Home - Photo - Blogger

Subscribe: Posts Subscribe to Revolution ChurchComments

Jumat, Februari 27, 2009

Sulsel perlu badan promosi wisata

MAKASSAR: Sejumlah asosiasi dan perhimpunan industri pariwisata di Sulawesi Selatan mendesak pemerintah daerah merea­lisasikan pembentukan badan promosi pariwisata untuk menggenjot tingkat kunjungan wisatawan.

Mereka berpendapat fungsi dinas serta asosiasi terkait selama ini tidak efektif menggairahkan dunia pariwisata. Menurut mereka, kelemahan terbesar pariwisata Sulsel dan Sulawesi pada umumnya terletak di aspek promosi.

Ketua Asosiasi Perusahaan Biro Perjalanan Indonesia (Asita) Sulsel Irham Ilyas mengatakan badan promosi diperlukan sebagai mitra pemda untuk menjual daya tarik wisata kepada wisatawan domestik maupun asing.
Agar efektif, katanya, badan tersebut hendaknya diisi oleh wakil dari seluruh pemangku kepentingan meliputi pemda, asosiasi profesi, maskapai penerbangan, akademisi, hingga kepolisian. Para wakil yang ditunjuk juga harus memiliki kemampuan menggarap promosi yang mumpuni.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Makassar Anggiat Sinaga mengemukakan para pelaku usaha telah lama mengusulkan pembentukan badan promosi pariwisata daerah, namun karena pelbagai alasan selalu terbentur.

“Ternyata di dalam UU Pariwisata yang baru, pemerintah daerah juga diwajibkan membentuk badan promosi pariwisata daerah. Ini merupakan impian yang sudah lama kami nantikan,” kata Anggiat seusai mengikuti sosialisasi UU Pariwisata di Makassar, kemarin.

Dia menuturkan di kota itu sebenarnya sudah ada badan serupa, yaitu Badan Promosi dan Pengembangan Pariwisata Makassar (BP3M) yang didirikan beberapa tahun lalu, namun sampai sekarang tidak berfungsi. “Sedangkan di tingkat Sulsel belum ada.” Anggiat menjelaskan pihaknya berharap tuntutan dalam UU Pariwisata tersebut akan mendorong pemda lebih serius mewujudkan hal itu. Pasalnya, dia menilai pembentukan badan promosi termasuk BP3M masih dilakukan setengah hati.

BP3M, ungkapnya, tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan promosi yang digagas oleh Dinas Pariwisata Makassar. Padahal, tambah Anggiat, badan tersebut sejatinya dibentuk bukan untuk menjadi pesaing melainkan mitra dinas terkait.

Seperti diketahui, DPR akhir tahun lalu baru saja mengesahkan RUU Pariwisata menjadi UU. Pengesahan setelah masa pembahasan yang cukup panjang itu diiringi harapan bahwa target tujuh juta wisatawan tahun 2009 bakal lebih mudah digapai. Pemerintah menargetkan belanja wisatawan pada 2009 juga mening-kat menjadi US$1.000 per orang dibandingkan dengan hanya US$970 pada 2007.

Pemerintah lewat Departemen Kebudayaan dan Pariwisata juga siap membentuk Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI) paling lambat akhir tahun ini. Pembentukan badan promosi khusus itu diharapkan memangkas prosedur birokrasi yang kerap memperlambat program promosi selama ini. Nantinya BPPI akan mengambil alih sepenuhnya fungsi promosi Depbudpar.

Contoh Yogyakarta
Irham Ilyas mengatakan pemda Sulsel dapat mencontoh badan promosi pariwisata Daerah Istimewa Yog­yakarta (DIY) yang telah lebih dulu eksis. Lembaga itu kini mampu mandiri dan menjadi pilar penting yang menopang aktivitas dunia pariwisata di kota pelajar.

Anggotanya mencakup asosiasi profesi pariwisata, maskapai penerbangan, perwakilan pemda, dan pihak lainnya. “Kita bisa mencari cara untuk membiaya badan promosi ini, mi­salnya menyisihkan 5% dari PAD (pendapatan asli daerah) pariwisata. Yogyakarta adalah contoh yang sangat baik,” paparnya.

Dimintai tanggapannya, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulsel Ama Saing mengatakan pembentukan badan promosi harus menunggu petunjuk teknis berupa Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, hingga Keputusan Gubernur.

“Masalah kesiapan (membentuk badan promosi pariwisata daerah) tentu perlu kesepakatan pemangku kepentingan. Menurut saya, perlu telaah dulu dari aspek fungsi, peranan, pembiayaan, dan lain-lain,” katanya.