MAKASSAR: Pemerintah Kota Makassar menyalurkan bantuan dana bergulir sebesar Rp1 miliar yang bersumber dari APBD Perubahan untuk usaha kecil menengah (UKM) dan koperasi. Kepala Dinas Koperasi Makassar Idris Patarai mengatakan penyaluran dana bergulir yang dilakukan Pemkot bagi UKM dan Koperasi sesuai keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
“Kebijakan pemerintah menyalurkan dana ini selain didasarkan pada peraturan menteri juga untuk menunjang pengembangan ekonomi rakyat melalui penguatan permodalan,” kata Idris kepada Bisnis, setelah menyalurkan bantuan dana bergulir di ruang pola kantor Wali Kota Makassar, kemarin.
Dari data yang diperoleh menyebutkan, penyaluran dana bergulir sebesar Rp1 miliar itu bersumber dari APBD Perubahan 2008. Dana tersebut akan digulirkan untuk 21 koperasi sebesar Rp400 juta dan 62 UKM Rp600 juta.
“Penerima dana kali ini telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan Wali Kota Makassar No. 27 Tahun 2008 tentang ketentuan penyaluran dana bergulir penguatan koperasi dan UKM,” jelas Idris.Sebelumnya, Dinas Koperasi Makassar mengaku kewalahan menagih tunggakan kredit di 700 dari 1.800 koperasi dan UKM di kota ini. Kredit bermasalah (non performing loan) yang terjadi pada lembaga ekonomi ini mencapai 100% dari total kredit Rp1 miliar yang disalurkan 2006 lalu.
“Koperasi dan UKM tidak komit mengembalikan pinjaman lunak dari Pemkot. Kebanyakan pinjaman dipakai untuk kebutuhan konsumtif,” jelas Idris.Idris menjelaskan kredit macet disebabkan pola pikir yang menganggap pinjaman tanpa bunga itu sebagai dana gratis atau hibah. Padahal sifatnya sebagai modal kerja dan harus dikembalikan selama tiga tahun.
Dari data yang diperoleh menyebutkan, penyaluran dana bergulir sebesar Rp1 miliar itu bersumber dari APBD Perubahan 2008. Dana tersebut akan digulirkan untuk 21 koperasi sebesar Rp400 juta dan 62 UKM Rp600 juta.
“Penerima dana kali ini telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan Wali Kota Makassar No. 27 Tahun 2008 tentang ketentuan penyaluran dana bergulir penguatan koperasi dan UKM,” jelas Idris.Sebelumnya, Dinas Koperasi Makassar mengaku kewalahan menagih tunggakan kredit di 700 dari 1.800 koperasi dan UKM di kota ini. Kredit bermasalah (non performing loan) yang terjadi pada lembaga ekonomi ini mencapai 100% dari total kredit Rp1 miliar yang disalurkan 2006 lalu.
“Koperasi dan UKM tidak komit mengembalikan pinjaman lunak dari Pemkot. Kebanyakan pinjaman dipakai untuk kebutuhan konsumtif,” jelas Idris.Idris menjelaskan kredit macet disebabkan pola pikir yang menganggap pinjaman tanpa bunga itu sebagai dana gratis atau hibah. Padahal sifatnya sebagai modal kerja dan harus dikembalikan selama tiga tahun.
.jpg)
