PALU: Pemprov Sulawesi Tengah (Sulteng) akhirnya menyesuaikan tarif angkutan darat menyusul kebijakan pemerintah menurunkan harga bahan bakar (BBM) premium dan solar medio Desember 2008.Dinas Perhubungan Sulteng Bambang Sunaryo mengatakan rancangan SK penyesuaian tarif pasca penurunan harga BBM telah dikirim ke Gubernur Sulteng.
“Kami berharap dalam waktu dekat SK perubahan tarif angkutan darat di Sulteng sudah ditandatangani Gubernur sehingga segera diberlakukan,” katanya kepada wartawan, kemarin. Berdasarkan rumusan dan evaluasi yang dilakukan sejumlah dinas dan institusi terkait antara lain Dishub Sulteng, DPD Organda, dan YLKI, disepakati tarif angkutan antar kabupaten/kota yang menggunakan BBM jenis solar hanya mengalami penurunan sebesar 5%dari tarif lama.
Sementara itu, tarif angkutan kota antar kabupaten/kota di Sulteng yang menggunakan BBM jenis premium mengalami penurunan sebesar 9% dari tarif sebelumnya.Menurut Bambang, persentase penyesuaian tarif tersebut sudah rasional dengan memperhitungkan biaya-biaya komponen dan suku cadang kendaraan.
Karena itu, para pengusaha otobis (PO) dan kalangan sopir diharapkan menerima dan mematuhi tarif baru.“Kami tidak akan segan mengambil tindakan keras terhadap PO dan sopir yang mengabaikan tarif yang telah ditetapkan,” katanya.Khusus angkutan kota antar provinsi (AKAP), penyesuaian tarif langsung dilakukan pemerintah pusat.
“Kami berharap dalam waktu dekat SK perubahan tarif angkutan darat di Sulteng sudah ditandatangani Gubernur sehingga segera diberlakukan,” katanya kepada wartawan, kemarin. Berdasarkan rumusan dan evaluasi yang dilakukan sejumlah dinas dan institusi terkait antara lain Dishub Sulteng, DPD Organda, dan YLKI, disepakati tarif angkutan antar kabupaten/kota yang menggunakan BBM jenis solar hanya mengalami penurunan sebesar 5%dari tarif lama.
Sementara itu, tarif angkutan kota antar kabupaten/kota di Sulteng yang menggunakan BBM jenis premium mengalami penurunan sebesar 9% dari tarif sebelumnya.Menurut Bambang, persentase penyesuaian tarif tersebut sudah rasional dengan memperhitungkan biaya-biaya komponen dan suku cadang kendaraan.
Karena itu, para pengusaha otobis (PO) dan kalangan sopir diharapkan menerima dan mematuhi tarif baru.“Kami tidak akan segan mengambil tindakan keras terhadap PO dan sopir yang mengabaikan tarif yang telah ditetapkan,” katanya.Khusus angkutan kota antar provinsi (AKAP), penyesuaian tarif langsung dilakukan pemerintah pusat.
.jpg)
