KUR jadi alternatif kelesuan kredit

MAKASSAR: MAKASSAR: Kredit usaha rakyat (KUR) dan pinjaman sejenis yang tidak mensyaratkan jaminan debitur diharapkan menjadi salah satu sumber pendanaan untuk menggerakkan dunia usaha khususnya UMKM di tengah kelesuan ekonomi tahun ini.

Dalam kaitan itu, penyaluran KUR di Sulawesi Selatan hingga akhir Maret 2009 dilaporkan hampir menembus Rp800 miliar atau naik 15% dibanding akhir tahun lalu. Pemimpin Kantor Bank Indonesia (KBI) Makassar Lambok Antonius Siahaan meyakini KUR bisa tetap mengalir deras alias berbeda dari kredit pada umumnya yang relatif melambat.

Alasannya, sasaran KUR yakni debitur usaha mikro, kecil, dan menengah menurut pengalaman ternyata mampu bertahan melalui kondisi krisis seperti pada tahun 1997. Permintaan pasar domestik di Sulsel juga diprediksi tidak akan melemah terlalu signifikan sebagaimana terjadi di daerah atau negara lain. Pengecualian, kata dia, mungkin pada UMKM yang berorientasi ekspor.
“KUR ini bisa terus meningkat karena UMKM relatif tidak terlampau terpengaruh krisis. Kita juga harus memperhatikan siklusnya, kalau kredit awal tahun melambat itu wajar secara time series,” tuturnya, kemarin.

Pengamat perbankan Universitas Hasanuddin (Unhas) Marsuki mengemukakan pemerintah sebaiknya mengoptimalkan KUR guna membantu melancarkan peredaran dana perbankan ke dalam sistem perekonomian. “Ketika kredit umum melambat, KUR yang bebas jaminan dan memang ditujukan bagi UMKM bisa dipacu. Hanya pengawasan perlu ditingkatkan,” kata Marsuki.

Secara terpisah, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sulsel Nico Biringkanai mengatakan total penyaluran KUR di provinsi itu hampir mencapai Rp800 miliar. Dia meyakini angkanya akan terus bertumbuh seiring upaya mengembangkan kapasitas dan jangkauan pasar UMKM.

Seperti ditulis ANTARA, Nico menegaskan Dinas Koperasi dan UMKM tahun ini akan melaksanakan sejumlah program untuk itu. KUR merupakan kredit dengan skema penjaminan oleh PT Askrindo dan Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU) untuk membantu nasabah yang tidak bankable namun laik dibiayai (feasible). Plafon KUR per debitur sampai Rp500 juta.

Guna memperbesar kapasitas penjaminan kredit, pemerintah secara berkala menyuntikkan modal baru kepada Askrindo dan Sarana Pengembangan Usaha. Dalam skema KUR, kedua BUMN wakil pemerintah itu menjamin kredit sebesar 70% dan sisanya ditanggung perbankan. Enam bank peserta KUR adalah Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, Bank Syariah Mega Indonesia, dan Bank Bukopin.

Total penyaluran KUR per akhir tahun lalu di Sulsel mencapai Rp683 miliar. Jumlah debitor sebanyak 77.995 orang. Sekitar 72,6% plafon dikucurkan ke sektor perdagangan, hotel, dan restoran.

Pengawasan

Marsuki mengatakan pertumbuhan penyaluran KUR dapat dikatakan bakal terus lancar saja. Masalahnya, kata dia, lebih pada pengawasan agar kredit mengucur ke debitur yang tepat.

“Inikan program pemerintah sehingga penyalurannya saya pikir akan lancar. Saya lebih mengkhawatirkan apakah debiturnya sudah tepat sasaran dan seberapa merata,” tukasnya. Marsuki menuturkan selama ini profil KUR yang disalurkan tak pernah benar-benar jelas. Masyarakat tak dapat memastikan bahwa penerima KUR memang laik.

Di sisi lain, masih banyak kasus calon debitur mengeluhkan bank tetap meminta jaminan aset untuk memeroleh pinjaman. Akibatnya, cukup banyak nasabah mikro disinyalir tidak dapat mengaksesnya karena tanpa kolateral.