BALIKPAPAN: Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Erwin Aksa mendesak pemerintah daerah memantau penyaluran kredit bank milik daerah, sebab ada kecenderungan terjadi penempatan dana melalui SBI untuk mengambil keuntungan jangka pendek.
“Terus terang saja di tengah krisis global, bank-bank daerah justru menempatkan dana ke Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sebab lebih menguntungkan dibanding menyalurkan kredit ke dunia usaha karena ada anggapan masih berisiko,” kata Erwin dalam seminar yang dilaksanakan Bisnis Indonesia, DPD Hipmi Kaltim, dan Kantor Bank Indonesia di Balikpapan, Rabu malam.
Selain Erwin, narasumber lain adalah Wakil Gubernur Kaltim Farid Wadjdy, Pemimpin Kantor BI Balikpapan Causa Iman Karana, dan Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia Ahmad Djauhar. Menurut Erwin, intermediasi perbankan saat ini belum sepenuhnya normal sehingga kurang membantu pembangunan. Bank-bank masih enggan menyalurkan kredit. Kalaupun ada, yang dipilih adalah sektor konsumsi yang berisiko rendah.
Bank-bank daerah, lanjut dia, seharusnya tidak melakukan kebijakan yang sama karena kebijakannya bisa lebih lokal. “Dana pihak ketiga bank daerah saat ini meningkat, sehingga banyak ditempatkan di SBI,” ujarnya. Seharusnya, lanjut dia, jika terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan anggaran, bank daerah harus gencar turun ke pasar membantu dunia usaha.
“Jangan sampai proyek belum berjalan, dana daerah dimainkan di SBI. Ini kurang baik dalam menumbuhkan ekonomi daerah,” ujar Erwin. Hipmi, kata Erwin, menilai bank daerah juga harus memprakarsai penurunan suku bunga kredit, sehingga bisa merangsang dunia usaha berinvestasi. Selama ini, katanya, bank milik daerah justru lebih pasif dibanding bank swasta yang mulai menurunkan bunga.
Direktur Kepatuhan PT Bankaltim Zainuddin Fanani mengatakan penempatan dana di SBI terjadi karena rendahnya daya serap anggaran pembangunan akibat banyaknya proyek yang tertunda. Namun, katanya, Bankaltim tidak sekadar mengambil keuntungan jangka pendek dari penempatan dana ke SBI, sebab pada tahun 2008 alokasi kredit yang disalurkan juga besar.
Khusus usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Bankaltim menyalurkan sebesar Rp945,8 miliar.“Saat ini Bankaltim justru menantang kapan pengusaha mau mengambil kredit. Kami tahun ini juga mau ekspansi untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah membangun ekonomi,” paparnya.
Sektor perkebunan
Pada kesempatan yang sama terungkap Pemerintah Provinsi Kaltim akan menertibkan kembali usaha perkebunan di daerah itu sebab dari 1,7 juta hektare lahan yang sudah mengantongi izin usaha pencadangan lahan, baru 23% yang diolah. Wagub Farid Wadjdy mengemukakan penataan kembali izin lahan perkebunan untuk memberi peluang calon investor yang lebih serius menggeluti agribisnis Kaltim.
“Kami akan melakukan survei terhadap seluruh izin perkebunan yang sudah diberikan. Jika ada yang mengantongi izin, tetapi tidak melaksanakan kegiatan dalam waktu lama, pasti kami cabut,” kata Farid. Menurutnya, selain lahan kering, Kaltim juga memiliki lahan basah seluas 856.194 ha, namun yang dimanfaatkan baru sekitar 27%. “Lahan tidur ini akan kami kembangkan menjadi kawasan agribisnis baru,” paparnya.
Pemprov Kaltim, lanjutnya, pada 2008-2013 memiliki visi mewujudkan Kaltim sebagai pusat agribisnis dan energi terkemuka di kawasan timur Indonesia (KTI). Erwin mengemukakan program pemerintah Kaltim bisa berjalan baik jika didukung perbankan. Saat ini, lanjut dia, banyak sekali dana yang parkir di bank pemerintah, termasuk bank daerah, dan belum dilepas ke pasar karena khawatir dengan kondisi ekonomi.
Kebijakan perbankan yang menunda penyaluranan dana ke sektor usaha akan memberikan dampak serius terhadap daerah, di tengah krisis global saat ini. “Kami berharap dana perbankan bisa segera disalurkan kepada dunia usaha sehingga kegiatan investasi termasuk di bidang perkebunan bisa menggerakkan ekonomi,” tegasnya.
“Terus terang saja di tengah krisis global, bank-bank daerah justru menempatkan dana ke Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sebab lebih menguntungkan dibanding menyalurkan kredit ke dunia usaha karena ada anggapan masih berisiko,” kata Erwin dalam seminar yang dilaksanakan Bisnis Indonesia, DPD Hipmi Kaltim, dan Kantor Bank Indonesia di Balikpapan, Rabu malam.
Selain Erwin, narasumber lain adalah Wakil Gubernur Kaltim Farid Wadjdy, Pemimpin Kantor BI Balikpapan Causa Iman Karana, dan Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia Ahmad Djauhar. Menurut Erwin, intermediasi perbankan saat ini belum sepenuhnya normal sehingga kurang membantu pembangunan. Bank-bank masih enggan menyalurkan kredit. Kalaupun ada, yang dipilih adalah sektor konsumsi yang berisiko rendah.
Bank-bank daerah, lanjut dia, seharusnya tidak melakukan kebijakan yang sama karena kebijakannya bisa lebih lokal. “Dana pihak ketiga bank daerah saat ini meningkat, sehingga banyak ditempatkan di SBI,” ujarnya. Seharusnya, lanjut dia, jika terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan anggaran, bank daerah harus gencar turun ke pasar membantu dunia usaha.
“Jangan sampai proyek belum berjalan, dana daerah dimainkan di SBI. Ini kurang baik dalam menumbuhkan ekonomi daerah,” ujar Erwin. Hipmi, kata Erwin, menilai bank daerah juga harus memprakarsai penurunan suku bunga kredit, sehingga bisa merangsang dunia usaha berinvestasi. Selama ini, katanya, bank milik daerah justru lebih pasif dibanding bank swasta yang mulai menurunkan bunga.
Direktur Kepatuhan PT Bankaltim Zainuddin Fanani mengatakan penempatan dana di SBI terjadi karena rendahnya daya serap anggaran pembangunan akibat banyaknya proyek yang tertunda. Namun, katanya, Bankaltim tidak sekadar mengambil keuntungan jangka pendek dari penempatan dana ke SBI, sebab pada tahun 2008 alokasi kredit yang disalurkan juga besar.
Khusus usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Bankaltim menyalurkan sebesar Rp945,8 miliar.“Saat ini Bankaltim justru menantang kapan pengusaha mau mengambil kredit. Kami tahun ini juga mau ekspansi untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah membangun ekonomi,” paparnya.
Sektor perkebunan
Pada kesempatan yang sama terungkap Pemerintah Provinsi Kaltim akan menertibkan kembali usaha perkebunan di daerah itu sebab dari 1,7 juta hektare lahan yang sudah mengantongi izin usaha pencadangan lahan, baru 23% yang diolah. Wagub Farid Wadjdy mengemukakan penataan kembali izin lahan perkebunan untuk memberi peluang calon investor yang lebih serius menggeluti agribisnis Kaltim.
“Kami akan melakukan survei terhadap seluruh izin perkebunan yang sudah diberikan. Jika ada yang mengantongi izin, tetapi tidak melaksanakan kegiatan dalam waktu lama, pasti kami cabut,” kata Farid. Menurutnya, selain lahan kering, Kaltim juga memiliki lahan basah seluas 856.194 ha, namun yang dimanfaatkan baru sekitar 27%. “Lahan tidur ini akan kami kembangkan menjadi kawasan agribisnis baru,” paparnya.
Pemprov Kaltim, lanjutnya, pada 2008-2013 memiliki visi mewujudkan Kaltim sebagai pusat agribisnis dan energi terkemuka di kawasan timur Indonesia (KTI). Erwin mengemukakan program pemerintah Kaltim bisa berjalan baik jika didukung perbankan. Saat ini, lanjut dia, banyak sekali dana yang parkir di bank pemerintah, termasuk bank daerah, dan belum dilepas ke pasar karena khawatir dengan kondisi ekonomi.
Kebijakan perbankan yang menunda penyaluranan dana ke sektor usaha akan memberikan dampak serius terhadap daerah, di tengah krisis global saat ini. “Kami berharap dana perbankan bisa segera disalurkan kepada dunia usaha sehingga kegiatan investasi termasuk di bidang perkebunan bisa menggerakkan ekonomi,” tegasnya.
.jpg)
