Home - Photo - Blogger

Subscribe: Posts Subscribe to Revolution ChurchComments

Senin, Desember 01, 2008

DPRD keluhkan minimnya DAU 2009

Laporan Afrina

MAKASSAR: DPRD Kota Makassar keluhkan minimnya Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima Pemerintah Kota Makassar untuk tahun anggaran 2009.

Wakil Katua DPRD Kota Makassar, Adjid Siradju yang juga sebagai koordinator panitia anggaran menyebutkan kenaikan DAU tahun depan hanya Rp3 miliar dari DAU 2008.

Data yang diterima Bisnis, total DAU 2009 Pemkot Makassar Rp647,3 miliar atau meningkat Rp3 miliar dari tahun ini sebesar Rp643,32 miliar.

“Tahun depan, ada tiga program pemerintah yang harus dilaksanakan dan membutuhkan anggaran cukup besar,” kata Adjid belum lama ini.

Tiga program pemerintah itu yakni kenaikan gaji PNS sebesar 15%, pendidikan gratis dan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu. Kenaikan gaji merupakan program pemerintah pusat, sedangkan pendidikan dan kesehatan gratis adalah program pemprov dan kabupaten/kota di Sulsel.

“Dengan kenaikan DAU hanya Rp3 miliar, jelas tidak dapat memenuhi seluruh program Pemkot Makassar. Apalagi alokasi anggaran untuk kenaikan gaji PNS di lingkup Pemkot Makassar sebanyak 60%,” ungkap Adjid.

Adjid menambahkan, seharusnya plafon DAU Makassar tahun depan sebesar Rp100 miliar. “Dengan minimnya DAU 2009, maka pemkot harus melakukan pengurangan belanja yang tidak penting, tapi tidak mengganggu kinerja lain,” jelas Adjid.

Sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemkot Makassar menerima sekitar Rp43,131 miliar. Jumlah DAK ini betambah sekitar Rp24 miliar dibanding tahun 2008 yang hanya Rp19 miliar.

Menurut Adjid, alokasi DAK itu diperuntukkan bagi 10 program fisik di antaranya pendidikan Rp11 miliar, kesehatan yang terbagi atas dua program, yakni pelayanan dasar Rp7,414 miliar dan pelayanan rujukan Rp1,218 miliar.

Selain itu, program infrastruktur jalan Rp10,573 miliar, irigasi Rp1,923 miliar, air minum dan sanitasi Rp3,064 miliar, serta anggaran Kelautan dan Perikanan Rp2,451 miliar. Sedangkan untuk pertanian Rp2,203 miliar, lingkungan hidup Rp802 juta, keluarga berencana Rp1,064 juta, dan perdagangan Rp513 juta.

“Padahal dana bagi hasil pajak yang masuk dalam rekening Pemkot Makassar baru Rp30,797 miliar,” ungkap Adjid.