Politik Pilkada banyak menyerap energi di KTI

DEMO PILKADA: Arak-arakan masa setiap pilkada menjadi bagian dari tradisi demokrasi. Namun rakyat cenderung menjadi tidak produktif secara ekonomi.

Laporan Maxi Wolor

Suhu politik di Indonesia sepanjang tahun 2008 naik tinggi. Penyataan siap kalah siap menang, memang enak di telinga tapi tidak enak di hati. Sebagian mereka yang kalah merebut kursi, memilih berjuang melalui meja (hijau). Slogan siap kalah nyaris menjadi boomerang di beberapa kabupaten dan provinsi. Yang kalah seakan merasa dirugikan oleh institusi atau oknum tertentu. Tanpa mengabaikan pemilihan ulang Gubernur Provinsi Jawa Timur dan Bupati Belu, NTT yang digelar antara akhir Desember 2008 hingga pertengahan Januari 2009, salah satu provinsi yang masih diliputi suhu panas pemilihan gubernur hingga akhir tahun ini adalah Maluku Utara. Meski sudah punya gubernur baru hasil ‘utak-atik’ pemerintah pusat, dalam satu tahun terakhir warga Maluku Utara terus bergolak, bergerak mencari kebenaran dan keadilan.

Wajah demokratisasi yang baru tersembul sedikit dari balik tirai tangan besi stabilitas, seakan mendapat batu sandungan di bumi Maloku Kie Raha. Lain lagi kondisi Sulawesi Barat, provinsi baru hasil pemekaran Sulawesi Selatan. Gubernur Anwar Adnan Saleh dan pasangannya Amri Sanusi yang baru terpilih bulan Juni 2006 mendapat ujian berat. Rapat pleno DPRD Sulbar pada tangga 12 Desember 2008 mengeluarkan rekomendasi agar pasangan Anwar-Amri diberhentikan. DPRD menggelar rapat setelah menerima fatwa Mahkamah Agung Nomor 139/ KMA/IX/2008 yang berisi penjelasan tata cara pemberhentian kepala daerah. Keputusan DPRD Sulbar dapat diartikan bahwa posisi Anwar – Amri bukan lagi gubernur dan wakil gubernur. Tentu keputusan tanpa tedeng aling-aling ini membuat geger masyarakat umum. Lingkungan birokrasi yang dekat dengan Gubernur Sulbaru pun bergeliat. Apa lagi ketika keputusan diambil, Gubernur Sulbar sedang melakukan ibadah haji. Sebanyak 1.200 orang entah dari mana kabarnya mengepung kantor Gubernur Sulsbar saat itu.

Di tengah kegalauan, Anwar yang juga Ketua DPD Golkar Sulbar menemui Ketua Umum Golkar yang juga Wakil Presiden Jusuf Kalla. JK menenangkan Anwar : “Kembali dan bertugas seperti biasa.” Anwar tetap gubernur, tapi patut dipertanyakan bagaimana nasib fatwa dan keputusan DPRD? Apakah keputusan itu bisa direvisi atau menguap seiring berakhir masa jabatan? Lalu bagaimana dengan Sulawesi Selatan? Pergolakan politik di provinsi subur dengan PAD Rp 1 miliar lebih ini, selama tahun 2008 juga naik tinggi sekali. Selain berlangsung pemilihan rutin bupati/wali kota dan wakil di beberapa kabupaten/kota termasuk mempercepat pemilihan bagi yang masa jabatannya berakhir tahun 2009, Sulsel menyelenggarakan pemilihan gubernur/wakil gubernur. Pemilihan Gubernur Sulsel secara langsung kali ini adalah yang pertama sejak Indonesia merdeka. Pilkada gubernur yang dibiayai APBD sebesar Rp107 miliar ini sungguh membuat warga Sulsel berdebar-debar. Berdebar ketika Wakil Gubernur Syahrul Yasin Limpo bersaing dengan Gubernur Amin Syam sebagai kandidat, berdebar ketika menanti pengumuman KPU Sulsel tentang pemenang pilkada, dan berdebar ketika menanti vonis Mahkamah Agung.