SAMARINDA: Pemprov Kalimantan Timur menggunakan anggaran sebesar Rp250 miliar untuk menurunkan angka kemiskinan sekitar 0,5% di wilayah itu tahun ini.
Seluruh dana tersebut disalurkan dalam berbagai bentuk program dengan melibatkan sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait. Sejauh ini, belum diketahui efektivitas pemakaian anggaran itu.Wakil Gubernur Kaltim Farid Wadjdy mengemukakan untuk menanggulangi kemiskinan akan dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan bekerja sama dengan SKPD.
“Pembentukan tim ini dengan tujuan selalu ada komunikasi dan koordinasi agar program penanggulangan kemiskinan bersinergi dan tidak tumpang tindih,” kata Farid, kemarin.Menurut dia, TKPK merupakan bentukan Pemprov Kaltim yang terdiri dari SKPD-SKPD di lingkup pemprov sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pelaksana dalam penanganan kemiskinan.
Sebagaimana diketahui, kemiskinan menjadi salah satu isu strategis dan permasalahan mendasar dalam pembangunan Kaltim. Pada 2008, jumlah orang miskin di daerah ini mencapai 286.440 jiwa atau 9,5% total penduduk.“Berdasarkan domisili, penduduk miskin Kaltim yang bermukim di perdesaan sebanyak 176.080 jiwa atau 61,48% dan di perkotaan 110.360 jiwa atau 38,52%,” ujar Farid.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kaltim 2008-2013 yang dituangkan lewat salah satu agenda Kaltim Bangkit 2013, ditetapkan target angka penurunan kemiskinan 0,5% setiap tahun.
Tinggal 7%
Bila sasaran tersebut berhasil direngkuh, persentase penduduk miskin pada akhir tahun 2013 diharapkan hanya tinggal 7%.Setiap tahun penduduk miskin Kaltim diupayakan menurun rata-rata minimal 0,5% atau dalam lima tahun ke depan harus mencapai penurunan total sekitar 3%.
Sebagai tindak lanjut dari upaya pencapaian target penurunan angka kemiskinan itu, berbagai program dan kegiatan instansi pemerintah diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan. Wagub Farid menjanjikan pemerintah akan terus mengasah efektivitas alokasi anggaran demi mencapai target penurunan kemiskinan. Beberapa pertimbangan pemerintah dalam hal ini, a.l. besaran dan sumber anggaran, lokasi kegiatan, serta sasaran penduduk miskin.
Kegiatan itu baik dalam bentuk bantuan dan perlindungan sosial, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, maupun perlindungan dan peningkatan usaha makro dan kecil dan lain-lain,” katanya.
Belanja APBD
Berdasarkan catatan Bisnis, Kaltim merupakan salah satu provinsi dengan postur APBD terbesar di kawasan timur Indonesia. Total belanja tahun ini direncanakan Rp5,39 triliun atau defisit Rp332 miliar.Pendapatan daerah ini bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp1,58 triliun, dana transfer Rp3,14 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sekitar Rp281,2 miliar.
Pemerintah memproyeksikan anggaran belanja dipakai untuk belanja modal operasi Rp3,12 triliun, belanja modal Rp1,72 triliun, belanja tak terduga Rp5 miliar, dan transfer bagi hasil ke kabupaten/kota/desa Rp533,35 miliar.Sayangnya, pemprov sejauh ini tidak merinci apa saja pos anggaran penanganan kemiskinan. Sejumlah aktivitas belanja daerah yang dilakukan sampai triwulan II 2009, a.l. transfer bagi hasil pajak, belanja tak terduga, dan belanja aset tetap lainnya.
Selain itu, belanja jalan dan irigasi, bangunan dan gedung, peralatan dan mesin, tanah, bantuan keuangan, dan bantuan sosial. Ada pula belanja hibah, barang, dan tentu saja belanja pegawai.
Seluruh dana tersebut disalurkan dalam berbagai bentuk program dengan melibatkan sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait. Sejauh ini, belum diketahui efektivitas pemakaian anggaran itu.Wakil Gubernur Kaltim Farid Wadjdy mengemukakan untuk menanggulangi kemiskinan akan dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan bekerja sama dengan SKPD.
“Pembentukan tim ini dengan tujuan selalu ada komunikasi dan koordinasi agar program penanggulangan kemiskinan bersinergi dan tidak tumpang tindih,” kata Farid, kemarin.Menurut dia, TKPK merupakan bentukan Pemprov Kaltim yang terdiri dari SKPD-SKPD di lingkup pemprov sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pelaksana dalam penanganan kemiskinan.
Sebagaimana diketahui, kemiskinan menjadi salah satu isu strategis dan permasalahan mendasar dalam pembangunan Kaltim. Pada 2008, jumlah orang miskin di daerah ini mencapai 286.440 jiwa atau 9,5% total penduduk.“Berdasarkan domisili, penduduk miskin Kaltim yang bermukim di perdesaan sebanyak 176.080 jiwa atau 61,48% dan di perkotaan 110.360 jiwa atau 38,52%,” ujar Farid.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kaltim 2008-2013 yang dituangkan lewat salah satu agenda Kaltim Bangkit 2013, ditetapkan target angka penurunan kemiskinan 0,5% setiap tahun.
Tinggal 7%
Bila sasaran tersebut berhasil direngkuh, persentase penduduk miskin pada akhir tahun 2013 diharapkan hanya tinggal 7%.Setiap tahun penduduk miskin Kaltim diupayakan menurun rata-rata minimal 0,5% atau dalam lima tahun ke depan harus mencapai penurunan total sekitar 3%.
Sebagai tindak lanjut dari upaya pencapaian target penurunan angka kemiskinan itu, berbagai program dan kegiatan instansi pemerintah diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan. Wagub Farid menjanjikan pemerintah akan terus mengasah efektivitas alokasi anggaran demi mencapai target penurunan kemiskinan. Beberapa pertimbangan pemerintah dalam hal ini, a.l. besaran dan sumber anggaran, lokasi kegiatan, serta sasaran penduduk miskin.
Kegiatan itu baik dalam bentuk bantuan dan perlindungan sosial, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, maupun perlindungan dan peningkatan usaha makro dan kecil dan lain-lain,” katanya.
Belanja APBD
Berdasarkan catatan Bisnis, Kaltim merupakan salah satu provinsi dengan postur APBD terbesar di kawasan timur Indonesia. Total belanja tahun ini direncanakan Rp5,39 triliun atau defisit Rp332 miliar.Pendapatan daerah ini bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp1,58 triliun, dana transfer Rp3,14 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sekitar Rp281,2 miliar.
Pemerintah memproyeksikan anggaran belanja dipakai untuk belanja modal operasi Rp3,12 triliun, belanja modal Rp1,72 triliun, belanja tak terduga Rp5 miliar, dan transfer bagi hasil ke kabupaten/kota/desa Rp533,35 miliar.Sayangnya, pemprov sejauh ini tidak merinci apa saja pos anggaran penanganan kemiskinan. Sejumlah aktivitas belanja daerah yang dilakukan sampai triwulan II 2009, a.l. transfer bagi hasil pajak, belanja tak terduga, dan belanja aset tetap lainnya.
Selain itu, belanja jalan dan irigasi, bangunan dan gedung, peralatan dan mesin, tanah, bantuan keuangan, dan bantuan sosial. Ada pula belanja hibah, barang, dan tentu saja belanja pegawai.
.jpg)
