JAKARTA: Upaya Kaltim mengajukan usulan pendanaan dan pembangunan melalui sejumlah departemen, DPR, dan lembaga kenegaraan dinilai tepat karena hal itu dilakukan dengan lintas lembaga.
“Apa yang dilakukan Kaltim ini sudah tepat dan waktunya juga pas, sehingga pada saat pembahasan anggaran semua pihak terkait sudah tahu sehingga diharapkan mendapat dukungan,” kata Dirjen Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan Mardiasmo saat menerima jajaran Pemprov Kaltim dipimpin Gubernur Awang Faroek Ishak di Jakarta, kemarin.Menurut dia, walaupun anggaran yang disampaikan Kaltim untuk 2010, namun bukan tidak mungkin sebagian bisa diperoleh melalui dana stimulus yang pembahas-annya dilakukan dalam waktu dekat.Dia menyebutkan dana stimulus akan diterima sejumlah departemen, sehingga apa yang dilakukan Kaltim saat ini sangat tepat, karena sudah mengajukan usulan pada sejumlah departemen dan DPR yang memiliki kewenangan terkait anggaran.
Dia menyebutkan total anggaran yang diterima Kaltim tahun ini cukup besar, mencapai Rp26 triliun atau menduduki ranking enam dari 34 provinsi. Padahal jika melihat jumlah penduduknya yang hanya 3 juta jiwa, Kaltim menduduki posisi ke-19 secara nasional. Gubernur Awang Faroek membenarkan apa yang dikatakan Dirjen Perimbangan Keuangan. Namun, menurutnya, Kaltim sangat luas karena mencapai 1,5 kali Pulau Jawa dan Madura dengan konsentrasi penduduk yang menyebar.
Selama ini sumbangan Kaltim dalam bentuk produk domestik regional bruto (PDRB) mencapai Rp212 triliun, sementara yang kembali hanya sekitar Rp26 triliun. “Saya kira itu tidak adil, karena dana yang diperlukan Kaltim jauh lebih besar. Sementara selama ini perhatian pembangunan ke daerah ini sangat kurang sehingga kondisinya tertinggal dibanding daerah lain, terutama Jawa dan Sumatera,” ujar Gubernur.
Dia mencontohkan program jalan trans Kalimantan yang dijadwalkan selesai 2009, ternyata bila melihat kenyataan di lapangan hal itu sangat mustahil. Kondisi jalan negara di Kaltim sangat memprihatinkan sehingga menghambat transportasi sejumlah kawasan.Kaltim juga sangat membutuhkan pelabuh-an, jembatan, dan berbagai sarana pendukung lainnya dengan dana sangat besar.
Kaltim, kata Awang, membutuhkan a.l. jalan trans Kalimantan di Kaltim 1.250 km, jembatan Pulau Balang, perluasan Pelabuhan Maloi di Kutai Timur, Kawasan Pengembangan Industri Kariangau di Balikpapan, Pelabuhan Palaran, serta Jembatan Mahkota II di Samarinda.
“Apa yang dilakukan Kaltim ini sudah tepat dan waktunya juga pas, sehingga pada saat pembahasan anggaran semua pihak terkait sudah tahu sehingga diharapkan mendapat dukungan,” kata Dirjen Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan Mardiasmo saat menerima jajaran Pemprov Kaltim dipimpin Gubernur Awang Faroek Ishak di Jakarta, kemarin.Menurut dia, walaupun anggaran yang disampaikan Kaltim untuk 2010, namun bukan tidak mungkin sebagian bisa diperoleh melalui dana stimulus yang pembahas-annya dilakukan dalam waktu dekat.Dia menyebutkan dana stimulus akan diterima sejumlah departemen, sehingga apa yang dilakukan Kaltim saat ini sangat tepat, karena sudah mengajukan usulan pada sejumlah departemen dan DPR yang memiliki kewenangan terkait anggaran.
Dia menyebutkan total anggaran yang diterima Kaltim tahun ini cukup besar, mencapai Rp26 triliun atau menduduki ranking enam dari 34 provinsi. Padahal jika melihat jumlah penduduknya yang hanya 3 juta jiwa, Kaltim menduduki posisi ke-19 secara nasional. Gubernur Awang Faroek membenarkan apa yang dikatakan Dirjen Perimbangan Keuangan. Namun, menurutnya, Kaltim sangat luas karena mencapai 1,5 kali Pulau Jawa dan Madura dengan konsentrasi penduduk yang menyebar.
Selama ini sumbangan Kaltim dalam bentuk produk domestik regional bruto (PDRB) mencapai Rp212 triliun, sementara yang kembali hanya sekitar Rp26 triliun. “Saya kira itu tidak adil, karena dana yang diperlukan Kaltim jauh lebih besar. Sementara selama ini perhatian pembangunan ke daerah ini sangat kurang sehingga kondisinya tertinggal dibanding daerah lain, terutama Jawa dan Sumatera,” ujar Gubernur.
Dia mencontohkan program jalan trans Kalimantan yang dijadwalkan selesai 2009, ternyata bila melihat kenyataan di lapangan hal itu sangat mustahil. Kondisi jalan negara di Kaltim sangat memprihatinkan sehingga menghambat transportasi sejumlah kawasan.Kaltim juga sangat membutuhkan pelabuh-an, jembatan, dan berbagai sarana pendukung lainnya dengan dana sangat besar.
Kaltim, kata Awang, membutuhkan a.l. jalan trans Kalimantan di Kaltim 1.250 km, jembatan Pulau Balang, perluasan Pelabuhan Maloi di Kutai Timur, Kawasan Pengembangan Industri Kariangau di Balikpapan, Pelabuhan Palaran, serta Jembatan Mahkota II di Samarinda.