PALU: Krisis listrik di Sulawesi Tengah khususnya Sistem Palu bakal berlanjut sebab relokasi mesin 5 MW dari Bitung, Sulut, ke Palu terancam batal.
PT Sewatama selaku pemilik urung menyewakan mesin karena tak ada kepastian. Selain itu, mesin 5 MW ini masih digunakan PLN Manado.
Asisten Manajer Sumber Daya Manusia PLN Palu Nicholas mengatakan Pemprov Sulteng terkesan lambat bergerak sehingga semua rencana menjadi buyar.Lain halnya relokasi mesin oleh Pemprov Gorontalo yang tidak rumit. PLN Suluttenggo hanya memediasi pemda dengan Sewatama.
Dalam mediasi itu disebutkan pembayaran dilakukan setelah relokasi terlaksana. “Tak harus melalui audit BPKP seperti disyaratkan Sulteng,” katanya.Pemprov dan PLN Suluttenggo awal September lalu telah menyepakati biaya relokasi mesin Rp5,4 mi-liar ditanggung bersama. Pemprov dan pemkot/pemkab di Sistem Palu menanggung Rp3,5 miliar, sedangkan PLN Rp1,9 miliar.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Sulteng Nadjib Godal mengatakan pihaknya mensyaratkan audit keuangan PLN karena biaya relokasi mesin masuk kategori subsidi. “Pemprov telah menyurat ke PLN akhir September terkait permintaan audit, namun belum ada realisasi,” ujarnya.
Nadjib mengakui realisasi relokasi mesin merupakan kebutuhan mendesak untuk menangani krisis listrik di Palu dan sekitarnya. Akan tetapi, prosedur dana subsidi harus dilalui agar tidak menimbulkan persoalan.Dia belum memastikan batalnya relokasi mesin tersebut sebab komunikasi masih dilakukan.Beban listrik Sistem Palu 53 MW dan produksi 50 MW. Sistem ini melayani pelanggan di Kabupaten Donggala, Sigi, Parigi Moutong dan Palu.
PT Sewatama selaku pemilik urung menyewakan mesin karena tak ada kepastian. Selain itu, mesin 5 MW ini masih digunakan PLN Manado.
Asisten Manajer Sumber Daya Manusia PLN Palu Nicholas mengatakan Pemprov Sulteng terkesan lambat bergerak sehingga semua rencana menjadi buyar.Lain halnya relokasi mesin oleh Pemprov Gorontalo yang tidak rumit. PLN Suluttenggo hanya memediasi pemda dengan Sewatama.
Dalam mediasi itu disebutkan pembayaran dilakukan setelah relokasi terlaksana. “Tak harus melalui audit BPKP seperti disyaratkan Sulteng,” katanya.Pemprov dan PLN Suluttenggo awal September lalu telah menyepakati biaya relokasi mesin Rp5,4 mi-liar ditanggung bersama. Pemprov dan pemkot/pemkab di Sistem Palu menanggung Rp3,5 miliar, sedangkan PLN Rp1,9 miliar.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Sulteng Nadjib Godal mengatakan pihaknya mensyaratkan audit keuangan PLN karena biaya relokasi mesin masuk kategori subsidi. “Pemprov telah menyurat ke PLN akhir September terkait permintaan audit, namun belum ada realisasi,” ujarnya.
Nadjib mengakui realisasi relokasi mesin merupakan kebutuhan mendesak untuk menangani krisis listrik di Palu dan sekitarnya. Akan tetapi, prosedur dana subsidi harus dilalui agar tidak menimbulkan persoalan.Dia belum memastikan batalnya relokasi mesin tersebut sebab komunikasi masih dilakukan.Beban listrik Sistem Palu 53 MW dan produksi 50 MW. Sistem ini melayani pelanggan di Kabupaten Donggala, Sigi, Parigi Moutong dan Palu.
.jpg)
