MAKASSAR: Pemprov Sulawesi Selatan tengah merancang sebuah kompetisi penanaman modal antarkabupaten/kota dalam rangka peningkatan iklim investasi dan kenyamanan berusaha di daerah itu.
Kepala Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Sulsel Irman Yasin Limpo mengatakan kompetisi semacam investment award tersebut rencananya digelar setiap tahun sekaligus sebagai evaluasi bagi setiap pemda.Saat ini, kata dia, desain kompetisi terus dimatangkan dengan melibatkan sebanyak mungkin pemangku kepentingan, a.l. pemda terkait, akademisi, dunia usaha, pers, dan lembaga survei profesional.
Dia menyebut langkah ini akan menjadi terobosan untuk memperbaiki wajah investasi. “Tim kami sekarang melakukan survei ke seluruh kabupaten/kota termasuk SKPD (satuan kerja perangkat daerah) dinas terkait di tingkat provinsi. Kami meminta masukan dari juri kompeten untuk menilai performa mereka,” kata Irman, kemarin.
Irman menjelaskan ada empat kriteria besar yang menjadi penilaian pemenang. Pertama, perlakuan terhadap investor/pengusaha sebelum berinvestasi. Kedua, fasilitas yang diberikan kepada mereka.“Kami ingin mengetahui seberapa mudah mereka mendapatkan izin, bagaimana prosesnya, apakah mereka puas,” tukasnya.
Ketiga, kata dia, perlakuan kepada investor/pengusaha selama berinvestasi. Terakhir, pembinaan seperti apa yang diberikan pemprov.Irman mengatakan seluruh proses survei dan penilaian juri diharapkan rampung dalam kurun waktu sebulan ini agar pemenang dapat diumumkan pada Desember.
Daerah yang menang, kata dia, diharapkan menjadi model bagi wilayah lain yang masih ketinggalan. Sebaliknya, daerah yang diketahui buruk bagi investasi bakal dituntut memperbaiki diri secepatnya.Dia mengatakan ini baru upaya awal sehingga mungkin terdapat banyak kekurangan, termasuk dalam indikator yang dijadikan penilaian. Namun, dia berjanji BPPMD akan terus menyempurnakannya.
Merujuk data lembaga itu, realisasi penanaman modal asing (PMA) di Sulsel hingga September 2009 mencapai US$64 juta. Angka ini disebut meningkat 156% dibanding periode sebelumnya tahun lalu sekitar US$25 juta. Realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) menjadi Rp11,48 triliun atau naik tipis 3,8% dari tahun lalu Rp11,05 triliun.
Rantai birokrasi
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulsel Latunreng mengatakan pihaknya menyambut baik gebrakan pemerintah tersebut. Namun, dia mengingatkan masih banyak pekerjaan rumah lebih mendasar yang perlu diselesaikan.“Kompetisi selalu baik untuk memacu orang berusaha lebih keras. Mudah-mudahan seluruh perangkat di daerah tergerak memperbaiki diri. Tetapi, ini belum cukup,” kata Latunreng.
Dia mengatakan rantai birokrasi investasi berupa perizinan dan sebagainya di tingkat kota/kabupaten maupun dinas terkait di provinsi sampai sekarang masih terlalu panjang. Dia menantang pemerintah mengevaluasi hal itu.Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Sulsel Ridwan Djabir sependapat. Dia mengusulkan pemprov dan pemda lainnya lebih agresif menerapkan prinsip penghargaan dan sanksi (stick and carrot) demi menggenjot iklim investasi.
Ridwan juga mendesak pemda menawarkan insentif maupun kemudahan berbisnis yang lebih konkrit bagi dunia usaha. Pasalnya, selama ini janji manis yang diterima investor umumnya masih bersifat umum
Dia menekankan pemerintah tidak akan pernah merugi bila mempermudah perizinan dan mengurangi biaya investasi. Sebab, paparnya, penanaman modal pada akhirnya bakal berdampak positif dengan penciptaan lapangan kerja dan konsumsi.“Kami mendukung apapun terobosan untuk membuat iklim investasi lebih baik,” kata dia.
Kepala Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Sulsel Irman Yasin Limpo mengatakan kompetisi semacam investment award tersebut rencananya digelar setiap tahun sekaligus sebagai evaluasi bagi setiap pemda.Saat ini, kata dia, desain kompetisi terus dimatangkan dengan melibatkan sebanyak mungkin pemangku kepentingan, a.l. pemda terkait, akademisi, dunia usaha, pers, dan lembaga survei profesional.
Dia menyebut langkah ini akan menjadi terobosan untuk memperbaiki wajah investasi. “Tim kami sekarang melakukan survei ke seluruh kabupaten/kota termasuk SKPD (satuan kerja perangkat daerah) dinas terkait di tingkat provinsi. Kami meminta masukan dari juri kompeten untuk menilai performa mereka,” kata Irman, kemarin.
Irman menjelaskan ada empat kriteria besar yang menjadi penilaian pemenang. Pertama, perlakuan terhadap investor/pengusaha sebelum berinvestasi. Kedua, fasilitas yang diberikan kepada mereka.“Kami ingin mengetahui seberapa mudah mereka mendapatkan izin, bagaimana prosesnya, apakah mereka puas,” tukasnya.
Ketiga, kata dia, perlakuan kepada investor/pengusaha selama berinvestasi. Terakhir, pembinaan seperti apa yang diberikan pemprov.Irman mengatakan seluruh proses survei dan penilaian juri diharapkan rampung dalam kurun waktu sebulan ini agar pemenang dapat diumumkan pada Desember.
Daerah yang menang, kata dia, diharapkan menjadi model bagi wilayah lain yang masih ketinggalan. Sebaliknya, daerah yang diketahui buruk bagi investasi bakal dituntut memperbaiki diri secepatnya.Dia mengatakan ini baru upaya awal sehingga mungkin terdapat banyak kekurangan, termasuk dalam indikator yang dijadikan penilaian. Namun, dia berjanji BPPMD akan terus menyempurnakannya.
Merujuk data lembaga itu, realisasi penanaman modal asing (PMA) di Sulsel hingga September 2009 mencapai US$64 juta. Angka ini disebut meningkat 156% dibanding periode sebelumnya tahun lalu sekitar US$25 juta. Realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) menjadi Rp11,48 triliun atau naik tipis 3,8% dari tahun lalu Rp11,05 triliun.
Rantai birokrasi
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulsel Latunreng mengatakan pihaknya menyambut baik gebrakan pemerintah tersebut. Namun, dia mengingatkan masih banyak pekerjaan rumah lebih mendasar yang perlu diselesaikan.“Kompetisi selalu baik untuk memacu orang berusaha lebih keras. Mudah-mudahan seluruh perangkat di daerah tergerak memperbaiki diri. Tetapi, ini belum cukup,” kata Latunreng.
Dia mengatakan rantai birokrasi investasi berupa perizinan dan sebagainya di tingkat kota/kabupaten maupun dinas terkait di provinsi sampai sekarang masih terlalu panjang. Dia menantang pemerintah mengevaluasi hal itu.Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Sulsel Ridwan Djabir sependapat. Dia mengusulkan pemprov dan pemda lainnya lebih agresif menerapkan prinsip penghargaan dan sanksi (stick and carrot) demi menggenjot iklim investasi.
Ridwan juga mendesak pemda menawarkan insentif maupun kemudahan berbisnis yang lebih konkrit bagi dunia usaha. Pasalnya, selama ini janji manis yang diterima investor umumnya masih bersifat umum
Dia menekankan pemerintah tidak akan pernah merugi bila mempermudah perizinan dan mengurangi biaya investasi. Sebab, paparnya, penanaman modal pada akhirnya bakal berdampak positif dengan penciptaan lapangan kerja dan konsumsi.“Kami mendukung apapun terobosan untuk membuat iklim investasi lebih baik,” kata dia.