Laporan Sulfaedar
MAKASSAR: Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) mendesak pemerintah menggunakan 400 KUD di Sulsel menyalurkan pupuk bersubsidi. Desakan itu menyusul tindakan distributor yang memperlambat penyaluran 70 ribu ton pupuk bersubsidi. Akibatnya para petani dan petambak kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.
“Penyaluran yang berbelit-belit memicu kenaikkan harga empat jenis pupuk bersubsidi, yakni urea, SP36, ZA, dan NPK. Tawaran Dekopin agar penyaluran pupuk lebih efektif dan cepat melalui KUD,” kata Wakil Ketua Dekopin Wilayah Sulsel Asrullah kepada Bisnis, kemarin di Makassar.
Asrullah mempertegas agar pemerintah kembali menggunakan sistem penyaluran yang pernah dilakukan KUD, di mana alurnya lebih singkat dan tepat sasaran. Jika pemerintah tidak segera merespon penawaran tersebut maka permasalahan kelangkaan dan mahalnya harga pupuk akan terus terjadi setiap musim tanam.
“Pemerintah harus meninjau kembali sistem distribusi pupuk bersubsidi. Penyaluran melalui KUD di masa lalu sudah terbukti tepat sasaran. Penanganan melalui KUD menjamin tidak terjadi kelangkaan, termasuk tidak ada kenaikkan harga jual pupuk,” ucap dia. Dia menerangkan selama ini KUD memiliki hubungan langsung dengan petani di tingkat kota kecamatan sampai di desa-desa. Sementara kelangkaan dan kenaikkan harga jual pupuk disebabkan ulah spekulan yang mencoba mengambil keuntungan dengan cara memperlambat penyaluran.
.jpg)
