Malaysia minati jalan bebas hambatan Kaltim

SAMARINDA: Perusahaan asal Malaysia, Aruba, berminat membangun jalan bebas hambatan antara Samarinda-Balikpapan.
Dalam pertemuan awal dengan Gubernur Kaltim, Aruba menyatakan siap menggelontorkan dana US$5 miliar atau sekitar Rp5,5 triliun jika diterima sebagai investor.

Biaya yang ditawarkan Aruba lebih tinggi Rp1,3 triliun dari estimasi biaya yang dipatok Pemprov Kaltim. Gubernur Awang Faroek Ishak mengatakan pemerintah meminta Aruba datang ke Kaltim dalam waktu dekat guna merinci niat mereka.

“Pihak Aruba akan mempresentasikan konsep pembangunan jalan Balikpapan-Samarinda. Namun, kedatangan mereka ke daerah ini masih ditunggu,” kata Awang di Samarinda seperti ditulis Antara, pekan lalu. Awang mengatakan perwakilan Aruba sudah bertemu dirinya baru-baru ini namun diminta datang lagi secara khusus untuk mempresentasikan rencananya kepada jajaran terkait di Kaltim.
“Setiap investor kita minta mempresentasikan rencana programnya sehingga bisa diketahui baik oleh jajaran eksekutif dan legislatif,” katanya.

Dia mengatakan apabila Aruba muncul, pemprov akan mengundang bupati dan walikota se-Kaltim agar semua daerah mengetahui rencana investasi ini. PT Bina Karya, konsultan yang menghitung anggaran proyek memperkirakan jalan yang dimulai dari kilometer 13 Balikpapan atau terhubung dengan Jembatan Pulau Balang itu akan menghabiskan dana sekitar Rp4,2 triliun.

Jalan bebas hambatan itu akan tersambung dengan Pelabuhan Peti Kemas Palaran Samarinda, sehingga distribusi barang bisa melalui jalan ini. Panjang jalan 87 km dengan pembangunan tiga tahap. Tahap pertama butuh biaya Rp1,2 triliun untuk 24 km. Sedangkan tahap dua dan tiga masing-masing perlu Rp2,3 triliun untuk 45 km dan Rp700 miliar untuk 17 km.

“Untuk sementara, ruas Samarinda-Balikpapan dulu yang diprioritaskan pengerjaannya, namun tak menutup kemungkinan ke depan juga akan dilanjutkan hingga Bontang sampai ke Maloy di Kutai Timur,” kata Faroek. Pemprov Kaltim berharap jalan bebas hambatan Samarinda-Balikpapan bisa dikerjakan mulai 2010.

Setidaknya empat investor dikabarkan tertarik pada pembangunan jalan bebas hambatan tersebut, yakni dari Uni Emirat Arab, Malaysia, dan dua investor nasional. Sebagai kompensasi investasi, pemprov menawarkan konsesi berupa pengolahan batu bara, usaha perkebunan, pabrik semen, dan berbagai usaha berbasis sumber daya alam di daerah itu.