60% Koperasi di Sulteng sudah tidak sehat

PALU: Dewan Kope-rasi (Dekopin) Wilayah Sulawesi Tengah menyebutkan 60% dari 1.600 koperasi berbadan hukum yang tersebar di 11 kabupaten/kota masuk dalam kategori tidak sehat. Ketua Dekopin Sulteng Abdul Malik Bram mengatakan jika dilakukan verifikasi faktual terhadap semua koperasi yang memiliki badan hukum, paling tinggi hanya 40% berkategori sehat.

Indikatornya dapat dilihat dari rapat anggota tahunan, inti bisnis, omzet, maupun aset. Data terak-hir Dekopin Sulteng, hanya 5.000 tenaga kerja yang terserap dalam kegiatan usaha koperasi di Sulteng. “Saat ini hanya ada empat koperasi yang beromzet Rp1 miliar. Fakta ini menggambarkan buruknya pembinaan koperasi di daerah ini,” kata Malik, pekan ini.

Menurutnya, pemerintah daerah setempat belum serius dan fokus dalam melakukan pembinaan koperasi. Anggaran pembinaan banyak terserap pada ke-giatan serimonial dan biaya pengawasan yang se-sungguhnya tidak terlalu menyentuh persoalan. Selain itu, lembaga perbankan masih memandang sebelah mata terhadap koperasi dibanding swasta maupun BUMN.

Bantuan modal yang diberikan ke koperasi hanya berkisar puluhan juta rupiah, jauh berbeda dengan swasta yang bisa mendapat modal hingga miliaran rupiah. “Lemahnya pembinaan dan tak adilnya lembaga perbankan menjadi faktor utama terpuruknya koperasi di daerah ini, selain sumber daya pengelola koperasi itu sendiri,” katanya.

Menurut dia, Asuransi Perkreditan Indonesia (Askrindo), lembaga penjaminan yang diluncurkan pada tahun 2007 dan diharapkan membantu koperasi memperoleh pembiayaan dari bank, ternyata belum banyak membantu. Pasalnya, kata Malik, bantuan modal di atas Rp5 juta masih mewajibkan koperasi menyertakan agunan yang dalam praktiknya sulit dipenuhi. Malik menjelaskan Dekopin Sulteng mencoba membuat terobosan dengan memberi sertifikasi kelaikan pendirian koperasi sejak 2007. Jumlah koperasi bersertifikasi Dekopin hingga saat ini baru 40 ko-perasi.