Kaltim usulkan anggaran perumahan Rp194 miliar

JAKARTA: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengajukan anggaran program penataan pemukiman kumuh dan pengadaan perumahan melalui Kementerian Negara Perumahan Rakyat sebesar Rp194 miliar dalam APBN 2010. Usulan itu disampaikan Gubernur Awang Faroek Ishak saat bertemu Menpera Yusuf Asy’ari di Jakarta, pekan lalu.

Awang dan jajaran bupati serta wali kota Kaltim melakukan road show ke sejumlah pengambil kebijakan di Jakarta untuk melobi anggaran pembangunan dan mensosialisasikan visi pembangunan daerah tersebut.

”Yang kami usulkan ini memang program untuk 2010, namun seba-gaimana janji menteri bidang lainnya, kami berharap Menpera bisa memberikan sebagian anggaran pada APBN-P 2009 atau dana stimu-lus tahun ini,” kata Awang. Anggaran yang diminta Kaltim itu meliputi pembangunan rusunawa mahasiswa Universitas Mulawarman dan Universitas Borneo sebesar Rp20 miliar, rusunawa/rusunami tahap satu untuk relokasi Gang Nibung Samarinda Rp25 miliar, dan rusunawa /rusunami kawasan kumuh di Kota Bontang Rp15 miliar.

Selain itu, papar Awang, pembangunan 5 twin block rusunawa/rusunami kawasan kumuh di Kota Tarakan sebesar Rp20 miliar, serta peremajaan kawasan kumuh di Samarinda, Tarakan, Bontang, dan Balikpapan Rp100 miliar. Di samping itu, bantuan stimulus perumahan swadaya di 14 kabupaten/kota Rp7 miliar dan dana pembuatan master plan atau DED untuk 14 kabupaten/kota diajukan Rp7 miliar.

”Inilah yang kami ajukan melalui Kementerian Negara Perumahan Rakyat terkait program pemukiman dan pengentasan kawasan kumuh di Kaltim yang tersebar di 14 kabupaten/kota,” jelasnya. Dalam kesempatan itu juga dibahas rencana penataan DAS Sungai Karang Mumus, terutama di kawasan Gang Nibung yang merupakan salah satu penyebab tidak normalnya aliran air dari hulu ke hilir yang kerap menyebabkan banjir.

Lembaga keuangan

Menanggapi permintaan Gubernur Kaltim, Menpera Yusuf As’yari berjanji akan memasukkannya dalam pembahasan anggaran 2010, bahkan kalau memungkinkan dalam APBN-P 2009. Yusuf mengatakan apa yang diprogramkan Kaltim cukup baik dan sejalan dengan program Kementerian Perumahan Rakyat. Namun, katanya, harus diingat bahwa sebelum membangun kawasan perumahan hendaknya dibangun dahulu infrastruktur penunjang seperti tranportasi, lis-trik, dan air bersih.

”Jangan sampai ketika rumah sudah jadi, tidak juga ditempati karena berbagai kebutuhan dasar yang diperlukan belum ada, sehingga menghambat program itu sendiri,” ujarnya. Menteri menyarankan selain bekerja sama dengan pemerintah pusat, daerah juga perlu mencari pendanaan lewat lembaga keuangan swasta yang bisa menya-lurkan kredit perumahan kecil dan bersubsidi, a.l. BPR dan lembaga lainnya sesuai kondisi daerah.

Yusuf menjelaskan program nasional perumahan untuk warga berpenghasilan rendah tahun ini mencapai Rp2,5 triliun, termasuk di Kaltim yang disalurkan melalui lembaga keuangan perbankan.Dia berharap Kaltim bisa memanfaatkan program ini untuk mempercepat pemenuhan rumah bagi warga, dengan dana pendampingan dari daerah.

“Saya kira dengan kondisi keuangan Kaltim yang cukup baik bisa melakukan kerjasama sinergi melalui program ini sehingga pemenuhan rumah bagi masyarakat di daerah ini bisa lebih cepat,” ujar Menpera.