Home - Photo - Blogger

Subscribe: Posts Subscribe to Revolution ChurchComments

40 Jiwa masih terjebak di Palopo

PALOPO, Sulsel: Sekitar 40 warga dari RW 3, Kelurahan Battang Barat, Kecamatan Wara Barat masih terisolir oleh sisa tanah longsor sampai tiga hari pasca longsor di Kota Palopo, Sulsel. Hal ini dikemukakan Camat Wara Barat Idris Kaso di Palopo, kemarin siang. Menurut dia, warga tersebut tidak dapat keluar­ dan dievakuasi dengan cepat karena akses jalan keluar terputus akibat masih ada ribuan kubik tanah menutupi.

Pemkot tata kampung nelayan

MANADO: Pemkot Manado akan menata ruang baru di kawasan pesisir untuk dijadikan kawasan perkampungan nelayan. “Kawasan pesisir yang sebagian besar berada­ di utara akan direvitalisasi supaya selain menjadi permukiman, juga menjadi pendukung pariwisata sebab diatur sebagai kawasan pengembangan nelayan,” kata Kepala Bappeda Manado Revin Lewan, kemarin. Lewan mengatakan kawasan dimaksud mencakup Bailang di Kecamatan Bunaken, serta Karangria di Kecamatan Tuminting.

Rumput laut Seram 135 ton

AMBON: Lima kelompok nelayan yang membudidayakan rumput laut di Desa Wael, Kabupaten Seram Bagian Barat, setiap tahun mampu menghasilkan 135 ton. “Hasil panen saya rata-rata 1,8 ton per tahun­ sejak Mei 2007. Tapi kalau digabungkan dengan empat kelompok nelayan lain, jumlahnya­ cukup besar,” kata Ketua Kelompok Budidaya Rumput Laut Sukamaju La Idris M. Thalib, kemarin. Lima kelompok nelayan yang mengembang­kan­ rumput laut itu masing-masing ber­anggota 15 orang.

Rabu, Juli 29, 2009

Inco lanjutkan PLTA Karebbe 90 MW

MAKASSAR:PT International Nickel Tbk (Inco) memastikan proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Karebbe 90 MW senilai US$410 juta di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, dapat berjalan setelah mendapat lampu hijau pemda.

Pemkab Luwu Timur (Lutim) dan Manajemen PT Inco pada Senin 29 Juni 2009 malam di Malili melakukan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan menyangkut Proyek Dam Karebbe.Pertemuan tersebut akhirnya menyepakati Inco dapat melanjutkan proyek dam penopang PLTA Karebbe itu dengan memenuhi sejumlah persyaratan yang disampaikan pemda, termasuk mengenai IMB.
Dalam kesempatan itu, pemda diwakili Bupati Lutim Andi Hatta Marakarma beserta jajaran, sedangkan Direktur External Relations Inco Edi Permadi bersama Manajer Community Relations and Provincial External Relations Sawedi Muhammad.Edi Permadi mengatakan lis-trik­ PLTA Karebbe akan dipakai pabrik pengolahan nikel di Sorowako dan sebagian untuk masyarakat di sekitar perusahaan yang disalurkan melalui pemda. “Inco akan memenuhi kewajiban sebagaimana peraturan pemerintah dan UU secara segera. Inco berterima kasih kepada bupati sehingga Proyek Dam Karebbe bisa berjalan kembali,” kata Edi, kemarin.
Dia menuturkan pada prinsipnya sudah ada jalan lapang dari pihak pemda untuk meng­urus IMB, izin crusher, izin tambang C di Balambano, Main Dam, jalan, dan infrastruktur pendukung lainnya.Edi menegaskan bupati telah memberikan arahan agar Inco bisa melanjutkan proyek Karebbe tersebut secepatnya. Menurut dia, bupati sangat mendukung keberadaan investasi di Lutim. Fasilitas PLTA Karebbe merupakan satu dari tiga proyek yang menjadi fokus belanja modal Inco tahun ini. Dua lainnya adalah konversi batubara dan fasilitas penangkap debu (electrostatic precipitators/ESP) pada tanur pereduksi.PLTA Karebbe diharapkan menekan biaya produksi untuk mempertahankan tingkat keuntungan dalam jangka panjang.­
Inco pernah menikmati lonjakan harga nikel pada 2007 mencapai US$50.000 per ton, namun akhir-akhir ini turun ke US$11.000-12.000 per ton. Perseroan juga masih melanjutkan kajian pembangunan­ pabrik pengolahan nikel berkapasitas 30.000 ton per tahun di Pomalaa, Sulawesi Tenggara, dengan investasi US$1,1 miliar-US$1,2 miliar. Proyek ini masih menunggu izin Amdal. Selama triwulan I 2009, produksi Inco berupa nikel dalam matte sebesar 16.200 ton, turun 6,36% dari triwulan IV 2008. Bahkan, dibanding periode sama 2008, penurunan mencapai 20%.
Inco telah memperkirakan penurunan produksi sampai 20% tahun ini seiring keputusan­ menghentikan pemakaian pembangkit listrik tenaga termal mulai Oktober 2008 guna menjaga tingkat keuntungan.
Dalam perkembangan lain, Kerukunan Wawainia Asli Sorowako (KWAS), sebuah lembaga perkumpulan warga asli Sorowako, menuntut PT Inco tidak melakukan PHK kepada warga KWAS. Ketua KWAS Andi Duding­ mengingatkan Inco mengenai komitmen untuk memberdayakan­ warga lokal. “Saya minta warga KWAS tidak ada yang di-PHK. Kalau tetap dilakukan, kami akan turun dan mengajak warga kami di tiga kecamatan,” tegasnya.
Manajer Government Relations and Communication Tri Rachman Batara mengemukakan tengah berlangsung proses komunikasi ke internal dan eksternal perusahaan terkait rencana pengurangan tenaga kerja. “Belum ada surat resmi PHK kepada 87 karyawan sebagaima-na­ dilansir sebagian media di Sulsel. Yang ada komunikasi terkait restrukturisasi, disampaikan apa saja yang akan diperoleh karyawan,” ujar Tri.

»» read more

Bulog tambah stok antisipasi El Nino

MAKASSAR: Perum Bulog Divre Sulsel mengantisipasi ancaman badai El Nino dengan meningkatkan stok beras. Hal ini dilakukan mengingat musim tanam akhir tahun ini diperkirakan mundur hingga Februari 2010.

“Kami mengantisipasi badai El Nino dan mundurnya musim tanam dengan menyediakan stok beras 196.000 ton untuk 19 bulan ke depan,” ungkap Umar Said, Kasie Humas Perum Bulog Divisi Regional Sulsel, kemarin. Menurutnya, tidak tertutup kemungkinan stok tersebut ditambah karena Bulog terus melakukan penyerapan.

“Penyerapan rata-rata per hari 500–1.000 ton. Bila tidak terganggu badai El Nino dan La Nina, saat terjadi puncak panen Bulog bisa menyerap hingga 5.000 ton per hari,” ujar Umar. Mengantisipasi badai El Nino nanti, jelas Umar, selain menyiapkan stok beras yang cukup, Bulog Sulsel juga selalu berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk selalu mengecek ketersediaan beras di gudang Bulog.

“Tetapi untuk ketahanan stok saat ini, dipastikan cukup hingga 2010 nanti,” tandasnya. Menurut Umar, realisasi penyerapan beras di Sulsel hingga Juli ini sudah mencapai 256.000 ton, atau sekitar 43% dari target 600.000 ton. Pencapaian ini lebih tinggi jika dibandingkan­ dengan realisasi penyerapan­ Juli 2008 yang hanya mencapai 206.000 ton.

Kepala Dinas Pertanian Sulsel Lutfi Halide mengatakan telah meng­anjurkan daerah yang tidak memiliki sawah tadah hujan agar menanam palawija, seperti­ jagung, kacang hijau, dan kedelai untuk mengurangi dampak. Sementara untuk daerah yang masih memiliki sawah tadah hujan, dianjurkan menanam padi.



»» read more

Pejabat teras Sulsel laporkan kekayaan

MAKASSAR:Delapan­ pejabat teras yang berkedudukan di Sulawesi Se­­latan mengumumkan kekayaan di depan­ Wakil Ketua Komisi Pemberan­tasan Korupsi (KPK) Haryono Umar sebagai­ langkah transparansi­ dan penyelenggaraan­ pemerintahan yang bersih. Pejabat tersebut, yakni Gubernur Syahrul Yasin­ Limpo, Wagub Agus Arifin­ Numang, Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, dan Wakil Wali Kota Makassar­ Supomo Guntur.


Selain itu, Kapolda Sulselbar­ Mathius Salempang, Pangdam VII Wirabuana Djoko Susilo Utomo, Kepala Pengadilan Tinggi Sulsel Rivai Rasyad, dan Rektor Universitas Hasanuddin Idrus Paturusi.Di antara delapan pejabat itu, Gubernur Syahrul melaporkan kekayaan terbesar Rp8,85 miliar terhitung sejak 11 Maret 2009.

Kekayaan Syahrul terdiri atas harta tidak bergerak sekitar Rp4 miliar, harta bergerak Rp1 miliar, alat transportasi Rp653 juta, serta rekening giro dan tabungan Rp2,3 miliar. Urutan kedua ditempati Kapolda Irjen Pol. Mathius­ Salempang dengan Rp8,53 miliar plus tabungan valuta asing US$5.900 per 16 Maret 2009.

Pejabat terkaya ketiga Wali Kota Ilham dengan kekayaan pada 29 Juli 2009 sebesar Rp6,74 miliar ditambah tabungan mata uang asing US$1.619. Rektor Unhas Idrus memiliki kekayaan­ Rp5,93 miliar, Wagub Agus Rp3,85 miliar, Wawali Supomo­ Rp2,43 miliar, Pangdam Djoko Rp1,26 miliar, dan Kajati Rivai Rp879,53 juta.

Wakil Ketua KPK Haryono­ Umar mengatakan bila pejabat teras dengan sadar mengumumkan harta, bukan tidak mungkin akan diikuti pejabat lain di bawahnya.
“Saya kira di seluruh Indonesia, Sulsel yang pertama mengumumkan harta kekayaan pejabat,” ujarnya.

»» read more

Rabu, Juli 22, 2009

Kredit modal kerja Mei 2009 melesat

MAKASSAR: Posisi kredit modal kerja di Sulawesi Selatan selama Mei 2009 bertambah Rp479 miliar dibanding bulan sebelumnya sekaligus mencatat kenaikan bulanan tertinggi sejak Juni 2008. Total kredit modal kerja di provinsi dengan penyerapan kredit perbankan terbesar di wilayah timur Indonesia itu ter­­catat telah mencapai Rp12,75 triliun per Mei. Jumlah ini naik masing-masing 2,6% dan 16,8% terhadap Desember 2008 dan Mei 2008.

Lonjakan pinjaman itu di­­­­ni­­­­lai mencerminkan apresiasi dunia usaha terhadap tren penurunan suku bunga. Setelah empat bulan sebelumnya terus berada di bawah level akhir 2008, kredit modal kerja menemukan momentum untuk bergerak ke atas mengiringi bunga kredit yang perlahan menyusut.

Mayoritas atau sekitar 64% pertumbuhan plafon baru tersebut mengucur ke sektor perdaga­ngan. Hampir 20% diterima oleh debitur di sektor­ industri pengolahan.­Selebihnya, atau 16% plafon sisanya, tercatat mengalir ke sektor konstruksi, jasa-jasa sosial, dan pertanian.

Pada Mei 2009, total kredit perbankan di Sulsel telah mencapai Rp32,2 triliun. Sebanyak Rp12,75 triliun merupakan kredit modal kerja, Rp6,13 triliun kredit investasi, dan Rp13,33 triliun kredit konsumsi.

Khusus yang terakhir, posisinya relatif terpaku dibanding April. Outstanding kredit konsumsi meningkat 17% dari bulan sama tahun lalu. Kepala Cabang PT Bank BCA Tbk Makassar Hendrik Sia mengatakan kredit modal kerja biasanya akan menggeliat lincah apabila persepsi debitur atas situasi ekonomi membaik, atau ketika menjelang momen tertentu seperti Lebaran.

Dia menerangkan plafon kredit modal kerja umumnya tidak akan turun sebab debitur hanya mencicil bunga. Kenaikan terjadi karena ada pelepasan kredit baru.
“Kredit modal kerja naik atau turun itu karena ada pelepasan baru atau ekonomi bagus। Kalau इनikasi ekonomi bagus, orang akan pakai,” kata Hendrik, kemarin।

Menurutnya, pihaknya juga­­ merasakan kenaikan pema­­kai­an kredit modal kerja, namun belum signifikan. Hendrik menduga peningkatan out-s­tanding tersebut juga dipicu pelepasan kredit usaha rakyat (KUR) oleh bank BUMN.Kepala Bagian Bisnis Program PT Bank BRI Tbk Makassar Oka Maharjana membantah dugaan tersebut। Dia mengata­kan pencairan KUR tidak akan sebesar itu dalam waktu hanya sebulan.

Ekspansi
Oka mengaku lebih condong­ mensinyalir telah terjadi eks­pansi dunia usaha yang memi­cu­ permintaan kredit baru. Namun, dia mengingat­kan pelepasan plafon baru tidak berarti jumlah kredit yang digunakan (used plafond) juga meningkat. “Tetapi kalau angkanya sampai hampir Rp500 miliar, menurut saya itu pasti ada ekspansi baru. Total plafon yang ada tidak lagi memadai sehingga dikucurkan baru,” ujarnya.

Pemimpin PT Bank Danamon Tbk Wilayah IV Andrew Wongjaya mengatakan pertumbuhan kredit pada Mei sudah sejalan dengan tren koreksi suku bunga. Di samping itu, selama triwulan II dan III tahun berjalan, siklus bisnis sektor riil dan perbankan juga biasanya meningkat cukup signifikan. “Beberapa bulan lagi Lebaran. Kemungkinan para pengusaha sudah mempersiapkan modal kerja untuk menambah stok,” papar Andrew.

Dia menerangkan perkem­bangan pada bulan Mei tersebut dapat menebalkan optimisme bahwa roda perekonomian mulai bergerak. Di sisi lain, pengaruh krisis ekonomi glo­bal tampaknya benar-benar tidak terlalu besar di Indonesia dan Sulsel. Sepanjang tahun ini, posisi kredit perbankan di Sulsel naik 1,3% dibanding akhir Desember. Secara nominal pertumbuhan outstanding kredit tercatat sebesar Rp488 miliar.

»» read more

Askindo: Utilitas pabrik kakao merosot

MAKASSAR: Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo) menyoroti perlambatan produksi 11 dari 16 pabrik pengolahan kakao di Indonesia. Ketua Umum Askindo Halim Razak mengungkapkan pabrik kakao itu berada di Makassar, Bandung, Surabaya, Medan, Kendari, dan Jakarta.

“Saat ini industri tidak bekerja­ full capacity, ada lima yang running well. Jadi bukan karena masalah bahan baku kakao,” kata Halim di sela-sela diskusi dengan Duta Besar Swiss di Hotel Imperial Aryaduta Makassar, kemarin. Perlambatan pengolahan kakao, ungkap dia, disebabkan masalah internal manajemen antara investor dan tenaga kerja. Tidak terkait dengan keterbatasan produksi kakao nasional. “Kami tegaskan produksi kakao Indonesia masih tumbuh meski kecil. Masalah internal manajemen yang kami tidak mengerti sehingga mesin-mesin pengolahan­ kakao terhenti,” ucap dia.

Batam
Halim mengungkapkan, untuk memperbaiki sektor kakao, perlu dilakukan peninjauan kembali keberadaan industri di Makassar, Surabaya, Bandung, Medan, Jakarta, dan Kendari. Dia meminta­ industri pengolahan dipusatkan di Provinsi Batam. Kata dia, Batam berada di kawasan paling strategis untuk ekspor serta memudahkan investor dan importir melihat langsung produksi kakao.

Selain itu, menekan biaya ekspor ke Malaysia, Singapura, China, Filipina, Brasil, dan Amerika Serikat. Jika dapat diwujudkan, Batam akan mengolah kakao bubuk, cake, dan butter. Selain itu, membuat kakao olahan yang sudah dicampur dengan kakao fermentasi.­

“Umumnya masyarakat Eropa dan Amerika menyukai kakao yang sudah terfermentasi karena­ alasan aroma. Ini menjadi tantangan­ petani Indonesia yang selama ini hanya mengandalkan olahan tradisional,” ujar dia.

Halim menambahkan pertemuan dengan Dubes Swiss untuk meningkatkan ekspor kakao ke Eropa. Selama ini kakao Indonesia sulit menembus pasar Eropa. Ekspor ke Eropa hanya berkisar 2%-3% dari total ekspor kakao per tahun. Kesulitan disebabkan kualitas rendah dan tidak difermentasi.

»» read more

El Nino ancam musim tanam di Sulsel

MAKASSAR: Fenomena alam El Nino yang menyebabkan kemarau panjang mengancam­ musim tanam di Sulsel sebab debit air dan curah hujan menurun.­ Sujarwo, Kepala Sub Bidang Pelayanan Jasa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah IV Makassar, mengatakan­ peluang terjadinya El Nino di Sulsel sangat tinggi antara 70% hingga 80%.

Menurutnya, El Nino terjadi karena suhu permukaan laut di Samudera Pasifik meningkat. Akibatnya, daerah yang dilalui garis ekuator akan menga­lami musim kering yang panjang. Di Indonesia dampak El Nino hanya dirasa­kan sebagian wilayah, seperti Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Fenomena El Nino di Sulsel sudah terasa­ sejak Juni, yaitu meningkatnya suhu udara hingga sa­ngat kering dan dingin, meskipun terjadi hujan kecil. “Pekan lalu hujan memang mengguyur tapi curah hanya berkisar 10-12 mm, padahal normalnya curah hujan pada Juni-Juli di Sulsel 20-30 mm,” katanya,­ kemarin.

Sujarwo memperkirakan El Nino akan terja­di­ pertengahan­ Agustus tahun ini. Akibatnya, pola musim akan berubah, padahal secara normal musim hujan terjadi minggu pertama atau kedua November. “Kalau El Nino ada maka kemungkinan hujan baru bisa terjadi pada Desember,” ujarnya.

Menurutnya pola tanam pun berubah karena pasokan air sangat kurang. “Ini tentu membawa dampak besar bagi petani­ di Sulsel,” kata Sujarwo. Dia menyarankan Pemprov Sulsel membenahi irigasi atau waduk untuk penampungan air sebab bukan tidak mungkin terjadi kekeringan.

»» read more

Senin, Juli 13, 2009

Bank Sulut butuh suntikan modal

MANADO: Dalam tempo 21 bulan, PT Bank Sulut mampu menjadi bank kepercayaan rakyat di daerah itu. Bank daerah berjuluk Torang pe Bank ini, mulai ekspansi dengan membuka cabang di berbagai daerah sekaligus melakukan standarisasi banking hall, dalam meningkatan aset.

Berdasarkan publikasi laporan keua­ngan, total aset Bank Sulut hingga posisi Maret 2009 berada dikisaran Rp3,2 triliun atau mengalami kenaikan dibandingkan triwulan pertama 2008 sekitar Rp2,21 triliun.


Prestasi lain adalah peningkatan penya­luran kredit dari Rp1,17 triliun pada triwulan pertama 2008 menjadi Rp1,72 triliun diperiode yang sama 2009. Demikian pula Dana Pihak Ketiga (DPK) yang bertumbuh 45,60%. Selain itu terjadi peningkatan dalam hal pelayanan, dan diversifikasi produk menjadi salah satu keunggulan.

Namun, di tengah kecemerlangannya, Direktur Utama Xaverius Mapandy justru mundur dari posisinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 27 Mei 2009.rah terima jabatan dari Direktur Utama (Dirut) Bank Sulut kepada Pelaksana Tugas (Plt) Dirut Bank Sulut yang baru, Jeffrey Wurangian dan Bobby Makasutji berlangsung pekan lalu.
Menurut Mapandy, pada RUPS antar direksi dan dewan komisaris memilika pandangan berbeda.

“Kita harus tahu diri untuk meminta berhenti ketimbang diberhentikan,” ungkapnya.
Menurut dia kehendak utama yang kurang direspon yaitu penambahan modal. Posisi modal (modal disetor) sukar ditambah.“Janjinya akan segera di­­tambah, tapi tidak pernah direalisasikan,” paparnya Sumber dana Bank Sulut 90%-nya adalah jangka pendek, sedangkan kredit yang disalurkan juga 90% adalah jangka panjang. Kalau begini posisinya, sangat berbahaya ke depan ,” ujarnya.

Masuk 10 besar

Karya terakhir atas praktis kepemimpinannya, dia berhasil menempatkan Bank Sulut dalam 10 besar sebagai bank terbaik dengan 3 kategori yaitu bank terbaik kelas BPD, non devisa, dan modal Rp100 juta hingga Rp1 triliun.

“Penghargaan ini akan diterima 30 Juli mendatang. Walaupun orang lain yang akan menerima trophy ini, saya senang sudah berbuat yang terbaik bagi Bank Sulut,” tutur Mapandy. Dia berharap, siapapun yang nantinya menahkodai Bank Sulut memiliki kemampuan tinggi dan disenangi pasar. Namun, Bank Sulut akan lebih maju lagi apabila modal ditambah tanpa adanya pengambilan laba.

“Bersaing di 2010 berbahaya bila modal sangat minim, karena akan diperhadapkan dengan Bassel 2 dan Pencanangan Standar Akuntansi (PSAk) 50 dan 55 yang akan menggerus modal. Karenanya, Bank Sulut harus padat modal, dan laba jangan diambil semua,” saran Mapandy..

Dalam perkembangan terakhir, pada pemberitaan Bisnis Bank Sulut segera tambah modal, melalui RUPS-LB jumlah modal disetor sebesar Rp133,3 miliar dari Rp126,5 miliar atau hanya bertambah Rp6,8 miliar sejak Desember 2008. Robby Mamuaja mewakili komisaris, pegawai dan pemegang saham PT Bank Sulut mengatakan, pengunduran diri pada posisi dirut merupakan hal biasa. Sebelumnya, 2 orang berturut-turut berangkat dari ‘kursi panas’, disusul Mapandy pada periode 5 Oktober 2007 hingga 5 Juli 2009.“Pengunduran diri itu hal biasa," katanya.

»» read more

Bosowa target Pajero kuasai 40% pasar KTI

MAKASSAR: PT Bosowa Berlian Motor (BBM) optimistis pangsa pasar kendaraan Mitsubishi Pajero Sport di Kawasan Timur Indonesia (KTI) akan mencapai 40%. BBM sudah mengantongi daftar calon pembeli yakni 107 unit, di mana 52 unit di Sulsel dan 55 unit di Sulbar.

Marketing Director BBM, Rusman Nike menjelaskan Pajero Sport merupakan generasi terbaru Pajero yang dilengkapi mesin berkapasitas 2.500 CC dengan tujuh penumpang. Rusman mengaku BBM optimistis menguasai market share kendaraan jenis SUV di KTI, karena memiliki kantor cabang hingga ke Papua.

Target ini didukung keberadaan Pajero Sport sebagai kendaraan menengah, sejajar dengan Toyota Fortuner, Honda CRV, dan Suzuki Grand Vitara. Kendaraan yang dilengkapi dual airbag itu, hadir dengan tiga varian transmisi, yakni 4x2 matic, 4x4 matic, dan 4x4 manual.

“Pangsa pasar kendaraan SUV di KTI masih sangat besar dan BBM bisa merebut hingga 40%. Kami yakin dapat memenuhi permintaan pasar Pajero Sport,” ungkap dia di sela-sela peluncuran Pajero Sport di ball room Hotel Sahid, Makassar, Jum’at lalu.
Setelah Makassar, BBM juga akan melakukan pre-launching di Manado।

Peluncuran new Pajero itu, dihadiri Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu’mang dan Advisor PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors, Shuji Nakano. Acara ini dihadiri juga lebih dari 200 konsumen dan pemilik Pajero versi terdahulu.

Komitmen BBM dapat menggenjot pasaran Pajero Sport itu, karena hanya dipasarkan di empat negara, yakni Thailand, Rusia, Philipina dan Indonesia sebagai negara keempat. Dia menjelaskan kendaraan SUV itu didatangkan dalam kondisi component built up (CBU) dari थाईलैंड.

Kendaraan sport dengan muatan tujuh penumpang, bakal diminati karena memiliki harga jual on the road (OTR) yang kompetitif sesuai varian, misalnya varian 4x2 matic Rp394 juta, 4x4 matic Rp475 juta dan 4x4 manual Rp430 juta. Subhan Aksa, pembalab nasional juga menjadi bintang iklan Pajero Sport.

»» read more

Realisasi KPR BTN Rp202 miliar

MAKASSAR: Bank Tabungan Negara (BTN) per Juni 2009 merealisasikan kredit kepemilikan rumah (KPR) di Sulawesi Selatan sebesar Rp202,04 miliar.­ BTN optimistis mampu meningkatkan pertumbuhan KPR dengan memberikan special rate.

“Kami yakin tahun 2009 ini daya beli rumah masyarakat kembali membaik. BTN akan memberikan pelayanan mudah kepada calon debitur dan developer,” ujar Deputy Branch Manager BTN Makassar, Ilawaty Amin saat membuka pameran rumah bertema “BTN Property Expo 2009” berlangsung 11-19 Juli di Mal Ratu Indah (MaRI), Makassar, Sabtu.

Pameran tersebut menampilkan rumah mulai dari tipe rumah sehat sederhana (RSH) seharga Rp55 juta sampai tipe rumah seharga Rp1 miliar. BTN menargetkan selama seminggu pameran akan merealisasikan KPR sebesar Rp80 miliar. Ilawaty menjelaskan, realisasi KPR Rp202,04 miliar, merupakan rekapitulasi dari lima produk unggulan, yakni KPR subsidi, non subsidi, Griya Utama, KPR Ruko, dan Swagriya.

Realisasi KPR per Juni 2009 itu, terdiri dari KPR subsidi Rp76,10 miliar, non subsidi Rp111,82 miliar, Griya Utama Rp104,29 miliar, ruko Rp7,18 miliar dan Swagriya Rp345 juta. “BTN akan memberikan layanan optimal dan kemudahan pengurusan KPR," katanya.

»» read more

Jumat, Juli 10, 2009

'Lelang blok migas Tomini untuk asing'

PALU: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Tengah menilai ­ pemerintah melelang Wilayah Kerja (WK) Blok Migas Tomini, karena desakan sejumlah­ negara maju seperti­ termuat dalam perjanjian­ ekonomi.

Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Sulteng, Andika Setiawan, mengatakan keputusan pemerintah tersebut tidak populis, karena melelang kekayaan rakyat terburu-buru dan terkesan dipaksakan. “Seharusnya pemerintah mengkaji ulang beberapa catatan penge­lolaan blok migas, karena di beberapa wilayah pengelolaan migas cenderung memposisikan negara sebagai penjual bahan mentah, dan keuntungannya hanya dirasakan para pengusaha asing,” ujar Andika di Palu, kemarin.

Menurutnya, rencana pemerintah yang akan melelang 7 blok migas di Tomini hanya memberikan kesempatan luas bagi perusahaan asing mendominasi penawaran wilayah kerja migas periode I 2009.Andika menguraikan, secara ekonomi politik pengelolaan migas di tanah air lebih banyak memenuhi perjanjian ekonomi seperti EPA (Economic Partnership Agreement­), antara Pemerintah Jepang dengan Indonesia, yang salah satu isinya adalah untuk memenuhi pasokan migas Jepang sebesar 30% dari total hasil migas Indonesia.

Contoh kongkrit adalah pengelolaan migas hulu-hilir Donggi Senoro, di Kabupaten Banggai, Sulteng, di mana perusahaan Mitsubishi Jepang mendominasi kepemilikan saham sektor hilir sebesar 57%. Menurut Andika, ketika masya­rakat menginginkan kedaulatan pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan nasional, justru pemerintah melakukan pelelangan terhadap sumber-sumber itu. Dan lelang yang dilakukan secara terbuka umumnya dimenangkan pihak asing.

Dikelola pusat
Sementara dalam kesempatan terpisah pengelolaan tambang emas di Bombana, Sulawesi Tenggara dalam waktu dekat dikelola pemerintah pusat. Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam meminta pemerintah pusat turun tangan mengelola tambang emas di Kabupaten Bombana, karena ada indikasi pemerin­tah kabupaten memberikan hak pengelolaan hanya kepada sekelompok orang, dan mengabaikan kepentingan masyarakat setempat.

Menurut gubernur, sejak ditemukan tambang emas di Bombana, pendapatan asli daerah (PAD) dari penerimaan bukan pajak saja diperkirakan­ mencapai Rp70 miliar. “Namun, sampai saat ini kita tidak tahu ke mana uang itu," katanya. Dia menilai, pemerintah kabupa­ten melakukan kegiatan-kegiatan melanggar ketentuan dengan haya mengakomodasi sekelompok orang mengeksploitasi sumber daya alam di sana,” katanya, kemarin. Terkait hal itu, lanjut dia, peme­rintah provinsi telah menurunkan tim untuk melakukan investigasi.

Selain dari penerimaan bukan pajak yang nihil, hasil eksploitasi tambang itu diperkirakan telah mencapai Rp2 triliun. “Namun, sangat jelas terlihat hasilnya tidak dinikmati oleh orang di sana. Mereka hanya menjadi penonton,” tambah Nur Alam. Karena itu menurut gubernur, dari pada dikelola oleh pengusaha tertentu yang tidak memberikan kontribusi terhadap daerah, sebaiknya pemerintah pusat turun tangan untuk mengelola tambang emas di daerah itu.

Gubernur menegaskan, kiranya masyarakat tidak salah tangkap dengan maksud dia menyerahkan pengelolaan tambang emas di Bombana ke pemerintah pusat. “Jika itu dikelola oleh pemerintah pusat, akan lebih terkoordinasi dan pendapatan negara bisa lebih dioptimalkan,” tegasnya. Hal yang sama juga dilakukan terhadap kawasan pertambangan di Kabupaten Konawe Utara (Konut). Gubernur mengakui telah memerintahkan agar perusahaan-perusahaan pemilik kuasa pertambangan (KP) yang bermasalah di daerah itu segera “diputihkan.”

“Maksudnya, perusahaan pemilik KP yang bermasalah, dicabut kembali izin dan kemudian dikaji pelanggaran-pelanggarannya. Karena dari laporan yang masuk, lokasi izin KP sudah lebih luas ketimbang lahan tambang yang ada di sana,” kata gubernur.

»» read more

Deplu bantu pasarkan kakao

MAKASSAR: Pejabat Departemen­ Luar Negeri RI menjajaki kerja sama dengan Pemprov Sulsel untuk pengembangan kakao sebagai komoditas unggulan. Selain itu sebagai upaya sertifikasi kualitas kakao agar mampu bersaing di pasar internasional. Kasubdit III Direktorat Eropa Barat Ditjen Amerika dan Eropa Deplu, Widya Parsaoran Gultom, mengatakan produksi kakao di Sulsel terbesar di Indonesia.

Secara umum Indonesia adalah pengekspor kakao terbesar ke tiga di dunia dan lumbungnya Sulawesi dengan produksi sekitar 80%. Selama ini, menurut dia, ekspor kakao masih sebatas bahan mentah atau gelondongan. Padahal untuk menaikkan pangsa pasar, kakao seharusnya diolah menjadi powder atau bubuk mentah.

“Untuk itu, Deplu dan pemerintah Swiss akan melakukan kerja sama pengolahan kakao,” kata Widya, ketika melakukan pertemuan dengan Sekprov Sulsel, Andi Muallim, kemarin.
Widya juga mengatakan untuk membantu persaingan komoditi lokal Sulsel, harus dilakukan sertifi­kasi kualitas. “Salah satu cara adalah menjalin­ kerja sama yang baik dengan negara yang memiliki kesamaan usaha,” katanya.

Menurutnya, kerja sama pengembangan dengan jalan membangun pabrik pengolahan kakao yang nantinya diharapkan menyerap tenaga kerja. “Rencana pembangunan dan pengolahan kakao saat ini belum disepakati, namun jika Pemprov Sulsel membuka peluang, maka akan dijajaki terutama di wilayah Luwu,” ujarnya.

Sementara Sekprov Sulsel Andi Muallim, mengatakan salah satu faktor penghambat rendahnya kualitas kakao Sulsel di mata dunia, karena ulah pedagang yang serampangan mencampur hasil produksi yang berkualitas dengan yang tidak berkualitas. “Pedagang belum mengetahui tata cara perdagangan sehingga harga kakao di luar negeri turun,” ujarnya.

Muallim berharap, dengan kerja sama ini pemerintah Swiss membe­rikan peluang kepada petani Sul­­sel untuk belajar mengelolah kakao agar produksinya maksimal dan mampu menghasilkan produk turunan yang bernilai tambah.

»» read more

SBY akan resmikan jembatan Mahulu dan PLTGU Sambera

SAMARINDA: Puncak peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) yang akan dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 13 Juli di Stadion Madya Sempaja Samarinda dimanfaatkan untuk meresmikan sejumlah proyek di Kaltim. Dua dari sejumlah proyek yang diresmikan itu, yakni pengoperasian Jembatan Mahakam Hulu (Mahulu) dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Sambera dengan kapasitas 2X20 Mega Watt.(MW).

Kepala Dinas PU dam Kipraswil Kaltim, Husinsyah mengatakan pembangunan Jembatan Mahulu dilakukan sejak sebelum Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVII 2008 lalu dengan tujuan untuk me­mecah konsentrasi kendaraan bermotor yang saat ini masih sangat tergantung pada Jembatan Mahakam I.

“Bertambahnya volume kendaraan bermotor di Samarinda dan sekitarnya membuat beban Jembatan Mahakam I yang dibangun sejak 20 tahun lalu semakin berat sehingga diperlukan jembatan alternatif, yakni Jembatan Mahulu,” kata Husinsyah. Dia menyebutkan Jembatan yang dibangun dengan dana mencapai Rp265,544 miliar itu melintas di Sungai­ Mahakam menghubungkan kawasan Loa Janan dan Loa Buah yang panjang bentangnya 799 meter yang didukung dengan jalan pendekat 900 meter dan 400 meter.

Jembatan Mahulu dibangun sejak 2006 dan selesai pada April 2009 dengan bantuan anggaran APBN 2006 dan 2007 mencapai Rp77,722 miliar dan APBD Kaltim yang nilainya Rp187,822 miliar. “Pembangunan Jembatan Mahulu akan memecah konsentrasi kendaraan bermotor yang selama ini hanya tergantung pada Jembatan Mahakam I, sehingga arus lalu lintas di kawasan tersebut tidak terlalu padat, sebagaimana yang terjadi selama ini” ujarnya.

PLTGU Sambera
Selain itu, juga diresmikan PLTGU Sambera dengan kapasitas 2X20 MW yang akan menambah daya dukung kebutuhan listrik Kaltim yang sejak beberapa tahun terakhir me­ngalami krisis listrik sehingga perlu penambahan pembangkit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Guna memenuhi kebutuhan listrik bagi warga Kaltim, saat ini telah dibangun pembangkit listrik oleh pihak swasta dan PLN, yakni PLTU berbahan bakar batu-bara 2X25 MW di Tenggarong Seberang dan PLTGU Senipah berkapasitas 2X60 MW.

Pemprov Kaltim bekerjasama dengan PT PLN juga sedang merencanakan pembangunan pembangkit listrik dengan kapasitas 2X100 MW di Muara Jawa, Kutai Kartanegara dengan harapan mampu memenuhi kebutuhan listrik bagi warga Kaltim­. Selain membangun pembangkit listrik untuk Sistem Mahakam yang saat ini terkoneksi pada tiga daerah, yakni Samarinda, Kukar dan Balikpapan, Pemprov juga mendorong agar kabupaten/kota melakukan hal yang sama melalui kerjasama dengan PLN atau pihak swasta.

“Dengan berbagai program pembangunan pembangkit listrik ini, paling tidak pada 2011 Kaltim akan memiliki pembangkit listrik dengan kapasitas mencapai 380 MW untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik,” kata Gubernur Kaltim, H Awang Faroek Ishak.

Menyinggung ketersediaan listrik di daerah pedalaman dan perbatas­an, Awang mengatakan dalam jang­ka pendek diatasi dengan memberikan bantuan berupa seperangkat pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) serta mengembangkan pembangkit listrik tenaga air dan mikro hidro (PLTA dan PLTMH), sesuai dengan potensi aliran sungai di berbagai kawasan.

»» read more

Sulsel siap suplai kebutuhan gula KTI

MAKASSAR: Produksi gula pasir PT Makassar Tene bakal mampu memenuhi kebutuhan gula rafinasi di Kawasan Timur Indonesia (KTI) 1.000 ton per hari atau 30.000 ton per bulan.

“Dalam waktu tiga bulan ini kami mampu memenuhi kebutuhan gula pasir industri di KTI,” kata Direktur Utama Makassar Tene, Abuan Halim usai mendampingi rombongan Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo mengunjungi pabrik gula pasir rafinasi di Kawasan Pergudangan Parangloe Indah, Makassar, kemarin.

PT Makassar Tene menjadi produsen gula pasir rafinasi terbesar di luar Jawa dengan produksi 1.500 hingga 2.000 ton per hari.

Pabrik yang berinvestasi Rp1,3 triliun tersebut, ung­kap dia, memproduksi gula rafinasi dengan syarat mutu SNI R1 Icumsa (warna larutan) 45 dan SNI R2 Icumsa 80. SNI 1 dan SNI 2 merupakan standar mutu yang ditetapkan Departemen Perindustrian un­tuk gula rafinasi.

Perusahaan yang mulai beroperasi April 2009, fokus memproduksi gula pasir untuk industri ma­kanan dan minuman. Abuan menjelaskan, sejak beroperasi tiga bulan pertama Makassar Tene sudah mampu mendistribusikan gula industri ke KTI. Makassar Tene saat ini berusaha menaik­kan produksi dari 1.200 mendekati maksimal 1.500 ton per hari.

Dia menerangkan, raw material yang diolah di pabrikan Makassar Tene diimpor dari Australia. Sejak April sampai awal Juli 2009 total raw material yang diimpor sudah mencapai 75.000 ton.

“Kami masih menda­tangkan raw material­ dari Australia karena produksi lokal tidak mencukupi. Kedepan kami mengupa­yakan menggunakan gula coklat dalam negeri,” katanya.
Dia menjelaskan, penggunaan raw material impor akan dikurangi dan diganti dengan hasil pro­duksi PTPN XIV.

»» read more

Selasa, Juli 07, 2009

Bola penggiling batu bara rusak

PALU: Suplai daya listrik dari PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) Mpanau Palu, Sulawesi Tengah kurun waktu beberapa hari terakhir ini terus berkurang akibat kerusakan pada sistem penggilingan batubara.

General Manager PT Pusaka Jaya Palu Power (PJPP) Slamet Viktor Panggabean menjelaskan, dalam beberapa hari terakhir ini, dua unit PLTU yang berkapasitas 30 megawatt (MW) hanya mampu mensuplai daya antara 17-20 MW.

“Kami terpaksa mengurangi beban suplai daya listrik ke PLN, sebab salah satu dari dua unit PLTU mengalami kerusakan,” katanya di Palu, kemarin.

Kerusakan terjadi pada bola penggilingan batubara, dan alat pengganti yang rusak tersebut kini masih sementara dalam perjalanan dari Jakarta ke Palu.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini alat dimaksud sudah tiba dan segera dipasang agar suplai daya listrik ke PLN terutama mendukung pelaksanaan Pilpres pada 8 Juli 2009,” ujarnya.

PLTU Mpanau dalam kondisi normal bisa mensuplai daya listrik hingga 27 MW sesuai dengan kontrak penjualan/pembelian daya listrik antara PT PJPP dengan pihak PLN.

Menyangkut stok batubara, Panggabean menjamin cukup untuk memenugi kebutuhan sebab stok yang ada saat ini mencapai 20.000 ton sementara pemakaian batubara PLTU Mpanau Palu berkisar antara 400-500 ton perhari.

Khusus pengadaan batubara, pihak PJPP akan berupaya agar pasokan dilakukan secara kontinyu dalam jumlah memadai sesuai kebutuhan.

Turunnya pasokan daya PLTU Mpanau ini memperparah kondisi kelistrikan di sistim Palu karena saat ini pemadaman bergilir tidak hanya terjadi pada malam hari (beban puncak) tetapi juga siang hari.

ihak PLN tidak bisa memastikan kapan pemadaman bergilir itu berakhir karena dua unit PLTD PLN di Silae kini dalam keadaan rusak.

Sementara itu PT PLN Cabang Palu telah menyiapkan genset khusus untuk menjamin ketersediaan pasokan listrik menghadapi pelaksanaan Pilpres 8 Juli 2009.

“Kami sudah berkoordinasi dengan pihak KPUD provinsi, kabupaten dan kota menyangkut pasokan listrik untuk kebutuhan pelaksanaan Pilpres,” kata Kepala Humas PLN setempat Petrus Walasari, di Palu, Senin.

Ia menjelaskan, penyediaan genset khusus sudah dilakukan sejak Pemilu Legislatif lalu. “Jadi soal kebutuhan daya listrik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pilpres dijamin dapat terpenuhi meski pemadaman aliran listrik dipastikan masih berlanjut.

Pemadaman aliran listrik yang melanda sistem kelistrikan Palu yang sudah berlangsung lebih sebulan terakhir ini masih berlanjut hingga batas waktu belum diketahui.

Menurut dia, pemadaman aliran listrik yang diberlakukan PLN karena dua dari 10 mesin PLTD (Pembangkit Listrik tenaga Diesel) saat ini tengah menjalani masa pemeliharaan rutin.

Selama dua PLTD unit VI dan VIII tidak beroperasi dan sedang dalam tahap perbaikan, PLN mengalami kekurangan daya sekitar lima megawatt (MW) pada saat beban puncak.

Pemadaman aliran listrik pada malam hari masih berlanjut, namun dijamin tidak akan menghambat pelaksanaan pilpres, sebab PLN sudah menyiapkan genset dengan kapasitas satu MW perunit.

Mesin genset akan diperioritaskan pada tempat-tempat strategis seperti kantor KPUD dan pemerintah di kabupaten/kota di provinsi itu. Ia juga berharap suplai daya listrik dari PLTU Mpanau milik PT PJPP (Pusaka Jaya Palu Power) bisa berjalan normal dan lancar.

Kepada pelanggan PLN, Petrus juga terus menghimbau agar memadamkan lampu yang tidak terlalu penting pada saat beban puncak untuk mengurangi beban pembangkit.

“Beberapa bulan ini ada kecenderungan peningkatan beban yang berarti penggunaan listrik naik. Karena itu kami menghimbau pelanggan untuk memadamkan lampu yang tidak perlu saat beban puncak untuk meminimlaisasi defisit daya PLN,” ujarnya.

»» read more

Tarif seluler turun ikut memicu deflasi

KENDARI: Dua bulan berturut-turut pada Mei dan Juni, Kota Kendari mengalami deflasi masing masing 0,39% dan 0,87% (m-t-m). Hal ini menjadi perhatian banyak kalangan sebab selama 10 tahun terakhir, Kendari tercatat sebagai kota dengan angka inflasi jauh di atas nasional, yaitu berkisar 10%.

Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tenggara dalam rilisnya mengemukakan salah satu penyebab deflasi dua bulan terakhir adalah penurunan indeks harga kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang mencapai -0,77%. Penurunan tersebut merupakan yang tertinggi dibanding kelompok penyumbang inflasi lain seperti bahan makanan.

Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS Sultra Wazalima menyebutkan tarif seluler memiliki andil sekitar -0,31% dari kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Hal itu disebabkan jumlah pengguna jasa seluler cukup besar.

“Dari sekitar 250.000 penduduk Kendari, hampir 70% adalah pengguna seluler. Itu juga mengindikasikan telepon seluler telah menjadi kebutuhan pokok menyamai kelompok perumahan, air, listrik, dan gas,” jelasnya, pekan lalu.

Wazalima mengatakan pada Juni Kendari berada di urutan keempat kota yang mengalami deflasi setelah Ambon, Ternate, dan Maumere. Tahun lalu, laju inflasi Sultra mencapai 10%. Laju inflasi Sultra periode Januari–Juni 2009 hanya sekitar 2,64%. Wazalima memperkirakan inflasi akan bertahan di kisaran tersebut hingga akhir tahun, kecuali terjadi kejadian luar biasa yang bisa menyebabkan harga kebutuhan pokok naik signifikan.

Sementara itu, sejumlah pelanggan telepon seluler juga mengakui, penggunaan pulsa sejak adanya promo tarif hemat berkurang signifikan. Seperti yang diungkapkan Kiki, salah seorang pelanggan seluler. “Bujet pulsa menurun hingga 50%, dari Rp200.000 per bulan menjadi Rp100.000 per bulan. Ini bisa berlanjut karena masyarakat memang membutuhkan tarif murah,” katanya.

»» read more

Gernas kakao tersendat, dana baru cair 0,41%

MAKASSAR: Pemprov Sulsel memprediksi gerakan nasional (gernas) kakao di Sulsel tahun 2009 berjalan lambat, menyusul anggaran revitalisasi yang terealisasi baru sekitar 0,41% dari total Rp302,86 miliar.

Kepala Dinas Perkebunan, Burhanuddin M menjelaskan kegiatan nasional itu terhambat masalah sinkronisasi penawaran dan pelaporan pemkab ke pemerintah pusat. Termasuk hasil evaluasi gernas tiga bulan terakhir yang dilaksanakan di Denpasar, Bali.

Data pelaporan gernas di Sulsel memperlihatkan realisasi anggaran pembangunan lahan dan revitalisasi kakao baru sekitar Rp40,67 miliar dari total anggaran Rp302,86 miliar. Ada 11 kabupaten yang masuk program gernas yakni Pemprov Sulsel, Bantaeng, Bone, Soppeng, Wajo, Pinrang, Sidrap, Enrekang, Luwu, Luwu Timur, dan Luwu Utara.

Dia menjelaskan, ada empat kawasan yang sementara melaksanakan revitalisasi, yakni Kabupaten Bantaeng, Bone, Enrekang, dan Luwu. Sementara tujuh daerah lain menunggu hasil pelaporan dan hasil pemenang tender.

“Evaluasi gernas di Bali akan mengganggu realisasi anggaran karena banyak syarat yang diatur tidak bisa dipenuhi petani kakao,” kata Burhanuddin kepada Bisnis di sela-sela acara Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan (Monek) Dinas Perkebunan di Hotal Grand Palace, kemarin.

Pertemuan monek itu diikuti perwakilan dinas perkebunan dari 23 kabupaten di Sulsel. Dalam pertemuan juga dibahas soal pengembangan tanaman kopi di Enrekang dan Tana Toraja. Dia menjelaskan, pengembangan kakao di Sulsel juga terganggu persyaratan revitalisasi yang disyaratkan Dirjen Perkebunan.

Beberapa petunjuk pelaksanaan yang sulit dilaksanakan, yakni lahan kakao harus digarap ulang dengan cara membongkar dan menebang tanaman hingga ke akar. “Untuk pembongkaran ini membutuhkan waktu dan biaya karena lahan cukup luas,” katanya.

Dirjen juga menginstruksikan kegiatan sambung samping untuk semua tanaman. Namun kegiatan sambung samping agak sulit dilaksanakan karena menelan biaya Rp5.000 per pohon.

Burhanuddin menjelaskan, saat ini pemprov sedang mengusulkan anggaran untuk pengembangan tanaman kopi organik di Kabupaten Enrekang dan Tana Toraja. Pengembangan tanaman kopi tersebut, katanya, karena permintaan pasar lokal dan internasional, seperti Jepang, Amerika dan Eropa.

Bahkan menurutnya kopi Sulsel sangat disukai di luar negeri karena memiliki cita rasa khas. Untuk itu dia meminta semua kabupaten membuat penawaran dan laporan mengenai potensi lahan pengembangan kopi.

“Kami sudah meminta semua kabupaten mulai belajar membuat laporan dan penawaran yang benar. Tanaman kopi sudah saatnya dikembangkan kembali untuk memenuhi pasar internasional,” ungkapnya.

»» read more

Tambang Poboya harus dibatasi

PALU: Pengelolaaan wilayah tambang emas di Desa Poboya, Kota Palu, harus dibatasi agar tidak terkena dampak lingkungan, sosial budaya dan ekonomi. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Tengah, Wilianita Selviana mengatakan sebaiknya wilayah pengelolaan tambang dibatasi untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih.

“Demikian juga penggunaan tromol dan merkuri serta harus ada pembinaan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, untuk meminimalisir dampak lingkungan yang lebih serius,” katanya di Palu, kemarin.

Sementara hampir sebagian besar masyarakat Poboya juga beralih dari bertani dan berkebun menjadi penambang. Di lain sisi, penggalian material sangat beresiko bagi keselamatan warga karena teknologi yang digunakan masih sangat sederhana.

Di lokasi tambang alat penghancur material atau tromol untuk memisahkan kandungan emas dengan menggunakan merkuri semakin banyak.”Ini sangat memprihatinkan dan telah menimbulkan dampak yang ur biasa,” tandas Wilianita.

Walhi menilai, operasi pertambangan di Poboya saat ini masih skala kecil dengan menggunakan teknologi sederhana. Pilihan warga sebagai penambang karena alasan ekonomi, karena itu perlu dicarikan sumber ekonomi alternatif di luar pertambangan.

“Sebagian besar masyarakat Poboya kan punya lahan pertanian dan areal peternakan, kenapa tidak itu yang dimaksimalkan,” usulnya memberi solusi. Ia mengatakan, Pemkot Palu harus konsisten dengan statment penertiban tambang Poboya dan mendukung upaya sektor budidaya pertanian dan peternakan bagi warga. Diharapkan masyarakat tidak menambang pada musim panen.

»» read more

Senin, Juli 06, 2009

Surplus dua juta ton masih terjangkau

MAKASSAR: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sulawesi Selatan masih optimistis dapat menjangkau target surplus beras dua juta ton tahun ini kendati angka ramalan II (ARAM II) menunjukkan sasaran itu cukup jauh. Seperti diketahui, untuk mencapai surplus beras dua juta ton, produksi padi harus menembus 5,08 juta ton gabah kering giling (GKG) yang jika dikonversi ke beras sekitar 3,18 juta ton. Konsumsi lokal dan pengadaan beras Bulog sekitar sejuta ton.

Tetapi, Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel pekan lalu mengeluarkan prediksi dalam bentuk ARAM II bahwa produksi padi daerah itu tahun ini diperkirakan hanya sekitar 4,14 juta ton, terdiri atas 4,11 juta ton padi sawah dan 0,03 juta ton padi ladang.
ARAM II memasukkan realisasi panen Januari-April dan memprediksi peluang panen Mei-Agustus serta September-Desember. BPS masih akan merilis data ARAM III yang notabene lebih akurat dibanding ARAM II pada September atau Oktober.

Kepala Dinas Pertanian Sulsel Lutfi Halide mengatakan masih ada musim tanam April-September yang menurutnya bakal lumayan besar. Sejumlah daerah yang memakai sistem irigasi teknis juga dapat menanam kembali segera setelah panen.

Dia menyebut pihaknya telah membagikan bibit padi hibrida ke beberapa daerah sentra produksi, a.l. Luwu Raya, Sidrap, Pinrang, dan Bone yang bila dijumlahkan dapat mencapai 90.000 hektare.

“Produktivitas padi hibrida ini tinggi sekali antara 10 ton per ha bahkan ada yang mencapai 13 ton, sedangkan rerata produktivitas benih biasa 4-5 ton.

Saya yakin bisa (surplus dua juta ton),” katanya melalui telepon genggam saat dihubungi di Jakarta, pekan lalu.Lutfi menuturkan dinas terkait sepanjang tahun ini telah mengupayakan berbagai cara untuk memompa produksi padi.

Dia mengatakan seluruh upaya tersebut sejauh ini berjalan lancar dan pemantauan di lapangan juga menunjukkan aktivitas menanam relatif lancar.

“Masih banyak daerah sentra yang belum masuk musim tanam. Sementara di sektor timur yang menggunakan pompanisasi dan irigasi teknis bisa menanam lagi setelah panen,” ungkapnya.

Output ARAM II hanya naik tipis 1,4% atau 56.140 ton dibanding angka tetap (ATAP) 2008 yang berada di kisaran 4,08 juta ton. Kenaikan dipicu pertambahan luas panen sebesar 4.560 hektare menjadi 840.853 ha serta peningkatan produktivitas 0,4 kuintal per ha ke tingkat 49,23 kuintal per ha.

Dinas Pertanian memproyeksikan luas panen harus meroket hingga 868.411 ha dengan produktivitas 58 kuintal atau 5,8 ton per ha agar produksi dapat mencapai 5,08 juta ton GKG. Dengan demikian, dari berbagai sisi, yakni produksi, luas panen, hingga produktivitas, output ARAM II menunjukkan pertumbuhan pada tahun 2009 masih jauh dari sasaran.

Sulit Pendapat agak berbeda disuarakan Kabid Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel Laode Sarman saat diminta tanggapannya mengenai hasil ARAM II. Menurutnya, surplus beras dua juta ton sangat sulit diwujudkan menyusul minimnya realisasi perluasan lahan dan relatif rendahnya produktivitas.

Namun, Laode menambahkan sasaran tersebut memang tidak mustahil digapai asalkan terjadi perkembangan yang luar biasa. “Saya rasa itu (target surplus) akan sulit. Memang masih ada waktu setengah tahun ini siapa tahu terjadi sesuatu yang luar biasa, tapi saya tetap beranggapan sulit sekali mencapainya tahun ini,” kata Laode.

Laode yang juga pakar tanaman pangan itu mengemukakan harga padi dan beras di tingkat petani sepanjang tahun ini cukup baik sehingga tidak menimbulkan disinsentif berupa alih tanam lahan.

Dia mengatakan persoalan yang dihadapi murni masalah teknis yang meliputi kemampuan mencetak sawah baru dalam jumlah lebih besar serta peningkatan produktivitas.

»» read more

Mayofield diminta kembalikan aset Perusda Sulsel

MAKASSAR: Perusahaan Daerah (Perusda) Sulawesi Selatan mengeluarkan surat peringatan kepada pengelola Mayofield Mall Maricaya.

Mayofield Grup dinilai tidak mematuhi kontrak kerja pengelolaan Mall Maricaya dengan tidak membayar uang muka Rp25 juta per bulan dan tunggakan profit sharing Rp500 juta.

“Kami akan memanggil pimpinan Mayofield untuk membicarakan persoalan Maricaya Mall. Jika surat kami tidak dipatuhi maka kami akan mengambil aset secara sepihak,” kata Dirut Perusda Sulsel, Haris Hody Sabtu.

Haris menjelaskan, Mall Maricaya yang terletak di Jalan Sungai Saddang Makassar, merupakan aset Perusda Sulsel yang masa kontrak kerjanya akan berakhir tahun 2011. Mayofield Grup merupakan investor keempat yang mengelola Maricaya Mall sejak tahun 2007.

Maricaya Mall sebelumnya bernama Latanete Plasa yang mengalami kerugian sejak tahun 2006. Gedung berlantai lima ini, merupakan bekas pusat perdagangan busana dan asesoris yang dikelola Matahari Departement Store (MDS).

Selain masalah tunggakan perusda, kata Haris, manajemen Mayofield juga diwajibkan menyelesaikan kewajiban kepada kepada pihak ketiga yang merupakan pemilik kios di Maricaya Mall.

Menurutnya, kinerja Mayofield di Maricaya Mall sejak 2007 sampai triwulan I 2009 makin terpuruk. Dia mengungkapkan, sejak September 2007 manajemen Mayofield tidak pernah menyelesaikan pembayaran uang muka dan profit sharing.

Selama itu pula Mayofield dianggap gagal menjalankan proses bisnis di Maricaya Mall.
“Pengelola Mayofield tidak pernah memberikan laporan kinerja Maricaya Mall. Kami sangat kecewa dengan sistem pengelolaan Mayofield terhadap aset perusda,” ungkapnya.

Surat peringatan yang diterbitkan perusda, mengenai penghentian kerja sama pengelolaan Maricaya Mall. Jika dalam pembicaraan tidak ditemukan solusi maka pihak perusda akan mengambil kembali Maricaya Mall. Sementara manajemen Mayofield ditetapkan diwajibkan melunasi tunggakan dan profit sharing ke perusda.
Haris menambahkan, perusda saat ini juga sedang melaksanakan inventarisasi 100 ruko yang berdiri di sekitar Mayofield Mall Maricaya.

Ruko dan Mall Maricaya dibangun di atas lahan seluas 23.000 m2 atau 2 ha yang merupakan aset perusda. Sesuai perjanjian, masa kontrak kerja mall dan ruko akan berakhir tahun 2011.

“Semua yang berdiri di lahan perusda hanya memiliki sertifikat hak guna bangunan (HGB). Kami tidak akan bertindak sepihak, namun akan mengajak pemilik toko untuk berdialog,” katanya.

»» read more

Hunian hotel bintang Mei tertinggi

MAKASSAR: Tingkat isian Kecuali hotel bintang tiga, seluruh hotel membukukan okupansi terbesar selama Januari-Mei pada bulan kelima tersebut. Level hunian hotel bintang lima tercatat paling tinggi, yaitu 56,32%. Berdasarkan catatan Bisnis, di Sulsel saat ini hanya terdapat dua hotel bintang lima masing-masing Hotel Sahid Jaya dan Hotel Imperial Aryaduta Makassar.

Hotel bintang empat mengekor di tempat kedua dengan keterisian 43,29%, disusul berurutan hotel bintang tiga hingga satu. Okupansi hotel bintang satu pada Mei hanya 27,88%. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulsel Anggiat Sinaga mengatakan hunian hotel bintang tiga dan empat termasuk bergerak paling dinamis.

Dalam kelompok ini tercatat sejumlah hotel seperti Hotel Santika, Hotel Horison, Hotel Clarion, Hotel Quality, dan Hotel Singgasana. Hotel bintang tiga dan empat itu, beserta hotel bintang lima Sahid dan Aryaduta, terletak di lokasi strategis di Kota Makassar.

Ketua PHRI Makassar Kwandy Salim menuturkan hunian hotel di kota itu biasanya mengikuti aktivitas MICE (meeting, incentive, convention, exhibition). Apabila kegiatan MICE banyak, tingkat isian kamar juga umumnya melonjak.

“Bisnis hotel ini sangat ditunjang oleh MICE, apalagi di Makassar. Kami berharap MICE makin banyak baik bertaraf nasional maupun internasional, di mana pemerintah yang mengundangnya,” katanya, pekan lalu.

Anggiat menambahkan PHRI pekan ini akan mengadakan roadshow ke wilayah selatan Sulsel, a.l. Jeneponto, Bulukumba, dan Bantaeng untuk menghimpun masukan dari daerah terkait strategi pengembangan pariwisata provinsi itu khususnya untuk menarik wisatawan mancanegara.

PHRI menilai makin bagus perkembangan daerah wisata di kabupaten diharapkan makin besar buahnya bagi tingkat hunian. Rerata lama menginap tamu asing di Sulsel pada Mei sekitar 2,65 hari, meningkat dari April sebesar 2,49 hari. Sementara itu, lama menginap tamu domestik juga naik tipis menjadi 1,74 hari dari sebelumnya 1,73 hari.

Rerata waktu menginap tamu asing yang paling panjang terjadi pada Januari sebesar 3,16 hari, sedangkan waktu terlama tamu Indonesia 2,17 hari juga pada Januari.

»» read more

Rabu, Juli 01, 2009

Kredit CIMB Niaga di KTI naik 10%

MAKASSAR: Kredit PT Bank CIMB Niaga Tbk di kawasan timur Indonesia (KTI) menjelang akhir semester I tahun ini hampir menembus Rp3 triliun atau tumbuh sekitar 10% dibanding posisi Desember 2008.

Bank hasil merger PT Bank Niaga Tbk dan PT Bank Lippo Tbk tersebut sekarang mempunyai 46 kantor cabang di seluruh KTI dan berencana terus menambah di kota/kabupaten yang prospektif.

Indonesia Timur Sales & Distribution Area Manager CIMB Niaga Rahmat Haris mengatakan 30% kredit disalurkan ke segmen investasi khususnya sektor pertambangan dan perkebunan.

Dia menilai dua sektor itu masih sangat menjanjikan kendati sempat melemah setelah krisis ekonomi global pecah. Kredit investasi pertambangan dan perkebunan terutama mengalir untuk dua komoditas, yaitu batu bara dan sawit.

Mayoritas debitur, papar Rahmat, menggunakan pinjaman untuk membeli alat berat, sarana transportasi, dan alat produksi lainnya. Dia menjelaskan CIMB Niaga tetap akan mengguyurkan kredit ke sektor pertambangan dan perkebunan.

“Bagi kami, kredit investasi alat berat dan keperluan pertambangan dan perkebunan lainnya merupakan segmen yang prospektif. Ke depan tampaknya masih seperti itu,” kata Rahmat, kemarin.

CIMB Niaga juga menggelontorkan hingga 30% kredit ke segmen modal kerja khususnya yang berkaitan dengan usaha komoditas perkebunan dan pertambangan. Selebihnya, kredit diserap debitur konsumer.



Modal kerja

Rahmat mengatakan pihaknya malah belum banyak melepas kredit modal kerja sektor perdagangan, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang kurang menentu. Hal ini agak berbeda dari sejumlah bank papan atas yang cukup meminati sektor ini.

“Sektor perdagangan di KTI kami lihat stagnan. Masih stabil tapi hanya akan tumbuh apabila ekonomi membaik,” ujarnya. Bank Indonesia memberikan persetujuan atas merger Bank Niaga dan Bank Lippo pada 1 November 2008. Merger ini untuk memenuhi asas kepemilikan tunggal (single presence policy) sebab Bank Niaga dan Lippo sama-sama dimiliki CIMB Group.

Khazanah Nasional Berhad sebagai pemilik CIMB Group menyiapkan dana sebesar Rp7,1 triliun untuk biaya merger dan penawaran fasilitas siaga (voluntary stand-by facility) Bank Niaga dan Bank Lippo.

Merger ini membuat modal ditempatkan dan modal disetor Bank CIMB Niaga naik dari sebelumnya Rp998,86 miliar menjadi Rp1,55 triliun. Sebanyak 10.560 karyawan atau sekitar 96% gabungan staf Niaga dan Lippo menjadi bagian dari CIMB Niaga.

Integrasi sistem tersebut menghasilkan jaringan cabang kelima terbesar nasional, yakni 655 kantor, serta jaringan ATM terbesar keempat sebanyak 1.279 ATM.

Per 31 Maret 2009, kapitalisasi pasar CIMB Niaga di Bursa Efek Indonesia mencapai Rp11,25 triliun. Perseroan kini menjadi bank terbesar keenam di Indonesia dari sisi aset. Total kredit disalurkan per 2008 menembus Rp72,2 triliun atau tumbuh sekitar 23% dibanding akhir tahun sebelumnya Rp58,4 triliun.

Pada kurun sama, perseroan menggenggam laba bersih Rp678 miliar, turun dari Rp1,5 triliun pada 2007 akibat koreksi penghasilan operasional bersih dan beban penggabungan usaha. Rahmat mengatakan perseroan berupaya mempertahankan pertumbuhan semester I sekitar 10% pada semester II.

»» read more

Pemkab Keerom & PT Tandan buka kebun sawit

JAYAPURA: Pemerintah Kabupaten Keerom, Papua, menggandeng PT Tandan Sawita Papua (TSP) membuka perkebunan kelapa sawit dengan pola kemi-traan.

PT TSP merupakan anak perusahaan konglomerasi Grup Rajawali. Perusahaan ini membuat kesepakatan dengan Pemkab Keerom membangun kebun sawit di Distrik Arso Timur seluas 26.300 hektare.

Hal tersebut dike-mukakan Wakil Ketua DPRD Keerom Herman Yoku di Arso, ibu kota Keerom, kemarin. Keterlibatan TSP, menurutnya, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat terutama penyerapan tenaga kerja.

Terkait hak ulayat masyarakat di atas tanah yang dikelola investor perkebunan sawit, pemkab telah mengadakan pertemuan segi tiga dengan investor dan masyarakat pemilik hak ulayat.

Dalam pertemuan itu, kata Herman, disepakati hak dan kewajiban setiap pihak terutama kewajiban TSP kepada pemilik hak ulayat.

Menurutnya, TSP dimin-ta menata dan membangun pemukiman masyarakat di sekitar perkebunan, serta meningkatkan sarana dan prasarana umum.

Selain itu, diwajibkan membina dan membantu mengangkat ekonomi masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan perkebunan.

TSP menggelar pelatihan keterampilan bagi calon karyawan yang akan direkrut perusahaan ini, maupun bagi masyarakat sekitar disesuaikan dengan bakat dan kemampuan mereka.

Sedangkan mengenai status hak ulayat, menurut Herman, telah dilepaskan secara resmi kepada TSP untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit. Meski demikian, paparnya, tanah tersebut tetap menjadi milik masyarakat.

»» read more

Teror bom kembali landa Palu

PALU: Teror bom kembali melanda Kota Palu, Sulawesi Tengah. Pagi kemarin, sekitar pukul 09.40 Wita, peristiwa tersebut terjadi di Jl. RE Martadinata, tepatnya kantor PT Utama Taksi, di Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Utara.

Namun, berdasarkan penyisiran selama lebih dari dua jam, Tim Penjinak Bahan Peledak (Jihandak) Brimob Polda tidak menemukan bahan peledak di sekitar tempat kejadian perkara.

“Nihil Pak,” ungkap seorang personel Jihandak yang masih mengenakan pakaian rompi anti bom ketika melaporkan penyisiran kepada Kapolresta Palu AKBP Andean Bonar Sitidjak. Teror bom berawal dari laporan Irma (33), karyawati yang bertugas pada bagian operator PT Utama Taksi.

Irma mengaku mendapat telepon dari pria tidak dikenal yang mengatakan, “Hati-hati kamu. Di situ ada saya pasang bom”. Kontan wanita yang bekerja di perusahaan yang mengoperasikan taksi argometer terbesar di ibu kota Sulawesi Tengah itu ketakutan, namun berusaha menghubungi atasannya untuk melaporkan ancaman ini guna diteruskan kepada polisi.

Setelah menerima laporan, aparat Jihandak yang bermarkas di Kelurahan Mamboro berjarak sekitar 10 km dari TKP segera menuju PT Utama Taksi untuk melakukan penyisiran menggunakan metal detektor dan alat pendeteksi bom.

Penyisiran itu dimulai dari halaman dan pinggiran bangunan kantor, kemudian masuk ke semua ruangan kerja dan dapur. Tetapi, setelah melakukan sterilisasi selama dua jam hingga sekitar pukul 13:00 Wita, para petugas terlatih ini sama sekali tidak menemukan bahan peledak atau benda berbahaya lain yang mencurigakan.

Irma sendiri saat menerima telepon sempat menanyakan identitas pelaku, namun yang bersangkutan segera menutup pembicaraan.

Kapolres Sitindjak yang dikonfirmasi wartawan di TKP mengenai kejadian itu belum bersedia memberikan keterangan. Kasat Reserse dan Kriminal AKP Stepanus MT SIK mengatakan pihaknya masih akan menghimpun keterangan dari sejumlah karyawan, termasuk pimpinan PT Utama Taksi.

Dia juga menyatakan belum mengetahui motif di balik teror bom tersebut, namun pihaknya merespon serius penyelidikan kasus ini sebab dampaknya telah meresahkan masyarakat.

Saat muncul teror, puluhan karyawan di dalam bangunan kantor PT Utama Taksi sempat berhamburan keluar karena khawatir terjadi sesuatu yang dapat mencelakakan diri mereka.

Teror bom yang berlangsung menjelang pelaksanaan pemilu presiden ini tidak mempengaruhi situasi keamanan dan ketertiban secara umum di Kota Palu. Masyarakat setempat tetap beraktivitas seperti biasa.

»» read more