Kaltim jajaki pembangkit listrik

JAKARTA: Pemprov Kaltim, Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) membangun kerja sama dalam hal pengadaan listrik. Nota kesepahaman ketiga pihak ditandatangani kemarin di Jakarta, antara Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, Dirut PLN Fahmi Mochtar dan Ketua Dekopin Adi Sasono di Jakarta.

Kerja sama ini disebut program pengadaan listrik mandiri rakyat (Limar) untuk 6.000 kepala keluarga dengan membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Biayai Limar berasal dari corporate social responsibility (CSR) PLN dan Pemprov Kaltim. Dirut PLN, Fahmi Mochtar mengatakan melalui program ini PLN berupaya membantu warga Kaltim, di kawasan terpencil untuk menikmati listrik, meskipun terbatas untuk penerangan rumah saja, karena kemampuan membangun pembangkit sangat terbatas. Selama ini, kata Fahmi PLN selalu membangun pembangkit listrik berdasarkan permintaan. Padahal seharusnya dilakukan sesuai dengan kebutuhan ke depan sehingga tidak tertinggal dan menimbulkan krisis listrik. Tawaran Kaltim bekerja sama membangun pembangkit listrik menurutnya disambut baik PLN, karena merupakan salah satu jalan keluar untuk percepatan mengatasi krisisi listrik di daerah.

”Kaltim merupakan daerah pertama yang menawarkan kerja sama dalam penanggulangan krisis listrik dan diharapkan disusul oleh daerah lain,” kata Fahmi. Sementara itu, Adi Sasono mengatakan program Limar, merupakan salah satu upaya untuk memberikan pemerataan penyaluran energi listrik dengan jalan membangun PLTS. Dengan kemajuan teknologi, PLTS bisa dibangun untuk masyarakat dengan harga lebih murah dan dapat dikelola melalui program Limar.

PLTS tersebut, kata Adi Sasono dapat menerangi masing-masing 100 unit rumah hanya dengan satu unit peralatan dilengkapi baterai. Dengan demikian biaya yang dikeluarkan lebih murah. Dengan satu sistem pengisian energi matahari menurutnya, maka diperlukan satu lembaga atau badan desa berupa koperasi yang mengelola program PLTS itu. Sementara pemeliharaannya diserahkan kepada masyarakat melalui koperasi.
”Inilah gunanya mengapa koperasi dilibatkan dalam program Limar, agar ada rasa memiliki demi kepentingan bersama,” kata Adi Sasono.

Adi Sasono menjelaskan dengan teknologi ini, dibutuh-kan dana Rp275 juta untuk 100 rumah, sementara itu pada program PLTS sebelumnya diperlukan Rp450 juta bagi 100 rumah yang dikelola secara secara individual. Jika program ini berjalan maka pada akhir tahun 2009, setidaknya 6.000 unit rumah atau kepala keluarga yang sudah menikmati listrik.

Gubernur Awang Faroek mengatakan hingga kini Kaltim terus mengalami krisis listrik. Hal itu sangat ironis jika melihat sumber daya alam Kaltim berupa, batu bara dan migas yang cukup besar. ”Jika melihat sumber daya alam khususnya batu bara dan migas, seharusnya kita tidak kekurangan listrik,” ujarnya.

Namun, kenyataannya Kaltim justeru mengalami krisis listrik sehingga terjadi pemadaman secara bergilir. Hal itu terjadi karena sebagian pembangkit listrik Kaltim sebagian besar berbahan bakar minyak. Melihat kondisi itu, Kaltim menawarkan kerja sama dengan PLN untuk memanfaatkan potensi batu bara dan gas sebagai bahan bakar pembangunan pembangkit listrik.