpapan dan sejumlah sektor bisnis. “Mungkin kita akan merasakan setelah April 2009,” tuturnya.
Hotel Le Grandeur di Balikpapan merupakan salah satu hotel yang terus mengalami peningkatan hunian dalam dua bulan pertama tahun ini.

Sales and Marketing Director Hotel Le Grandeur Wita Junifah mengungkapkan rerata okupansi pada Februari 2009 bahkan melampaui rerata Balikpapan. Hunian Le Grandeur tercatat mencapai 68% pada bulan Februari. Sebulan sebelumnya, tingkat hunian mampu menembus 66%.

“Permintaannya masih tetap tinggi. Tapi di kuartal pertama selalu lebih sepi ketimbang bulan yang lain karena orang sedang meng­atur budget. Setelah Maret baru akan tinggi,” tutur Wita.

Wita meyakini krisis baru benar-benar dirasakan hotel-hotel di Balikpapan pada 2010.
Pasalnya, ini terkait dengan Balikpapan dan Kaltim sebagai kawasan pertambangan, gas, dan minyak.Tahun depan, tuturnya, banyak perusahaan yang seharusnya memperbarui kontrak ataupun sudah habis kontrak kegiatannya dengan pemerintah daerah. Karenanya, kemungkinan tingkat hunian bakal merosot tajam.

“Orang asing yang datang ke hotel kami 70%-nya. Yang berkurang memang di spending money untuk food and beverage saja,” tutur Wita. “Sedangkan kami juga harus antisipasi untuk pengiritan bila memasuki krisis nanti, salah satunya dengan menghemat energi,” tambahnya.

»» read more

Dinas Pertanian giatkan pelatihan

MAKASSAR: Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sulsel memacu kemampuan petani mengolah lahan dan memilih bibit jagung dengan menggiatkan pelatihan. Kegiatan yang dilakukan rutin itu diharapkan mampu memperbaiki SDM petani.

Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sulsel Heriyani Abdullah meng­ungkapkan hal itu, kemarin.

Heriyani menjelaskan pelatihan terus digenjot mengingat produksi jagung Sulsel berlimpah yang membutuhkan penanganan dan pengolahan­ yang lebih baik. Jika SDM petani meningkat, mutu jagung akan membaik dan dapat memenuhi standar pasar. Jaminan SDM, kata dia, memungkinkan pembeli berani membeli jagung Sulsel dengan harga tinggi.

“Saat ini buyer hanya berani membeli jagung Sulsel Rp1.300 per kg. Pelatihan petani harus terus digenjot agar penanganan tanaman dilakukan profesional,” kata dia.

»» read more

KPU distribusi logistik pemilu

MAKASSAR: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan mulai mendistribusikan logistik untuk pemilu legislatif 9 April 2009.

Logistik pemilu paket II berupa alat tulis kantor (ATK) meliputi pulpen 31.838 buah, lem 15.919 buah, karet gelang 2.810.880, kantong plastik 95.211 buah, dan spidol 156.467. Logistik pemilu legislatif terbagi dalam empat paket, yakni paket I bilik suara, gembok dan kotak suara. Paket II terdiri atas pulpen, lem, karet gelang, kantong plastik dan spidol. Paket III berisikan tanda pengenal, sampul dan stiker. Sedangkan paket IV di dalamnya terdapat Formulir C, Formulir D-D6, Formulir DB-DB5, dan Formulir E. Setiap paket dikerjakan oleh rekanan KPU Sulsel yang berbeda.

Ketua KPU Sulsel Jayadi Nas berjanji menuntaskan distribusi logistik pemilu legilatif sebelum 15 Maret 2009. “Luwu Utara, Toraja, Luwu, Pangkep, Selayar, dan Luwu Timur berpotensi terlambat logistik. Di daerah itu terdapat pegunungan dan pulau-pulau,“ ujar Jayadi, kemarin.

»» read more

300 Pangkalan terancam ditutup

PALU: Sedikitnya 300 pangkalan minyak tanah di Kabupaten Parigi Moutong (Parimout), Sulawesi Tengah, terancam ditutup karena menjual di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Mukmin Muharram, pejabat di Bagian Ekonomi Pemkab Parimout, mengungkapkan hasil temuan di lapangan sebanyak 75% atau sekitar 300 pangkalan di Parimout menjual minyak tanah pada kisaran Rp3.500-Rp4.500 per liter, melebihi ketentuan HET Rp3.150 perliter.“Lima agen minyak tanah telah diminta menertibkan pangkalan nakal. Jika diabaikan, pemerintah akan mengambil tindakan tegas sebab menjual minyak tanah bersubsidi di luar ketentuan berarti melanggar hukum,” kata Mukmin saat dihubungi di Palu, kemarin.

Menurutnya, Pemkab Parimout bersama lima agen minyak tanah telah menyepakati HET sesuai­ jarak dari depo Pertamina. Untuk jarak 0-40 km, minyak tanah dijual Rp2.900 per liter, 40-80 km Rp3.050, dan 80-120 km Rp3.150 per liter. Sedangkan jarak 120 km ke atas akan diatur kemudian.

»» read more

Kalla: Jangan usir rakyat dari tambang

KENDARI: Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan jajaran pemerintah­ daerah­ di Sulawesi Tenggara agar memberdayakan­ masyarakat penambang­ emas di Kabupaten Bombana sehingga mereka­ lebih sejahtera. “Jangan mereka diusir dari lokasi­ tambang, tetapi ajari mereka cara menambang yang baik,” kata Jusuf Kalla ketika membuka rapat koordinasi antar kabupaten dan kota se-Sultra di Kendari, kemarin.

Menurut Kalla, potensi tambang emas di Bombana harus dapat memberikan nilai tambah secara ekonomi bagi masyarakat. Karena itu, katanya, peran pemerintah dibutuhkan untuk mengatur pengelolaan hasil alam ini.

“Saya tidak ingin kita mengulang kesalahan masa lalu, di mana rakyat dan daerah tidak memperoleh apa-apa dari potensi alam yang dimiliki. Semua hasil tambang dikuasai asing, rakyat hanya jadi penonton,” paparnya.Kalla mengatakan akan meme-rintah­kan Kementerian Sumber Daya Alam dan Mineral (ESDM) mengirim tenaga ahli pertam­bangan untuk mendidik rakyat di daerah itu bagaimana menjadi penambang yang baik dan tidak menganggu lingkungan. “Saya tidak mau dengar lagi rakyat diusir-usir. Sudah bukan waktunya lagi kita menggunakan kekuasaan untuk mengu­sir rakyat, tetapi sebaliknya pemerintah memberdayakan para penambang agar mereka lebih sejahtera,” ujarnya.

Lebih adil
Kalla mengatakan pengembang­an ekonomi di kawasan timur Indonesia harus melibatkan ma­­sya­rakat. “Terus terang saja, pola perkebunan di KTI jauh lebih adil dibandingkan dengan wilayah Sumatra,” katanya. Menurut Wapres, pemilik perkebunan kakao, sawit, dan mente di KTI sebagian besar adalah para petani. “Beda di Sumatra pemiliknya adalah PT (perseroan terbatas) dan pemegang sahamnya ada di Jakarta, Malaysia, atau Singapura,” kilahnya.

Pola perkebunan yang baik, jelasnya, harus melibatkan inti untuk membangun pabrik dan melibatkan plasma karena mereka memiliki lahan. Dengan pola ini, kata Wapres, rakyat akan menjadi sejahtera dan pembangunan daerah itu akan semakin nyata. Gubernur Sultra Nur Alam me­­­ngatakan provinsi itu memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah. Dia menyebutkan di bidang tambang, misalnya, Sultra memiliki cadangan nikel, emas, aspal, dan hasil minyak bumi.

Nur Alam mengemukakan un­­­tuk tambang akan masuk investasi peng­olahan­ biji nikel menjadi stainless senilai Rp7,3 triliun oleh PT Aneka Tambang bersama salah satu perusaha­an asing. Sementara itu, katanya, Bin Laden Group akan menanamkan investasi rice estate senilai Rp14 triliun. “Kami optimis investasi tersebut mampu meningkatkan ekonomi daerah ini,” ujarnya.

Pemprov Sultra telah menyiapkan lahan 6.000 hektare di Kabupaten Konawe bagi Bin Laden Group yang dikabarkan siap menggelontorkan Rp14 triliun dalam bisnis ini. Bin Laden Group mewakili se­­­buah konsorsium investor pangan negara-negara Timur Tengah. Nota kesepahaman rencana investasi telah ditandatangani di Jakarta pada 14 Agustus 2008.

Investasi sektor pangan di Sultra yang merupakan investasi asing langsung itu membutuhkan lahan seluas 160.000 ha. Pemprov Sultra dalam MoU menyepakati penyediaan awal 80.000 ha lahan, sedangkan konsorsium Timur Tengah akan menyup­lai benih, perangkat teknologi tinggi, dana, dan manajemen.

»» read more

TPK Kariangau terima kucuran Rp90 miliar

MAKASSAR: PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) siap mengguyurkan investasi Rp90 miliar pada tahun ini untuk mempercepat konstruksi Terminal Peti Kemas (TPK) Kariangau, Balikpapan, Kalimantan Timur. Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha Pelindo IV Max K. Lumempouw mengatakan ang-garan tersebut dirogoh dari kocek internal dan akan digelontorkan demi mengejar target selesai 2010.

Max menuturkan pembangunan TPK Kariangau memeroleh kucuran dana terbesar dari perseroan tahun ini. Dia menilai konstruksi TPK amat penting dirampungkan secepatnya menyusul kebutuhan pasar yang kian tinggi. Balikpapan masuk lima besar kota dengan arus peti kemas terbesar di antara 18 pelabuhan kelolaan Pelindo IV di kawasan timur Indonesia.

“Belanja modal Pelindo IV yang dominan tahun ini adalah pembangunan TPK Karingau Balikpapan senilai Rp90 miliar. Itu dari total rencana investasi tahun ini Rp260 miliar,” jelasnya saat dikonfirmasi, kemarin. TPK Kariangau dibangun di atas lahan 57 hektare milik Pemprov Kaltim. Megaproyek ini diperkirakan menelan dana Rp500 miliar. Dana itu dari kas Pelindo IV Rp331 miliar secara bertahap, bantuan APBN Rp99 miliar, dan suntikan APBD Pemprov Rp70 miliar.

Dana Pelindo IV bakal dipakai untuk membangun fasilitas dermaga, pengerukan awal, dan pengadaan suprastruktur. Sementara itu, dana APBN dimanfaatkan untuk reklamasi, sheet pile, dan dua unit trestle, sedangkan APBD untuk fasilitas sisi darat. Pada 2008, arus peti kemas di Balikpapan mencapai 86.792 teus.

Seluruh bongkar muat barang di Pelabuhan Balikpapan termasuk kategori perdagangan dalam negeri. Arus bongkar tercatat 43.785 teus, meningkat 10,2% dari 2007. Sementara itu, arus muat sedikit lebih rendah, yaitu 43.007 teus atau tumbuh 9,9% terhadap 2007.

Pantoloan

Secara terpisah, Direktur Utama Pelindo IV Djarwo Surjanto mengemukakan pihaknya menyediakan anggaran Rp60 miliar untuk pengadaan luffing crane peti kemas di dermaga konvensional Pantoloan, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Pengadaan itu, jelasnya, akan meningkatkan kapasitas bongkar muat peti kemas di pelabuhan ekspor tersebut. Pantoloan menjadi infrastruktur yang sangat penting bagi arus pengiriman barang ekspor komoditas seperti kakao.

Namun, kondisinya yang serba terbatas membuat banyak eksportir kerap mengeluh. Apabila kapal-kapal datang secara bersamaan, biasanya mereka harus mengantri hingga berhari-hari menunggu kapal di dermaga mengangkat sauh. “Dermaga Pantoloan akan diperkuat agar bisa dipasangi crane peti kemas. Pantoloan akan cukup memadai untuk melayani bongkar muat volume tinggi,” pungkas Djarwo.

»» read more

Perum Pegadaian incar 3.000 outlet

MAKASSAR: Perum Pega­daian optimistis jumlah outletnya di seluruh Indonesia pada 1 April 2009 dapat mencapai 3.000 unit. Outlet Pegadaian terdapat di pasar-pasar tradisional, pasar modern, dan mal untuk menya­lurkan kredit mikro. Direktur Utama Perum Pe­­ga­­daian Chandra Purnama mengatakan ambisi penambahan outlet dipengaruhi pencapaian omzet 2008 sebesar Rp33,5 triliun dan laba bersih Rp900 miliar, di mana 90% bersumber dari jasa gadai Kredit Cepat Aman (KCA).

“Bisnis keuangan mikro kami tidak terganggu dengan krisis ekonomi global. Kami terus memperluas jaringan layanan dengan membuka le­­­bih banyak outlet,” kata Chandra seusai melantik pejabat baru Pegadaian Kanwil VII Makassar, kemarin.Dia menuturkan bisnis ke­­uangan mikro Pegadaian berkembang pesat, termasuk perluasan unit layanan. Tahun lalu, outlet Pegadaian bertambah 2.089 unit, meliputi 1.963 unit kredit konvensional dan 126 unit syariah. Pegadaian menargetkan mem­­­buka 1.000 outlet baru tahun ini, terdiri atas 174 unit syariah dan 826 konvensional hingga awal April 2009.

Dengan penambahan 1.000 unit outlet, kata dia, pihaknya memasang target omzet 2009 naik 45% menjadi sekitar Rp48 triliun dan laba Rp1,2 triliun. Secara nasional, Pegadaian memiliki 17 juta nasabah, di mana 30% merupakan nasabah berulang. “Sasaran kredit kami pelaku usaha di pasar – pasar tradi­­sional, modern dan mal. Ini sudah menjadi komitmen ma­­­najemen untuk menguasai sektor mikro,” ucap dia.

Kepala Wilayah VII Perum Pegadaian Puryoto menjelaskan target untuk Sulawesi dan Maluku 245 outlet. Sekitar 60% outlet berlokasi di Sulsel, selebihnya tersebar di Sulbar, Sultra, dan Maluku. Pada 2008, Kanwil VII baru memiliki 155 outlet termasuk 8 unit syariah yang memberikan total omzet sebesar Rp1,7 triliun.

Dia menargetkan omzet akan naik sekitar 15% atau sebesar Rp4,9 triliun dari pencapaian tahun 2008. Penyaluran kredit didomi-nasi produk jasa gadai yang ma­­­yoritas jaminan berupa emas dan logam mulia lainnya. Pangsa kredit di Sulsel sebesar 45%, Sulbar 10%, Sultra 20% - 30%, dan sisanya kantor cabang Maluku.

Perum Pegadaian juga mem­­­peroleh keuntungan dari lelang barang jaminan sebesar 1,8% dari total pencapaian kredit. Sampai saat ini jumlah nasabah pegadaian di wilayah VII mencapai 237.000, dengan­ 27% adalah nasabah baru tahun lalu.

»» read more

Pemprov diminta perhatikan wisata

MAKASSAR: Asosiasi Perusahaan Biro Per­­jalanan Indonesia (Asita) meminta Pemerintah Sulsel memperhatikan dunia pariwisata yang semakin melambat. Asita mendesak pemprov memaksimalkan promosi pariwisata dengan memperbanyak event nasional.Koordinator Asita di kawasan timur Indonesia Nico B. Pasaka menga­takan meski Pemprov Sulsel sudah memasukkan pariwisata ke dalam agenda kerja utama, tapi pelaksanaan di lapang-an­ sangat lambat.

“Industri pariwisata harusnya menjadi lokomotif yang menguntungkan daerah. Banyak daerah berpotensi yang dapat dijual untuk meningkatkan PAD dan ekonomi,” kata Nico yang juga Wakil Ketua DPP Asita di Makassar, kemarin.

Dia mengatakan rata-rata kunjungan wisata­wan mancanegara (wisman) 10 tahun terakhir hanya sekitar 30.000 orang. Jumlah itu sangat kecil dibanding kunjungan­ wisman tahun 1980–1996 yang pernah mencapai 385.000 orang.

»» read more

BCA pangkas target kredit tahun 2009

MAKASSAR: PT Bank Cen­­tral Asia Tbk (BCA) memangkas target pertumbuhan kredit 2009 di Sulsel mengikuti permintaan yang terus melemah awal tahun ini. Kepala Cabang BCA Ma­­­kassar Hendrik Sia mengatakan selain permohonan kredit baru, pencairan plafon juga menurun pada Januari-Februari 2009 diban­dingkan dengan akhir tahun lalu.

Meskipun penurunan out-­s­­tanding pada awal tahun lazim terjadi, Hendrik meng­akui tahun ini perbankan menghadapi tantangan berat untuk memacu intermediasi. Berdasarkan catatan Bisnis, akhir tahun lalu BCA Makassar memproyeksikan pertumbuh-an­ kredit 2009 masih dapat menembus 20%.Namun, kata Hendrik, target tersebut bakal dikoreksi menurun menjadi sekitar 15% atau setara dengan perkiraan Bank Indonesia baru-baru ini mengenai pertumbuhan kredit secara nasional. “Tahun ini akan le­­­bih berat dibanding tahun-tahun sebe­lumnya. Kami per­­kirakan pertumbuhan 15% sudah bagus,” kata Hendrik, kemarin.

BCA membukukan pertumbuhan plafon kredit 80% selama 2008 menjadi Rp1,8 tri­liun, termasuk bank garansi. Plafon kredit komersial (modal kerja dan investasi) mencapai Rp1,6 triliun, tumbuh hampir dua kali lipat dibanding 2007 Rp818 miliar. Used plafond kredit produktif sekitar 71% atau kira-kira Rp1,13 triliun. Outstanding KPR tercatat sebesar Rp170 miliar sedangkan kredit kenda­raan bermotor Rp80 miliar.

BCA meraup dana pihak ketiga hampir Rp1,9 triliun dengan komposisi dana murah tabungan dan giro sebesar 74%. Posisi DPK meningkat 19% dibanding akhir 2007. Hendrik mengungkapkan posisi kredit per Februari merosot sekitar Rp100 miliar dari akhir 2008.

Cabang baru
Pada kesempatan yang sama, Hendrik menjelaskan BCA akan membangun kantor cabang khusus kartu kredit di Makassar pada Mei 2009. Ini menyusul pesatnya perkembangan nasabah kartu kredit bank swasta nasional ini di kota itu. Dia mengatakan saat ini nasabah kartu kredit BCA di ibu kota Sulsel mencapai 28.000 orang. Selama Januari saja nasabah kartu BCA meningkat 2.000 orang. Pada 2007, pemegang kartu tercatat baru 10.000 orang.

“Rencananya kantor cabang kartu kredit akan siap berope­rasi sekitar Mei ini. Kantor cabang BCA sudah kewalahan­ menangani kartu kredit saking cepat perkembangannya,” tuturnya. Dia menuturkan kantor khusus kartu kredit akan me­­­ningkatkan kemampuan melayani nasabah, termasuk untuk menambah fasilitas mitra merchant.

Hendrik mengakui jumlah­ mitra merchant BCA di kota itu belum sebanyak di kota besar lain seperti Medan, Yogyakarta, Bali, Semarang, apalagi Jakarta dan Surabaya. “Semakin banyak merchant yang menerima kartu kredit BCA, tentu akan semakin menarik dan bermanfaat bagi nasabah. Kami menuju ke sana,” jelasnya.

»» read more

Disperindag keberatan wajib L/C

MAKASSAR: Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sulsel melayangkan surat protes resmi kepada Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu terkait rencana pemberlakuan wajib letter of credit (L/C) mulai 5 Maret 2009.

Ketentuan dalam Peraturan Men­­dag No.1/M-DAG/PER/1/­­2009 itu mewajibkan L/C untuk ko­moditas sawit, kakao, kopi, karet, timah b­­­atangan, dan produk tamba­ng. Saat diterbitkan, pemerintah be­­­ralasan kebijakan itu untuk penga­manan sektor riil, melancarkan arus devisa, dan pembiayaan per­dagangan. Selain itu, wajib L/C untuk tertib usaha, pelestarian sumber daya alam, dan memperlancar perolehan devisa.Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Sulsel Hasan Majadi mengemukakan surat Disperindag No.550/Daglu/II/2009/Indag itu merupakan bukti komitmen peme­rintah daerah melindungi eksportir lokal, khususnya yang bergerak di bidang pertanian.

Dia menilai pemberlakuan kewajiban membuka rekening L/C bagi eksportir justru kontra produktif sebab menimbulkan hambatan (barrier) baru dalam ekonomi, yang berujung biaya tinggi. “Hari ini (kemarin) surat kebe-ratan­ terhadap aturan­ L/C ka­­­mi kirim. Surat ditandatanga­ni langsung Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Amal Natsir,” ujarnya kepada Bisnis, kemarin.

Menurut Hasan, ada tiga alasan penerbitan surat. Pertama, sistem pre shipment financing (pembayaran sebelum barang dikapalkan) dalam transak­si ekspor sudah mudah, cepat, dan optimal. Kedua, akan menciptakan double financing bagi eksportir sebab mereka harus membuka rekening L/C dan menyetor jaminan sebesar nilai transaksi.

Selanjutnya, ungkapnya, eks-portir akan dibebani pengeluaran pajak baru sebesar 5% untuk biaya provisi, test key, dan advice. “Kami minta ditunda 2009, hingga peng­usaha siap. Kalau bisa tidak usah sama sekali aturan tersebut selama-lamanya,” katanya. Dia mengaku L/C dapat memberi keamanan dan jaminan bagi eksportir.

Meski demikian, dia tetap merasa kebijakan itu membuat transaksi eksportir tidak efisien. “Kami lebih memilih eksportir diberi keleluasaan bertransaksi dan tidak lagi diberatkan dengan aturan baru yang akan membuat mereka semakin sulit bertahan di era krisis global,” ujarnya.

»» read more

Syarat SNI hambat ekspor Sulsel

MAKASSAR: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulsel mengemukakan regulasi ketat standar komoditas lokal bisa menghambat kinerja ekspor Sulsel 2009. Kepala Disperindag Sulsel Amal Natsir mengemukakan komoditas unggulan Sulsel banyak yang belum memiliki sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI), sehingga sulit dipasarkan ke mancanegara.

SNI diberlakukan untuk sejumlah produk berorientasi ekspor, namun juga untuk produk domestik yang dikonsumsi masyarakat lokal terkait keamanan dan keselamatan pangan. “Ada 30% produk Sulsel yang belum memiliki SNI dari ratusan produk ekspor ke mancanegara. Untuk 2009, pemasaran produk tersebut sulit, sebab pasar internasional tidak mau menerima kalau tidak ada SNI-nya,” ujar Amal kepada Bisnis, pekan lalu.

Sayangnya, Amal tidak merinci apa saja produk ekspor yang berpotensi terganjal syarat SNI. Amal menuturkan komoditas pertanian dan perkebunan Sulsel sulit memiliki sertifikasi SNI, sebab kualitasnya masih mengecewakan. Soal kualitas ini berhubungan dengan penanaman atau budidaya yang tidak begitu baik.

Menurutnya, pasar internasional yang semakin ketat akan menolak menyerap produk yang tidak memenuhi kriteria kelaikan konsumsi. Untuk itu, Amal berjanji akan membantu registrasi SNI.

Para pelaku usaha perlu didorong untuk memahami pentingnya standardisasi dan dilibatkan dalam pengembangan standar karena menyangkut mutu produk yang akan dihasilkan. Dia berharap pengusaha lokal semakin giat memberikan pendi-dikan dan pelatihan kepada petani dan pemasok komoditas agar bisa memperoleh produk berkualitas yang laik SNI.

“Kami juga intens memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pelaku perdagangan tentang manfaat SNI,” ujarnya. Secara kumulatif, nilai ekspor Sulsel tahun lalu mencapai US$2,16 miliar atau turun 21,32% diban-ding 2007 yang mencapai US$2,75 miliar.

»» read more

UNIDO bantu usaha mikro US$2,1 juta

AMBON: United Nations Indus-trial Development Organization (UNIDO), badan pemberdayaan ekonomi industri di bawah PBB, dalam tiga tahun ke depan mendanai program pemberdayaan masyarakat khusus usaha mikro di Maluku sebesar US$2,1 juta. Proyek bantuan ini akan dilaksanakan pada Maret 2009 hingga tahun 2012, sebagai kelanjutan dari proyek pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan Unido pasca konflik di Ambon Juli 2005.

National Project Coordinator Unido Abdul Syukur Sialana mengatakan proyek dilaksanakan di 20 desa, meliputi 200 kelompok serta 20.000 orang penerima. Penda-naan proyek 100% dari Pemerintah Jepang. Dia menjelaskan sebelumnya sejak Juli 2005 hingga Oktober 2007, Unido telah memberi bantuan kepada 450 orang atau sekitar 37 kelompok usaha mikro di Maluku dengan bantuan pendanaan dari Kerajaan Belanda.

Bahkan selama kurun 2008, Unido membantu 202 orang di 13 lokasi sebagai penerima manfaat langsung dengan total bantuan US$200.000. “Outputnya ingin membangun industri kecil berbasis masyarakat, sehingga bisa meningkatkan kemandirian dan taraf kesejahteraan mereka,” kata Sialana di Ambon, kemarin.

Proyek ini, kata dia, dilaksanakan dengan konsep one village one product, dengan mengembangkan komoditas unggulan dari suatu wilayah agar berbasis industri kecil yang memiliki nilai jual bersaing. Dia menambahkan komoditas unggulan di tiap wilayah memiliki potensi yang bisa dikelola untuk bahan baku industri. Hanya saja, teknologi dan motivasi masyarakat yang perlu didorong dan dibentuk untuk itu.

Sejauh ini, ujarnya, melalui Unido, sejumlah komoditas unggulan telah dikembangkan mutu produksinya, a.l. jus pala di Desa Morela, ikan asar di Tehoru, serta kecap kelapa dan sagu kering di Desa Ety, A-lang Asaude, Tihulale, dan Mosso. “Bahkan untuk ikan asar yang telah kita kemas dengan plastik valum diminati hingga ke Belanda. Hanya saja, konsumen di sana belum bisa menikmatinya secara kontinyu karena ikan asar belum melalui pasar ekspor,” ujarnya.

Sedangkan jus pala dari Desa Morela, jelas Sialana, saat ini tinggal menunggu nomor produksi industri rumah tangga dari Dinas Kesehatan untuk secara resmi me-rambah pasar lebih luas. Menurutnya, jus pala sangat diminati oleh konsumen berdasarkan hasil uji coba pemasaran produk itu, yang dilakukan di beberapa swalayan dan mini market di Kota Ambon. “Dalam bulan Desember saja permintaannya hingga 5.000 botol, padahal produksinya terbatas dan belum begitu dikenal,” ungkapnya.

»» read more