Baru 30% parpol laporkan keuangan

MAKASSAR: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel mengaku baru 30% dari 38 partai politik peserta Pemilu 2009 untuk daerah pemilihan (DP) tingkat I dan II di daerah itu yang telah menyerahkan laporan keuangan. KPU mengancam mendiskualifikasi parpol jika belum memasukkan rekapitulasi kondisi keuangan hingga batas 9 Maret 2009.

“Tiga hari setelah terdaftar sebagai peserta, harus sudah memasukkan laporan keuangan dan nomor rekening ke KPU. Semua parpol harus menyikapi secara serius aturan tersebut,” kata Ketua KPU Sulsel Jayadi Nas dalam rapat kampanye KPU kabupaten/ kota, kemarin. Jayadi mengatakan baru 19 Parpol di Makassar dan 34 tingkat provinsi memasuk kan laporan keuangan. Sementara laporan keuangan parpol di tingkat KPU kabupaten/kota masih di bawah 50%, sehingga akan mengancam kegiatan kampanye caleg.

KPU Sulsel juga sudah menerima laporan keua ngan dan rekening 33 dari 34 DPD, karena satu calon DPD belum memasukkan laporan. Sumber KPU menyebutkan Partai Hanura tercatat sebagai partai dengan dana paling besar. UU KPU No.19/2008 menjelaskan parpol diwajibkan melaporkan sumber dana dan saldo awal kampanye pemilu. Melihat kondisi tersebut, sambung dia, KPU kabupaten/ kota diminta menindak tegas dengan sanksi parpol akan didiskualifikasi dari Pemilu 2009. Dia menjelaskan dalam UU Pemilu sudah diatur sumbangan perorangan ke parpol maksimal Rp1 miliar dan dari kelompok sebesar Rp5 miliar.

UU juga mengatur sumbangan dana ke calon DPD perorangan maksimal Rp250 juta dan kelompok Rp500 juta. Dana dari caleg diatur ma sing- masing partai peserta pemilu. Menurut Jayadi, pendaftaran sumber dana dan rekening parpol untuk menghindari money politics, penyumbang yang tidak bayar pajak, dan pencucian uang.

Jayadi mengungkapkan tiga besar parpol tingkat provinsi yang sudah melapor kan kondisi keuangan, yakni Partai Hanura, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Golkar. Empat partai yang belum melapor adalah Partai Gerindra, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, dan Partai Buruh.

»» read more

'Pelindo IV perlu libatkan asing'

MAKASSAR:Ekonom menganjurkan manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV mengundang investor asing menanamkan modal di Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar di masa mendatang. Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Bur-hamzah mengatakan untuk mewujudkan itu, manajemen harus lebih intens mempromosikan Pelabuhan Soekarno Hatta kepada lembaga internasional dan pelayaran asing.

Menurutnya, kepemilikan asing di Pelabuhan Makassar akan mendorong atmosfer manajemen kepelabuhanan yang baik di masa mendatang. Dampaknya pada kinerja keuangan yang semakin signifikan yang didukung frekuensi bongkar muat barang tinggi.

Pelindo IV berencana mengembangkan Pelabuhan Makassar yang baru di atas lahan reklamasi seluas 250 hektare. Sekitar 50 ha akan disulap menjadi kawasan pelabuhan sedangkan 200 ha lainnya untuk areal industri. Reklamasi lahan ini diharapkan mulai Januari 2010 dan selesai 2013.

Pengembangan pelabuhan teramai di wilayah timur Indonesia itu untuk mengantisipasi kenaikan permintaan ruang peti kemas yang saat ini telah mencapai 300.000 Teus per tahun. Daya tampung terminal peti kemas Makassar hanya 350.000 Teus. “Harus ada investor luar negeri yang masuk untuk tanamkan modal di Pelabuhan Soekarno Hatta, supaya kapal-kapal dari negara tersebut merintis masuknya kapal-kapal asing ke pelabuhan kita,” ungkap Burhamzah.

Menurut Burhamzah, pengusaha Australia sebenarnya tertarik berinvestasi di Pelabuhan Makassar pada tahun 2007 lalu, sewaktu dirinya masih menjabat Komisaris Utama Pelindo IV. Namun, rencana tersebut belum ditindaklanjuti manajemen Pelindo IV. Padahal, katanya, peluang kerja sama terbuka lebar menyusul banyaknya investasi pertambangan dan agribisnis yang ingin digarap Australia di Sulsel. Pemerintah Australia ingin masuk ke Pelabuhan Soekarno Hatta dengan harapan semakin mudah mendapatkan komoditas,” ungkapnya.

»» read more

Warga Makassar masih keluhkan konversi gas

MAKASSAR:Pelaksanaan konversi minyak tanah ke gas elpiji di Makassar sejak 16 Februari lalu mulai menuai protes. Masyarakat mengeluh karena kurang sosialisasi dari PT Pertamina wilayah VII Makassar. Ketua Serikat Rakyat Miskin Indonesia Sulawesi Selatan (Sulsel), Wahida Baharuddin mengatakan pemerintah dan pihak Pertamina seharusnya me-lakukan sosialisasi pelaksanaan konversi beberapa bulan atau setahun sebe-lumnya.

“Pemerintah harus memberikan pemahaman dulu ke masyarakat mengenai pengalihan minyak tanah ke gas elpiji ukuran 3 kilogram dan juga cara penggunaannya sehingga tidak menimbulkan ledakan seperti di beberapa daerah,” kata Wahida pada Bisnis, kemarin. Wahida menambahkan, selain minimnya sosialisasi program pemerintah ini juga mulai berimbas pada kelangkaan minyak tanah di sejumlah wilayah di Makassar.

“Kelangkaan minyak tanah kembali terjadi di Makassar. Padahal, se-belumnya pihak Pertamina telah menjamin tidak akan melakukan pengurangan pasokan sampai masyarakat siap menerima program konversi ini,” tambah Wahida.

Secara terpisah Pjs Eksternal Relation PT Pertamina Region VII Makassar, Rosdina Nurdin membantah kurangnya sosialisasi dalam pelaksanaan konversi minyak tanah. Menurutnya, pelaksanaan sosialisasi telah dilakukan optimal karena langsung kemasyarakat penerima paket kompor dan gas elpiji.

“Kami telah melakukan sosialisasi bekerja sama dengan pihak Pemkot Makassar sebulan sebelum pelaksanaan dengan melibatkan camat, lurah, dan masyarakat,” ungkap Rosdina. Sedangkan mengenai kelangkaan minyak tanah, Rosdina berjanji akan melakukan pengusutan karena Pertamina tidak serta merta menarik minyak tanah di pangkalan dan agen.

Sebelumnya, General Manager Pemasaran BBM Retail Pertamina VII, Suherimanto sudah memberi jaminan stok dan harga minyak tanah di Sulawesi Selatan, khususnya Makassar tetap aman sejak pelaksa-naan konversi.

Menurutnya, Pertamina akan tetap menyalurkan minyak tanah ke pangkalan sesuai kuota, sampai masyarakat benar-benar menerima program konversi.

“Penarikan minyak tanah akan dilakukan setelah dua atau tiga bulan pelaksanaan konversi berjalan, sehingga tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat yang berimbas pada kekurangan stok,” jelas Suherimanto.

»» read more

Sistem kontrak tambang diganti izin

MAKASSAR:Direktorat Jenderal Mineral, Batu bara dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan Undang – Undang Mineral dan Batubara (Minerba) No 4 tahun 2009 akan menghapuskan sistem kontrak perusahan pertambangan. Undang – undang pengganti UU No 11 tahun 1967 tersebut akan menerapkan sistem perizinan, terdiri dari izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan khusus (IUPK), izin pertambangan rakyat (IPR), IUPK eksplorasi, dan IUPK operasi produksi.

Kasubdit Standardisasi Direktorat Teknik dan Lingkungan, Nur Hardono mengungkap hal itu, dalam seminar Pertambangan Nasional 2009 di Hotel Clarion Makassar, kemarin. Nur Hardono mengungkapkan penghapusan kontrak menjadi perizinan akan memberikan ruang lebih luas pada pemprov dan pemkab mengeluarkan kebijakan. Undang–Undang yang terdiri dari 26 bab dan 175 pasal tersebut, kata dia juga akan mempersingkat persetujuan proses pertambangan di daerah–daerah.

Sistem perizinan tambang akan membuat pemerintah dapat melakukan pengaturan dan pengelolaan pertambangan. “Untuk hal itu akan ditetapkan berbagai kebijakan pertambangan nasional, mulai dari standar, petunjuk, kriteria, dan perizinan,” katanya. Pemerintah dan pemda, lanjut dia, juga berwenang dalam pengembangan pengawasan dan penetapan prioritas nasional.

Dengan perubahan kebijakan tersebut maka pemerintah daerah dapat menetapkan wilayah usaha pertambangan (WUP),wilayah pertambangan rakyat (WPR), dan wilayah pencadangan negara (WPN). Khusus IUPK akan diberikan izin melalui SK menteri. Sementara IUP eksplorasi, sebelum pengajuan IUP operasi produksi sudah wajib menyusun Amdal, rencana pengembangan masyarakat, reklamasi dan pascatambang.

Lebih jauh Nur Hardono menjelaskan, penetapan IUP akan melalui sistem lelang wilayah IUP dalam suatu WUP. Termasuk pembatasan wilayah IUP operasi produksi batu bara maksimal 15.000 ha dan mineral logam maksimal 25.000 ha. Undang-undang itu, juga mengatur luas perizinan dalam dua kategori, yakni area pertambangan eksplorasi dan produksi.

»» read more

Dana benih Luwu Utara Rp5,9 miliar

MAKASSAR:Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, Sulsel, menyiapkan dana Rp5,9 miliar guna meningkatkan produktivitas bidang pertanian khususnya pengadaan benih tanaman padi dan jagung. Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Luwu Utara Muhammad Kasim Alwi kepada Bisnis kemarin mengatakan, pengadaan dana itu guna membenahi produksi jagung dan padi di daerahnya. Menurutnya, pembenahan produksi dilakukan guna mendukung program suplus beras dua juta ton dan produksi jagung 1,5 juta ton tahun 2009.

Kasim mengemukakan, setiap tahun Luwu Utara menaikkan dana dukungan produksi komoditas padi dan jagung. Hal itu dilakukan seiring meningkatnya produksi rata-rata setiap tahun. “Kami optimistis dapat mencapai surplus beras 59.369,75 ton dan produksi jagung hingga 53.177,5 ton tahun ini. Semoga produksi itu signifikan untuk program pemprov di bidang pertanian, “ tutur Kasim.

Tahun lalu kata Kasim, Kabupaten Luwu Utara surplus beras sebanyak 43.348,87 ton dengan tingkat produktivitas 5,22 ton per ha pada areal panen seluas 33.053 ha. Karena itu menurutnya, tahun 2009 ini produkstivitas ditingkatkan menjadi 5,38 ton per ha dan luas panen 38,674 ha sehingga dapat tercapai surplus 59.396,75 ton.

Begitu pula halnya dengan jagung. Kasim mengatakan, produksi jagung tahun lalu 4,35 ton per hektar dengan luas panen 10.900 ha. “Tahun ini kami menargetkan produktivitas 4,45 ton per ha dengan luas panen 11.950 ha. Itu karena minat masyarakat tanaman jagung yang sangat tinggi,“ ujarnya.

Anggaran sebesar Rp5,9 miliar yang dikucurkan tahun ini diberikan pada kelompok tani berupa bantuan benih padi dan jagung. Anggaran itu mencakup Rp4,165 Milyar bersumber dari APBN untuk benih padi 207.500 kg, dan APBD Luwu Utara Rp1,827 miliar juga untuk benih padi 109.500 kg. Sedangkan untuk benih jagung dari anggaran APBN diperoleh 37.500 kg dan APBD Lutra sebanyak 19.020 kg.

Kasim mengakui, pihaknya masih terkendala berbagai masalah guna peningkatan produktivitas komoditi pertanian di wiayahnya. Masalah kelangkaan pupuk, dan banyaknya jaringan irigasi yang rusak,temasuk kendala yang dihadapi.

»» read more

Tarif Angkutan AKDP di Sulteng Turun

PALU : Tarif angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) di Sulawesi Tengah mengalami penurunan 8% sebagai penyesuaian turunnya harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sejak 15 Januari. Kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Sulteng Bambang Sunaryo di Palu Senin mengatakan, besarnya prosentase penurunan tarif angkutan AKDP diputuskan dalam rapat koordinasi dengan pihak Organda, pengelola otobis dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada akhir pekan lalu.

Selain itu, sebelumnya Dishub menerjunkan tim untuk mendata pendapatan sopir angkutan AKDP yang beroperasi di wilayah Sulteng, serta mendata harga-harga suku cadang kendaraan terutama mobil di sejumlah toko distributor hingga pengecer. Bambang mengakui penurunan tarif angkutan AKDP tidak sesuai harapan masyarakat sebab relatif kecil dibanding prosentase penurunan BBM. Hal ini disebabkan penurunan BBM tidak disertai penurunan suku cadang kendaraan.

“Dalam menentukan besarnya tarif angkutan, yang menjadi pertimbangan bukan hanya harga BBM, tapi juga harga suku cadang, jumlah penumpang dan kondisi medan. Hal ini yang kurang tersosialisasi di masyarakat,” katanya. Bambang mengilustrasikan saat kenaikan BBM dari Rp4.500 menjadi Rp6.000, harga suku cadang ikut melonjak 50-100% sehingga kenaikan tarif saat itu berkisar 15-20%. Kondisi berbeda saat harga BBM turun, harga suku cadang tetap stagnan.

“Saat ini harga ban untuk bis Rp2,25 juta dari sebelumnya Rp1,65 juta, lalu busi kendaraan dari Rp32 ribu menjadi Rp40 ribu,” terangnya. Bambang telah melaporkan besaran penurunan traif angkutan AKDP kepada gubernur Sulteng untuk dituangkan dalam bentuk surat keputusan. “Namun karena kesibukan gubernur, belum diteken. Kami upayakan bulan ini bisa keluar agar sudah operasional mulai Maret,” ujarnya.

»» read more

‘Pasar Asia minati jagung Gorontalo’

MAKASSAR: Pemerintah Provinsi Gorontalo mengklaim importir negara tetangga di Asia sangat meminati jagung bermerek Gorontalo. Sekretaris Pemprov Gorontalo Idrus Rahim mengatakan jagung daerahnya memenuhi tiga standar kualitas pasar internasional, yakni kadar air 14%-15%, kadar aflatoxin di bawah 50% part per billion (ppb) dan berwarna kuning kemerahan.

“Buyer luar negeri lebih percaya membeli jagung kami karena kualitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Sebelum Fadel menjadi gubernur, kami sudah berpengalaman mengolah jagung,” kata Idrus di Makassar, pekan lalu. Hari Kamis 19 Februari lalu, Gorontalo mengekspor 5.400 ton jagung ke Filipina yang nilainya diperkirakan mencapai US$972.000. Ironisnya, jagung tersebut adalah produksi petani di Sulawesi Selatan.

Idrus menjelaskan kemampuan memenuhi syarat pasar internasional itu membuat jagung Gorontalo lebih ‘menjual’ ketimbang daerah lain di Sulawesi. Dengan alasan itu pula, bebernya, para importir berani membeli jagung Gorontalo hingga seharga US$193 per metric ton. Harga tersebut, menurut Idrus, merupakan salah satu yang tertinggi di pasar saat ini.

Dia menyebut beberapa negara yang meminati jagung Gorontalo, a.l. Malaysia, Filipina, Korea Selatan, dan Jepang. Jagung Gorontalo juga dijual ke daerah di Indonesia, seperti Surabaya, Jakarta, dan Medan. Dia mengatakan importir menjadikan Pemprov Gorontalo sebagai pemberi rekomendasi dan fasilitator pembelian jagung dari daerah lain di Sulawesi.

Dia mengatakan cukup banyak buyer dalam dan luar negeri membeli jagung daerah lain dengan mengantongi certificate of origin (CO) dari Pemprov Gorontalo. Gorontalo, kata Idrus, tahun ini akan meningkatkan produksi jagung sampai dua kali lipat di atas lahan seluas 572.875 hektare, terutama di tiga sentra yaitu Kabupaten Gorontalo, Pohuato, dan Bualemo.

Total volume ekspor daerah itu tahun lalu sebesar 177.182 ton, atau 112% dibandingkan dengan 2007. Ekspor ke luar negeri mencapai 79.385 ton, meliputi Malaysia 44.925 ton, Filipina 30.210 ton, dan Korsel 4.250 ton. Sedangkan ekspor domestik sebanyak 97.797 ton yang mencakup Surabaya 55.550 ton, Jakarta 31.397 ton, dan Medan 10.850 ton.

Idrus menambahkan ekspor jagung ke Filipina paling menguntungkan karena biaya operasional lebih rendah. Sepanjang tahun ini, Gorontalo telah mengekspor sekitar 17.100 ton jagung ke negeri itu.
Antisipasi Dalam perkembangan lain, Business Development Analyst IFC Agribusiness Advisory Service Lilik Eko Pramono mengatakan pemerintah harus mengantisipasi terus turunnya harga jagung di tingkat petani bekalangan ini.

Selain merugikan petani, katanya, penurunan harga tersebut akan berdampak panjang apabila petani memutuskan beralih komoditas. IFC mencatat harga jagung di hampir seluruh daerah di Indonesia termasuk di Sulsel selama musim panen awal tahun ini merosot hingga hanya Rp1.100 – Rp1.200 per kg. Anjloknya harga akibat tingginya kadar air menyusul curah hujan yang masih tinggi. Petani kesulitan mengeringkan jagung karena tidak ada sinar matahari yang cukup.

“Ini harus diantisipasi. Kasihan petani karena biaya produksi saja sudah Rp700 – Rp800 per kg,” katanya, kemarin. Dia mengusulkan petani mendirikan green house sederhana untuk mengurangi paparan air. Di samping itu, pedagang pengumpul dapat mempercepat penjemputan jagung ke dryer anggar­an.

»» read more

36 tahun Bosowa Corporation penuh warna

Pendiri Bosowa Corporation Aksa Mahmud (kedua kanan) beserta putranya Subhan Aksa (kanan) dan Anggota DPR RI Hadi Djamal (kedua kiri) berjalan santai bersama ribuan karyawan Bosowa Corporation dalam rangka HUT Bosowa Corporation ke-36.









Pendiri Bosowa Corporation Aksa Mahmud (kiri) berdiskusi dengan Ketua DPD Partai Golkar Sulsel Ilham Arif Siradjuddin usai melakukan jalan santai.








Anak-anak keluarga karyawan Bosowa Corporation dihibur dengan sejumlah permainan dan doorprize.










Selain karyawan, putra-putri Aksa Mahmud juga ikut mendonorkan darah pada HUT ke-36 Bosowa Corporation.








CEO Bosowa Corporation Erwin Aksa beserta Direktur Melinda Aksa memberi penghargaan kepada sopir Taksi Bosowa yang berprestasi.









CEO Bosowa Corporation Erwin Aksa memberi hadiah utama doorprize sebuah sepeda motor.







MAKASSAR: Puncak perayaan 36 tahun Bosowa Corporation yang dilaksanakan di Lapangan Karebosi Makassar, Minggu 22 Februari 2009, berlangsung penuh kekeluargaan. Pendiri Bosowa Aksa Mahmud dan putranya Erwin Aksa yang juga sebagai CEO Bosowa Corporation, berbaur menjadi satu dengan sekitar 5.000 orang keluarga karyawan yang mengikuti jalan santai pagi itu.

Selain para eksekutif Bosowa yang hadir dalam HUT ke-36 Bosowa Corporation, Ketua Umum Partai Golkar Ilham Arief Sirajuddin dan sejumlah politisi juga tampak hadir. Kehadiran para politisi gaek memberi warna tersendiri dalam perayaan tersebut.

Betapa tidak. Selain pendiri Bosowa, Aksa Mahmud juga telah ditetapkan sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari wilayah Sulawesi Selatan dengan nomor urut 23. “Tahun ini adalah tahunnya mereka memiliki angka 23. Sebab Menara Bosowa yang rencana akan dioperasikan tahun ini berlantai 23,” kata CEO Bosowa Corporation Erwin Aksa dalam sambutannya.

Menurut dia, Partai Golkar yang juga dipimpin oleh pamannya Jusuf Kalla memiliki nomor urut 23, begitu juga ayahhandanya yang ikut berkompetisi di pencalonan anggota DPD dengan nomor pilihan 23. “Artinya tahun ini keluarga Bosowa harus akrab dengan angka pilihan 23,” paparnya. Dalam usia 36 tahun, menurut Erwin, Bosowa telah membuktikan menjadi salah satu perusahaan swasta nasional yang diperhitungkan.

“Kami berharap prestasi yang sudah dicapai Bosowa harus dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Terima kasih kepada seluruh karyawan dan keluarga Bosowa yang telah mengabdikan dirinya untuk perusahaan ini,” ujar putra sulung Aksa Mahmud itu. Pendiri Bosowa Aksa Mahmud menyampaikan rasa haru dan bangganya karena di usia ke-36 Bosowa bisa bertahan dan mampu keluar dari krisis.

“Saya minta kepada para penerus Bosowa untuk bekerja lebih keras lagi dan mampu menjadikan perusahaan ini menjadi 10 perusahaan terbaik nasional,” paparnya. Modal yang dimiliki Bosowa selain aset adalah sumber daya manusia yang andal. “Dengan memanfaatkan kemampuan yang ada, kami percaya Bosowa Corporation bisa lebih besar lagi dari yang ada saat ini. Apalagi para direksi dan manajer Bosowa saat ini adalah mereka-mereka yang masih berusia muda dan enerjik,” papar Aksa.

.

»» read more

Kaltim usulkan anggaran perumahan Rp194 miliar

JAKARTA: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengajukan anggaran program penataan pemukiman kumuh dan pengadaan perumahan melalui Kementerian Negara Perumahan Rakyat sebesar Rp194 miliar dalam APBN 2010. Usulan itu disampaikan Gubernur Awang Faroek Ishak saat bertemu Menpera Yusuf Asy’ari di Jakarta, pekan lalu.

Awang dan jajaran bupati serta wali kota Kaltim melakukan road show ke sejumlah pengambil kebijakan di Jakarta untuk melobi anggaran pembangunan dan mensosialisasikan visi pembangunan daerah tersebut.

”Yang kami usulkan ini memang program untuk 2010, namun seba-gaimana janji menteri bidang lainnya, kami berharap Menpera bisa memberikan sebagian anggaran pada APBN-P 2009 atau dana stimu-lus tahun ini,” kata Awang. Anggaran yang diminta Kaltim itu meliputi pembangunan rusunawa mahasiswa Universitas Mulawarman dan Universitas Borneo sebesar Rp20 miliar, rusunawa/rusunami tahap satu untuk relokasi Gang Nibung Samarinda Rp25 miliar, dan rusunawa /rusunami kawasan kumuh di Kota Bontang Rp15 miliar.

Selain itu, papar Awang, pembangunan 5 twin block rusunawa/rusunami kawasan kumuh di Kota Tarakan sebesar Rp20 miliar, serta peremajaan kawasan kumuh di Samarinda, Tarakan, Bontang, dan Balikpapan Rp100 miliar. Di samping itu, bantuan stimulus perumahan swadaya di 14 kabupaten/kota Rp7 miliar dan dana pembuatan master plan atau DED untuk 14 kabupaten/kota diajukan Rp7 miliar.

”Inilah yang kami ajukan melalui Kementerian Negara Perumahan Rakyat terkait program pemukiman dan pengentasan kawasan kumuh di Kaltim yang tersebar di 14 kabupaten/kota,” jelasnya. Dalam kesempatan itu juga dibahas rencana penataan DAS Sungai Karang Mumus, terutama di kawasan Gang Nibung yang merupakan salah satu penyebab tidak normalnya aliran air dari hulu ke hilir yang kerap menyebabkan banjir.

Lembaga keuangan

Menanggapi permintaan Gubernur Kaltim, Menpera Yusuf As’yari berjanji akan memasukkannya dalam pembahasan anggaran 2010, bahkan kalau memungkinkan dalam APBN-P 2009. Yusuf mengatakan apa yang diprogramkan Kaltim cukup baik dan sejalan dengan program Kementerian Perumahan Rakyat. Namun, katanya, harus diingat bahwa sebelum membangun kawasan perumahan hendaknya dibangun dahulu infrastruktur penunjang seperti tranportasi, lis-trik, dan air bersih.

”Jangan sampai ketika rumah sudah jadi, tidak juga ditempati karena berbagai kebutuhan dasar yang diperlukan belum ada, sehingga menghambat program itu sendiri,” ujarnya. Menteri menyarankan selain bekerja sama dengan pemerintah pusat, daerah juga perlu mencari pendanaan lewat lembaga keuangan swasta yang bisa menya-lurkan kredit perumahan kecil dan bersubsidi, a.l. BPR dan lembaga lainnya sesuai kondisi daerah.

Yusuf menjelaskan program nasional perumahan untuk warga berpenghasilan rendah tahun ini mencapai Rp2,5 triliun, termasuk di Kaltim yang disalurkan melalui lembaga keuangan perbankan.Dia berharap Kaltim bisa memanfaatkan program ini untuk mempercepat pemenuhan rumah bagi warga, dengan dana pendampingan dari daerah.

“Saya kira dengan kondisi keuangan Kaltim yang cukup baik bisa melakukan kerjasama sinergi melalui program ini sehingga pemenuhan rumah bagi masyarakat di daerah ini bisa lebih cepat,” ujar Menpera.

»» read more

Aksa: Duet SBY-JK masih dikehendaki

MAKASSAR: Duet Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla masih dikehendaki sebab keduanya sejak dipercaya memimpin negara pasca pemilu presiden 2004 telah mampu meletakkan dasar-dasar kebijakan pembangunan ekonomi dan politik yang baik dan stabil.

“Kalau ditanya soal kemungkinan duet SBY-JK, sebagian besar mas-yarakat mungkin masih menghendakinya. Tetapi kami harus ikhlas juga, apabila JK menjadi calon presiden berdasarkan keputusan Partai Golkar,” kata Aksa Mahmud, kerabat Wakil Presiden Jusuf Kalla dan anggota MPR dari Partai Golkar, di sela peringatan HUT Bosowa Corporation ke-36 di Makassar, kemarin.

Menurut Aksa, keluarga besar Kalla di Makassar juga masih menghendaki duet ini dipertahankan dengan SBY, namun harus siap memberi dukungan sekiranya JK dicalonkan sebagai Presiden RI dalam pemilu 2009 oleh Golkar.

Pemilik kelompok usaha Bosowa ini mengatakan jika sudah menjadi keputusan kedua belah pihak baik dari SBY sendiri ataupun JK, maka semua harus berkomitmen dan harus saling mendukung serta saling menghormati, siapapun kelak terpilih sebagai presiden.

Aksa mengatakan dukungan bagi JK menuju kursi Presiden RI dalam pemilu 2009 tidak hanya dalam bentuk moril saja, tetapi juga materil. “Ini adalah bagian dari kewajiban keluarga besar Kalla. Sama seperti pemilu 2004, kami juga berpartisipasi langsung,” tegasnya.

Aspirasi DPD

Ketua Umum Partai Golkar Sulawesi Selatan, Ilham Arief Sirajuddin, dalam kesempatan terpisah mengatakan pencalonan JK sudah melalui perhitungan matang, cermat, dan hati-hati mengingat posisi JK saat ini sebagai wapres mendampingi SBY.

“Kami dari DPD Partai Golkar se-Indonesia yang berkumpul di Jakarta pekan lalu sudah melakukan perhitungan secara politis dan matematis soal plus minus menyokong JK menjadi capres. Jadi bukan hanya kebetulan atau dorongan emosi belaka,” paparnya.

Ilham menjelaskan pilpres 2009 akan berbeda dengan 2004 sebab semua calon presiden yang bakal maju telah memiliki rekam jejak. Karena itu, katanya, DPD Partai Golkar mengajukan JK sebagai capres sebab teruji dan memiliki kemampuan negarawan.

»» read more

Monopoli taksi bandara masuki babak baru

MAKASSAR: Desakan agar PT Angkasa Pura I mencabut monopoli bisnis taksi di Bandara Sultan Hasanuddin memasuki babak baru. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Makassar menyatakan akan menggelar public hearing mengenai hal itu Maret nanti.

Kepala KPPU Makassar Dendy Rahmat Sutrisno mengatakan langkah melaksanakan public hearing tersebut ditempuh setelah lembaga ini menilai belum ada tindakan tegas dari AP I mengakhiri praktik monopoli. “Kami akan lakukan public hearing sekitar pertengahan Maret 2009. Kami akan undang gubernur dan pejabat terkait lainnya,” kata Dendy kepada Bisnis, pekan lalu.

Dia mengatakan uji publik serupa telah dilaksanakan dalam penanganan kasus menara bersama telekomunikasi yang ternyata mampu membantu memecah kebuntuan. KPPU, kata Dendy, berharap hal serupa dapat terjadi pada kasus taksi bandara. Pasalnya, kata dia, dengan membawanya ke ranah diskusi publik para pengelola bandara mau tidak mau harus menanggapi serius.

Seperti diketahui, kasus bisnis taksi di Bandara Hasanuddin Makassar masuk sorotan intensif KPPU dalam setahun terakhir. KPPU menilai bisnis taksi di bandara internasional itu melanggar UU No. 5/1999 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. AP I selaku pengelola bandara tidak mengizin-kan taksi lain mengambil penumpang di lingkungan bandara, kecuali taksi milik Kopsidara (Koperasi Taksi Bandara). Taksi lain hanya dibolehkan menurunkan penumpang.

Kopsidara yang bermain sendirian pun memberlakukan sistem zona tarif yang banyak diprotes. Pihak Kopsidara pernah berkelit dengan mengatakan jumlah penumpang di bandara relatif kecil sehingga masuknya pemain lain bakal menggerus pa-sar Kopsidara. Namun, KPPU menganggap pengusaha taksi lain pasti tidak akan mau masuk ke bandara kalau pasar tidak menjanjikan.

Sebaliknya, taksi Kopsidara juga sebenarnya bisa saja melayani penumpang umum di luar bandara. Setelah disoroti, AP I sempat mengeluarkan peraturan yang mengizinkan taksi lain beroperasi di bandara asal mendapat izin dinas perhubungan dan administrator bandara. Bagi KPPU, peraturan itu menunjukkan AP I setengah hati melepas bisnis taksi kepada mekanisme pasar.

»» read more

Sulsel segera dapat genset 40 MW

MAKASSAR: Kementerian Negara BUMN dan Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar menjanjikan bantuan genset 40 MW dalam waktu dekat untuk membantu mengatasi krisis listrik di Sulawesi Selatan. Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan janji tersebut disampaikan Meneg BUMN Sofyan Djalil dan Dirut PLN, akhir pekan lalu, menanggapi keluhan pihaknya mengenai rencana pemadaman bergilir selama proses turun mesin (overhaul) PLTA Bakaru 63 MW.

Menurut Gubernur, genset akan disewa dari Singapura. Dia menuturkan bantuan genset bakal mengompensasi kekurangan daya listrik selama perbaikan Bakaru dan beberapa pembangkit lain sebesar 80 MW. “Saya sempat menelepon dan mengirim SMS kepada keduanya. Mereka berjanji segera membantu pengadaan genset 40 MW untuk menutupi kekurangan dalam dua bulan ke depan,” tutur Syahrul.

Syahrul mengimbau pelanggan listrik industri juga membantu mengatasi pemburukan situasi dengan menyalakan genset saat beban puncak. Pasalnya, bantuan daya 40 MW tetap tidak memadai jika dibandingkan dengan kehilangan daya. “Saya mengimbau industri besar, pengusaha, pemilik hotel, restoran agar mengoptimalkan pemanfaatan genset mereka saat beban puncak, sehingga dengan daya 40 MW itu pemadaman bergilir bisa diminimalisir,” jelasnya.

Secara khusus Gubernur berharap pelaksanaan Pemilu legislatif tanggal 9 April 2009 tidak terganggu pemadaman bergilir. “Sebenarnya daya yang dibutuhkan Sulsel sudah cukup jika dalam keadaan normal. Namun 63 MW PLTA Bakaru harus keluar dari sistem, memaksa PLN melakukan pemadaman bergilir,” ujarnya.

Syahrul meminta warga Sulsel menghemat pemakaian listrik hingga kondisi kembali normal. Dia optimistis overhaul Bakaru dapat selesai sebelum pemilu tiba sesuai rencana PLN Sulselrabar. Apabila daya tidak mencukupi, PLN Sulselrabar berencana melakukan pemadaman bergilir saat beban puncak pukul 18.00 hingga 22.00 Wita. Beban puncak listrik di Sulselbar kerap mencapai 480 MW.

»» read more

Hutan lindung 481.000 ha jadi lahan produksi

KENDARI: Hutan lindung di Sulawesi Tenggara seluas 481.000 ha diusulkan diubah statusnya menjadi lahan produksi. Hal itu disampaikan Gubernur Sultra Nur Alam di Kendari, pekan lalu. ”Dalam waktu dekat kami ajukan permohonan kepada presiden. Saat ini, sudah dilakukan revisi tata ruang Sultra,” jelas Gubernur. Dia menjelaskan, klaim kawasan hutan lindung mencapai 68% dari daratan Sultra.

Sesuai perundang-undangan, areal hutan lindung di suatu daerah minimal 30% dari seluruh wilayah. Dengan kawasan lindung sebesar 68%, itu berarti kawasan produksi Sultra hanya sebesar 32%. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kawasan produksinya, mau tidak mau kawasan lindung harus diturunkan statusnya. Pemprov Sultra telah menetapkan areal sebesar 481.000 ha yang mencakup wilayah Kolaka Utara, Kolaka, Konawe Selatan, Konawe Utara, Bombana, dan Buton.

Selain itu, pemprov juga ingin menurunkan status sebagian wilayah Taman Laut Pulau Padarang di Kolaka dan Tanjung Lasolo di Konawe Utara. Kepala Dinas Pertambangan Sultra Hakku Wahab mengatakan lahan yang diturunkan statusnya mengandung bahan tambang dengan kadar tinggi seperti nikel dan emas.
Penurunan status kawasan lindung, katanya, didasari keinginan menjadikan Sultra sebagai pusat industri pertambangan nasional.

»» read more

Bank pemda setop main SBI

BALIKPAPAN: Ketua Umum Himpunan Pe­­­ngusaha Muda Indonesia (Hipmi) Erwin Aksa men­­desak pemerintah­ daerah memantau pe­­­nya­luran kredit bank milik daerah, sebab ada kecenderungan­ terjadi penempatan dana melalui SBI untuk me­ngambil keuntungan jangka pendek.

“Terus terang saja di tengah krisis global, bank-bank daerah justru menempatkan dana ke Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sebab lebih menguntungkan dibanding menyalurkan kredit ke dunia usaha karena ada anggapan masih berisiko,” kata Erwin dalam seminar yang dilaksanakan Bisnis Indonesia, DPD Hipmi Kaltim, dan Kantor Bank Indonesia di Balikpapan, Rabu malam.

Selain Erwin, narasumber lain adalah Wakil Gubernur Kaltim Farid Wadjdy, Pemimpin Kantor BI Balikpapan Causa Iman Karana, dan Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia Ahmad Djauhar. Menurut Erwin, intermediasi perbankan saat ini belum sepenuhnya normal sehingga kurang membantu pembangunan. Bank-bank masih enggan menyalurkan kredit. Kalaupun ada, yang dipilih adalah sektor konsumsi yang berisiko rendah.

Bank-bank daerah, lanjut dia, seharusnya tidak melakukan kebijakan yang sama karena kebijakannya bisa lebih lokal. “Dana pihak ketiga bank daerah saat ini meningkat, sehingga banyak ditempatkan di SBI,” ujarnya. Seharusnya, lanjut dia, jika terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan anggaran, bank daerah harus gencar turun ke pasar membantu dunia usaha.

“Jangan sampai proyek belum berjalan, dana daerah dimainkan di SBI. Ini kurang baik dalam menumbuhkan ekonomi daerah,” ujar Erwin. Hipmi, kata Erwin, menilai bank daerah juga harus memprakarsai penurunan suku bunga kredit, sehingga bisa merangsang dunia usaha berinvestasi. Selama ini, katanya, bank milik daerah justru lebih pasif diban­ding bank swasta yang mulai menurunkan bunga.

Direktur Kepatuhan PT Bankaltim Zainuddin Fanani mengatakan penempatan dana di SBI terjadi karena rendahnya daya serap anggaran pembangunan akibat banyaknya proyek yang tertunda. Namun, katanya, Bankaltim tidak sekadar mengambil keuntungan jangka pendek dari pe­­­nempatan dana ke SBI, sebab pada tahun 2008 alokasi kredit yang disalurkan juga besar.

Khusus usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Bankaltim menyalurkan sebesar Rp945,8 miliar.“Saat ini Bankaltim justru menantang kapan pengusaha mau mengambil kredit. Kami tahun ini juga mau ekspansi untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah membangun ekonomi,” paparnya.

Sektor perkebunan
Pada kesempatan yang sama terungkap Pemerintah Provinsi Kaltim akan menertibkan kembali usaha perkebunan di daerah itu sebab dari 1,7 juta hektare lahan yang sudah mengantongi izin usaha pencadangan lahan, baru 23% yang diolah. Wagub Farid Wadjdy mengemukakan penataan kembali izin lahan perkebunan untuk memberi peluang calon investor yang lebih serius menggeluti agribisnis Kaltim.

“Kami akan melakukan survei terhadap seluruh izin perkebunan­ yang sudah diberikan. Jika ada yang mengantongi izin, tetapi tidak melaksanakan kegiatan dalam waktu lama, pasti kami cabut,” kata Farid. Menurutnya, selain lahan ke­­­ring, Kaltim juga memiliki lahan basah seluas 856.194 ha, namun yang dimanfaatkan baru sekitar 27%. “Lahan tidur ini akan kami kembangkan menjadi kawasan agribisnis baru,” paparnya.

Pemprov Kaltim, lanjutnya, pada 2008-2013 memiliki visi mewujudkan Kaltim sebagai pusat agribisnis dan energi terkemuka di kawasan timur Indonesia (KTI). Erwin mengemukakan program pemerintah Kaltim bisa berjalan baik jika didukung perbankan. Saat ini, lanjut dia, banyak sekali dana yang parkir di bank pemerintah,­ termasuk bank daerah, dan belum dilepas ke pasar karena khawatir dengan kondisi ekonomi.

Kebijakan perbankan yang menunda penyaluranan dana ke sektor usaha akan memberikan dampak serius terhadap daerah, di tengah krisis global saat ini. “Kami berharap dana perban­k­an­ bisa segera disalurkan kepada dunia usaha sehingga kegiatan investasi termasuk di bidang perkebunan bisa menggerakkan ekonomi,” tegasnya.

»» read more

Gorontalo ekspor jagung Sulsel 5.400 ton

MAKASSAR: Pemerintah­ Provinsi Gorontalo mengekspor­ jagung sebanyak­ 5.400 ton ke Filipina yang nilainya diperkirakan mencapai US$972.000. Seluruh jagung yang diekspor Kamis kemarin melalui Pelabuhan Hatta Makassar itu adalah produksi petani Sulsel. Ekspor dilakukan dengan tiga kapal, yang masing-masing meng­angkut muatan jagung sebesar 1.800 ton.

Sekretaris Provinsi Gorontalo Idrus Rahim mengatakan total jagung­ yang akan diekspor ke Filipina dalam waktu dekat sebesar 19.800 ton. Pada 26 Februari mendatang, ungkapnya, Gubernur Fadel Muhammad sendiri dikabarkan akan langsung menyaksikan ekspor berikutnya di Makassar. Sesuai kontrak yang dipaparkan Idrus, ekspor bakal dipecah lewat 11 pengapalan termasuk tiga yang sudah dilaksanakan kemarin.

“Sejumlah pengusaha menelepon­ Gubernur Fadel Muhammad untuk memfasilitasi pembelian jagung Sulsel,” kata Idrus menjelaskan langkah pihaknya mengekspor produksi jagung Sulsel, seusai melepas tiga pengapalan pertama di Makassar, kemarin. “Total jagung yang akan kami ekspor ke Filipina sebesar 19.800 ton dengan 11 kapal, di mana tiga sudah hari ini,” tambahnya. Idrus membeberkan kualitas jagung yang kurang bagus berimbas pada harga lebih murah, yakni hanya US$180 per metric ton. Pasahal, menurutnya, Gorontalo selama ini cukup berhasil meng­angkat citra jagung daerahnya sehingga sejumlah importir langganan­ berani membeli produksi daerah itu hingga US$193 per metric ton.

Dalam kontrak ekspor, PT Mitra Mandiri Agri Makmur asal Gorontalo bertindak selaku pembeli sekaligus eksportir jagung Sulsel. Sedangkan importir Dano Agri Farm Supply merupakan perusahaan Filipina yang berbasis di Cotabato City. Lebih jauh, Idrus mengatakan inisiatif Pemprov Gorontalo membeli jagung disebabkan permintaan sejumlah pengusaha Sulsel sendiri.

Desakan itu pula yang membuat Pemprov Gorontalo meminta pengusaha­ Gorontalo membeli berapa pun jumlah produksi jagung­ Sulsel.­ “Kami memberikan dukungan moril kepada pengusaha Gorontalo untuk membeli jagung di mana saja asal tetap menggunakan me­rek dagang Gorontalo,” ungkap dia.

Pengusaha dan eksportir Gorontalo memeroleh selisih keuntungan dari harga beli dan ekspor. Permintaan pengusaha tersebut, kata Idrus, disebabkan buyer luar negeri mempercayai kualitas jagung­ yang selama ini dikirim oleh Gorontalo, meskipun bukan produksi daerah itu sendiri.

Sinergi
Idrus mengatakan Pemprov Gorontalo berkomitmen membantu petani jagung mendapatkan harga terbaik di pasar ekspor. Dia menuturkan produsen jagung­ di Sulawesi seharusnya dapat bersinergi meningkatkan kualitas dan pemasaran jagung ke mancanegara. Pengem­bangan merek,­ katanya, sa­­ngat penting untuk memupuk ke­­percayaan importir.

“Diperlukan kerja sama antar daerah penghasil jagung untuk me­nunjang agrobisnis dan agropoli­tan yang berkembang di Sulawesi. Kami mau semua pengusaha Gorontalo membeli jagung asal Sulawesi dengan menggunakan merek Gorontalo,” ucapnya.

Idrus menambahkan pemprov sejak 2007 terus mengoptimalkan ekspor jagung ke negara Asia, seperti­ Malaysia, Filipina, Korea Selatan, dan Jepang. Pada tahun 2007, Gorontalo mengekspor jagung sebesar 83.448 ton dengan tujuan Malaysia, Filipina, dan Jepang. Sedangkan tahun lalu Gorontalo mengekspor 79.385 ton.

Ekspor tersebut ditujukan ke Malaysia se­­be­­sar 44.925 ton, Filipina 30.210 ton­­, dan Korea Selatan 4.250 ton. Menurut Idrus, ekspor jagung Gorontalo tahun 2008 turun karena adanya perdagangan antarpulau sebesar 97.797 ton. Perdagangan antarpulau, kata dia, menembus pasar Surabaya 55.550 ton, Jakarta 31.397 ton, dan Medan 10.850 ton.

»» read more

Prospek kredit di KTI lebih cerah

MAKASSAR: Pertumbuhan kredit perbankan di kawasan timur Indonesia pada 2008 yang melampaui torehan nasi­o-nal maupun kawasan barat diperkirakan dapat terjadi lagi tahun ini. Di samping prospek dunia usaha di kawasan barat yang dinilai bakal lebih suram sehing­ga menurunkan penyaluran kredit, kondisi ekonomi di KTI diyakini lebih cerah sehingga memancing minat perbankan.

Ekonom dan praktisi perban­k-an­ Universitas Hasanuddin Mar­­suki mengatakan bukan mustahil selisih pertumbuhan kredit malah melebar pada 2009. Tahun lalu, kredit di KTI tercatat tumbuh 30,96%, lebih tinggi nol koma sekian dari per­­­­­tumbuhan nasional 30,84% serta kawasan barat 30,82%. Posisi kredit di KTI terma-suk penerusan per Desember 2008 tercatat Rp136,89 triliun. Setahun sebelumnya, jumlah pinjaman baru sebesar Rp104,52 triliun. “Sektor dominan di KTI itu perdagangan, pertanian, dan perikanan yang tidak terlalu kena imbas krisis sehingga permintaan kreditnya akan stabil,” ujar Marsuki, kemarin.

Dengan demikian, menurutnya, besar kecilnya pengucuran kredit di KTI banyak bergantung pada seberapa cepat perbankan melepas pinjaman. Dia meyakini tak ada pelemahan berarti dari sisi permintaan kredit. Marsuki mengatakan desakan kepada bank-bank milik peme-rin­tah daerah untuk menopang­ kegiatan sektor riil juga akan menjadi nilai plus.

“Sekarang BPD tidak bisa lagi hanya menjadi kas pemda atau fokus ke (pinjaman) konsumsi. Mereka harus ikut membangun daerah, karena kalau tidak siapa lagi,” tutur Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia itu. Branch Manager Bank Panin Tbk Makassar Onny Gappa menegaskan apabila permintaan kredit tetap kuat, perbankan akan melayani. Bank Panin Makassar mengelola kantor cabang lain di KTI.

“Tetapi kenyataannya de­­­mand melemah. Mungkin harus dikomunikasikan lebih banyak supaya pasar bergairah lagi,” katanya. Bagi Onny, persoalan penyaluran kredit di tengah krisis sekarang bukan di perbankan, namun pada permintaan yang agak melesu.
“Beberapa daerah LDR-nya sudah tinggi sekali, seperti Sulsel yang sampai 115%. Jadi fokus juga perlu ke funding,” demikian Onny.

Meski pertumbuhannya pa­­­ling­ tinggi, pangsa kredit KTI terhadap total seluruh pinjaman­ perbankan di Indonesia yang menyentuh Rp1.313 triliun belum banyak berubah, yakni dari 10,41% pada 2007 menjadi 10,42% di 2008. Urutan penerima kredit terbesar di antara 14 provinsi pada akhir tahun lalu juga tidak bergeser dibanding keadaan pada 2007.

Namun, empat dari lima provinsi dengan outstanding terkecil mampu masuk lima teratas pertumbuhan.Sulsel mempertahankan posisi yang direbutnya dari Kaltim sejak 2007 sebagai peraup kredit terbesar dengan Rp31,73 triliun atau tumbuh 23%.

»» read more

Hunian hotel Gorontalo turun

GORONTALO: Tingkat hunian hotel di Provinsi Gorontalo pada Januari 2009 sebesar 25,56% atau turun dibanding Desember 2008 yang mencapai 29,23%.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Gorontalo­ Soegarenda mengatakan pada Januari, hunian tertinggi di Kabupaten Pohuwato sebesar 42,14%, disusul Kota Gorontalo 28,11%.
Selain itu, Gorontalo Utara 26,38%, Kabupaten Boalemo 9,82%, dan terendah Kabupaten Gorontalo 7,67%. “Jika dibandingkan dengan keadaan bulan Desember 2008, TPK pada Januari 2009 dari lima kabupaten dan kota semuanya mengalami­ penurunan,” jelasnya, kemarin.

Di sisi lain, secara keseluruhan rerata lama menginap tamu asing dan dalam negeri di daerah itu mencapai 1,84 hari, atau naik dibanding Desember. Jika dikomparasi antara tamu domestik dan asing, rerata lama menginap tamu domestik pada Januari lebih rendah dari asing, masing-masing 1,83 hari dan 3,56 hari.

»» read more

Penghargaan lingkungan WOC

MANADO: Penggagas World Ocean Conference (WOC) yang akan diselenggarakan di Manado 11-15 Mei 2009, berpeluang mendapatkan penghargaan lingkungan karena mampu memberikan dorongan bagi upaya pelestarian laut.

“WOC bukan sekedar kegiatan seremoni, melainkan rencana masa depan untuk menye­lamatkan laut, pulau, dan terumbu karang dari ancaman pemanasan global,” kata pengamat lingkungan Universitas Sam Ratulangi Semuel Ratag, kemarin. Menurutnya, langkah Pemprov Sulut meng­angkat isu lokal menjadi persoalan internasional tepat untuk kepentingan manusia dan lingkungan masa depan.

Jika kegiatan itu terlaksana dengan baik, penghargaan lingkungan laik disematkan bagi penggagas acara, dalam hal ini Pemprov Sulut dan pemerintah pusat. Upaya sejumlah negara di dunia untuk mem­bicarakan keselamatan laut pernah dilakukan pada 1983 di Jepang, namun tidak pernah diangkat lagi ke permukaan.

»» read more

Garuda bidik pendapatan US$39,47 juta

MAKASSAR: PT Garuda­ Indonesia Cabang Makassar tahun ini me­­nargetkan pendapatan US$39,47 juta atau naik 36% dibanding perolehan 2008.Manajer Pemasaran Ga­­­­­­­ru­­­da Makassar Agung Pra­­­bowo mengatakan pen­­dapatan perseroan di wila­yah itu tahun lalu mencapai US$29 juta atau melebihi target yang dipatok US$27,90 juta.

Menurut Agung, kenaikan­ dipengaruhi naiknya harga tiket dan peningkatan jumlah kursi penerbangan Garuda. Dia menjelaskan tingkat isian (load factor) Garuda di rute Makassar pada Januari 2009 hanya men­capai 50%, sedang­kan­ sejak awal hingga ­­tengah Februari, ting­­kat­ isian mulai meningkat dengan rerata antara 70% sampai 75%.Agung mengatakan un­­tuk menyiasati turunnya­ tingkat isian, Garuda menyiapkan beragam paket promo. Dia menuturkan frekuen­si terbanyak penerbangan Garuda dari Makassar ada­­lah ke Jakarta, yaitu seba­nyak enam kali.“Sebelumnya flight ka­mi­­ untuk rute Makassar - Ja­­kar­ta hanya lima kali se­­hari, kini dengan dibuka­nya­­ rute ba­­ru Makassar - Ken­­­dari ma­­ka bertambah menjadi enam kali pener­bangan,” ka­­ta Agung, awal pekan ini.

Garuda, papar Agung, se­­cara bertahap memperlu­as jangkauan penerbangan­ di kawasan timur Indone­sia (KTI). Pada triwulan­ per­­tama 2009, Garuda me­­nyiapkan lima rute ba­­ru tujuan Kendari, Palu, Gorontalo, Ambon, dan So­­rong, di mana Bandara Sul­­tan Hasanuddin menja­­di flight hub. Lima kota yang akan di­­singgahi itu dengan meng­­gunakan pesawat Boeing­ 733 dengan 94 kursi eko­­nomi dan 16 bisnis. Me­­nurutnya, penambahan ru­­te di KTI sudah disusun sejak 2008.

Sebagai langkah awal, pem­­bukaan rute baru akan dilakukan dengan fre­­kuensi sekali sehari. Ji­­ka animo tinggi, frekuensi akan ditambah. Agung mengklaim pang­sa pasar Garuda di rute Makassar pada 2008 sekitar 26%. Angka itu meningkat diban-ding tahun se­­belumnya 23% hingga 25%. Baru-baru ini, Garuda ju­­ga mengubah waktu pe­­nerbangan rute Makassar – Balikpapan dari ma­­lam­­ men­­jadi pagi hari. Sebaliknya, lepas landas Balikpapan – Makassar menjadi malam hari.

»» read more

Puskud Sultra dililit utang Rp9 miliar

KENDARI: Pusat Kope­rasi Unit Desa (Puskud) Sultra terlilit utang sebesar Rp9 miliar kepada Bank Bukopin Tbk. Hal ini terungkap se­­te­­lah Dinas Koperasi dan UKM Sultra menurunkan tim melakukan investigasi se­­kaligus audit atas kevakuman lembaga ini dalam men­­jalankan usahanya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sultra Abdul Madjid mengatakan, ken­­dati kepengurusan Puskud Sultra masih ada, namun aktivitasnya sudah tidak ada lagi. Dalam susunan kepeng­urusan, Puskud Sultra dipimpin Mahmud Hamundu, mantan Rektor Universitas Haluoleo yang kini menjadi salah satu komisaris di PT Aneka Tambang. Madjid menambahkan, aset yang dimiliki Puskud Sultra saat ini dinilai tak mampu lagi menutupi utang-utangnya. ”Bukan hanya itu, ja-minan­ puskud di bank juga tak­ mampu menutupi­ utang,” jelas Mad­­jid di Kendari, kemarin­. Lebih jauh dijelaskan, pinjaman itu awalnya untuk pengembangan usaha. Tapi karena manajemen yang buruk, dana sebesar itu menguap entah ke mana tanpa ada hasil yang jelas.

Padahal rencananya, ang­­garan yang bersumber dari pinjaman itu diguna­kan untuk pembelian pupuk dan investasi di sektor perumahan. Namun, semua rencana itu tidak ada realisasinya. ”Saya tidak tahu persis kapan waktu peminjaman itu dilakukan. Namun, per­­kiraan kami realisasi pada tahun 2003. Saat ini, pinjaman tak mampu lagi di­­kembalikan Puskud,” terangnya.

Untuk itu, pihak Dinas Koperasi segera melakukan langkah-langkah me­­revitalisasi Puskud Sultra dengan cara mengumpulkan anggotanya. Dia juga meminta pertang­gungjawaban kolektif peng­urus di bawah pimpin­an Mahmud Hamundu. Saat ini, sekitar 100-an KUD di Sultra menjadi anggota Puskud. ”Kami akan mengumpulkan mereka­ semua, selanjutnya­ meminta agar segera meng­­gelar rapat anggota tahunan­ untuk membica­rakan langkah mengatasi persoalan ini,” kata Madjid.

»» read more