Home - Photo - Blogger

Subscribe: Posts Subscribe to Revolution ChurchComments

Kamis, November 27, 2008

Pemprov akan suntik Bank Sulsel Rp10 miliar

Laporan Afandy Fatriah Mansyur

MAKASSAR: Pemerintah Provinsi Sulsel akan menyuntikkan modal penyertaan baru sebesar Rp10 miliar di PT Bank Sulsel pada 2009. Pasalnya, kepemilikan saham Pemprov Sulsel saat ini terus tergerus. Kini besarnya hanya 47,66% dari kemungkinan tertinggi 51%.

Komisaris Utama Bank Sulsel A.Muallim yang merupakan wakil pemprov di bank pembangunan daerah tersebut menuturkan langkah ini sesuai amanah Perda No.13 Tahun 2003 tentang Bank Sulsel yang mewajibkan Pemprov memertahankan posisi mayoritas di tubuh lembaga keuangan lokal. Selain itu, kepemilikan hingga 51% juga diharapkan memberi bagi hasil berupa dividen lebih besar bagi Pemprov.

“Di tahun 2009, kami akan suntikkan Rp10 miliar dari APBD untuk memertahankan mayoritas saham Pemprov di Bank Sulsel,” ujar Muallim kepada Bisnis, belum lama ini.

Suntikan tersebut terbilang sangat kecil disbanding 2007 yang mencapai Rp20 miliar ataupun proyeksi rapat umum pemegang saham (RUPS) Bank Sulsel 2009 yang menganggarkan permodalan baru Rp40 miliar. Namun, kata Muallim, dana Rp10 miliar sudah cukup untuk mengembalikan posisi mayoritas di Bank Sulsel pada 2009.

Muallim mengatakan untuk memertahankan kedudukan sebagai pemegang saham mayoritas, dapat dilakukan penambahan setoran modal melalui APBD. Selain itu, bisa dibuat regulasi yang membatasi penambahan modal dari pemkab/pemkot. Untuk mencapai saham mayoritas dari 47,66% menjadi 51% diperlukan penambahan modal sekitar Rp40 miliar.

“Untuk mengurangi selisih 2% saja, kami membutuhkan anggaran Rp10 miliar,” ujar Muallim. Muallim mengatakan upaya penguasaan saham tersebut juga untuk meredam potensi konflik antara pemkot dan pemkab yang memperebutkan bagi hasil dividen Bank Sulsel.

Sepuluh kabupaten/kota pemegang saham Bank Sulsel yang cukup signifikan a.l. Pangkep Rp22,5 miliar, Selayar Rp20 miliar, Wajo Rp18,3 miliar, Pinrang Rp19 miliar, dan Makassar Rp17 miliar. Di samping itu Takalar Rp13,9 miliar, Jeneponto Rp12,5 miliar, Bantaeng Rp11 miliar dan Luwu Timur Rp10 miliar.

“Kami mau saham Pemprov dominan sehingga bisa mengambil kebijakan strategis,” ujarnya.