Dana pengadaan barang capai Rp1,8 triliun

MAKASSAR: Pengadaan barang pemerintah tahun 2009 diprediksi mencapai Rp1,8 triliun atau bertumbuh 20% dibanding posisi 2008. Ketua Asosiasi Pengadaan Barang dan Jasa Indonesia (Aspanji) Sulsel Bahar Ngitung menuturkan pertumbuhan belanja tersebut disebabkan peningkatan besaran APBD dan APBN untuk 23 kabupaten/kota di provinsi itu.

“Krisis global tidak terlalu mengganggu sektor pengadaan lokal, kita akan tetap bertumbuh dengan baik di tahun 2009. Kami berharap supplier lokal bisa bersaing dengan supplier nasional untuk merebut pengadaan pemerintah tahun ini,” ujarnya kepada Bisnis, belum lama ini.

Menurut Bahar, 2.800 anggota Aspanji Sulsel akan berusaha optimal memenangkan tender pengadaan barang pemerintah di wilayah mereka sepanjang tahun 2009. Pemasok lokal berjanji memberikan harga yang kompetitif dengan standar barang bisa diandalkan, jika dipercaya menangani proyek pemerintah daerah sepanjang tahun ini.

Menurut Bahar, anggota Aspanji selama ini sudah membuktikan kepercayaan pemerintah daerah ketika menangani proyek pengadaan barang di masa lalu dengan optimal. Bahar menambahkan, sektor pengadaan di Sulsel bisa berkembang pesat sebab memiliki modal jaringan yang luas di perusahaan manufaktur nasional dan internasional.

Mereka berbekal kepercayaan, reputasi baik, serta jaminan pembayaran di mata manajemen perusahaan, sehingga bisa memperoleh pasokan barang dari pabrik. Sebelumnya, Bahar merekomendasikan ke pemerintah untuk mempercepat turunnya ang-garan baik APBD maupun APBN.

Menurut Bahar, idealnya saat krisis seperti ini, paling lambat seluruh proyek di Sulsel sudah harus berjalan Maret 2009. Hal itu untuk mempercepat peredaran uang di masyarakat.

Dia mengatakan jika pengucuran dana pemerintah dipercepat, akan memberikan pengaruh yang besar di bidang ekonomi. Di samping akan memperkuat daya beli masyarakat, juga PHK bisa dihindari karena karyawan bakal mendapat pekerjaan. .

»» read more

Investor China minati Kima II

MAKASSAR: Investor asal China, Ban Tat Company, meminati proyek perluasan kawasan industri baru Kima II di Kabupaten Maros, Sulsel. Awal bulan depan, investor tersebut akan menandatangani nota kesepahaman (MoU) penjajakan Kima II di Makassar.

Direktur Utama PT Kawasan Industri Makassar (Persero) Bachder Djohan mengatakan proyek Kima II hanya dapat berjalan dengan keterlibatan swasta. Kima, tuturnya, tak punya cukup amunisi modal untuk membiayai perluasan areal sendirian.
“Rencananya 2 April nanti kami akan tandatangan MoU dengan Ban Tat. Mudah-mudahan bisa berlanjut menjadi lebih serius,” katanya, kemarin.

Bachder mengaku kurang mengetahui latar belakang calon investor China tersebut. Meski demikian, katanya, Kima tetap membuka tangan bagi siapapun yang berinat bekerja sama.

“Kami memang butuh investor, jadi walaupun belum pasti soal keseriusan dan kemampuannya, kami sambut saja. Siapa tahu salah satu dari sekian yang tanda tangan MoU akhirnya jadi,” kilahnya. Kima merencanakan pembangunan Kima II seluas 200 hektare di Kabupaten Maros, Sulsel. Proyek yang bakal menambah luas kawasan industri aktif di provinsi itu menjadi 570 ha diperkirakan butuh investasi hingga Rp200 miliar.

Kementerian Negara BUMN sebagai pemegang saham telah memberi lampu hijau proyek ini. Kima juga telah mengantongi izin prinzip dari Bupati Maros untuk menggunakan lahan yang terletak persis di perbatasan Maros-Makassar. Pada tahap pertama Kima akan mengembangkan dulu 100 ha lahan. Begitu infrastruktur jalan dan sanitasi selesai dikerjakan, penjualan/sewa lahan dapat dilakukan.

Kima adalah BUMN yang bergerak dalam penjualan lahan, sewa gudang, sewa bangunan pabrik siap pakai (BPSP), dan sewa alat berat. Pemerintah pusat memegang 60% saham perseroan, selebihnya Pemprov Sulsel 30% dan Pemkot Makassar 10%. Laba bersih Kima pada 2008 hanya mencapai Rp9 miliar atau jauh di bawah keuntungan pada 2007 sebesar Rp17 miliar.

Dari 700 ha lahan milik perseroan yang dapat dibisniskan, Kima baru mengoperasikan sekitar 370 ha. Itu pun belum semua mampu menghasilkan pendapatan maksimal bagi perseroan.Berdasarkan catatan Bisnis, total aset Kima pada 2007 sebesar Rp65 miliar. Tahun 2006 BUMN ini mulai mencatat keuntungan, yakni sebesar Rp10,9 miliar (sebelum pajak), setelah tahun sebelumnya merugi. .

»» read more

Bank Sulsel tak ikut program KPR

MAKASSAR: Ketua Real Estate Indonesia (REI) Sulsel Bidang Perbankan Haris Hodi sangat menyesalkan Bank Sulsel tidak ikut dalam program pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) yang diluncurkan Asosiasi BPD di Manado, kemarin.

“Terus terang saja kami sebagai pengurus REI kecewa sebab dari 11 bank BPD yang siap menjalankan program tersebut, hanya Bank Sulsel sebagai 10 bank BPD terbesar di Indonesia tidak ikut di dalamnya. Ini adalah sebuah kemunduran bagi Sulsel yang selalu menjadi pionir dalam membangun di wilayah KTI,” kata Haris kepada Bisnis, kemarin.

Menurut dia, produk KPR-BPD yang diluncurkan oleh Asosiasi Bank Pembangunan Daerah Indonesia (Asbanda) merupakan salah satu stimulus untuk mendorong perekonomian daerah, di tengah krisis ekonomi yang mulai dirasakan oleh daerah. Sektor properti, menurut dia, memiliki implikasi yang luas terhadap masyarakat. Apalagi di Sulsel kebutuhan rumah masih sangat besar dan bahkan diperkirakan berkisar hingga 500.000 unit dari jumlah penduduk yang mencapai 8 juta jiwa.

Dia mengatakan Bank Sulsel seharusnya lebih siap untuk ikut dalam program pembiayaan sektor properti sebab dari sisi permodalan memiliki dana yang sangat besar. Demikian juga jaringan, bank milik daerah ini memiliki kantor cabang hingga kabupaten/kota.

“Seharusnya kita belajar dari Bank Sulut karena bank milik daerah itu sudah ekspansi ke Jakarta, ikut juga membiayai properti melalui program KPR-BPD,” ujar Haris yang juga Dirut Perusda itu. Sebagaimana diketahui, ki-nerja keuangan Bank Sulsel setidaknya dalam dua tahun terakhir tercatat cukup baik. Tahun lalu bank yang dimiliki bersama oleh pemprov dan 23 kabupaten/kota se-Sulsel itu menyumbangkan deviden Rp54 miliar bagi pemprov saja.

Pada akhir 2008, total aset Bank Sulsel sebesar Rp4,5 triliun, naik sekitar 10% dibanding 2007. Dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp3 triliun, sedangkan outstanding kredit menembus Rp3,3 triliun. Bank Sulsel menikmati pendapatan Rp757 miliar dan laba operasional Rp310 miliar pada 2008. Setahun sebelumnya, laba Bank Sulsel ‘hanya’ Rp265 miliar.

Launching logo

Asbanda meluncurkan kredit pemilikan rumah BPD, guna mendorong pengembangan sektor rill. Peluncuran produk tersebut ditandai dengan launching logo KPR BPD dilaksanakan oleh Menteri Perumahan Rakyat RI, Yusuf Asy’ari, Senin malam di Manado, Sulawesi Utara. Ketua Asbanda yang juga Direktur Utama Bank DKI Winny E. Hasan mengatakan pihaknya optimis KPR BPD mampu mengisi potensi pembiayaan sektor properti di tengah kebutuhan pasar yang besar.

“Kami berharap 11 BPD yang melaksanakan program ini akan mampu bekerja sama dengan REI dan APERSI sebagai wadah bersama kalangan developer,” katanya. Dia mengatakan potensi pasar pembiayaan sektor properti masih sangat besar. Karena itu, katanya, Asbanda yakin produk ini akan memberikan value added bagi dunia usaha.

Sebagai tahap awal, lanjut dia, baru 11 BPD akan menerima pilot project program pembiayaan KPR BPD. Wilayah yang siap menerima kucuran pembiayaan adalah Jabodetabek, Jawa Timur, Yogyakarta, Kepulauan Riau dan Batam, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Utara.

“Harapan kami, selain meningkatkan kapasitas produksi atau pemenuhan suplai kehidupan perumahan dan pemukiman yang layak, juga dapat meningkatkan kemampuan pembiayaan dan pemasaran,” katanya. Menteri Perumahan Rakyat Yusuf Asy’ari mengemukakan saat ini tercatat sekitar 4,6 juta keluarga yang belum memiliki rumah.

Namun, jelasnya, pemerintah siap membantu masyarakat yang ingin memperoleh hunian layak melalui produk BPD ini. “Pada tahun ini dana yang kami siapkan mencapai Rp2,5 triliun sebagai alokasi dana subsidi perumahan baru, dibandingkan tahun 2008 hanya sebesar Rp800 milyar,” ujarnya.

»» read more

Tiga calon investor PLTU Kima mundur

MAKASSAR: Tiga perusahaan yang menyatakan minat terlibat dalam rencana proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PT PT Kawasan Industri Makassar (Persero) akhirnya menarik diri. Mundurnya calon investor tersebut membuat rencana PLTU 2x7 MW berbahan bakar batubara tersebut kembali terkatung-katung.

Direktur Utama Kima Bachder Djohan mengatakan tiga perusahaan itu masing-masing dua dari Jakarta dan satu dari Batam, Kepulauan Riau. Kemunduran mereka, katanya, karena berbagai sebab.Investor asal Batam semula dianggap sangat serius. Menurut Bachder, pembicaraan dengan pihak Batam bahkan sudah menyentuh soal skema bagi hasil investasi.

“Tetapi karena alasan yang tidak dapat kami sebutkan, perusahaan Batam itu mundur, termasuk yang dari Jakarta. Sekarang kami dalam posisi menawarkan lagi,” katanya, kemarin. Bachder menuturkan Kima tetap meneruskan rencana itu sebab dinilai strategis dalam rangka memacu nilai tambah perseroan.

Krisis listrik di Sulawesi Selatan, katanya, selama ini menjadi titik kelemahan yang membuat investor enggan masuk.
“Ada 8 investor di Kima yang akhirnya batal meningkatkan investasi karena PLN tidak dapat memenuhi permintaan listrik. Kami tidak mau ini terus terjadi,” imbuhnya.

Kima berencana membangun PLTU 2x7 MW yang diperkirakan senilai Rp28 miliar. Sebagian besar modal bersumber dari kocek investor swasta.
Rencana tersebut telah mendapat persetujuan dari Kementerian Negara BUMN mewakili pemerintah pusat selaku pemegang saham Kima. Perseroan juga telah membicarakannya secara informal dengan General Manager PLN Sulselrabar Arifuddin Nurdin yang kini digantikan Haryanto W.S.

Bachder mengatakan Kima akan menggunakan seluruh produksi listrik pembangkit itu untuk kebutuhan kegiatan industri. Saat ini beban puncak pemakaian listrik di kawasan industri terbesar di Sulawesi itu mencapai 24 MW per hari.

Kima adalah badan usaha milik negara yang bergerak dalam penjualan lahan, sewa gudang, sewa bangunan pabrik siap pakai (BPSP), dan penyewaan alat berat. Pemerintah pusat memegang 60% saham perseroan, selebihnya pemprov Sulsel 30% dan pemkot Makassar 10%. Dari luas total sekitar 700 hektare, lahan yang telah difungsikan saat ini baru 370 ha.

»» read more

Anggiat serius calon ketua PHRI Sulsel

MAKASSAR: Direktur Utama Clarion Hotel & Convention Anggiat Sinaga akhirnya menyatakan keseriusan maju sebagai calon ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulsel dalam pemilihan akhir April mendatang. Kepada Bisnis, kemarin, Ketua PHRI Makassar itu mengatakan keseriusan tersebut menyusul dukungan dari sejumlah anggota PHRI Makassar serta BPC (badan pengurus cabang) kabupaten/kota.

Anggiat menuturkan siap membawa organisasi profesi ini beberapa tahap lebih maju dari yang telah dicapai di bawah kepemimpinan tokoh PHRI Andi Ilhamsyah Mattalatta saat ini. “PHRI sekarang telah sangat berperan meningkatkan pariwisata di Sulsel. Dan kami akan berjuang bukan saja untuk mempertahankan, namun juga meningkatkannya,” kata Anggiat.

Sosok yang telah belasan tahun berkarir di dunia perhotelan di Makassar tersebut mengatakan ingin membuat peran PHRI di daerah makin baik. “Kami ingin memberdayakan BPC di kabupaten agar bisa seaktif di Makassar dan kota besar lain. Harus ada perbaikan bargaining power agar peran bisa lebih optimal memacu pariwisata,” tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, musyawarah daerah PHRI Sulsel pada April diperkirakan menjadi ajang tampilnya sosok ketua baru setelah Andi Ilhamsyah Mattalatta yang telah menjabat tiga periode menyatakan tak lagi bersedia.

Musda PHRI Sulsel dijadwalkan berlangsung 16 April 2009 di Malino, sebuah daerah wisata dataran tinggi berhawa sejuk di Kabupaten Gowa.
Sejauh ini beberapa nama disebut berpeluang terpilih, yakni Anggiat Sinaga, pengurus PHRI Sulsel Razak Djalle, Presiden Direktur PT Makassar Hotel Network Eka Firman Ermawan, dan pengusaha restoran Idris Manggabarani.

Anggiat semula hanya menjawab diplomatis ketika dikonfirmasi kesediaan maju sebagai calon. Dia mengaku tidak akan terlampau ngotot. Wakil Ketua Kadin Makassar ini telah 15 tahun berkarir di perhotelan Makassar. Pada 1991, dia memulai karirnya di Manado Beach Hotel.

»» read more

KPPU proses monopoli taksi bandara

MAKASSAR: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akhirnya memutuskan menggelar rapat dengar pendapat terkait monopoli bisnis taksi di Bandara Sultan Hasanuddin pada Jumat akhir pekan ini. Kepala Perwakilan KPPU Makassar Dendy Rahmat Sutrisno mengatakan pihaknya menempuh langkah itu untuk mencari jalan keluar terbaik mengenai masalah monopoli tersebut.

Sejumlah kalangan berkepentingan bakal diundang hadir. Dia menuturkan uji publik diharapkan membantu mempercepat perubahan perilaku penyediaan jasa taksi di bandara dengan terminal penumpang termegah di Indonesia.

KPPU, menurut Dendy, tetap menilai pemberian hak eksklusif kepada Taksi Kopsidara (Koperasi Taksi Bandara) mengangkut penumpang dari area Hasanuddin melanggar prinsip persaingan usaha sehat dan praktik monopoli dalam UU No.5/1999.

“Insya Allah melalui dengar pendapat ini dapat mempercepat perubahan perilaku jasa layanan taksi di Bandara Hasanuddin sesuai dengan amanah UU No.5 tahun 1999,” jelas Dendy lewat layanan pesan singkat, kemarin. Rencananya, selain pihak Kopsidara, KPPU juga mengundang PT Angkasa Pura I selaku pengelola bandara, dinas perhubungan, akademisi, hingga Gubernur Sulsel.

Seperti diketahui, kasus bisnis taksi di Bandara Hasanuddin Makassar telah masuk sorotan intensif KPPU dalam setahun terakhir. KPPU menilai bisnis taksi di bandara internasional itu melanggar UU No.5/1999 tentang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

AP I selaku pengelola bandara selama ini tidak mengizinkan taksi lain mengambil penumpang di lingkungan bandara, kecuali taksi Kopsidara. Kopsidara yang bermain sendirian pun memberlakukan sistem zona tarif bagi penumpang yang selama ini banyak diprotes.

Taksi lain yang menggunakan argo hanya dibolehkan menunggu penumpang di luar bandara. Taksi lain boleh menurunkan penumpang di bandara.

»» read more

Pelindo IV bangun terminal khusus CPO

MAKASSAR: PT Pela­­buhan Indonesia IV bersama sejumlah investor swasta berencana memba­ngun sebuah dermaga khusus CPO (crude palm oil) di dalam kawasan pelabuhan Kariangau, Kalimantan Timur, yang sekarang masih proses konstruksi terminal peti kemas. Konsorsium investor swasta tersebut meliputi beberapa perusahaan dari dalam negeri serta negara tetangga seperti Thailand dan Singapura. Charoen Phokpand Group menjadi leading investor dalam proyek ini.

Pelabuhan Kariangau terdiri atas pelabuhan laut, TPK, dan pergudang­an. Posisi dermaga CPO diproyeksikan bersebelahan dengan TPK. Pelabuhan ini berada dalam Kawasan Industri Kariangau (KIK) di Balikpapan yang seluas 5.000 hektare.Apabila jadi dibangun tahun ini, pembangunan terminal khusus CPO diperkirakan butuh waktu dua tahun atau bisa selesai 2011 bersamaan de­ngan operasional TPK seluas 57 ha.

Saat dikonfirmasi, Direktur Pe­­­ma­­saran dan Pengembangan Usaha Pelindo IV Max K. Lumempouw me­­­nga­­takan rencana investasi itu masih dalam kajian. Pihak investor swasta dan Pelindo IV, kata dia, menghitung ulang kelaikan proyek. “Sementara dalam kajian, soalnya terpengaruh krisis global. Calon investornya belum aktif lagi,” kata Max lewat telepon, kemarin.

Dia mengatakan penurunan harga CPO juga membuat kalkulasi proyek bergeser. Anggota kelompok investor, jelasnya, juga masih mungkin berubah. “Proyek juga masih mungkin batal,” tuturnya. Direktur Keuangan Pelindo IV Mulyono mengemukakan pembangun­an terminal khusus CPO merupakan usulan sejumlah perusahaan sawit raksasa yang mempunyai kebun di Kalimantan.

Selama ini distribusi CPO dari kebun ke daerah tujuan ekspor dan industri tersebar di beberapa kota seperti Banjarmasin, Samarinda, dan Balikpapan. Dengan terminal khusus CPO, mayoritas pengiriman dapat dipusatkan di Balikpapan. “Itu usulan dari perusahaan-perusahaan sawit sendiri. Tetapi dermaga ini kelak bisa dipakai oleh umum bukan hanya investornya saja,” papar Mulyono.

30% modal
Mulyono mengungkapkan 30% nilai investasi terminal akan bersumber dari modal para pendiri, selebihnya diharapkan dari pinjaman bank. “30% investasi nanti dari modal para founder, sisanya utang,” papar Mulyono. Kariangau, kata Mulyono, mempunyai banyak potensi pengembangan infrastruktur yang dapat dijajaki di masa mendatang khususnya di sektor pertambangan dan perkebunan.

KIK Balikpapan merupakan kawa­san industri terluas di Kalimantan dengan rencana tahap awal pengembangan seluas 2.000 ha. Selain infrastruktur transportasi laut, KIK juga memiliki fasilitas pendukung kegiatan industri lainnya. KIK yang terletak di daerah teluk Balikpapan diperkirakan dapat menyerap hingga 50.000 tenaga kerja apabila dikembangkan secara optimal.

Kawasan industri ini bagian dari program kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET) di wilayah timur Indonesia yang diluncurkan pada tahun 1996 dan disempurnakan pada 1998. Terdapat satu Kapet di tiap propinsi. Kaltim memiliki Kapet Sasamba yang menyimpan potensi pertanian dan perikanan sebagai bahan baku industri hulu. KIK merupakan bagian Kapet Sasamba.

Sayangnya, hingga pertengahan 2008 KIK baru mencapai 5% dari target 140 investor. Jumlah itu meliputi tujuh perusahaan perkayuan, karet, dan batu bara. Sementara itu, TPK Kariangau di dalam kawasan ini diperkirakan selesai konstruksi akhir 2010. Pelindo IV dan Pemprov Kaltim bahu-membahu dalam proyek senilai Rp600 miliar ini, dengan Pelindo mengucurkan sekitar Rp500 miliar.

»» read more

PLN tetap jatuhkan penalti Rp800 juta

PALU: Meskipun telah terjadi kesepakatan harga baru, namun PT PLN tetap menjatuhkan penalti kepada PT Pusaka Jaya Palu Power (PJPP), perusahaan yang mengelola Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mpanau Palu sebesar Rp800 juta. Komisaris PT PJPP Palu Suardin Suebo menjelaskan denda itu diberikan PLN karena PLTU dianggap tidak memenuhi kewajibannya untuk memasok daya listrik sesuai dengan kontrak kerja sama yang telah ditandatangani kedua belah pihak.

Dalam kontrak kerja sama penjualan dan pembelian daya listrik, lanjut dia, PJPP diwajibkan menyuplai daya listrik sebesar 80% dari total kapasitas terpasang PLTU yang mencapai 2x15 MW, namun dalam kenyataannya suplai PJPP ke PLN rata-rata di bawah 80%.“Karena dianggap tidak bisa memenuhi kewajiban, pihak PLN akhirnya memberikan sanksi berupa penalti kepada PT PJPP sebesar Rp800 juta,” ujar mantan Wakil Wali Kota Palu itu.

Suardin mengatakan pihaknya tetap bernegosiasi dengan PLN agar penalti yang sudah dijatuhkan bisa diturunkan karena di satu sisi hasil penjualan daya listrik dari PLTU belum mampu menutupi biaya operasional. “Terus terang saja pendapatan kami dari hasil penjualan daya listrik PLTU kepada PLN hingga kini belum mampu menutupi biaya operasional. Arti kata masih merugi besar,” katanya.

Dia juga menyebutkan bahwa PLN Pusat telah bersedia untuk meninjau kembali kontrak harga penjualan dan pembelian daya listrik PLTU Mpanau Palu. Dia tidak merinci rencana penyesuaian harga itu kecuali mengatakan, harga daya listrik PLTU kepada PLN selama ini sangat murah.

Karena itu, lanjut dia, dalam pertemuan beberapa waktu lalu antara Pemkot Palu, PT PJPP, dan PLN Pusat telah disepakati peninjauan kembali kontrak harga penjualan daya listrik PLTU. “Prinsipnya pihak PLN Pusat telah menyetujui untuk menaikkan harga pembelian KWh listrik dari PLTU Mpanau Palu,” ujarnya.

Tetap normal

General Manager PT PJPP Palu Slamet V. Panggabean secara terpisah mengatakan meski PLN telah memberikan penalti, namun suplai daya listrik dari PLTU ke PLN tetap berjalan normal. Saat ini dua unit mesin PLTU mampu menyuplai daya listrik ke PLN berkisar 22-23 MW. “Pokoknya, suplai daya listrik termasuk untuk kebutuhan pelaksanaan pemilu legislatif 2009 dijamin tetap lancar,” kata dia.

Semua mesin PLTU, termasuk satu unit yang sebelumnya menjalani pemeliharaan rutin sudah kembali beroperasi dan diharapkan beroperasi normal. Humas PLN Cabang Palu Petrus, menjamin suplai daya listrik selama pelaksanaan pemilu legislatif yang dijadwalkan berlangsung 9 April 2009 mencukupi kebutuhan.

Untuk memenuhi kebutuhan daya listrik yang diprediksi meningkat menjelang dan pascapemilu legislatif, PLN Cabang Palu telah mempersiapkan semua mesin PLTD agar bisa dioperasikan secara maksimal. Pemadaman listrik di Palu yang telah berlangsung cukup lama ini dikarenakan ada perbaikan pada unit mesin PLTD. “Tapi dalam beberapa hari ke depan ini suplai daya listrik akan kembali normal,” katanya. .

»» read more

Produksi udang Sulsel 2009 ditargetkan 21.000 ton

MAKASSAR: Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulsel menargetkan produksi udang lokal pada 2009 mencapai 21.000 ton. Kepala DKP Sulsel Iskandar mengemukakan target tersebut mengalami peningkatan sebesar 23,5% dibanding kinerja produksi tahun lalu yang hanya menembus angka 17.000 ton.

“Target produksi udang tersebut realistis. Kami optimis bisa merealisasikan karena tahun lalu produksi kita juga besar,” ujarnya kepada Bisnis, akhir pekan lalu. Iskandar mengemukakan udang windu diprediksikan mencapai 12.600 ton, sedangkan udang vaname mencapai 8.400 ton. Capaian tersebut, sambungnya, melampaui angka produksi udang windu tahun 2008 lalu yang berjumlah sekitar 10.200 ton. Begitu pula udang vaneme yang hanya menghasilkan 6.800 ton. “Tahun 2009, kami prediksikan ekspor udang windu bisa mencapai 9.000 ton,” ujarnya.

Menurut Iskandar, DKP telah memiliki program strategis untuk menggenjot produksi udang Sulsel hingga 21.000 ton serta ekspor udang windu 9.000 ton. Salah satunya, yakni dengan menetapkan 19 kota/kabupaten untuk menjadi sentra produksi udang lokal, a.l. Pinrang, Barru, Pangkep, Takalar, serta kawasan Luwu.

Iskandar mengaku yakin 19 kota/kabupaten Sulsel tersebut bisa berkontribusi besar dalam produksi udang di wilayahnya hingga akhir tahun 2009. “Kami menyiapkan denpon dan menyediakan benih untuk menggenjot produksi di sentra produksi udang tersebut. Produksi udang Sulsel tahun 2009 juga akan bertumbuh dengan bantuan sekam tambak dari Dirjen Pekerjaan Umum,” ujarnya.

Sebelumnya, Iskandar me­­­ngemukakan nilai ekspor udang Sulsel tahun 2008 mencapai US$56.508 atau sekitar Rp678,09 juta. Volume ekspor tahun lalu tercatat sebesar 6.814,5 ton. Meski ekspor udang ke Jepang tidak mencapai target sebanyak 7.515 ton bernilai US$82.670 namun kegiatan tahun lalu masih lebih baik dibanding ekspor tahun 2007.

Realisasi nilai ekspor udang tahun 2007 sebesar US$56.440 dengan volume 6.392,2 ton. Dengan demikian, nilai dan volume ekspor tahun 2008 mengalami peningkatan 0,12% dan 6,60%.

»» read more

Investasi Menara Bosowa membengkak 15%

MAKASSAR: Biaya pembangunan Menara Bosowa Makassar naik sekitar 15% menembus Rp140 miliar akibat penamba­han gedung parkir dan kenaikan harga material impor. Chief Executive Group Business Property Bosowa Safran Yusri mengatakan pihaknya menggunakan bahan bangunan terbaik yang harganya relatif sedikit lebih mahal dibanding material rata-rata gedung bertingkat di kota itu.

Gedung perkantoran Me­­­na­­ra Bosowa memiliki 23 level dan siap dipakai secara terbatas (soft ope­ning) pada akhir Mei 2009. Kemarin, Bosowa melaksanakan topping off lantai teratas.“Biaya pembangunan menjadi sekitar Rp140 miliar karena ada penambahan gedung parkir dan kenaikan harga bahan bangunan yang diimpor,” jelas Safran, kemarin. Bosowa menargetkan unit kantor dapat terjual sekurangnya 75% tahun ini. Menara Bosowa 41.000 meter persegi itu terdiri atas 240 unit kantor yang dijual (strata title).

Chief Marketing and Sales Bosowa Corporation Eka Gumilar menuturkan sejauh ini sudah 50% unit terjual. Dia optimistis angka itu terus meningkat setelah gedung rampung. Sekitar 10% bangunan tersebut akan dipakai sendiri oleh Grup Bosowa. Bank BNI Tbk membeli empat lantai terbawah se­­bagai kantor pusat operasi­nya di wilayah VII meliputi Sulsel, Sulbar, Sultra, Maluku, Papua, dan Papua Barat.

Bosowa memproyeksi­kan pendapatan hingga Rp300 miliar dari penjual­an unit Menara Bosowa. Menara itu berlokasi di jantung kota Jl. Jenderal Sudirman, persis berhadap­an sisi timur Lapangan Karebosi. Menara Bosowa akan menjadi gedung tertinggi di kawasan timur Indonesia sebab puncaknya mencapai 120 meter di atas permukaan laut. Untuk mewujudkan menara ini, Bosowa menggandeng PT Pembangunan Perumahan sebagai kontraktor.

Berdasarkan catatan Bisnis, perusahaan keluarga Aksa Mahmud itu memperoleh pinjaman Rp75 miliar dari Bank Bukopin Tbk dalam proyek ini. Menara Bosowa mempunyai lantai khusus yang disediakan untuk kegiatan pertemuan (function hall) seluas 600 meter persegi, pusat jajan berpendingin ruangan ataupun tidak, business centre, restoran, kafe, serta bank dan ATM.

»» read more

Satu perda menelan anggaran Rp500 juta

MAKASSAR: DPRD Sulsel periode 2004-2009 mengeluarkan anggaran rata-rata Rp500 juta untuk membahas penerbitan sebuah peraturan daerah (perda). Selama hampir lima tahun ini, DPRD tercatat menyetujui penetapan 54 perda berbagai sektor. Kepala Bagian Keuangan DPRD Sulsel Kaha­­ruddin Azis mengatakan satu buah perda sudah seharusnya menelan anggaran sebesar itu, karena pembahasan membutuhkan waktu cukup lama.

Untuk pembahasan saja, ada empat tahap rapat paripurna. Setiap tahap membutuhkan angga­ran untuk makan, minum, dokumentasi, dan dekorasi. “Angka Rp500 juta itu adalah biaya dalam ruangan,” kata Kaharuddin, kemarin. Menurutnya, tahun 2004 DPRD menghasilkan 7 perda, 2005 8, 2006 14, 2007 9, dan 2008 sebanyak 13 perda.

Sementara untuk 2009 sebanyak 3 perda dari target 10 perda. Pembahasan perda 2009 agak terhambat oleh pemilu legislatif.­ Dijelaskan, anggaran perda masih ditambah biaya studi banding sesuai isi perda, seperti perjalanan ke luar pro­­vinsi. Untuk biaya perjalanan dihitung Rp5 juta per anggota dewan.

Untuk periode 1999-2004 jum­­lah perda yang dihasilkan adalah 92 dengan 2 perda hasil inisiatif dari dewan. Pada periode ini, perda dibahas dalam satu unit gabungan besar, melibatkan semua pihak. Pada tahun 2008, unit yang ada pada periode sebelumnya diperkecil menjadi dinas terkait, badan, dan dewan sendiri. “Jadi sekarang pansus dibahas maksimal 8 orang dalam satu tim,” kata Kaharuddin. Pada periode ini, baru satu usulan inisiatif yang diperdakan, yakni Perda No.4/2007 tentang pengelolaan barang milik daerah pada 31 Agustus 2007.

»» read more

Telkom kawal fasilitas telekomunikasi pemilu

MAKASSAR: PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) akan menyediakan fasilitas dan jaringan telekomunikasi bagi 173 kantor KPU (Komisi Pemilihan Umum) kabupaten/kota di kawasan timur Indonesia selama proses pemilu April 2009. Telkom bakal membangun posko layanan pemilu KTI di Makassar serta menempatkan teknisi di setiap kantor KPU untuk mengatasi persoalan teknis terkait koneksivitas jaringan data pemilu se-Indonesia.

Executive General Manager PT Telkom Divre VII Elvzar KH mengatakan posko pemilu di Makassar meliputi layanan call center khusus pemilu di KTI, serta pemantauan jaringan dan sistem informasi untuk fasilitas telekomunikasi pemilu (fastel).

Posko ini berfungsi 24 jam mulai 27 Maret hingga 20 April 2009. Elvizar mengakui tugas penyediaan jaringan komunikasi data bukan hal ringan. “Telkom harus membangun jaringan komunikasi data yang menghubungkan 504 kantor KPU seluruh Indonesia, dan khusus KTI 173 KPU yang merupakan 30% total kantor dengan kondisi geografis menantang,” kata Elvizar lewat siaran pers, kemarin.

Telkom memenangkan tender terbuka penyediaan jaringan komunikasi data yang diselenggarakan KPU. Sebagai pemenang, Telkom bertanggungjawab terhadap pen-yediaan bandwidth, instalasi dan integrasi, penyediaan fasilitas disaster recovery center, call center, serta pemeliharaan jaringan.

Menurut Elvizar, secara nasional Telkom akan menyediakan layanan back hole pusat data, VPN-IP kapasitas 30 Mbps dengan serat optik, link pusat data-DRC, dan Metro E kapasitas 10 Mbps lewat serat optik. Selain itu, layanan call center khusus Pemilu 0800-1-PEMILU di lokasi KPU Pusat, penyediaan infrastruktur dan akses call center, dan aplikasi pemantauan jaringan. .

»» read more

Kayu sitaan bernilai Rp700 juta mubazir

MAKASSAR: Ratusan kubik kayu sitaan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulsel sejak tiga tahun lalu tak dapat dimanfaatkan sebab rusak dimakan rayap. Kayu sitaan itu mubazir karena hanya ditumpuk di pinggir kantor BKSDA Jl. Perintis Kemerdekaan, Makassar. Kepala BKSDA Pallennery membenarkan hal tersbut. Dia sangat menyayangkan kurangnya perhatian pemerintah, padahal nilai kayu sitaan mencapai Rp700 juta.

“Saya sudah lima kali menyurat ke Pengadilan Negeri Makassar untuk menyelesaikan kasus ini, tapi tidak ditanggapi,” kata Pallennery, kemarin. Kayu sitaan yang ditumpuk itu, sebagian besar adalah balok berukuran besar dari kayu mahoni, jati, meranti, dan kayu bulat besar seperti pinus dan beberapa jenis lainnya.

Menurut ketentuan, hasil alam yang disita harus mendapat pengesahan status dari pengadilan. Setelah penetapan pengadilan maka barang ilegal tersebut dapat dilelang. Ironisnya, tumpukan kayu sitaan tersebut sudah ada sejak awal 2006, namun tak punya status yang jelas. Di lain sisi, Pallennery mengeluhkan anggaran untuk BKSDA 2009 hanya dialokasikan Rp16 miliar, padahal normalnya Rp24 miliar, termasuk gaji pegawai. Dia mengatakan, anggaran tersebut sebanding dengan luas wilayah konservasi 200.000 hektare yang harus dilindungi. Bahkan untuk kawasan air dan darat telah rusak antara 10%-15%.

Dia mencontohkan kawasan konservasi Malino yang telah dibanguni rumah penduduk dan villa. Seharusnya, kawasan ini bebas dari pemukiman sesuai UU No.5 tahun 1999.

.

»» read more

Penyaluran kredit Ulam PNM capai 70%

MAKASSAR: PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menggenjot penyaluran kredit murah melalui Unit Layanan Mikro (Ulam) di Sulampapua (Sulawesi, Maluku, Papua) yang tumbuh 60%-70% selama Januari – Februari 2009. Jumlah pinjaman berkisar Rp10 juta - Rp200 juta. Branch Manager PNM Sulampapua, Maimun Bachri, mengatakan pertumbuhan pesat disebabkan bentuk pinjaman yang diberikan murah dengan bunga 1,8%-2,2% per bulan, serta masa 12 sampai 48 bulan.

Meski menolak menyebutkan total kredit yang disalurkan, namun Maimun mengaku Ulam merupa-kan lembaga yang langsung bersentuhan dengan debitur perorangan. Pertumbuhan kredit, sambung dia, karena didukung keberadaan enam unit layanan terdiri dari tiga unit di Makassar dan satu unit di Gowa, Pinrang dan Wonomulyo di Sulbar. Pada April mendatang, kata Maimun, PNM akan menambahkan enam Ulam di Sidrap, Sengkap, Parepare, Palopo, dan Bone.

“Penyaluran kredit di Ulam sangat pesat dan jauh dari prediksi awal PNM. Kredit ini langsung bersentuhan ke sektor riil tanpa melalui kelompok kerja. Penyaluran kredit relatif sama dengan kredit mikro DSP Bank Danamon dan BRI,” kata Maimun di Makassar, kemarin.

Pertumbuhan terbesar kredit mikro tersebut, kata dia, diperoleh dari sektor perdagangan umum 80% di mana 30% untuk industri rumah tangga, pertanian, dan perikanan.
Dia mengaku minat debitur mendapatkan pinjaman murah disebabkan PNM menerapkan metode penyaluran yang berbeda dengan lembaga keuangan lain, yakni hanya melihat dari sisi kelaikan usaha.

Dia menekankan, pihaknya mengutamakan pembiayaan bagi usaha yang bergerak di sektor produktif. Hal itu disebabkan sektor tersebut memberikan kontribusi yang paling besar dan tetap berjalan dinamis dalam kondisi krisis ekonomi global. Maimun optimistis produk Ulam di Sulampapua mudah diterima dan bisa terus tumbuh. PNM memberikan target penyaluran di masing-masing Ulam antara Rp750 juta–Rp1 miliar per bulan.

Dia menambahkan, produk Ulam tidak akan bersinggungan dengan pembiayaan UKM melalui lembaga keuangan mikro (LKM) seperti koperasi. Hal itu disebabkan pembiayaan melalui LKM dikelola berdasarkan kontrak kerja dan melayani perorangan dan kelompok kerja. Berdasarkan data PNM Desember 2008, pertumbuhan kredit melalui LKM mencapai 145% dari target Rp90 miliar. PNM sudah merangkul sekitar 150 unit LKM di Sulampapua. Sementara jumlah Ulam secara nasional mencapai 53 unit. .

(K28)

»» read more

DPRD Sulsel bahas jalur kereta api

MAKASSAR: Rapat panitia khusus (pansus) tata ruang dan permukiman di DPRD Sulsel, kemarin, membahas pembangunan jalur kereta api untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) hingga 2028. Anggota Pansus Burhanuddin Baharuddin mengatakan rencana pembangunan rel kereta api di Sulsel adalah yang pertama di luar Jawa, pasca masa peninggalan kolonial.

Menurut dia, transportasi kereta api seharusnya dimiliki Sulsel, sebab hubungan antara daerah di sini cukup jauh. “Tentu dengan pertimbangan biaya transportasi yang murah,” kata Burhanuddin.

Rencana pembangunan jalur kereta api ini, katanya, dimasukkan dalam program dewan RPJP untuk rentang waktu 20 tahun ke depan. Tapi, lanjut dia, pada 2012 pembangunan jalur kereta api ini diharapkan studi kelayakannya telah selesai. Rel kereta api ini rencananya akan membentang sepanjang ratusan km, dari Makassar menyusuri beberapa kabupaten/kota, dengan beberapa stasiun pembantu.

Namun ada kabupaten dan kota di Sulsel yang tak dapat dilalui lintasan seperti Enrekang, Selayar, Soppeng, Toraja, dan Toraja Utara, karena kontur wilayah yang sulit.Sedangkan untuk stasiun utama yaitu Makassar, Parepare, Palopo, Pangkep, Bulukumba, dan Takalar.

“Dengan adanya stasiun akan sangat membantu sebab jumlah tenaga kerja yang terserap juga besar,” kata Burhanuddin. Burhanuddin mengatakan untuk pembiayaannya dianggarkan lewat APBN, APBD, dan bantuan luar negeri. Kepala Sub Bidang Program dan Perencanaan Penyusunan Tata Ruang dan Pemukiman Sulsel Darul Aksa mengatakan keuntungan transportasi kereta api nantinya berdampak pada sektor industri lokal sebab biaya akan tertekan. Tak hanya itu, menurut dia, potensi wilayah terangkat dan mudah dijangkau. .

»» read more

Pengusaha diminta jujur bayar pajak

MAKASSAR: Wajib pajak khususnya pengusaha diminta lebih jujur dan tertib membayar pajak. Pasalnya, pembiayaan pembangunan kini dan di masa depan sangat bergantung pada setoran pajak. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan situasi dewasa ini telah berbanding terbalik dengan kondisi belasan tahun silam ketika negara masih menikmati rezeki nomplok (windfall profit) berlimpah dari produksi migas.

“Dulu pendapatan negara lebih banyak dari migas, sekarang terbalik 70% penerimaan dari pajak. Makanya pengusaha harus taat bayar pajak,” kata Wapres di Kanwil Pajak Sulselrabar Makassar, pekan lalu.
Pada kesempatan itu, Kalla menyerahkan surat pemberitahuan pajak (SPT) tahunan pribadinya.

Wapres saat ini masih tercatat sebagai warga Makassar dan beralamat di Jl. Haji Bau. Sejak menjadi wapres, Kalla setiap tahun masih melaporkan SPT di Makassar. Dirjen Pajak Darmin Nasution yang ikut serta dalam seremoni tersebut mengatakan jumlah WP secara nasional bertambah amat signifikan dalam tiga tahun terakhir menyusul program ekstensifikasi dan sunset policy.

Pemilik nomor pokok wajib pajak (NPWP) baru pada 2008 mencapai 3,54 juta, sedangkan pada 2007 sebanyak 2,3 juta. Sekarang total WP orang pribadi tercatat 11 juta dan WP badan 1,99 juta. Meski demikian, kata Darmin, kenaikan total WP tersebut tidak otomatis dapat memacu penerimaan pajak sebab sebagian pajak WP OP telah dibayarkan oleh perusahaan pemberi kerja. Namun, yang lebih krusial, tambahnya, adalah belum semua WP melaporkan SPT secara jujur.

“Kita masih harus berupaya agar WP melaporkan dengan benar. Itu juga berarti potensi yang belum kita gali masih banyak,” tutur Darmin. Dia memperkirakan negara masih berpeluang meningkatkan penerimaan pajak sekitar 40% dari total setoran tahun lalu Rp571,1 triliun (termasuk PPh migas) atau sekitar Rp230 triliun bila WP melapor dengan benar dan tak ada kendala krisis global.

“Tetapi itu tidak bisa langsung, harus bertahap. Bagaimana yakinkan orang bayar pajak dengan benar. Mudah-mudahan dalam beberapa tahun nanti kita akan perbaiki,” ujarnya. Di hadapan Wapres, Dirjen Pajak mengulangi komitmen pihaknya melaksanakan reformasi perpajakan tahap kedua, setelah jilid pertama diakhiri dengan sunset policy akhir Februari.

Reformasi perpajakan tahap kedua, pertama peningkatan pelatihan dan pendidikan pegawai di dalam dan luar negeri. Kedua, evaluasi remunerasi tenaga pemeriksa dan juru sita. Ketiga, penegakan sistem reward dan punishment secara adil dan ketat. Keempat, pembentukan kantor pelayanan pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Orang Pribadi. Kelima, peningkatan efisiensi sistem MPN (modul penerimaan negara). Keenam, kerja sama dengan para ahli kelas dunia untuk menyiapkan perbaikan lanjutan. Ketujuh, perluasan inbound dan outbound call center.

Realisasi 14%

Dalam perkembangan lain, Kepala Kanwil Pajak Sulselrabar Eddi Setiadi mengatakan realisasi penerimaan pajak tahun 2009 sampai 19 Maret pekan lalu mencapai 13,88% dari target Rp5,12 triliun. Tahun ini setoran pajak di wilayah itu dipatok naik 12,4% dibanding rencana penerimaan 2008.

“Selama tahun 2008 terjadi penambahan WP sebanyak 93.188, sehingga jumlah WP sampai 31 Desember 2008 adalah 430.498 WP,” jelasnya dalam siaran pers. Dia memaparkan mulai tahun ini cara penyampaian SPT tahunan makin dipermudah. WP, katanya, dapat menyerahkan SPT di KPP terdekat di mana saja, pojok pajak, dropbox, mobil pajak keliling, dan KP2KP.

»» read more

Pasar rotan anjlok akibat krisis

PALU: Permintaan rotan dari Sulawesi Tengah (Sulteng) selama krisis ini mengalami penurunan yang cukup tajam, menyusul anjlok ekspor barang jadi dari sentra produksi Cerebon, Jawa Barat. “Pasok rotan dari Sulteng setelah krisis hanya berkisar 1.000 ton perbulan, sebelumnya bisa 4.000-5.000 ton perbulan, “ kata Julius Hausan, wakil ketua Asosiasi Pengusaha Rotan Indonesia (APRI), kepada Bisnis, kemarin.

Julius mengatakan potensi rotan Sulteng bisa mencapai 60% dari kebutuhan rotan nasional yang mencapai 130.000 ton pertahun. Tetapi saat ini, katanya, permintaan rotan setengah jadi diperkirakan menurun.

“Kita perkirakan yang diserap oleh pasar pada tahun ini khususnya produksi rotan dari Sulteng kurang lebih 20.000 ton, sehingga banyak sekali produksi yang berpeluang untuk diekspor dalam bentuk polish ke luar negeri,” tegasnya. Mengenai pasar ekspor rotan polish, Julius mengatakan saat ini ada permintaan China tetapi untuk jenis rotan ukuran kecil.

Hanya saja kuota ekspor sesuai ketentuan dapat dilakukan jika kuota dalam negeri dipenuhi. Julius belum bisa memprediksi berapa besar kebutuhan bahan baku rotan pada saat krisis saat ini. Yang pasti pasar ekspor ke luar negeri menurun tajam, karena negara-negara tujuan ekspor barang jadi seperti Eropa dan Amerika masih krisis.

Selama ini, lanjut dia, ekspor rotan polish atau setengah jadi mendapat hadangan dari industri di Cerebon. “Karena itu sebagai daeeah penghasil, Sulteng juga harus berhati-hati sebab bagaimanapun produksi barang jadi lebih bernilai tambah dibandingkan setengah jadi,” ujarnya.

Walikota Palu Rusdy Mastura mengatakan kebijakan pemerintah pusat untuk menjadikan Kota Palu sebagai pusat pengembangan industri rotan nasional dinilai akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah penghasil bahan baku.

»» read more

Kapet Seram tawarkan lima proyek investasi

AMBON:Guna menarik minat pemerintah pusat dan investor, Badan Pengelola Kapet Seram menawarkan prospektus proyek lima proyek investasi unggulan yang bisa dikembangkan di kawasan itu. Lima proyek itu meliputi pengembangan industri biofuel, biodiesel, budidaya rumput laut, budidaya pohon jati, serta usaha perikanan tangkap ikan dengan bagan perahu.

Proyek investasi akan dilaksanakan melalui tahap persiapan meliputi penyiapan administratif dan kelembagaan, tahap pembangunan pabrik hingga tahap produksi dan pemasaran. “Sedangkan berbagai infrastruktur dan fasilitas untuk berbagai kegiatan pada loka-si yang ada secara berangsur-angsur akan segera dipersiapkan,” kata Direktur Utama BP Kapet Seram Pieter Mustamu di Ambon, kemarin.

Selain potensi bidang perikanan seperti perikanan tangkap ikan dan budidaya rumput laut yang menjanjikan, prospektus proyek tersebut menyajikan peluang potensi pengembangan industri biofuel dan biodiesel.

“Kedua proyek tersebut sebagai jenis bahan bakar nabati (BBN) yang perlu dikembangkan untuk mengantisipasi krisis energi bahan bakar minyak (BBM) di masa akan datang,” tandas Mustamu.Menurutnya, peluang pengembangan industri biofuel dan biodiesel cukup besar karena ketersediaan bahan baku cukup banyak. Bahan baku tersebut, lanjut Mustamu, meliputi sagu, kelapa, ubi kayu dan ubi jalar, aren, dan jarak pagar.

Biaya proyek diperkirakan mencapai Rp4 miliar untuk biodiesel berbahan baku kelapa dengan kemampuan produksi 3 ton per hari. Sedangkan untuk investasi bioetanol dari aren dengan kapasitas produksi 75.00 nira aren per hari membutuhkan Rp3 miliar.Selain itu, tambah Mustamu, investasi di bidang kehutanan di Kabupaten Seram Bagian Barat sangat memiliki prospek karena kondisi lahan tersedia dan iklim yang sesuai untuk pengembangan tanaman pohon jati.

Berdasarkan data Dinas Kehutanan Kabupaten Seram Bagian Barat luas lahan kering di daerah itu sebesar 232.805 hektare, dan luas lahan terbuka sebesar 60.809 hektare. Direncanakan proyek budidaya pohon jati dilaksanakan selama 15 tahun dengan perkiraan biaya investasi sekitar Rp150 juta.

»» read more

Kabel bawah laut Sulka segera rampung

MAKASSAR:Kualitas layanan telekomunikasi di Sulawesi mulai April 2009 akan setara dengan kota besar di Jawa menyusul rampungnya proyek kabel bawah laut atau integrasi optik sepanjang 3.139 km dari Sulawesi ke Kalimantan. General Manager PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) Divre VII Network Regional KTI, Herlan Wijanarko, menjelaskan pembangunan transmisi Sulawesi-Kalimantan (Sulka) tersebut rampung akhir Maret ini.

Proyek Sulka menggunakan teknologi transmisi dense wavelength division multiplexing (DWDM) yang menelan anggaran Rp379 miliar.
Dia menjelaskan, teknologi DWDM itu berkapasitas di atas 400 gigabyte atau 40 lambda setara 40 x 60 STM-1 yang memiliki kecepatan tanpa batas (unlimited). Dengan rampungnya proyek Sulka, Sulawesi akan memiliki jaringan backbone berkualitas tinggi setara kota besar di Jawa.

Jaringan kabel optik bawah laut di Sulawesi, ungkap dia, terbagi dalam Sulawesi Ring-1 yang meliputi Makassar-Parepare-Watampone-Bulukumba-Makassar.
Selain itu, Sulawesi Ring-2 dari Parepare-Palopo-Parigi-Palu-Majene-Mamuju-Pinrang-Parepare dan Tail Sulawesi Utara menyambungkan Parigi-Gorontalo-Manado. Jaringan serat optik Sulawesi, tutur dia, akan langsung tersambung dengan Pulau Kalimantan. Saat ini pekerjaan pembangunan itu, sudah mencapai 86%.

“Frekuensi telekomunikasi yang padat di Sulawesi akan dapat teratasi. Ini saling mendukung antara kualitas jaringan satelit di angkasa dan di darat, sehingga membuat layanan telkom di KTI makin tangguh,” ungkap Herlan, pekan lalu. Dia menegaskan, proyek serat optik akan menggantikan teknologi radio gelombang mikro yang selama ini masih digunakan di Kalimantan dan Sulawesi.

Staf Divisi Komunikasi Telkom Divre VII Heru Widodo menjelaskan rampungnya jaringan Sulka akan membuat layanan Telkomsel dan Telkom Flexi lebih baik. Dia mengaku saluran backbone tersebut untuk sementara tidak dikomersialkan kepada operator telekomunikasi lain di Indonesia.

»» read more

Krisis listrik Palu dilaporkan ke Wapres

PALU: Ketua Utama DPP Alkhairat Palu Sagaf Aldjufrie meminta krisis listrik yang melanda Kota Palu segera dituntaskan karena telah berpengaruh pada kehidupan masyarakat di daerah ini.“Kami titip kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla agar memerintahkan PLN menambah daya atau pembangkit sehingga tidak ada lagi pemadaman pagi dan malam di Palu,” kata Sagaf saat menerima Wakil Ketua MPR Aksa Mahmud di Palu, Sabtu malam.

Dia mengemukakan krisis listrik di Palu tidak hanya memukul dunia usaha, tetapi merugikan masyarakat secara umum. “Kalau lampu padam, masyarakat tidak bisa melakukan aktivitas rumah tangga. Anak-anak susah belajar dan lain-lain,” kata pemimpin perguruan Islam terbesar di kawasan timur Indonesia (KTI) ini. Sagaf mengatakan kedudukan kantor PLN wilayah di Manado, Sulawesi Utara, dinilai tidak menguntungkan Sulteng. “Kalau bisa kantor wilayah PLN dipecah saja, Sulteng digabung ke Sulawesi Barat, sehingga bisa lebih efektif,” ujarnya.

Aksa Mahmud mengatakan permintaan daya listrik ditambah untuk meminamilisir pemadaman di Palu akan dibicarakan dengan pihak PLN. “Saya akan bantu menyampaikan masalah tersebut ke Wapres,” tegasnya. Krisis listrik di Palu, Donggala, dan Parigi-Moutong disebabkan beberapa faktor, yakni pertama mesin pembangkit milik PLN yang sudah tua tidak maksimal lagi. Kedua, PLTU Palu yang dibangun swasta kapasitasnya sangat kecil, yakni 2x15 MW.

“Kalau ada mesin di antara dua pembangkit milik PLN atau PLTU yang masuk dalam waktu pemeliharaan, maka suplai listriknya akan kurang,” kata Aksa. Ke depan, menurut Aksa, Sulteng dan Sulawesi secara keseluruhan tidak lagi mengalami krisis listrik. Karena, ada dua pembangkit besar yang berada di Sul­teng yang beroperasi yakni PLTA Poso 1 berkapasitas 2x195 MW dan 2x100 MW yang dibangun PLN di Tolitoli.
Aksa mengatakan Wapres Jusuf Kalla telah memerintahkan PLN merencanakan pembangunan interkoneksi Sulawesi sama seperti Jawa Bali. “Dalam empat tahun terakhir ini kita sudah mengembangkan power plant termasuk di Sulsel, tapi karena masih proses konstruksi, belum bisa diinterkoneksi. Yang pasti PLN diminta harus bangun ja­ringan sejak sekarang,” ujarnya.

Denda
Wali Kota Palu, Rusdy Mastura, mengemukakan kondisi kelistrikan saat ini telah memasuki fase penyelesaian, karena PLTU Palu dan PT PLN sudah membuat kesepakatan untuk memaksimalkan produksi listrik. Dia mengemukakan PLTU Palu dan PLDT Silae harus mampu memproduksi sesuai kapasitasnya agar saat beban puncak yang mencapai 48 MW tidak ada masalah.

“Jika PLTU tidak maksimal atau PLTD Silae langgar kesepakatan, akan dikenakan penalti atau sanksi,” tegasnya. Rusdy mengatakan April tidak ada lagi pemadaman bergilir seperti yang dirasakan saat ini. “Kami pemerintah kota menyatakan soal listrik adalah tanggungjawab PLN. Kalau masih padam kami akan lapor ke direksi PLN,” ujarnya.

Sejak masalah listrik ini dilaporkan ke Wapres, direksi PLN setiap saat memantau langsung kondisi kelistrikan di sini. “Mudah-mudahan ada penyelesaian dalam waktu singkat ini,” katanya.

»» read more