BALIKPAPAN: Jumlah pengawas ketenagaker-jaan di Indonesia tidak ideal bila dibandingkan dengan jumlah perusahaan. Indonesia memiliki lebih dari 200.000 perusahaan, namun hanya diawasi 1.300 pengawas dan 800 PPNS. Jumlah ini setara dengan satu pengawas menangani sedikitnya 105 perusahaan dengan ratusan ribu tenaga kerja di dalamnya.
Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, I Gusti Made Arka, mengungkapkan hal itu dalam seminar di Hotel Bahtera, Balikpapan, tadi malam.
Made mengungkapkan, Indonesia sebenarnya memerlukan 5.000 - 6.000 pengawas. Tugas mereka termasuk mengawasi keselamatan dan kesehatan pekerja. “Kenyataannya kita cuma memiliki 2.000 pengawas. Balikpapan saja begitu minim. Kota ini memiliki 3.000 perusahaan, tapi pengawas hanya dua, plus satu PPNS,” tutur Made. Minimnya pengawas menyebabkan kebijakan perusahaan sulit dipantau.
Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, I Gusti Made Arka, mengungkapkan hal itu dalam seminar di Hotel Bahtera, Balikpapan, tadi malam.
Made mengungkapkan, Indonesia sebenarnya memerlukan 5.000 - 6.000 pengawas. Tugas mereka termasuk mengawasi keselamatan dan kesehatan pekerja. “Kenyataannya kita cuma memiliki 2.000 pengawas. Balikpapan saja begitu minim. Kota ini memiliki 3.000 perusahaan, tapi pengawas hanya dua, plus satu PPNS,” tutur Made. Minimnya pengawas menyebabkan kebijakan perusahaan sulit dipantau.
.jpg)
