SULAWESI BARAT BERBENAH DALAM DUA TAHUN MEMBANGUN

ADVERTORIAL

Provinsi Sulawesi Barat terbentuk berdasarkan Undang-Undang No.26 Tahun 2004 pada 5 Oktober 2004 sebagai provinsi ke-33 dengan ibukota Mamuju. Sebagai provinsi baru, Sulbar mengalami ketertinggalan hampir di segala aspek pembangunan utamanya infrastruktur sehingga wajar kemudian provinsi ini masuk dalam kategori provinsi miskin dan tertinggal karena lima kabupatennya dalam kategori miskin dan tertinggal. Berdasarkan indikator IPM, Sulbar berada pada posisi ke-29 di antara 33 provinsi di Indonesia. Setelah mengalami dua kali pergantian Penjabat Gubernur, pada 14 Desember 2006 dilakukan pelantikan H. Anwar Adnan Saleh dan H. Amri Sanusi sebagai Gubernur Sulbar definitif pertama hasil pilihan rakyat. Sejak itu pembangunan berjalan dengan cepat yang mengacu pada RPJMD 2006-2011 sebagai penjabaran visi dan misi Gubernur saat kampanye.

Realitas ini menunjukkan bahwa masyarakat Sulbar setuju dengan visi dan misi pembangunan yang ditawarkan yaitu mewujudkan kehidupan yang produktif dan terpenuhi hakhak dasarnya secara merata. Visi ini sangat progresif dalam pemerintahan sehingga wajar jika masyarakat merespon positif dengan memantapkan pilihan pada pasangan tersebut. Untuk melaksanakan pembangunan agar efektif mencapai tujuan, maka ditetapkanlah RPJMD Provinsi Sulbar 2006- 2011 yang fokus pada pelaksanaan empat strong points pembangunan yaitu Penanggulangan Kemiskinan, Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan dan Kesehatan, Revitalisasi Pertanian, dan Pembangunan Infrastruktur. Pada awal pemerintahan Anwar Adnan Saleh dan Amri Sanusi, masih banyak daerah yang terisolir dan sulit terjangkau padahal memiliki potensi sumber daya alam baik itu pertanian, perkebunan, dan pertambangan yang besar.

Namun dengan tekad yang kuat dan usaha sungguh-sungguh, saat ini masyarakat Sulbar telah dapat merasakan hasil pembangunan yang dilaksanakan dalam kurun waktu baru dua tahun tetapi telah memberikan dampak yang sangat positif terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui empat program strong points. Keberhasilan ini dapat dilihat melalui data BPS seperti pertumbuhan PDRB per kapita yang meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2007, Sulbar mengalami pertumbuhan yang meningkat drastis yaitu sebesar 17,9%, jauh di atas nasional sebesar 16,7 persen. Angka ini meningkat secara drastis dari sebelumnya tahun 2005 hanya 10,9% jauh di bawah nasional 16,3%. Prestasi ini diikuti oleh pertumbuhan riil ekonomi Sulbar pada 2007 mencapai 7,43% jauh di atas rata-rata nasional 6,32% dan provinsi lainnya.

Pada tahun 2008, di Sulbar telah dilakukan eksplorasi migas pada 8 blok sumur oleh 7 perusahaan internasional. Pemerintah daerah telah mengantisipasi melalui penyiapan infrastruktur berupa fasilitas pendukung seperti hotel, guest house, termasuk penyiapan SDM di bidang pertambangan dan minyak. Tahun 2007 luas lahan kakao 156.000 ha dengan total produksi 90.000 ton. Jumlah petani 116.000 KK atau sekitar 700.000 jiwa atau 65% dari jumlah penduduk. Melihat kenyataan ini, Gubernur Sulbar kemudian mencanangkan Gerakan Pembaharuan Kakao (GPK) untuk meningkatkan kesejahteraan petani kakao. Gerakan ini menargetkan peningkatan produksi kakao kurang lebih 300.000 ton pada tahun 2011 melalui kegiatan peremajaan, rehabilitasi, dan intensifikasi. Gerakan ini kemudian menjadi Gerakan Nasional Peningkatan Produksi Kakao (Gernas Pro Kakao) yang di canangkan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Mamuju, Sulbar, pada 10 Agustus 2008.

Dalam bidang ketahanan pangan, tingkat produksi gabah pada 2007 mencapai 312.675 ton atau setara dengan 196.985 ton beras. Sedangkan tingkat konsumsi beras mencapai 128.400 ton/ tahun. Hal ini mengindikasikan adanya surplus beras sebesar 68.585 ton, sehingga Sulbar dapat menjadi salah satu daerah lumbung pangan nasional. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan, khususnya untuk melihat dan mengukur tingkat keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, mengalami peningkatan dengan posisi Sulbar di urutan 28 pada tahun 2007 dari sebelumnya di urutan 29 tahun 2006 dari 33 provinsi di Indonesia. Pada tahun 2007 usia harapan hidup mengalami peningkatan menjadi 67,2 tahun dari sebelumnya 66,4 tahun pada tahun 2005. Angka melek huruf juga mengalami peningkatan menjadi 86,4% dari sebelumnya 83,4% di 2005.

Keberhasilan pencapaian indikator IPM ini sangat dipengaruhi oleh rasa aman dan ketertiban bagi seluruh masyarakat untuk melaksanakan kegiatan sosial ekonomi sehari-hari. Dalam bidang ketenagakerjaan angka pengangguran juga berkurang menjadi 5,68% dari 477.836 jiwa angkatan kerja pada bulan Februari tahun 2008, dari sebelumnya 6,45% pada tahun 2006. Peningkatan kualitas SDM dilakukan oleh Pemerintah Provinsi melalui pendidikan tinggi dengan mendirikan Universitas Sulawesi Barat yang telah diresmikan pada tahun 2008 oleh Gubernur Sulbar di Kabupaten Majene. Sedangkan untuk peningkatan pelayanan kesehatan, saat ini telah dibangun Rumah Sakit Umum Regional yang terletak di Mamuju. Dalam pelaksanaan pembangunan dua tahun ini Pemerintah Provinsi Sulbar juga berhasil menurunkan angka kemiskinan.

Berdasarkan data BPS pada tahun 2006 di Sulbar terdapat penduduk miskin sebanyak 205.200 jiwa atau 19,30 persen. Pelaksanaan pembangunan telah berhasil menurunkan penduduk miskin sehingga pada tahun 2007, penduduk miskin di Sulbar berkurang menjadi 189.900 jiwa atau 19,03% dan data BPS pada bulan Maret 2008 penduduk miskin di Sulawesi Barat turun menjadi 16,73% atau 162.666 jiwa. Berarti dalam dua tahun pembangunan Pemerintah Sulawesi Barat berhasil meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin sebanyak 42.534 jiwa atau sebesar 2,57%. Pembangunan yang cukup revolusioner terjadi pada sektor pembangunan infrastruktur. Jika sebelumnya beberapa daerah di Sulawesi Barat sangat terisolir karena tidak dapat dijangkau dengan kendaraan, maka pada 2008 hampir seluruh daerah yang terisolir dapat terjangkau melalui kendaraan roda empat. Dengan terbukanya kawasan terisolir tersebut maka secara otomatis akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi rakyat yang tinggi, terutama bagi daerah-daerah yang kaya akan potensi sumber daya alam, utamanya pertanian dan perkebunan.