Home - Photo - Blogger

Subscribe: Posts Subscribe to Revolution ChurchComments

Jumat, Juni 12, 2009

Sulteng bentuk tim pabrik pupuk

PALU: Permintaan Wakil Presiden Jusuf Kalla agar mendirikan pabrik pupuk untuk memanfaatkan produksi gas alam (LNG) Donggi-Senoro di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, mendapat respon pemerintah

daerah setempat. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Sulteng Musir A. Madjid mengatakan pihaknya telah membentuk tim guna melakukan pra studi kelayakan terkait dengan perintah Wapres tersebut.

Pembangunan pabrik pupuk, kata dia, memang salah satu program kerja BKPMD Sulteng menyusul akan dibangunnya kilang LNG di Kabupaten Banggai. Namun, rencana tersebut semula masih menunggu kilang LNG berproduksi.

“Dengan adanya respon dari pemerintah pusat, kami dapat segera merumuskan rencana tersebut untuk direalisasikan. Tentunya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki,” kata Musir kepada Bisnis saat dihubungi, Rabu.

Musir yang juga Penjabat Sekretaris Kabupaten Banggai mengatakan pihaknya akan memberi kemudahan investasi guna merealisasikan pembangunan tersebut. Pabrik diharapkan memberi nilai tambah ekonomi atas sumber daya alam yang dimiliki.

Hal senada diungkapkan Ketua DPRD Sulteng Murad Natsir. Dia mengatakan keinginan Wapres memandirikan perekonomian bangsa dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki patut direspon pemerintah daerah, termasuk pembangunan pabrik pupuk.

Kata dia, pemerintah daerah mesti segera bekerja dengan membentuk tim untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Selain itu, mempersiapkan kemudahan investasi dalam bentuk pembebasan lahan dan kenyamanan berusaha.


Prioritas domestik

Ketika berkunjung ke Palu pekan lalu, Wapres Jusuf Kalla mengatakan produksi LNG Donggi-Senoro akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan domestik termasuk industri pupuk di kawasan timur Indonesia.

Kalla mengatakan di wilayah Sulawesi harus dibangun pabrik pupuk yang tahap awalnya berkapasitas satu juta ton. “Dua tiga bulan ke depan akan direalisasikan. Pabrik pupuk ini untuk memenuhi kebutuhan pupuk di kawasan timur Indonesia,” ujarnya.

Secara eksplisit Kalla menolak apabila seluruh produksi gas Donggi Senoro diekspor ke Jepang. Meski demikian, Wapres tidak menjelaskan lebih lanjut berapa persen LNG yang bisa diekspor atau apakah semuanya akan dipakai untuk kebutuhan domestik.
Sumber Bisnis yang mengetahui mengenai proyek tersebut menepis rencana itu. Menurutnya, untuk membangun pabrik pupuk dibutuhkan waktu setidaknya lima tahun.

”Biasanya dimulai dengan studi kelayakan yang memakan waktu hingga 12 bulan. Dilanjutkan pendanaan dan riset pasar setahun dan sebagainya sehingga dibutuhkan waktu 5-6 tahun,” katanya.

Padahal, sambung sumber tersebut, masa kontrak untuk kedua blok tersebut akan berakhir pada 2027. Di sisi lain, agar pengembalian kontrak penjualan gas ekonomis, dibutuhkan jangka waktu minimal 15 sampai 20 tahun.

Situasi menjadi lebih rumit sebab penyelesaian dan kelanjutan proyek gas Donggi-Senoro hingga saat ini sejatinya belum menunjukkan titik terang. Seperti diketahui, gas sales agreement (GSA) diteken 22 Januari 2009 oleh konsorsium Donggi-Senoro LNG (DS LNG), sebagai calon pemilik kilang LNG, dengan PT Pertamina EP.

Namun, hingga berlakunya head of agreement (HoA) antara konsorsium DS LNG dengan pihak pembeli gas di Jepang berakhir pada 31 Maret 2009, persetujuan resmi pemerintah dalam bentuk sales appointed agreement (SAA) untuk berjalannya proyek ini tak kunjung diberikan. Andaikata proyek ini ditunda atau dibatalkan, juga belum ada kejelasan.