Laporan Kwan Men Yon
MAKASSAR:Bank perkreditan rakyat (BPR) di Sulawesi Selatan mengalami perlambatan pertumbuhan kinerja sejak Juni 2008 seiring makin keringnya likuiditas akibat krisis finansial global.
Meski demikian, Pemimpin Kantor Bank Indonesia (KBI) Makassar Rizal A. Djaafara mengatakan kondisi BPR di Sulsel masih cukup baik kendati pihaknyakian memperketat pengawasan untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan.
Posisi aset BPR di provinsi itu per September 2008 sebesar Rp312,94 miliar, tumbuh 94% dibanding posisi akhir tahun lalu Rp161,37 miliar. Namun, apabila dibanding posisi Juni 2008 sebesar Rp273,4 miliar, nilai aset hanya naik 14,5%.
Outstanding dana pihak ketiga juga menurun yakni dari titik tertinggi tahun ini pada Juli Rp118,61 miliar menjadi Rp110,06 miliar di Oktober. DPK tumbuh 11,65% dari akhir 2007 dan sekitar 60% berupa deposito. Sementara itu, kredit yang disalurkan per Oktober menembus Rp223,89 miliar.
Jumlah ini meningkat 60,4% terhadap akhir 2007 sebesar Rp139,56 miliar, tetapi dibanding Juni hanya naik 18%. Pinjaman BPR paling banyak digelontorkan untuk sektor lain-lain (termasuk KPR dan KPM) serta perdagangan.
Dua sektor tersebut menguasai 82% kredit BPR, sedangkan sektor pertanian mendapat Rp20,73 miliar atau kurang dari 10%. Saat ini terdapat 22 BPR di Sulsel dengan total 35 kantor.Sebagian besar penyaluran kredit BPR merupakan pinjaman penerusan (linkage program) dari bank umum. Hal itu membuat bunga BPR umumnya lebih tinggi dibanding bank umum.
“BPR itu ada marketnya sendiri. Ada yang bagus, ada juga beberapa yang kami awasi intensif. Tapi sementara ini (BPR di Sulsel) masih okelah,” kata Rizal, pekan lalu.
Dia menuturkan pengawasan terhadap BPR ditingkatkan setelah bank sentral memutuskan melikuidasi PT BPR Handayani Cipta Sehati di Masamba, Luwu Utara, pada 18 Desember 2008. pencabutan izin usaha itu dituangkan dalam keputusan Gubernur BI No.10/84/Kep.GBI/2008.
Bank dengan 12 karyawan itu ditutup untuk umum dan harus menghentikan segala kegiatannya, termasuk menghimpun dana masyarakat. Rizal mengatakan BPR Handayani telah masuk pengawasan khusus sejak Januari 2008 sehingga, “tidak ada kaitannya dengan persoalan krisis finansial sekarang.”
Menurutnya, terjadi salah kelola yang menyebabkan BPR tersebut dianggap tidak dapat lagi menjalankan kegiatan sebagai entitas bank yang sehat. Ketua Yayasan Perbarindo Sulsel Anas Iswanto Anwar mengemukakan masyarakat tidak perlu resah atas penutupan BPR Handayani. Menurutnya, mayoritas BPR di Sulsel berada dalam kondisi sangat sehat walaupun krisis finansial memerosotkan kinerja
.jpg)
