Home - Photo - Blogger

Subscribe: Posts Subscribe to Revolution ChurchComments

Senin, Mei 25, 2009

Sulut dukung badan otoritas

MAKASSAR: Sulawesi Utara (Sulut) mendukung usul pembentukan Badan Otorita Teluk Tomini untuk mengelola konservasi laut dan hayati di teluk yang masuk wilayah tiga provinsi tersebut. “Badan Otorita Teluk Tomini yang diusulkan Gubernur Gorontalo Fadel Muhamad, layak direspons sebagai badan yang independen,” kata Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Sulut Boyke Tamon di Manado, Minggu.

Sebelumnya, tiga daerah yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo sepakat menjaga Teluk Tomini dari kerusakan lingkungan karena menyimpan keanekaragaman hayati serta jutaan biota laut. Tetapi Bupati Parigi-Moutong Longki Djanggola mengatakan sebagai daerah yang memiliki garis pantai terpanjang di Teluk Tomini, pihaknya menilai badan otoritas belum mendesak.

Menurut Longky yang dibutuhkan saat ini adalah tindak lanjut dari MOU yang ditandatangani oleh tiga provinsi yakni Sulteng, Sulit, dan Gorontalo menyangkut pembentukan terusan Katulistiwa di Teluk Tomini yang menelan dana sekitar Rp3 triliun.

“Soal kerja sama antardaerah, kita sudah ada payung hukum yakni PP 50 tahun 2007, saya kira ini sudah cukup kuat untuk dilakukan kerja sama antardaerah guna mengelola Teluk Tomini tanpa membentuk badan-badan lain,” ujarnya. Tiga provinsi bertetangga, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo, sepakat membangun Terusan Khatulistiwa di wilayah Teluk Tomini.

Teluk Tomini dinilai memiliki terumbu karang terbaik di dunia yang mampu menyerap karbon akibat pemanasan global. Teluk Tomini masuk juga pada segi tiga terumbu karang (Coral Triangle Initiative) yang diprakarsai enam negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Timor Leste, Papua Nugini dan Salomon Island.

20% wilayah Sulut

Pengelolaan konservasi lingkungan Teluk Tomini membutuhkan anggaran hingga triliun rupiah dalam jangka panjang sehingga dibutuhkan badan khusus untuk mengelolanya. Ia menyebutkan luas Teluk Tomini enam juta hektare, sebanyak 20% masuk wilayah Sulut.
Anggota DPRD Sulut Benny Rhamdani mengatakan pengelolaan Teluk Tomini membutuhkan kepedulian semua pihak baik pemerintah maupun stakeholder.

DPRD Sulut akan menunjang pengelolaan Teluk Tomini antara lain dengan memberikan tambahan dana sebagai upaya menyelamatkan lingkungan, kata personel Fraksi PDIP itu. Sebelumnya Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad mengatakan, butuh dana sekitar Rp3 triliun untuk menangani Teluk Tomini di Sulawesi menjadi sebuah kawasan perairan dengan ekosistem yang indah, produktif dan berwawasan lingkungan.

“Untuk mendanai hal itu, sudah ada 23 lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional yang menyatakan siap berkontribusi,” katanya belum lama ini. Ketiga gubernur `pemilik` Teluk Tomini itu adalah SH Sarunda-yang (Gubernur Sulut), Bandjela Paliudju (Sulteng) dan Fadel Muhammad (Gorontalo), disaksikan Mendagri Mardiyanto, Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi dan Menteri Lingkngan Hidup Rahmat Witoelar.

Menurut Fadel, banyak hal yang harus dilakukan di Teluk Tomini yakni memperbaiki ekosistem yang rusak baik hutan mangrove maupun terumbu karang, membangun sarana dan prasarana untuk pengelolaan potensi kelautan secara lestari, pengawasan lingkungan serta pemberdayaan masyarakat pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Ia berpendapat, untuk mewujudkan pengelolaan Teluk Tomini yang maksimal, dibutuhkan adanya sebuah badan otorita.Untuk itu, dalam beberapa pekan mendatang, ia akan mengajak dua gubernur lainnya yakni Sulteng dan Sulut untuk bertemu di Palu (Sulteng) guna membicarakan pembentukkan badan otorita itu serta membahas rencana aksi sebagai tindak lanjut penandatanganan MoU ini.

Pembentukkan badan otorita ini akan melibatkan semua daerah yang terdiri atas 13 kabupaten, dua kota dan tiga provinsi. Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Bandjela Paliudju dan Menteri LH Rachmat Witoelar mendukung rencana pembentukkan badan otorita pengelolaan Teluk Tomini itu.

Untuk mewujudkan rencana itu, dibutuhkan dana segar sedikitnya Rp 3 triliun.Terusan Khatulistiwa itu digagas Gubernur Gorontalo, Fadel Muhammad dan didukung Gubernur Sulteng, HB Paliudju, serta Gubernur Sulut, Sinyo Harry Sarundajang. Nota kesepahaman ketiga gubernur itu ditandatangani Rabu, 13 Mei.

“Sudah ada tiga lembaga internasional yang siap mendanai gagasan itu, yakni UNDP, JICA, dan AGRO,” kata Fadel kepada wartawan di Paris Room, Gran Kawanua Convention Center, kemarin. Dia menjelaskan bahwa tahap persiapan, pembentukan kelembagaan, hingga pembangunan terusan itu butuh dana sedikitnya Rp 3 triliun. Sebagian besar diharapkan datang dari lembaga-lembaga internasional.

Terusan Khatulistiwa tersebut adalah salah satu langkah konkret dari Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani tiga provinsi. MoU itu intinya adalah pengelolaan Teluk Tomini secara bersama dan berkelanjutan.