Gubernur se-Sulawesi dukung SBY-JK

MAKASSAR: Para gubernur se-Sulawesi melahirkan kesepakatan politik di Makassar, kemarin. Pejabat tertinggi di daerah itu mendukung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK) berduet kembali dalam pemilihan presiden 2009.

“Kami sepakat mendukung pasangan SBY-JK. Ini penting dalam rangka kesinambungan program pembangunan nasional,” kata Gubernur Sulteng Bandjela Paliudju yang juga ketua Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS) di Makassar, kemarin. Menurut dia, kesepakatan lima gubernur yakni, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat ini disampaikan di sela-sela musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) se-Sulawesi pekan ini.

Sebagai juru bicara lima gubernur itu, Paliudju mengungkapkan selama lima tahun kepemimpinan SBY-JK, telah banyak kebijakan yang dikeluarkan dan dinilai mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk di wilayah Sulawesi. “Karena itu kami menilai kepemimpinan nasional yang dipimpin duet SBY-JK seharusnya tetap bisa berlanjut dalam pemilu presiden 2009. Harapan ini juga harapan masyarakat di Sulawesi secara umum,” kata Paliudju.

Dia mengatakan kesepakatan yang dijalin lima gubernur se-Sulawesi ini juga merupakan langkah konkrit yang harus dijadikan rumusan bagi pengurus Partai Golkar baik di tingkat nasional maupun daerah, setelah perolehan suara partai ini mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam pemilihan umum 2009.

Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam membenarkan bahwa lima gubernur di Sulawesi te-lah melahirkan kesepakatan ini sebagai bentuk dukungan atas sukses kedua tokoh nasional tersebut memimpin bangsa ini selama lima tahun.
“Jika melihat hasil pemilu legislatif di mana Partai Demokrat diperkirakan meraih suara terbanyak, disusul Partai Golkar, harapan kami koalisi ini akan sangat baik dilanjutkan kembali,” paparnya.

Tidak bereksperimen

Nur Alam mengatakan pasca pemilihan umum 2009 baik Partai Golkar maupun Partai Demokrat diminta tidak melakukan eksperimen pergantian pemimpin nasional karena hanya akan membawa kemunduran bagi pembangunan nasional lima tahun mendatang.

“Kami khawatir pergantian kepemimpinan nasional dapat mengubah sejumlah kebijakan strategis yang terbukti telah menurunkan angka kemiskinan,” kata Nur Alam Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan, penurunan suara Partai Golkar pada pemilu legislatif harus disikapi secara bijak oleh semua pengurus dan kader Golkar. “Salah satunya yakni tidak membuat keputusan yang justru akan merugikan Partai Golkar,” katanya.

Syahrul secara khusus menjelaskan bahwa duet SBY-JK dinilai ideal untuk kelanjutan pembangunan. Selama ini pasangan tersebut telah bekerja maksimal mendorong percepatan pembangunan di daerah. Pernyataan yang sedikit berbeda dikemukakan Fadel Muhammad, Gubernur Provinsi Gorontalo.

Dia mengusulkan untuk mengajukan beberapa nama sebagai calon pemimpin nasional pada pilpres. Namun, Fadel tidak secara khusus menyebutkan apakah setuju dengan duet SBY-JK diusung kembali sebagai capres dan cawapres untuk periode mendatang. “Kalau soal nama nanti kita lihat hasil keputusan Partai Golkar pada tanggal 23 April 2009 di Jakarta,” paparnya.

Kesepakatan ini tidak benar-benar bulat. Pasalnya pertemuan tersebut tidak dihadiri Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarungdajang. Tokoh yang diusung PDIP ketika maju sebagai gubernur Sulut ini kemungkinan sengaja tidak hadir ketika kesepakatan politik tersebut dibuat.